SEKAPUR SIRIH ILPPD (INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH) KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011

SEKAPUR SIRIH ILPPD (INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH) KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan pelaporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran, sebagai upaya pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang berkemampuan serta bertanggung jawab. Kemasan LPPD senantiasa diolah sesuai dengan regulasi terbaru, seperti LPPD 2011 ini mengacu pada format sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.120/ 313/ OTDA tanggal 24 Januari 2011 perihal Penyusunan LPPD Tahun 2010. LPPD 2011 disusun oleh Tim Penyusunan LPPD 2011 untuk Kabupaten Semarang, dengan melibatkan personil dari dinas/ instansi terkait. Selain LPPD juga disusun ILPPD yang isinya tentang ringkasan dari LPPD dimaksud. ILPPD Kabupaten Semarang 2011 ini dimuat dalam website Pemkab Semarang menjadi bagian dari paparan ini. Dengan tujuan agar dapat diakses oleh semua kalangan secara terbuka, mudah dan jelas. Hal ini dilakukan guna memenuhi keinginan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggungjawab. Dengan demikian laporan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Semarang dimaksud adalah laporan secara utuh capaian kinerja selama satu tahun anggaran 2011. Demikian untuk menjadi perhatian Ungaran,

Maret 2012

BUPATI SEMARANG

MUNDJIRIN

BAB. I PENDAHULUAN 1.1.

1.2.

DASAR HUKUM Peraturan perundang-undangan yang mendasari terbentuknya Pemerintah Kabupaten Semarang adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. GAMBARAN UMUM DAERAH 1.2.1. Kondisi Geografis A. Batas Adminitrasi Kabupaten Semarang sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, terletak pada posisi 110o 14’ 54,75” - 110 o 39’ 3” Bujur Timur dan 7 o 3’ 57” - 7 o 30’ 0” Lintang Selatan, dengan batas administratif sebagai berikut : 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. 2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan. 3. Sebelah selatan berbatasan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. 4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung. 5. Di tengah Wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga. B. Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,67 hektar atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, secara administratif terdiri dari 19 wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan. C. Topografis Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318 – 1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan wilayah terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Ungaran Barat dan wilayah tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan. Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.169 Hektar; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.659 Hektar; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.725 Hektar; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.467,67 Hektar. D. Penggunaan Lahan dan Iklim Dari luas wilayah Kabupaten Semarang 95.020,67 ha, sebagian besar digunakan untuk lahan bukan sawah sekitar 74,5%(70.814,80 ha) dan sisanya adalah lahan sawah 25,5% (24.205,87 ha). Dari tahun ke tahun penggunaan sawah berkurang, hal ini terjadi karena terjadi alih fungsi lahan dari sawah menjadi lahan permukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan (jalan tol dan jalan lingkar). Wilayah Kabupaten Semarang memiliki iklim tropis, dengan suhu udara berkisar antara 17,20C – 31,630C.Rata-rata hari hujan per tahun 178 hari dengan curah hujan rata-rata 3.643 mm. Kecamatan Getasan merupakan daerah dengan suhu udara terendah dan curah hujan yang tinggi. 1.2.2. Gambaran Umum Demografis Berdasarkan data sementara dari BPS, penduduk Kabupaten Semarang pada akhir tahun 2011 berjumlah 938.802 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 284.018 KK. Dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2010 yang 1

1.2.3.

tercatat sebesar 933.764 jiwa terdapat penambahan netto sebanyak 5.038 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,54%. Jika pada tahun 2010 kepadatan penduduk Kabupaten Semarang ratarata sebesar 983 jiwa per km2 luas wilayah, maka pada tahun 2011 dengan data sementara sebesar 988 jiwa/ km2 dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Ungaran Barat, Ambarawa dan Ungaran Timur. Berdasarkan data sementara dari BPS Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Semarang yang belum/ tidak bekerja sebesar 46,55% sedangkan yang bekerja sekitar 53,45%. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan (35,89%), berikutnya pada sektor industri pengolahan (22,26%) serta pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (16,04%). Berdasarkan pendidikan yang dimiliki penduduk, Kabupaten Semarang masih tergolong rendah karena hanya sekitar 2,36% yang memiliki ijazah DIV/S1 keatas, sementara persentase terbesar penduduk memiliki ijazah SD sederajat yaitu sebesar 29,63%, SMP sederajat sebesar 17,81% dan yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 17,18%. Kondisi Ekonomi A. Potensi Unggulan Daerah Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari kontribusi sektoral terhadap PDRB. Perkembangan kontribusi masing-masing sektor PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2011 itunjukkan oleh tabel berikut : Distribusi ADHB Distribusi ADHK (%) (%) NO SEKTOR 2011* 2010 2010 2011*) ) 1 Pertanian 14,97 14,20 12,75 12,31 2 3 4 5 6 7 8 9

B.

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Konstruksi/Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Lemb.Keu, Persewaan dan Jasa Perusahaan

0,13

0,13

0,12

0,12

42,82

43,96

46,50

46,53

1,32

1,30

0,19

0,94

3,98

3,95

3,71

3,79

20,65

20,33

21,76

21,94

2,60

2,56

2,15

2,12

4,21

4,25

3,57

3,65

Jasa – jasa

9,32 9,32 8,53 8,60 100.0 100.0 TOTAL PDRB 100.00 100.00 0 0 Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2011*) Angka Sementara Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 diperkirakan masih sama seperti tahun 2010, yaitu sumbangan terbesar PDRB didominasi oleh sektor industri pengolahan disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2011 menurut data sementara dari BPS sebesar 5,15%, terjadi kenaikan bila dibandingkan tahun 2010 sebsar 4,90%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut masih di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 6%. Dari sisi produksi (sektoral), semua sektor mengalami pertumbuhan positif, dimana pertumbuhan tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air minum (9,25%), sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (7,44%) serta sektor konstruksi/ bangunan (7,43%), sedangkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan terendah yaitu 1,50%. Pendapatan perkapita dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pendapatan perkapita 2

Rupiah

Kabupaten Semarang tahun 2011 berdasarkan harga berlaku diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 9,19% dari tahun 2010. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2000 pendapatan perkapita tahun 2011 diperkirakan naik 2,71% dari tahun 2010. Apabila pada tahun 2010 pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp.10.299.214 per tahun atau Rp.858.267 per bulan, maka pada tahun 2011 naik menjadi Rp.11.636.930 per tahun atau Rp.969.744 per bulan. Perkembangan pendapatan perkapita dari tahun 2007 – 2011 dapat terlihat dalam gambar berikut :

2007

2008

2009

2010

2011

ADHB 8,030,714 8,895,647 9,621,070 10,299,214 11,636,930 ADHK 4,738,868 4,875,510 5,056,033 5,188,248 5,390,216 Gambar Pertumbuhan Pendapatan perkapita Tahun 2007 – 2011*) *) Angka Sementara

3

BAB. II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 1.2.1. VISI DAN MISI 2.1.1. V I S I

2.1.2.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025, dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat 5 (lima) tahun ke depan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015 sebagai berikut : TERWUJUDNYA KABUPATEN SEMARANG YANG MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA Dengan Visi tersebut Bupati Semarang periode 2010-2015 hendak mewujudkan Kabupaten Semarang dengan kondisi : Mandiri : artinya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Tertib : artinya mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat di tunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Sejahtera : artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan bernegara. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga Pra Sejahtera. MISI Guna mewujudkan Visi tersebut, misi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahe Esa serta berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Guna keperluan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai. 2. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (intanpari) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Pengembangan produk unggulan daerah meliputi produk industri, pertanian dan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan produk tersebut dilakukan secara sinergis dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumberdaya daerah terutama yang rentan terhadapan kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya. 3. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi. 4

Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demikian dibutuhkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif. 4. Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan. Infrastruktur yang memadai, layak dan merata di seluruh wilayah dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dapat meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya infrastruktur sumberdaya air akan mendorong upaya peningkatan produktifitas pertanian, sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah. 5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat tergantung pada adanya kerja sama yang sinergi antar semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuhkembangnya anak. 6. Mendorong terciptanya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. Potensi sumberdaya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya. 1.2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 2.2.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Strategi pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015, mengacu pada upaya pencapaian sasaran pokok kebijakan pembangunan tahapan ke-2 RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025, dan dirumuskan sebagai berikut : a. Strategi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tercermin dari meningkatnya derajat kesehatan dan kecerdasan masyarakat serta tersedianya tenaga terdidik, sehingga mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan dapat menciptakan lapangan kerja serta menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Strategi peningkatan sumberdaya manusia diwujudkan dalam programprogram yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal b. Strategi untuk penguatan daya saing perekonomian daerah. Penguatan daya saing perekonomian daerah tercermin dari meningkatnya investasi daerah baik oleh swasta maupun masyarakat yang dapat mendorong berkembangnya potensi daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Strategi ini diwujudkan pada program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan perijinan dan penyediaan infrastruktur daerah baik berupa sarana dan prasarana umum, penataan ruang maupun pengelolaan lingkungan hidup. Penguatan daya saing daerah juga tidak terlepas dari upaya pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah. c. Strategi perwujudan kondisi aman dan damai. 5

2.2.2.

Perwujudan kondisi aman dan damai tercermin dari menurunnya pelanggaran hukum baik oleh masyarakat maupun aparatur daerah. Strategi ini diwujudkan dalam program-program yang berkaitan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan pembangunan daerah yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi – misi Bupati Semarang periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, melalui : a. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan monitoring terhadap gizi ibu hamil, balita dan perbaikan gizi masyarakat termasuk penanaman tanaman obat keluarga. b. Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat, serta upaya penyehatan lingkungan melalui penyediaan kebutuhan permukiman dan lingkungan sehat termasuk penyediaan air bersih. c. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang merata antara desa dan kota, melalui peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas, RSU dan revitalisasi Pos Kesehatan Desa dan Posyandu. d. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang cacat, lanjut usia dan masalah sosial lainnya. e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang memadai dan merata. 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, melalui : a. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan berkualitas guna wujudkan pendidikan murah dan terjangkau untuk pendidikan yang setingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. b. Peningkatan jumlah, kualifikasi dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan. c. Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa laboratorium dan perpustakaan. d. Perbaikan sistem pendidikan, termasuk metode penyampaian materi dalam proses kegiatan belajar-mengajar. e. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka pembentukan karakter anak-anak/ anak usia dini. f. Pengembangan pendidikan formal maupun non formal dalam rangka pembentukan karakter bangsa (muatan lokal). g. Pengembangan pendidikan non formal dalam upaya mengatasi anak putus sekolah dan penyediaaan tenaga terampil berupa pelatihan ketrampilan, magang dan pendampingan, dengan melibatkan instansi terkait. 3. Menyediakan infrastruktur daerah sebagai pendorong investasi dan perekonomian. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, melalui : a. Fasilitasi pembangunan kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal yang didukung dengan penyediaan air bersih dan listrik. b. Penyediaan infrastruktur jalan dan pengembangan moda transportasi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah. c. Penyediaan fasilitas umum perdesaan yang memadai berupa jalan, jembatan, irigasi, embung, sarana air bersih, perumahan dan permukiman, sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, penerangan, pemerintahan dan pasar tradisional serta lainnya. d. Penataan infrastruktur perkotaan berupa trotoar, drainase, manajemen trafik, ruang terbuka hijau, lampu penerangan jalan dan lain-lain. 6

e.

Penyediaan prasarana dan ruang publik perkotaan seperti gedung olah raga, taman, gedung olah raga serta ruang publik lainnya. f. Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah. 4. Mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kegiatan usaha ekonomi daerah dan termaanfakannya sumberdaya alam secara secara optimal dan berkelanjutan, melalui : a. Pembentukan sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing. b. Peningkatan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan pemasaran serta teknologi pertanian. c. Diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan agrowisata rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian d. Fasilitasi pengembangan objek-objek wisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal, dengan memanfaatkan sumberdaya alam (agrowisata). e. Penerapan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal serta pelestarian sumberdaya alam f. Pembentukan jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan. g. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan serta pelestarian sumber – sumber air. 5. Mengembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak - hak anak, melalui : a. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan dan peran serta masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan daerah. b. Pemberdayaan penyandang masalah sosial guna peningkatan kualitas hidup. c. Pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta. d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan minat baca masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan. 6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepastian hukum. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka terlaksanakannya pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, melalui : a. Penerapan jaringan Information Comunication and Technology (ICT) melalui E-Gov dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. b. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik. c. Peningkatan disiplin, kompetensi, profesionalisme dan pemerataan penempatan aparatur pemerintah yang responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan. d. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah. e. Peningkatan kemampuan manajemen pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal. f. Penerapan pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel yang mengacu pada dokumen tata ruang yang telah ditetapkan. g. Pengembangan budaya tertib, penegakan keadilan dan supremasi hukum. 1.2.3. PRIORITAS DAERAH 7

Prioritas Pembangunan Kabupaten Semarang 2010 – 2015 dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) prioritas sebagai berikut : 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal dan non formal yang dititik beratkan pada aspek keterjangkauan, peningkatan mutu dan relevansi terhadap kebutuhan dunia usaha, serta efisien dan akuntabel dalam pengelolaan pendidikan guna peningkatan kecerdasan, keluhuran budi pekerti dan kemandirian masyarakat serta penguatan karakter bangsa menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat. 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada pendekatan promotif dan preventif serta memberdayakan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. 3. Penyediaan infrastruktur daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara pedesaan dan perkotaan, yang dititik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar yang berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi swasta dan masyarakat. 4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan. 5. Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. 6. Pemberdayaan lembaga desa/ kelurahan dan masyarakat serta perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal. 7. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian rencana tata ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi. 8. Pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana. 9. Pengembangan dan perlindungan budaya, karya seni, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperkuat jati diri. Dari agenda pembangunan tahunan RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015, dinyatakan bahwa tahun 2011 merupakan tahun pemantapan konsolidasi dan pembenahan infrastruktur dasar dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar menuju masyarakat yang mandiri, tertib dan sejahtera. Pada tahun ini difokuskan pada dua hal, yaitu: 1. Konsolidasi dan penyiapan instrumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Kabupaten Semarang, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, sehingga mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Serta penyiapan penerapan teknologi komunikasi dan informasi melaui electronic government di lingkungan Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. 2. Pembenahan sarana dan prasarana pelayanan dasar diprioritaskan pada : 1) Pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. 2) Melengkapi secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan dasar yang menjamin proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik. 3) Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan teknologi komunikasi dan informasi melalui electronic government di lingkungan Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. .

