INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas karuniaNya kami dapat menyampaikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014. Laporan ini kami susun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Dalam penyusunan informasi laporan memuat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 tahun 2008. Data capaian kinerja yang disampaikan dalam penyusunan LPPD sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri bersumber dari data yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur, sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan umum, desentralisasi dan tugas pembantuan. Kami menyadari bahwa informasi laporan ini masih banyak kekurangan, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah kami laksanakan secara keseluruhan. Berikut Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014:

BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas otonomi. Dengan asas otonomi pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Otonomi kepada daerah diberikan seluas-luasnya, dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

1

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Cianjur meliputi kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur merupakan kewajiban yang harus disampaikan dalam bentuk LPPD tahunan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2014, adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan ruang lingkup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, dalam upaya mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur sesuai dengan RPJMD 2011-2016, mempunyai Visi yaitu ”Cianjur lebih Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah”. Visi tersebut akan diwujudkan dalam rencana tahunan, yang dituangkan dalam kebijakan rencana perencanaan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014, beserta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2014. Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2014 adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


2

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/5043/Otda tanggal 10 Desember 2014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2014.

B. Gambaran Umum Daerah 1.

Kondisi Geografis Daerah

a.

Luas dan Batas Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Cianjur adalah ± 361.435 Ha. Secara administrative Kabupaten Cianjur dibagi kedalam 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa. Terdapat 2.745 Rukun Warga (RW) dan 10.138 Rukun Tetangga (RT). Pemerintah Kabupaten Cianjur secara geografis terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar 65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari ibukota Negara (Jakarta). Secara astronomis Kabupaten Cianjur terletak di antara 60 21’– 7025’ Lintang Selatan dan 106042’-107025’ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Cianjur memiliki batas wilayah administrasi yaitu : 

Sebelah utara dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta,



Sebelah barat dengan wilayah Kabupaten Sukabumi



Sebelah selatan dengan Samudra Indonesia



Sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut

b.

Topografis

Wilayah Kabupaten Cianjur secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan. Cianjur Bagian Utara merupakan dataran tinggi terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggian sekitar 2.962 m di atas permukaan laut. Wilayahnya meliputi daerah Puncak dengan ketinggian sekitar 1.450 m, Kota Cipanas (Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet) dengan ketinggian sekitar 1.110 m, serta Kota Cianjur dengan ketinggian sekitar 450 m diatas permukaan laut. Sebagian wilayah ini merupakan dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi perkebunan dan persawahan. Di bagian barat dekat zona Bogor terdapat Gunung Salak dengan ketinggian 2.210 M yang merupakan Gunung Api termuda yang sebagian besar permukaannya ditutupi bahan vulkanik.


3

Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah perbukitan, tetapi juga terdapat dataran rendah persawahan, perkebunan yang dikelilingi oleh bukit-bukit kecil yang tersebar dengan keadaan struktur tanahnya yang labil. Cianjur Bagian Selatan merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari bukitbukit kecil dan diselingi oleh pegunungan-pegunungan yang melebar ke Samudra Indonesia, diantara bukit-bukit dan pegunungan tersebut terdapat pula pesawahan dan ladang huma. Dataran terendah di selatan Cianjur mempunyai ketinggian sekitar 7 m diatas permukaan laut. Secara tofografi wilayah Kabupaten Cianjur mempunyai karakteristik daratan dan perbukitan. Berikut adalah tofografi wilayah Kabupaten Cianjur: 1.

Daratan Merupakan daerah dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0-8% yang menempati daerah pantai, daerah alluvial sungai dan dataran lahar. Daerah yang termasuk satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi yang rendah yang meliputi daerah Sukaresmi, Cikalongkulon, Cianjur, Ciranjang, Bojongpicung, sebelah utara Cibeber, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, dan sepanjang Pantai Selatan Mulai dari Agrabinta sampai dengan Cidaun.

2.

Perbukitan Berelief halus Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng 8o – 15o yang tedapat di daerah utara Pacet, Warungkondang, Takokak sebelah barat, Cidaun dan sebelah Timur Sindangbarang.

3.

Perbukitan berelief Sedang Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 15o – 25o yang tedapat di daerah utara Mande, Selatan Kadupandak dan Sebelah selatan Cibeber.

4.

Perbukitan berelief agak kasar Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 24o – 40o yang tedapat di daerah utara Takokak, bagian utara dan selatan Kadupandak, bagian utara Pagelaran dan sebelah barat Tanggeung.

5.

Perbukitan berelief kasar Bentuk permukaan pada bagian ini adalah permukaan gelombang kasar dengan kemiringan lereng lebih dari 40o yang tersebar di daerah selatan Sukaresmi, sebelah selatan Bojongpicung, Sukanagara, Gunung Buleud, sebelah Timur Takokak dan Gunung Sambul, sebelah timur Pagelaran, bagaian utara dan selatan Kadupandak serta Karangtengah. Daerah lain yang mempunyai kontruk seperti ini adalah daerah Gunung Pangrango, Pasir Beser, Pasir Taman sampai Pasir Gambir, Pasir Negrog, Pasir Pondokcabang, Pasir Berenuk, dan Pasir Gook.

2.

Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2014 adalah 2.624.279 jiwa yang terdiri 1.395.845 laki-laki (53%) dan 1.228.434 perempuan (47%). Dengan jumlah


4

840.772 Kepala Keluarga (KK). Penduduk Kabupaten Cianjur sebagian besar berada pada struktur usia produktif (15-60) Secara rinci berikut adalah struktur penduduk Kabupaten Cianjur berdasarkan struktur usia, dapat dilihat dalam tabel 1.1. Tabel 1.1. Struktur Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2014 1 STRUKTUR

LAKI-LAKI

>75 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 TOTAL

PEREMPUAN

30.402 24.143 30.683 49.941 68.646 81.171 91.882 106.882 108.257 120.915 118.090 123.051 123.776 121.405 116.895 79.706

23.075 18.296 23.818 34.497 51.598 63.534 75.495 92.494 97.714 107.766 108.982 118.577 115.788 113.171 108.784 74.845

1.395.845

1.228.434

JUMLAH 53.477 42.439 54.501 84.438 120.244 144.705 167.377 199.376 205.971 228.681 227.072 241.628 239.564 234.576 225.679 154.551 2.624.279

3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah 1) Pertanian Dari sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur. Besarnya kontribusi dari sector ini sebesar 36,01% atau menurun 0,99% dari tahun sebelumnya (37%). Hal ini disebabkan karena beralihnya para pelaku usaha ke sektor lain. Penurunan ini dikarenakan oleh menurunnya produksi padi pada akhir tahun. Sedangkan yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi adalah terjadi pada sektor bangunan, seiring dengan banyaknya pembangunan industri dan perumahan. Untuk produksi pertanian tanaman pangan tahun 2014, dapat dilihat dalam table 1.2.

1

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


5

Tabel 1.2 Jumlah Produksi dan produktivitas Padi Palawija Di Kabupaten Cianjur Tahun 2013 - 20142 No .

Komoditi

(1)

(2)

I.

1 2

Luas Panen (Ha)

2013 (4)

2013 (6)

2014

138.33 8

61,76

61,66

864.117

852.93 1

2014

Naik (+) / Turun (-) TON % (11) (12)

Produksi (Ton) 2013 (10)

2014

PADI Padi Sawah Padi Ladang Jumlah

138.85 2

136.772

139.91 0

18.787

18.047

18.636

18.852

33,19

32,28

61.849

60.862

11.18 6

-1,29

-987 12.173

-1,60

-16,06 170,2 8

157.639

154.819

158.546

157.190

58,40

58,13

925.966

913.793

9.370

7.215

9.403

7.906

56,84

56,74

53.442

44.857

6.487

15.053

5.421

15.545

13,65

12,86

7.398

19.995

-8.585 12.59 7

12.713

9.445

12.503

10.100

12,71

12,56

15.895

12.683

-3.212

-20,21

647

229

1.218

387

10,00 173,1 0 121,7 5 56,09

10,00 175,3 4 123,0 2 52,11

1.218

-831 23.37 8

-68,23

108.462

387 131.84 0

16.412 202.827

10.850 220.612

-5.562 17.785

-33,89 8,77

II. 1

PALAWIJA Jagung

2

4

Kedele Kacang Tanah Kacang Hijau

5

Ubi Kayu

7.694

7.574

6.266

7.519

6

Ubi Jalar Jumlah

1.309 38.220

991 40.507

1.348 36.159

882 42.339

3

Produktivitas (Kw/Ha) 2013 2014 (8)

Luas Tanam (Ha)

-1,31

21,55

Kurang lebih seperempat atau 25% dari luas wilayah Kabupaten Cianjur adalah kawasan Hutan yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi terbatas, dan cagar alam. Berikut adalah luas kawasan hutan yang terdapat di wilayah Kabupaten Cianjur, dapat dilihat pada table 1.3 di bawah ini. Tabel 1.3 Luas Kawasan Hutan tahun 20143 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Fungsi Kawasan Konservasi Cagar Alam Suaka Margasatwa Taman Wisata Alam Taman Buru Taman Nasional/Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Jumlah

2

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

3

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Luas (Ha) 15.829,39 50,00 5.372,40 24.259,76 23.579,80 21.298,47 90.389,82


6

Luasnya kawasan hutan, berpengaruh terhadap produksi hasil hutan. Baik itu produksi hasil hutan berupa kayu maupun perkebunan. Produksi hasil hutan berupa kayu tahun 2014 mencapai 60.782,387 m3. Jenis kayu yang banyak dihasilkan adalah kayu mahoni dan jati. Berikut rincian produksi kayu dapat dilihat dalam tabel 1.4 dibawah. Tabel 1.4 Produksi Kayu Tahun 20144 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Komoditas Jati Mahoni Kihiang Bayur Albizia Akasia Maesopsis Huru Rasamala Pinus Puspa Saninten Gmelina Kelapa Jabon Eukaliptus Campuran Jumlah

Kayu Rakyat 6.273,907 5.571,194 16,420 3.071,888 2.513,535 52,691 2.992,826 5,536 16,994 4,988 71,999 25,524 33,180 6,489 8,960

Jumlah Produksi (m3) Kayu dari Perum Perhutani

Jumlah Total

5.231,488 9.233,740

595,420 265,910 9.492,604 5.296,360 622,200

8.821,564

297,490 259,480

29.487,695

31.294,692

11.505,395 14.804,934 16,420 3.071,888 2.513,535 648,111 3.258,736 5,536 9.509,598 5.301,348 694,199 25,524 33,180 6,489 8,960 297,490 9.081,044 60.782,387

Selain produksi kayu dan bukan kayu, komoditas unggulan lainnya adalah produksi hasil perkebunan berupa teh. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Cianjur banyak terdapat beberapa perkebunan teh yang cukup besar yang merupakan Perkebunan Teh milik Negera (PTPN) maupun swasta. Perkebunan teh milik negara adalah PTPN VIII Pasir Nangka, PTPN VIII Panyairan dan PTPN VIII Gedeh. Sedangkan perkebunan besar swasta yan terdapat di Kabupaten Cianjur adalah. Perkebunan Takokak/Harmoni, Perkebunan Cisujen, Perkebunan Cisadea, Perkebunan Ciwangi, Perkebunan Citambur, Perkebunan Ciseureuh, Perkebunan Cimapag, Perkebunan Gunung Rosa, Perkebunan Gunung Kancana, Perkebunan Gunung Campaka, Perkebunan Gunung Manik, Perkebunan Harjasari, Perkebunan Maleber,

4

Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan


7

dan Perkebunan Ciharum. Berikut adalah produksi hasil perkebunan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1.5 Tabel 1.5 Produksi Hasil Perkebunan Tahun 20145 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

2)

KOMODITAS

PRODUKSI (TON/THN) PBS

PR

Aren Cengkeh Kakao Kapok Karet Kayu manis Kelapa dalam Kelapa hibrida Kelapa sawit Kemiri Kina Kopi Arabika Kopi Robusta Lada Pala Panili Teh

5.148,58 543,49 39,87 47,53 860,73 0,05 4.057,74 456,63 5,31 0,73 101,85 163,06 13,17 83,81 24,20 7.310,77

JUMLAH

18.857,53

PBN/PTPN

89,12 490,17 1.290,16

817,38

20,58

666,97 7.333,59

111,96

11.120,26 13.122,24

3.601,53 12.419,47

Perdagangan

Sektor lain yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur adalah dari sektor perdagangan, hotel dan pariwisata. Berdasarkan data hasil analisis, bahwa sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi sebesar 20,75 % berdasarkan atas dasar harga berlaku. Sarana dan prasarana perdagangan merupakan faktor penunjang dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian, dapat dilihat dalam tabel 1.6 Tabel 1.6 Data Perkembangan sarana prasarana perdagangan tahun 20146 Tahun 2013 Tahun 2014 No. SaranaPerdagangan Jumlah Satuan Jumlah Satuan 1 Pasar Tradisional 15 Buah 15 Buah Los 3034 Buah 3034 Buah Kios 6768 Buah 6768 Buah Toko 125 Buah 125 Buah

5 6

Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumber Dinas Perindustrian dan Perdagangan


8

2 3 4 5 6 3)

Ruko Jumlah Pedagang Pelataran Pasar Jumlah Pedagang Pasar Minimarket Supermarket Hypermarket

55

Buah

55

Buah

2156

Orang

2156

Orang

9982 64 7 1

Orang Buah Buah Buah

9982 111 7 1

Orang Buah Buah Buah

Pariwisata

Dari sektor pariwisata dan jasa perhotelan juga mempunyai kontribusi terhadap perkembangan perekonomian. Kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata terhadap obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Cianjur. Obyek wisata yang banyak dikunjungi merupakan objek wisata yang didukung oleh sarana dan prasarana wisata yang memadai. Berikut adalah jumlah kunjungan wisata yang datang ke Kabupaten Cianjur, berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2014, dapat dilihat dalam table 1.7. Tabel 1.7. Jumlah Kunjungan Wisata tahun 20147 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Obyek Wisata Istana Presiden Cibodas Cikundul Cirata Pantai Jayanti Pantai Apra Curug Citambur Makom Pangeran Hidayatullah Gunung Padang Gunung Jati Batu Kasur The Jhon's Resort Aquatiq Taman Bunga Nusantara Kota Bunga JUMLAH

Jumlah Pengunjung 51.475 413.598 35.762 33.247 22.097 10.112 301.102 7.452 89.926 19.796 1.784 93.562 616.000 210.112 1.906.025

Untuk meningkatkan kunjungan wisata ditunjang oleh beberapa sarana dan prasarana wasata, yang merupakan fasilitas untuk para wisatawan. Berikut adalah jumlah usaha sarana wisata dapat dilihat dari tabel 1.8.

7

Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


9

Tabel 1.8 Jumlah Sarana Wisata di Kabupaten Cianjur tahun 20148 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. b.

Sarana Akomodasi Hotel Bintang 4 Hotel Bintang 3 Hotel Bintang 2 Hotel Bintang 1 Hotel Melati Villa Wisma Pondok Wisata, pondok pemuda dan pondok remaja Mesin Ketangkasan Night Club, pub, Discotiq, Karaoke, dan panti pijat Rumah Billyard Kolam Renang

Jumlah 3 3 5 2 60 8479 9 646 10 12 5 7

Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur tahun 2014, pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh faktor musiman dan perpindahan para pelaku usaha dikarenakan adanya pembangunan sektor industri dan perumahan. Dalam hal ini sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor pertanian sebesar 36,01 %. Sedang sektor kedua terbesar yang menyumbang terhadap PDRB adalah dari sektor perdagangan,hotel dan restoran sebesar 28,41 %. Kedua sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB tersebut masih dipengaruhi oleh faktor keadaan yang bersifat musiman atau kondisional. Untuk sektor pertanian, produksi hasil pertanian masih tergantung terhadap pola tanam dan keadaan iklim. Sehingga produksi pada saat setiap panen hasilnya tidak stabil. Begitu juga untuk sektor perdagangan, hotel dan jasa restoran juga bersifat musiman. Sektor ini dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB masih dipengaruhi oleh kondisi situasional. Untuk perdagangan dimana kebutuhan masyarakat akan barang meningkat, masih terkait dengan perayaan hari besar keagamaan. Kebutuhan akan konsumsi barang meningkat, misalnya pada saat Idul Fitri, Natal. Begitupula untuk hotel dan restoran, masih dipengaruhi oleh keadaan situasional seperti pada saat hari libur panjang anak sekolah maupun cuti bersama saat perayaan hari besar keagamaan. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel 1.9 yang merupakan data hasil analisis.

8

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


10

Tabel 1.9 Perkembangan PDRB berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2012-2014 (juta rupiah)9 NO.

SEKTOR

1

Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air bersih Konstruksi Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, real estate dan jasa perusahaan Jasa-jasa PDRB

2 3 4 5 6 7 8 9

2012

2013

2014

8,252,295.46

9.206.425,94

10.108.254,68

26,134.30 864,277.74 239,598.70 803,968.22 6,103, 217.46 2,132,460.32 890,394.20

29.439,11 943.319,62 278.433,59 903.375,07 6.898.115,80 2.480.234,56 975.012,30

32.695,57 1.146.131,60 334.456,26 1.083.581,69 7.975.022,29 2.903.479,56 1.062.168,71

2,955,250.19 22,267,596.59

3.175.850,22 24.893.206,21

3.422.986,86 28.068.776,24

Tabel 1.10 Perkembangan PDRB berdasarkan Harga Konstan Tahun 2012-2014 (juta rupiah)10 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

SEKTOR Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air bersih Konstruksi Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, real estate dan jasa perusahaan Jasa-jasa PDRB

2012

2013

2014

3,832,315.50

3.949.274,60

4.056.192,28

10,211.81 270,596.70 76,681.38 316,366.86 2,550,617.09 694,780.66

10.981,23 285.862,33 81.044,79 339.566,85 2.713.191,07 735.203,30

11.625,12 334.661,53 92.143,18 389.956,47 2.888.157,55 779.531,97

470,758.18

495.869,34

520.616,20

912,437.24 9,134,765.41

950.325,63 9.561.319,14

982.832,53 10.055.716,83

Sumber : Bappeda Sumber : Bappeda

10


11

Tabel 1.11 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Cianjur Tahun 2012 - 201411 NO.

TAHUN

1 2 3 4

2011 2012 2013 2014

PDRB (juta rupiah) HARGA BERLAKU HARGA KONSTAN

20.573.046,71 22.267.596,59 24.893.206,21 28.068.776,24

8.693.509,13 9.134.765,41 9.561.319,14 10.055.716,83

PERTUMBUHAN (%) HARGA BERLAKU HARGA KONSTAN

8,24 11,79 12,76

5,08 4,67 5,17

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA DAERAH (RPJMD) B. Visi dan Misi Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2016, Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai Visi : “ Cianjur Lebih Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah” Dari rumusan visi tersebut terkandung makna yang diharapkan pada akhir perencanaan pembangunan tahun 2016 sebagai berikut: 

Sejahtera : adalah merefleksikan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang didalamnya meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, pangan dan konsumsi, memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nyata mereka, serta meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.



Akhlakul Karimah : mengandung makna sebagai akhlak yang mulia yang merupakan suatu prilaku yang mencerminkan etika berke-Tuhanan, berkehidupan sosial dan bersinergi dengan alam.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2016, akan diwujudkan melalui lima misi. Adapun misi tersebut adalah: 1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu. 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu. 3. Meningkatkan daya beli masyarakat. 4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi. 5. Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

11

Sumber : Bappeda diolah Tim Penyusun LPPD


12

C. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 1.

Strategi

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi. Adapun strategi yang dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat bersaing dengan kabupaten lainnya adalah sebagai berikut: a.

Peningkatan cakupan dan pemerataan pelayanan pendidikan di setiap jenjang melalui jalur formal & non formal

b.

Peningkatan mutu/kualitas pendidikan

c.

Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan riset oleh perguruan tinggi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah

d.

Optimalisasi fungsi dan peran stakeholder bidang pendidikan

e.

Penumbuh kembangan minat dan budaya baca masyarakat

f.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatannya

g.

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

h.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat

i.

Peningkatan ketersediaan jaminan kesehatan masyarakat

j.

Peningkatan kapasitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi

k.

Peningkatan pemberdayaan remaja di bidang kesehatan dan hak-hak reproduksi

l.

Peningkatan peran perepuan dan kepedulian terhadap hak dan perlindungan anak, dan kelangsungan hidup anak

m.

Pengembangan sistem agribisnis dengan keterkaitan subsistem-subsistemnya (agribisnis hulu, usaha tani, agribisnis hilir, jasa penunjang) secara optimal

n.

Peningkatan koordinasi lintas sektor, regional dan nasional dalam rangka ketahanan pangan

o.

Peningkatan produktivitas sumberdaya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan

p.

Pengembangan kinerja pariwisata alam dan budaya daerah berbasis kompetensi wilayah dan warisan kearifan local

q.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUMKM melalui pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat

r.

Peningkatan kinerja industry dan perdagangan daerah secara efisien dan efektif

s.

Peningkatan kelembagaan yang mengatur/melayani investasi dan insentif kemudahan investasi

t.

Optimalisasidan pengamanan sumberdaya kelautan dan pesisir

u.

Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata yang berstandarisasi dan berwawasan lingkungan

v.

Peningkatan kapasitas perencanaan tata ruang daerah, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang daerah


13

w.

Peningkatan produktivitas lahan dan aktivitas budi daya yang dibarengi dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung

x.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada setiap wilayah pengembangan

y.

Peningkatan kualitas kawasan lindung di dalam dan luar kawasan hutan serta mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah fungsi secara bertahap

z.

Perwujudan perangkat transpormasi budaya birokrasi

aa.

Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

bb.

Peningkatan kesadaran dan penumbuhkembangan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memperbaiki masalah sosial yang ada di lingkungannya

cc.

Peningkatan kapasitas pemerintah dalam pemanfaatan teknoliogi informatika dan komunikasi

dd.

Pengembangan kooordinasi internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah sebagai pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

ee.

Perwujudan aparat yang amanah

ff.

Perwujudan masyarakat marhamah (penuh kasih sayang) dan keluarga sakinah

2.

Arah dan Kebijakan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2011-2016. Arah kebijakan pembangunan mulai beralih pada beberapa fokus yang menjadi tujuan pembangunan jangka menengah dan secara bertahap terus dilaksanakan hingga akhir tahun rencana. Hal yang menjadi fokus pembangunanpada tahun 2012 dan 2013 masih mungkin diselenggarakan walaupun dengan intensitas yang lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya. Tema pembangunan pada periode ini adalah akselerasi capaian kinerja pembangunan. Arah kebijakan dimaksud adalah : 

Mempertahankan mutu pendidikan menuju pendidikan dasar dan menengah terstandarisasikan, relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dan mampu menghasilkan peserta didikyang berkarakter;



Memperluas kesempatan pendidikan hingga pendidikan tinggi serta memanfaatkan hasil riset perguruan tinggi untuk kepentingan pembangunan;



Meningkatkan kondisi sarana & prasarana kesehatan serta ketersediaan obat & alat kesehatan esensial;



Memelihara, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi terutama bagi penduduk miskin dan kelompok rentan;



Meningkatkan promosi kesehatan dan mencegah penyakit;



Mengembangkan aktivitas budi daya lahan, bersamaan dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung;



Mempertahankan pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung pengembangan wilayah;



Meningkatkan kapasitas KUMKM;


14



Memantapkan kinerja kelembagaan pemerintah daerah,



pemanfaatan anggaran, aparatur pelayanan prima pada masyarakat, pemerintah daerah



Menumbuhkembangkan kebiasaan melakukan sifat- sifat baik/mulia yang melekat pada diri manusia sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Secara lebih detail arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cianjur tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang telah ditetapkan dala Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014. a.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah sebagai dasar untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2014. Arah rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2014 sesuai dengan temanya “Akselerasi Capaian Kinerja Pembangunan” , kebijakan ekonomi tidak terlepas dari arah kebijakan yang ditetapkan nasional maupun provinsi. Serta menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. b.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah masih berpedoman pada ketentuan pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam upaya pengelolaan keuangan daerah termasuk upaya pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah. Ketentuan tersebut dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber pendapatan guna menunjang beban pembangunan belanja daerah. Kebijakan keuangan daerah tahun 2014 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. 1) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Berikut adalah kebijakan pendapatan daerah sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Besarnya pendapatan adalah Rp 2.580.895.586.882,60 yang terdiri dari : a) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rp 385.119.931.061,60 yang berasal dari: (1) (2) (3) (4)

Cianjur

Pendapatan pajak daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Perngelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

diproyeksikan Rp. Rp. Rp. Rp.

sebesar

112.592.392.373,00 22.560.432.455,00 8.248.748.956,00 241.718.357.277,60


15

b) Dana perimbangan Pendapatan dari pos perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 1.593.572.999.043,00 yang berasal dari pos: (1) (2)

Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum

Rp. Rp.

87.309.491.043,00 1.407.469.628.000,00

(3)

Dana alokasi khusus

Rp.

98.793.880.000,00

c)

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk lain-lain pendapatan daerah Rp 602.202.656.778,00, yang berasal dari: (1) (2) (3) (4) 2)

yang

sah

Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

diproyeksikan

sebesar

Rp. Rp.

5.260.289.200,00 154.965.444.578,00

Rp. Rp.

354.291.523.000,00 87.685.400.000,00

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2014 sebesar Rp 2.733.815.321.632,02 dengan rincian belanja sebagai berikut: a) Belanja Tidak Langsung Anggaran belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar Rp 1.653.648.575.066,69 dengan rincian sebagai berikut : (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintah desa Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan partai politik Belanja tidak terduga

Rp. Rp. Rp. Rp.

1.334.012.390.543,20 184.049.580.000,00 10.497.700.000,00 2.199.981.919,00

Rp. 117.747.159.788,00

Rp. 5.141.762.816,49

b) Belanja Langsung . Anggaran belanja langsung diproyeksikan sebesar Rp 1.080.166.746.565.33 yang terdiri dari: (1) (2) (3)

Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa Belanja Modal

Rp. Rp. Rp.

60.062.987.314,36 520.212.115.920,62 499.891.643.330,35


16

D. Prioritas Derah Searah dengan kebijakan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat serta Kewilayahan, maka tema pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2014 sesuai dengan RPJMD Tahun 2011-2016 adalah "akselerasi capaian kinerja pembangunan"dengan arah kebijakan meliputi: a.

Mempertahankan mutu pendidikan menuju pendidikan dasar dan menengah terstandarisasikan, relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dan mampu menghasilkan peserta didikyang berkarakter;

b.

Memperluas kesempatan pendidikan hingga pendidikan tinggi serta memanfaatkan hasil riset perguruan tinggi untuk kepentingan pembangunan;

c.

Meningkatkan kondisi sarana & prasarana kesehatan serta ketersediaan obat & alat kesehatan esensial;

d.

Memelihara, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi terutama bagi penduduk miskin dan kelompok rentan;

e. f.


g.


h.

Mengembangkan aktivitas budi daya lahan, bersamaan dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung;

i.

Mempertahankan pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung pengembangan wilayah;

j.

Meningkatkan kapasitas KUMKM;

k.

Memantapkan kinerja kelembagaan pemerintah daerah, pemanfaatan anggaran, aparatur pelayanan prima pada masyarakat, pemerintah daerah;

l.

Menumbuhkembangkan kebiasaan melakukan sifat-sifat baik/mulia yang melekapada diri manusia sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Mengembangkan aktivitas budi daya lahan, bersamaan mempertahankandan menjaga kelestarian kawasan lindung;

dengan

upaya

Mengacu kepada arah kebijakan yang telah dikemukakan diatas, maka telah ditetapkan empat dasar penentuan program prioritas Tahun 2014 yaitu : a. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD tahun 2011-2016; b. Program prioritas dalam RPJMD tahun 2011-2016; c. Tema dan kebijakan pembangunan tahun 2014; d. Permasalahan pembangunan yang mungkin muncul pada tahun 2014. Berdasarkan keempat dasar penentuan prioritas diatas, pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. b. c. d.

maka

prioritas

Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan; Peningkatan Kualitas dan Layanan Kesehatan; Peningkatan Investasi Daerah; Peningkatan ketahanan pangan daerah;


17

e. f. g. h. i. j. k. l. m.

n.

Pemberdayaan UMKM; Pengembangan pariwisata dan pelestrarian budaya daerah; Penataan IKM dan Perdagangan; Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir; Pengembangan agribisnis; Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; Peningkatan kualitas lingkungan hidup; Peningkatan infrastruktur wilayah; Peningkatan reformasi pemerintahan; Peningkatan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah.

BAB III URUSAN DESENTRALISASI A.

Ringkasan Urusan Desentralisasi

1.

Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah sebanyak 26 urusan. Pada tahun 2014 urusan wajib yang dilaksanakan sebanyak 25 urusan. Belanja APBD tahun 2014 untuk membiayai urusan wajib sebesar Rp 2.674.350.203.530,62 dengan realisasi anggaran Rp 2.501.697.318.618,97 atau sebesar 93,54%. Adapun komposisi anggaran belanja urusan wajib, untuk belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) dapat dilihat dalam grafik di bawah: Grafik 3.1 Komposisi Anggaran Belanja Untuk Urusan Wajib Tahun 201412

BELANJA URUSAN WAJIB BELANJA LANGSUNG; 39%

12

BELANJA TIDAK LANGSUNG; 61%

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (diolah oleh Tim)


18

Anggaran untuk urusan wajib, sebesar Rp 1.619.026.004.544,19 merupakan untuk belanja tidak langsung (61%) dengan realisasi Rp 1.553.655.474.867,00. Adapun rincian belanja tidak langsung urusan wajib sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3.1 Belanja Tidak Langsung Urusan Wajib13 Uraian

Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai 1. Belanja Hibah 2. Belanja Bantuan Sosial 3. Belanja Bagi Hasil Kepada 4. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada 5. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga 6.

Realisasi

%

1.619.026.004.544,19 1.299.389.820.020,70 184.049.580.000,00 10.497.700.000,00 2.199.981.919,00

1.553.655.474.876,00 1.240.203.096.566,00 181.900.870.000,00 10.058.750.000,00 2.199.676.203,00

95,97 95,47 98,83 95,82 99,99

117.747.159.788,00

116.318.641.707,00

98,79

5.141.762.816,49

2.974.440.400,00

57,85

Dari anggaran Belanja Tidak Langsung urusan wajib, sebagian besai diperuntukan untuk belanja pegawai untuk urusan wajib sebesar Rp 1.299.389.820.020,70 atau sebesar 80% % terhadap total BTL urusan wajib . Realisasi belanja pegawai urusan wajib sebesar Rp. 1.240.203.096.566,00. atau 95,47%. Komposisi peruntukan anggaran belanja tidak langsung untuk urusan wajib dapat dilihat dalam Grafik 3.2 dibawah. Grafik 3.2 Komposisi Peruntukan Anggaran BTL Urusan Wajib Tahun 201414

BTL Urusan Wajib 1 1% 12%

2

3

4

5

6

0% 0% 7%

80%

13

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah


19

Sedangkan anggaran yang diperuntukan untuk belanja langsung untuk membiayai 25 urusan wajib sebesar Rp. 1.055.324.198.986,43 dengan realisasi 948.041.843.742,97 atau 89,83%. Anggaran belanja langsung inilah yang dialokasikan untuk mencapai capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (key performance indicator) untuk urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakanTahun 2014. Ringkasan anggaran, realisasi dalam penyelenggaraan dirinci perurusan, dapat dilihat pada tabel 3.2.

untuk urusan wajib yang


20

Tabel 3.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Tahun 2014 15 ANGGARAN NO

1

URUSAN PILIHAN

Pendidikan

REALISASI

BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

TOTAL ANGGARAN Belanja Modal

TOTAL REALISASI BELANJA


Belanja Pegawai


PERSE N TASI (%)

OPD PELAKSANA

Dinas Pendidikan

Belanja Modal

1.025.876.355.310,00

9.348.324.314,36

57.634.392.631,00

131.365.838.471,00

1.224.224.910.726,36

977.449.323.149,00

7.721.518.800,00

51.847.993.654,00

106.880.479.859,00

1.143.887.915.462,00

93,44

Kesehatan

84.655.017.000,00

17.791.083.900,00

259.346.375.901,22

111.302.002.917,55

473.094.479.718,77

82.040.832.117,00

14.937.295.400,00

224.750.681.608,97

100.931.842.218,00

422.660.651.343,97

89,34

3

Pekerjaan Umum

18.664.231.633,90

3.317.351.500,00

38.930.136.373,00

190.851.555.168,30

251.763.274.675,20

18.360.088.840,00

3.109.965.500,00

37.708.708.853,00

181.997.497.612,00

241.176.260.805,00

95,79

4

Perumahan

0,00

423.795.000,00

1.315.766.000,00

1.177.258.000,00

2.916.819.000,00

0,00

362.420.000,00

1.094.892.206,00

760.304.850,00

2.217.617.056,00

76,03

5

Penataan Ruang

7.891.595.600,00

462.530.000,00

2.706.211.000,00

212.645.000,00

11.272.981.600,00

7.724.207.949,00

454.655.000,00

2.330.261.391,00

206.645.000,00

10.715.769.340,00

95,06

Dinas Tarkim, Bappeda

6

Perencanaan Pembangunan

3.444.958.200,00

2.207.127.000,00

8.191.488.000,00

746.385.000,00

14.589.958.200,00

3.073.170.789,00

2.181.332.000,00

7.545.140.409,00

715.185.000,00

13.514.828.198,00

92,63

Bappeda

7

Perhubungan

6.438.311.348,00

365.987.000,00

3.959.184.100,00

1.430.390.900,00

12.193.873.348,00

6.268.931.094,00

359.772.000,00

3.836.475.878,00

1.356.979.910,00

11.822.158.882,00

96,95

Dishubkominfo

8

Lingkungan Hidup

8.250.011.762,50

1.778.069.000,00

9.864.206.100,00

5.127.928.000,00

25.020.214.862,50

8.143.244.634,00

1.758.744.000,00

9.384.577.576,00

4.759.795.280,00

24.046.361.490,00

96,11

BLHD, Dinas Kebersihan dan Pertamanan

9

Kependudukan dan Catatan Sipil

2.170.154.400,00

349.981.000,00

2.942.919.000,00

707.100.000,00

6.170.154.400,00

2.071.864.885,00

328.196.000,00

2.762.193.824,00

691.385.828,00

5.853.640.537,00

94,87

Disdukcapil

10

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00

20.765.000,00

154.235.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

20.765.000,00

152.754.144,00

0,00

173.519.144,00

99,15

BKBPP

11

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

11.076.671.600,00

372.825.000,00

3.295.676.739,00

318.764.000,00

15.063.937.339,00

10.837.569.450,00

218.625.000,00

2.873.275.215,00

301.783.000,00

14.231.252.665,00

94,47

BKBPP

12

Sosial

3.621.420.100,00

173.556.500,00

1.155.808.500,00

83.050.000,00

5.033.835.100,00

3.563.606.225,00

171.331.500,00

1.098.136.539,00

79.550.000,00

4.912.624.264,00

97,59

Dinsosnakertrans

13

Ketenagakerjaan

0,00

88.977.500,00

659.237.500,00

0,00

748.215.000,00

0,00

88.977.500,00

634.467.720,00

0,00

723.445.220,00

96,69

Dinsosnakertrans

14

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.207.737.100,00

199.210.000,00

1.184.975.500,00

440.814.500,00

4.032.737.100,00

2.171.348.160,00

184.250.000,00

962.907.238,00

433.828.300,00

3.752.333.698,00

93,05

Dinas Koperasi UMKM

162

15

Dinas Kesehatan, RSUD Kelas B, RSU Cimacan Kelas D Dinas PU Binamarga, Dinas PSDAP, Dinas Tarkim Dinas Tarkim, BPBD, Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Sumber:Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


1

15

Penanaman Modal

0,00

205.300.000,00

1.063.084.800,00

0,00

1.268.384.800,00

0,00

203.400.000,00

818.847.558,00

0,00

1.022.247.558,00

80,59

BPPTPM

16

Kebudayaan

0,00

172.050.000,00

1.141.950.000,00

2.731.000.000,00

4.045.000.000,00

0,00

172.050.000,00

1.101.160.000,00

2.586.439.000,00

3.859.649.000,00

95,42

Disbudpar

17

Kepemudaan dan Olah Raga

0,00

356.865.000,00

1.343.994.850,00

18.600.000,00

1.719.459.850,00

0,00

347.315.000,00

1.286.442.850,00

18.600.000,00

1.652.357.850,00

96,10

Dinas Pendidikan

18

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

13.990.032.100,00

3.792.493.000,00

8.540.756.100,00

160.150.000,00

26.483.431.200,00

13.575.433.545,00

3.737.111.000,00

8.327.838.604,00

160.150.000,00

25.800.533.149,00

97,42

19

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

426.916.822.389,79

15.825.560.000,00

88.804.879.291,00

48.638.152.280,00

580.185.413.960,79

414.657.966.036,00

15.096.889.400,00

80.090.822.943,00

45.771.249.953,00

555.616.928.332,00

95,77

20

Ketahanan Pangan

0,00

178.820.000,00

5.118.437.800,00

0,00

5.297.257.800,00

0,00

178.820.000,00

5.026.762.850,00

0,00

5.205.582.850,00

98,27

Badan Ketahanan Pangan Daerah

21

Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.497.310.400,00

475.620.000,00

3.245.588.850,00

142.800.000,00

6.361.319.250,00

2.432.649.014,00

473.120.000,00

3.195.729.376,00

142.800.000,00

6.244.298.390,00

98,16

BPMPD

22

Statistik

0,00

63.550.000,00

201.450.000,00

0,00

265.000.000,00

0,00

63.550.000,00

201.300.000,00

0,00

264.850.000,00

99,94

Bappeda

23

Kearsipan

1.325.375.600,00

37.400.000,00

268.867.500,00

0,00

1.631.643.100,00

1.285.238.989,00

37.400.000,00

261.357.040,00

0,00

1.583.996.029,00

97,08

Kantor Arsip dan Perpustakaan

24

Komunikasi dan Informatika

0,00

78.920.000,00

492.750.000,00

27.500.000,00

599.170.000,00

0,00

77.465.000,00

468.383.206,00

27.500.000,00

573.348.206,00

95,69

Dishubkominfo

25

Perpustakaan

0,00

51.450.000,00

98.282.500,00

44.000.000,00

193.732.500,00

0,00

47.640.000,00

94.840.850,00

42.668.300,00

185.149.150,00

95,57

Kantor Arsip dan Perpustakaan

1.619.026.004.544,19

58.137.610.714,36

501.660.654.035,22

495.525.934.236,85

2.674.350.203.530,62

1.553.655.474.876,0 0

52.332.608.100,00

447.855.951.532,97

447.864.684.110,00

2.501.697.318.618,97

TOTAL URUSAN WAJIB

Badan Kesbangpol, Satpol PP, BPBD Setda, Sekretariat DPRD, BKPPD, Inspektorat Daerah, Dinas Pajak Daerah, DPKAD, BPMPD, BLPBJ, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Kecamatan

93,54

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


2

2.

Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Pilihan

Besaran belanja untuk melaksanakan urusan pilihan terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yang dilaporkan dalam belanja urusan pilihan ini adalah belanja pegawai. Urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah terdapat 8 (delapan) urusan pilihan. Pada tahun 2014 urusan pilihan yang diselenggarakan dan mendapat alokasi anggaran sebanyak 8 (delapan) urusan. Besarnya alokasi anggaran untuk urusan pilihan (belanja tidak langsung dan langsung) adalah Rp 88.780.345.781,40 dengan realisasi Rp 85.507.701.536,00 atau mencapai 96,31%. Untuk membiayai belanja pegawai urusan pilihan adalah sebesar Rp. 34.622.570.522,50 dengan realisasi Rp. 33.426.182.008,00 atau mencapai 96,54% Sedangkan yang merupakan belanja langsung untuk menyelenggaran urusan pilihan sebesar Rp. 54.157.775.258,90 dengan realisasi anggaran Rp. 52.081.519.528,00 atau mencapai 96,17%. Anggaran inilah untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) urusan pilihan. Ringkasan anggaran, realisasi dan pelaksanaan untuk urusan pilihan perurusan yang dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel 3.3.


1

Tabel 3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pilihan Tahun 20143

ANGGARAN NO

URUSAN PILIHAN

REALISASI TOTAL ANGGARAN


Belanja Pegawai


Belanja Modal


Belanja Pegawai


Belanja Modal

TOTAL REALISASI BELANJA

PERSE NTASI (%)

OPD PELAKSANA

1

Kelautan dan Perikanan

5.779.911.447,50

242.639.500,00

3.698.558.000,00

3.477.780.893,50

13.198.889.841,00

5.678.202.184,00

233.539.500,00

3.559.409.481,00

3.439.080.249,00

12.910.231.414,00

97,81

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelauan

2

Pertanian

14.975.275.800,00

1.323.524.500,00

12.855.466.321,00

5.687.238.000,00

34.841.504.621,00

14.412.777.612,00

1.197.513.500,00

12.307.458.950,00

5.331.006.900,00

33.248.756.962,00

95,43

Disperta dan hortikultura, Dishutbun, Disnakikan dan kelauatan

3

Kehutanan

6.996.798.800,00

504.277.600,00

5.560.408.444,40

1.052.907.000,00

14.114.391.844,40

6.809.745.102,00

502.977.600,00

5.482.976.142,00

1.051.427.000,00

13.847.125.844,00

98,11

Dishutbun

4

Energi dan Sumberdaya Mineral

0,00

79.550.000,00

1.825.355.000,00

1.190.070.000,00

3.094.975.000,00

0,00

64.000.000,00

1.727.245.000,00

1.122.806.900,00

2.914.051.900,00

94,15

PSDAP

5

Pariwisata

2.478.070.050,00

227.310.000,00

1.268.028.000,00

584.662.000,00

4.558.070.050,00

2.377.639.519,00

219.110.000,00

1.158.506.258,00

584.437.000,00

4.339.692.777,00

95,21

Disbudpar

6

Industri

4.392.514.425,00

161.950.000,00

1.376.891.000,00

63.000.000,00

5.994.355.425,00

4.147.817.591,00

161.950.000,00

1.325.828.374,00

62.900.000,00

5.698.495.965,00

95,06

Disperindag

7

Perdagangan

0,00

216.210.000,00

3.593.597.800,00

8.993.351.200,00

12.803.159.000,00

0,00

164.665.000,00

3.391.666.158,00

8.831.178.000,00

12.387.509.158,00

96,75

Disperindag

8

Ketransmigrasian

0,00

6.800.000,00

168.200.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

6.800.000,00

155.037.516,00

0,00

161.837.516,00

92,48

Dinsosnakertr ans

2.762.261.600,00

30.346.504.565,40

21.049.009.093,50

88.780.345.781,40

33.426.182.008,00

2.550.555.600,00

29.108.127.879,00

20.422.836.049,00

85.507.701.536,00

TOTAL URUSAN PILIHAN

3.

34.622.570.522,50

96,31

Sumber Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


1

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Sesuai dengan Perda tersebut bahwa perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah terdiri dari: a.

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 1). Susunan Organisasi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri daerah : a). Asisten Bidang Pemerintahan, membawahkan : (1) Bagian Pemerintahan, membawahkan : (a) Sub Bagian Tata Pemerintahan; (b) Sub Bagian Pertanahan; (c) Sub Bagian Bina Kecamatan, Desa dan Kelurahan. (2) Bagian Hukum, membawahkan : (a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; (b) Sub Bagian Bantuan Hukum; (c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. (3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahka : (a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat; (b) Sub Bagian Penjaringan Informasi dan Pembuatan Naskah Pidato; (c) Sub Bagian Keprotokolan. (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : (a) Sub Bagian Keagamaan Pendidikan Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan; (b) Sub Bagian Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; (c) Sub Bagian Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. b) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan : 1) Bagian Administarsi Perekonomian, membawahkan : (a) Sub Bagian Perindustrian Perdagangan dan Parwisata; (b) Sub Bagian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; (c) Sub Bagian Investasi dan Perusahaan Daerah. 2) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur membawahkan : (a) Sub Bagian Pertanian Perkebunan Perikanan Peternakan dan Kelautan; (b) Sub Bagian Lingkungan Hidup Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi; (c) Sub Bagian Infrastruktur. 3) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :


1

c)

2)

(a) Sub Bagian Penyusunan dan Evalusi Program Sekretariat Daerah; (b) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah; (c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan. Asisten Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur, membawahkan : 1) Bagian Organisasi, membawahkan : (a) Sub Bagian Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur; (b) Sub Bagian Ketatalaksanaan Arsip dan Pelayanan Publik; (c) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur. 2) Bagian Umum, membawahkan : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Rumah Tangga; (c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. 3) Bagian Keuangan dan Perlengkapan, membawahkan : (a) Sub Bagian Tata Kelola Keuangan Daerah; (b) Sub Tata Kelola Aset Daerah; (c) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah serta bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan Tugas dan kewajiban, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b) Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaoran pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Jumlah Pegawai Tabel 3.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Sekretariat Daerah Tahun 201417 PANGKAT/GOL JUMLAH L (orang) P (orang) Pembina /IV 18 5 Penata / III 65 35 Pengatur / II 28 10 Juru/ I 2 JUMLAH 113 50

17

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah


2

b.

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. 1) Susunan Organisasi Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari : a) Sekretariat; b) Bagian Administrasi Umum, membawahkan : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Keuangan. c) Bagian Persidangan, membawahkan : (1) Sub Bagian Rapat dan Risalah; (2) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan. d) Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Sekretariat DPRD, membawahkan : (1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat; (2) Sub Bagian Keprotokolan. e) Kelompok jabatan fungsional. 2)

Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : a) b) c) d)

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3)

Jumlah Pegawai Tabel 3.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Sekretariat DPRD Tahun 201418 PANGKAT/GOL JUMLAH L (orang) P (orang) Pembina /IV 4 2 Penata / III 19 11 Pengatur / II 8 1 Juru /b 1 JUMLAH 32 14

18



3

c.

Dinas

1)

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan Dasar, Menengah Umum, Menengah Kejuruan, Pendidikan Non Formal Serta Pembinaan Pemuda Dan Olahraga. Dinas Pendidikan Di Pimpin Oleh Seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a)

Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Terdiri Dari : (1) Kepala Dinas; (2) Sekretariat, Membawahkan : (a) Sub Bagian Umum Dan Kepagawian; (b) Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Sekolah Dasar, Membawahkan : (a) Seksi Kurikulum Dan Peningkatan Mutu Pendidikan /Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; (b) Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar; (c) Seksi Sarana Dan Prasarana Sekolah Dasar. (4) Bidang Sekolah Menengah Pertama, Membawahkan : (a) Seksi Kurikulum Dan Peningkatan Mutu Pendidikan/Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; (b) Seksi Kesiswaaan Sekolah Menengah Pertama; (c) Seksi Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama. (5) Bidang Sekolah Menengah Atasa Dan Kejuruan, Membawahkan : (a) Seksi Kurikulum Dan Peningkatan Mutu Pendidikan/Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan; (b) Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Atasa Dan Kejuruan; (c) Seksi Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Dan Kejuruan. (6) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal Dan Pemuda Dan Olahraga, Membawahkan : (a) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan Dan Kursus; (b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Kesetaraan; (c) Seksi Pembinaan Pemuda Dan Olahraga. (7) Unit Pelaksanaan Teknis; (8) Kelompok Jabatan Fungsional.

b)

Tugas Dan Fungsi

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, pemuda dan olah raga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Berikut, Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi :


4

(1)

Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan opeasional, evaluasi dan laporan bidang pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, pemuda dan olah raga sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan;

(3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

(4)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Pendidikan Tahun 201419 PANGKAT/GOL JUMLAH L (orang) P (orang) Pembina /IV 2833 2780 Penata / III 2182 2500 Pengatur / II 537 277 Juru /I 29 4 Jumlah 5581 5551

2)

Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah bidang kesehatan. dinas kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. a) Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : (1) Kepala Dinas; (2) Sekretariat, Membawahkan : (a) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan ; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, Membawahkan : (a) Seksi Pembinaan Institusi Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan; (b) Seksi Bina Tenaga Medis Dan Paramedis; (c) Seksi Parmasi Dan Pengawasan Makanan Minuman. (4) Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga Dan Giji Masyarakat, Membawahkan : (a) Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu, Anak Dan Remaja; 19



5

(b) Seksi Bina Kesehatan Usia Lanjut Dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; (c) Seksi Gizi Masyarakat. (5) Bidang Pengendalian Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan : (a) Seksi Surveilan Epidemologi; (b) Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular; (c) Seksi Kesehatan Lingkungan. (6) Bidang Promosi Dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Membawahkan : (a) Seksi Promosi Kesehatan; (b) Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Kesehatan; (c) Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. b) Tugas Dan Fungsi Dinas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan sebagai berikut, dinas kesehatan menyelanggarakan fungsi : (1) Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanan pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelanggaran urusan pemerintahan daerah serta penyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau pelaturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Penyelanggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku; (4) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesui dengan tugas dan fungsi dinas. c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Kesehatan Tahun 201420 PANGKAT/GOL Pembina Utama Muda/IV c Penata Tingkat I/ III-d Pengatur Tingkat I/ II-d Juru/ I-c Jumlah

20

JUMLAH L (0rang) P (orang) 9 10 269 374 126 316 4 408 700



6

3)

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum Binamarga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum binamarga. Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. a) Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Binamarga, terdiri dari : (1) Kepala Dinas (2) Sekretariat, membawahkan; (a) Sub Bagian Umum Dan Kepegawian; (b) Sub Bagian Keungan Dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Bina Teknik, Membawakan; (a) Seksi Bina Teknik Jalan; (b) Seksi Bina Teknik Jembatan; (c) Seksi Pemamfaatan Jalan, Peralatan Dan Bahan. (4) Bidang Pembangunan, Membawakan : (a) Seksi Pembangunan Jalan; (b) Seksi Pembangunan Jembatan; (c) Seksi Perencangan Teknik Pembangunan Jalan Dan Jembatan. (5) Bidang Pemeliharaan, Membawahkan : (a) Seksi Pemeliharaan Ruas Jalan Dan Jembatan; (b) Seksi Pemeliharaan Periodik Jalan Dan Jembatan; (c) Seksi Perencanaan Teknik Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (6) Bidang Bina Pembangunan Jalan Desa, Membawahkan : (a) Seksi Pembinaan Jalan Desa; (b) Seksi Perencanaan Teknis Jalan Desa; (c) Seksi Pembangunan Jalan Desa. (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (8) Kelompok Jambatan Fungsional b) Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Binamarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum binamarga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, dinas pekerjaan binamarga menyelanggarakan fungsi: (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum binamarga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku;


7

(2) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum binamarga sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum binamarga sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. c) Jumlah Pegawai Tabel 3.8 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Tahun 201421 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II Juru /I JUMLAH

JUMLAH L (0rang) P (0rang) 6 72 11 62 1 28 168 12

4) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang penataan ruang, bangunan, perumahan dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan. Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. a.) Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari : (1) Kepala Dinas ; (2) Sekretariat, Membawahkan : (a) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian ; (b) Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan ; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Tata Ruang, Membawahkan : (a) Seksi Perencanaan Tata Ruang ; (b) Seksi Pemanfaatan Ruang ; (c) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (4) Bidang Bangunan Perumahan Dan Permukiman, Membawahkan : (a) Seksi Bangunan Gedung ; (b) Seksi Perumahan Dan Permukiman; 21



8

(c) Seksi Bina Lingkungan Permukiman. (5) Bidang Tata Bangunan, Membawahkan : (a) Seksi Bina Konstruksi ; (b) Seksi Bina Jasa Konstruksi; (c) Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan. (6) Bidang Air Bersih Dan Sanitasi, Membawahkan: (a) Seksi Bina Air Bersih (b) Seksi Bina Sanitasi Lingkungan (c) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi b) Tugas dan Fungsi Dinas tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang, bangunan, perumahan, dan Permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan pemukiman berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, penataan bangunan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tata Ruang dan Permukiman menyelenggarakan fungsi: (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang tata ruang, bangunan, perumahan, dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan pemukiman berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Penyelenggaraan urusun pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, bangunan, perumahan, dan permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan pemukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan sebagian urusan di bidang tata ruang, bangunan, perumahan, dan Permukiman, air bersih dan teknik penyehatan lingkungan pemukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.9 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 201422 PANGKAT/GOL JUMLAH L (orang) P (orang) Pembina / IVb 5 1 Penata / III 70 18 Pengatur / II 25 3 Juru /I 1 JUMLAH 101 22

22



9

5) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekertaris daerah. b) Susunan organisasi Susunan organisasi dinas pengelolaan sumber daya air dan pertambangan, terdiri dari : (1) Kepala; (2) Sekertariat, membawahkan : (a) Sub bagian umum dan kepegawaian; (b) Sub bagian keuangan dan perlengkapan; (c) Sub bagian penyusunan program. (3) Bidang pembangunan dan pemeliharaan, membawahkan: (a) Seksi perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan insfrastuktur sumber daya pengairan; (b) Seksi pembangunan dan pemelijaraan irigasi; (c) Seksi pembangunan dan pemeliharaan waduk,danau dan sungai. (4) Bidang bina manfaat dan pengairan pedesaan,membawahkan: (a) Seksi bantuan teknik pemeliharaan jaringan irigasi; (b) Seksi bina kelembagaan dan pemeliharaan sumber daya air. (5) Bidang pertambangan dan energi, membawahkan: (a) Seksi data potensi pertambangan dan sumber daya energi: (b) Seksi bina usaha pertambangan dan energi. (6) UPTD (7) Kelompok jabatan fungsional. c)

Tugas dan Fungsi

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi: (1)

Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan /atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku


10

(4)

Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas

d)

Jumlah Pegawai Tabel 3.10 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas PSDAP Tahun 201423 PANGKAT/GOL JUMLAH L (orang) P (orang) Pembina / IV 3 Penata / III 58 5 Pengatur / II 73 1 Juru /I 13 JUMLAH 147 6

6) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. a) Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari: (1) Kepala; (2) Sekretariat, membawahkan : (b) Sub bagian umum dan kepegawaian; (c) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (d) Sub Bagian Penyusunan Program; (3) Bidang Pertanian Tanaman Pangan, membawahkan : (a) Seksi Bina Sarana produksi tanaman pangan; (b) Seksi Bina Budidaya Tanaman Pangan; (c) Seksi Bina Perlindungan Tanaman Pangan. (4) Bidang pertanian tanaman holtikultura, membawahkan : (a) Seksi bina sarana produksi tanaman holtikultura; (b) Seksi bina budidaya tanaman holtikultura; (c) Seksi bina perlindungan tanaman hltikultura. (5) Bidang bina usaha pertanian tanaman pangan dan holtikultura, membawahkan : (a) Seksi bina teknik pengelolaan pasca panen; (b) Seksi bina usaha tani agribisnis. (6) Bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan dan holtikurtura, membawahkan : (a) Seksi prasarana dan sarana penyuluhan pertanian tanaman pangan dan holtikultura; 23



11

(b) Seksi bina penyuluhan dan kelembagaan petani tanaman pangan dan holtikultura; (c) Seksi pembinaan mutu tenaga penyuluh pertanian tanaman pangan dan holtkultura. (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (8) Kelompok jabatan fungsional. b) Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian tanaman pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura, menyelenggarakan fungsi: (1) Perumusan kebijakan teknik dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtukultura c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.11 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun 201424 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur/ II Juru/ I JUMLAH

24

JUMLAH L (orang) P (orang) 26 7 111 23 9 2 1 147 32



12

7) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang peternakan perikanan dan kelautan. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a) Susunan Organisasi (1) Kepala; (2) Sekretariat, membawahkan: (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawain; (b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Budidaya Perikanan, membawahkan: (a) Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Perikana; (b) Seksi Bina Budidaya Perikanan dan Sumber Daya Kelautan; (c) Seksi Bina Usaha Perikanan dan Sumber Daya Kelautan. (4) Bidang Budidaya Peternakan, membawahkan: (a) Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Peternakan; (b) Seksi Bina Budidaya Peternakan; (c) Seksi Bina Usaha Peternakan. (5) Bidang Kesehatan Ikan/Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Membawahkan: (a) Seksi Bina Kesehatan Ikan dan Hewan; (b) Seksi Bina Kesehatan Masyarakat Veteriner. (6) Bidang Penyuluhan Perikanan Dan Peternakan, membawahkan: (a) Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan Perikanan dan Peternakan; (b) Seksi Bina Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Perikanan dan Peternakan; (c) Seksi Bina Mutu Tenaga Penyuluhan Perikanan dan Peternakan. (7) UPTD (8) Kelompok Jabatan Fungsional b) Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Peternakan Perikanan dan Kelautan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1)

Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang peternakan perikanan dan kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berikut;

(2)

penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum di bidang peternakan perikanan dan kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;


13

(3)

pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah di bidang peternakan perikanan dan kelautan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4)

pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Tahun 201425 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II Juru/ I JUMLAH


8) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan dan perkebunan. Dinas kehutanan dan perkebunan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. a)

Susunan organisasi Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan , terdiri dari: (1) Kepala; (2) Sekretariat, membawahkan: (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang kehutanan, membawahkan : (a) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; (b) Seksi Bina Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; (c) Seksi Bina Perbenihan Tanaman Hutan. (4) Bidang Perkebunan, membawahkan : (a) Seksi Binan Perbenihan dan Sarana Produksi perkebunan ; (b) Seksi Bina Budidaya Tanaman Perkebunan; (c) Seksi Bina Perlindungan dan Rehabilitas Tanaman Perkebunan. (5) Bidang Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan: (a) Seksi Bina Usaha Kehutanan;

25



14

(b) Seksi Bina Usaha Perkebunan. (6) Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan: (a) Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan; (b) Seksi Bina Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Hutan dan Perkebunan; (c) Seksi Bina Mutu Tenaga Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan. (7) UPDT (8) Kelompok Jabatan Fungsional b) Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, dinas kehutanan dan perkebunan menyelenggarakan fungsi: (1) Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanan, pelaksanan, pembinan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pembinan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.13 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Kehutanan dan perkebunan Tahun 201426 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II JUMLAH

9)

JUMLAH L (orang) P (orang) 20 47 13 7 74 13

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 26



15

a) Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari: (1) Kepala; (2) Sekretariat, membawahkan : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan, membawahkan: (a) Seksi Bina administrasi Kependudukan; (b) Seksi Bina Sistem Informasi Kependudukan. (4) Bidang pencatatan Sipil, membawahkan: (a) Seksi Catatan sipil; (b) Seksi Identitas dan Perpindahan Penduduk. (5) UPTD (6) Kelompok Jabatan Fungsional b)

Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi: (1)

Perumusan kebijakan teknis Dinas di bidang perencanaa, pelaksanaan , pembinaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan di bidang kependudukdn dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatanm sipil sesuai dengan ketentuan dan/atau praturan perundang-undangan yang berlaku;

(4)

Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.


16

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.14 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 201427 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II Juru / I JUMLAH

10)

JUMLAH L (orang) P (orang) 4 3 15 6 2 1 22 9

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. a) Susuna Organisasi Susunan Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari: (1) Kepala; (2) Secretariat, membawahkan : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawain; (b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) bidang sosial membawahkan : (a) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; (b) Seksi Bantuan Dan Perlindungan Sosial; (c) Seksi Pemberdayaan Sosial. (4) Bidang bina ketenagakerjaan, membawahkan: (a) Seksi Bina Produktifitas dan Pemagangan; (b) Seksi Bina Kelembagaan dan Sarana Pelatihan Kerja; (c) Seksi Bina Lembaga Usaha Ketenagakerjaan. (5) Bidang bina perlindungan ketenagakerjaan membawahkan: (a) Seksi Persyaratan Kerja Dan Perselisihan Hubungan Industrial; (b) Seksi Bina Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (6) Bidang transmigasi, membawahkan: (a) Seksi Pendaftaran Dan Penempatan Transmigasi; (b) Seksi Monitoring Dan Evaluasi Transmigasi. (7) UPTD (8) Kelompok jabatan fungsional 27



17

b) Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: (1) Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau praturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau praturan perundangundangan yang berlaku; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemerintahan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungus dinas; c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.15 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Sosnakertrans Tahun 201428 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II JUMLAH

11)

JUMLAH L (orang) P (orang) 5 1 27 16 4 36 17

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan komunikasi dan informatika. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. a) Susunan organisasi Susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari: (1) Kepala (2) Sekretariat, membawahkan : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 28



18

(3) (4)

(5)

(6)

(7) (8)

(b) Sub Bagain Kegiatan dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. Bidang Lalu lintas, Membawahkan : (a) Seksi manajemen dan rekayasa Lalu lintas; (b) Seksi Pengendalian oprasional. Bidang Angkutan, membawahkan (a) Seksi angkutan Dalam Trayek; (b) Seksi Angkutan Khusus dan Barang; (c) Seksi Bina usaha Angkutan. Bidang Prasarana dan Sarana Perhubungan, membawahkan : (a) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; (b) Seksi Prasarana dan Sarana Lalu lintas. Bidang Komunikasi dan Informatika,membawahkan : (a) Seksi Bina Kelembagaan Usaha Pos dan Telekomunikasi; (b) Seksi Bina Sarana Komunikasi; (c) Seksi Desiminasi Informasi. UPDT Kelompok Jabatan Fungsional

b) Tugas dan Fungsinya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan komunikasi dan informatika berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, dinas komunikasi dan informatika menyelenggarakan fungsi. (1)

Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan pembinaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.


19

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Hubkominfo Tahun 201429 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II Juru / I JUMLAH


12) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. a)

Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari: (1) Kepala. (2) Sekretariat, membawahkan : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Kesenian dan budaya, membawahkan : (a) Seksi Bina Kesenian ; (b) Seksi Bina Budaya. (4) Bidang Kepariwisataan, membawahakan : (a) Seksi Bina Produk Pariwisata; (b) Seksi Bina Usaha Kepariwisataan; (c) Seksi Bina Promosi Wisata. (5) UPTD (6) Kelompok Jabatan Fungsional

b)

Tugas dan Fungsinya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

29



20

(1) Perumusan kebjakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. c)

Jumlah Pegawai Tabel 3. 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 201430 PANGKAT/GOL Pembina / IV Penata / III Pengatur / II JUMLAH


13) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a)

Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari : (1) kepala; (2) sekretariat, membawahkan: (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyesunan Program. (3) Bidang Koperasi, membawahkan: (a) Seksi Bina Kelembagaan Koperasi; (b) Seksi Bina Usaha Koperasi; (c) Seksi Penyuluhan.

30



21

(4)

(5) (6)

Bidang Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan: (a) Seksi Kemitraan UMKM; (b) Seksi Fasilitas dan Pengembangan Produk UMKM; (c) Seksi Promosi dan Akses Pasar. UPTD Kelompok jabatan fungsional.

b) Tugas dan Fungsinya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : (1)

Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan pembinaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai demgan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)


c)

Jumlah Pegawai Tabel 3. 18 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Koperasi UMKM Tahun 201431 PANGKAT/GOL Pembina / IV Penata / III Pengatur/ II JUMLAH

31




22

14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekertaris daerah. a)

Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari : (1) Kepala; (2) Sekretariat, membawahkan : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Perindustrian, membawahkan : (a) Seksi Bina Prindustrian Agro; (b) Seksi Bina Perindustrian Logam Kimia, Elektronika dan Aneka. (4) Bidang Perdagangan, membawahkan : (a) Seksi Bina Usaha Perdagangan; (b) Seksi Bina Sistem Distribusi; (c) Seksi Bina Perlindungan. (5) Bidang Bina Sarana Perdagangan, membawhkan : (a) Seksi Bina Pengelolaan Pasar; (b) Seksi Bina Keamanan Ketertiban dan Kebersihan Pasar. (6) UPTD; (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan meyelenggarakan fungsi : (1)

Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagai urusan pemerinahan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)



23

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.19 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 201432 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II JUMLAH


15) Dinas Perpajakan Daerah Dinas Perpajakan Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang perpajakan. Dinas Perpajakan Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekertaris daerah. a)

Susunan Organisasisasi Susunan organisasi Dinas Perpajakan Daerah tediri dari: (1) Kepala; (2) Sekertariat, membawahkan: (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Bina Potensi Perpajakan, membawahkan: (a) Seksi Intensifikasi dan ektensifikasi Pajak; (b) Seksi Perhitungan Dan Penetapan; (c) Seksi Akuntansi Dan Pembukuan. (4) Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahkan: (a) Seksi Pajak Hotel dan Restoran; (b) Seksi Pajak Penerangan Jalan Umun, Perparkiran, Reklame, dan Pajak Lainnya; (c) Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Penyidikan Perpajakan. (5) bidang pembantuan pajak bumi bangunan dan bagi hasil, membawahkan: (a) Seksi Pajak Bumi Bangunan; (b) Seksi Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Non Pajak. (6) UPTD (7) Kelompok jabatan fungsional

b) Tugas Dan Fungsi Dinas Perpajakan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpajakan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas perpajakan daerah menyelenggarakan fungsi:

32



24

(1) Perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku; (4) Pelasanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.20 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Perpajakan Daerah Tahun 201433 PANGKAT/GOL Pembina / IV Penata Tingkat I/ III-d Pengatur Tingkat I/ II-d JUMLAH


16) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas pengolaan keuangan dan aset daerah merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang pengolaan keuangan dan aset daerah. Dinas Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah, di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. a) Susunan organisasi Susunan organisasi Dinas Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari: (1) Kepala; (2) Sekretariat, membawahkan: (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Anggaran, membawahkan: (a) seksi perancanaan anggaran; (b) seksi belanja non program; (c) seksi pendapatan. (4) Bidang Akuntasi membawahkan: 33



25

(5) (6)

(7) (8)

(a) seksi pencatatan; (b) seksi pelaporan. bidang perbendaharaan, membawahkan: (a) seksi penatausahaan keuangan; (b) seksi pengeloaan kas. bidang asset, membawahkan: (a) seksi inventarisasi asset ; (b) seksi penilaian dan penghapusan aset. Unit Pelaksanaan Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Tugas dan fungsi Dinas Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengolaan,administrasi pendapatan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perbendaharaan, akuntansi serta penilaian asset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pengolaan Keuangan dan Asset Daerah, menyelenggarakan fungsi: (1)

Perumusan kebijakan teknis dinas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau perundangan-undangan yang berlaku.

(2)

Penyelenggaraan urusan pemerintahaan dan pelayanan umum di bidang pengolaan pendapatan dan belanja daerah, pembinaan teknis pembendaharaan dan akuntansi serta penilaian asset dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)


(4)

Pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 201434 PANGKAT/GOL Pembina /IV a Penata / III Pengatur / II Juru / I JUMLAH

34




26

17)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pengelola kebersihan dan pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dipimpin seorang kepalan dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada bupati melalui sekretaris daerah. a)

Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, terdiri dari: (1) Kepala dinas; (2) Sekretariat, membawahkan: (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (c) Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Kebersihan Jalan Dan Lingkungan, membawahkan : (a) Seksi pembersihan jalan dan tempat umum; (b) Seksi pengangkutan sampah; (c) Seksi bina kebersihan lingkungan. (4) Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan,membawahkan: (a) Seksi Pengolaan Sampah; (b) Seksi Penataan Penyimpanan Sampah; (c) Seksi Bina Usaha Pengeloaan Sampah. (5) Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan: (a) Seksi Pemeliharaan Dan Pembangunan Taman; (b) Seksi Dekorasi Dan Penerangan Jalan ; (c) Seksi Pemakaman.

b) tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagai urusan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan pengelola kebersihan dan pertamanan berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, dinas kebersihan dan pertamanan menyelenggarakan fungsi: (1)

Perumusahan kebijakan teknis dinas dibidang perencanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagaian urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penyelenggaran pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan pengelola kebersihan dan pertamanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.


27

(4)

Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas kebersihan dan pertamanan.

c) Jumlah Pegawai Tabel 3.22 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 201435 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II Juru /I Jumlah

JUMLAH L (orang) P (orang) 5 2 17 6 50 4 53 1 125 13

d. Badan dan Kantor 1) Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. a) Susunan Organisasi Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari : (1) Inspektur; (2) Sekretariat, membawahkan : (a) Sub Bagian Perencanaan; (b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; (c) Sub Bagian Administrasi dan Umum. (3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan; (4) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan; (5) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; (6) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur; (7) Kelompok Jabatan Fungsional. b) Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi : (1) (2) 35

Perencanaan program pengawasan; Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan



28

(3) c)

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan. Jumlah Pegawai Tabel 3.23 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Inspektorat Daerah Tahun 201436 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata III Pengatur / II Juru /I JUMLAH


2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a) Susunan Organisasi Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : (1) Kepala; (2) Sekretaris, membawahkan : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Perencanaan. (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan : (a) Sub Bidang Data dan Statistik; (b) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat. (4) Bidang Perencanaan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : (a) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum; (b) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat. (5) Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahkan : (a) Sub Bidang Perencanaan Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan dan Perkebunan; (b) Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindustrian Pariwisata dan Kebudayaan. (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrasturktur dan Lingkungan Hidup, membawahkan :

36



29

(7) (8)

(a) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Jalan Jembatan, Tata Ruang dan Bangunan; (b) Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Pertambangan. UPDT; Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Tugas dan Fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : (1)

perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pembinaan penyusunan rencana serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan penelitian pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;

(3)

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pembinaan penyusunan rencana serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.24 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Bappeda Tahun 201437 PANGKAT/GOL Pembina / IV Penata / III Pengatur / II JUMLAH

3)


Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di 37



30

bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur. Badan Kepegawaian Pandidikan dan Pelatihan Daerah, dipimpim oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a)

Susunan Organisasi Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Daerah terdiri dari : (1) Kepala; (2) Sekretariat, membawahkan : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Perencanaan. (3) Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahkan : (a) Sub Bidang Perencanaan Pegawai; (b) Sub Bidang Informasi Kepegawaian. (4) Bidang Mutasi, membawahkan : (a) Sub Bidang Mutasi Pegawai Dinas; (b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. (5) Bidang Pembinaan Disiplin dan Penghargaan, membawahkan : (a) Sub Bidang Pembinaan Disiplin; (b) Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai. (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan : (a) Sub Bidang Program dan Evaluasi Diklat; (b) Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama. (7) UPT; (8) Kelompok Jabatan Fungsional.

b)

Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang teknis operasional dalam pengelolaan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi : (1)

Perumusan kebijakan teknis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan umum pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan peraturan perundang-undangan;

(2)

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangudangan;


31

(3)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.25 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Badan Kepegawaian Diklat Daerah Tahun 201438 PANGKAT/GOL Pembina Tingkat I / IV b Penata Tingkat I/ III-d Pengatur Tingkat I/ II-d JUMLAH

4)


Badan Keluarga Berencan dan Pemberdayaan Perempuan

Badan Keluarga Berencan dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati. Badan Keluarga Berencan dan Pemberdayaan Perempuan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a)

Susunan Organisasi Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari : (1) Kepala (2) Sekretaris, membawahkan : (a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Perencanaan. (3) Bidang Sistem Data dan Informasi, membawahkan : (a) Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data; (b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelayanan Informasi. (4) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan : (a) Sub Bidang Keluarga Berencana; (b) Sub Bidang Pembinaan Kesehatan Reproduksi. (5) Bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat, membawahkan : (a) Sub Bidang Advokasi Instituti dan Peran Serta; (b) Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga. (6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : (a) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; (b) Sub Bidang Perlindungan Anak. (7) UPT;

38



32

(8) b)

Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi

Badan Keluarga Berencan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi : (1)

Perumusan kebijakan teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordiasian, perumusan kebijakan teknis operasioanal, pelaksanaan operasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;

(3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

(4)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.26 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan BKBPP Tahun 201439 PANGKAT/GOL Pembina / IV Penata / III Pengatur / II JUMLAH

5)


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa merupakan pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a)

39

Susunan Organisasi



33

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan Desa terdiri dari : (1) (2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7) (8) b)

Kepala; Sekretariat, membawakan : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Perencanaan. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawakan : (a) Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan; (b) Sub Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bidang Bina Lembaga Kemasyrakatan dan Partisifasi Masyarakat, membawahkan : (a) Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; (b) Sub Bidang Pembangunan Partisifasi Masyarakat Desa dan Kelurahan. Bidang Bina Perekonomian Desa, membawahkan : (a) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; (b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan, membawahkan : (a) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Perdesaan; (b) Sub Bagian Pemanfaatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Perdesaan. Unit Pelaksanaan Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi. (1)

Perumusan kebijakan teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas seuai dengan lingkup tugasnya;

(4)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.