8

BAB. III URUSAN DESENTRALISASI 3.1. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI 3.1.1. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib. Urusan, No Anggaran Realisasi Rincian Belanja 1 Pendidikan 148,118,928,000 104,432,851,974 Belanja Pegawai 28,580,857,000 26,683,612,780 Belanja Barang & Jasa 40,763,694,000 39,485,548,727 Belanja Modal 78,774,377,000 38,263,690,467 2 Kesehatan 74,945,553,000 71,815,677,905 Belanja Pegawai 3,009,781,000 2,982,214,900 Belanja Barang & Jasa 60,485,411,000 58,731,619,763 Belanja Modal 11,450,361,000 10,101,843,242 Pekerjaan Umum Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal

78,243,837,000 2,287,668,000 7,263,406,000 68,692,763,000

4

Perumahan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Penataan Ruang Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal

12,329,752,000 1,464,800,000 4,473,038,000 6,391,914,000 1,981,000,000 26,429,000 1,954,571,000 0

Perencanaan Pembangunan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Perhubungan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Lingkungan Hidup Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal

2,377,546,000

2,239,017,601

399,919,000 1,975,377,000 2,250,000 2,432,301,000 366,088,000 1,349,656,000 716,557,000 5,158,675,000 477,934,000 3,326,621,000 1,354,120,000

383,923,000 1,852,844,601 2,250,000 2,402,006,864 361,492,000 1,337,022,864 703,492,000 4,982,156,604 471,722,000 3,194,968,804 1,315,465,800

6

7

8

9

10

11

Pertanahan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Kependudukan & Capil Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Perempuan & PA Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa

13,783,229,000 25,635,000 527,429,000 13,230,165,000 1,579,824,000 190,710,000 1,354,100,000 35,014,000 498,521,000 84,482,000 412,944,000

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan Sekretariat Daerah RSUD Ambarawa RSUD Ungaran 76,850,951,120 - Dinas Bina Marga, SDA & ESDM. 2,267,872,000 Dinas Cipta 7,058,831,070 Karya, P & K 67,524,248,050 - Bappeda 11,926,132,443 1,454,872,000 - Dinas Cipta Karya, P dan K 4,193,260,443 - Bappeda 6,278,000,000 1,437,589,650 - Dinas Cipta Karya, P dan K 25,229,000 Bappeda 1,412,360,650 - Sekretariat 0 Daerah

3

5

SKPD Pelaksana

- Bappeda - Sekretariat Daerah

- Dinas Perhubungan, Kominfo - Badan Lingkungan Hidup - Dinas Cipta Karya, P dan K

7,202,032,411 - Dinas Cipta 25,105,000 Karya, P dan K 527,180,722 - Sekretariat Daerah 6,649,746,689 1,491,366,992 182,932,000 - Din. Kependudukan dan Capil 1,274,731,992 33,703,000 - Badan Keluarga 478,000,166 Berencana dan PP 81,507,000 - Sekretariat 395,398,166 Daerah 9

No 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Urusan, Rincian Belanja Belanja Modal Keluarga Berencana & KS Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Sosial Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Tenaga Kerja Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Koperasi dan UKM Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Penanaman Modal Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Kebudayaan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Pemuda & Olahraga Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Kesatuan Bangsa & Politik DN Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Ketahanan Pangan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Pemberdayaan Masyarakat & Desa Belanja Pegawai

Anggaran

Realisasi

1,095,000

1,095,000

1,369,137,000 11,975,000 243,897,000 1,113,265,000 853,584,000 107,434,000 746,150,000 0 1,290,627,000 284,372,000 906,255,000 100,000,000 976,972,000 160,841,000 811,967,000 4,164,000

1,323,653,000 11,975,000 242,709,000 1,068,969,000 810,544,000 106,534,000 704,010,000 0 1,274,676,650 283,298,000 892,378,650 99,000,000 963,040,179 158,341,000 800,535,179 4,164,000

476,251,000 55,000,000 253,066,000 168,185,000 818,635,000 128,278,000 686,784,000 3,573,000 13,211,861,000 97,634,000 1,192,067,000 11,922,160,000

441,486,384 53,857,500 243,343,884 144,285,000 810,696,695 127,953,000 679,170,695 3,573,000 13,130,126,170 95,734,000 1,178,958,170 11,855,434,000

SKPD Pelaksana

- Badan Keluarga Berencana dan PP

- Dinas Sosial, Nakertrans - Sekretariat Daerah - Dinas Sosial, Nakertrans

- Dinas Koperasi UMKM

- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

- Dinas Pemuda, Olahraga Budpar - Dinas Pemuda, Olahraga Budpar - Sekretariat Daerah

438,001,000 51,435,000 381,566,000 5,000,000

- Kantor Kesatuan 1,907,717,064 Bangsa, Pol & 224,231,000 Linmas Satpol. PP 1,648,286,064 Sekretariat 35,200,000 Daerah - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD 27,634,591,505 - DPPKD - BKD 1,980,878,650 - Inspektorat 22,813,739,280 - Kecamatan 2,839,973,575 - Kelurahan - Bapermasdes 428,000,595 - Kantor Ketahanan 51,423,000 Pangan 371,577,595 - Sekretariat Daerah 5,000,000

979,232,000 86,940,000

952,874,218 - Bapermasdes 82,910,000

1,967,221,000 224,231,000 1,707,727,000 35,263,000

30,306,216,000 2,210,829,000 25,201,264,000 2,894,123,000

10

Urusan, Rincian Belanja Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Statistik Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Kearsipan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Komunikasi & Informatika Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Perpustakaan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal

No

23

24

25

26

JUMLAH 3.1.2. No 1

2

3

4

5

6

Anggaran 885,052,000 7,240,000 165,000,000 71,815,000 93,185,000 0 437,195,000 40,740,000 368,033,000 28,422,000 2,293,349,000 157,000,000 1,484,793,000 651,556,000 777,281,000 128,195,000 427,875,000 221,211,000 397,809,728,000

Realisasi

SKPD Pelaksana

862,724,218 7,240,000 163,318,000 71,750,000 - Bappeda 91,568,000 0 403,927,614 40,113,500 - Kantor Arsip Daerah 335,514,114 - Sekretariat DPRD 28,300,000 - Dinas Perhubungan 2,217,552,658 Kominfo 154,860,000 - Sekretariat 1,420,689,796 Daerah 642,002,862 - Sekretariat DPRD 758,671,028 126,795,000 - Kantor Perpustakaan 411,669,928 Daerah 220,206,100 338,478,659,490

Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan.

Urusan, Rincian Belanja Pertanian Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal

Kehutanan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Energi dan SDM Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Pariwisata Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Kelautan dan Perikanan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Perdagangan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa

Anggaran 16,689,607,000 1,240,423,000 13,145,136,000 2,304,048,000

Realisasi

SKPD Pelaksana

1,501,305,000 261,806,000 924,757,000 314,742,000 24,793,272,000 124,410,000 19,359,085,000 5,309,777,000 3,451,247,000 196,337,000 566,765,000 2,688,145,000

16,323,806,500 - Dinas Pertanian, Bunhut 1,214,152,000 Dinas Peternakan 12,894,012,500 dan Perikanan 2,215,642,000 - Sekretariat Daerah - Bappeda 1,403,596,030 251,394,000 - Dinas Pertanian, 882,333,030 Bunhut 269,869,000 24,132,963,817 - Dinas Bina Marga, 117,765,000 SDA dan ESDM 18,845,147,767 - Dinas Cipta Karya, P dan K 5,170,051,050 3,406,277,200 194,043,500 - Dinas Pemuda, 553,962,500 Olahraga Budpar 2,658,271,200

2,853,320,000 18,140,000 1,592,086,000 1,243,094,000 1,663,937,000 249,758,000 501,915,000

2,798,051,000 16,840,000 - Dinas Peternakan dan Perikanan 1,578,275,500 1,202,935,500 1,630,717,250 - Dinas 249,748,000 Perindustrian dan Perdagangan 486,966,250 11

No

Urusan, Rincian Belanja Belanja Modal

Anggaran 912,264,000

7

Perindustrian Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal

1,415,027,000 244,659,000 860,229,000

8

Transmigrasi Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal

309,824,000 2,645,000 307,179,000 0

JUMLAH 3.1.3.

310,139,000

52,677,539,000

Realisasi

SKPD Pelaksana

894,003,000 - Sekretariat Daerah 1,352,349,195 - Dinas Perindustrian dan 243,836,000 Perdagangan 806,803,695 - Sekretariat 301,709,500 Daerah 309,080,000 2,445,000 - Dinas Sosial, 306,635,000 Nakertrans 0 51,356,840,992

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana. A. Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan, membawahi : a) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :  Subbagian Pemerintahan Umum;  Subbagian Otonomi Daerah; dan  Subbagian Pertanahan. b) Bagian Hukum membawahi :  Subbagian Perundang-undangan;  Subbagian Bantuan Hukum; dan  Subbagian Pengkajian, Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum. c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi :  Subbagian Analisis Media dan Informasi;  Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; dan  Subbagian Protokol. c. Asisten Pembangunan membawahi : a) Bagian Administrasi Pembangunan, yang membawahi :  Subbagian Pengendalian Pembangunan ;  Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;  Subbagian Administrasi Prasarana Daerah b) Bagian Perekonomian, membawahi :  Subbagian Bina Pertanian dan Sumber Daya Alam;  Subbagian Bina Usaha Daerah; dan  Subbagian Bina Perekonomian Daerah. c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :  Subbagian Bina Sosial;  Subbagian Bina Kesejahteraan; dan  Subbagian Bina Pemberdayan Perempuan. d. Asisten Administrasi Umum, membawahi : a) Bagian Organisasi, membawahi :  Subbagian Kelembagaan;  Subbagian Ketatalaksanaan; dan  Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah. b) Bagian Pengelolaan Barang Daerah, membawahi :  Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah;  Subbagian Inventarisasi dan Evaluasi  Subbagian Pemeliharaan dan Pemberdayaan. c) Bagian Pengelolaan Data Elektronik, membawahi :  Subbagian Pengelolaan Data;  Subbagian Aplikasi Program Perangkat Lunak; dan 12

 Subbagian Infrastruktur Jaringan. d) Bagian Umum, membawahi :  Subbagian Perencanaan dan Keuangan;  Subbagian Rumah Tangga; dan  Subbagian Tata Usaha dan Sandi dan Telekomunikasi. e. Kelompok Jabatan Fungsional. f. Staf Ahli Bupati terdiri dari : a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; b) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan c) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 2. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris DPRD, membawahi : a) Bagian Umum, membawahi :  Subbagian Perencanaan;  Subbagian Keuangan;  Subbagian Tata Usaha. b) Bagian Persidangan, membawahi :  Subbagian Rapat dan Risalah;  Subbagian Humas dan Protokol. c) Bagian Perundang-undangan, membawahi :  Subbagian Pengkajian Perundang-undangan;  Subbagian Dokumentasi d) Kelompok Jabatan Fungsional. B. Dinas Daerah 1. Dinas Pendidikan : a. Kepala; b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : a) Seksi TK dan SD; b) Seksi SMP; dan c) Seksi Prasarana dan Sarana. d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi : a) Seksi SMA dan SMK; dan b) Seksi Prasarana dan Sarana. e. Bidang Tenaga Pendidik , membawahi : a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pendidik; b) Seksi Mutasi Tenaga Pendidik TK dan SD; dan c) Seksi Mutasi Tenaga Pendidik SMP, SMA, SMK, dan Tenaga Pendidik Non Guru . f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi : a) Seksi Pendidikan Masyarakat; dan b) Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini. g. UPTD terdiri dari : a) UPTD Pendidikan Kecamatan; b) UPTD Persekolahan SMK; c) UPTD Persekolahan SMA; d) UPTD Persekolahan SMP; dan e) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar. h. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Dinas Kesehatan : a. Kepala; b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi : 13

3.

4.

a) Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; dan b) Seksi Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : a) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan b) Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi. e. Bidang Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, membawahi : a) Seksi Promosi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan; dan b) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan. f. Bidang Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan, membawahi : a) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan; dan b) Seksi Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan Transmigrasi : a. Kepala ; b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, membawahi : a) Seksi Pencegahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ; dan b) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat. d. Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, membawahi : a) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial ; dan b) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial. e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi : a) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja; b) Seksi Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; dan c) Seksi Penempatan Transmigrasi. f. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi : a) Seksi Hubungan Industrial; b) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan c) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika : a. Kepala ; b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Lalu Lintas, membawahi : a) Seksi Manajemen Lalu Lintas; b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas. d. Bidang Angkutan, membawahi : a) Seksi Angkutan Orang; b) Seksi Angkutan Barang. e. Bidang Keselamatan Lalu Lintas, membawahi : a) Seksi Uji Kendaraan; b) Seksi Bina Ketertiban Lalu Lintas. f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi : a) Seksi Pos dan Telekomunikasi; b) Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. 14

5.

6.

7.

8.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : a. Kepala ; b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kependudukan, membawahi : a) Seksi Identitas dan Perpindahan Penduduk; b) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi. d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi : a) Seksi Kelahiran dan Kematian; b) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak; c) Seksi Pengelolaan Dokumen. e. Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata : a. Kepala ; b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi : a) Seksi Pemuda; dan b) Seksi Olahraga; d. Bidang Kebudayaan, membawahi : a) Seksi Nilai-Nilai Budaya; b) Seksi Kesenian dan Perfilman; dan c) Seksi Kesejarahan, Museum dan Kepurbakalaan. e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahi : a) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan b) Seksi Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata; f. Bidang Pemasaran membawahi : a) Seksi Promosi; dan b) Seksi Informasi dan Kerjasama; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral : a. Kepala ; b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi : a) Seksi Pembangunan Jalan ; b) Seksi Pembangunan Jembatan. d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi : a) Seksi Pemeliharaan Jalan; b) Seksi Pemeliharaan Jembatan; c) Seksi Alat Berat. e. Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahi : a) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan; b) Seksi Eksploitasi dan Bina manfaat; c) Seksi Energi Sumber Daya Mineral. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kebersihan : a. Kepala ; b. Sekretariat, membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan b) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Bangunan Gedung, membawahi : a) Seksi Bangunan Kantor; 15

b) Seksi Bangunan Non Kantor. d. Bidang Perumahan dan Permukiman membawahi : a) Seksi Lingkungan Permukiman; b) Seksi Perumahan; c) Seksi Pengendalian Tata Ruang. e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi : a) Seksi Pertamanan; b) Seksi Pengelolaan Sampah; c) Seksi Penerangan Jalan dan Desa. f. Kelompok Jabatan Fungsional. 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : a. Kepala ; b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Koperasi, membawahi : a) Seksi Kelembagaan; b) Seksi Seksi Usaha. d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi : a) Seksi Permodalan; b) Seksi Kemitraan. e. Bidang Pengawasan, membawahi: a) Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b) Seksi Pengendalian. f. Kelompok Jabatan Fungsional. 10. Dinas Perindustrian Perdagangan : a. Kepala; b. Sekretariat membawahi: a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perindustrian, membawahi : a) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; b) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka; c) Seksi Pengembangan. d. Bidang Perdagangan, membawahi : a) Seksi Usaha Perdagangan; b) Seksi Pengembangan Perdagangan; c) Seksi Perlindungan Konsumen. e. Bidang Pasar, membawahi : a) Seksi Pasar Tradisional dan Sektor Informal; b) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar dan Sektor Informal. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Kelompok Jabatan Fungsional. 11. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan : a. Kepala ; b. Sekretariat membawahi : c) Subbagian Perencanaan; d) Subbagian Keuangan; e) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pertanian, membawahi : a) Seksi Tanaman Pangan; b) Seksi Hortikultura; c) Seksi Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman dan Pengelolaan Lahan dan Air. d. Bidang Perkebunan, membawahi : a) Seksi Tanaman Semusim; b) Seksi Tanaman Tahunan. e. Bidang Kehutanan, membawahi : a) Seksi Aneka Usaha Kehutanan; b) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 16

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi : a) Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha; b) Seksi Pengembangan dan Pengolahan Hasil. g. UPTD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari : a) UPTD Sub Terminal Agrobisnis; b) UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan; c) UPTD Perbibitan Tanaman Hortikultura; d) UPTD Perbibitan Tanaman Pangan, Alat Produksi Pertanian dan Laboratorium Pertanian; e) UPTD Perbibitan Tanaman Kehutanan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. 12. Dinas Peternakan dan Perikanan : a. Kepala ; b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Produksi Peternakan, membawahi : a) Seksi Perbibitan; b) Seksi Budidaya. d. Bidang Produksi Perikanan, membawahi : a) Seksi Perikanan Budidaya; b) Seksi Perikanan Tangkap dan Pelestarian Sumber Daya Ikan. e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi : a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. f. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran, yang membawahi : a) Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan; b) Seksi Pengolahan dan Pemasaran. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. 13. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Kepala ; b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; c) Subbagian Keuangan. c. Bidang Anggaran, membawahi : a) Seksi Perencanaan Anggaran; b) Seksi Penyusunan Anggaran d. Bidang Pendapatan, yang membawahi : a) Seksi Pendaftaran dan Penetapan; b) Seksi Penagihan, Keberatan dan Pelanggaran. e. Bidang Perbendaharaan, yang membawahi: a) Seksi Pengendalian Anggaran; b) Seksi Verifikasi; c) Seksi Pembayaran. f. Bidang Pertanggungjawaban, membawahi : a) Seksi Akuntansi; b) Seksi Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan PBB; Lembaga Teknis Daerah 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Ekonomi, membawahi : a) Subbidang Pertanian; b) Subbidang Non Pertanian. f.

C.

17

2.

3.

4.

d. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahi : a) Subbidang Pemerintahan; b) Subbidang Sosial. e. Bidang Pengembangan Wilayah, membawahi : a) Subbidang Prasarana Wilayah; b) Subbidang Tata Ruang, Sumbar Daya Alam dan Lingkungan Hidup. f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi : a) Subbidang Statistik; b) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Inspektorat : a. Inspektur; b. Sekretariat, membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi : a) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pemerintahan; b) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pembangunan dan Kemasyarakatan. d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi : a) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pemerintahan; b) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pembangunan dan Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi : a) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pemerintahan; b) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pembangunan dan Kemasyarakatan. f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi : a) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pemerintahan; b) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pembangunan dan Kemasyarakatan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Kepegawaian Daerah : a. Kepala ; b. Sekretariat, membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengadaan dan Mutasi, membawahi : a) Subbidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian; b) Subbidang Kepangkatan dan Penggajian. d. Bidang Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Kepegawaian, membawahi : a) Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; b) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan. e. Bidang Data dan Formasi Pegawai, membawahi : a) Subbidang Formasi dan Jabatan; b) Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : a. Kepala ; b. Sekretariat, membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa membawahi : a) Subbidang Kelembagaan Pemerintahan Desa; b) Subbidang Administrasi Kekayaan Desa. d. Bidang Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi : a) Subbidang Kelembagaan Masyarakat; b) Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat. 18

Bidang Pengembangan Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi : a) Subbidang Pengembangan Desa; b) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan : a. Kepala ; b. Sekretariat, membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Keluarga Berencana membawahi : a) Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; b) Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Hak Reproduksi. d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi : a) Subbidang Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Kependudukan; b) Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi : a) Subbidang Pengarusutamaan Gender; b) Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak. f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. Badan Lingkungan Hidup : a. Kepala ; b. Sekretariat, membawahi : a) Subbag Perencanaan dan Keuangan; b) Subbag Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Penataan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi : a) Subbidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan; b) Subbidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup. d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan membawahi : a) Subbidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; b) Subbidang Pengawasan, Pemantauan, dan Pengujian Lingkungan Hidup. e. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup membawahi : a) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; b) Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa : a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha, membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, membawahi : a) Seksi Pelayanan Medik; b) Seksi Penunjang Medik dan Rekam Medik. d. Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, membawahi : a) Seksi Keperawatan; b) Seksi Penunjang Non Medik. e. Bidang Sarana dan Sanitasi, membawahi : a) Seksi Sarana; b) Seksi Higiene dan Sanitasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. e.

5.

6.

7.

19

8.

Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran : a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha, membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, membawahi : a) Seksi Pelayanan Medik; b) Seksi Penunjang Medik dan Rekam Medik. d. Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, membawahi : a) Seksi Keperawatan; b) Seksi Penunjang Non Medik. e. Bidang Sarana dan Sanitasi, membawahi : a) Seksi Sarana; b) Seksi Higiene dan Sanitasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. 9. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Kesatuan Bangsa; d. Seksi Bina Politik; e. Seksi Perlindungan Masyarakat; f. Kelompok Jabatan Fungsional 10. Kantor Perpustakaan Daerah : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan; d. Seksi Pelayanan; e. Seksi Pengembangan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. 11. Kantor Arsip Daerah : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan; d. Seksi Pengolahan dan Akuisisi; e. Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. 12. Kantor Ketahanan Pangan : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; d. Seksi Distribusi Pangan; e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. 13. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Promosi; d. Seksi Pelayanan Perijinan Dasar dan Khusus; e. Seksi Pelayanan Perijinan Usaha; f. Seksi Informasi dan Pengendalian; g. Kelompok Jabatan Fungsional D. Kecamatan dan Kelurahan 1. Kecamatan : a. Camat; b. Sekretaris Kecamatan; c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 20

E.

f. Seksi Pembangunan; g. Seksi Kesejahteraan Rakyat; h. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Susunan Organisasi Kelurahan : a. Lurah; b. Sekretaris Kelurahan; c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Pembangunan; e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Satuan Polisi Pamong Praja 1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; d. Seksi Bina Ketetramn dan Ketertiban; e. Seksi Pengawasan,, Pengendalian dan Pengembangan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.2. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 2.1.1.

URUSAN PENDIDIKAN A. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Kegiatan :  Pembangunan gedung sekolah.  Pengadaan alat praktek dan peraga siswa.  Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.  Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini.  Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan. 3. Alokasi anggaran Rp.245.000.000,realisasi anggaran Rp.244.930.000,B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Kegiatan :  Penambahan ruang kelas sekolah.  Pembangunan perpustakaan sekolah.  Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa.  Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa.  Pengadaan mebelair sekolah.  Pengadaan perlengkapan sekolah.  Pemeliharaan rutin/ berkala sarana air bersih dan sanitary.  Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah.  Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah.  Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.  Pelatihan kompetensi siswa berprestasi.  Pelatihan penyusunan kurikulum.  Penyediaan bantuan operasional sekolah jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP.  Penyediaan buku pelajaran untuk SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTs.  Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTS.  Penyelenggaraan Paket B Setara SMP.  Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah di satuan pendidikan dasar.  Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa.  Pengembangan materi belajar mengajar denan metode 21

C.

D.

E.

F.

G.

pembelajaran dengan menggunakan TIK.  Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan 3. Alokasi anggaran Rp.88.018.876.000,realisasi anggaran Rp.47.501.389.542,Program Pendidikan Menengah 1. Kegiatan :  Pembangunan gedung sekolah.  Penambahan ruang kelas sekolah.  Pembangunan perpustakaan sekolah.  Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa.  Pengadaan buku dan alat tulis siswa.  Pengadaan perlengkapan sekolah.  Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah.  Penyediaan bea siswa bagi keluarga tidak mampu.  Penyelenggaraan Paket C Setara SMU.  Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.  Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.  Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah.  Pembinaan minat, bakat, kreatifitas dan kompetensi siswa.  Pengembangan pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah.  Monitoring dan evaluasi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan 3. Alokasi anggaran Rp.3.891.634.000,realisasi anggaran Rp.3.734.364.860,Program Pendidikan Non Formal 1. Kegiatan :  Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.  Penyediaan sarana prasarana pendidikan non formal.  Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan 3. Alokasi anggaran Rp.333.930.000,realisasi anggaran Rp.324.719.500,Program Pendidikan Luar Biasa 1. Kegiatan : Pengadaan perlengkapan sekolah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan. 3. Alokasi anggaran Rp.2.367.000,- realisasi anggaran Rp.2.367.000,Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Kegiatan :  Pelaksanaan sertifikasi pendidik.  Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.  Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan. 3. Alokasi anggaran Rp.4.583.278.000,realisasi anggaran Rp.4.358.224.687,Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. Kegiatan :  Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan.  Penerapan sistem dan informasi manajemen pelayanan pendidikan.  Penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan.  Monitoring Dan Evaluasi.  Penyediaan Jasa Pendidik Non PNS. 22

2. 3.

2.1.2.

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan. Alokasi anggaran Rp.44.900.047.000,realisasi anggaran Rp.42.730.651.773,URUSAN KESEHATAN A. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Kegiatan :  Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.  Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.  Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.  Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan, RSUD Ambarawa. 3. Alokasi anggaran Rp.9.014.288.000,realisasi anggaran Rp.8.988.381.644,B. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Kegiatan :  Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya.  Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya.  Peningkatan kesehatan masyarakat.  Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan.  Penyelenggaraan penyehatan lingkungan.  Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.  Pelayanan penunjang laboratorium.  Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien ICU.  Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien IBS.  Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien IGD.  Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien One Day Care.  Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien rawat inap dan perinatologi.  Pelayanan penunjang radiologi.  Pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas/ Jamkesda.  Pelayanan kesehatan pasien Askes.  Pelayanan pemulasaraan jenasah tidak dikenal.  Pengembangan pelayanan dan informasi medis.  Pengembangan pelayanan dan informasi keperawatan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan, RSUD Ambarawa, RSUD Ungaran, Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.47.509.019.000,realisasi anggaran Rp.37.972.765.187,C. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1. Kegiatan :  Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan.  Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.  Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.88.070.000,- realisasi anggaran Rp.82.952.500,D. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1. Kegiatan : Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.5.914.000,- realisasi anggaran Rp.5.894.000,E. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan :  Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. 23

 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. Alokasi anggaran Rp.241.858.000,realisasi anggaran Rp.227.078.000,Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Kegiatan : Pemberian tambahan makanan dan vitamin. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.58.331.000,- realisasi anggaran Rp.57.648.000,Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Kegiatan :  Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.  Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.394.633.000,realisasi anggaran Rp.391.420.500,Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1. Kegiatan :  Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk.  Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging.  Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.  Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.  Peningkatan imunisasi.  Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Jumlah pegawai yang menangani : 16 orang. 4. Alokasi anggaran Rp.296.977.000,realisasi anggaran Rp.243.815.500,Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Kegiatan :  Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.  Pengembangan SDM bidang kesehatan.  Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.  Penyusunan standar kesehatan.  Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan, RSUD Ambarawa, RSUD Ungaran. 3. Alokasi anggaran Rp.626.773.000,realisasi anggaran Rp.608.550.300,Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1. Kegiatan : Pelayanan pemeliharaan kesehatan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.8.433.000,- dan realisasi anggaran Rp.8.433.000,Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1. Kegiatan : Penyuluhan kesehatan anak balita. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.8.322.000,- dan realisasi anggaran Rp.8.322.000,Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1. Kegiatan : Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.10.526.000,- dan realisasi anggaran Rp.10.526.000,Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1. Kegiatan :  Perawatan berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu.  Pelayanan upaya peningkatan gerakan sayang ibu. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan, RSUD Ambarawa. 2. 3.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

24

3.