34

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.27 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan BPMPD Tahun 201440 PANGKAT/GOL Pembina / IV Penata / III Pengatur / II JUMLAH

JUMLAH L (orang) P (Orang) 3 3 16 11 2 21 14

6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a) Susunan Organisasi Susunan organisasi Badan Kesatuan bangsa dan Politik, terdiri dari : (1) Kepala; (2) Sekretaris, membawahi : (a) Sub Bagian Perencanaan; (b) Sub Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. (3) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawakan : (a) Sub Bidang Ideologi Negara dan Bela Negara; (b) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembaruan Bangsa. (4) Bidang Kewaspadaan Dini Daerah, membawahkan : (a) Sub Bidang Kerjasama Intelejen dan Pengawasan Orang Asing; (b) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Ketahanan Sosial Budaya. (5) Bidang Politik, membawahkan : (a) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum; (b) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. (6) UPT. (7) Kelompok Jabatan Fungsional. b) Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi : 40



35

(1) Perumusan kebijakan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi laporan penyelenggaraaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya. c) Jumlah Pegawai Tabel 3.28 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Badan Kesbangpol Tahun 201441 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur/ II JUMLAH

JUMLAH L (orang) P (orang) 4 14 2 1 18 5

7) Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Rumah Sakit Umum Kelas B merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan rumah sakit. Rumah Sakit Umum Kelas B dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a)

Susunan Organisasi Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B terdiri dari : (1) Direktur; (2) Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan, membawahkan : (3) Bagian Tata Usaha, membawahkan : (a) Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat; (b) Sub Bagian Kepegawaian; (c) Sub Bagian Perlengkapan. (4) Bidang Program dan Rekam Medik, membawahkan : (a) Sub Bidang Data data dan Rekam Medik; (b) Sub Bidang Penyusun Program; (c) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. (5) Bidang Keuangan, membawahkan : (a) Sub Bidang Anggaran;

41



36

(6) (7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) b)

(b) Sub Bidang Perbendaharaan; (c) Sub Bidang Verifikasi dan Akutansi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan, membawahkan : Bidang Medik, membawahkan : (a) Sub Bidang Pelayanan Medik; (b) Sub Bidang Penunjang Medik; (c) Sub Bidang Pengembangan Pelayanan Medik. Bidang Keperawatan, membawahkan : (a) Sub Bidang Etika dan Mutu Keperawatan; (b) Sub Bidang Asuhan Keperawatan. Bidang Pengembangan, membawahkan : (a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; (b) Sub Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Keperawatan dan Medik. Komite Medik Komite Keperawatan UPT Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Kelas B mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumber daya organisasi serta dapat melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B menyelenggarakan fungsi : (1)

Perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi serta dapat melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan rumah sakit umum daerah kelas B sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan pelayanan rumah sakit umum daerah kelas B dan evaluasi dan laporan;

(3)


(4)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.


37

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.29 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Tahun 201442 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II Juru /I-c JUMLAH


8) Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan rumah sakit. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a) Susunan Organisasi Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D, terdiri dari : (1) Direktur (2) Sub Tata Usaha; (a) Seksi Pelayanan Medik; (b) Seksi Penunjang Medik; (c) Seksi Keperawatan; (3) Komite Medik dan Keperawatan; (4) Kelompok jabatan fungsional. b) Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumber daya organisasi sesuai dengan ketentuan dan/usaha peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D, menyelenggarakan fungsi : (1)

42

Perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



38

(2)

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4)


c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.30 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D tahun 201443 PANGKAT/GOL Pembina / IV Penata / III Pengatur / II Juru / I-c JUMLAH


9) Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertangguang jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a)

Susunan Organisasi Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari : (1) Kepala (2) Sekretaris, membawahkan : (a) Sub Bagian Perencanaan; (b) Sub Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. (3) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan : (a) Sub Bidang Pengawasan Pencemaran Air dan Udara; (b) Sub Bidang Fasilitasi dan Advokasi Sengketa Lingkungan. (4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, membawahkan : (a) Sub Bidang Informasi Kerusakan Lingkungan; (b) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan. (5) Bidang Kemitraan dan Kajian Lingkungan, membawahkan : (a) Sub Bidang Pengkajian dan Penilaian Dokumen Lingkungan;

43



39

(6) (7) b)

(b) Sub Bidang Kemitraan dan Fasilitasi Penerapan Teknologi Lingkungan. UPT; Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi

Badan Lingukungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan urusan lingkungan hidup, sesusai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Badan Lingkunga Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evalusai dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan urusan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan dan /atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pengelolaan urusan lingkunga hidup sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.31 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 201444 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur Tingkat I/ II-d Pengatur/ II-c

JUMLAH

JUMLAH L (orang) P (orang) 6 8 8 2 1

16

9

10) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundangundangan yang berlaku. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

44



40

dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a) Susunan organisasi Susunan organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri dari : (1) Kepala; (2) Bagian Tata Usaha, membawahkan: (a) Sub Bagian Perencanaan; (b) Sub Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. (3) Bidang Informasi, Pendaftaran dan Penangan Pengaduan; (4) Bidang Administrasi dan Penelitian Teknis; (5) Bidang Penerbitan, Pelaporan dan Penyimpanan Dokumen; (6) Bidang Penanaman modal; (7) Tim Teknis; (8) Kelompok Jabatan Fungsional; b) Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan dan fasilitasi penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian dengan berpedoman kepada ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi : (1) Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perijinan terpadu dan fasilitasi pelayanan penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundangundangan yang berlaku; (3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan perijinan terpadu yang meliputi pengkoordinasian, pelayanan informasi, pendaftaran dan penangan pengaduan, penelitian administrasi, perhitungan dan pelaporan, pelayanan administrasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


41

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.32 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Badan Pelayanan Perijinan dan PM Tahun 201445 PANGKAT/GOL Pembina / IV Penata / III Pengatur / II JUMLAH


11) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa. Badan Layanan Pengadaan Barang dan jasa, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a) Susunan Organisasi Susunan Organisasi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari : (1) Kepala; (2) Sekretariat, membawahkan : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Perencanaan. (3) Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan : (a) Sub Bidang Pengadaan Barang; (b) Sub Bidang Pekerjaan Kontruksi; (c) Sub Bidang Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya. (4) Bidang Pengembangan Pengadaan, membawahkan : (a) Sub Bidang Kebijakan, Strategi dan Bimbingan Teknis; (b) Sub Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Hukum. (5) Bidang Data Informasi Pengadaan, membawahkan : (a) Sub Bidang Data dan Informasi; (b) Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan e-Procurement. (6) Kelompok Kerja; (7) Kelompok Jabatan Fungsional. b) Tugas dan Fungsi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas meyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Layanan Pengaduan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

45



42

(1)

Perumusan kebijakan teknis Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan pengadaaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evalusi dan laporan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-udangan yang berlaku.

(3)


(4)


c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.33 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa Tahun 201446 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II Juru /I JUMLAH


12) Badan Ketahanan Pangan Daerah Badan Ketahanan Pangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang ketahanan pangan. Badan Ketahanan Pangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a)

46

Susunan Organisasi Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah, terdiri dari : (1) Kepala; (2) Sekretariat, membawahkan : (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (b) Sub Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Perencanaan. (3) Bidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, membawahkan : (a) Sub Bidang Keteresediaan Pangan; (b) Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.



43

(4)

(5)

(6) (7)

Bidang Distibusi dan Akses Pangan, membawahkan : (a) Sub Bidang Distribusi Pangan; (b) Sub Bidang Akses Pangan. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan : (a) Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan; (b) Sub Bidang Keamanan Pangan. Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan berdasar azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Badan Ketahanan Pangan Daerah menyelenggarakan fungsi : (1)

Perumusan kebijakan teknis Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintaha daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan operasional dan evaluasi lapaoran penyelenggaraan urusan bidang ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3)


(4)


c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.34 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Badan Ketahanan Pangan DaerahTahun 201447 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata Tingkat I/ III-d Pengatur Tingkat I/ II-d Juru tingkat/ I-d JUMLAH

47

JUMLAH L (orang) P (Orang) 6 6 6 2 1 15 6



44

13) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsure pendukung tugas Bupati. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari : (1) Kepala; (a) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pengembangan Perpustakaan; (3) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Kearsipan; (4) Seksi Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan; (5) Kelompok Jabatan Fungsional. b) Tugas dan Fungsi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dan arsip daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi : (1) Perumusan kebijakan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan pembinaan arsip dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. a)

c) Jumlah Pegawai Tabel 3.35 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah tahun 201448 PANGKAT/GOL Pembina Tingkat I / IV b Penata Tingkat I/ III-d Pengatur Tingkat I/ II-d JUMLAH

48




45

e.

Lembaga Lainnya

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. a)

Susunan Organisasi Susuan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari : (1) Kepala Badan; (2) Unsur Pengarah, terdiri dari : (a) Ketua; (b) Sekretaris; (c) Anggota. (3) Untuk Pelaksana, terdiri dari : (4) Kepala Pelaksana; (5) Sekretariat, membawahi : (a) Sub Bagian Umum dan Perencanaan Program; (b) Sub Bagian Keuangan; (c) Sub Bagian Humas. (6) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi : (a) Seksi Pencegahan; (b) Seksi Kesiapsiagaan. (7) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi : (a) Seksi Kedaruratan; (b) Seksi Logistik. (8) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, membawahi : (a) Seksi Rehabilitasi; (b) Seksi Rekontruksi. (9) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, membawahi : (a) Seksi Pencegahan Kebakaran; (b) Seksi Penanggulangan Kebakaran. (10) Kelompok Jabatan Fungsional; (11) Satuan Tugas.

b) Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas : (1)

Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;

(2)

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan pertaturan perundang-undangan yang berlaku.


46

(3)

Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

(4)

Menyusun dan menetapkan prosuder tetap penanganan bencana;

(5)

Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

(6)

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

(7)

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

(8)

Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau perturan perundang-undangan yang berlaku;

(9)

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi : (1)

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat,efektif dan efisien;

(2)

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

(3)

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perudang-undangan yang berlaku.

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.36 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 201449 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II Juru/I JUMLAH

2)


Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja, di pimpim oleh

49



47

seorang kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah a)

b)

Susunan organisasi Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : (1) Kepala satuan ; (2) Sekretariat, membawahkan : (a) Sub Bagian Program ; (b) Sub Bagian Keuangan ; (c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; (3) Bidang penegakan perundang-undangan daerah, membawahkan : (a) Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan ; (b) Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan . (4) Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan: (a) Seksi Operasi Dan Pengendalian ; (b) Seksi Kerja Sama. (5) Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan : (a) Seksi Pelatihan Dasar; (b) Seksi Teknis Fungsional. (6) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan : (a) Seksi Satuan Linmas; (b) Seksi Bina Potensi Masyarakat. (7) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan; (8) Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, satuan polisi pamong praja menyelenggarakan fungsi : (1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; (3) Pelaksanaan masyarakat;

kebijakan

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman

(4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; (5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ atau aparatur lainnya; (6) Pengawasan terhadap masyarakat aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


48

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.37 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Sat Pol PP Tahun 201450 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II Juru/I JUMLAH


3)

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan unsur pendukung teknis operasional dan administrasi pada dewan pengurus serta merupakan salah satu lembaga lain sebagai bagian dari OPD. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis opersional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada dewan pengurus dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. a) Susunan Organisasi Susunan Organisasi Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari : (1) Sekretaris; (2) Sub Bagian Umum dan Kerjasama; (3) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; (4) Sub Bagian Usaha,Bantuan Hukum dan Sosial. b)

Tugas dan Fungsi

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada dewan pengurus dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk mewujudkan visi dan misi KORPRI serta pembinaan terhadap seluruh unsure di lingkungan Sekretariat. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi : (1)

Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

(2)

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya mental dan rohani;

(3)

Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan social;

(4)

Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

50



49

(5)

Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Sekretariat Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

c)

Jumlah Pegawai Tabel 3.38 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Tahun 201451 PANGKAT/GOL Pembina /IV Penata / III Pengatur / II JUMLAH

f.

JUMLAH L (orang) P (orang) 1 4 1 6 0

Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Jumlah kecamatan terdiri dari 32 kecamatan. 1) Susunan Organisasi Susunan organisasi kecamatan, untuk di Kabupaten Cianjur sama. Terdiri dari: a) Camat b) Sekretariat, membawahkan (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat (3) Sub Bagian Perencanaan c) Seksi Tata Pemerintahan d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat e) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum f) Seksi Kesejahteraan Rakyat g) Kelompok Jabtan Fungsional 2)

Tugas dan Fungsi

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan pemeliharaan fasilitas umum, pemerintahan di tingkat kecamatan, pemerintahan desa dan / atau kelurahan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 51



50

Dalam melaksanakan tugasnya kecamatan menyelenggarakan fungsi: a)

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b)

Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c)

Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d) Pengkoorinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e)

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f)

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;

g)

Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

3)

Jumlah Pegawai Tabel 3.39 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 201452

NO. 1

KECAMATAN AGRABINTA

2

KECAMATAN BOJONGPICUNG

3

KECAMATAN CAMPAKA

4 5 6

52

KECAMATAN

KECAMATAN CAMPAKAMULYA KECAMATAN CIANJUR KECAMATAN CIBEBER

7

KECAMATAN CIBINONG

8

KECAMATAN CIDAUN

9

KECAMATAN CIJATI

10

KECAMATAN CIKADU

11

KECAMATAN CIKALONGKULON

12

KECAMATAN CILAKU

13

KECAMATAN CIPANAS

14

KECAMATAN CIRANJANG

15

KECAMATAN CUGENANG

L/P L P L P L P L P L P L P L P L L P L L P L P L P L P L

I 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1

GOLONGAN II III 9 4 0 1 6 7 1 3 8 6 0 1 4 8 0 1 6 9 0 6 12 10 3 3 11 7 0 2 11 9 3 9 2 0 5 6 12 8 0 1 7 7 2 1 9 7 0 2 5 9 1 2 12 7

JUMLAH IV 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 2 3 0 1 0 2 0 2 0 2

L 17

P 1

15 4 16 1 13 1 16 6 24 6 23 2 21 15 2 15 23 1 15 3 18 2 18 3 22



51

P 16

KECAMATAN GEKBRONG

17

KECAMATAN HAURWANGI

18

KECAMATAN KADUPANDAK

19

KECAMATAN KARANGTENGAH

L P L P L P L P

0 1 0 0 0 0 0 0 0

2 7 1 3 0 10 1 15 2

4 7 2 9 3 5 0 7 1

0 1 0 1 0 2 0 2 0

6 16 3 13 3 17 1 24 3


52

NO.

KECAMATAN

20

KECAMATAN LELES

21

KECAMATAN MANDE

22 23

KECAMATAN NARINGGUL KECAMATAN PACET

24

KECAMATAN PAGELARAN

25

KECAMATAN PASIRKUDA

26

KECAMATAN SINDANGBARANG

27 28 29 30 31 32

KECAMATAN SUKALUYU KECAMATAN SUKANAGARA KECAMATAN SUKARESMI KECAMATAN TAKOKAK KECAMATAN TANGGEUNG KECAMATAN WARUNGKONDANG JUMLAH

L/P L L P L P L P L P L L P L P L P L P L P L P L P

I 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 20

GOLONGAN II III 14 6 8 6 0 3 7 5 1 0 5 14 0 2 4 8 1 1 4 8 11 6 0 3 7 8 1 2 9 8 1 0 8 6 0 3 7 7 0 1 10 5 0 1 9 10 0 3 277 290

JUMLAH IV 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 51

L 21 18

P

3 17 1 19 2 13 2 12 19 3 17 3 18 1 18 3 16 1 18 1 20 567

3 71

B.

Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan

1.

Urusan Pendidikan

a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 88.24 % a) Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran pendidikan Anak Usia Dini yang mengikuti pelatihan sebanyak 300 orang mencapai 99.83%. b) Peningkatan Kinerja Sekolah Bagi Satker TKN jumlah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebanyak 4 Satker mencapai 100%. c) Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Jumlah gedung yang di bangun sebanyak 11 ruang mencapai 84% . d) Bimbingan Teknis Manajemen kepala PAUD yang memahami bimbingan teknis sebanyak 250 orang mencapai 97.60%. e) Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pengajaran PAUD dan TK jumlah guru TK dan PAUD yang mengikuti kegiatan sebanyak 300 orang mencapai 99.52%. f) Bimbingan Teknis Pengawas/penilik PAUD dan Pengelola PAUD jumlah pengawas/penilik yang mengikuti sebanyak 250 orang mencapai 99.93%.


53

g)

Pembinaan Parenting (keorangtuaan) bagi guru PAUD jumlah guru PAUD yang memahami bimbingan managemen teknis sebanyak 250 orang mencapai 99.33% 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun mencapai 85,61% a) Pembangunan Gedung Sekolah jumlah ruang yang di bangun sebanyak 6 ruang mencapai 77.92% b) Pembangunan WC guru dan siswa, jumlah WC guru dan siswa yang nyaman dalam K3 sebanyak 1500 mencapai 99.27% c) Monitoring dan evaluasi BOS (Bantuan Operasional Sekolah) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, jumlah sekolah yang menerima BOS sebanyak 1582 sekolah mencapai 100% d) Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD/MI, jumlah siswa yang mengikuti ujian akhir sekolh berstandar nasional sebanyak 57.305 orang mencapai 85.93% e) Peningkatan kinerja SD SMP satu atap, jumlah SD dan SMP yang diberikan bantuan dalam peningkatan APK SMP sebanyak 12 sekolah mencapai 100%. f) Pengembangan Jaring Kurikulum TK SD, jumlah peserta yang mengikuti penjaringan kurikulum TK dan SD sebanyak 267 Orang mencapai 93.21%. g) Pembinaan Organisasi Kesiswaan SMP, jumlah siswa SMP yang mengerti tentang organisasi kesiswaan sebanyak 180 siswa mencapai 99.21% h) Penyelenggaraan Sekolah bagi satker SMPN, jumlah SMP yang dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebanyak 114 sekolah mencapai 99.88 %. i) Pasanggiri dan Apresiasi seni bahasa dan sastra sunda, adanya jumlah siswa yang berprestasi di bidang seni sebanyak 152 orang mencapai 100%. j) Pendamping Ujian Nasional SMP Negeri /swasta, jumlah siswa SMP yang mengikuti Ujian Nasional sebanyak mencapai 100%. k) Supervisi Total Pencapaian 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional, jumlah peserta yang memahami supervisi sebanyak 75 orang mencapai 100%. l) Pengadaan sarana prasarana sekolah SD jumlah sekolah yang mendapat bantuan sarana dan prasarana sebanyak 1.242 sekolah mencapai 80.37% m) Pengadaan sarana prasarana sekolah SMP n) Bimbingan Teknis penilaian kinerja Guru (PKG) dan kepala sekolah SD jumlah peserta yang mengikuti bintek Penilai kinerja guru sebanyak 150 orang mencapai 56.45%. o) Operasional Bea Siswa Miskin (BSM) SD jumlah siswa dari keluarga miskin yang sekolah 19.955 orang mencapai 99.97%. p) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N SD) adanya jumlah siswa berprestasi yang mengikuti sebanyak 100 orang mencapai 100%. q) Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP (FLS2N SMP) r) Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD adanya jumlah siswa berprestasi bidang OSN yang mengikuti sebanyak 64 Orang mencapai 100%. s) Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SMP


54

t) u) v) w)

x)

y) z) aa) bb) cc)

dd) ee)

ff) gg) hh) ii) jj) kk) ll)

Pemagaran Sekolah Dasar jumlah siswa yang nyaman dalam kegiatan belajar mengajar sebanyak 350 siswa mencapai 100%. Pemagaran SMPN 4 Karang tengah Pembinaan dan evaluasi gugus dan perpustakaan sekolah SD, jumlah KKG perpustakaan yang terlatih dan juara sebanyak 6 KKG mencapai 100% . Bimbingan teknis calistung bagi guru SD kelas 1,2 dan 3, jumlah guru yang mengetahui dan memahami pelaksanaan calistung sebanyak 96 orang mencapai 100% . Pengelolaan tunjangan fungsional dan kualifikasi guru, data peserta yang mendapatkan tujangan fungsional dan kualifikasi bagi guru sebanyak 2.872 orang mencapai 100%. Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru TK/SD, adanya jumlah peningkatan guru TK/SD sebanyak 315 orang mencapai 100%. Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru SMP, adanya jumlah peningkatan guru SMP sebanyak 700 orang mencapai 100%. Bimbingan Teknis Pengembang Pendidikan Karakter, jumlah guru yang mengikuti bintek pendidikan karakter sebanyak 290 orang mencapai 99.04%. Sosialisasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) SD, jumlah guru yang memahami sosialisasi EDS sebanyak 500 orang mencapai 98.65%. Pasanggiri dan Apresiasi Bahasa dan Kesenian Daerah Siswa SMP, Bidang yang dilombakan biantara,ngadongeng, pupuh sebanyak 108 orang mencapai 100%. Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah, meningkatnya APK SD/SMP sebanyak 1.532 sekolah mencapai 98.27%. Pembinaan Sekolah Sehat (Usaha Kesehatan Sekolah), Tersedianya ruang dan perangkat usaha kesehatan sekolah sebanyak 210 sekolah dan sekolah terbaik dari hasil penilaian tim UKS kabupaten sebanyak 3 sekolah mencapai 100% Bimbingan Teknis Usaha kesehatan Sekolah (UKS) SD, Jumlah guru yang mengerti UKS SD sebanyak 350 orang mencapai 100%. Bimbingan Teknis kurikulum 2013 bagi Sekolah Dasar (SD), Adanya jumlah peningkatan kompetensi TK SD sebanyak 335 orang mencapai 95,55%. Bimbingan Teknis Pengutan Kompetensi Pengawas SD, adanya jumlah peningkatan kompetensi guru TK/SD sebanyak 235 orang mencapai 90.33% Pengembangan Jaringan Kurikulum 2013 SMP, adanya jumlah pengembangan jaringan kurikulum SMP sebanyak 1.410 orang mencapai 100% Pemagaran SMPN 4 Karangtengah, terciptanya keamanan lingkungan sekolah sebanyak 1 sekolah mencapai 90.86% Rehabilitas Ruang kelas SD Negeri SDN Cigulingan Kec.Campaka Mulya , terciptanya keamanan lingkungan sekolah sebanyak 1 sekolah mencapai 96.75%. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri Sukamantri 3 Desa Sukamantri Kec.Karangtengah, terciptanya keamanan lingkungan sekolah sebanyak 1 sekolah mencapai 96.75%.


55

mm) Pengadaan buku Ensiklopedia Jawa Barat, tersedianya bukuu Ensiklopedia Jawa Barat mencapai 97.97%. nn) Perlengkapan pengetahuan dasar, Tematik dan kesinambungan (P3 Dastek) IPS SD, tersedinya perrlengkapan pengetahuan dasar dan tematik dan kesinambungan (P3 Dastek) IPS mencapai 96.45%. oo) Penyelenggaran Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang Pendidikan Dasar mencapai 100%. pp) Pengadaan Mebeulair SMP, tersedianya mebeulair SMP mencapai 100% qq) Rehabilitas Ruang kelas SMP, banyak ruangan yang di rehabilitasi mencapai 93.43% rr) Bimbingan Teknis Induksi Guru pemula SMP, meningkatnya jumlah yang mengikuti bintek induksi guru pemula SMP mencapai 86.61%. ss) Bimbingan Teknis penguatan kompetensi Kepala Sekolah Dasar (SD), jumah yang mengikuti bintek pengutan kompetesi kepala sekolah dasar mencapai 98.66%. tt) Bimbingan Teknis peningkatan mutu manajemen kasubag TU dan Pusbindik TK-SD, Jumlah Peserta Bintek peningkatan mutu manajemen kasubag TU dan Pusbindik TK SD mencapai 93.81%. uu) Bimbingan Teknis Penata kelolaan Gugus SD, jumlah peserta bimbingan teknis piñata keloaan gugus SD mencapai 92.67% vv) Penyelenggaran SMP Terbuka , Jumlah penyelenggaran SMP terbuka mencapai 100%. ww)Pengadaan buku perpustakaan, pengayaan, referensi dan panduan Pendidik SMP, jumlah pengadaan buku perrpustakaan, pengayaan dan referensi dan panduan pendidik SMP mencapai 96.59% xx) Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yy) Bimbingan teknis penguatan kompetensi pengawas SD 3) Program Pendidikan Menengah mencapai 89.71% a) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan sebanyak 700 Guru SMA/SMK mencapai 100%. b) Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK. Terselenggaranya olimpiade siswa SMA Negeri/Swasta dan Galaksi 200 Siswa Berfrestasi mencapai 100% c) Pembinaan dan evaluasi Olimpiade Sains IPA, IPS kegiatan galaxi bagi siswa SMA tk.Kabupaten dan Propinsi. Terselenggaranya olimpiade siswa SMA Negeri/Swasta dan Galaksi 200 Siswa Berfrestasi mencapai 100% d) Lomba debat Bahasa Inggris dan Bahasa Asing bagi siswa SMA/SMK negeri/swasta Tk.Kabupaten dan Propinsi. Lomba Debat B. Inggris sebanyak 300 Siswa, realisasinya mencapai 97.77% e) Peningkatan kinerja sekolah bagi satker SMAN/SMKN. Terbinya pengembangan kualitas guru mata pelajaran SMA/SMK, mencapai 100% f) Peningkatan kinerja MGMP dan MKKS SMA/SMK dan kinerja pengawas SMA/SMK.


56

g)

5)

Pembangunan sarana prasarana infrastruktur sekolah (penataan, pemagaraan dan pembuatan lapangan olahraga lingkungan sekolah), jumlah sekolah yang dipagar 10 Sekolah. realisasinya mencapai 98.85% h) Pengadaan sarana dan prasarana SMA. Jumlah Sekolah yang menerima bantuan sarana dan prasarana sebanyak 71 Sekolah realisasinya mencapai 89,95% i) Pengadaan sarana dan prasarana SMK Pendamping DAK SMK, Jumlah sekolah yang menerima bantuan sarana dan prasarana sebanyak 71 sekolah, realisasinya mencapai 80.98% j) Pembangunan Unit Kelas Baru SMKN 1 Haurwangi. Jumlah sekolah yang dibangun 1 sekolah, realisasi mencapai 58,17% k) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (SMKN PP Cianjur). Buku mata pelajaran yang tersedia 26 Buku l) Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa (SMKN PP Cianjur). Jumlah sarana praktek dan peraga siswa yang tersedia 12 Jenis, mencapai 57.30% m) Pengadaan Mebeulair (SMKN PP Cianjur). Jumlah kursi belajar yang tersedia, Jumlah rak buku yang tersedia 70 Bh n) Festival seni siswa/siswi TK.kabupaten dan keikut sertaan TK.Propinsi dan Nasional. Terselenggaranya festival lomba seni Tk. Kabupaten dan keikutsertaan Tk. Nasional 100 Siswa, realisasinya mencapai 100% o) Pengembangan jarring kurikulum dan penyusunan bahan ajar interaktif master learning dalam implementasi Penelitian tindakan Kelas. Terbinanya Jaringan kurikulum tingkat SMA/SMK 200 guru, realisasinya mencapai 100% p) Penanggulangan kenakalan Napza, HIV, AIDS dan upaya pencegahannya bagi siswa SMA/SMK. Terbinanya siswa SMA/SMK 150 siswa, mencapai 98.90% q) Pembinaan lomba kompetensi siswa, Olimpiade sains terapan, belanegara bagi siswa SMK Tingkat kabupaten dan keikutsertaan Tingkat Nasional. Terselenggaranya LKS,OSN,OON dan belanegara siswa SMK N/S 120 Orang , mencapai 96,40% r) Bimbingan Teknis kurikulum 2013 bagi guru dan Kepala Sekolah SMA/SMK. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan 1390 orang, mencapai 100% s) Pasanggiri dan Apresiasi seni bahasa dan sastra sunda tingkat SMA/SMK. jumlah yang mengikuti 120 siswa mencapai 100% t) Pembinaan pelajar SMA/SMK dari Tindak penyimpangan sosial (Penanggulangan kenakalan pelajar) SMA/SMK di kabupaten Cianjur. Terbinanya pelajar SMA/SMK di Kab. Cianjur 100% u) Bimbingan teknis tim pengembang kurikulum SMA/SMK. Jaringan Kurikulum SMA/SMK, mencapai 98,43% v) Bimbingan teknis pengembangan pendidikan karakter SMA/SMK. terbinanya karakter siswa SMA/SMK realisasinya mencapai 98.46% Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, jumlah laporan hasil monitoring sebanyak 4 dokumen mencapai 100%.


57

b.

b) Pengelolaan Sertifikasi Guru, jumlah guru professional yang di sertifikasi sebanyak 1.900 orang mencapai 100%. c) Pengembangan system pendataan Kepegawaian (SIMPEG), jumlah database yang valid sebanyak 1 dokumen mencapai 100%. d) Updating Data Pendidikan, jumlah data pendidik yang akurat sebanyak 1 dokumen mencapai 100%. e) Pemberdayaan TK/SD/SMP Satu Atap, meningkatnya jumlah mutu pendidikan TK/SD/SMP satu atap mencapai 100%. f) Penyediaan bantuan penyelenggaraan sekolah (SMKN PP Cianjur), jumlah guru yang memiliki kompetensi untuk mengajar sebanyak 15 Orang mencapai 100%. g) Penyelenggaran Sekolah SD (Peningkatan Mutu PTK dan sarana prasarana), meningkatnya kualitas guru SD sebanyak 1200 SD mencapai 100% 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan mencapai 89.71% a) Penetapan angka kradit Jabatan fungsional. Jumlah pegawai yang memenuhi angka kredit 2.500 Orang, realisasinya mencapai 100% b) Pengadaan buku laporan Pendidikan. Bahan acuan perkembangan belajar siswa 351.313 Buku c) Peningkatan kinerja Pusbindik TK/SD dan Pusbin POPLS. Jumlah Pusbindik 32 Pusbindik 6 Pusbindik PLSPO Realisasinya mencapai 93.77% d) Pengelolaan Kenaikan Pangkat, terlaksananya proses kenaikan pangkat 2,500 orang realisasi mencapai 100% e) Bimbingan Teknis Penatausahan keuangan bagi bendahara Sekolah SD. Jumlah kepala sekolah yang mengikuti bintek pajak 1.500 orang realisasinya mencapai 100% f) Pembinaan dan evaluasi Tenaga Pendidik (lomba guru berrprestasi) Jumlah guru yang mengikuti pemilihan guru berfrestasi 300 orang Realisasinya Mencapai 100% g) Pengadaan buku Administrasi Keuangan sekolah Realisasnya mencapai 100% h) Bimbingan teknis bendahara gaji SMP, SMA/SMK dan bendahara BOS SD, realisasinya mencapai 91,24% 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Negara. a) Pembinaan ketatausahaan dan konsolidasi pelaporan keuangan, Jumlah bendahara sekolah yang mengerti tentang pelaporan keuangan sebanyak 186 orang mencapai 100%. b) Pengelolaan dan Updating Barang Inventaris, jumlah peserta yang terampil sebanyak 186 orang mencapai 100%. c) Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), jumlah bintek sasaran kinerja pegawai (SKP) mencapai 98.64% d) Bimbingan teknis pengajuan dan Penetapan Angka Kredit, jumlah teknis pengajuan dan penetapan angka kredit mencapai 98,58%. Capaian Indikator Kinerja Kunci Capaian SPM Kabupaten Cianjur untuk urusan pendidikan tahun 2014 adalah sebagai berikut:


58

c.

d. e.

1. Capaian Pendidikan Anak Usia Dini dengan 50,04%. 2. Angka Melek Huruf dengan capaian 98,57% 3. Angka partisifasi Murni SD/MI mencapai 98,92% 4. Angka Partisifasi Murni SMP/MTs mencapai 96,08% 5. Angka Partisifasi Murni SMA/MA mencapai 53,62% 6. Angka Putus Sekolah SD/MI 0,02% 7. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,04% 8. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 0,01% 9. Angka Kelulusan SD/MI mencapai 100% 10. Angka Kelulusan SMP/MTs mencapai 100% 11. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA mencapai 100% 12. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts 100% 13. Angka Melanjutkan SMTP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 99,76% 14. Guru yang mempunyai kualifikasi S-1/D-IV mencapai 70,95% SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda 07 Tahun 2008 Jo Perda Nomor 09 Tahun 2013, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Pendidikan adalah Dinas Pendidikan. Jumlah Pegawai, Klasifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan pendidikan sebanyak 11.112 orang. Alokasi Realisasi Anggaran 1). Program Pendidikan Anak Usia Dini, realisasi anggaran 4.371.988.000.00 atau 88,44 % a) Pembangunan Gedung Sekolah PAUD realisasi anggaran 951.000.000 atau mencapai 98.46% b) Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran pendidikan Anak Usia Dini realisasi anggaran 2.338.416.000 atau mencapai 99.83% c) Penyelenggaraan Sekolah Bagi Satker TKN realisasi anggaran 88.500.000 atau mencapai 100% d) Bimbingan Teknis Manajemen kepala PAUD realisasi anggaran 244.000.000 atau mencapai 97.60% e) Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pengajaran PAUD dan TK realisasi anggaran 497.600.000 atau mencapai 99.52% f) Bimbingan Teknis Pengawas/penilik PAUD dan Pengelola PAUD realisasi anggaran 149.000.000 atau mencapai 99.33% g) Pembinaan Parenting (keorangtuaan) bagi guru PAUD realisasi anggaran 103.472.000 atau mencapai 100% 2). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, realisasi anggaran 94.307.066.599 atau 81.25% meliputi : a) Pembangunan Gedung Sekolah realisasi anggaran 359.093.000 atau mencapai 77.92 % b) Pembangunan WC Guru dan Siswa realisasi anggaran 407.930.000 atau mencapai 99.27%


59

c)

d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w)

Monitoring dan Evaluasi BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs realisasi anggaran 58.753.500 atau mencapai 100% Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD/MI realisasi anggaran 833.779.540 atau mencapai 85.93%. Peningkatan Kinerja SMP Cerdas Seatap realisasi anggaran 137.149.000 atau mencapai 100%. Pengembangan Jaring Kurikulum TK, SD realisasi anggaran 220.977.000 atau mencapai 93.21% Pembinaan Organisasi Kesiswaan SMP realisasi anggaran 352.859.000 atau mencapai 99.21% Penyelenggaraan Sekolah bagi satker SMPN realisasi anggaran 4.196.749.000 atau mencapai 99.98% Pasanggiri dan Apresiasi seni bahasa dan sastra sunda realisasi anggaran 131.960.742 atau mencapai 100% Pendamping Ujian Nasional SMP Negeri /swasta realisasi anggaran 182.500.500 atau mencapai 100%. Supervisi Total Pencapaian 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional realisasi anggaran 61.569.500 atau mencapai 100%. Pengadaan sarana prasarana (DAK SMP) realisasi anggaran 12.697.907.300 atau mencapai 74.31 %. Pengadaan sarana prasarana (Pendamping DAK SMP) realisasi anggaran 1.393.989.700 atau mencapai 74.17 %. Pengadaan Sarana Prasarana (Biaya Umum DAK SMP) realisasi anggaran 418.803.300 atau mencapai 61.28 %. Pengadaan Sarana Prasana SD (DAK) realisasi anggaran 18.556.007.332 atau mencapai 72.59 %. Pengadaan Sarana Prasarana SD (Pendamping DAK) realisasi anggaran 2.040.160.810 atau mencapai 72.56 %. Pengadaan Sarana Prasarana SD (Biaya Umum DAK) realisasi anggaran 821.747.850 atau mencapai 80.37 %. Bimbingan Teknis penilaian kinerja Guru (PKG) dan kepala sekolah SD realisasi anggaran 117.102.100 atau mencapai 56.45 %. Operasional Bea Siswa Miskin (BSM) SD realisasi anggaran 19.183.500 atau mencapai 99.97 %. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N SD) realisasi anggaran 132.775.250 atau mencapai 100 %. Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP (FLS2N SMP) realisasi anggaran 264.417.500 atau mencapai 99.71 %. Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD realisasi anggaran 32.515.000 atau mencapai 100 % . Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SMP realisasi anggaran 51.407.000 atau mencapai 100 %


60

x) y) z) aa) bb) cc) dd) ee) ff) gg) hh) ii) jj) kk) ll) mm) nn) oo) pp) qq) rr)

Pemagaran Sekolah Dasar realisasi anggaran 2.014.953.000 atau mencapai 100 % . Pembinaan dan evaluasi gugus dan perpustakaan sekolah SD realisasi anggaran 59.757.500 atau mencapai 100 % . Bimbingan teknis calistung bagi guru SD kelas 1,2 dan 3 SD realisasi anggaran 121.779.400 atau mencapai 100 % . Pengelolaan tunjangan fungsional dan kualifikasi guru realisasi anggaran 17.536.400 atau mencapai 100 % Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru TK/SD realisasi anggaran 511.544.500 atau mencapai 99.13 % Pembinaan Peningkatan Kompetensi Guru SMP realisasi anggaran 492.840.000 atau mencapai 100 %. Bimbingan Teknis Pengembang Pendidikan Karakter realisasi anggaran 466.435.500 atau mencapai 99.04 % Sosialisasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) SD realisasi anggaran 669.194.800 atau mencapai 98.05 % Festival Lomba Siswa Seni Nasional (FPLS2N) SMP realisasi anggaran 264.417.500 atau mencapai 99.71 % Pasanggiri dan Apresiasi Bahasa dan Kesenian Daerah Siswa SMP realisasi anggaran 108.221.000 atau mencapai 100 % Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah realisasi anggaran 220.055.000 atau mencapai 98.27 % Pembinaan Sekolah Sehat (Usaha Kesehatan Sekolah) realisasi anggaran 73.895.000 atau mencapai 100 % Bimbingan Teknis Usaha kesehatan Sekolah (UKS) SD realisasi anggaran 344.510.000 atau mencapai 100 %. Bimbingan Teknis kurikulum 2013 bagi Sekolah Dasar (SD) realisasi anggaran 1.046.854.800 atau mencapai 99.55 %. Bimbingan Teknis Pengutan Kompetensi Pengawas SD realisasi anggaran 365.502.850 atau mencapai 90.33 %. Pengembangan Jaringan Kurikulum 2013 SMP realisasi anggaran 985.750.000 atau mencapai 90.33 %. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (SD) realisasi anggaran 7.942.000.000 atau mencapai 90.33 %. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (SMP) realisasi anggaran 9.000.000.000 atau mencapai 100 %. Pemagaran SMPN 4 Karangtengah realisasi anggaran 199.900.000 atau mencapai 90.86 %. Rehabilitas Ruang kelas SD Negeri SDN Cigulingan Kec.Campaka Mulya realisasi anggaran 193.500.000 atau mencapai 96.75 %. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri Sukamantri 3 Desa Sukamantri Kec.Karangtengah realisasi anggaran 193.500.000 atau mencapai 96.75 %.


61

ss)

Pengadaan buku Ensiklopedia Jawa Barat realisasi anggaran 1.941.312.000 atau mencapai 97.07 %. tt) Perlengkapan Pengetahuan Dasar, Tematik dan Berkesinambungan (P3 Dastek) IPS & IPA SMP (Banprov 2014) realisasi anggaran 2.411.274.200 atau mencapai 96.45 %. uu) Perlengkapan pengetahuan dasar, Tematik dan kesinambungan (P3 Dastek) IPS SD realisasi anggaran 2.401.412.800 atau mencapai 96.06 %. vv) Penyelenggaran Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang Pendidikan Dasar realisasi anggaran 1.300.000.000 atau mencapai 100 %. ww) Pengadaan Mebeulair SMP realisasi anggaran 1.500.000.000 atau mencapai 100 %. xx) Rehabilitas Ruang kelas SMP realisasi anggaran 467.150.000 atau mencapai 93.43 %. yy) Bimbingan Teknis Induksi Guru pemula SMP realisasi anggaran 217.245.000 atau mencapai 86.61 %. zz) Bimbingan Teknis penguatan kompetensi Kepala Sekolah Dasar (SD) realisasi anggaran 487.681.950 atau mencapai 98.66 %. aaa) Bimbingan Teknis peningkatan mutu manajemen kasubag TU dan Pusbindik TK-SD realisasi anggaran 114.517.500 atau mencapai 93.81 % bbb) Bimbingan Teknis Penata kelolaan Gugus SD realisasi anggaran 163.758.200 atau mencapai 92.67 % ccc) Penyelenggaran SMP Terbuka (Bantuan propinsi 2013) realisasi anggaran 768.649.550 atau mencapai 100 % ddd) Bimbingan Teknis Kurikulum Bahasa Daerah (Sunda) Bagi Guru SD realisasi anggaran 733.104.200 atau mencapai 98.64 % eee) Pengadaan buku perpustakaan, pengayaan, referensi dan panduan Pendidik SMP realisasi anggaran 3.420.313.110 atau mencapai 96.59 % fff) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (DAK SD) realisasi anggaran 2.953.609.707 atau mencapai 72.89 % ggg) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah ( Pendamping DAK SD) realisasi anggaran 323.827.602 atau mencapai 72.26 %. hhh) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (Biaya Umum DAK SD) realisasi anggaran 159.671.606 atau mencapai 100 %. iii) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (DAK SMP) realisasi anggaran 1.505.484.000 atau mencapai 87.20 %. jjj) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah ( Pendamping DAK SMP) realisasi anggaran 167.276.000 atau mencapai 87.27 %. kkk) Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) realisasi anggaran 768.649.550 atau mencapai 100 % lll) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (Biaya Umum DAK SMP) realisasi anggaran 46.721.000 atau mencapai 69.44 % mmm) Rehabilitasi Ruang Sekolah (Banprov TA 2014) realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 %


62

nnn)

Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah (Banprov TA 2014) realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 % ooo) Bantuan Operasional Layanan Pendidikan Dasar SMP Negeri Terbuka (Banprov TA 2014) realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 % ppp) Bantuan Layanan Pendidikan Dasar 110 SD-SMP Negeri Satu Atap (Banprov TA 2014) realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 % qqq) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Karangtengah Desa Ciherang Kec. Karang Tengah Kabupaten Cianjur (Banprov TA 2014) realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 % rrr) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ciranjang Desa Sindangsari Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur (Banprov TA 2014) realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 % sss) Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB SMP Negeri (Banprov TA 2014) realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 %. 3). Program Pendidikan Menengah Realisasi Anggaran Rp. 32.980.377.682 atau 87.80% a) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik realisasi anggaran 492.840.000 atau mencapai 100 %. b) Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK realisasi anggaran 213.619.000 atau mencapai 100 %. c) Pembinaan dan evaluasi Olimpiade Sains IPA, IPS kegiatan galaxi bagi siswa SMA tk. Kabupaten dan Propinsi realisasi anggaran 80.137.500 atau mencapai 100 %. d) Lomba debat Bahasa Inggris dan Bahasa Asing bagi siswa SMA/SMK negeri/swasta Tk.Kabupaten dan Propinsi realisasi anggaran 88.780.000 atau mencapai 100 %. e) Penyelenggaraan Kinerja Sekolah Bagi Satker SMAN/SMKN realisasi anggaran 1.302.240.000 atau mencapai 97.77 %. f) Peningkatan kinerja MGMP dan MKKS SMA/SMK dan kinerja pengawas SMA/SMK realisasi anggaran 54.000.000 atau mencapai 100 % g) Pembangunan sarana prasarana infrastruktur sekolah (penataan, pemagaraan dan pembuatan lapangan olahraga lingkungan sekolah) realisasi anggaran 1.778.272.000 atau mencapai 98.85 % h) Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK SMK) realisasi anggaran 12.951.223.148 atau mencapai 89.95 % i) Pengadaan Sarana dan Prasarana (Pendamping DAK SMK) realisasi anggaran 1.282.480.500 atau mencapai 80.98 %. j) Pengadaan Sarana dan Prasarana (Biaya Umum DAK SMK) realisasi anggaran 410.904.700 atau mencapai 71.35 %. k) Pembangunan Unit Kelas Baru SMKN 1 Haurwangi realisasi anggaran 247.904.000 atau mencapai 58.17 %. l) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (SMKN PP Cianjur) realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 %.


63

m)

Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa (SMKN PP Cianjur) realisasi anggaran 52.993.000 atau mencapai 57.30 %. n) Pengadaan Mebeulair (SMKN PP Cianjur) realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 %. o) Festival seni siswa/siswi TK.kabupaten dan keikut sertaan TK.Propinsi dan Nasional realisasi anggaran 80.794.500 atau mencapai 100 %. p) Pengembangan jarring kurikulum dan penyusunan bahan ajar interaktif master learning dalam implementasi Penelitian tindakan Kelas realisasi anggaran 57.710.000 atau mencapai 100 %. q) Penanggulangan kenakalan Napza, HIV, AIDS dan upaya pencegahannya bagi siswa SMA/SMK realisasi anggaran 148.350.000 atau mencapai 98.90 %. r) Pembinaan lomba kompetensi siswa, Olimpiade sains terapan, belanegara bagi siswa SMK Tinkat kabupaten dan keikutsertaan Tingkat Nasional realisasi anggaran 144.600.000 atau mencapai 96.40 %. s) Bimbingan Teknis kurikulum 2013 bagi guru dan Kepala Sekolah SMA/SMK realisasi anggaran 985.880.000 atau mencapai 100 %. t) Pengadaan Sarana Prasana (DAK SMA) realisasi anggaran 6.365.403.550 atau mencapai 83.02 %. u) Pengadaan Sarana Prasana (Pendamping DAK SMA) realisasi anggaran 665.780.500 atau mencapai 78.94 %. v) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah (SMA/SMK) realisasi anggaran 4.248.000.000 atau mencapai 100 %. w) Pasanggiri dan Apresiasi seni bahasa dan sastra sunda tingkat SMA/SMK realisasi anggaran 82.650.384 atau mencapai 100 %. x) Pembinaan pelajar SMA/SMK dari Tindak penyimpangan sosial (Penanggulangan kenakalan pelajar) SMA/SMK di kabupaten Cianjur realisasi anggaran 100.000.000 atau mencapai 100 %. y) Bimbingan teknis tim pengembang kurikulum SMA/SMK realisasi anggaran 449.880.000 atau mencapai 98.43 %. z) Bimbingan teknis pengembangan pendidikan karakter SMA/SMK realisasi anggaran 457.040.000 atau mencapai 98.46 %. aa) Pembangunan Rung Kelas Baru SMKN 1 Campaka Kec. Campaka Kabupaten Cianjur (Banprov 2014) realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 %. bb) Pembangunan Rung Kelas Baru SMKN 1 Karangtemgah Desa Sukajadi Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur (Banprov 2014) realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 %. cc) Pemagaran SMK Negeri Bojongpicung Desa Sukaratu Kec. Bojongpicung Kabupaten Cianjur (Banprov TA 2014) realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 %. 4) Program pendidikan Non Formal Realisasi Anggaran Rp. 7.125.687.500 atau 99,69% a) Pembinaan kursus dan kelembagaan realisasi anggaran 147.915.000 atau mencapai 100 %.


64

b)

5)

Pengembangan pendidikan keaksaraan realisasi anggaran 128.030.500 atau mencapai 99.38 %. c) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup realisasi anggaran 213.830.000 atau mencapai 100 %. d) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Non Formal realisasi anggaran 181.575.000 atau mencapai 90.79 %. e) Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Non Formal realisasi anggaran 270.400.000 atau mencapai 100 %. f) Penguatan kelembagaan bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) realisasi anggaran 354.880.000 atau mencapai 100 %. g) Penyelenggaran Ujian Nasional Pendidikan Paket B dan Paket C realisasi anggaran 347.432.500 atau mencapai 100 %. h) Peningkatan Kinerja Tutor B dan penyelenggaraan kegiatan realisasi anggaran 3.899.806.000 atau mencapai 100 %. i) Pembinaan dan evaluasi waga belajar realisasi anggaran 183.109.000 atau mencapai 100 %. j) Peningkatan mutu kinerja penilik, pamong belajar dan pengelola PKBM realisasi anggaran 91.466.000 atau mencapai 100 %. k) Peningkatan kinerja bagi Balai Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal Informal (BPM PNFI) realisasi anggaran 69.600.000 atau mencapai 100 %. l) Pembinaan Traficking/pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTO) realisasi anggaran 87.647.500 atau mencapai 100 %. m) Pembinaan dan peningkatan Mutu BPM PNFI realisasi anggaran 131.646.000 atau mencapai 100 %. n) Peningkatan layanan Pendidikan Non Formal realisasi anggaran 358.840.000 atau mencapai 100 %. o) Peningkatan Layanan Pendidikan Kursus dan Kesetaraan realisasi anggaran 332.510.000 atau mencapai 100 %. p) Pelatihan peningkatan mutu pendidik Balai Guru PAUD realisasi anggaran 80.000.000 atau mencapai 100 %. q) Bimbingan teknis pengajaran tutor Paket B realisasi anggaran 247.000.000 atau mencapai 100 %. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Realisasi Anggaran Rp. 12.389.286.841 atau mencapai 98,15% a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. realisasi anggaran 169.306.000 atau mencapai 100 %. b) Pengelolaan Sertifikasi Guru realisasi anggaran 108.007.500 atau mencapai 100 %. c) Pengembangan system pendataan Kepegawaian (SIMPEG) realisasi anggaran 40.162.000 atau mencapai 100 %. d) Updating Data Pendidikan. realisasi anggaran 273.815.500 atau mencapai 100 %. e) Pemberdayaan TK/SD/SMP Satu Atap. realisasi anggaran 34.400.000 atau mencapai 100 %.


65

f)

f.

2. a.

Penyediaan bantuan penyelenggaraan sekolah (SMKN PP Cianjur) realisasi anggaran 21.245.000 atau mencapai 100 %. g) Penyelenggaran Sekolah SD (Peningkatan Mutu PTK dan sarana prasarana) realisasi anggaran 11.742.350.841 atau mencapai 98.05 %. 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Realisasi Anggaran Rp 5.332.935.196 atau 78.00 % a) Penetapan angka kradit Jabatan fungsional realisasi anggaran 484.501.000 atau mencapai 100 %. b) Pengadaan buku laporan Pendidikan. realisasi anggaran 0 atau mencapai 0 %. c) Peningkatan kinerja Pusbindik TK/SD dan Pusbin POPLS. realisasi anggaran 1.171.251.880 atau mencapai 93.77 %. d) Pengelolaan Kenaikan Pangkat realisasi anggaran 68.970.000 atau mencapai 100 %. e) Bimbingan Teknis Penatausahan keuangan bagi bendahara Sekolah SD. realisasi anggaran 1.476.000.000 atau mencapai 100 %. f) Pembinaan dan evaluasi Tenaga Pendidik (lomba guru berprestasi) realisasi anggaran 327.210.000 atau mencapai 100 %. g) Pengadaan buku Administrasi Keuangan sekolah realisasi anggaran 400.000.000 atau mencapai 100 %. h) Bimbingan teknis bendahara gaji SMP, SMA/SMK dan bendahara BOS SD realisasi anggaran 1.405.002.316 atau mencapai 91.24 %. 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Negara. Realisasi Anggaran Rp 2.927.267.300 atau 99.10% a) Pembinaan ketatausahaan dan konsolidasi pelaporan keuangan. realisasi anggaran 239.702.500 atau mencapai 100%. b) Pengelolaan dan Updating Barang Inventaris realisasi anggaran 814.077.500 atau mencapai 100%. c) Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) realisasi anggaran 755.398.650 atau mencapai 98.64%. d) Bimbingan teknis pengajuan dan Penetapan Angka Kredit realisasi anggaran 1.118.088.650 atau mencapai 98.58%. Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam urusan pendidikan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD dinas Pendidikan. Kemudian renja menjadi bahan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

Urusan Kesehatan

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan realisasi 100%


66

a)

2)

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK), jumlah puskesmas yang mendapatkan belanja pengadaan obat sebanyak 45 puskesmas atau mencapai 100% b) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan jumlah puskesmas yang dilakukan monitoring serta evaluasi sebanyak 45 puskesmas atau mencapai 100% c) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU) jumlah puskesmas yang mendapatkan belanja pengadaan obat sebanyak 45 puskesmas atau mencapai 100% d) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Silpa DAK) jumlah puskesmas yang mendapatkan belanja pengadaan obat sebanyak 45 puskesmas atau mencapai 100% e) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan jumlah puskesmas yang mendapatkan belanja pengadaan obat sebanyak 45 puskesmas atau mencapai 100% f) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Silpa Pendamping DAK) jumlah puskesmas yang mendapatkan belanja pengadaan obat sebanyak 45 puskesmas atau mencapai 100% g) Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, target tersedianya obat sebanyak 162 item, terealisasi sebanyak 162 item dengan capaian 100% Program Upaya Kesehatan Masyarakat a) Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat jumlah peserta yg mengikuti pertemuan desinfo program kesehatan ibu dan anak sebanyak 924 orang peserta atau mencapai 100% b) Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan (puskesmas dan puskesmas perawatan) jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya operasional puskesmas sebanyak 45 puskesmas atau mencapai 100% c) Pengembangan Labkesda, jumlah alat yang dibeli sebanyak 2 paket atau mencapai 100% d) Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin ( JPKMM ) bagi keluarga miskin yang tidak mempunyai kartu JPKM, jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan biaya jaminan pelayanan kesehatan sebanyak 51.928 orang atau mencapai 100% e) Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin ( JPKMM ) diluar Kepesertaan ( Non Kuota ) Jamkesmas Banprop 2014), masyarakat miskin yang mendapat bantuan biaya jaminan pelayanan mencapai 100% f) Pengembangan Upaya Kesehatan Puskesmas, Jumlah peserta yg mengikuti pelatihan koordinasi program kesehtan indra, jiwa, kesehatan kerja sebanyak 287 orang peserta atau mencapai 100%. g) Penunjang Operasi Katarak bagi Masyarakat Miskin yang tidak mendapat Bantuan Kesehatan (Banprop 2014), jumlah maskin yg dioperasi katarak sebanyak 75 orang atau mencapai 100% h) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah bagi bidang Kesehatan, jumlah masyarakat atau lembaga yang mendapatkan bantuan hibah sebanyak 10 lokasi atau mencapai 100%.


67

i)

3)

4)

5)

6)

7)

8) 9)

Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional, jumlah puskesmas yang mendapatkan biaya jaminan kesehatan nasional sebanyak 45 puskesmas atau mencapai 100%. j) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Fasilitas Peralatan Kesehatan, jumlah alat kesehatan atau radiologi yang dibeli untuk menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas sebanyak 1 alat atau mencapai 100%. Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 100% a) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Jumlah Apotek dan toko Obat yg mendapat pembinaan, Jumlah sampel obat ,kosmetik dan mamin yg diperiksa sebanyak 9 apotek dan toko obat, 100 apotek atau mencapai 100%. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian 100% a) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, jumlah Media Promosi yang tercetak sebanyak PIN 200 bh, leaflet 400 lb, banner 80 bh, spanduk 20 bh, umbul umbul 20 bh, dan baligho 20 bh atau mencapai 100%. b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, Jumlah peserta yg mengikuti kegiatan pertemuan penyuluhan msyarakat pola hidup sehat sebanyak 225 orang atau mencapai 100%. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan capaian 100% a) Penaggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) Anemia Gizi Besi (AGB ) Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKY ) dan Zat Gizi Mikro lainnya, Jumlah peserta yg mengikuti pertemuan desinfo program gizi sebanyak 814 orang atau mencapai 100%. Program Pengembangan Lingkungan Sehat a) Peningkatan Kesehatan lingkungan, Jumlah peserta dan masyarakat yg mengikuti pertemuan sosialisasi STBM , sertifikasi hygine sebanyak 184 orang atau mencapai 100%. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan capaian 100% a) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Jumlah peserta yg mengikuti pertemuan koordinasi dan evaluasi program ISPA, Diare, TB sebanyak 150 orang atau mencapai 100%. b) Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, Jumlah peserta yg mengikuti pertemuan audit verbal surveiland sebanyak 180 orang atau mencapai 100%. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan capaian 100% a) Kegiatan Standar Pelayanan Kesehatan, Jumlah tenaga yg mendapat pengetahuan dan keterampilan sebanyak 225 orang atau mencapai 100%. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.


68

a)

10)

11) 12)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Jumlah Alat Kesehatan dan Papan nama Billbord yg di beli untuk puskesmas sebanyak 45 puskesmas atau mencapai 100%. b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas, Jumlah sarana prasarna puskesmas yg direhabilitasi sebnyak 9 unit atau mencapai 100%. c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan jaringannya (Silpa DAK), Jumlah puskesmas yg dibangun sebanyak 2 unit atau mencapai 100%. d) Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan jaringannya (Silpa Pendamping DAK), Jumlah puskesmas yg dibangun sebanyak 2 unit atau mencapai 100%. e) Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Mampu PONED, Jumlah puskesmas yang dibangun berfungsi Mampu PONED sebanyak 5 unit atau mencapai 100%. f) Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Mampu PONED Lanjutan, jumlah puskesmas yang dibangun tahap lanjutan sebanyak 5 unit atau mencapai 100%. Program Pengwasan dan Pengendalian Kesehata Makanan a) Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga, jumlah peserta yang mengikuti pertemuan kegiatan pengawasan keamanan dan kesehatan makanan sebanyak 120 orang atau mencapai 100%. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia a) Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan, Jumlah peserta yg mengikuti pertemuan koordinasi program usila sebanyak 90 orang atau mencapai 100%. Program Peningkatan Manajemen Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan(SIK) dan Sumber Daya Kesehatan(SDK). a) Pengadaan, Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan , Barang Inventaris dan Kepegawaian, Jumlah Ka. Subag TU yg terlaih dlm penyusunan data base nakes sebanyak 140 orang atau mencapai 100%. b) Pengembangan manajemen SIK dan Sumber daya Kesehatan, Jumlah peserta yg mengikuti pertemuan profil kesehatan sebanyak 120 orang atau mencapai 100%. c) Manajemen Kebijakan Kesehatan dan SDK, Jumlah peserta yg mengikuti pertemuan perencanaan tk puskesmas sebanyak 165 orang atau mencapai 100%. d) Fasilitasi Peningkatan Kinerja bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan PNS yang bertugs di Puskesmas Terpencil atau sulit Pemenuhan Tenaga Kesehatan (Silpa Banprop), Jumlah pegawai yg menerima tunjangan sesuai dg kinerja sebanyak 110 orang atau mencapai 100%. e) Pembinaan Teknis Operasional Sarana Prasarana Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, Jumlah peserta yg mengikuti pertemuan admiistrasi dan manajemen pkm sebanyak 220 orang atau mencapai 100%. f) Peningkatan Kinerja Bendahara Barang Dinas dan Puskesmas, Jumlah peserta yg mengikutipertemuan penigkatan kinerja bendahara barang sebanyak 55 orang atau mencapai 100%.


69

g)

13)

14)

Fasilitasi Peningkatan Kinerja bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan PNS yang bertugs di Puskesmas Terpencil atau sulit Pemenuhan Tenaga Kesehatan (Banprop 2014), jumlah tenaga kesehatan yang bertugas didaerah terpencil dan menerima tunjangan sebanyak 104 tenaga kesehatan kegiatan ini tidak terlaksana disebabkan karena kurang lengkapnya persyaratan administrasi dan akan diluncurkan tahun depan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Jumlah Rekening yang Tersedia sebanyak 5 Rekening atau mencapai 100%. b) Penyedia Jasa Administrasi Keuangan, Pajak Bumi dan Bangunan yang c) Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran yang Tersedia Sebanyak 25 Orang atau Mencapai 100% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata a) Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit , Tersedianya alat-alat kesehatan sebanyak 12 Jenis dengan capaian 100% b) Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit , Jumlah Mebeulair Rumah Sakit yang tersedia sebanyak 15 Unit atau dengan capaian 100% c) Pengembangan Tipe Rumah Sakit, Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang tersedia sebanyak 1 Unit atau mencapai 100% d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (SILPA DAK), Jumlah Tempat Tidur Pasien Kelas III bertambah sebanyak 8 Unit atau mencapai 100% e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Pemdamping SILPA DAK), Jumlah Tempat Tidur Pasien Kelas III bertambah sebanyak 8 Unit atau mencapai 100% f) Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit target 100% dan terealisasi 10% dengan capaian 10% g) Kegiatan pembangunan Gudang Farmasi target 100% dan terealisasi 100% capaian sebesar 100% h) Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Jampersal) dengan target 1 Unit terealisasi 1 Unit capaian sebesar 100% i) Kegiatan Pembangunan Gedung Triase dan Penunggu Pasien ditargetkan sebesar 100% terealisasi 100% dengan capaian sebesar 100% j) Kegiatan Penyelesaian Gedung Emergensi (IGD) Lt.II dan III target 1 Unit dan terealisasi 1 Unit capaian sebesar 100% k) Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap PONEK, target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100% l) Kegiatan Pembangunan Gedung Stroke Centre, target 1 Unit terealisasi 1 Unit capaian sebesar 100% m) Kegiatan Pembangunan Gedung Stroke Centre, target 1 Unit terealisasi 1 Unit capaian sebesar 100% n) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Paru-paru dan Jantung, target 100% realisasi 100% dan capaian 100%


70

o)

Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan serta penunjang kebutuhan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Cianjur target realiasi sebesar 100% dan capaian 100% p) Kegiatan Pengadaan alat-alat kedokteran IBS dan Penunjang Medis, 100% realisasi 100% dan capaian 100% q) Kegiatan Pengadaan alat-alat kedokteran Umum dan NICU, target realisasi 100% dan capaian 100%

ruang 100% target 100%

15)

b.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata a) Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit, Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah yang terpelihara sebanyak 1 Instalasi atau mencapai 100% b) Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat kesehatan rumah sakit, Alat-alat Kesehatan yang terpelihara sebanyak 3 Jenis atau mencapai 100% c) Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Rumah Sakit, Jumlah Perlengkapan Rumah Sakit yag terpelihara sebanyak 2 Jenis atau mencapai 100% d) Pemeliharaan Gedung Kesehatan, Jumlah Gedung Rumah Sakit yang terpelihara sebanyak 1 paket pekerjaan atau mencapai 100% 16) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD) a) Pelayanan Peningkatan Kesehatan, Jumlah Instalasi Pelayanan RumahSakit yang tersedia sebanyak 12 Instalasi atau mencapai 100% 17) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Kegiatan pembangunan rumah dinas, Target terbangunnya rumah dinas dengan luas 334 m2, terealisasi seluas 334 m2 dengan capaian 100% 18) Program Peningkatan Manajemen Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Sumber Daya Kesehatan a) Peningkatan SIM RSUD Cianjur, target 1 Paket terealisasi 1 Paket dn capaian 100% 19) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat a) Kegiatan Pelayanan Peningkatan Kesehatan BLUD, target 1 Paket realisasi 1 Paket dan capaian 100% Tingkat Capaian SPM Capaian SPM Kabupaten Cianjur untuk urusan kesehatan tahun 2014 adalah sebagai mana dapat dilihat pada tabel dibawah:


71

Tabel 3.41 Capaian SPM Urusan Kesehatan tahun 201453

NO 1

Cakupan Kunjungan Bumil K4

2

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas

3

4 5

Capaian Tahun 2014 91.04% 73% 83.92%

90.9% 48.44%

6

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Kunjungan Bayi

7

Cakupan Desa UCI

83.9%

8

Cakupan pelayanan anak balita

74.34%

9

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak Usia 6- 24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif

28.04%

10 11 12 13 53

Jenis Pelayanan /Indikator

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Jumlah Acute Flacid Paralysis (AFP) % Angka kesehatan TB Paru BTA (+) % Balita dg pneumonia ditangani % penderita dg DBD yg ditangani % penderita dg Diare yg

92.29%

100%

Target Kinerja Pusat Dok Rencana 95% 95% (th 2015 ) 80% 76% (th 2015 ) 90% 80% (th 2015 ) 90% (th 2015 ) 80% (th 2010 ) 90% (th 2010 ) 100% (th 2010 ) 90% (th 2010 ) 100% (th 2010)

84% 80% 90% 100% 90% 100%

100% (th 2010) 100% (th 2010) 70% (th 2010)

100%

100%

100%

100%

85%

73%

73%

16.4% 100% 82.06%

90% 100% 89%

90% 100% 89%

73% 72.15%

100% 70%

Sumber : Dinas Kesehatan


72

14 B

1

2

C 1

2

ditangani % penderita dg Malaria yg ditangani Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif

100%

100%

100%

100%

100% (th 2015)

100%

100%

100% (th 2015)

100%

100%

100% (th 2015)

100%

65%

80% (th 2015)

80%

21.28%

Berikut Capaian SPM Urusan Kesehatan untuk pelayanan rumah sakit sebagai berikut: Tabel 3.42 Capaian SPM UruranKesehatan (Pelayanan Rumah Sakit) Tahun 201454

Jenis Pelayanan/ Indikator A. Gawat Darurat 1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa 2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 3. Pemberi Pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikasi masih berlaku 54

Target Capaian Depkes

Capaian RSUD Kelas B Kab. Cianjur Tahun 2014

100%

100%

24 jam 100%

24 jam 90%

Sumber: RSUD Kelas B


73

4. Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana 5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat 6. Kepuasan Pelanggan 7. Kematian pasien kurang atau sama dengan 24 jam 8. Khusus RS Jiwa: Pasien dapat ditenangkan dalam waktu kurang atau sama dengan 48 jam 9. Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka B. Rawat Jalan 1. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik Spesialis 2. Ketersediaan Pelayanan

3. Ketersediaan pelayanan di RS Jiwa

4. Jam Buka Pelayanan

5. Waktu tunggu di Rawat Jalan 6. Kepuasan Pelanggan 7. a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan TB di RS C. Rawat Inap 1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap 2.

Penanggung jawab pasien Rawat Inap

1 Tim

-

Paling lama 5 menit terlayani setelah pasien datang minimal 70% maksimal 2/1000

5 menit

100%

-

100%

100%

100 % Dokter Spesialis Klinik Anak Klinik Penyakit Dalam Klinik Kebidanan Klinik Bedah Anak Remaja NAPZA Gangguan Psikotik Gangguan Neurotik Mental Retardasi Mental Organik Usia Lanjut Hari kerja 08.00 s/d 13.00 Jumat 08.00 s/d 11.00 maksimal 60 menit minimal 90 % minimal 60 %

85% Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Hari kerja 07.30 s/d 14.00 Jumat 07.00 s/d 11.00 50 menit 90% 100%

minimal 60 %

100%

Dokter Spesialis D3 Perawatan 100 % Dokter

100% 100% 100%

72,4% 1,5 ‰


74

3.

Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap

Anak Penyakit Dalam Kebidanan Bedah

Ada Ada Ada Ada

4.

Jam visite Dokter Spesialis

08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja maksimal 1,5 % maksimal 1,5 % 100%

08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja 1,5 % 1,5 % 100%

5. 6. 7.

Kejadian Infeksi pasca operasi Kejadian Infeksi Nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian 8. Kematian pasien di atas 48 jam maksimal 0,24 % 9. Kejadian pulang paksa maksimal 5 % 10. Kepuasan pelanggan minimal 90 % 11. Rawat Inap TB a. Penegakan diagnosis TB melalui minimal 60 % pemeriksaan mikroskopis TB b. Terlaksana pencatatan dan pelaporan minimal 60 % TB di RS 12. Ketersediaan pelayanan Rawat Inap di NAPZA RS yang memberikan pelayanan jiwa Gangguan Psikotik Gangguan Neurotik Gangguan mental Organik 13. Tidak adanya kejadian kematian pasien 100% gangguan jiwa karena bunuh diri 14. Kejadian re-admission pasien gangguan 100% jiwa dalam waktu kurang atau sama dengan 1 bulan 15. Lama hari perawatan pasien gangguan maksimal 6 minggu jiwa D. Bedah Sentral (Bedah Saja) 1. Waktu tunggu operasi elektif 2. Kejadian kematian di meja operasi 3. Tidak ada kejadian salah operasi salah sisi 4. Tidak ada kejadian operasi salah orang 5. Tidak ada kejadian salah tindakan operasi 6. Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi

0,02% 0,13% 90% 100% 100% -

-

maksimal 2 hari maksimal 1 % 100%

1 hari 0% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%


75

7.

E.

Komplikasi Anestesi karena Overdosis, reaksianestesi, dan salah penempatan endotracheal tube

0%

Persalinan Perinatologi (Kecuali RS Khusus Diluar RS Ibu Dan Anak) Dan KB 1. Kejadian kematian ibu karena persalinan a. Pendarahan b. Pre-eklampsia c. Sepsis 2. Pemberi pelayanan persalinan normal

3.

Memberi pelayanan persalinan dengan penyulit

4.

Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan Operasi

5.

Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr Pertolongan persalinan melalui sectio cesaria

6.

7.

8. F.

maksimal 6 %

Keluarga Berencana a. % KB (Vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh Tenaga Kompeten dr. Sp. OG, dr. Sp. B, dr. Sp. U, dr Umum terlatih b. % peserta KB Mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih Kepuasan pelanggan

Pelayanan Intensif 1. Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama

maksimal 1 % maksimal 30% maksimal 0,2 % Dokter Sp.OG Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) Bidan Tim PONEK terlatih

0.9% 9.9% 0% Dokter Sp.OG Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) Bidan yang Tim PONEK yang terlatih

Dokter Sp. OG Dokter Sp. A Dokter Sp. An 100%

Dokter Sp.OG Dokter Sp.A Dokter Sp.An 100%

maksimal 20 %

20%

100%

100%

100%

100%

Minimal 80 %

87,6%

maksimal 3 %

1%


76

2.

G.

Pemberi pelayanan Unit Intensif

Radiologi 1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax photo 2. Pelayanan Ekspertisi 3. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen a. Kerusakan foto 4. Kepuasan Pelanggan

dr. Sp. Anestesi dan dr. Sp. Anestesi dr. Sp. sesuai dengan dan dr. Sp. kasus yang ditangani sesuai dengan kasus yang ditangani 100 % perawat 100 % perawat minimal D3 dengan minimal D3 sertifikat perawat dengan mahir ICU/setara D4 sertifikat perawat mahir ICU/setara D4 maksimal 3 jam

3 Jam

dr. Sp.Radiologi

dr. Sp. Radiologi

maksimal 2 % minimal 80 %

2% 85%

H. Laboratorium Patologi Klinik 1. Waktu tunggu hasil pelayanan maksimal 140 menit 100 menit Laboratorium untuk kimia darah untuk kimia dan darah rutin darah dan darah rutin 1. Pelayanan ekspertisi Dokter Sp.PK Dokter Sp.PK 2. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil 100% 100% pemeriksaan Lab 3. Kepuasan Pelanggan minimal 80 % 90,4%


77

I.

J.

Rehabilitasi Medik 1. Kejadian DO pasien terhadap maksimal 50 % pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan 2. Tidak adanya kejadian kesalahan 100% tindakan Rehabilitasi Medik 3. Kepuasan Pelanggan minimal 80 % Farmasi 1. Waktu tunggu pelayanan a. Obat jadi

2. 3. 4. K.

L.

maksimal 30 menit b. Obat racikan maksimal 60 menit Tidak adanya kejadian kesalahan 100% pemberian obat Kepuasan pelanggan minimal 80 % Penulisan resep sesuai formularium 100%

Gizi 1. Ketepatan waktu pemberian minimal 90 % makanan pada pasien 2. Sisa makanan yang tidak termakan maksimal 20 % oleh pasien 3. Tidak ada kejadian kesalahan 100% pemberian diet Transfusi Darah 1. Kebutuhan darah bagi pelayanan transfuse 2. Kejadian reaksi transfuse

setiap 100% terpenuhi maksimal 0,01 %

M. Pelayanan Gakin 1. Pelayanan terhadap pasien GAKIN 100% terlayani yang datang ke RS pada unit pelayanan N.

Rekam Medik 1. Kelengkapan pengisian rekam medik 100% 24 jam setelah selesai pelayanan 2. Kelengkapan informed Concent 100% setelah mendapatkan informasi yang

5%

100% 89,5%

10 menit 15 menit 99% 80% 99,03%

96% 17,2% 99%

99% terpenuhi 0%

100% terlayani

95,30% 100%


78

3. 4. O.

P.

jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

Pengelolaan Limbah 1. Baku Mutu Limbah Cair a. BOD b. COD c. TSS d. pH 2. Pengelolaan Limbah Padat Infeksius sesuai dengan aturan Administrasi dan Manajemen 1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 2. Kelengkapan Laporan Akuntabiltas 3. Ketepatan waktu pengurusan naik pangkat 4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun 6. Cost Recovery 7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap 9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

maksimal 10 menit maksimal 15 menit

3 menit 5 menit

< 80 mg/l < 30 mg/l < 30 mg/l 6-9 100%

18,40 mg/l 32,55 mg/l 22 mg/l 7,23 mg/l 100%

100%

95%

100% 100%

100% 80%

100%

100%

minimal 60 %

100%

minimal 40 % 100%

90% 90%

maksimal 2 jam

10 menit

100%

95%

Q. Ambulance Kereta Jenazah 1. Waktu pelayanan Ambulance/Kereta 24 jam 24 jam Jenazah 2. Kecepatan memberikan pelayanan maksimal 30 menit 15 Ambulance/Kereta Jenazah di RS menit 3. Response Time pelayanan Ambulance sesuai ketentuan 30 menit s/d 1 oleh masyarakat yang membutuhkan daerah jam (wilayah utara) 4 jam (wilayah


79

selatan) R.

S.

T.

U.

c.

d. e.