2.1.3.

Alokasi anggaran Rp.60.316.000,- dan realisasi anggaran Rp.59.519.000,N. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru–paru/ rumah sakit mata 1. Kegiatan :  Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit.  Rehabilitasi bangunan rumah sakit.  Pengadaan alat-alat rumah sakit.  Pengadaan mebeleur rumah sakit.  Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit.  Pengadaan obat-obatan rumah sakit. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : RSUD Ambarawa, RSUD Ungaran. 3. Alokasi anggaran Rp.10.271.055,- dan realisasi anggaran Rp.9.308.556.389,O. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru–paru/ rumah sakit mata 1. Kegiatan :  Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit.  Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobi jenazah.  Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit.  Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : RSUD Ambarawa, RSUD Ungaran. 3. Alokasi anggaran Rp.1.241.983.000,dan realisasi anggaran Rp.1.221.664.875,URUSAN PEKERJAAN UMUM A. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Kegiatan :  Perencanaan pembangunan jalan.  Pembangunan jalan.  Perencanaan pembangunan jembatan.  Pembangunan jembatan.  Peningkatan jalan kabupaten.  Peningkatan jalan perkotaan.  Peningkatan jalan poros desa.  Peningkatan jalan non status. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 3. Alokasi anggaran Rp.31.937.897.000,- dan realisasi anggaran Rp.31.513.169.100,B. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 1. Kegiatan :  Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.  Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 3. Alokasi anggaran Rp.2.662.875.000,- dan realisasi anggaran Rp.2.600.227.100,C. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 1. Kegiatan :  Perencanaan pembangunan turap/ talud/ bronjong.  Pembangunan turap/ talud/ bronjong. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 3. Alokasi anggaran Rp.2.415.250.000,- dan realisasi anggaran Rp.2.366.354.000,D. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Kegiatan :  Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan. 25

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

 Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.  Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.  Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 3. Alokasi anggaran Rp.11.996.133.000,- dan realisasi anggaran Rp.11.810.245.100,Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong 1. Kegiatan :  Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong.  Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 3. Alokasi anggaran Rp.380.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.371.277.500,Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1. Kegiatan : Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 3. Alokasi anggaran Rp.190.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.189.715.000,Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1. Kegiatan :  Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi.  Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun.  Rehabilitasi/ pemeliharaan petani pemakai air.  Pemberdayaan petani pemakai air. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara :  Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.10.651.150.000,- dan realisasi anggaran Rp.10.387.603.350,Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. 1. Kegiatan : Peningkatan konservasi air tanah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 3. Alokasi anggaran Rp.49.600.000,- dan realisasi anggaran Rp.49.293.000,Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1. Kegiatan :  Perencanaan pengembangan infrastruktur.  Pembangunan/ peningkatan infrastruktur. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan. 3. Alokasi anggaran Rp.3.181.390.000,- dan realisasi anggaran Rp.3.107.514.500,Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Kegiatan :  Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan.  Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan. 3. Alokasi anggaran Rp.11.808.525.000,- dan realisasi anggaran Rp.11.580.142.600,Program Pengendalian Banjir 1. Kegiatan : Rehabilitasi/ pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 3. Alokasi anggaran Rp.2.012.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.1.941.283.750,26

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

URUSAN PERUMAHAN A. Program Pengembangan Perumahan 1. Kegiatan :  Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan.  Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan. 3. Alokasi Anggaran Rp.352.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.272.337.164,B. Program Lingkungan Sehat Perumahan 1. Kegiatan :  Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.  Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.  Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.5.197.477.000,- dan realisasi anggaran Rp.5.090.601.300,C. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1. Kegiatan : Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan. 3. Alokasi anggaran Rp.847.545.000,realisasi anggaran Rp.748.635.000,D. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1. Kegiatan : Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 3. Alokasi anggaran Rp.208.614.000,-realisasi anggaran Rp.174.581.500,URUSAN PENATAAN RUANG A. Program Perencanaan Tata Ruang 1. Kegiatan :  Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.  Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan.  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW.  Revisi rencana tata ruang.  Pengelolaan administrasi prasarana daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.1.497.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.983.103.150,B. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Kegiatan :  Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.  Pengawasan pemanfaatan ruang.  Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.  Tersedianya 1 laporan pengawasan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan. 3. Alokasi Anggaran Rp.484.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.454.486.500,URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN A. Program Pengembangan Data/ Informasi 1. Kegiatan : 27



B.

C.

D.

E.

F.

G.

Pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan.  Penyusunan profil daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.120.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.115.795.800,Program Kerjasama Pembangunan 1. Kegiatan :  Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah.  Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga.  Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan.  Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.244.600.000,- dan realisasi anggaran Rp.236.445.475,Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 1. Kegiatan : Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.202.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.186.577.000,Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Kegiatan :  Penyusunan rancangan RKPD.  Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.  Penetapan RKPD.  Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ).  Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemeritah daerah.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.350.286.000,- dan realisasi anggaran Rp.330.194.885,Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Kegiatan :  Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah.  Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.  Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.  Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.400.065.000,- dan realisasi anggaran Rp.349.193.400,Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 1. Kegiatan :  Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan.  Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan.  Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.326.000.000,- realisasi Rp.325.896.000,Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 28

1. 2.

2.1.7.

2.1.8.

Kegiatan : Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.55.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.54.900.000,URUSAN PERHUBUNGAN A. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1. Kegiatan :  Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.  Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.  Monitoring evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 3. Alokasi anggaran Rp.336.350.000,- dan realisasi anggaran Rp.335.459.700,B. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1. Kegiatan :  Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.  Rehabilitasi/ pemeliharaan Apill, rambu, halte, RPPJ. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 3. Alokasi anggaran Rp.107.303.000,- dan realisasi anggaran Rp.107.285.000,C. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1. Kegiatan :  Penyuluhan bagi sopir/ juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang.  Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan.  Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.  Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan.  Pengumpulan dan analisa data base survey pelayanan angkutan umum.  Koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan orang.  Koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan barang.  Pelayanan perijinan angkutan orang.  Pelayanan perijinan angkutan barang.  Pelayanan pengelolaan perpakiran. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 3. Alokasi anggaran Rp.462.239.000,- dan realisasi anggaran Rp.458.904.850,D. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1. Kegiatan :  Pengadaan rambu-rambu lalu lintas.  Pengadaan marka jalan.  Pengadaan pagar pengaman jalan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 3. Alokasi anggaran Rp.715.917.000,- dan realisasi anggaran Rp.702.862.000,URUSAN LINGKUNGAN HIDUP A. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Kegiatan :  Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.  Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.  Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan.  Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 29

2.

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Lingkungan Hidup; Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan. 3. Alokasi anggaran Rp.2.429.775.000,- dan realisasi anggaran Rp.2.410.230.500,B. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Kegiatan :  Koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura.  Koordinasi penilaian langit biru.  Pemantauan kualitas lingkungan.  Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin.  Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih.  Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Lingkungan Hidup 3. Alokasi anggaran Rp.439.467.000,- dan realisasi anggaran Rp.417.663.250,C. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Kegiatan :  Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA.  Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Lingkungan Hidup. 3. Alokasi anggaran Rp.1.427.031.000,- dan realisasi anggaran Rp.1.325.810.300,D. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH 1. Kegiatan : Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Lingkungan Hidup. 3. Alokasi anggaran Rp.15.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.15.000.000,E. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1. Kegiatan :  Penataan Ruang Terbuka Hijau.  Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan. 3. Alokasi anggaran Rp.544.560.000,- dan realisasi anggaran Rp.532.931.500,2.1.9. URUSAN PERTANAHAN A. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1. Kegiatan : Penataan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah; Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan. 3. Alokasi anggaran Rp.13.783.229.000,- dan realisasi anggaran Rp.7.202.032.411,2.1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL A. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Kegiatan :  Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.  Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).  Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.  Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.  Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.  Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.  Sosialisasi kebijakan kependudukan. 30

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 3. Alokasi anggaran Rp.1.280.560.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.230.809.550,2.1.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK A. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Alokasi anggaran Rp.13.766.000,- dan realisasi anggaran Rp.13.756.000,B. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Kegiatan :  Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan.  Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A).  Peningkatan kapasitas dan jejaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.  Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.117.870.000,- dan realisasi anggaran Rp.117.850.000,C. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 1. Kegiatan : Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Alokasi Anggaran Rp.52.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.49.500.000,2.1.12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA A. Program Keluarga Berencana 1. Kegiatan :  Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.  Pelayanan KIE.  Promosi pelayanan KHIBA.  Pembinaan KB.  Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Alokasi anggaran Rp.857.536.000,- dan realisasi anggaran Rp.823.995.000,B. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Kegiatan :  Advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja.  Memperkuat dukungan partisipasi masyarakat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Alokasi anggaran Rp.14.250.000,- dan realisasi anggaran Rp.14.250.000,C. Program Pelayanan Kontrasepsi 1. Kegiatan : Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Alokasi anggaran Rp.351.878.000,- realisasi anggaran Rp.341.123.000,31

D.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR 1. Kegiatan : Fasilitasi pembinaan dan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Alokasi anggaran Rp.94.373.000,- realisasi anggaran Rp.93.185.000,E. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Kegiatan :  Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konselling KRR.  Fasilitasi forum pelayanan KRR dan kelompok sebaya di luar sekolah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Alokasi anggaran Rp.16.000.000,- realisasi anggaran Rp.16.000.000,F. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 1. Kegiatan : Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Alokasi anggaran Rp.35.100.000,- realisasi anggaran Rp.35.100.000,2.1.13. URUSAN SOSIAL A. Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan 1. Kegiatan : Fasilitasi lembaga sosial keagamaan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.400.896.000,- realisasi Rp.374.526.000,B. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1. Kegiatan :  Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.  Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.53.328.000,- realisasi anggaran Rp.53.328.000,C. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Kegiatan :  Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.  Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.  Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.  Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tangap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa.  Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial.  Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.191.459.000,- realisasi Rp.174.861.000,D. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat eks trauma. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.89.652.000,- realisasi anggaran Rp.89.592.000,E. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 1. Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ 32

jompo. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.29.212.000,- realisasi anggaran Rp.29,212,000,F. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Kegiatan :  Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.  Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.37,125,000,- realisasi anggaran Rp.37,125,000,G. Program Pembinaan Anak Terlantar 1. Kegiatan : Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.51.912.000,- realisasi anggaran Rp.51.900.000,2.1.14. URUSAN TENAGA KERJA A. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1. Kegiatan :  Penyusunan data base tenaga kerja daerah.  Pengadaan bahan dan materi pendidikan keterampilan kerja.  Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.421.529.000,- realisasi Rp.420.167.000,B. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1. Kegiatan :  Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja .  Kerjasama pendidikan dan pelatihan.  Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.  Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.102.344.000,- realisasi Rp.102.304.000,C. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1. Kegiatan :  Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja.  Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.  Fasilitasi penyuluhan prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek.  Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.  Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.272.050.000,- dan realisasi anggaran Rp.269.042.000,2.1.15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH A. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 1. Kegiatan : Fasilitasi pengembangan UKM. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Koperasi dan UMKM. 3. Alokasi anggaran Rp.97.132.000,- realisasi anggaran Rp.97.132.000,B. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM 1. Kegiatan : 2.

33

 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM.  Pelatihan manajemen pengelola koperasi/ KUD. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Koperasi dan UMKM. 3. Alokasi anggaran Rp.118.636.000,- realisasi Rp.116.136.000,C. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 1. Kegiatan :  Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM.  Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga.  Penyelenggaraan promosi produk UMKM.  Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Koperasi dan UMKM. 3. Alokasi anggaran Rp.282.886.000,- realisasi Rp.282.886.000,D. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Kegiatan :  Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian.  Sosialisasi prinsip–prinsip pemahaman perkoperasian.  Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.  Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi.  Penilaian kesehatan koperasi.  Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM.  Pengendalian KSP/ USP dan KJKS/ UJKS. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Koperasi dan UMKM. 3. Alokasi anggaran Rp.190.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.190.000.000,2.1.16. URUSAN PENANAMAN MODAL A. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Kegiatan :  Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/ PMDN.  Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal.  Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengasawasan pelaksanaan penanaman modal.  Penyelenggaraan pameran investasi.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 3. Alokasi anggaran Rp.109.573.000,- realisasi Rp.109.180.800,B. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 1. Kegiatan :  Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah.  Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 3. Alokasi anggaran Rp.79.531.000,- realisasi anggaran Rp.79.531.000,2.1.17. URUSAN KEBUDAYAAN A. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Kegiatan :  Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.  Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan.  Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Alokasi anggaran Rp.103.500.000,- realisasi Rp.103.000.000,B. Program Pengembangan Nilai Budaya 34

1. 2.

Kegiatan : Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Alokasi anggaran Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.99.685.000,C. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Kegiatan :  Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.  Pengelolaan karya cetak dan karya rekam. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Alokasi anggaran Rp.104.704.000,- realisasi Rp.104.694.000,2.1.18. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA A. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 1. Kegiatan :  Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.  Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.12.017.406.000,- realisasi Rp.11.943.454.920,B. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan 1. Kegiatan :  Pembinaan organisasi kepemudaan.  Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.  Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan.  Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.158.318.000,- realisasi Rp.151.674.250,C. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1. Kegiatan : Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Alokasi anggaran Rp.20.705.000,- realisasi anggaran Rp.20.705.000,D. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Kegiatan :  Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat.  Penyelenggaraan kompetisi olahraga.  Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah.  Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Alokasi anggaran Rp.990.432.000,- realisasi Rp.989.462.000,E. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 1. Kegiatan : Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Alokasi anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.24.830.000,2.1.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI A. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 1. Kegiatan :  Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.  Pengendalian keamanan lingkungan.  Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Alokasi anggaran Rp.628.131.000,- realisasi Rp.611.405.500,B. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak 35

Kriminal 1. Kegiatan :  Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Satpol PP.  Pengawasan Umum Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan lain di daerah.  Operasi Yustisi terhadap pelanggaran peraturan Perundang – Undangan.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Satuan Polisi Pamong Praja; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 3. Alokasi anggaran Rp.252.430.000,- realisasi Rp.234.341.500,C. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Kegiatan :  Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.  Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.  Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.252.894.000,- realisasi Rp.251.044.000,D. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Kegiatan : Seminar, talk show peningkatan wawasan kebangsaan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 3. Alokasi anggaran Rp.21.731.000,- realisasi anggaran Rp.21.731.000,E. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 1. Kegiatan : Penyuluhan pencegahan peredaran/ penyalah gunaan minuman keras. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 3. Alokasi anggaran Rp.66.952.000,- realisasi anggaran Rp.66.952.000,F. Program Pendidikan Politik Masyarakat 1. Kegiatan :  Penyuluhan kepada masyarakat.  Koordinasi forum-forum diskusi politik.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 3. Alokasi anggaran Rp.144.625.000,- realisasi Rp.144.605.000,G. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1. Kegiatan : Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.75.050.000,- realisasi Rp.73.825.000,2.1.20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. A. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Kegiatan :  Pembahasan rancangan peraturan daerah.  Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ agama.  Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.  Rapat-rapat paripurna.  Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah.  Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.  Sosialisasi peraturan perundang-undangan.  Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 36

B.

C.

D.

E.

 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat DPRD. 3. Alokasi anggaran Rp.7.817.189.000,- realisasi Rp.6.631.787.300,Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Kegiatan :  Penyusunan analisa standart belanja.  Penyusunan standart satuan harga.  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi.  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.  Pelaksanaan dan penatausahaan APBD.  Penyelesaian Administrasi Kerugian Daerah (TPTGR).  Pengelolaan Kas Daerah.  Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan APBD.  Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD.  Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.  Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah.  Peningkatan manajemen investasi daerah.  Peningkatan manajemen aset/ barang daerah.  Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah.  Pembinaan teknis administrasi pembangunan.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.2.501.519.000,- realisasi Rp.2.311.059.625,Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah. 1. Kegiatan :  Pendataan, penetapan dan pendistribusian SKPD, SKRD.  Penanganan penagihan tunggakan, keberatan dan pelanggaran pajak daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.447.595.000,- realisasi Rp.380.551.300,Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Kegiatan :  Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.  Penanganan kasus pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.  Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.  Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya.  Inventarisasi temuan pengawasan.  Koordinasi pengawasan yang lebih Komprehensif.  Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan.  Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Inspektorat. 3. Alokasi anggaran Rp.777.875.000,- realisasi Rp.733.046.250,Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 1. Kegiatan :  Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.  Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Inspektorat. 37

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

3. Alokasi anggaran Rp.94.470.000,- realisasi anggaran Rp.92.874.000,Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Kegiatan : Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Inspektorat. 3. Alokasi anggaran Rp.3.241.000,- dan realisasi anggaran Rp.3.241.000,Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1. Kegiatan :  Dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.  Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri.  Rapat koordinasi unsur Muspida.  Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah.  Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah.  Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.  Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Bupati/ Wakil Bupati.  Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekretaris Daerah dan Asisten. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.1.674.710.000,- realisasi Rp.1.518.153.250,Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Kegiatan :  Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan.  Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan.  Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.  Publikasi peraturan perundang-undangan.  Kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap perundang undangan baru, lebih tinggi dan keserasian antar perundang undangan daerah.  Fasilitasi pembentukan kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.711.655.000,- realisasi Rp.677.124.275,Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Dan Pendayagunaan Aparatur Daerah 1. Kegiatan :  Fasilitasi pemantapan SOTK perangkat daerah.  Penyediaan informasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur daerah.  Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik.  Koordinasi, monitoring, evaluasi kelembagaan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.162.575.000,- realisasi Rp.157.352.000,Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.32.320.000,- realisasi anggaran Rp.31.246.600,Program Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan 1. Kegiatan : Penanganan kasus peradilan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.50.093.000,- realisasi anggaran Rp.8.885.000,Program Pendidikan Kedinasan 1. Kegiatan :  Pendidikan penjenjangan struktural. 38

 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Kepegawaian Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.409.155.000,- realisasi Rp.408.375.000,M. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan :  Pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi bagi PNS daerah.  Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah.  Penyelenggaraan bimbingan teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Kepegawaian Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.1.479.812.000,- realisasi Rp.1.465.463.000,N. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Kegiatan :  Penyusunan rencana pembinaan karir PNS.  Seleksi penerimaan calon PNS.  Penempatan pns.  Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS.  Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah.  Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.  Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.  Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.  Penyusunan formasi PNS daerah.  Penyelenggaraan sumpah janji PNS.  Monitoring evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Kepegawaian Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.782.487.000,- realisasi Rp.570.603.650,O. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1. Kegiatan :  Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa.  Fasilitasi pengelolaan tanah kas desa.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Alokasi anggaran Rp.60.000.000,- realisasi anggaran Rp.59.976.000,P. Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/ Kelurahan 1. Kegiatan :  Pemerintahan.  Pembangunan.  Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan (Pemberdayaan Masyarakat)  Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum  Pemberdayaan Perekonomian dan Usaha Kecil Menengah 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara :  19 Kecamatan : Ambarawa, Bandungan, Banyubiru, Bancak, Bawen, Bergas, Bringin, Getasan, Jambu , Kaliwungu, Pabelan, Pringapus, Sumowono, Suruh, Susukan, Tengaran, Tuntang, Ungaran Barat, Ungaran Timur  27 Kelurahan : Bandarjo, Bandungan, Baran, Bawen, Beji, Bergas Lor, Candirejo, Gedanganak, Genuk, Gondoriyo, Harjosari, Kalirejo, Karangjati, Kranggan, Kupang, Langensari, Lodoyong, Ngampin, Ngempon, Panjang, Pojoksari, Pringapus, Sidomulyo, Susukan, Tambakboyo, Ungaran, Wujil 3. Alokasi anggaran Rp.1.669.424.500,- realisasi Rp.1.661.803.000,2.1.21. URUSAN KETAHANAN PANGAN A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Kegiatan :  Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. 2.

39

 Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan.  Pengembangan desa mandiri pangan.  Pengembangan cadangan pangan daerah.  Pengembangan lumbung pangan masyarakat desa.  Pengembangan diversifikasi pangan.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Ketahanan Pangan; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.295.184.000,- realisasi Rp.287.112.625,2.1.22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA A. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Kegiatan :  Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.  Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat.  Pendampingan/ pengembangan program pengembangan kecamatan/ PNPM. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Alokasi anggaran Rp.242.383.000,- realisasi Rp.232.463.300,B. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Kegiatan :  Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.  Pemberian stimulan pembangunan desa.  Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Alokasi anggaran Rp.144.500.000,- realisasi Rp.142.648.000,C. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1. Kegiatan :  Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa.  Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Alokasi anggaran Rp.195.000.000,- realisasi Rp.194.800.000,D. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Kegiatan :  Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa.  Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil menengah di pedesaan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 3. Alokasi anggaran Rp.66.421.000,- realisasi anggaran Rp.66.191.000,2.1.23. URUSAN STATISTIK A. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 1. Kegiatan :  Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah.  Pengolahan, Updating Dan Analisis Data PDRB. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.165.000.000,realisasi anggaran Rp.163.318.000,2.1.24. URUSAN KEARSIPAN A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Kegiatan :  Penyediaan sarana layanan informasi arsip. 40

 

Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip. Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta.  Bimbingan teknis kearsipan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat DPRD; Kantor Arsip Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.134.368.000,- realisasi Rp.120.525.500,B. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 1. Kegiatan :  Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika.  Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah.  Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Arsip Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.86.142.000,- realisasi anggaran Rp.79.462.500,C. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan 1. Kegiatan :  Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.  Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Arsip Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.35.500.000,- realisasi anggaran Rp.35.499.500,D. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. 1. Kegiatan : Pengklasifikasian data. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Arsip Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.14.195.000,- realisasi anggaran Rp.13.326.000,2.1.25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Kegiatan :  Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.  Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.  Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.614.036.000,- realisasi Rp.606.055.362,B. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 1. Kegiatan :  Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.  Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.  Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD. 3. Alokasi Anggaran Rp.1.537.488.000,- realisasi Rp.1.490.573.246,C. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1. Kegiatan : Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.81.825.000,- realisasi anggaran Rp.61.201.500,D. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 1. Kegiatan : Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 3. Alokasi anggaran Rp.60.000.000,- realisasi anggaran Rp.59.722.550,2.1.26. URUSAN PERPUSTAKAAN 41

A. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Kegiatan :  Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.  Pengembangan minat baca dan budaya baca.  Supervisi, pembinaan dan stimulan pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.  Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.  Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Perpustakaan Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.525.613.000,- realisasi Rp.522.563.100,3.3. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 3.3.1. URUSAN PERTANIAN A. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Kegiatan :  Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.  Peningkatan kemampuan lembaga petani. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Peternakan dan Perikanan; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.175.242.000,- realisasi Rp.175.242.000,B. Program Peningkatan Produksi Pangan. 1. Kegiatan :  Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija.  Pengembangan diversifikasi tanaman.  Pengembangan pertanian pada lahan kering.  Pengembangan perbenihan/ perbibitan.  Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan/ pertanian.  Pengembangan intensifikasi tanaman hortikultura.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.7.408.421.000,- realisasi Rp.7.318.435.975,C. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 1. Kegiatan :  Fasilitasi kerjasama regional/ nasional/ internasional penyediaan hasil produksi pertanian/ perkebunan komplementer.  Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/ perdesaan produksi hasil pertanian/ perkebunan.  Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah.  Pemeliharaan ruti/ berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/ pedesaan produksi hasil pertanian/ perkebunan.  Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/ perkebunan yang akan dipasarkan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 3. Alokasi anggaran Rp.240.550.000,- realisasi Rp.229.661.850,D. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 1. Kegiatan :  Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna.  Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, 42

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Perkebunan dan Kehutanan. 3. Alokasi anggaran Rp.994.952.000,- realisasi Rp.970.321.650,Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1. Kegiatan :  Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan.  Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 3. Alokasi anggaran Rp.432.500.000,- realisasi Rp.420.696.500,Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan. 1. Kegiatan :  Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan.  Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan.  Penyuluhan dan pendampingan pertanian/ perkebunan 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Peternakan dan Perikanan. 3. Alokasi anggaran Rp.922.500.000,- realisasi angaran Rp.900.325.500,Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Ternak. 1. Kegiatan :  Pendataan masalah peternakan.  Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.  Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik.  Pengawasan perdagangan ternak antar daerah.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Peternakan dan Perikanan. 3. Alokasi anggaran Rp.1.036.867.000,- realisasi Rp.976.311.000,Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1. Kegiatan :  Pembangunan sarana dan prasarana perbibitan ternak.  Pembibitan dan perawatan ternak.  Pendistribusian bibit kepada masyarakat.  Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak.  Pengembangan agribisnis peternakan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Peternakan dan Perikanan. 3. Alokasi anggaran Rp.2.456.123.000,-realisasi Rp.2.380.943.550,Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1. Kegiatan :  Pembangunan sarana dan prasarana pasar hasil produksi peternakan.  Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana pasar hasil produksi peternakan.  Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.  Penyuluhan pemasaran produksi peternakan.  Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat.  Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang dipasarkan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Peternakan dan Perikanan. 3. Alokasi anggaran Rp.897.628.000,- realisasi Rp.881.059.500,Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Peternakan dan Perikanan. 3. Alokasi anggaran Rp.83.750.000,- realisasi anggaran Rp.83.750.000,43