Pemulasaraan Jenazah 1. Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 3. Peralatan Lab dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi Pelayanan Laundry 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang 2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

maksimal 2 jam

30 menit

maksimal 80 %

75%

100% 100%

90% 100%

100%

98%

100%

98%

Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi 1. Anggota Tim PPI yang terlatih 75% 2. Tersedia APD di setiap 60% instalasi/departemen 3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan 75% infeksi nosokomial/HAI (Healthcare Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)

90% 95% 85%

SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, dan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas C. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan kesehatan sebanyak 1.512 orang. Alokasi Realisasi Anggaran 1)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, realisasi anggaran 11.967.570.976,00 atau 99,79% a) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan realisasi anggaran 4.281.402.405 atau 100% b) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi anggaran 56.820.000 atau 100%


80

c)

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK), dengan realisasi anggaran 474.000.240 atau 97.43% d) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan realisasi anggaran 5.394.480.048 atau 99.59% e) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Silpa DAK), dengan realisasi anggaran 1.581.364.308 atau 97.33% f) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Silpa Pendamping DAK), dengan realisasi anggaran 179.503.975 atau 72.98% g) kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan bersumber dari dana DAU dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.733.472.894.00 (realisasi keuangan 97.33%). 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan realisai anggaran 72.442.142.782 atau 72.50% a) Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan realisasi anggaran 718.374.144 atau 96.48% b) Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan ( puskesmas dan puskesmas perawatan), dengan realisasi anggaran 3.269.358.376 atau 98.92% c) Pengembangan Labkesda, dengan realisasi anggaran 245.896.100 atau 98.36% d) Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin ( JPKMM ) bagi keluarga miskin yang tiak mempunyai kartu JPKM, dengan realisasi anggaran 18.800.850.760 atau 98.72% e) Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin ( JPKMM ) diluar Kepesertaan ( Non Kuota ) Jamkesmas Banprop 2014), dengan realisasi anggaran 2.500.000.000 atau 100% f) Pengembangan Upaya Kesehatan Puskesmas, dengan realisasi anggaran 64.145.000 atau 100%. g) Penunjang Operasi Katarak bagi Masyarakat Miskin yang tidak mendapat Bantuan Kesehatan (Banprop 2014), dengan realisasi anggaran 47.000.000 atau 100%. h) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah bagi bidang Kesehatan, dengan realisasi anggaran 50.000.000 atau 100% i) Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional, dengan realisasi anggaran 46.044.303.402 atau 66.90%. j) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Fasilitas Peralatan Kesehatan, dengan realisasi anggaran 702.215.000 atau 97.56% 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan realisasi anggaran 33.945.000 atau 86.19% a) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, dengan realisasi anggaran 33.945.000 atau 86,19%. 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan realisasi anggaran 508.346.400 atau 92.45%


81

a)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, dengan realisasi anggaran 281.546.400 atau 87.14% b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, dengan realisasi anggaran 226.800.000 atau 100% Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan realisasi anggaran 413.209.500 atau 100% a) Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) Anemia Gizi Besi (AGB ) Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKY ) dan Zat Gizi Mikro lainnya, dengan realisasi anggaran 413.209.500 atau 100% Program Pengembangan Lingkungan Sehat. dengan realisasi anggaran 333.400.000 atau 100% a) Peningkatan Kesehatan lingkungan, dengan realisasi anggaran 333.400.000 atau 100% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan realisasi anggaran 373.257.500 atau 99.53% a) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan realisasi anggaran 176.740.000 atau 99.02% b) Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, dengan realisasi anggaran 196.517.500 atau 100%. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan realisasi anggaran 594.583.286 atau 99.99% a) Kegiatan Standar Pelayanan Kesehatan, dengan realisasi anggaran 594.583.286 atau 99.99%. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, dengan realisasi anggaran 16.191.875.832 atau 81.16% a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, dengan realisasi anggaran 6.387.416.000 atau 98.36% b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas, dengan realisasi anggaran 2.164.824.350 atau 86.92% c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan jaringannya (Silpa DAK), dengan realisasi anggaran 1.470.740.900 atau 52.41% d) Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan jaringannya (Silpa Pendamping DAK), dengan realisasi anggaran 170.810.722 atau 58.97% e) Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Mampu PONED, dengan realisasi anggaran 5.605.239.860 atau 93.44% f) Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Mampu PONED Lanjutan, dengan realisasi anggaran 392.844.000 atau 20.99% Program Pengwasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, dengan realisasi anggaran 78.560.000 atau 82.87% a) Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga, dengan realisasi anggaran 78.560.000 atau 82.87%


82

11)

12)

13)

14)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dengan realisasi anggaran 45.945.000 atau 98.92% a) Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan, dengan realisasi anggaran 45.945.000 atau 98.92% Program Peningkatan Manajemen Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan(SIK) dan Sumber Daya Kesehatan(SDK), dengan realisasi anggaran 1.624.548.500 atau 37.93% a) Pengadaan, Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan , Barang Inventaris dan Kepegawaian, dengan realisasi anggaran 1.000.407.000 atau 95.96%. b) Pengembangan manajemen SIK dan Sumber daya Kesehatan, dengan realisasi anggaran 181.129.000 atau 94.27% c) Manajemen Kebijakan Kesehatan dan SDK, dengan realisasi anggaran 115.537.500 atau 98.46% d) Fasilitasi Peningkatan Kinerja bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan PNS yang bertugs di Puskesmas Terpencil atau sulit Pemenuhan Tenaga Kesehatan (Silpa Banprop), dengan realisasi aggaran 103.850.000 atau 38.55% e) Pembinaan Teknis Operasional Sarana Prasarana Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, dengan realisasi anggaran 203.700.000 atau 100% f) Peningkatan Kinerja Bendahara Barang Dinas dan Puskesmas, dengan realisasi anggaran 19.925.000 atau 100% g) Fasilitasi Peningkatan Kinerja bagi Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan PNS yang bertugs di Puskesmas Terpencil atau sulit Pemenuhan Tenaga Kesehatan (Banprop 2014), dengan realisasi anggaran 0 atau 0% dan kegiatan ini akan diluncurkan tahun 2015. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi anggaran Rp. 303.157.298,00 atau 90.37% a) Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan relisasi anggaran 119.717.750 atau 99.81% b) Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 5.989.548 atau 99.83%. c) Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi /Teknis Perkantoran, Realisasi 177.450.000,00 atau 84.70% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, Realisasi Anggaran Rp. 24.879.017.500,00 atau 98.15% a) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit, Realisasi anggaran Rp. 13.054.087.000,00 atau 96.70% b) Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit, Realisasi Anggaran Rp. 831.815.000,00 atau 98.01% c) Pengembangan Tipe Rumah Sakit, Realisasi Anggaran Rp. 5.917.974.000,00 atau 98,63% d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Silpa DAK), realisasi anggaran Rp. 199.760.000,00 atau 89,89%


83

e) f) g) h)

i)

j)

k)

l) m)

n)

o)

p)

q)

r)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Pendamping Silpa DAK), realisasi anggaran Rp. 30.501.000,00 atau 91.50% Pengembangan RSUD Cimacan (Banprov TA 2014), realisasi anggaran Rp. 4.840.880.000,00 kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan bersumber dari dana SILPA dengan anggaran sebesar Rp.405.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.4.323.500.00 (realisasi keuangan 1.07%). kegiatan pengadaan Gudang Farmasi bersumber dari dana DBH Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 7.746.271.750.00 dan terealisasi sebesar Rp.7.733.457.800.00 (realisasi keuangan 99.83%). kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (Jampersal) bersumber dari dana DBH Prov (PR) dan DAU dengan anggaran sebesar Rp. 7.744.628.250.00 dan terealisasi sebesar Rp.6.517.039.020.00 (realisasi keuangan 84.15%). kegiatan Pembangunan Gedung Triase dan Penunggu Pasien bersumber dari dana DAU dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.1.454.787.500.00 (realisasi keuangan 96.99%). kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Emergency (IGD)Lt I dan III bersumber dari dana DAU dengan anggaran sebesar Rp.3.900.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.3.895.096.000.00 (realisasi keuangan 99.87%). kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Inap Ponek bersumber dari dana DAU dengan anggaran sebesar Rp.3.645.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.3.334.818.250.00 (realisasi keuangan 91.49 %). kegiatan Pembangunan Gedung Stroke Center bersumber dari dana DAU,DBH-CT dengan anggaran sebesar Rp.2.800.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.2.646.920.740.00 (realisasi keuangan 95%). kegiatan Pembangunan Gedung Stroke Center bersumber dari dana SILPADBH-CT dengan anggaran sebesar Rp.1.704.888.588.00 dan terealisasi sebesar Rp.1.677.246.660.00 (realisasi keuangan 98.38%). kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Paru-paru dan Jantung bersumber dari dana SILPA-DBH-CT dengan anggaran sebesar Rp.401.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.393.448.700.00 (realisasi keuangan 98.11%). kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Serta Penunjang Kebutuhan Ruang Rawat Inap, bersumber dari dana Bantuan Provinsi Jawa Barat (Banprov) dengan anggaran sebesar Rp.18.000.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.16.160.867.850.00 (realisasi keuangan 90%). kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran IBS dan Penunjang Medis bersumber dari dana DAU dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.751.769.700.00 (realisasi keuangan 95.03%). kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum dan NICU bersumber dari dana DAU dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.911.375.000.00 (realisasi keuangan 97.04%).


84

15)

f.

Program Pemeliharaan Saranan dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, Realisasi Anggaran Rp. 210.309.700,00 atau 99.82% a) Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit, realisasi anggaran Rp. 4.800.000,00 atau 96.00% b) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit, realisasi anggaran Rp. 159.409.70.00 atau 99.63% c) Pemeliharan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit, realisasi anggaran Rp. 9.800.000,00 atau 98.00% d) Pemeliharaan gedung kesehatan, realisasi anggaran Rp. 36.300.000,00 atau 98.55% 16) Program Peningkatan Mutu Pelayana Kesehatan (BLUD), Realisasi Anggaran Rp. 5.283.726.654,00 atau 98.52% a) Pelayanan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, realisasi anggaran Rp. 5.283.726.654,00 atau 98.52% 17) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp. 2.000.000.000.00 dan terserap sebesar Rp. 1.981.251.200.00 (realisasi keuangan 99.06%) a) pembangunan Rumah Dinas tersebut bersumber dari DAU dengan target sebesar Rp. 2.000.000.000.00 dan terserap sebesar Rp. 1.981.251.200.00 (realisasi keuangan 99.06%). 18) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, a) Pendidikan dan Pelatihan Formal Bersumber dari dana Banprov dengan anggaran sebesar Rp. 48.727.680.00 dan terealisasi Rp.0 (Realisasi Keuangan 0%) 19) Program Peningkatan Manajemen Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Sumber Daya Kesehatan, dengan anggaran Rp. 978.609.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 866.851.800.00 (realisasi keuangan 88.58%) a) Pengembangan SIM RSUD Cianjur bersumber dari dana SILPA Banprov dengan anggaran sebesar Rp. 978.609.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 866.851.800.00 (realisasi keuangan 88.58%). 20) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat, 139.719.941.623.22 dan terealisasi sebesar Rp. 132.948.370.053.97 (realisasi keuangan 95.15%) a) Pelayanan Peningkatan Kesehatan BLUD bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur dengan anggaran sebesar Rp. 139.719.941.623.22 dan terealisasi sebesar Rp. 132.948.370.053.97 (realisasi keuangan 95.15%). Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan kesehatan , dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.


85

3.

Urusan Pekerjaan Umum

a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program pembangunan jalan dan jembatan mencapai 98,39% a) Perencanaan Pembangunan Jalan, jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100% b) Pembangunan Jalan (9,850 km) mencapai 100% c) Perencanaan Pembangunan Jembatan, jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100% d) Pembangunan Jembatan ( 14 buah jembatan) mencapai 100% e) Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pembangunan Jalan Dan Jembatan menghasilkan 1 dokumen atau mencapai 100% f) Pembangunan / Peningkatan Jalan / Jembatan atau mencapai (DAK) ; 8,205 km atau mencapai 100% g) Pembangunan / Peningkatan Jalan / Jembatan (Penunjang DAK ) mencapai 100% h) Pembangunan / Peningkatan Jalan / Jembatan (Banprov) ; 4,55 km atau mencapai 100% i) Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dan Infrastruktur Perdesaan ( Pembangunan jalan:12 km; Pemeliharaan jalan: 6,4 km; Penanganan jalan desa: 14,10 km) mencapai 100% j) Penanganan Jalan di Kabupaten Cianjur mencapai 100% 2) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan mencapai 99,61% a) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, jumlah dokumen perencanaan pemeliharaan jalan yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100% b) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan, jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100% c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan yaitu 15, 045 km atau mencapai 100% d) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan yaitu 228,05 km atau mencapai 100% e) Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan (SILPA DAK) hanya mencapai 86,53% 3) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan / jembatan mencapai 98,93% a) Penyusunan sistem informasi/data base jalan, menghasilkan 1 dokumen atau mencapai 100% b) Penyusunan Program Jalan dan Jembatan, menghasilkan 1 dokumen atau mencapai 100% c) Penyusunan Leger Jalan, menghasilkan 1 dokumen atau mencapai 100% 4) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan mencapai 96,40%


86

a)

5)

Pengadaan Alat-Alat Berat, pengadaan alat berat exavator mini sebanyak satu unit atau mencapai 100% b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat, alat berat berat yang dipelihara sebanyak 9 unit atau mencapai 100% c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan, Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang dipelihara sebanyak 2 unit atau mencapai 100% d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan, menghasil dokumen hasil monev sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100% e) Pemetaan Lokasi Quary Untuk Bahan Jalan, tersedianya data karakteristik bahan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100% f) Pembangunan Gedung Dinas PU BINAMARGA mencapai 100% Program pembangunan infrastruktur pedesaan mencapai 99,81% a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan yaitu 19,915 km mencapai 100% b) Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan menghasilkan 1 dokumen atau mencapai 100% c) Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Pedesaan, menghasilkan 2 dokumen atau mencapai 100% d) Rehabilitasi Jalan/Jembatan dalam rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah yaitu 5,774 km mencapai 100% e) Penataan Lingkungan pemukiman Penduduk Pedesaan, Terbangunnya Jalan Lingkungan 18 paket Jalan Setapak 7 paket atau mencapai 100 %; f) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan, Jumlah SPAM Perdesaan Terbangnun 2 jaringan atau mencapai 100 %; g) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum/Bersih Ibu Kota Kecamatan (Dana Daerah untuk Pembangunan Bersama DDUPB IKK), Terbangunnya jaringan distribusi sampai sambungan rumah beserta operasionalnya di 3 IKK atau mencapai 100 %; h) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK), Terbangunnya Sarana Air Bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 10 Kecamatan atau mencapai 100%; i) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (Pendamping DAK), Terbangunnya Sarana Air Bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 10 Kecamatan atau mencapai 100%; j) Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Lancarnya Kegiatan Program PPIP atu mencapai 100 %; k) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal ( DAK ), Jumlah MCK plus++ terbangun sebanyak 4 unit atau mencapai 100 %; l) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal (Pendamping DAK ), Jumlah MCK plus++ terbangun sebanyak 4 unit atau mencapai 100 %;


87

6)

7) 8)

m) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi (Biaya Umum DAK), Lancarnya kegiatan pembangunan SPAM dan sanitasi yang dibiayai oleh DAK di 5 Kecamatan atau mencapai 100 %; n) Pembangunan Jembatan Gantung dan Plat, Terbangunnya Jembatan Gantung dan Plat di 13 Kecamatan atau mencapai 100 %; o) Pembnagunan Sarana dan Prasarana Air Minum ( Silpa DAK ), Terbangunnya Sarana Air Bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebanyak 11 paket atau mencapai 100 %; p) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal (Silpa DAK ), Jumlah Drainase terbangun sebanyak 1 unit atau mencapai 100 % Program pengembangan teknologi jalan / jembatan mencapai 99,97% a) Kajian Teknis dan Harga Satuan Pekerjaan, dokumen standar biaya pekerjaan jalan yang dihasilkan 1 dokumen atau mencapai 100% Program penanggulangan pasca bencana jalan dan jembatan mencapai 99,11% a) Rehabilitasi Jalan / Jembatan Pasca Bencana, yaitu sebanyak 13 paket ( jembatan) dan 1 paket (jalan) atau mencapai 100% Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya mencapai 99,74% d) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, terehabilitasinya bangunanbangunan air, bendung dan jaringan irigasi lainya sebanyak 86 daerah irigasi (DI) atau mencapai 96,63%. e) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun, terbaginya kebutuhan air sebanyak 70% untuk pertanian sesuai dengan pola tanam pada 68 daerah irigasi (DI) atau mencapai 100%. f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, tersedianya laporan monitoring program dan kegiatan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. g) Perencanaan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, tersedianya perencanaan teknik irigasi sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. h) Implementasi Program WISMP pada Daerah Irigasi Pemerintah, tersedianya dokumen perencanaan teknik partisipatif sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. i) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), jumlah daerah irigasi yang direhab sebanyak 19 daerah irigasi (DI) atau mencapai 100%. j) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK), jumlah daerah irigasi yang direhab sebanyak 19 daerah irigasi (DI) atau mencapai 100%. k) Peningkatan Kemandirian P3A Mitra Cai dalam OP Irigasi Teknis, jumlah kelompok P3A Mitra Cai yang dibina sebanyak 50 P3A atau mencapai 100%. l) Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bidang Sumber Daya Air dan Pertambangan Kab. Cianjur, terehabilitasinya bangunan-bangunan air, bendung dan jaringan irigasi lainya sebanyak 42 daerah irigasi (DI) atau mencapai 100%. m) Perkuatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif, terehabilitasinya jaringan irigasi secara partisipatif dan P3A Mitra Cai yang dibina pada 4 daerah irigasi (DI) teknis atau mencapai 100%.


88

9)

10)

11)

12)

n) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air Lainnya. Tersedianya papan informasi terkait aturan pemanfaatan ruang sempadan irigasi sebanyak 15 daerah irigasi dan tersedianya laporan hasil pengawasan dan pengendalian sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. o) Peningkatan Fungsi Komisi Irigasi Kabupaten, tersedianya laporan pengelolaan irigasi Kabupaten sebagai bahan penetapan pengaturan pola tanam sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. p) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Pengairan, tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pekerjaan bidang pengairan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku mencapai 100% a) Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku, jumlah lokasi bak penampung air yang dibangun sebanyak 18 lokasi atau mencapai 100%. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya mencapai 100% a) Rehabilitasi Sungai, terehabilitasinya bangunan pengaman sungai sebanyak 5 lokasi/sungai atau mencapai 100%. b) Perencanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Cianjur, tersedianya kajian pengelolaan sumber daya air dan penyusunan draft perda sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. c) DED Prasarana Pengamanan Pantai, tersedianya DED pengamanan pantai sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. d) DED Pembuatan Kantong-kantong Banjir di Bagian Hulu Sungai Cianjur, tersedianya DED kantong-kantong banjir sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. Program Pengembangan Data dan Informasi Sumber Daya Air mencapai 100% a) Penyusunan Database dan Penyebaran Informasi Sumber Daya Air, tersedianya data dokumen data kondisi jaringan irigasi sebanyak 1 dokumen dan jumlah daerah irigasi yang diinventarisasi Pengelola Aset Irigasi (PAI) sebanyak 5 daerah irigasi (DI) atau mencapai 100%. b) Inventarisasi dan Identifikasi Daerah Irigasi Pedesaan, jumlah daerah irigasi pedesaan yang diinventarisasi pada 9 Kecamatan atau mencapai 100%. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah mencapai 100 %. a) Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum, Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan SPAM 42 Orang atau mencapai 100 %; b) Rehabilitasi/Pemeliharaan SPAM Perdesaan, Jumlah SPAM Terpelihara di 3 Kecamatan atau mencapai 100 %; c) Penanganan Penyediaan Air Minum/Air Bersih Non Perpipaan, Terlayaninya Air Minum bagi kawasan rawan Air bencana/Darurat Bencana atau mencapai 100 %;


89

Penyusunan DED SPAM Perdesaan, Tersusunnya DED SPAM Perdesaan Terbangun di 7 desa atau mencapai 100%; e) Pengembangan SPAM Perdesaan, Terbangunnya Sarana Air Bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 2 desa atau mencapai 100 %; Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung mencapai 92,94% a) Penyelesaian Bangunan Pasar Pasir Hayam Tahap II, Terwujudnya Bangunan Pasar Pasir hayam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat mencapai 100 %; b) Pembangunan Pasar Pasir Hayam Kabupaten Cianjur Tahap 3, Terwujudnya Bangunan Pasar Pasir hayam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat mencapai 100 %; c) Pembangunan Kantor Pusat Pelayanan Air Bersih IKK Haurwangi, Terwujudnya Bangunan Kantor Pusat Pelayanan Air Bersih IKK Haurwangi atau mencapai 100 %; d) Pengaspalan Jalan Lingkungan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Terbangunnya Jalan Lingkungan di Gedung DPRD Kab. Cianjur atau mencapai 100 %; e) Penyelesaian Pembangunan Gedung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap II, Terwujudnya Bangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau mencapai 100 %; f) Pembangunan Gedung Dinas Perpajakan Tahap II, Terwujudnya Bangunan Dinas Perpajakan atau mencapai 100 %; g) Rehabilitasi Puskesmas Ciherang Tahap II, Terwujudnya Bangunan Puskesmas Ciherang Tahap II atau mencapai 100 %; h) Pembangunan Gedung BKPPD Tahap I, Terwujudnya Bangunan Gedung BKPPD Tahap I atau mencapai 100 %; i) Pembangunan Gedung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Terwujudnya Bangunan Gedung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura atau mencapai 100 %; j) Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap 3, Terwujudnya Bangunan Rumah Sakit Pagelaran hanya mencapai 87,53 % dikarnakan ketidak mampuan pihak ke 3 (Rekanan) untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak sehingga terja putus kontrak; k) Penyusunan Review DED Pembangunan Pasar Pasir Hayam Tahap IV, Terwujudnya Dokumen Review DED Pembangunan Pasar Pasir Hayam Tahap IV sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%; l) Rencana Penataan Lingkungan Universitas Suryakancana, Terwujudnya Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Universitas Suryakancana sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%; m) Penyusunan DED Pembangunan Gedung BKBPP, Terwujudnya Dokumen Rencana Pembangunan Gedung BKBPP sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%; d)

13)


90

b. c.

d. e.

n) Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kecamatan Cibeber, Terwujudnya Dokumen DED Pembangunan Gedung Kecamatan Cibeber sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100% Tingkat Capaian SPM 1) Capaian SPM Kabupaten Cianjur untuk kondisi jalan dalam keadaan baik tahun 2014 adalah baru mencapai 35,56% untuk target SPM 60% pada tahun 2019 . SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum adalah Dinas PU Bina Marga ,Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan, dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan pekerjaan umum yaitu Kabupaten Cianjur adalah sebanyak 340 orang. Alokasi Realisasi Anggaran 1) Program pembangunan jalan dan jembatan, dengan relisasi anggaran 42.624.841.370 atau 98,39% a) Perencanaan Pembangunan Jalan, dengan relisasi anggaran 63.129.000 atau 99,26% b) Pembangunan Jalan, dengan relisasi anggaran 10.457.079.290 atau 99,63% c) Perencanaan Pembangunan Jembatan, dengan relisasi anggaran 27.405.000 atau 60,90% d) Pembangunan Jembatan, dengan relisasi anggaran 2.631.893.825 atau 98,23% e) Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pembangunan Jalan Dan Jembatan f) Pembangunan / Peningkatan Jalan / Jembatan, dengan relisasi anggaran g) Pembangunan / Peningkatan Jalan / Jembatan (Penunjang DAK ) , dengan relisasi anggaran h) Pembangunan / Peningkatan Jalan / Jembatan, dengan relisasi anggaran i) Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dan Infrastruktur Perdesaan, dengan relisasi anggaran j) Penanganan Jalan di Kabupaten Cianjur, dengan relisasi anggaran 2) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan relisasi anggaran 14.047.752.597 atau 99,61% a) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, dengan relisasi anggaran 109.750.000 atau 100,00% b) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, dengan relisasi anggaran 65.000.000 atau 100,00% c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan, dengan relisasi anggaran 5.200.219.595 atau 99,62% d) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, dengan relisasi anggaran anggaran 8.483.100.872 atau 99,94% e) Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan, dengan relisasi anggaran 189.682.130 atau 86,53%


91

3)

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan / jembatan, dengan relisasi anggaran 292.704.500 atau 98,93% a) Penyusunan sistem informasi/data base jalan, dengan relisasi anggaran 65.355.000 atau 96,27% b) Penyusunan Program Jalan dan Jembatan, dengan relisasi anggaran 119.909.000 atau 99,64% c) Penyusunan Leger Jalan, dengan relisasi anggaran 107.440.500 atau 99,81% 4) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, dengan relisasi anggaran 4.688.543.310 atau 96,40% a) Pengadaan Alat-Alat Berat, dengan relisasi anggaran 954.125.500 atau 100,00% b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat, dengan relisasi anggaran 731.077.000 atau 99,63% c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan, dengan relisasi anggaran 26.635.000 atau 96,85% d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan, dengan relisasi anggaran 27.065.000 atau 99,62% e) Pemetaan Lokasi Quary Untuk Bahan Jalan, dengan relisasi anggaran 20.735.000 atau 98,74% f) Pembangunan Gedung Dinas PU BINAMARGA, dengan relisasi anggaran 2.928.905.810 atau 94,48% 5) Program pembangunan infrastruktur pedesaan, dengan relisasi anggaran 28.609.540.590,00 atau 99,62% a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan, dengan relisasi anggaran 8.906.454.130 atau 99,75% b) Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan, dengan relisasi anggaran 93.537.500 atau 93,54% c) Penyusunan Program Jalan dan Jembatan Pedesaan, dengan relisasi anggaran 111.235.000 atau 100,00% d) Rehabilitasi Jalan/Jembatan dalam rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan relisasi anggaran 1.986.470.300 atau 99,32% e) Penataan Permukiman Penduduk Perdesaan, dengan realisasi anggaran 4.763.343.500,00 atau 96,31% f) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan, dengan realisasi anggaran 556.595.800,00 atau 97,26% g) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum / Air Bersih Ibu Kota Kecamatan DDUPB IKK, dengan realisasi anggaran 950.622.500,00 atau 97,70% h) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum DAK, dengan realisasi anggaran 2.665.968.609,00 atau 92,93% i) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Pendamping DAK, dengan realisasi anggaran 266.596.861,00 atau 96,67%. j) Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan realisasi anggaran 185.120.000,00 atau 74,05%.


92

6)

7)

8)

k) Pembangunan Prasarana dan sarana Sanitasi Komunal (DAK), dengan realisasi anggaran 1.274.940.000,00 atau 100%. l) Pembangunan Prasarana dan sarana Sanitasi Komunal (Pendamping DAK), dengan realisasi anggara 127.494.000,00 atau 100%. m) Pembangunan sarana dan prasarana Air minum dan Sanitasi (Biaya umum DAK), dengan realisasi anggaran 315.349.500,00 atau 92,71% n) Pembangunan jembatan Gantung dan plat, dengan realisasi anggaran 6.149.623.800,00 atau 94,41% o) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum ( Silpa DAK ), dengan realisasi anggaran 181.764105,00 atau 97,71% p) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal (Silpa DAK ), dengan realisasi anggaran 74.333.985,00 atau 94,35% Program pengembangan teknologi jalan / jembatan, dengan relisasi anggaran 92.860.000 atau 99,97 a) Kajian Teknis dan Harga Satuan Pekerjaan, dengan relisasi anggaran92.860.000 atau 99,97 Program penanggulangan pasca bencana jalan dan jembatan, dengan relisasi anggaran 3.658.755.400 atau 99,11% a) Rehabilitasi Jalan / Jembatan Pasca Bencana, dengan relisasi anggaran3.658.755.400 atau 99,11% Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, realisasi anggaran mencapai Rp. 46.889.696.998,- atau 94,70% dari anggaran Rp. 49.512.692.548,a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, terehabilitasinya bangunanbangunan air, bendung dan jaringan irigasi lainya, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 29.551.152.258,- atau 93,23% dari anggaran Rp. 31.697.118.100,b) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.524.260.500,- atau 99,98% dari anggaran Rp. 1.524.626.500,c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 56.540.000,- atau mencapai 95,47% dari anggaran Rp. 1.524.626.500,d) Perencanaan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 299.696.000,- atau 99,32% dari anggaran Rp. 301.750.000,e) Implementasi Program WISMP pada Daerah Irigasi Pemerintah dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 236.660.000,- atau 94,94% dari anggaran Rp. 249.274.000,f) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK), dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.243.195.900,- atau 98,16% dari anggaran Rp. 4.322.671.771,g) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK), dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 620.274.090,- atau 97,27% dari anggaran Rp. 637.674.677,-


93

h) Peningkatan Kemandirian P3A Mitra Cai dalam OP Irigasi Teknis, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 153.060.000 atau 100% dari anggaran Rp. 153060.000,i) Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bidang Sumber Daya Air dan Pertambangan Kab. Cianjur, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.566.014.650,- atau 97,06% dari anggaran Rp. 9.855.400.000,j) Perkuatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 498.223.600,- atau 87,55% dari anggaran Rp. 569.044.500,k) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 42.075.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 42.075.000,l) Peningkatan Fungsi Komisi Irigasi Kabupaten, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 57.880.000,- atau 96,29% dari anggaran Rp. 60.110.000,m) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Pengairan, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 40.665.000,- atau 100% dari anggaran Rp. 40.665.000,9) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, realisasi anggaran mencapai Rp. 1.711.452.365,- atau 97,09% dari anggaran Rp. 1.762.800.000,a) Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.711.452.365,- atau 97,09% dari anggaran Rp. 1.762.800.000,10) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, realisasi anggaran mencapai Rp. 4.637.719.271,- atau 99,05% dari anggaran Rp. 4.682.068.900,a) Rehabilitasi Sungai, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.229.621.271,atau 99,40% dari anggaran Rp. 4.255.308.900,b) Perencanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Cianjur, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 78.160.000,- atau 99,74% dari anggaran Rp. 78.360.000,c) DED Prasarana Pengamanan Pantai, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 141.612.000,- atau 94,91% dari anggaran Rp. 149.200.000,d) DED Pembuatan Kantong-kantong Banjir di Bagian Hulu Sungai Cianjur, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 188.326.000,- atau 94,54% dari anggaran Rp. 199.200.000,11) Program Pengembangan Data dan Informasi Sumber Daya Air, realisasi anggaran mencapai Rp. 320.244.591,- atau 85,94% dari anggaran Rp. 372.627.500 a) Penyusunan Database dan Penyebaran Informasi Sumber Daya Air, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 177.744.591,- atau 77,24% dari anggaran 230.127.500,b) Inventarisasi dan Identifikasi Daerah Irigasi Pedesaan, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 142.500.000,- atau mencapai 100% dari anggaran Rp. 142.500.000,12) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, realisasi anggaran 1.095.624.450,00 atau 91,39%.


94

a)

f.

Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum, dengan relisasi anggaran 189.210.000,00 atau 75,91% b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan realisasi anggaran 231.432550,00 atau 96,55% c) Penanganan Penyediaan Air Minum air Bersih Non Perpipaan, dengan realisasi anggaran 40.400.000,00 atau 93,95%. d) Penyusunan DED SPAM Perdesaan, dengan realisasi anggaran 49.306.000,00 atau 98,61%. e) Pengembangan SPAM Perdesaan, dengan realisasi anggaran 585.275.900,00 atau 98,88%. 13) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung, dengan realisasi anggaran 71.056.598.245,00 atau 92,94% a) Penyelesian Bangunan Pasar Pasir Hayam Tahap II, dengan realisasi anggaran 4.458.053.160,00 atau 91,57%. b) Pembangunan Pasar Pasir Hayam Kabupaten Cianjur Tahap 3, dengan realisasi anggaran 36.986.248.250,00 atau 94,96% c) Pembangunan Kantor Pusat Pelayanan Air Bersih IKK Haurwangi, dengan realisasi anggaran 439.974.800,00 atau 94,74% d) Pengaspalan Jalan Lingkungan Gedung DPRD Kab. Cianjur, dengan realisasi anggaran 1.369.239.800,00 atau 95,19% e) Penyelesaian Pembangunan Gedung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahap. II, dengan realisasi anggaran 459.162.400,00 atau 95,29% f) Pembangunan Gedung Dinas Perpajakan Tahap II, dengan realisasi anggaran 8.881.420.000,00 atau 99,87% g) Rehabilitasi Puskesmas Gedung Ciherang Tahap II, dengan realisasi anggaran 641.792.000,00 atau 95.35% h) Pembangunan Gedung BKPPD Tahap I, dengan realisasi anggaran 833.699.000,00 atau 95,17% i) Pembangunan Gedung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan realisasi anggaran 2.937.455.050,00 atau 99,81% j) Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap. 3, dengan realisasi anggaran 19.813.639.785,00 atau 87,53% k) Penyusunan Review DED Pembangunan Pasar Pasir Hayam Tahap IV, dengan realisasi anggaran 59.002.000,00 atau 98,34% l) Rencana Penataan Lingkungan Universitas Suryakencana, dengan realisasi anggaran 59.002.000,00 atau 98,34% m) Penyusunan DED Pembangunan Gedung BKBPP, dengan realisasi anggaran 59.150.000,00 atau 98.58% n) Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kecamatan Cibeber, dengan realisasi anggaran 58.760.000,00 atau 97,93% Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan pekerjaan umum, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui


95

dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD Dinas Bina Marga, Dinas tata Ruang dan Permukiman serta Dinas PSDAP. Yang kemudian menjadi bahan kebijakan untuk penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

4.

Urusan Perumahan

a.

Realisasi Program dan Kegiatan urusan Perumahan 1) Program Pengembangan Perumahan Mencapai 100% a) Penunjang Program Perumahan Swadaya, Tersedianya Penunjang Program Perumahan Swadaya di 3 Kecamatan atau mencapai 100 %; 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan Mencapai 100%. a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Tata Ruang dan Permukiman, Jumlah Laporan monev kegiatan serta realisasi fisik dan keuangan 1 dokumen atau mencapai 100%; b) Pembangunan Sarana MCK, Jumlah MCK terbangun 6 unit atau mencapai 100%; c) Pembangunan Sarana Drainase Perkotaan, Panjang Darainase Permukiman Terbangun 1 km atau mencapai 100%; d) Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), Lancarnya kegiatan PNPMPM 75 BKM atau mencapai 100%; e) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah bidang Jalan Lingkungan, air bersih dan MCK, Terealisasinya pembangunan dimasyarakat 3 kegiatan atau mencapai 100%; 3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman a) Penataan Tempat Pemakaman Umum dengan output kegiatan Terkelolanya TPU di 13 lokasi dengan capaian kinerja 100%. b) Penataan Pemakaman Muslim Non – Muslim Cikareo (L) Banprov dengan output kegiatan Tersedianya lahan pemakaman 1 lokasi dengan capaian kinerja 100%. 4) Program Peningkatan Sarana dan Sarana Pemakaman dengan kegiatan a) Pengadaan Mobil Jenazah (Banprov) dengan output kegiatan Jumlah Kendaraan yang tersedia 4 unit dengan capaian kinerja 0%. 5) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran mencapai 100 % a) Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana bahaya kebakaran, terpeliharanya kendaraaan Dinas/Operasional Pemadam kebakaran sebanyak 7 unit atau mencapai 100%. b) Kegiatan Penunjang Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang mendapat honor 153 orang atau mencapai 100%.


96

b. Capaian SPM Capaian SPM Kabupaten Cianjur untuk urusan Perumahan Rakyat pada Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 3.46 Capaian SMP Urusan Perumahan Rakyat Tahun 201455 No 1

2

3

4

c.

INDIKATOR SPM Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota pada tahun 2015 ditargetkan 25% Tingkat Waktu Tanggap respon time rate pada tahun 2015 ditargetkan 75% Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pada tahun 2015 ditargerkan 85% Jumlah Mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter yang laik pada WMK, pada tahun 2015 ditargetkan 90%

TREN % CAPAIAN SPM 2013 2014

KET

19,61

19,61

Tetap

66.15

66.66

Naik 0.52

1,6

3,19

Naik 1,59

42,85

42,85

Tetap

SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008 Jo Perda Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga terhadap Perda Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan perumahan adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

d.

Jumlah Pegawai Negri Sipil Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Perumahan sebanyak 114 orang.

e.

55

Alokasi Realisasi Anggaran 1) Program Pengembangan Perumahan, Dengan Realisasi Anggaran 132.905.000,00 Atau 76,38% a) Penunjang Program Perumahan Swadaya, dengan relisasi anggaran 132.905.000,00 atau 76,38%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah


97

2)

3)

4)

5)

f.

Program Lingkungan Sehat Perumahan, Dengan Realisasi Anggaran 716.502.526,00 atau 85,91% a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Tata Ruang dan Permukiman, dengan realisasi anggaran 97.455.676,00 atau 97,46% b) Pembangunan Sarana MCK, dengan realisasi anggaran 302.326.850,00 atau 97,60% c) Pembangunan Sarana Drainase Perkotaan, dengan realisasi anggaran 98.940.000,00 atau 99,70% d) Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), dengan realisasi anggaran 128.000.000,00 atau 56,89% e) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah bidang Jalan Lingkungan, air bersih dan MCK, dengan realisasi anggaran 89.780.000,00 atau 89,78% Program Pengelolaan Areal Pemakaman target anggaran 694.250.000,00 realisasi anggaran 673.509.750,00 (97.01 %) a) Penataan Tempat Pemakaman Umum target anggaran 294.250.000,00 realisasi anggaran 286.171.750,00 (97.59) b) Penataan Pemakaman Muslim Non-Muslim Cikareo (L) Banprov target anggaran 400.000.000,00 realisasi anggaran 387.338.000,00 (96.83 %) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemakaman target anggaran 400.000.000,00 realisasi anggaran 0 (0) a) Pengadaan Mobil Jenazah (Banprov) target anggaran 400.000.000,00 realisasi anggaran 0 (0). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, realisasi anggaran 586.442.698 atau 80.45% a) Kegiatan Siaga Penanggulangan Bencana Alam, dengan relisasi anggaran 344.922.698 atau 72.01% b) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dengan relisasi anggaran 47.450.000 atau 94.90% c) Kegiatan Pemberian bantuan perbaikan rumah dengan relisasi anggaran 49.625.000 atau 99.25% d) Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana Longsor dan Gunung Api dengan relisasi anggaran 144.445.000 atau 96.300%

Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan perumahan, dilakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan DPKAD dalam rangka penyusunan Prencanaan program/kegiatan dan penganggaran. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan BPBD. Kemudian menjadi bahan untuk penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.