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

URUSAN KEHUTANAN A. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1. Kegiatan :  Pengembangan hutan tanaman.  Pengembangan hasil hutan non kayu. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 3. Alokasi anggaran Rp.73.831.000,- realisasi anggaran Rp.72.713.100,B. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 1. Kegiatan :  Pembuatan benih/ bibit tanaman kehutanan.  Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata.  Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan  Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 3. Alokasi anggaran Rp.1.284.475.000,- realisasi Rp.1.190.123.930,C. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1. Kegiatan : Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 3. Alokasi anggaran Rp.81.000.000,- realisasi anggaran Rp.78.760.000,D. Program Pembinaan dan Penertiban Industi Hasil Hutan 1. Kegiatan : Pengawasan dan penertiban pelaksanaan Perda mengenai pengelolaan industri hasil hutan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. 3. Alokasi anggaran Rp.61.999.000,- realisasi anggaran Rp.61.999.000,URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL A. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1. Kegiatan :  Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan.  Pemeliharaan, pengembangan dan efisiensi sarana dan prasarana LPJU.  Perluasan jaringan listrik masuk desa. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan. 3. Alokasi anggaran Rp.24.742.372.000,- realisasi Rp.24.083.868.817,B. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 1. Kegiatan : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penambangan Galian C. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 3. Alokasi anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.095.000,URUSAN PARIWISATA A. Program Pengembangan Kemitraan 1. Kegiatan :  Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.  Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Alokasi anggaran Rp.130.000.000,- realisasi Rp.124.982.500,B. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Kegiatan :  Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran 44

pariwisata. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri.  Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata.  Pengembangan statistik kepariwisataan.  Pelatihan pemandu wisata terpadu. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Alokasi Anggaran Rp.437.212.000,- realisasi Rp.427.760.000,C. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Kegiatan :  Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.  Pengembangan daerah tujuan wisata.  Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Alokasi anggaran Rp.2.884.035.000,- realisasi Rp.2.853.534.700,URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN A. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1. Kegiatan :  Pengembangan benih ikan unggul.  Pembinaan dan pengembangan perikanan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Peternakan dan Perikanan. 3. Alokasi anggaran Rp.2.646.258.000,- realisasi Rp.2.592.339.000,B. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1. Kegiatan :  Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap.  Pemeliharaan rutin/ berkala tempat pelelangan ikan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Peternakan dan Perikanan. 3. Alokasi anggaran Rp.178.724.000,- realisasi Rp.178.424.000,C. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1. Kegiatan : Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Peternakan dan Perikanan. 3. Alokasi anggaran Rp.28.338.000,- realisasi anggaran Rp.27.288.000,URUSAN PERDAGANGAN A. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Kegiatan :  Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.  Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.  Pengelolaan pasar dan PKL Rayon I.  Pengelolaan pasar dan PKL Rayon II.  Pengelolaan pasar dan PKL Rayon III.  Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pasar Rayon I.  Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pasar Rayon II.  Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pasar Rayon III.  Monitoring dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil tembakau. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.1.524.928.000,- realisasi Rp.1.501.808.250,B. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1. Kegiatan : Pengembangan database informasi potensi unggulan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 3. Alokasi anggaran Rp.5.382.000,- realisasi anggaran Rp.5.372.000,C. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

3.3.5.

3.3.6.

45

1.

3.3.7.

3.3.8.

Kegiatan :  Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional.  Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha.  Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.  Pengembangan sumber daya pasar tradisional. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 3. Alokasi anggaran Rp.133.627.000,- realisasi Rp.123.537.000,URUSAN PERINDUSTRIAN A. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 1. Kegiatan : Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 3. Alokasi anggaran Rp.85.129.000,- realisasi anggaran Rp.80.961.000,B. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Kegiatan :  Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya.  Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri.  Pemberian kemudahan izin usaha IKM.  Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi IKM.  Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.382.006.000,- realisasi Rp.376.362.200,C. Program Peningkatan Kemampuan Terknologi Industri 1. Kegiatan : Pengembangan dan pelayanan teknologi industri. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 3. Alokasi anggaran Rp.39.298.000,- realisasi anggaran Rp.38.178.000, D. Program Penataan Struktur Industri 1. Kegiatan : Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 3. Alokasi anggaran Rp.141.971.000,- realisasi Rp.132.581.500,URUSAN TRANSMIGRASI A. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1. Kegiatan :  Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.  Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.286.972.000,- realisasi Rp.286.228.000,B. Program Transmigrasi Lokal 1. Kegiatan :  Penyuluhan transmigrasi lokal.  Pelatihan transmigrasi lokal. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.22.852.000,- realisasi anggaran Rp.22.852.000,-

46

3.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI 3.4.1. TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ada

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)

26,46

- Dinas Cipta Karya, Perumahan & Kebersihan, - KPPT

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

Keberadaan PERDA Ada/ tidak ada 1 IMB PERDA Peraturan tentang ketertiban penataan ruang

2

3

Rasio Rumah ber IMB

Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 1 seluruhnya

Keberadaan PERDA Ada/ tidak ada RTRW PERDA RTRW

Peraturan ttg 4 Pengurusan KTP kependudukan

Lama pengurusan KTP dalam PERDA

ADA, yaitu : - Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, - Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan - Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2011 = 114.010 unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2011 = 430.807 Unit. ADA : Dasar hukumnya PERDA Nomor : 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Semarang Tahun 2011 – 2031. Dasar hukum: PERDA Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Ada

Bagian Hukum Setda

3 Hari

Dispenduk Capil

1

Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.

47

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

5 Biaya KTP Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten

RUMUS/ PERHITUNGAN Biaya KTP dalam PERDA

JENIS DATA (TAHUN 2011)

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Dasar hukum: PERDA Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Rp 5.000

Dispenduk Capil

51,13 per 10.000 penduduk

Satpol PP

Ada

Bagian Hukum Setda

Jumlah personil - Personil Satpol PP (PNS) pada Satpol PP pada akhir Tahun 2011, sebanyak = 48 orang tahun 2011 dibagi - Penduduk pada akhir tahun 10.000 penduduk x 2011, berjumlah = 938.802 orang 100 % ADA, dasar hukumnya. - PERDA No. 8 Tahun 1987 ttg Penanggulangan & Rehabilitasi Keberadaan PERDA Wanita Tuna Susila. Ada atau tidak ada 7 tentang PSK, PKL, - PERDA No 23 Tahun 2002 ttg PERDA PSK dan PKL atau PMKS Pengaturan & Pembinaan PKL. - PERDA No 3 Tahun 2010 ttg Peanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Semarang PERDA Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Revisi PERDA Kabupaten Keberadaan Ada atau tidak ada Semarang No. 18 Tahun 1998 peraturan tentang 8 PERDA Kebersihan tentang Retribusi Pelayanan kebersihan Kabupaten Persampahan / Kebersihan. Kabupaten PERDA Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Rasio personil 6 SatpoL PP terhadap jumlah penduduk

Ada

Bagian Hukum Setda

48

NO

ASPEK

2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

FOKUS Penyampaian laporan kepada pemerintah

NO

IKK

Ketepatan waktu penyampaian LPPD 9 berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2011

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

CAPAIAN KINERJA

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2011 disampaikan pada tanggal 15 Maret 2012 sesuai surat pengantar Nomor 130/ 00915 tanggal 15 Maret 2012.

Tepat

Bagian Tata Pemerintahan Setda

Tepat

DPPKAD

Tepat

Bagian Organisasi Setda

Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2011, disampaikan pada tanggal 23 Ketepatan waktu Tepat atau tidak tepat Penyampaian Pebruari 2012 sesuai surat penyampaian penyampaian sesuai laporan pengantar Nomor 910/ 00614 Laporan keuangan jadwal yang telah keuangan dan 10 tanggal 22 Pebruari 2012 dan Laporan kinerja ditetapkan oleh kinerja - Laporan Kinerja tahun 2011. berdasarkan PP peraturan disampaiakan pada tanggal 31 8/2006 perundangan Maret 2011 sesuai surat pengantar Nomor 160/ 00615 tanggal 31 Maret 2012 Urusan yang diterapkan oleh Pemda Jumlah urusan wajib sebanyak 34 urusan, yang terdiri Urusan yang sudah yang sudah dari: Implementasi diterapkan SPM nya diterapkan SPM nya 1) Urusan pendidikan Standar berdasarkan berdasarkan 11 2) Urusan kesehatan Pelayanan pedoman yang Penetapan oleh 3) SPM Pendidikan Minimal (SPM) diterbitkan oleh Menteri/ Pimpinan 4) SPM Lingkungan Hidup Pemerintah. LPND. 5) SPM BKKBN 6) SPM Pemberdayaan Perempuan

6 Urusan

KETERANGAN

SPM yang ditetapkan Pemerintah sd Tahun 2011, sebanyak 6 urusan.

49

NO

ASPEK

FOKUS

Hubungan antar daerah

NO

12

IKK

Kerjasama dengan daerah lain

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2011

JENIS DATA (TAHUN 2011)

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2011, sebanyak 37 MOU terdiri dari : 1) Nomor 415.4/ 20/ 195/ 2003 Tgl. 5 Agustus 2003 tentang Kerjasama JPO depan SMA 1 Ungaran. 2) Nomor 415.4/ 32/ 195/ 2004 Tgl. 24 Agustus 2004 tentang Kerjasama JPO depan SPBU Ungaran 3) Nomor 415.4/ 01/ KJS/ 2007 Tgl. 10 Januari 2007 tentang MoU dengan Meneg LH (yayasan Ambarawa Pusaka) ttg Pelestarian fungsi LH Kab. Semarang. 4) Nomor 415.4/ 02/ KJS/ 2007 Tgl. 20 Maret 2007 tentang Kerjasama dengan PT. Pos Indonesia ttg Pelaksanaan SMP bertaraf Internasional. 5) Nomor 415.4/ 05/ KJS/ 2006 Tgl. 17 Mei 2006 tentang Kerjasama pembangunan JPO depan pasar Bandarjo dan Babadan. 6) Nomor 415.4/ 02/ KJS/ 2009 Tgl. 20 Maret 2009 tentang

37 MOU

Bagian Tata Pemerintahan Setda

50

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Kerjasama dengan BPKP ttg pengembangan & peningkatan manajemen pemerintah daerah. Nomor 415.4/ 03/ KJS/ 2009 Tgl. 17 April 2009 tentang Kerjasama dengan PT Damatex Salatiga ttg Pemanfaatan mataair Senjoyo. Nomor 415.4/ 05/ KJS/ 2009 Tgl. 14 Mei 2009 tentang MoU dengan Pemkab Boyolali ttg penegasan batas daerah. Nomor 415.4/ 03.1/ KJS/ 2009 Tgl. 20 April 2009 tentang Kerjasama dengan kementrian PAN ttg tehnis kwalitas peningkatan pelayanan publik. Nomor 415.4/ 06/ KJS/ 2009 Tgl. 04 Juni 2009 tentang Kerjasama dengan Kejari Ambarawa dalam bidang hukum Perdata dan TUN. Nomor 415.4/ 07/ KJS/ 2009 Tgl. 15 Juni 2009 tentang Kerjasama dengan Untag Semarang ttg penyelenggaraan pendidikan. Nomor 415.4/ 04.1/ KJS/ 2009 Tgl. 11 Mei 2009 tentang MoU 51

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

13)

14)

15)

16)

17)

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

dengan UNDIP ttg pengembangan Iptek dalam pelaksanaan Otda di Pemkab Semarang. Nomor 415.4/ 11/ KJS/ 2009 Tgl. 25 Agustus 2009 tentang Kerjasama dengan Perum Perhutani ttg Bisnis mandiri wisata benih. Nomor 415.4/ 12/ KJS/ 2009 Tgl. 01 September 2009 tentang Kerjasama dengan BP3 ttg pengelolaan bagi hasil retribusi tiket masuk OWB Candi Gedongsongo. Nomor 415.4/ 16/ KJS/ 2009 Tgl. 30 Desember 2009 tentang Kerjasama dengan CV Anugrah ttg pengelolaan bando reklame depan kantor DPRD Kab. Smg. Nomor 415.4/ 19/ KJS/ 2010 Tgl. 03 Desember 2010 tentang Kerjasama dg CV. Wicaksana tentang pengelolaan Bando Reklame Jl. Raya Smg-Bwn Nomor 415.4/ 04.1/ KJS/ 2010 Tgl. 24 Maret 2010 tentang MOU 52

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

dengan Pemkab. Buol Prov. Sulsel tentang kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kab. Buol Prov. Sulsel. 18) Nomor 415.4/ 04.2/ KJS/ 2010 Tgl. 24 Maret 2010 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu 19) Nomor 415.4/ 04.3/ KJS/ 2010 Tgl. 24 Maret 2010 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kab. Kutai Timur Prov. Kaltim 20) Nomor 415.4/ 04.4/ KJS/ 2010 Tgl. 24 Maret 2010 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kota Waringin Timur Prov. Kalteng 53

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

21) Nomor 415.4/ 08/ KJS/ 2010 Tgl. 12 April 2010 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VI Pola Kemitraan 22) Nomor 415.4/ 10/ KJS/ 2010 Tgl. 25 Mei 2010 tentang Kerjasama Pengelolaa Komoditas Tebu Melalui Akselerasi Peningkatan Produksi Tebu Di Provinsi Jawa Tengah 23) Nomor 415.4/ 14/ KJS/ 2010 Tgl. 18 Juni 2010 tentang Kerjasama Penegasan Batas Daerah 24) Nomor 415.4/ 17/ KJS/ 2010 Tgl. 20 September 2010 tentang Kerjasama Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah dengan Pemkot Smg 25) Nomor 415.4/ 20/ KJS/ 2010 Tgl. 30 Desember 2010 tentang Pembentukan BKAD Kedungsepur 26) Nomor 415.4/ 21/ KJS/ 2010 Tgl. 30 Desember 2010 tentang 54

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

27)

28)

29)

30)

31)

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Pembentukan Sekber BKAD Kedungsepur Nomor 415.4/ 02/ KJS/ 2011 Tgl. 12 Januari 2011 tentang Kerjasama Kab. Semarang ttg pengelolaan Objek Wisata The Waterpark & Resto di Kab. Semarang Nomor 415.4/ 02.1/ KJS/ 2011 Tgl. 25 Januari 2011 tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Museum Kereta Api Nomor 415.4/ 04/ KJS/ 2011 Tgl. 04 April 2011 tentang Kerjasama DPPKD dgn PDAM Kota tentang pemberian tali asih Nomor 415.4/ 07/ KJS/ 2011 Tgl. 11 Mei 2011 tentang Kerjasama Pengembangan Klater Tanaman Obat Di Kab. Semarang Nomor 415.4/ 05.1/ KJS/ 2011 Tgl. 13 April 2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kab. Ogan Ilir Prov. 55

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Sumsel 32) Nomor 415.4/ 05.2/ KJS/ 2011 Tgl. 13 April 2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Kab. Sigi Prov. Sulteng 33) Nomor 415.4/ 08/ KJS/ 2011 Tgl. 13 Juli 2011 tentang Kerjasama kemen PU tentang PNPM 34) Nomor 415.4/ 09/ KJS/ 2011 Tgl. 03 Agustus 2011 tentang Kerjasama Dengan PT. Damatex Tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air Senjoyo 35) Nomor 415.4/ 03.3/ KJS/ 2011 Tgl. 29 Maret 2011 tentang Kerjasama KEDUNGSEPUR Dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan 36) Nomor 415.4/ 12/ KJS/ 2011 Tgl. 21 Desember 2011 tentang Kerjasama Pengemb. Klaster Sapi Perah Di Kab. Semarang 37) Nomor 415.4/ 13/ KJS/ 2011 Tgl. 21 Desember 2011 tentang 56

NO

ASPEK

3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

Jumlah prioritas pembangunan daerah Kesesuaian prioritas dibagi Jumlah 13 pembangunan prioritas pembangunan nasional 2

Kewenangan

Urusan wajib yang 14 diselenggarakan daerah

Keuangan

Tepat atau tidak tepat Waktu penetapan 15 waktu penetapan PERDA APBD 2011 PERDA APBD 2011 Keberadaan PERDA Ada atau tidak tentang pengelolaan adanya PERDA ttg 16 keuangan daerah pengelolaan berdasarkan PP keuangan daerah 58/2005

JENIS DATA (TAHUN 2011) Kerjasama Pengembangan Klaster Sapi Potong Di Kab. Semarang - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 11 program. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.