98

5. a.

b. c.

Urusan Tata Ruang Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Perencanaan Tata Ruang sasarannya adalah tercapainya penataan ruang yang sesuai RTRW Kanupaten Cianjur dengan indikator ketaatan terhadap RTRW mencapai 100% a) Kegiatan Pemutakhiran Data RPIJM, tersedianya dokumen Data RPIJM sebagai pendukung dalam dokumen tata ruang di Kabupaten Cianjur hasilnya satu dokumen atau mencapai 100%. b) Koordinasi dan Konsultasi persetujuan subtansi raperda RDTR, Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah RDTR 5 Raperda atau mencapai 100 %. c) Penyusunan 2 Dokumen RDTR Kawasan Prioritas Kab. Cianjur, Jumlah RDTR tersusun sebanyak 2 dokumen atau mencapai 100 %. 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruan mencapai 92,75% a) Pengawasan Tata Banguna, Terkendali dan terawasinya Kegiatan pendirian Bangunan di 32 Kecamatan atau mencapai 100%; Capaian Kinerja Capaian indikator kinerja kunci untuk Ruang Terbuka Hjau mencapai 20, 79% untuk satuan luas HPL/HGB. SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008 Jo Perda Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga terhadap Perda Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

d.

Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Tata ruang sebanyak 61 orang.

e.

Alokasi Realisasi Anggaran 1) Program Perencanaan Tata Ruang, realisasi anggaran 150.000.000,00 atau 100%. a) Pengembangan Perencanaan Tata Ruang, dengan relisasi anggaran 150.000.000,00 atau 100%. b) Koordinasi dan Konsultasi Persetujuan Subtansi Raperda RDTR, dengan relisasi anggaran 426.692.000,00 atau 89,83% c) Penyusunan 2 Dokumen RDTR Kawasan Prioritas Kab. Cianjur, dengan realisasi anggaran 668.538.000,00 atau 83,57%. 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan realisasi anggaran 231.882.500,00 atau 92,75% a) Pengawasan Tata Bangunan, dengan realisasi anggaran 231.882.500,00 atau 92,75%


99

f.

Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan penataan ruang, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan sesuai kebutuhan di kabupaten Cianjur dalam mengawal RTRW kabupaten Cianjur.

6.

Urusan Perencanaan Pembangunan

a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Data/Informasi mencapai 100%. a) Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014, tersedianya buku Profil Daerah Kabupaten Cianjur atau mencapai 100% b) Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Cianjur, tersedianya website Bappeda Kabupaten Cianjur atau mencapai 100% c) Penyusunan Data Indikator Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2014, tersedianya data kesra tahun 2014 atau mencapai 100% d) Pembangunan Sistem Aplikasi Geodatabase Kabupaten Cianjur, tersedianya Sistem Informasi Geodatabase atau mencapai 100% e) Kajian Data Kemiskinan Kabupaten Cianjur, tersedianya informasi dan analisis data kemiskinan atau mencapai 100% f) Updating Aplikasi Data Kemiskinan, tersedianya data aplikasi kemiskinan teknis atau mencapai 100% 2) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar mencapai 100%. a) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainaese Dan Sanitasi Perkotaan, terintegrasinya program dan kegiatan sanitasi atau mencapai 100% 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai 100%. a) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, tercapainya peningkatan kemampuan teknis SDM Bappeda atau mencapai 100% b) Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, terwujudnya kemampuan SDM Bappeda atau mencapai 100% c) Penyelenggaraan Forum Diskusi Pembangunan Daerah, terwujudnya kemampuan SDM Bappeda atau mencapai 100% 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai 100%. a) Penyusunan RKPD Tahun 2015, tersedianya dokumen RKPD tahun 2015 atau mencapai 100% b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Forum OPD Tahun 2014, terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan dan forum OPD tahun 2014 atau mencapai 100% c) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tersedianya hasil evaluasi pembangunan daerah atau mencapai 100% d) Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015, tersusunnya program RKPD yang terakomodir dalam APBD atau mencapai 100%


100

e)

5)

6)

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2014, tersusunnya program RKPD yang terakomodir dalam APBD atau mencapai 100% f) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2016, tersedianya draft rancangan awal RKPD atau mencapai 100% g) Penyusunan RKPD Perubahan 2014, tersedianya dokumen RKPD Perubahan 2014 atau mencapai 100% h) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, tersusunnya Sinergitas Dokumen Perencanaan Kabupaten Cianjur atau mencapai 100% i) Fasilitasi Pengembangan Perencana Pembangunan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur, tersedianya bahan usulan program pembangunan Kabupaten Cianjur atau mencapai 100% j) Koordinasi Realisasi Anggaran Pusat Provinsi dan Daerah, tersedianya bahan usulan program pembangunan Kabupaten Cianjur atau mencapai 100% k) Penyusunan RKPD Online, tersedianya bahan perencanaan pembangunan daerah atau mencapai 100% l) Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, tersedianya dokumen RPJMD 2011-2016 atau mencapai 100% Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi mencapai 100%. a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, terkoordinasinya upaya-upaya perencanaan pembangunan daerah antara bappeda dengan opd lainnya, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya atau mencapai 100% b) Penyusunan Input Output Kabupaten Cianjur, penyusunan io (input output) daerah sebagai bahan perumusan perencanaan bidang yang mendukung perencanaan pembangunan daerah atau mencapai 100% c) Forum Pengembangan Ekonomi Daerah, tersusunnya draft keanggotaan dan tugas fungsi forum pengembangan ekonomi lokal atau mencapai 100% d) Kajian Peningkatan PAD Kabupaten Cianjur, kajian potensi pad sebagai bahan perencanaan bidang yang mendukung perencanaan pembangunan daerah atau mencapai 100% e) Kajian Potensi Pembentukan BUMD Baru di Kabupaten Cianjur, kajian potensi bumd sebagai bahan perumusan perencanaan bidang yang mendukung perencanaan pembangunan daerah atau mencapai 100% Program Perencanaan Sosial Budaya mencapai 100%. a) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan, Penyusunan Masterplan Pendidikan Sebagai Bahan Perumusan Perencanaan Bidang yang Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah atau mencapai 100% b) Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan, penyusunan masterplan kesehatan sebagai bahan perumusan perencanaan bidang yang mendukung perencanaan pembangunan daerah atau mencapai 100% c) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemkesra, terkoordinasinya upaya-upaya perencanaan pembangunan daerah antara bappeda dengan


101

d)

e)

f)

g)

h)

i) j)

k)

l)

m)

n) o)

opd lainnya, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya atau mencapai 100% Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab.Cianjur, tersusunnya laporan penanggulangan kemiskinan daerah (tkpkd) kabupaten cianjur sebagau bahan perencanaan bidang dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah atau mencapai 100% Fasilitasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender & P2WKSS, tersusunnya Laporan Pengarustamanan Gender dan P2WKSS Sebagai Bahan Perencanaan Bidang Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah atau mencapai 100% Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat Kab.Cianjur, tersusunnya Laporan Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Cianjur Sebagai Bahan Perencanaan Bidang Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah atau mencapai 100% Fasilitasi Desk IPM Kab.Cianjur, tersusunnya Laporan Desk IPM Kabupaten Cianjur Sebagai Bahan Perencanaan Bidang Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah atau mencapai 100% Fasilitasi Kegiatan Komda Lansia Kabupaten Cianjur, tersusunnya Laporan Komda Lansia Sebagai Bahan Perencanaan Bidang Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah atau mencapai 100% Fasilitasi Penyusunan Laporan MDGS, tersusunnya Laporan MDGS Sebagai Bahan Perencanaan Bidang Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah atau mencapai 100% Kajian Bantuan Kelembagaan RT di Kabupaten Cianjur, Kajian Bantuan Kelembagaan RT di Kabupaten Cianjur Sebagai Bahan Perumusan Perencanaan Bidang Yang Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah atau mencapai 100% Kajian Potensi Kreatif Pemuda di Kabupaten Cianjur, Kajian Potensi dan Kreatif Pemuda Kabupaten Cianjur Sebagai Bahan Perumusan Perencanaan Bidang yang Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah atau mencapai 100% Kajian Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Kajian Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Sebagai Bahan Perumusan Perencanaan Bidang yang Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah atau mencapai 100% Kajian Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cianjur Selatan, Kajian Potensi dan Kreatif Pemuda Kabupaten Cianjur Sebagai Bahan Perumusan Perencanaan Bidang yang Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah atau mencapai 100% Kajian Pagu Indikatif Anggaran Untuk Kecamatan, tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya atau mencapai 100% Kajian Peningkatan Minat Pekerja Anak Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Melalui PPA-PKH di Kab.Cianjur, tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya atau mencapai 100%


102

p) Kajian Dampak Sosial Atas Pembangunan PLTA UPPER Cisokan di Sekitar Wilayah Genangan, tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya atau mencapai 100% q) Kajian Model Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Waduk Cirata, tersedianya Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya atau mencapai 100% 7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam mencapai 100%. a) Pembinaan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air (PPKSDA) Kabupaten Cianjur, Menunjang Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Keirigasian Bagi Stakeholder atau mencapai 100% b) Program WISMP 2, Menunjang Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pengelolaan Irigasi di Tingkat Masyarakat atau mencapai 100% c) Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air berbasis masyarakat, Menunjang Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Konsevasi Lahan Kritis atau mencapai 100% 8) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup atau mencapai 100% a) Koordinasi Perencanan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Menunjang Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Konservasi Lahan Kritis atau mencapai 100% b) Penyusunan Data Tata Guna Lahan Perdesaan, Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya di Bidang ILH atau mencapai 100% c) Fasilitasi Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), Terfasilitasinya Penyusunan Dokumen RP2KP/SPPIP atau mencapai 100% b.

c.

d. e.

Capaian Kinerja  Tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2014  Tersusunnya dokumen perubahan RPJMD 2011-2016  Prosentase program RPJMD yang dialksanakan dalam RKPD Tahun 2014 mencapai 100% SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008 Jo Perda Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga terhadap Perda Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Perencanaan sebanyak 26 orang. Alokasi Realisasi Anggaran 1) Program Pengembangan Data/Informasi, realisasi anggaran 722.764.000,00 atau 97,54%.


103

a) Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014, dengan relisasi anggaran 120.000.000,00 atau 100%. b) Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Cianjur, dengan relisasi anggaran 64.695.000,00 atau 99,53%. c) Penyusunan Data Indikator Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2014, dengan relisasi anggaran 80.000.000,00 atau 100%. d) Pembangunan Sistem Aplikasi Geodatabase Kabupaten Cianjur, dengan relisasi anggaran 338.954.000,00 atau 98,11%. e) Kajian Data Kemiskinan Kabupaten Cianjur, dengan relisasi anggaran 56.610.000,00 atau 99,35%. f) Updating Aplikasi Data Kemiskinan, dengan relisasi anggaran 59.505.000,00 atau 84,43%. 2) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, realisasi anggaran 219.055.000,00 atau 99,57%. a) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainaese Dan Sanitasi Perkotaan, dengan relisasi anggaran 219.055.000,00 atau 99,57%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi anggaran 169.950.000,00 atau 92,09%. a) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, dengan relisasi anggaran 58.400.000,00 atau 80,00%. b) Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan relisasi anggaran 54.900.000,00 atau 100%. c) Penyelenggaraan Forum Diskusi Pembangunan Daerah, dengan relisasi anggaran 56.650.000,00 atau 100%. 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi anggaran 2.539.791.450 ,00 atau 93,13%. a) Penyusunan RKPD Tahun 2015, dengan relisasi anggaran 121.725.000,00 atau 98,77%. b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Forum OPD Tahun 2014, dengan relisasi anggaran 528.470.000,00 atau 98,11%. c) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan relisasi anggaran 295.252.500,00 atau 98,42%. d) Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015, dengan relisasi anggaran 245.300.000,00 atau 98,59%. e) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2014, dengan relisasi anggaran 244.800.000,00 atau 98,39%. f) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2016, dengan relisasi anggaran 68.580.000,00 atau 74,31%. g) Penyusunan RKPD Perubahan 2014, dengan relisasi anggaran 110.690.000,00 atau 96,46%. h) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan relisasi anggaran 214.899.150,00 atau 86,75%.


104

i) Fasilitasi Pengembangan Perencana Pembangunan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur, dengan relisasi anggaran 67.785.000,00 atau 92,79%. j) Koordinasi Realisasi Anggaran Pusat Provinsi dan Daerah, dengan relisasi anggaran 291.485.000,00 atau 98,57%. k) Penyusunan RKPD Online, dengan relisasi anggaran 198.194.800,00 atau 99,10%. l) Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, dengan relisasi anggaran 152.610.000,00 atau 62,47%. 5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, realisasi anggaran 1.618.404.334 atau 98,09%. a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, dengan relisasi anggaran 408.074.334,00 atau 99,96%. b) Penyusunan Input Output Kabupaten Cianjur, dengan relisasi anggaran 391.750.000,00 atau 100%. c) Forum Pengembangan Ekonomi Daerah, dengan relisasi anggaran 249.325.000,00 atau 99,73%. d) Kajian Peningkatan PAD Kabupaten Cianjur, dengan relisasi anggaran 284.077.500,00 atau 94,69%. e) Kajian Potensi Pembentukan BUMD Baru di Kabupaten Cianjur, dengan relisasi anggaran 285.177.500,00 atau 95,06%. 6) Program Perencanaan Sosial Budaya, realisasi anggaran 2.061.500.475,00 atau 94,97%. a) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan, dengan relisasi anggaran 336.740.500,00 atau 96,21%. b) Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan, dengan relisasi anggaran 340.422.500,00 atau 97,26%. c) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemkesra, dengan relisasi anggaran 212.294.975,00 atau 90,72%. d) Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab.Cianjur, dengan relisasi anggaran 150.000.000,00 atau 100%. e) Fasilitasi Kegiatan Pengarusutamaan Gender & P2WKSS, dengan relisasi anggaran 70.575.000,00 atau 100%. f) Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat Kab.Cianjur, dengan relisasi anggaran 88.060.000,00 atau 88,06%. g) Fasilitasi Desk IPM Kab.Cianjur, dengan relisasi anggaran 33.920.000,00 atau 67,84%. h) Fasilitasi Kegiatan Komda Lansia Kabupaten Cianjur, dengan relisasi anggaran 49.352.500,00 atau 98,71%. i) Fasilitasi Penyusunan Laporan MDGS, dengan relisasi anggaran 37.895.000,00 atau 92,43%. j) Kajian Bantuan Kelembagaan RT di Kabupaten Cianjur, dengan relisasi anggaran 146.995.000,00 atau 98,00%.


105

f.

k) Kajian Potensi Kreatif Pemuda di Kabupaten Cianjur, dengan relisasi anggaran 128.550.000,00 atau 98,88%. l) Kajian Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan relisasi anggaran 94.390.000,00 atau 94,39%. m) Kajian Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cianjur Selatan, dengan relisasi anggaran 190.875.000,00 atau 95,44%. n) Kajian Pagu Indikatif Anggaran Untuk Kecamatan, dengan relisasi anggaran 46.265.000,00 atau 92,53%. o) Kajian Peningkatan Minat Pekerja Anak Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal Melalui PPA-PKH di Kab.Cianjur, dengan relisasi anggaran 42.195.000,00 atau 92,64%. p) Kajian Dampak Sosial Atas Pembangunan PLTA UPPER Cisokan di Sekitar Wilayah Genangan, dengan relisasi anggaran 46.320.000,00 atau 92,64%. q) Kajian Model Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Waduk Cirata, dengan relisasi anggaran 46.650.000,00 atau 93,30%. 7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, realisasi anggaran 501.503.987 ,00 atau 88,84%. a) Pembinaan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air (PPKSDA) Kabupaten Cianjur, dengan relisasi anggaran 129.774.000,00 atau 86,52%. b) Program WISMP 2, dengan relisasi anggaran 42.663.900,00 atau 66,14%. c) Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air berbasis masyarakat, dengan relisasi anggaran 329.066.087,00 atau 94,02%. 8) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, realisasi anggaran 642.269.500,00 atau 97,68%. a) Koordinasi Perencanan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dengan relisasi anggaran 435.569.500,00 atau 99,90%. b) Penyusunan Data Tata Guna Lahan Perdesaan, dengan relisasi anggaran 135.200.000,00 atau 90,13%. c) Fasilitasi Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) , dengan relisasi anggaran 71.500.000,00 atau 100%. Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam urusan perencanaan pembangunan, dilakukan perencanaan melalui perencanaan sesuai kebutuhan di Kabupaten Cianjur dalam mengikuti siklus perencanaan yang harus bersinergi antara pusat dan daerah yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD.

7.

Urusan Perhubungan

a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen, dengan capaiannya adalah sebesar 100 % ; b) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dengan target sebesar 1833 m’ dan realisasi sebesar 1833 m’, dengan capaiannya adalah sebesar 100 % ;


106

c)

2)

3)

4)

5)

Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 6 buah, 67 buah, 200 buah jumlah kerucut yang terpasang. Pengadaan Alat Pengendali Lalu Lintas dengan Pengadaan dan Pemasangan PJU Kabupaten Cianjur dengan 6 buah, 67 buah, 200 buah jumlah kerucut yang terpasang, dengan capaianya sebesar 100 % ; d) Pengadaan dan Pemasangan PJU kabupaten Cianjur dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket, dengan capaianya adalah sebesar 100 % ; e) Pengadaan Alat pengendali Lalu Lintas dengan target sebesar 5 titik dan realisasi sebesar 5 titik, dengan capaianya adalah sebesar 100 % ; f) Pengadaan Repeater / Pemancar dengan target sebesar 1 unit dan realisasi sebesar 1 unit, dengan capaianya adalah 100 % ; Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ a) Penataan Emplasemen Parkir dengan target sebesar 3 lokasi dan realisasi sebesar 3 lokasi, dengan capaiannya adalah 100 % ; b) Pengelolaan Terminal dengan target sebesar 3 terminal dan realisasi sebesar 3 terminal, dengan capaiannya adalah 100 % ; c) Pemeliharaan Terminal dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. dengan capaiannya adalah 100 % ; d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Hias / PJU dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket, dengan capaiannya adalah 100 % ; Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a) Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Trayek Angkutan dengan target sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100 %, dengan capaiannya adalah 100 % ; b) Pengadaan Barang Kelengkapan Ijin Angkutan dengan target sebesar 11 jenis dan realisasi sebesar 11 jenis, dengan capaiannya adalah 100 % ; Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a) Forum Lalu Lintas dengan target sebesar 6 kali dan realisasi sebesar 6 kali, dengan capaiannya adalah 100 % ; b) Pembinaan Penyelenggaraan Perparkiran dengan target sebesar 2 paket barang penunjang pelayanan parkir kendaran bermotor dan realisasi sebesar 2 paket barang penunjang pelayanan parkir kendaran bermotor, dengan capaiannya adalah sebesar 100 % ; c) Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Pada Hari Raya dan Tahun Baru dengan target sebesar 139 orang dan realisasi sebesar 139 orang, dengan capaiannya adalah 100 % ; d) Kampanye dan Aksi Tertib Lalu Lintas dengan target sebesar 100 % untuk ruas jalan yang dikendalikan dalam aksi tertib lalu lintas dan realisasi sebesar 100 % untuk ruas jalan yang dikendalikan dalam aksi tertib lalu lintas, dengan capaiannya adalah sebesar 100 % ; e) Sosialisasi Bidang Perhubungan dengan target sebesar 75 orang yang mengikuti sosialisasi perhubungan dan realisasi sebesar 75 orang yang mengikuti sosialisasi bidang perhubungan, dengan capaiannya adalah 100 % ; Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a) Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan target sebesar 9 jenis barang penunjang


107

b.

c. d.

pengujian kendaraan bermotor dan realisasi 9 jenis barang penunjang pengujian kendaraan bermotor. dengan capaiannya adalah sebesar 100% ; b) Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan target sebesar 2 unit dan realisasi sebesar 2 unit, dengan capaiannya adalah 100 % ; c) Pembinaan Pelayanan PKB Keliling dengan target sebesar 12 bulan dan realisasi sebesar 12 bulan, dengan capainnya adalah 100 % ; d) Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan target sebesar 1 paket pemeliharaan alat uji / kalibrasi dan realisasi sebesar 1 paket pemeliharaan alat uji / kalibrasi, dengan capaiannya sebesar 100 %. 6) Program Pengembangan Data dan Informasi Lalu Lintas dengan realisasi anggaran sebesar Rp 905.460.500 atau 96 % a) Pemeliharaan SIM PKB dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. dengan capaiannya adalah 100 % ; b) SIM Tataran Transportasi Lokal (Banprov 2014) dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen, dengan capaiannya adalah 100 % ; c) Studi Pemilihan Lokasi Parkir Off Street Kota Cianjur (Banprov 2014) dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. Jadi capaiannya adalah 100 % ; d) Studi Pemilihan Lokasi Pelabuhan Khusus Pariwisata Pantai (Banprov 2014) dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen. Jadi capaiannya adalah 100 % ; SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Perhubungan sebanyak 108 orang. Alokasi Realisasi Anggaran 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.163.112.910 atau 95 % a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 29.931.000 atau 99 % ; b) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 178.347.800 atau 94 %; c) Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 167.414.710 atau 96 % ; d) Pengadaan Alat Pengendali Lalu Lintas dengan realisasi anggaran sebesar Rp 194.260.400 atau 99 %; e) Pengadaan dan Pemasangan PJU Kabupaten Cianjur dengan realisasi anggaran sebesar Rp 522.293.000 atau 93 % ; f) Pengadaan Repeater / Pemancar dengan realisasi anggaran sebesar Rp 70.866.000 atau 98 %.


108

2)

3)

4)

5)

6)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan realisasi sebesar Rp 1.080.710.250 atau 99 %. a) Penataan Emplasemen Parkir dengan realisasi anggaran sebesar Rp 475.376.000 atau 98 % ; b) Pengelolaan Terminal dengan realisasi anggaran sebesar Rp 280.563.000 atau 100 %; c) Pemeliharaan Terminal dengan realisasi anggaran sebesar Rp 24.111.250 atau 95 % ; d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Lampu Hias / PJU dengan realisasi anggaran sebesar Rp 300.660.000 atau 99 %. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 170.832.000 atau 99 % a) Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Trayek Angkutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 121.144.500 ; b) Pengadaan Barang Kelengkapan Ijin Angkutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 49.687.500 atau 99 %. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan realisasi anggaran sebesar Rp 605.329.500 atau 99 % a) Forum Lalu Lintas dengan realisasi anggaran sebesar Rp 18.500.000 atau 100 % ; b) Pembinaan Penyelenggaraan Perparkiran dengan realisasi anggaran sebesar Rp 189.847.000 atau 100 % ; c) Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Pada Hari Raya dan Tahun Baru dengan realisasi anggaran sebesar Rp 80.882.500 atau 97 % ; d) Kampanye dan Aksi Tertib Lalu Lintas dengan realisasi anggaran sebesar Rp 267.550.000 atau 100 % ; e) Sosialisasi Bidang Perhubungan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 48.550.000 atau 97 % . Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 687.062.000 atau 97 % a) Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 419.422.000 atau 97 % ; b) Pengadaan Peralatan Penunjang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 191.150.000 atau 97 %; c) Pembinaan Pelayanan PKB Keliling dengan realisasi anggaran sebesar Rp 28.072.000 atau 99 %; d) Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 48.418.000 . Program Pengembangan Data dan Informasi Lalu Lintas dengan realisasi anggaran sebesar Rp 905.460.500 atau 96 % a) Pemeliharaan SIM PKB dengan realisasi anggaran sebesar Rp 39.540.000 atau 99 %;


109

b)

e.

f.

g.

8. a.

SIM Tataran Transportasi Lokal (Banprov 2014) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 283.066.500 atau 94 % ; c) Studi Pemilihan Lokasi Parkir Off Street Kota Cianjur (Banprov 2014) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 292.044.000 atau 97 %; d) Studi Pemilihan Lokasi Pelabuhan Khusus Pariwisata Pantai (Banprov 2014) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 290.810.000 atau 97 % . Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan pendidikan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014. Permasalah Semakin bertambah volume kendaraan, baik pribadi maupun angkutan umum menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Ditambah dengan beberapa pertokoan yang tidak memiliki kawasan untuk tempat parkir, sehingga mengurangi badan jalan yang digunakan untuk pengendara. Solusi Untuk menghindari masalah tersebut diatas, telah dilakukan beberapa kajian untuk meminimalisir kemacetan, yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan kebijakan untuk pengaturan pemanfaatan badan jalan untuk lahan parkir.

Urusan Lingkungan Hidup Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup mencapai 100%, diantaranya: a) Bantuan komposter sebanyak 25 buah, tempat sampah terpilah sebanyak 25 buah dan pembinaan pengelolaan sampah kepada 50 orang peserta mencapai 100%. b) Peningkatan jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran air sebanyak 3 perusahaan mencapai 100%. c) Dokumen kajian lingkungan yang dibahas sebagai bahan rekomendasi untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaran usaha dan/atau kegiatan sebanyak 12 perusahaan mencapai 100% d) Dokumen kajian hukum draft Raperda tentang lingkungan hidup sebagai bahan rekomendasi penyusunan Raperda tentang lingkungan hidup mencapai 100% e) Peningkatan kapasitas kader LH/Saka Kalpataru sebanyak 110 orang dan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan sebanyak 15 sekolah mencapai 100% f) Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan mengenai TPS L-B3 dan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat sebanyak 50 orang mencapai 100%


110

g)

2)

3)

4) 5)

6)

7)

Terselesaikannya sengketa lingkungan hidup sebanyak 8 pengaduan mencapai 100% h) Terwujudnya wilayah PROKLIM sebanyak 5 lokasi mencapai 100% i) Pemantauan K3 lingkungan dan tersusunnya data laporan K3 untuk mewujudkan lingkungan bersih dan hijau diwilayah perkotaan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mencapai 100%, diantaranya: a) Penanaman pohon dilokasi sumber mata air sebanyak 2000 pohon untuk mewujudkan pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam mencapai 100% Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a) Tersedianya informasi mengenai status lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur mencapai 100% Program Peningkatan Pengendalian Polusi a) Terselenggaranya Car Free Day sebanyak 44 kali untuk mengatasi kualitas udara bersih di wilayah perkotaan mencapai 100% program pengembangan kinerja pengolahan sampah dengan empat kegiatan yaitu : a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan out put/tujuan Terpeliharanya Pelayanan Kebersihan Jalan dan Lingkungan dan outcome/hasil dari kegiatan Meningkatnya Kebersihan Jalan dan Lingkungan di 9 kecamatan, dengan capaian kinerja 100%. b) Peningkatan Pengelolaan Sampah Menjadi Kompos dengan output Terlaksananya pengembangan Kinerja Pengolahan sampah dan outcome menunjang persentase pengurangan volume sampah di TPA dengan capaian kinerja 100%. c) Peningkatan Operasi Persampahan dalam Rangka Menunjang K-5 dengan output kegiatan Jumlah Sarana Pengelolaan Sampah di TPA yang Terpelihara dan outcome kegiatan Jumlah Pegawai Yang Dapat Melaksanakan Kegiatan Menunjang K-5 sebanyak 352 orang, dengan capaian kinerja 100%. d) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA dengan output Mengurangi Masalah Pengelolaan Sampah dan outcome kegiatan Terolahnya Sampah dengan capaian kinerja 100%. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan satu Kegiatan : a) Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian Adipura dengan output/tujuan Jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan K-5 dalam rangka penilaian Kota sehat/adipura 352 orang dengan outcome/ hasil Menunjang peningkatan pelayanan kota sehat, dengan capain kinerja 100%. program pengelolaan ruang terbuka hijau a) Penataan Ruang Terbuka Hijau dengan output kegiatan Terkelolanya Penataan Taman dengan outcome kegiatan Presentase peningkatan penataan RTH b) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dengan output Terpeliharanya TamanTaman Dalam Kota seluas 55.261 m² dengan outcome kegiatan Presentase peningkatan penataan RTH seluas 13.47 %


111

c)

b.

c.

d. e.

Penataan Sarana dan Prasarana RTH dengan output kegiatan Terkelolanya Penataan Taman dengan outcome kegiatan Persentase Peningkatan Penataan RTH d) Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lapangan Prawatasari) (Banprov 2014) dengan output kegiatan Terkelolanya Penataan Taman dengan outcome kegiatan Presentase Peningkatan Penataan RTH sebanyak 37.74 % Tingkat Capain SPM Capaian SPM Kabupaten Cianjur untuk urusan Lingkungan Hidup tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 meliputi 4 (empat) pelayanan kegiatan, secara jelas dipaparkan sebagai berikut: a) Pelayanan pencegahan pencemaran air Indikator SPM yang dilaksanakan oleh sejumlah usaha/kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan yang diimplementasikan melalui kegiatan dan yang mentaati peraturan secara administrasi maupun pencegahan pencemaran air 20 titik (100%) b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak Indikator SPM di 5 titik yang diimplementasikan melalui kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan mencapai 100% c) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa Indikator SPM yang menunjukan tersedianya data dan informasi mengenai status lingkungan hidup Kabupaten Cianjur sebanyak 22 jenis (100%) d) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Terakomodirnya 8 pengaduan masyarakat sekaligus tindak lanjut penyelesaiannya (100%) Dari 4 (empat) SPM sebagaimana yang tercantum diatas dapat memenuhi capaian yang ditentukan oleh Daerah, Provinsi dan Nasional. SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008 Jo Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga terhadap Perda 07 Tahun 2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan lingkungan hidup sebanyak 146 orang. Alokasi Realisasi Anggaran 1)

Program pengendalian pencemaran dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi 9 kegiatan, realisasi jumlah total anggaran 1.453.905.000 dengan kegiatan : a) Kordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura 119.000.000 atau 95.20% b) Pemantauan Kualitas Lingkungan 214.700.000 atau 99.86% c) Pengkajian Dampak Lingkungan 100.000.000 atau 100% d) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 242.705.000 atau 97.08%


112

e)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 299.500.000 atau 99.83% f) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup 183.000.000 atau 100% g) Fasilitasi Problamatika lingkungan 75.000.000 atau 100% h) Pengendalian kerusakan lingkungan 100.000.000 atau 100% i) Pengelolaan lingkungan bersih dan hijau 120.000.000 atau 100% Program perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam meliputi 1 kegiatan, realisasi anggaran 99.700.000 atau 99.70% a) Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam, realisasi anggaran Rp 99.700.000,00 atau 99,70% Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi 1 kegiatan 114.125.000 atau 99.24% a) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan dengan realisasi Rp 114.125.000 atau 99.24% Program Peningkatan Pengendalian Polusi meliputi 1 kegiatan, realisasi anggaran 124.000.000 atau 100% a) Pengendalian Udara di Wilayah Perkotaan, dengan realisasi 124.000.000 atau 100% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah, Target anggaran 3.586.004.100,00 realisasi anggaran 3.480.451.279,00 (97.05 %) a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, target anggaran 1.909.305.000,00 realisasi anggaran 1.899.552.679,00 (99.4%) b) Peningkatan Pengelolaan Sampah Menjadi Kompos, target anggaran 551.677.500,00 realisasi anggaran 487.713.000,00 (88.41 %) c) Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K-5, target anggaran 285.476.600,00 realisasi anggaran 257.047.100,00 (90.04 %) d) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA, target anggaran 839.545.000,00 realisasi anggaran 836.138.500,00 (99.59 %) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, target anggaran 247.450.000,00 realisasi anggaran 239.805.000,00 (83.42 %) a) Koordinasi dan Fasilitasi Adipura, target anggaran 287.450.000,00 realisasi anggaran 239.805.000,00 (83.42 %) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), target anggaran 5.192.810.000,00 realisasi 4.759.218.800,00 (92.72 %) a) Penataan Ruang Terbuka Hijau, target anggaran 599.125.000,00 realisasi anggaran 581.390.800,00 (97.04 %) b) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, target anggaran 333.485.000,00 realisasi anggaran 332.498.500,00 (99.70 %) c) Penataan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau, target anggaran 200.000.000,00 realisasi anggaran 190.845.500,00 (95.42 %) d) Penataan Ruang Terbuka Hijau, target anggaran 4.000.000.000,00 realisasi anggaran 3.654.483.650,00 (91.36 %)


113

g.

Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan urusan lingkungan hidup, membuat perencanaan meliputi program dan kegiatan secara rutin berdasarkan pada Rencana Strategis BLHD dan Dinas Kebersihan yang selanjutnya diusulkan melalui RKPD atau Renja BLHD, KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

9.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Penataan administrasi kependudukan realiasasi program yang dilaksanakan 100 % a) Kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK dari target tahun 2014 sebanyak 32 kecamatan, realisasinya 32 kecamatan dengan capaian 100 %. b) Monitoring,evaluasi dan pelaporan kependudukan dan catatan sipil dari target tahun 2014 sebanyak 1 dokumen , realisasinya 1 dokumen dengan capaian sebesar 100 %. c) Kegiatan Pelayanan Publik pembuatan Kartu Keluarga dari target tahun 2014 sebanyak 90.000 dokumen , realisasinya 207.649 dengan capaian 230,72 %. d) Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam pembuatan akta catatan sipil dari target tahun 2014 sebanyak 45.000 dokumen , realisasinya 69.598 capaian 154,66 %. e) Kegiatan konsultasi, koordinasi serta fasilitasi kebijakan administrasi kependudukan dari target tahun 2014 sebanyak 180 rang , realisasinya 180 orang dengan capaian 100 %. f) Kegiatan Penataan program administrasi akta catatan sipil dari target tahun 2014 sebanyak 1.500 buku register, realisasinya 1.500 buku register dengan capaian 100 %. g) Kegiatan Peningkatan pelayanan publik pembuatan E KTP dari target tahun 2014 sebanyak 125.000 keping, realisasinya 124.634 buku keping dengan capaian 99,70 %. h) Kegiatan Pengolahan dan penyusunan Laporan Informasi kependudukan dari target tahun 2014 sebanyak 1 dokumen, realisasinya 1 dokumen dengan capaian 100 %. i) Kegiatan Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dari target tahun 2014 sebanyak 32 kecamatan, realisasinya 32 kecamatan dengan capaian 100 %. j) Kegiatan Penyusunan SOP Dinas Kependudukan dan catatan sipil dari target tahun 2014 sebanyak 1 dokumen, realisasinya 1 dokumen dengan capaian 100 %. Tingkat Capaian SPM

b.

Capaian SPM Kabupaten Cianjur untuk urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2014 adalah sebagai berikut (1) kepemilikan KTP realisasi tahun 2014 sebesar 87,54


114

%, (2) Kepemilikan akta kelahiran sebesar 45,42 % (sesuai dengan Capaian SPM yang telah ditentukan) dari target yang ditentukan oleh daerah, provinsi dan nasional. c.

SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

d.

Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan pendidikan sebanyak 31 orang.

e.

Alokasi Realisasi Anggaran 1)

Program Penataan administrasi kependudukan alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.927.550.000 ,- realisasinya 2.769.140.914 dengan capaian 94,59 % dengan rincian sebagaimana tabel dibawah : a) Kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK dari target anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 261.792.000,- realisasinya Rp. 233.616.214 dengan capaian 89,24 %. b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan dan catatan sipil dari target anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 85.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 79.557.500,- dengan capaian 93,60 %. c) Kegiatan Pelayanan Publik pembuatan Kartu Keluarga dari target tahun 2014 sebesar Rp. 410.550.000 , realisasinya sebesar Rp.384.924.000,dengan capaian 93,76 %. d) Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam pembuatan akta catatan sipil dari target anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 692.297.500 , realisasinya sebesar Rp. 686.047.500,- dengan capaian 99,10 %. e) Kegiatan konsultasi, koordinasi serta fasilitasi kebijakan administrasi kependudukan dari target anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 244.778.500 realisasinya sebesar Rp. 235.069.500,- dengan capaian 96,03 %. f) Kegiatan Penataan program administrasi akta catatan sipil dari target anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 86.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 81.000..000,- dengan capaian 94,62 %. g) Kegiatan Peningkatan pelayanan publik pembuatan E KTP dari target anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 810.330.000,- realisasinya sebesar Rp.755.366.200,- dengan capaian 93,22 %. h) Kegiatan Pengolahan dan penyusunan Laporan Informasi kependudukan dari target anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 130.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 109.490.000,- dengan capaian 84,22 %. i) Kegiatan Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dari target anggaran tahun 2014 sebesar 187.202.000 , realisasinya sebesar Rp. 184.072.000,dengan capaian 98,33 %. j) Kegiatan Penyusunan SOP Dinas Kependudukan dan catatan sipil dari target anggaran tahun 2014 sebesar Rp.20.000.000, realisasinya sebesar Rp. 19.998.000,- dengan capaian 99,99 %.


115

f.

Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan berdasarkan kebutuhan, menyesuaikan dengan kebijakan pengelolaan adminitrasi kependudukan. Yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Capaian untuk Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak sebesar 98.36% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : a) Pengembangan Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan) Layak Anak dengan tingkat capaian sebesar 100% hal ini sesuai dengan jumlah desa yang dibina untuk menjadi desa layak anak sebanyak 1 Lingkungan Desa. b) Evaluasi Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Cianjur dengan tingkat Capaian 100% hal ini sesuai dengan jumlah pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi PUG sebanyak 1 kegiatan. 2) Capaian untuk Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender Dalam Pembangunan sebesar 98.94 % dengan uraian kegiatan sebagai berikut : a) Peningkatan Peranan Wanita Melalui Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dengan tingkat capaian sebesar 100% hal ini sesuai dengan jumlah kader yang dilatih / dibina sebanyak 40 Orang, dan jumlah pembinaan 100 warga binaan di lokasi P2WKSS.

b.

Capaian Kinerja

c.



Capaian Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 19,37%

 

Angka melek huruf perempuan 15 tahun ke atas mencapai 98,09% Capaian kinerja partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 72,30%

SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

d.

Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Perlindungan Anak sebanyak 5 orang.

e.

Pemberdayaan Perempuan dan

Alokasi Realisasi Anggaran 1). Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak realisasi anggaran sebesar Rp. 106.874.144 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 108.655.000 atau sekitar 98,36%,


116

a)

Pengembangan Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Desa / Kelurahan) Layak Anak dengan realisasi sebesar Rp. 32.395.000 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 33.655.000 atau sekitar 83,59%.

b)

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender dan Anak di Kabupaten Cianjur dengan Realisasi Sebesar Rp. 74.479.144 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 75.000.000 atau sekitar 99,31%.

2). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunandengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.645.000 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 66.345.000 atau sekitar 98.94 % a)

f.

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.645.000 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 66.345.000 atau sekitar 98.94 %.

Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

11. Urusan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Capaian Untuk Program Keluarga Berencana di Tahun 2014 Sebesar 99.12% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : a) Kegiatan Pelayanan KB dan Alkon Bagi keluarga Miskin dengan Terlayaninya Peserta KB Baru Sebanyak 91.888 akseptor dari target sebesar 97.240 akseptor atau sebesar 94.50%. b) Pelayanan KIE tingkat capaian sebesar 100% dengan Jumlah pelayanan KIE melalui Mobil Unit Penerangan sebanyak 64 kali sesuai dengan target yang ditentukan sebesar 64 kali. c) Pembinaan Keluarga Berencana tingkat capaian sebesar 100% dengan jumlah target kinerja tenaga program yang dibina sebanyak 170 orang. d) Monitoring, Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tingkat capaiannya sebesar 94.50% dengan terlayaninya jumlah peserta sebanyak 91.888 akseptor dari target yang ditentukan sebanyak 97.240 akseptor. e) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Hibah dan Sosial Bidang keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mencapai 100% sesuai dengan jumlah pengajuan proposal bantuan belanja hibah yang masuk ke BKBPP sebanyak 24 Proposal. 2) Capaian Untuk Program Kesehatan Reproduksi Remaja di Tahun 2014 sebesar 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :


117

a)

Pelayanan PIK KRR di Tk. Kecamatan sebesar 100% dengan jumlah remaja yang terbina sebanyak 64 Kelompok sesuai dengan target yang telah ditentukan. 3) Capaian Untuk Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri di Tahun 2014 sebesar 72.91% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : a) Koordinasi Pengelolaan Program dengan capaian kinerja sebesar 100% hal ini sesuai dengan jumlah pengelola program KB yang melaksanakan rapat sebanyak 170 orang. b) Pergerakan Program KB Melalui Kader KB dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan jumlah institusi yang dibina sebanyak 33 orang FK Pos KB Desa selama 12 bulan. c) Desiminasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga R/I/KS Tahun 2014 sebesar 100% dengan target tersedianya Laporan Hasil Pendataan Keluarga R/I/KS Tahun 2014 sebanyak 4 Dokumen d) Up-Data Pendataan Keluarga R/I/KS Tahun 2014 dengan tingkat capaian sebesar 100% sesuai dengan target tersedianya Laporan Hasil Pendataan keluarga R/I/KS Tahun 2014 sebanyak 4 dokumen. e) Penyebaran Infromasi Program dan Kegiatan Melalui Media Luar Ruang dengan Tingkat capaian di tahun 2014 sebesar 100% hal ini sesuai dengan tersedianya Sarana Media Luar Ruang yang tersedia sebanyak 5 jenis. f) Peningkatan Kinerja Kapusbin KBPP dengan tingkat capaian sebesar 100% hal ini sesuai dengan jumlah Kapusbin KBPP yang mendapatkan bantuan operasional sebanyak 32 orang Kapusbin KBPP. 4) Capaian Untuk Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang Anak di Tahun 2014 sebesar 98.76% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : a) Pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita, Keluarga Remaja, dan Keluarga Lansia dengan tingkat capaian di tahun 2014 sebesar 100% hal ini sesuai dengan terbinanya jumlah kader Tribina sebanyak 105 orang kader. 5) Capaian Untuk Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan di Tahun 2014 sebesar 87.58% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : a) Pengadaan Sarana Transportasi bagi PKB/PLKB (DAK) dengan tingkat capaian sebesar 100% hal ini sesuai dengan Jumlah tersedianya sepeda motor bagi PKB/PLKB sebanyak 5 unit. b) Pengadaan Sarana Transportasi bagi PKB/PLKB (Pendamping DAK) dengan tingkat capaian 100% hal ini sesuai dengan Jumlah tersedianya sepeda motor bagi PKB/PLKB sebanyak 5 Unit. c) Pengadaan Sarana dan Prasarana program KB Bagi PKB/PLKB (DAK) dengan tingkat capaian sebesar 100% hal ini sesuai dengan tersedianya sarana dan prasarana PLKB KIT bagi PKB/PLKB sebanyak 150 Unit PLKB KIT.


118

d)

c.

d.

d.

Pengadaan Sarana dan Prasarana program KB Bagi PKB/PLKB (Pendamping DAK) dengan tingkat capaian sebesar 100% hal ini sesuai dengan tersedianya sarana dan prasarana PLKB KIT bagi PKB/PLKB sebanyak 150 Unit PLKB KIT. e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK) dengan tingkat capaian sebesar 100% hal ini sesuai dengan tersedianya jumlah sarana dan prasarana program KB bagi PKB/PLKB sebanyak 1 Paket. f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer PC Bagi PKB/PLKB (SILPA DAK 2010 - 2012) dengan capaian kinerja sebesar 100% hal ini sesuai dengan tersedianya Komputer PC dan Printer sebanyak 4 Unit. g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer PC Bagi PKB/PLKB (SILPA Pendamping DAK 2010 - 2012) dengan capaian kinerja sebesar 100% hal ini sesuai dengan tersedianya Komputer PC dan Printer sebanyak 4 Unit. 6) Capaian Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Tahun 2014 sebesar 82.27% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : a) Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT Bagi Desa/Kelurahan (DAK) dengan tingkat capaian sebesar 100% hal ini sesuai dengan tersedianya BKB KIT bagi desa/kelurahan sebanyak 150 Unit. b) Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT Bagi Desa/Kelurahan (Pendamping DAK) dengan tingkat capaian sebesar 100% hal ini sesuai dengan tersedianya BKB KIT bagi desa/kelurahan sebanyak 150 Unit. c) Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT Bagi Desa/Kelurahan (SILPA DAK 2010-2012) dengan tingkat capaian sebesar 100% hal ini sesuai dengan tersedianya BKB KIT bagi desa/kelurahan sebanyak 12 Unit. d) Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT Bagi Desa/Kelurahan (SILPA Pendamping DAK 2010-2012) dengan tingkat capaian sebesar 100% hal ini sesuai dengan tersedianya BKB KIT bagi desa/kelurahan sebanyak 12 Unit. Capaian Kinerja  Capaian kinerja Prevalensi peserta KB aktif 67,05%  Capaian rasio petugas lapangan KB di setiap desa/kelurahan mencapai 14,17% SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebanyak 145 orang.


119

e.


Program Keluarga Berencana dengan anggaran Sebesar Rp. 514.912.000,- Per 31 Desember 2014 terealisasi Rp. 510.379.350,- atau 99,12 %, yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut : a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dengan anggaran Rp. 69.360.000,- terealisasi sebesar Rp. 67.430.000,- atau 97,22 %, dengan rincian sebagai berikut b. Pelayanan KIE dengan anggaran sebesar Rp. 25.650.000,-,per 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 25.650.000,-. Atau 100 %, c. Pembinaan Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 263.375.000,, terealisasi sebesar Rp. 261.051.000,- atau 99,12 % d. Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 96.527.000,-, per 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 96.248.350,- atau 99,71 %, e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dengan anggaran Rp. 25.240.000, per 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 25.240.000,- atau 100 %, 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan anggaran sebesar Rp. 80.640.000,per 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 79.390.000,- atau 98,45 %, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut : a) Pelayanan PIK KRR di Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 80.640.000,- per 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 79.390.000,atau 98,45 % 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri dengan Anggran sebesar Rp. 911.020.000,- per 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 664.231.876,- atau 72,91 %, a) Koordinas Pengelolaan Program dengan anggaran sebesar Rp. 66.970.000,per 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 65.851.876,- atau 99,82 %. Pergerakan Program KB Melalui Kader KB dengan anggaran sebesar Rp. 65.770.000,- per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 65.770.000,- atau 100 %, b) Desiminasi Pemutakhiran Data Keluarga R/I/KS/2014 dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 53.330.000,- atau 17,78 %, c) Penyebaran Informasi Program dan Kegiatan Melalui Media Luar Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 61.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 61.850.000,-, % d) Peningkatan Kinerja Kapusbin KB-PP dengan anggaran sebesar Rp. 317.430.000,- per 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 317.430.000,e) Peningkatan Kapasitas Petugas Pendata dalam Up-date Data Pendataan Keluarga (R/I/KS) Tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,per 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100 %, 4) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dengan Anggaran sebesar Rp. 65.495.000,- sebesar Rp. 64.885.000,-atau 98,76 %, dengan Kegiatan sebagai Berikut :


120

a)

5)

6)

Pembinaan Kelompok Keluarga Balita, Keluarga Remaja dan Keluarga Lansia (BKB, BKR, BKL), sebesar Rp. 65.495.000,- terealisasi sebesar Rp. 64.685.000,- atau 98,76 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini dengan anggaran sebesar Rp. 928.228.815,- per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 722.720.315,- atau 87,58 %, dengan Kegiatan sebagai berikut : a) Pengadaan Sarana Transportasi untuk PKB/PLKB (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 122.490.000,- terealisasi sebesar Rp. 107.272.727,- atau 87,58 % b) Pengadaan Sarana Transportasi bagi PKB/PLKB (Pendamping DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 12.249.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.727.273,atau 87,58 % c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 430.227.273,- atau 71,70 %, d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Pendamping DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 43.022.727,- atau 71,70 %, e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 67.489.815,- terealisasi sebesar Rp. 65.712.315,- atau 97,37 %, f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer PC Bagi PKB (SILPA DAK 20102012) dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.780.000,- atau 99,63 %, g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer PC Bagi PKB (SILPA PENDAMPING DAK 2010-2012) dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,per 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 59.780.000,- atau 99,63 %, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dengan anggara sebesar Rp. 624.036.924,- per 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 513.413.000,- atau 82,27 %, terdiri dari kegiatan sebagai berikut : a) Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Bagi Desa/Kelurahan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 525.000,000,- per 31 Desember terealisasi sebesar Rp. 432.166.364,- atau 82,32 %, b) Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Bagi Desa/Kelurahan (Pendamping DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 52.500.000,- per 31 Desember terealisasi sebesar Rp. 43.216.636,- atau 82,32 %, c) Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Bagi Desa/Kelurahan (SILPA DAK 2010-2012) dengan anggaran sebesar Rp. 42.306.300,- per 31 Desember terealisasi sebesar Rp. 34.572.727,- atau 81,72 %, d) Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Bagi Desa/Kelurahan (Pendamping SILPA DAK 2010-2012) dengan anggaran sebesar Rp. 4.230.624,- per 31 Desember terealisasi sebesar Rp. 3.457.273,- atau 81,72 %,


121

f.

Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

12. Urusan Sosial a.

b.

Realisasi Program dan Kegiatan 1). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a) Kegiatan Bimbingan Sosial dan Bimbingan Usaha bagi Penyandang Cacat. Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 20 orang atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 20 orang. 2). Program Pemerdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a) Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 32 orang atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 32 orang. b) Kegiatan Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 50 Kelayan atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 50 Kelayan. c) Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan TAGANA. Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 40 orang atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 40 orang. 3). Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial a) Kegiatan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Cianjur. Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 115 orang Pendamping PKH dengan sasaran 37.043 RTS atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 115 orang Pendamping PKH dengan sasaran 37.043 RTS. b) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan. Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 2 Dokumen atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 2 Dokumen. Tingkat Capaian SPM Capaian SPM Kabupaten Cianjur untuk Urusan Sosial tahun 2014 adalah sebagai berikut : a) Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Skala Kabupaten/Kota yang memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebesar 18,04 %. b) Persentase (%) PMKS Skala Kabupaten/Kota yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya sebesar 0,82 %.


122

c)

Presentase (%) Pantai Sosial Skala Kabupaten/ Kota yang menyediakan sarana sebesar 100 %. d) Persentase (%) WKBSM di tahun 2014 yang menyediakan sarana prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebesar 0 %. e) Persentase (%) Korban Bencana di tahun 2014 yang menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat sebesar 100 %. f) Presentase (%) Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana Tanggap Darurat lengkap sebanyak 68,12 %. g) Presentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta lanjut Usia Tidak Potensial yang telah menerima Jaminan Sosial sebesar 0,53 %. c. d. e.

SKPD Penyelenggara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Urusan Sosial adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur. Jumlah Pegawai Jumlah pegawai yang menyelenggarakan urusan sosial sebanyak 25 orang. Alokasi Realisasi Anggaran 1).

2).

3).

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a) Kegiatan Bimbingan Sosial dan Bimbingan Usaha bagi Penyandang Cacat. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 34.015.000,- atau pencapaian sebesar 100 % dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 34.015.000,-. Program Pemerdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a) Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 50.000.000,atau pencapaian sebesar 100 % dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,-. b) Kegiatan Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 22.975.000,- atau pencapaian sebesar 91.90% dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,-. c) Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan TAGANA. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 127.360.000,- atau pencapaian sebesar 100 % dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 127.360.000,-. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial a) Kegiatan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Cianjur. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 516.224.000,- atau pencapaian sebesar 92.46% dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 558.270.000,-. b) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 55.727.500,- atau pencapaian sebesar 99.87% dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 55.800.000,-.


123

g.

Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Urusan Sosial, dilakukan Perencanaan Pembangunan melalui perencanaan partisipatif, baik melalui proses Musrenbang Desa, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD, KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

13. Urusan Ketenagakerjaan a.

b.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Putus Sekolah. Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 15 orang atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 15 orang. b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan bagi Eks TKI di Bidang Menjahit Dasar Pakaian Pria dan Wanita. Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 105 orang atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 105 orang. 2) Program Program Peningkatan Kesempatan Kerja a) Kegiatan Penyiapan Kerja Siap Pakai Berupa Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya. Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 42 orang atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 42 orang. 3) Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 20 orang dari 10 Perusahaan atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 20 orang dari 10 Perusahaan. b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur. Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 1 Dokumen atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 1 Dokumen. c) Kegiatan Pembahasan Penetapan UMK (Upah Minuman Kabupaten). Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 1 Dokumen atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 1 Dokumen. d) Kegiatan Sosialisaiai Prosedur Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 40 orang atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 40 orang. Tingkat Capaian SPM Capaian SPM Kabupaten Cianjur untuk Urusan Tenaga Kerja tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Pelayanan Pelatihan Berbasis Masyarakat sebesar 6,98 %.


124

c.

d.

2) Pelayanan Pelatihan Kewirausahaan sebesar 1,66 %. 3) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebesar 11,40 % 4) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebesar 40,47 %. 5) Pelayanan Kesepakatan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh sebesar 35,79 %. 6) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan sebesar 17,77 %. SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008 Jo Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga terhadap Perda 07 Tahun 2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Ketenagakerjaan adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur. Jumlah Pegawai Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ketenagakerjaan sebanyak 21 orang.

e.


2)

3).

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Putus Sekolah. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 40.200.000,- atau pencapaian sebesar 80,40% dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,-. b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan bagi Eks TKI di Bidang Menjahit Dasar Pakaian Pria dan Wanita. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 350.000.000,- atau pencapaian sebesar 100% dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,Program Program Peningkatan Kesempatan Kerja a) Kegiatan Penyiapan Kerja Siap Pakai Berupa Pemberian Kerja Sementara Sistem Padat Karya. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 68.775.000,- atau pencapaian sebesar 98.40% dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 69.895.000,-. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 35.000.000,- atau pencapaian sebesar 100% dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,-. b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 89.560.220,- atau pencapaian sebesar 86.68% dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 103.320.000,-. c) Kegiatan Pembahasan Penetapan UMK (Upah Minuman Kabupaten). Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 89.910.000,- atau pencapaian sebesar 99.90% dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,-. d) Kegiatan Sosialisaiai Prosedur Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- atau


125

pencapaian sebesar 100% dari sebesar Rp. 50.000.000,-. f.

target anggaran yang

direncanakan

Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Urusan Tenaga Kerja, dilakukan Perencanaan Pembangunan melalui perencanaan partisipatif, baik melalui proses Musrenbang Desa, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD, KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

14. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1)

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif, mencapai 83,39 %, meliputi kegiatan : a) Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, Jumlah Peserta Pendidikan dan pelatihan pengembangan usaha, 75 orang realisasi 75 orang atau 100 %, Meningkatkan pengetahuan wawasan dalam pengembangan usaha, target 50 orang realisasi 50 orang atau 100%. 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, mencapai 67,49 %, meliputi kegiatan : a) Peningkatan dan Akses Pemasaran Hasil Produk, Jumlah produk KUMKM yang dipromosikan 20 produk realisasi 20 produk atau 100 %. b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang UMKM, Jumlah KUMKM yang dimonitoring dan dievaluasi 12 KUMKM realisasi 12 KUMKM atau 100%. 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, mencapai 97,22 %, meliputi kegiatan : a) Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah, Jumlah tenda yang tersedia 30 tenda realisasi 30 tenda atau 100 %. 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, mencapai 89,44 %, a) Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembanga Perkoperasian, Jumlah sarana komputer dan software KUMKM 1 paket realisasi 1 paket atau 100%. b) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian, Jumlah koperasi yang difasilitasi dan dibina 10 Koperasi realisasi 10 Koperasi atau 100%. c) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjsama Usaha Koperasi, Jumlah SDM koperasi yang dilatih dalam jaringan kerjasama usaha 75 orang realisasi 75 orang atau 100 %. 5) Program Pengembangan Usaha dan Peningkatan Manajemen Koperasi dan UKM, mencapai 90,99 %, meliputi kegiatan : a) Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM, Jumlah furniture, electrical yang tersedia 1 paket realisasi 1 paket atau 100 %, Jumlah layanan yang diberikan KUMKM 7 layanan realisasi 7 realisasi 7 layanan atau 100 %.


126

6)

b.

Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM, mencapai 92,38 %, meliputi kegiatan : a) Fasilitasi dan Perkuatan KSP/USP/Koperasi/LKM sebagai Pusat Pembiayaan, Jumlah pengurus koperasi yang dilakukan bimbingan teknik Rapat Anggota Tahunan 20 orang realisasi 20 orang atau 100 %, Jumlah Koperasi yang difasilitasi software 4 Koperasi realisasi 4 Koperasi atau 100 %. SKPD Penyelenggara

c.

Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jumlah Pegawai

d.

Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 29 orang. Alokasi Realisasi Anggaran 1)

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif, besarnya anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 83.386.000,- atau 83,39 %, meliputi kegiatan :  Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, besarnya anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 83.386.000,- atau 83,39 %. 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah besarnya anggaran Rp. 225.000.000,- realisasi Rp. 151.841.950,- atau 67,49 %, meliputi kegiatan : a) Peningkatan dan Akses Pemasaran Hasil Produk, besarnya anggaran Rp. 125.000.000,- realisasi Rp. 80.066.950,- atau 64,05 %. b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang UMKM, besarnya anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 71.775.000,- atau 71,78 %. 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, besarnya anggaran Rp. 125.000.000,- realisasi Rp. 121.525.000,atau 97,22 %, meliputi kegiatan : a) Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah, besarnya anggaran Rp. 125.000.000,- realisasi 121.525.000,- atau 97,22 %. 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, besarnya anggaran Rp. 325.000.000,- realisasi Rp. 290.692.000,- atau 89,44 %, meliputi kegiatan : a) Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian, besarnya anggaran Rp. 75.000.000,- realisasi Rp. 66.360.000,- atau 88,48 %. b) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian, besarnya anggaran Rp. 150.000.000,- realisasi Rp. 140.182.000,- atau 93,45 %. c) Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjsama Usaha Koperasi, besarnya anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi 84.150.000,- atau 84,15 %.


127

e.

5) Program Pengembangan Usaha dan Peningkatan Manajemen Koperasi dan UKM, besarnya anggaran Rp. 250.000.000,- realisasi Rp. 227.478.172,- atau 90,99 %, meliputi kegiatan : a) Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM, besarnya anggaran Rp. 250.000.000,- realisasi Rp. 227.478.172,- atau 90,99 %. 6) Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM, besarnya anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 92.375.000,-, atau 92,38 %, meliputi kegiatan : a) Fasilitasi dan Perkuatan KSP/USP/Koperasi/LKM sebagai Pusat Pembiayaan, besarnya anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 92.375.000,-, atau 92,38 %. Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

15. Urusan Penanaman Modal a.


2)

b.

Program Peningkatan Promosi dan dan Kerjasama Investasi a) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, realisasi kegiatan sebesar Rp. 153.692.500,- atau sebesar 74,85% dari total Anggaran sebesar Rp. 205.329.300,b.) Penyelenggaraan Pameran Investasi, realisasi anggaran sebesar Rp. 198.475.300,- atau sebesar 92,95% dari total anggaran sebesar Rp. 213.530.500,Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a.) Sosialisasi tentang Perizinan bagi Aparat Kecamatan, Desa dan Pelaku Dunia Usaha dengan relisasi anggaran sebesar Rp. 218.267.000,- atau dengam capaian 94% dari total anggaran sebesar Rp. 232.199.500,- Jadi untuk capaian dari 2 program 3 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 651.059.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 570.434.800,- atau sebesar 88 %.

SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008, jo Perda Nomor Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, bahwa OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penananam Modal.

c.



128

d.

Alokasi Realisasi Anggaran 1) Program Peningkatan Iklim Promosi dan Kerjasama Investasi, realisasi anggaran Rp. 352.167.800,- atau 83,12% d) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan relisasi anggaran Rp. 153.692.500,- atau 74,85% e) Penyelenggaraan Pameran Investasi, dengan realisasi anggaran Rp. 198.475.300,- atau 92,95%. 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, realisasi anggaran Rp. 218.267.000,- atau 94% ttt) Sosialisasi tentang perizinan bagi Aparat Kecamatan, Desa dan Pelaku Dunia Usaha, realisasi anggaran Rp. 218.267.000,- atau 94%

16. Urusan Kebudayaan a.

c.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Nilai Budaya mencapai 100% a) Festival Gunung Padang dilaksanakan di Kec Campaka, dengan menyelenggarakan tampilan 4 seni budaya yang mencapai 100%. 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya mencapai 100% b) Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam, terlestarikannya seni mamaos Cianjuran sebanyak 30 lagu (cd mamaos) dengan capaian 100% c) Helaran Seni Budaya, telah terselenggaranya kegiatan helaran seni budaya Cianjur dengan diikuti oleh 15 Kab/Kota tingkat propinsi Jawa Barat dan menampilkan 5 seni unggulan Kab Cianjur atau dengan capaian 100% d) Pasanggiri Mamaos, Jumlah peserta terdiri dari 5 sanggar san sekolah dan 18 orang atau mencapai 100% e) Pasanggiri Maenpo, jumlah peserta terdiri dari 1 paduron dan 150 orang atau mencapai 100% f) Pasanggiri Calung, jumlah peserta terdiri dari 11 grup seni dan atau mencapai 100% g) Penataan Zona situs Gunung Padang, penataan kawasan telah dilaksanakan dan atau mencapai 100% h) Pendaftaran Cagar Budaya, pada kegiatan ini telah terdaftar 56 cagar budaya dari 8 kecamatan dan atau mencapai 100% 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya a) Eksibisi Seni, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 event (Kota Sukabumi, Kota Bogor, dan Kab Karawang) dengan mengirimkan 1 tim per 1 event dan atau mencapai 100% b) Pentas Seni, jumlah pengiriman tim kesenian diselenggarakan di 3 event (Hotel Bukit Indah, The Jhons Aquatic Resort dan Situs Gunung Padang) dan atau mencapai 100% Capaian Kinerja  

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan sebanyak 7 kali. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya terdapat 1 buah


129

d.

 Benda, Situs dan Cagar budaya yang dilestarikan sebesai 69,77% SKPD Penyelenggara

e.

Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan kebudayaan sebanyak 6 orang.

f.


g.

Program Pengembangan Nilai Budaya realisasi anggaran 200.000.000 atau 100%. a) Festival Gunung Padang dilaksanakan, dengan realisasi anggaran 200.000.000 atau mencapai 100%. 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya realisasi anggaran 3.499.649.000mencapai 95% a) Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam, realisasi anggaran 68.910.000 dengan capaian 98,40% b) Helaran Seni Budaya, realisasi anggaran 370.000.000 atau dengan capaian 100% c) Pasanggiri Mamaos, realisasi anggaran 70.000.000 atau mencapai 100% d) Pasanggiri Maenpo, realisasi anggaran 90.000.000 atau mencapai 100% e) Pasanggiri Calung, realisasi anggaran 35.000.000 dan atau mencapai 100% f) Penataan Zona situs Gunung Padang, realisasi anggaran 2.815.739.000 dan atau mencapai 93,9% g) Pendaftaran Cagar Budaya, realisasi anggaran 50.000.000 dan atau mencapai 100% 3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya a) Eksibisi Seni, realisasi anggaran 95.000.000 dan atau mencapai 100% b) Pentas Seni, realisasi anggaran 65.000.000 dan atau mencapai 100% Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan kebudayaan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

17. Urusan Pemuda dan Olah raga a.


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan mencapai 100% a) Pembinaan dan evaluasi Tata Upacara bendera dan wawasan Wiyatamandala tingkat kabupaten cianjur, Jumlah peserta lomba upacara bendera dan wawasan wiyata mandala Tk. Kabupaten sebanyak 18 sekolah mencapai 100%.


130

b)

Seleksi dan pemusatan Latihan Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAK) Paskibaraka kab.Cianjur, Jumlah pasukan PASKIBRA sebanyak 50 orang mencapai 100%. c) Pembinaan Pembina PMR se-kabupaten Cianjur, Jumlah yang terbina sebanyak 100 orang mencapai 100%. d) Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan bagi Genarasi Muda, Jumlah siswa yang memiliki wawasan kebangsaan sebanyak 150 orang mencapai 100%. e) Pembinaan penilik PLSPO sekabupaten Cianjur. Jumlah penilik yg mengikuti pembinaan sebanyak 100 orang mencapai 100%. f) Orientasi Majelis Pembimbing dan Diklat Protokol Kwarcab Cianjur. Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan wawasan sebanyak 75 orang mencapai 100%. g) Pembinaan Kepramukaan (Orientasi Majelis Pembimbing), Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan wawasan sebanyak 75 orang mencapai 100%. (2) Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga mencapai 100% a) Evaluasi Cabor sepak bola (Liga Pendidikan Indonesia), Jumlah peserta Liga Pelajar Indonesia sebanyak 2 tim sepak bola mencapai 100%. b) Pembinaan dan evaluasi Olimpiade Olah raga SMP tingkat Propinsi, Jumlah cabang olah raga yang menjadi juara sebanyak 5 juara/emas mencapai 100%. c) Pembinaan dan evaluasi Olimpiade Olah raga SMA tingkat Propinsi , Jumlah cabor yang diikuti dalam olimpiade SMA Tk. Provinsi sebanyak 5 juara/emas mencapai 100%. d) Pembinaan dan evaluasi Olimpiade Olah raga SD tingkat Propinsi, Jumlah cabang olahraga yang menjadi target juara olimpiade sebanyak 10 juara/emas mencapai 100% e) Pembinaan dan evaluasi keolahragaan tingkat wilayah, Jumlah juara yang menjadi target juara dalam POPDA sebanyak 12 cabang olahraga mencapai 100%. f) Pembinaan dan evaluasi Olimpiade Olah raga, Jumlah juara sebanyak 12 cabang olahraga mencapai 100%. b.

SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 7 tahun 2008, Jo Perda Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Perda 7 Tahun 2008, OPD yang mempunyai Kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan.

c.


d.

Realisasi Alokasi Anggaran 1) Program Peningkatan Peran Serta 989.655.100 atau mencapai 100%

Kepemudaan

Realisasi

Anggaran

Rp.


131

a)

Pembinaan dan evaluasi Tata Upacara bendera dan wawasan Wiyatamandala tingkat kabupaten cianjur realisasi anggaran 147.251.000 atau mencapai 100%. b) Seleksi dan pemusatan Latihan Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAK) Paskibaraka kab.Cianjur realisasi anggaran 246.904.000 atau mencapai 100%. c) Pembinaan Pembina PMR se-kabupaten Cianjur realisasi anggaran 150.000.000 atau mencapai 100%. d) Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan bagi Genarasi Muda realisasi anggaran 103.924.500 atau mencapai 100%. e) Pembinaan penilik PLSPO sekabupaten Cianjur. realisasi anggaran 117.795.000 atau mencapai 100%. f) Orientasi Majelis Pembimbing dan Diklat Protokol Kwarcab Cianjur. realisasi anggaran 152.140.300 atau mencapai 100%. g) Pembinaan Kepramukaan (Orientasi Majelis Pembimbing) realisasi anggaran 71.640.300 atau mencapai 100%. 2) Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Realisasi Anggaran Rp. 528.054.750 Atau 100% a) Evaluasi Cabor sepak bola (Liga Pendidikan Indonesia) realisasi anggaran 74.994.500 atau mencapai 100%. b) Pembinaan dan evaluasi Olimpiade Olah raga SMP tingkat Propinsi. realisasi anggaran 73.654.500 atau mencapai 100%. c) Pembinaan dan evaluasi Olimpiade Olah raga SMA tingkat Nasional. realisasi anggaran 86.754.500 atau mencapai 100%. d) Pembinaan dan evaluasi Olimpiade Olah raga SD tingkat Propinsi. realisasi anggaran 88.104.500 atau mencapai 100%. e) Pembinaan dan evaluasi keolahragaan tingkat wilayah. realisasi anggaran 86.897.500 atau mencapai 100%. f) Pembinaan dan evaluasi Olimpiade Olah raga. realisasi anggaran 117.649.250 atau mencapai 100%. e.

Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan pendidikan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a.


Program PemantapanWawasan Kebangsaan, realisasi kinerjanya : a) Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa SMA, SMK dan MA se-Kab. Cianjur 100%


132

b)

2)

3)

Sosialisasi penguatan karakter bangsa bagi siswa SMP dan MTS di Kab. Cianjur 100% c) Sosialisasi Revitalisasi Ideologi Negara dalam NKRI melalui Media Elektronik 100% d) Sosialisasi Peraturan tentang Penanganan konflik Sosial bagi aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat 100% e) Koordinasi Pengawasan kegiatan Orang asing dan lembaga asing di Kab. Cianjur 100% Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Mencapai 100%. a) Kesemaptaan Anggota Satpol PP, anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan Kesemaptaan 185 Orang atau mencapai 100%. b) Operasi Kamtibmas, Lokasi/Titik yang diamankan 3 Lokasi atau mencapai 100%. c) Operasi Penegakan Peraturan Daerah, Jumlah kasus penyelesaian pelanggaran Perda 50 kasus atau mencapai 100%. d) Gelar Pasukan Pol PP Tk. Provinsi Jawa Barat, Jumlah anggota Satpol PP yang dididik dan dilatih Kesatpol PPan 182 orang atau mencapai 100%. e) Patroli Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota, Titik pantau rawan gangguan Trantibmas 4 Lokasi atau mencapai 100%. f) Diklat PPNS, Jumlah anggota Satpol PP yang dididik dan dilatih Kepenyidikan 1 Orang atau mencapai 100%. g) Pembinaan Teknis Anggota Satpol PP, Anggota Satpol PP yang mempunyai Kemampuan Teknis Kesatpol PPan 88 Orang atau mencapai 100%. h) Gerakan Disiplin Daerah, Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin PNS 38 OPD atau mencapai 100%. i) Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelanggar Perda, jumlah Kecamatan yang diawasi dan dibina mengenai pelanggaran Perda 12 Kecamatan atau mencapai 100%. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Mencapai 100 %. a) Sosialisasi Tentang Peraturan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Personil Linmas yang dididik dan dilatih Kelinmasan 100 Orang atau mencapai 100%. b) TOT Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden, Kecamatan yang tersosialisasikan tentang pelaksanaan pemilu 32 Kecamatan atau mencapai 100%. c) Pengamanan Pada Pemilihan Umum Legislatif, Lokasi / Titik yang diamankan dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif 32 Kecamatan atau mencapai 100%. d) Pengamanan Pada Pemilihan Umum Presiden, Lokasi/titik yang diamankan dalam rangka Pemilu Presiden atau mencapai 100%. e) Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam, Anggota Linmas yang dididik dan dilatih tentang Kebencanaan 172 Orang atau mencapai 100%.


133

f) g)

b.

c. d.

Fasilitasi Tim Pembina Jemaah Ahmadiyah di Kab. Cianjur 100% Monitoring Evaluasi dan pelaporan belanja bantuan social dan hibah bidang Kesatuan Bangsa 100% 4) Program Pendidikan Politik Masyarakat a) Inventarisasi data Ormas, LSM, yayasan dan Parpol di Kab. Cianjur 100% b) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Parpol di Kab. Cianjur 100% c) Kerjasama Pemda Cianjur dengan Ormas, LSM dan lembaga nirlaba lainnya 100% d) Pembekalan kader Bela Negara 100% e) Monitoring gejolak social deteksi dini 100% f) Koordinasi dan fasilitasi rapat Muspida 100% g) Rapat Koordinasi Lintas sektoral 100% h) Tim dukungan kelancaran Pemilu legislative anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 100% i) Tim dukungan kelancaran Pemilu Presiden dan Wakil Presidentahun 2014 100% j) Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu legislative dan Pemilu Presiden th.2014 100% 5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam mencapai 100% j) Kegiatan Siaga Penanggulangan Bencana Alam, Jumlah Kejadian Bencana alam dilaporkan dan yang ditangani sebanyak 59 kejadian atau mencapai 100%. k) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, Jumlah Peserta koordinasi kemampuan dan pembagian tugas Fungsi TRC yang mengikuti kegiatan sebanyak 100 orang atau mencapai 100%. l) Kegiatan Pemberian bantuan perbaikan rumah, Jumlah peserta yang memahami dan terampil membuat bangunan hunian sebanyak 50 orang dengan capaian 100% m) Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana Longsor dan Gunung Api, jumlah masyarakat yang memahami tentang desa tangguh bencana sebanyak 60 orang (2 desa) atau dengan capaian 100% SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 7 tahun 2008, Jo Perda Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Perda 7 Tahun 2008, OPD yang mempunyai Kewenangan untuk melaksanakan urusan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Kesbangpol sebanyak 160 orang. Alokasi Anggaran


134

1)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, realisasi anggaran Rp. 689.714.000,00 atau 99,95% a) Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa SMA, SMK dan MA se-Kab. Cianjur Rp. 226.746.500,00 atau 99,96% b) Sosialisasi penguatan karakter bangsa bagi siswa SMP dan MTS di Kab. Cianjur Rp. 238.610.000,00 atau 99,99% c) Sosialisasi Revitalisasi Ideologi Negara dalam NKRI melalui Media Elektronik Rp. 74.565.000,00 atau 100% d) Sosialisasi Peraturan tentang Penanganan konflik Sosial bagi aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat Rp. 99.957.500,00 atau 99,96% e) Koordinasi Pengawasan kegiatan Orang asing dan lembaga asing di Kab. Cianjur Rp. 49.835.000,00 atau 99,67% 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Realisasi Anggaran Rp. 1.436.769.910 atau 99,85%. a) Kesemaptaan Anggota Satpol PP, dengan realisasi anggaran Rp. 373.073.910 atau 99,59%. b) Operasi Kamtibmas, dengan realisasi anggaran Rp. 110.468.000 atau 100%. c) Operasi Penegakan Peraturan Daerah, dengan realisasi anggaran Rp. 153.200.000 Atau 100%. d) Gelar Pasukan Pol PP Tk. Provinsi Jawa Barat, dengan realisasi anggaran Rp. 30.905.000 atau 100%. e) Patroli Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota, dengan realisasi anggaran Rp. 59.490.000 atau 100%. f) Diklat PPNS, dengan realisasi anggaran Rp. 21.800.000 atau 100%. g) Pembinaan Teknis Anggota Satpol PP, dengan realisasi anggaran Rp. 82.890.000 atau 100%. h) Gerakan Disiplin Daerah, dengan realisasi anggaran Rp. 58.840.000 atau 100%. i) Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelanggar Perda, dengan realisasi anggaran Rp. 546.103.000 atau 99,89%. 3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, Realisasi Anggaran Rp. 1.934.546.000,00 atau 99.83%. a) Sosialisasi Tentang Peraturan Perlindungan Masyarakat (Linmas), dengan realisasi anggaran Rp. 120.112.000 atau 100%. b) TOT Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden, dengan realisasi anggaran Rp. 72.000.000 atau 100%. c) Pengamanan Pada Pemilihan Umum Legislatif, dengan realisasi anggaran Rp. 547.415.000 atau 100%. d) Pengamanan Pada Pemilihan Umum Presiden, dengan realisasi anggaran Rp. 587.506.000 atau 100%. e) Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam, dengan realisasi anggaran Rp.163.907.000 atau 98,20%.