Jmlh urusan yg di Urusan Wajib yang dilaksanakan laksanakan dibagi 26 pada Tahun 2011 (APBD) =26 (Jmlh urusan wajib di urusan.wajib PP 38/2007) x 100% PERDA Nomor : 12 Tahun 2010 tentang APBD 2011 tanggal 30 Desember 2010. PERDA Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

100 %

100 %

Tepat

Ada

2

Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi

57

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2011. 1) Urusan Pendidikan Rp.558.974.434.000 2) Urusan Kesehatan Rp.134.889.330.000 3) Urusan Lingkungan hidup Rp.6.484.131.000 4) Urusan PU Rp.85.059.803.000 Jumlah belanja untuk 5) Urusan Sosial Rp.853.584.000 Belanja untuk pelayanan dasar 6) Urusan Tenaga Kerja 17 pelayanan dasar dibagi Jumlah total Rp.5.388.362.000 belanja X 100% 7) Urusan Koperasi Rp.2.532.633.000 8) Urusan Satpol PP/ Kesbang Rp.6.098.813.000 9) Urusan Kependudukan & Capil Rp.3.094.843.000 Total Belanja pelayanan dasar Rp.803.375.933.000 Total Belanja APBD 2011, sebesar Rp.1.120.626.497.000 Jumlah belanja untuk Belanja Pendidikan dan Kesehatan Belanja untuk urusan kesehatan dan APBD 2011. 18 pendidikan dan pendidikan dibagi 1) Urusan Pendidikan kesehatan Jumlah total belanja x Rp.558.974.434.000 100% 2) Urusan Kesehatan

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

71,70 %

61,917 %

58

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Rp.134.889.330.000 Total Belanja Pend & Kes Rp.693.863.764.000 Total Belanja APBD 2011 Rp.1.120.626.497.000 Pelayanan Publik

Keberadaan PERDA tentang Standar Ada atau tidak 19 Pelayanan Publik 3 adanya standar sesuai dg peraturan pelayanan publik per-UU-an Ratio PNS terhadap 20 penduduk

Kepegawaian 21

Sistem Informasi Kepegawaian

PERBUP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemkab Semarang

Jumlah PNS kabupaten tahun 2011 Jumlah PNS kabupaten sebanyak 10.944 orang. dibagi jumlah Jumlah penduduk kabupaten tahun penduduk 2011 sebanyak 938.802 orang. Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database : SIM Ada atau tidak adanya KEPEGAWAIAN, terdiri dari : data base 1. Aplikasi data induk pegawai. kepegawaian 2. Aplikasi profil pegawai. 3. Aplikasi struktur jabatan. 4. Aplikasi mutasi pegawai. 5. Aplikasi jabatan fungsional.

Ada

0,011

Ada

Badan Kepegawaian Daerah

3

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

59

NO

ASPEK

FOKUS

Kelembagaan

4 EFEKTIVITAS Produk HUBUNGAN ANTARA peraturan PEMDA DAN DPRD perundangan

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

NO

IKK

22 Penataan SKPD

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) 2) Dinas . 3) Badan Jumlah pembentukan 4) Kantor SKPD berdasarkan PP 5) Rumah Sakit 41/2007 6) Lemb. Teknis lainya 7) Kecamatan 8) Kelurahan Jumlah SKPD

= 10 = 13 = 5 = 5 = 2 = 1 = 19 = 27 = 82

unit unit unit unit unit unit unit unit unit

PERDA

Jumlah RAPERDA yang RAPERDA yang - RAPERDA yang diusulkan tahun RAPERDA yang disetujui DPRD tahun disetujui DPRD tahun 2011, sebanyak 10 RAPERDA. diajukan tahun 24 2011 dibagi Jumlah 2011 - RAPERDA yang disetujui DPRD berjalan RAPERDA yang tahun 2011, sebanyak 10 PERDA. diusulkan tahun 2011

100 %

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

PERDA yang ditetapkan

Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh 25 Keputusan DPRD yang DPRD dibagi jumlah ditindaklanjuti . keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2011 x 100%

- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2011, sebanyak 58 keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2011, sebanyak 58 keputusan.

KETERANGAN

82 unit

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2011, sebanyak 10 Perda (Daftar terlampir)

23

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2011

CAPAIAN KINERJA

100 %

60

NO

ASPEK

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

7 KETAATAN PELAKSANAAN PENY PEMDA PD PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

FOKUS

Tindaklanjut keputusan Bupati

Tindaklanjut Peraturan Bupati

PERDA yang dibatalkan

NO

IKK

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti Keputusan Bupati dibagi jumlah 26 yang ditindaklanjuti keputusan Bupati dalam tahun 2011 x 100% Jmlh Peraturan Bupati yg ditindak-lanjuti Peraturan Bupati yang 27 dibagi jmlh Peraturan ditindaklanjuti Bupati dalam tahun 2011 x 100% Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang Jumlah PERDA yang 28 dibatalkan dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%

Keberadaan PERDA tentang PERDA/PerBup konsultasi 29 tentang konsultasi publik publik

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

RUMUS/ PERHITUNGAN

Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh 30 publik (website Kabupaten, pos, bag/ biro humas, leaflet/ brosur)

Ada/ tidak PERDA/ PerBup

JENIS DATA (TAHUN 2011) - Keputusan Bupati tahun 2011, sebanyak 632 keputusan. - Yang ditindaklanjuti, sebanyak 632 keputusan.

100 %

- Peraturan Bupati dalam tahun 2011, sebanyak 119 Perbup. - Yang ditindaklanjuti, sebanyak 119 Perbup.

100 %

Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 , yang terdiri dari: Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 10

0%

Perbup Nomor 90 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tehnis Penanganan Pengaduan Masyarakat (DISMAS) di Lingkungan Pemkab Semarang.

Ada

Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup

CAPAIAN KINERJA

-

SK No.487.1/0106/2010 tgl 2 Feb 2010 ttg Pembentukan Dewan Redaksi Majalah Gema Serasi Kab. Semarang. Perda no.18/2004 ttg Pengelolaan & Penyelenggaraan Radio Suara Serasi Kab. Semarang.

KETERANGAN

Ada

61

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

9 TRANSPARANSI DLM Dana perimbangan PEMANFAAT AN yang terserap ALOKASI, Serapan dana 31 dibanding yang PENCAIRAN DAN perimbangan direncanakan PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL Alokasi Belanja Belanja Publik pada APBD dari 32 terhadap DAU DAU

Alokasi Belanja Belanja Langsung 33 pada APBD terhadap total APBD

10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER2 PAD & PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Besaran PAD terhadap seluruh 34 pendapatan dlm APBD (Realisasi)

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

- Peraturan Menteri Komunikasi & Informasi No.28/PER/Kom.Info/9/ 2006 tgl 25 September 2006 ttg Penggunaan Nama Domain Go.id untuk situs web resmi pem pusat & Daerah. Dana perimbangan yang terserap Jumlah dana Tahun 2011 sebesar perimbangan yang Rp.681.282.975.038 terserap dibagi jumlah Dana perimbangan yang direncanakan dana perimbangan x sesuai dengan APBD Tahun 2011 100% sebesar Rp.678.002.894.000 - Belanja langsung APBD tahun Jumlah belanja publik 2011, sebesar Rp.389.835.500.482 dibagi DAU x 100% - DAU Tahun 2011, sebesar Rp.567.856.479.000 Total belanja Langsung dibagi APBD x 100% -

Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

100,48 %

68,65 %

Total Belanja langsung APBD tahun 2011, sebesar Rp.389.835.500.482 Total Belanja APBD Tahun 2011, sebesar Rp. 1.042.036.783.589,32

37,4 %

- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp. 133.339.439.981 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp.1.099.538.908.498

12,12 %

62

NO

ASPEK

11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

JENIS DATA (TAHUN 2011)

CAPAIAN KINERJA Opini tahun 2009 =WDP

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

Opini BPK terhadap 35 LapKeu Daerah

Besaran SILPA

Rasio SILPA thdp total Besaran SILPA dibagi 36 pendapatan jumlah pendapatan x 100%

Realisasi belanja

Rasio realisasi belanja Realisasi belanja 37 thd anggaran belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%

Pengawasan Inspektorat Kabupaten

Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti Rasio temuan BPK RI 38 dibagi dengan temuan yang ditindaklanjuti BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2010, dengan opini : WDP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011, dengan opini : WDP

- SILPA Tahun 2011 Rp.98.321.950.424,68 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp.1.099.538.908.498 - Realisasi Belanja Tahun 2011, sebesar Rp.1.042.026.783.589,32 - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2011, sebesar Rp.1.120.626.497.000 - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 56 temuan. - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2010, sebanyak 37 temuan.

Opini tahun 2010=WDP Opini tahun 2011 dalam proses

KETERANGAN Opini,: 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ adverse opinion).

8,94 %

92,9 %

Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA.

66,07 %

63

NO

ASPEK

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

FOKUS

Peta potensi daerah

Peningkatan PAD 13 TEROBOSAN /INOVASI BARU DLM PENYELENG Penghargaan GARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO

IKK

4

JENIS DATA (TAHUN 2011)

CAPAIAN KINERJA

- Realisasi PAD Tahun 2011, sebesar Rp.133.339.439.981 - Potensi PAD pada APBD Tahun 2011 Rp. 139.414.942.000

95,6 %

Rasio realisasi PAD 39 2011 terhadap potensi PAD 4

Jumlah realisasi PAD 2010 dibagi dengan potensi PAD X 100%

40 Peningkatan PAD

Kenaikan/ penurunan - Total PAD pada Tahun 2010 PAD dibagi PAD thn sebesar Rp.98.831.140.360 lalu x 100% (PAD - Total PAD pada Tahun 2011 2011- PAD 2010) : sebesar Rp.133.339.439.981 PAD 2010 X 100%

Penghargaan dari pemerintah yang 41 diterima oleh Pemda dalam tahun 2011.

Jmlh penghargaan dr pemerintah yg diterima oleh Pemd a dalam Tahun 2011

Pengadaan Keberadaan 42 barang dan jasa E-procurement

Daya saing daerah

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah persetujuan 43 investasi

Ada/ Tidak

Jumlah ijin investasi dalam tahun 2011

Penghargaan yang diterima, sebanyak 56 yang terdiri dari : (Terlampir).

KETERANGAN

34,916 %

56 Penghargaan

ADA Penerapan E-procurement mulai operasi bulan Pebruari tahun 2011 Dasar : Perbup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Semarang

Ada

Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2011, sebanyak :  PMA : 5 ijin Rp.81.500 milyar  PMDN : 2 ijin Rp.73.000 milyar.

7 ijin

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

64

3.4.2.

NO

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK CAPAIAN KINERJA URUSAN

URUSAN

(1)

(2) URUSAN WAJIB 1

Pendidikan

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn

90.259 = --------- x 100% 94.978

95,03 %

4

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B 36,523 ----------------------------------------------------- x 100 % = -------x100% Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn 44.743

81,63 %

5

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C 40,077 ----------------------------------------------------- x 100 % = -----x100% Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn 51,027

78,54 %

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

-------------------------------------------------------- x 100 % = -------- x100% Jumlah anak usia 4 – 6 tahun 44.216

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

55,96 %

Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis 688.414 -------------------------------------------------------- x 100 % = ---------- x 100% Jumlah penduduk usia 15th ke atas 689.863

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI 6

24.742

113

--------------------------------------------------------- x 100 % = --------- x 100% Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI

99,78 %

98.831

0,11 %

pd tahun ajaran sebelumnya

65

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

7

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs

--------------------------------------------------------- x 100 % = ------- x 100% Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA

8

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

197 21,752

0,91 %

14.854

-------------------------------------------------------- x 100 % = ------------ x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI

0,61 %

40.689

--------------------------------------------------------- x 100 % = -------x 100% Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI

9

249

100 %

14.854

pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 10

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

12.650

-------------------------------------------------------- x 100 % = ---------- x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs

99,02 %

12.775

pada tahun ajaran sebelumnya

11

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA

6.479

-------------------------------------------------------- x 100 % = ----- x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA 6.492

99,80 %

pada tahun ajaran sebelumnya

66

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

12

13

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

------------------------------------------------------------ x 100 %

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA

13.849 =--------x100%

93,33 %

Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI thn ajaran sebelumnya 14.838

------------------------------------------------------------ x 100 %

8.908 = ------x100%

70,42 %

Jmlh lulusan pd jenjang SMP/MTs thn ajaran sebelumnya 12.650 14

2

Kesehatan

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

15

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

16

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

17

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV

6.920

------------------------------------------------------ x 100 % =

------- x 100%

Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

10.486

Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu 2569 -----------------------------------------------------------x 100 % = -----x100% Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja 2569 Pada kurun waktu yg sama Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu 14.166 ------------------------------------------------------------ x 100 % = ----- x 100% Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah 15.386 Kerja dalam kurn waktu yg sama Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan

325 325

65,99 %

100 %

92,07 %

100 %

67

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3

Lingkungan Hidup

18

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

19

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

20

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

21

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

22

Cakupan kunjungan bayi

23

Penanganan sampah

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu 80 ------------------------------------------------------------ x 100 % = ----- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan 80 Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn 259 ------------------------------------------------------------ x 100 % = ----x100% Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam 984 Kurun wkt yang sama Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wil. Kerja selama 1 thn 108 ------------------------------------------------------------x 100% = --------x100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama 108

100 %

26,32 %

100 %

Jmlh kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1 88522 ------------------------------------------------------------ x 100 % = -------x100% Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota 266589 Jmlh kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu 14.211 ---------------------------------------------------------------- x 100 % = -------x100% Jmlh seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd 14.644 kurun waktu yang sama Volume sampah yang ditangani (m3) 1.316m3/hr ------------------------------------------------------ x 100 % = -------------- x 100% Volume produksi sampah (m3) 1.826m3/hr

33,2 %

97,04 %

17,22 %

68

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

24

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

25

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

RUMUS/PERSAMAAN (5) Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi 52 -------------------------------------------------------- x 100 % = -------- x 100% Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL 96 Jumlah daya tampung TPS (m3)

4

Pekerjaan Umum

Penegakan hukum lingkungan

27

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

28

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

29

Rumah Tangga Per Sanitasi

30

Kawasan Kumuh

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

5

Tata Ruang

31

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Jumlah rumah tangga ber sanitasi 312.126 ---------------------------------------------- x 100 % = ----------- x 100%

0,107583

100 %

33,28 %

38,34 %

46,719 %

668.088

Luas Kawasan Kumuh 14 Ha ---------------------------------------------- x 100 % = ------------- x 100 %

---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB

54 %

6.689

-------------------------------------------------------- x 100 % =---------- x 100% Luas irigasi kabupaten 34.452

Luas ruang terbuka hijau

(7)

244 km

---------------------------------------------------- x 100 % = ------------ x 100% Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tsb 733,62 km

Luas Wilayah

(6)

12

------------------------------------------------------------ x 100 % =------- x100% Jumlah kasus lingkungan yang ada 12

Jumla total rumah tangga

KETETERANGAN

101

------------------------------------------------ x 1000 = --------------x 1000 Jumlah penduduk 938.802 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda

26

CAPAIAN KINERJA

95.020,674 Ha

0,0000014 %

75.448 Ha = ---------------- x 100% 95.020,674 Ha

79 %

69

NO

URUSAN

NO.

(1)

(2)

(3)

6

Perencanaan Pembangunan

32

IKK (4) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(5)

(6)

(7)

Ada. Perda Nomor 5 Tahun 2009

Ada

33

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada. Perda Nomor 7 Tahun 2011

Ada

34

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2011

Ada

35

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Jumlah program RKPD tahun berkenaan

7

Perumahan

36

Rumah tangga pengguna air bersih

Lingkungan pemukiman kumuh

---------------------------------------------------- x 100 % = ------------x 100% Jumlah seluruh rumah tangga 367.098

8,65 %

8

Kepemudaan & Olahraga

Rumah layak huni

39

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

14 Ha

-------------------------------------------------- x 100 % = --------------x 100% Luas wilayah 95.020.674 Jumlah rumah layak huni

38

BAPPEDA 100 %

Luas lingkungan permukiman kumuh 37

143

----------------------------------------------------------- x 100 % =------ x 100% Jumlah program RPJMD yang harus 143 dilaksanakan tahun berkenaan Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 31.754

0,000014 %

166.737

--------------------------------------------------- x 100% = ------------ x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. 316.464 Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten

Pengguna air bersih dari PDAM

52,69 %

2

---------------------------------------------------- x 1000 =-------------x1000 Jumlah penduduk 938.802

0,002130

70

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMUS/PERSAMAAN (5) Jumlah lapangan olahraga di kabupaten

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(6)

(7)

577

----------------------------------------------------- x 1000 = ---------- x 1000 Jumlah penduduk 938.802

9

10

Penanaman Modal

Koperasi & UKM

40

Lapangan olahraga .

41

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola, = 254 lap 2. lap basket, = 45 lap 3. lap volley, , = 70 lap 4. lap. bulu tangkis = 200 lap 5. kolam renang. , = 8 lap Jumlah = 577 lap Realisasi PMDN thn 2011 – Realisasi PMDN 2010

42

Koperasi aktif

Usaha Mikro dan Kecil

Realisasi PMDN 2010 Jumlah Koperasi aktif

Kependuduk an & Catatan Sipil

44

Kepemilikan KTP

16 %

63,076M 510

----------------------------------------------------- x 100 % =------- x 100% Jumlah seluruh koperasi 637

80,06 %

6.221

---------------------------------------------------- x 100 %= ----------x 100% Jumlah seluruh UKM 25.709 Jumlah Penduduk yang memiliki KTP

11

73M-63,076M

-------------------------------------------------- x 100 % = ---------- x 100%

Jumlah usaha mikro dan kecil 43

0,6146

34.20 %

603.031

------------------------------------------------x 100 % = ----------- x 100% Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau 783.157 Pernah/sudah menikah)

77 %

71

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

45

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

46

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

RUMUS/PERSAMAAN (5) Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran ----------------------------------------------Jumah penduduk

Ketenaga kerjaan

47

Tingkat partisipasi angkatan kerja

sudah/belum

13

Ketahanan Pangan

48

Pencari kerja yang ditempatkan

49

Regulasi ketahanan pangan

14

Pemberdaya an Perempuan

Ketersediaan pangan utama

51

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

538

86,85 %

6.457

-------------------------------------------- x 100 % = ----------x 100% Jumlah pencari kerja yang mendaftar 11.330 Ada. Keputusan Bupati Semarang Nomor 520/ 0105/ 2011 Tanggal 26 Januari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pembina Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang.

57 %

Ada

16.419

-------------------------------------------------------------- x 1000 =------------Jumlah penduduk 938.802 Pekerja perempuan di lembaga pemerintah

(7)

622.398

Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) 50

(6)

Sudah

-------------------------------------------- x 100 % = ------------ x 100% Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) 716.630 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

KETETERANGAN

547.861

x 1000 =-------------- x 1000 938.802

Jumlah penduduk Angkatan Kerja 12

CAPAIAN KINERJA

17,49

5.569

------------------------------------------------ x 100 % = ----------- x 100% Jumlah pekerja perempuan 638.200

6,87%

72

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

dan Perlindungan Anak

52

Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas

53

Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf 325.795 ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun

= --------------x100% 244.691

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah peserta program KB aktif 15

KB & KS

16

Perhubungan

17

Komunikasi & Informatika

54

Prevalensi peserta KB aktif

55

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

120.067

------------------------------------------------ x 100 % = ----------- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan

33,7 %

356.221 159.82

------------------------------------------- x 100 % =-------------- x 100% Jumlah pasangan usia subur 191.447 Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

83,30 %

121.981

----------------------------------------------------- x 100 % = --------- x 100 % Jumlah keluarga 278.819 Jumlah angkutan darat

88,8 %

43,75%

162.732

56

Angkutan darat

------------------------------------------------ = ---------------Jumlah penumpang angkutan darat 8.992.699

57

Web site milik pemerintah daerah

Ada / tidak

58

Pameran/expo

Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun

0.018

Ada, 26 wsite

3 kali

73

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Luas lahan bersertifikat di suatu daerah 41.254.05 ---------------------------------------------------------- x 100 %=---------- x 100%

50,67 %

18

Pertanahan

59

Luas lahan bersertifikat

Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah 81.412,88 60

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah kasus yang diselesaikan 0 ------------------------------------------------ x 100 % =----- x 100% Jumlah kasus yang terdaftar

61

Penyelesian Ijin Lokasi

19

20

21

Kesbang & Politik

Otonomi Daerah

Pemberdaya an

0

Jumlah Ijin Lokasi 12 -------------------------------- x 100 % = ---------------- 100% Permohonan Ijin Lokasi

100 %

100 %

12

62

Kegiatan pembinaan politik daerah

Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah

63

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

11 Keg.

64

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs

5 buah

65

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

66

PKK aktif

Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda

Jumlah PKK aktif 25.790 -------------------------------- x 100 % = ------------ X 100 % Jumlah PKK 25.790

3 Keg.

Ada

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik tahun 2011

100 % 74

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2) Masyarakat & Desa

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

67

Posyandu

Sosial

68

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

69

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

70

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

22

23

Budaya

71 72

24

Statistik

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Jumlah Posyandu Aktif 1.605 -------------------------------- x 100 %=-----------x100% Total Posyandu 1.605

100 %

Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah Jumlah PMKS yg tertangani

36 buah

18.497

---------------------------------------- x 100 % =----------- x 100 % Jumlah PMKS yg ada 144.251 Jumlah PMKS yg diberikan bantuan

9,2 %

381

---------------------------------------------------- x 100 % = ----------- x 100% Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan 2.541

15 %

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

4 kali

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

1 buah

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 30 ------------------------------------------------------- x 100 % =-------- x100% Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah 647

73

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

74

Buku ”kabupaten dalam angka”

Ada atau tidak

ada

75

Buku ”PDRB kabupaten”

Ada atau tidak

ada

4,63 %

75

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

25

26

Kearsipan

76

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

77

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

78

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Perpustakaan

RUMUS/PERSAMAAN (5) Jumlah SKPD yang telah menerapkan 282 arsip secara baku ------------------------------------------------------ x 100 % = --------- x 100 % Jumlah SKPD 282 Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan: - Bintek kearsipan - Sosialisasi kearsipan Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah 29.587 -------------------------------------------------------- = ---------- x 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia 52.653 di perpustakaan daerah Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun

79

Pengunjung perpustakaan

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(6)

(7)

100%

Terdiri dari : 74 SKPD 208 Desa

2 kegiatan

57 %

533.505

-------------------------------------------------------------------- = ----------Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani 783.392

68,10192

Penduduk melek huruf

URUSAN PILIHAN. 1

2

Kelautan dan Perikanan

Pertanian

1

Produksi perikanan

Jumlah Produksi Ikan (Rp) 2.888,30 ton --------------------------------------------- x 100% = ------------------ x 100% Target Daerah (Ton) 2.524,89 ton

2

Konsumsi ikan

Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 18,23 kg --------------------------------------------- x 100% = --------------- x100% Target Daerah (Kg) 18,23 kg

3

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

114,85%

100 %

Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya 306.346 ton ----------------------------------------------------------------------- = ---------------Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya 53.562 ha

5,72

76

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4

3

Kehutanan

5

6

Energi dan SDM

Pariwisata

Industri

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian 719.712,35 -------------------------------------------------- x 100 = -----------------x 100% Jumlah total PDRB 5.846.728,87 Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

5

6

4

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2010**)

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Kerusakan Kawasan Hutan

7

Pertambangan tanpa ijin

8

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2011**)

9

Kunjungan wisata

--------------------------------------------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis

12,30 %

3.550 ha = -------------- x 100% 14.669 ha

Luas Kerusakan Kawasan Hutan ------------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan

0 = ------------------15.131,3328 ha

Luas Penambangan Liar yang ditertibkan

1.275 m2

-------------------------------------------------- x 100% = -------------- x 100% luas area penambangan yang liar 50.000m2 Jmlh Kontribusi PDRB sektor Pertambangan 7.209,73 --------------------------------------------------- x 100% = ------------ x 100% Jumlah total PDRB 5.846.728,87 Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun

24,20 %

0%

Lahan milik Perhutani

2,55 %

0,1233 % 501.174 orang

10

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2011**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata 1.282.753,54 ------------------------------------------------------ x 100% =----------------- x 100% Jumlah total PDRB 5.846.728,87

21,93 %

11

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2011**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri 2.720.302,33 ---------------------------------------------------x100% = ------------------ x 100% Jumlah total PDRB 5.846.728,87

46,53 % 77

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

7

8

Perdagangan

Transmigrasi

12

Pertumbuhan Industri

Jmlh Industri thn 2010 - Jmlh Industri thn 2009 1.554-1.200 ------------------------------------------------------- x 100% = -------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2009 1.200

29,5 %

13

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2011**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan 1.282.753,53 --------------------------------------------- x 100% = ---------------- x 100% Jumlah total PDRB 5.846.728,87

21,94 %

14

Ekspor Bersih Perdagangan

15

Transmigran swakarsa

Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor = US$ 220.050.840,80-US$137.255.643,387

US$. 82.795.197,414

Jumlah transmigran swakarsa 0 --------------------------------------- x 100% = -------- x 100% Jumlah transmigran 26 KK

0%

78