135

f)

e.

Fasilitasi Tim Pembina Jemaah Ahmadiyah di Kab. Cianjur Rp. 93.000.000,00 atau 100% g) Monitoring Evaluasi dan pelaporan belanja bantuan sosial dan hibah bidang Kesatuan Bangsa Rp. 80.606.000,00 atau 89,22% 4) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, realisasi anggaran 586.442.698 atau 80.45% e) Kegiatan Siaga Penanggulangan Bencana Alam, dengan relisasi anggaran 344.922.698 atau 72.01% f) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dengan relisasi anggaran 47.450.000 atau 94.90% g) Kegiatan Pemberian bantuan perbaikan rumah dengan relisasi anggaran 49.625.000 atau 99.25% h) Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana Longsor dan Gunung Api dengan relisasi anggaran 144.445.000 atau 96.300% 5) Program Pendidikan Masyarakat, realisasi anggaran Rp. 2.889.993.500,00 atau 99,33% a) Inventarisasi data Ormas, LSM, yayasandan Parpol di Kab. Cianjur Rp. 34.775.000,00 atau 100% b) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Parpol di Kab. Cianjur Rp. 32.730.000,00 atau 93,09% c) Kerjasama Pemda Cianjur dengan Ormas, LSM dan lembaga nirlaba lainnya Rp. 179.000.000,00 atau 100% d) Pembekalan kader Bela Negara Rp. 160.507.500,00 atau 99,74% e) Monitoring gejolak sosial deteksi dini Rp. 24.975.000,00 atau 99,90% f) Koordinasi dan fasilitasi rapat Muspida Rp. 1.197.600.000,00 atau 100% g) Rapat Koordinasi Lintas sektoral Rp. 74.947.500,00 atau 99,93% h) Tim dukungan kelancaran Pemilu legislative anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 Rp. 346.891.000,00 atau 100% i) Tim dukungan kelancaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Rp. 340.455.000,00 atau 95,36% j) Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu legislative dan Pemilu Presiden th.2014 Rp. 498.140.500,00 atau 100% Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan Kesbangpol, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan dilakukan melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Hasil musrenbang kemudian diusulkan dalam RKPD atau Renja di OPD Badan Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sat Pol PP. Yang kemudian menjadi kebijakan dalam KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian a.

Realisasi Program dan Kegiatan


136

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah realisasinya mencapai 95,91% a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dimana jumlah raperda yang dibahas sebanyak 1 (satu) raperda atau mencapai 25% b) Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama, dimana aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD sebanyak 100 aspirasi atau mencapai 100% c) Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, dimana ; (1) Rapat pimpinan dilaksanakan sebanyak 28 kali atau mencapai 93,33% (2) Rapat komisi dilaksanakan sebanyak 76 kali atau mencapai 126,67% (3) Rapat badan musyawarah dilaksanakan sebanyak 14 kali atau mencapai 70% (4) Rapat badan anggaran dilaksanakan sebanyak 18 kali atau mencapai 60% (5) Rapat badan kehormatan dilaksanakan sebanyak 5 kali atau mencapai 25% (6) Rapat badan legislasi daerah dilaksanakan sebanyak 15 kali atau mencapai 75% (7) Rapat panitia khusus dilaksanakan sebanyak 11 kali atau mencapai 55% d) Rapat-rapat paripurna, dilaksanakan sebanyak 25 kali atau mencapai 100% e) Kegiatan Reses, dilaksanakan oleh 50 orang anggota DPRD atau mencapai 100% f) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, dilaksanakan oleh 50 orang anggota DPRD atau mencapai 100% g) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dilaksanakan oleh 50 orang anggota DPRD atau mencapai 100% h) Sosialisasi peraturan perundang-undangan, dilaksanakan oleh 180 orang atau mencapai 36% i) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah, dilaksanakan oleh 50 orang anggota DPRD atau mencapai 100% 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan capaian kinerja 83,3% a) Pengiriman Diklat Teknis,Tugas dan Fungsi, dengan pencapaian Kinerja sebanyak 5 orang PNS (50%) yang dikirim mengikuti Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi b) Pengiriman Diklat Struktural bagi PNS Daerah, dengan pencapaian kinerja sebanyak 10 orang Eselon IV, 3 orang Eselon III, dan 2 orang Eselon II yang dikirim untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, III, dan II. (100%). c) Pengiriman Diklat Prjabatan Golongan III, dengan pencapaian kinerja sebanyak 15 orang CPNS Kategori 1 yang dikirim untuk mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III (100%). 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


137

a)

b)

c)

d)

e) f) g) h)

i) j) k)

l) m) n) o) p)

q)

r)

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi, dengan pencapaian kinerja sebanyak 400 orang PNS yang mendapatkan penghargaan Satyalencana Karyasatya atau 100% Pemberian Bantuan Tugas Belajar bagi PNS Daerah, dengan pencapaian kinerja sebanyak 13 orang mahasiswa S2 yang berstatus PNS yang diberikan Dana Bantuan Tugas Belajar atau 100%. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan II, dengan pencapaian kinerja sebanyak 50 orang CPNS Kategori 1 yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II atau dengan capaian 100%. Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, dll, dengan pencapaian kinerja 804 kartu Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen yang diterbitkan (161%). Pengelolaan Kenaikan Pangkat, dengan pencapaian kinerja sebanyak 1.183 SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan atau mencapai (97%). Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS, dengan pencapaian kinerja sebanyak 300 orang PNS yang diambil sumpahnya atau mencapai 100% Sidang Baperjakat dan Pengambilan Sumpah Jabatan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 1 dokumen sidang baperjakat (100%). Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin dan Ijin Perceraian PNS, dengan pencapaian kinerja sebanyak 55 SK Perceraian PNS yang diterbitkan dan 2 SK Penanganan Kasus yang berhasil ditindaklanjuti. Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/IIP, dengan pencapaian kinerja sebanyak 50 orang Calon Praja yang mengikuti seleksi (100%). Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Teknis Kenaikan Pangkat, dengan pencapaian kinerja sebanyak 180 orang mengikuti Sosialisasi (100%). Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas bagi PNS Daerah, dengan pencapaian kinerja sebanyak 93 orang yang mengikuti ujian penyesuaian (93%) dan 27 orang mengikuti ujian dinas (27%) Penyelenggaraan Diklatpim IV, dengan pencapaian kinerja sebanyak 60 orang mengikuti diklat pim IV (100%) Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS, pencapaian kinerja sebanyak 6 Dokumen Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS atau 100% Pengangkatan CPNS menjadi PNS, dengan pencapaian kinerja sebanyak 65 orang CPNS dari Kategori 1 yang diangkat menjadi PNS atau 100%. Rapat Kerja Kepegawaian dengan pencapaian kinerja sebanyak 715 orang yang mengikuti Rapat Kerja Kepegawaian. Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelola Kehutanan dengan pencapaian kinerja sebanyak 38 orang PNS yang mengikuti dan lulus diklat teknis pengelola kehutanan atau 100% Pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori 2 dengan pencapaian kinerja sebanyak 1.142 orang Honorer Kategori 2 yang lulus seleksi dan mendapatkan SK CPNS atau 100%. Penyelenggaraan Diklat Teknis Pol PP, dengan pencapaian kinerja sebanyak 38 orang mengikuti dan lulus diklat teknis Pol PP atau 100 %.


138

s)

Penyelenggaraan Diklat Teknis Bendahara Pengeluaran, dengan pencapaian kinerja sebanyak 38 orang mengikuti dan lulus diklat teknis Bendahara Pengeluaran atau 100%. t) Penyelenggaraan Diklat Teknis Komputer, dengan pencapaian kinerja sebanyak 30 orang yang mengikuti dan lulus diklat teknis komputer atau 100%. u) Penyusunan Kebutuhan Formasi Tenaga Guru dan Kesehatan Tahun 2014 dengan pencapaian kinerja tersedianya 1 dokumen formasi tenaga guru dan kesehatan tahun 2014 atau 100%. v) Workshop Sengketa Kepegawaian dan Tatacara Pembuatan SK Hukuman Disiplin, dengan pencapaian anggaran sebanyak 170 orang yang mengikuti kegiatan workshop tersebut atau 100%. w) Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengawas Jalan dan Jembatan dengan pencapaian kinerja sebanyak 40 orang yang mengikuti diklat teknis pengawas jalan dan jembatan atau 100%. x) Penyelenggaraan Diklat Teknis Poned, dengan pencapaian kinerja sebanyak 80 orang yang mengikuti dan lulus diklat teknis Poned atau 100%. y) Penyelenggaraan Diklat Teknis BTCLS dengan pencapaian kinerja sebanyak 105 orang yang mengikuti dan lulus diklat teknis BTCLS atau 100%. z) Pengambilan Foto dan Sidik Jari untuk KPE, dengan pencapaian kinerja 15.000 orang yang berhasil diambil foto dan sidik jari atau 100%. aa) Desiminasi Jabatan Fungsional, dengan pencapaian kinerja sebanyak 200 orang yang mengikuti Desiminasi Jabatan Fungsional atau 100%. bb) Penyusunan Elektronik Formasi Tahun 2015, dengan pencapaian kinerja sebanyak 1 dokumen penyusunan elektronik formasi Tahun 2015 atau 100%. cc) Diklat Teknis Pengendalian Mutu Program Penilik Pendidikan Luar Sekolah, dengan pencapaian kinerja sebanyak 66 orang yang mengikuti dan lulus diklat teknis tersebut atau 100%. dd) Diklat Teknis Pengembangan Kurikulum 2013 bagi Guru TK, dengan pencapaian kierna sebanyak 96 orang yang mengikuti dan lulus diklat teknis tersebut atau mencapai 100%. ee) Diklat Teknis Pengembangan Kurikulum 2013 Bagi Guru SMP, dengan pencapaian 25 orang mengikuti dan lulus diklat teknis pengembangan kurikulum 2013 bagi guru SMP atau 100%. 4) Program Pengembangan SIMPEG a) Rekonsiliasi Pemutakhiran Data, dengan pencapaian 1 dokumen hasil rekon data atau 100% 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan realisasi mencapai 100% dengan kegiatan sebagai berikut : a) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, hasil kegiatan (output) tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebanyak 1 dokumen , tingkat pencapaian sebesar 100%


139

b) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, hasil kegiatan (output) telah tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati dan Perturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebanyak 1 dokumen, tingkat pencapaian 100% c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, hasil kegiatan (output) tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebanyak 1 dokumen mencapai 100%. d) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, hasil kegiatan (output) telah tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati dan Perturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebanyak 1 dokumen capaian 100% e) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013, hasil kegiatan (output) telah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian 100% f) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 hasil kegiatan (output) telah tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian 100%. g) Pengelolaan Gaji PNS , hasil kegiatan (output) telah tersusunnya data penggajian pegawai Pemkab Cianjur sebanyak 1 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 100%. h) Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah, anggaran sebesar Rp. 144.860.000,00 kegiatan (output) telah tersusunnya bahan penyusunan tentang pendapatan daerah Pemkab Cianjur sebanyak 1 dokumen dengan tingkat capaian sebesar 95,26% atau dengan capaian 100% . i) Pengadaan Barang Cetak dan Karcis, hasil kegiatan (output) berupa terdistribusikannya karcis restribusi kepada SOPD-SOPD penghasil tingkat capaian sebesar 100% j) Inventarisasi Aset Daerah hasil kegitan (output) berupa tersedianya dokumen inventarisasi asset meliputi KIB (Kartu Inventarisasi Barang) maupun KIR (Kartu Inventarisasi Ruangan) dengan capaian 100%. k) Penilaian dan Penghapusan Aset hasil kegitan (output) berupa tersusunnya data mengenai kelayakan tentang penilaian dan penghapusan aset-aset daerah l) Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah hasil kegiatan (output) berupa kegiatan pelatihan tentang penatausahaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan sebanyak 74 SOPD atau dengan capaian 100%.


140

m) Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, hasil kegiatan (output) Jumlah peserta pelatihan bagi pengelola keuangan yang mengikuti pelatihan sebanyak 74 SOPD atau dengan capaian 100%. n) Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah hasil kegiatan (output) tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi pendapatan daerah sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian 100%. o) Pembinaan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah hasil kegiatan (output) Jumlah peserta pembinaan bagi pengelola keuangan yang mengikuti pelatihan sebanyak 74 SOPD atau dengan capaian 100%. p) Capacity Building Aparatur Pengelola Keuangan Daerah tereselenggaranya kegiatan capacity diikuti sebanyak 83 peserta atau dengan capaian 100%. q) Pemeliharaan Aset-Aset Daerah hasil kegiatan (output) terlaksananya kegiatan pemeliharaan meliputi pemeliharaan tanah, bangunan maupun kendaraan milik Pemerintah Daerah dengan capaian 100% r) Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 hasil kegiatan (output) berupa laporan untuk bahan laporan keuangan pertanggungjawaban 1 dokumen atau dengan capaian 100%. s) Konsolidasi Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Tahun Anggaran 2014 hasil kegiatan (output) berupa dokumen untuk bahan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian 100%. t) Penataan Dokumen SP2D hasil kegiatan (output) berupa dokumen untuk bahan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian 100%. u) Pelatihan SIMKEUDA hasil kegiatan (output) Jumlah peserta pembinaan bagi pengelola keuangan yang mengikuti pelatihan sebanyak 74 SOPD atau dengan capaian 100%. v) Rekonsiliasi Aset hasil kegiatan (output) berupa dokumen bahan /data untuk pengelolaan aset sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian 100%. w) Pelatihan Teknis Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual hasil kegiatan berupa jumlah peserta pelatihan bagi pengelola keuangan sebanyak 74 OPD atau dengan capaian 100%. . x) Pelatihan Penatausahaan Sistem Informasi Daerah Akrual hasil kegiatan berupa jumlah peserta pelatihan bagi pengelola keuangan sebanyak 74 OPD atau dengan capaian 100%. . y) Pelatihan Penyusunan Penganggaran Sistem Akutansi Berbasis Akrual hasil kegiatan berupa jumlah peserta pelatihan bagi pengelola keuangan sebanyak 74 OPD atau dengan capaian 100%. z) Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan PBB, indikator (output) yang dihasilkan Tersusunnya dokumen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari target 1 dokumen teralisasi 1 dokumen jadi capaian 100 % aa) Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan BPHTB indikator (output) yang dihasilkan Meningkatnya pendapatan BPHTB dari target 12.500 transaksi teralisasi 10.655 transaksi capaian 85.24 %


141

bb) Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah indikator (output) yang dihasilkan Terselenggaranya pelayan Pajak Daerah dari target 9 jenis Pajak Daerah teralisasi semua capaian 100 % cc) Pembinaan dan Evaluasi Pajak Daerah indikator (output) yang dihasilkan Terwujudnya pembinaan wajib Pajak Daerah dari target 32 Kecamatan teralisasi semua capaian 100 % dd) Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah indikator (output) yang dihasilkan Terpelihara sistem informasi Pajak Daerah dari target 3 aplikasi teralisasi 2 aplikasi capaian 66.66 % ee) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi Pajak Daerah indikator (output) yang dihasilkan Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah dari target 3 paket teralisasi semua capaian 100 % ff) Sosialisasi Pajak Daerah indikator (output) yang dihasilkan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Pajak Daerah dari target 500 orang teralisasi 400 orang capaian 80 % gg) Penunjang Kegiatan Penertiban Penunggak Pajak Daerah indikator (output) yang dihasilkan Terwujudnya pembinaan wajib pajak Daerah dari target 200 wajib pajak (WP) teralisasi semua capaian 100 % hh) Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak indikator (output) yang dihasilkan Terpeliharanya data Obyek Pajak dari target 2 dokumen teralisasi semua capaian 100 % ii) Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah indikator (output) yang dihasilkan Terwujudnya pembinaan wajib pajak Daerah dari target 200 wajib pajak (WP) teralisasi semua capaian 100 % jj) Pendataan Obyek Pajak Kecamatan di kabupaten Cianjur indikator (output) yang dihasilkan Terwujudnya dokumen Obyek Pajak PBB dari target 2 Kecamatan teralisasi tidak terlaksanakan capaian 0 % kk) Kajian Potensi Pajak Daerah indikator (output) yang dihasilkan Terwujudnya Data Base Potensi Pajak Hotel dan Restoran target 1 dokumen teralisasi semua capaian 100 % ll) Pembangunan Sistem Informasi Potensi Pajak Daerah indikator (output) yang dihasilkan Terwujudnya sistem informasi potensi Pajak Daerah target 1 paket teralisasi semua capaian 100 % mm) Pengembangan Standar Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Pajak Daerah indikator (output) yang dihasilkan Tersedianya dokumen pengembangan SOP pengelolaan Pajak Daerah target 1 dokumen teralisasi 1 Dokumen capaian 100 % nn) Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa mencapai 100 % oo) Sosialisasi pengadaan barang dan jasa OPD mencapai 100 % pp) Penyusunan Peraturan tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah mencapai 100 %


142

qq)

Penyusunan peraturan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa mencapai 100 % rr) Koordinasi perencanaan umum pengadaan barang/jasa mencapai 89,04 % ss) Pengolahan dan penyusunan laporan data dan informasi pengadaan barang dan jasa mencapai 100 % tt) Pembuatan website Badan Layanan Pengadaan barang dan jasa mencapai 100 % 6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota realisasi sebesar 92,94 % a) Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang APBD hasil kegitan (output) berupa dokumen bahan penyusunan Perda APBD sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian 100%. b) Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang Perubahan APBD hasil kegitan (output) berupa dokumen bahan penyusunan Perda APBD sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian 100%. c) Penelitian Dokumen RKA, DPA & DPPA SOPD hasil kegitan (output) berupa dokumen RKA , DPA dan DPPA yang diteliti sebanyak 74 SOPD atau dengan capaian 100%. d) Evaluasi dan Pembinaan Penyaluran bantuan Keuangan hasil kegitan (output) berupa dokumen data penerima bantuan baik bantuan sosial maupun bantuan hibah sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian 100%. e) Sosialisasi Bagi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial hasil kegitan (output) berupa laporan kegiatan berupa data penerima bantuan baik bantuan sosial maupun bantuan hibah sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian 100%. f) Pengendalian Anggaran Belanja hasil kegiatan (output) tersusunnya dokumen mengenai surat penyediaan dana untuk semua SOPD sebanyak 1 dokumen (100%) g) Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban APBD tersusunnya dokumen hasil evaluasi Gubernur terhadap dokumen pertanggungjawaban tahun anggaran 2013 sebanyak 1 dokumen atau dengan capaian 100%. 7) Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa a)

Kegiatan Bimtek Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa bagi Kecamatan. Aparatur Kecamatan yang mengikuti Bintek sebanyak 32 orang atau mencapai 100% b) Kegiatan Fasilitasi Pelepasan atau Mutasi TKD di wilayah Kabupaten Cianjur. Laporan hasil fasilitasi pelepasan atau mutasi tanah kas desa sebanyak dokumen atau mencapai 100% c)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa. Laporan hasil Monev ADD dan BKKPD sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%


143

d) Kegiatan Bimtek pengelolaan Keuangan Desa bagi Kecamatan. Aparatur Kecamatan yang mengikuti Bintek sebanyak 32 orang atau mencapai 100% 8) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dari target 121 obrik tercapai 299 obrik dengan capaian kinerja 247,10% b) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan ,dari target kinerja 91 obrik tercapai 54 atau dengan capaian 59,34% c) Pelaksanaan Pemeriksaan Serentak , dari target kinerja 2 dokumen tercapai 2 dokumen (100 %) d) Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemerintah Daerah , dari target 19 kasus terrealisasi 45 kasus (236 ,84 %) e) Pengawasan Bantuan Keungan Hibah Dan Bansos yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari target 18 obrik terealisasi 18 obrik (100 %) 9) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan dari target 8 orang obrik terlealisai 15 obrik (187,5 %) 10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan capaian 100% a) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan keluaran kegiatan adalah jumlah pegawai yang mendampingi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah melaksanakan Kunjungan Kerja / Inspeksi dengan capaian 100% b) Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab. Cianjur Daerah Lainnya, dengan keluaran kegiatan Perjalanan Dinas dalam Daerah KDH/WKDH dan Luar Daerah KDH/WKDH dengan capaian 100% c) Penyusunan LPPD dan Informasi Laporan Penyelengaraan Kabupaten Cianjur Pemerintah Daerah (ILPPD), Draft LPPD/ILPPD yang tersusun dan Ketepatan waktu penyampaian LPPD dengan capaian 100% d) Laporan Keterangan pertanggungjawaban Bupati TA 2013, tersusunnya dokumen LKPJ Bupati Cianjur TA. 2013 dengan capaian 100% 11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai 100% a) Penyusunan Kebijakan Tentang Standar Pembakuan Biaya Kegiatan yang Dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2015, Keputusan Bupati tentang Standar Pembakuan Biaya TA. 2015 mencapai 100% a) Penyusunan Kebijakan Tentang Standar Pembakuan Biaya Kegiatan Dana Alokasi Desa Tahun Anggaran 2015, Keputusan Bupati tentang Standar Pembakuan Biaya kegiatan ADD TA. 2015 dengan capaian 100%


144

12)

13)

14)

15)

16)

b) Penyusunan Standarisasi Gedung Kantor Kecamatan di Kabupaten Cianjur, Tersusunnya standarisasi bangunan gedung dan non gedung kantor kecamatan dengan capaian 100% c) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD, Keputusan Bupati tentang Pedoman APBD dengan capaian 100% d) Sosialisasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Pengelolaan Barng Milik Daerah dengan capaian 100% Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan capaian 100% a) Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah, Terlaksananya Rekonsiliasi Lap. Keuangan dan Barang mencapai 100% b) Bintek Kebijakan Keuangan dan Kebijakan Barang Daerah , Pegawai mengikuti Bimbingan Teknis Kebijakan Keuangan dan Barang mencapai 100% c) Kajian Staf Ahli Bupati, Jumlah Kajian sebanyak 60 dokumen atau mencapai 100% d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jumlah Pegawai yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keagamaan Pendidikan Pemuda dan Olahraga mencapai 100% Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga dengan capaian 67,25% a) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Kepemudaan, Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Kepemudaan mencapai 0 % b) Penyelenggaraan Upacara Hari-Hari Besar Negara, Peserta yang mengikuti Upacara Hari Besar Negara, mencapai 100% c) Workshop Manajemen Keolahragaan, Peserta yang mengikuti Workshop Management Keolahragaan mencapai 100% Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan capaian 100% a) Fasilitasi Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Kabupaten yang Berbatasan, Kesepakatan bersama antar pemerintah kabupaten Cianjur dengan pemerintah Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi mencapai 100% Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian 100% a) Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan di sosialisasikan mencapai 100% b) Penyusunan dan penerbitan Peraturan Daerah, Rancangan peraturan daerah mencapai 100% c) Penyusunan dan penerbitan keputusan Bupati, Rancangan keputusan Bupati mencapai 100% d) Penyusunan dan penerbitan Peraturan Bupati, Rancangan peraturan Bupati mencapai 100% Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan capaian 74,35%


145

a) Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor di Lingkungan Setda Cianjur, Terehabnya Gedung Tempat Kerja dilingkungan Setda Kabupaten Cianjur mencapai 100% b) Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg), Aplikasi sistem informasi kepegawaian lingkup Setda sehingga menjadikan sumber daya yang baik dan terlatih mencapai 100% c) Penghargaan bagi Pejabat/ Pegawai Purna Tugas, Barang-barang penghargaan berupa cincin dengan capaian 0 % d) Pengadaan Cinderamata, Pengadaan Plakat Pemda, Miniatur Kecapi Suling, samping sarung dan Batik mencapai 100% e) Pengadaan Tanah Untuk Pasar Warungkondang (Lanjutan), Ruas Tanah yang dibebaskan mencapai 0 % f) Pembinaan/ Sosialisasi Sandi dan Telekomunikasi Kab. Cianjur g) Konpensasi Untuk Tanah dan Warga di Sekitar Taman Prawatasari (Lanjutan), Kompensasi tanah untuk warga mencapai 0 % h) Penataan Interior Bagian Umum Setda Kab Cianjur, tertatanya interior Bagian Umum sehingga menjadikan Tempat Kerja yang Nyaman mencapai 100% i) Pelatihan Pengembangan Kepribadian dan Komunikasi Sosial Pada Bagian UMUM, terbinanya Kepribadian dan Komunikasi Sosial pegawai dilingkungan Setda sehingga menjadikan Pegawai yang Komunikatif dalam Lingkungan Setda mencapai 100% j) Pengadaan Tenda Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Cianjur, jumlah Tenda yang dibeli sebanyak 1 paket dengan capaian 0 % k) Pengadaan Bendera Kebutuhan Kabupaten Cianjur, jumlah Bendera dan Umbul-umbul dibeli sebanyak 1 paket dengan capaian 100% l) Penataan Kantin Setda Kabupaten Cianjur, tertatanya Kantin dilingkungan Setda Kab. Cianjur mencapai 100% m) Penataan Interior Ruang Kerja Sekda Kabupaten Cianjur, tertatanya Interior Ruang Sekda Kab. Cianjur mencapai 100% n) Pengadaan Sound Sytem Kebutuhan Pemerintah Kab. Cianjur, jumlah sound system sebanyak 1 paket dengan capaian 100% o) Sertifikasi Tanah Asset Pemda Yang Telah Dibebaskan Tahun 2012 (Lanjutan), sertifikasi tanah aset pemda yang dibebaskan mencapai 0 % p) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sport Center Kabupaten Cianjur (Lanjutan), satu Dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan capaian 0 % q) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Slamet Riyadi Taman Prawatasari (Lanjutan), satu Dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan capaian 0 % r) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Tugu Perbatasan Kota Cianjur (Lanjutan), satu Dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan capaian 0 % s) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran jalan dan Jalan Baru Kawasan Hutan Kota (Lanjutan), satu Dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan capaian 0 %


146

t) Pengadaan Tanah untuk Pasar Pasir Hayam Tahap II, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 4.504 m2 dengan capaian 100% u) Pengadaan Tanah untuk Perluasan SDN Kutamanis Desa Padaluyu, Tersedianya Pengadaan Tanah untuk perluasan SDN Kutamanis Desa Padaluyu seluas 1.028 m2 dengan capaian 100% v) Pengadaan Tanah untuk Tanah yang terpakai oleh SDN Cibinong Hilir II, tersedianya Pengadaan Tanah untuk Tanah yang terpakai SDN Cibinonghilir seluas 683 m2 dengan capaian 100% w) Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Puskesmas Cijagang Kecamatan Cikalong Kulon satu Dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan capaian 100% x) Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Puskesmas Cikondang Kec.Bojong Picung, satu Dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan capaian 100% y) Pengadaan Tanah Untuk SMK I Cipanas Tahap II , tersedianya tanah untuk SMKN I Cipanas seluas 2.716 m2 dengan capaian 100% z) Pengadaan Tanah Untuk SMK Pacet, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 7.000 m2 dengan capaian 100% aa) Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Puskesmas Cijagang Kecamatan Cikalong Kulon, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 5.000 m2 dengan capaian 100% bb) Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Puskesmas Cikondang Kecamatan Bojong Picung, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 2.436 m2 dengan capaian 100% cc) Pengadaan Tanah Untuk Pembibitan Sapi di Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 2.046 m2 dengan capaian 100% dd) Pengadaan Tanah Untuk Irigasi teknis/ SPAM IKK di Desa Muara Cikadu Kecamatan Sindang Barang, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 1.235 m2 dengan capaian 100% ee) Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Pasar Pasir Hayam Tahap III, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 9.900 m2 dengan capaian 100% ff) Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Rumah Sakit Pagelaran, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 9.000 m2 dengan capaian 100% gg) Pengadaan Tanah untuk Pasar Warungkondang, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 3.000 m2 dengan capaian 100% hh) Pengadaan Tanah Untuk Kantor BKBPP Kabupaten Cianjur, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 5.000 m2 dengan capaian 100% ii) Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Campakamulya, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 5.000 m2 dengan capaian 100% jj) Pengadaan Tanah Untuk Tanah yang dipakai oleh SDN Sukawening, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 1.500 m2 dengan capaian 100% kk) Pengadaan tanah Untuk Tanah yang dipakai oleh Desa Mulyasari, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 1.500 m2 dengan capaian 0 % ll) Pengadaan tanah untuk perluasan TPU Sirnalaya, Luas Tanah yang dibebaskan seluas 1.800 m2 dengan capaian 100%


147

mm) Penataan Panggung Pancaniti SETDA Kabupaten Cianjur, tertatanya Panggung Pancaniti SETDA Kabupaten Cianjur sebanyak 1 paket dengan capaian 100% nn) Kegiatan Gerai Gelar Produk PNPM Masyarakat Mandiri Pedesaan Jumlah bangunan gerai gelar produk PNPM MPd sebanyak 1 unit dan mencapai 86,97% 17) Program Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan,Kelurahan/Desa dengan capaian 100% a) Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan, jumlah kecamatan & kelurahan yang mengikuti penilaian dengan capaian 100% b) Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan PATEN dengan capaian 100% c) Peningkatan Kapasitas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, jumlah kecamatan yang diberi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dengan capaian 100% d) Perumusan Kebijakan dan Sosialisasi Manajemen Pemerintah Desa, Kepala desa yang mengikuti sosialisasi manajmen Pemerintah Desa dengan capaian 100% 18) Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum dengan capaian 100% a) Advokasi Hukum, Jumlah perkala yang ditangani, TK Pertama, TK Banding, Tk Peninjauan kembali dengan capaian 100% b) Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum, Jumlah peserta penyuluhan hukum, Desa sadar hukum yang dibina dengan capaian 100% c) RANHAM 2011, Jumlah peserta pelatihan HAM, Pelayanan komunikasi masyarakat dengan capaian 100% d) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah, jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RAPERDA dengan capaian 100% e) Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Produk Hukum, terbinanya 100 orang dalam Tata Cara Penyusunan Produk Hukum dengan capaian 100% 19) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan capaian 100% a) Penyusunan Evaluasi Jabatan, dokumen hasil evauasi jabatan 5 (lima) Satuan Organisasi Perangkat Daerah dengan capaian 100% b) Fasilitasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Buku laporan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2014 dengan capaian 100% c) Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, Buku pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan dengan capaian 100% d) Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, Buku pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat dengan capaian 100% e) Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, jumlah peserta sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2013 tentang pelayanan publik dengan capaian 100%


148

20)

21)

22)

23)

f) Penataan UPTD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Kajian Penataan/Pembentukan UPTD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan capaian 100% Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dengan capaian 100% a) Penyusunan Laporan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Buku laporan Inpres nomor 5 tahun 2004 dengan capaian 100% b) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pemkab, tersusunnya LAKIP Pemkab dan TAPKIN Pemkab dengan capaian 100% c) Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur, tersusunnya dokumen road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten Cianjur dengan capaian 100% Program Penunjang Kegiatan Keagamaan dengan capaian 100% a) Pembinaan Manajemen Pengelolaan Pondok Pesantren, jumlah Peserta yang memahami Mangement Pengelolaan Pondok Pesantren dengan capaian 100% b) Pilot Project Hafalan Juz Ama dan Hatam Alquran diTingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, jumlah Siswa dan Siswi yang mengikuti Kegiatan Hafalan Juz Ama dan Hataman Al-Quran serta Jumlah Pengajar Juz Ama dan Al -Quran yang terfasilitasi dengan capaian 100% Program Penigkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan capaian 100% a) Peningkatan Kinerja Aparatur Bagian Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, jumlah Pegawai yang menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Perlindungan Anak dengan capaian 100% Program KEHUMASAN dengan capaian 100% a) Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan, jumlah Peserta Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan dengan capaian 100% b) Sosialisasi Program Pemkab Cianjur Melalui Media Luar Ruang Baligho/ Spanduk, Jumlah Baligho yang dibuat dan Jumlah Spanduk yang dibuat dengan capaian 100% c) Penjaringan Informasi dan Penyuluhan Melalui Talkshow, Jumlah Peserta yang mengikuti Talkshow dan Jumlah Pegawai yang melaksanakan Penjaringan Informasi Masyarakat dengan capaian 100% d) Penyebarluasan Informasi Pemerintah Kabupaten Cianjur, jumlah Media Elektronik yang meliput informasi Pembangunan dengan capaian 100%

24) Program Penunjang Kegiatan Pendidikan Diniyah dengan capaian 100% a) Sosialisasi Peraturan Perundang undangan tentang Pendidikan Keagamaan / Diniyah, bertambahnya Pengetahuan dan Pemahaman Peserta tentang Perbup No. 18 Tahun 2012 dengan capaian 100% b) Pencetakan Ijazah Diniyah, Pendidikan Diniyah dapat dikenal dan diakui di tengah-tengah Masyarakat sehingga keberadaan Ijazah dapat diakui dengan capaian 100%


149

25) Program Peningkatan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Bidang Koperasi Perdagangan Perindustrian dan Pariwisata dengan capaian 100% a) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bagian Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, jumlah pegawai Bagian Administrasi Perekonomian yang dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan 26) Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan capaian 100% a) Peningkatan Wawasan dan Koordinasi Sektor Perindustrian dan Pariwisata di Kabupaten Cianjur, jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dengan capaian 100% b) Peningkatan Wawasan dan Koordinasi Bidang Koperasi Investasi dan Perusahaan Daerah di Kabupaten Cianjur, jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan bidang koperasi dengan capaian 100% c) Monitoring Perkembangan Toko Modern di Kabupaten Kabupaten Cianjur, Jumlah peserta Rapat Perkembanagn toko Modern dan Jumlah Peserta rapat koordinasi Relokasi Pasar dengan capaian 100% d) Pengendalian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Dokumen Hasil pengendalian infrastuktur dan Lingkungan hidup dengan capaian 100% e) Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan, Laporan hasil realisasi keuangan dan fisik program/kegiatan urusan wajib SOPD dengan capaian 100% f) Monitoring Pembangunan, jumlah pegawai yang melakukan monitoring program/kegiatan SOPD di Kabupaten Cianjur dengan capaian 100% g) Pemantauan Program Pembangunan Desa, jumlah desa yang di Monev dengan capaian 100% h) Penyusunan Kebijakan di Bidang Pertanian Perkebunan Perikanan Peternakan dan Kelautan, terlaksananya Rapat Sosialisasi Kebijakan di bidang Pertanian Perkebunan Perikanan Peternakan dan Kelautan dengan capaian 100% i) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Pengendalian Kegiatan Pembangunan, Peraturan Bupati Cianjur tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Pengendalian Kegiatan Pembangunan dengan capaian 100% 27) Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan Umum dengan capaian 100% a) Penataan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi, kebijakan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan capaian 100% b) Penataan Wilayah Kabupaten Cianjur, Dokumen Laporan Akhir Hasil Kajian Penataan Wilayah Kab Cianjur dengan capaian 100% c) Sosialisasi Draf/Permendagri tentang Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Cianjur, Buku Laporan Akhir Hasil Penegasan Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan capaian 100% 28) Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan capaian 100%


150

a) Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Jumlah Peserta Rapat Konsultasi, Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dengan capaian 100% b) Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga, jumlah Peserta Rapat Konsultasi, Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dengan capaian 100% c) Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah Peserta Pasilitasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan capaian 100% d) Penilaian Kinerja UKS ( Usaha Kesehatan Sekolah ) di semua Jenis Sekolah dan Pengiriman Sekolah UKS ke Tk Provinsi, adanya sekolah sehat standar UKS Dari berbagai tingkatan sekolah dengan capaian 100% e) Dana Penunjang Rakerda Lintas Sektoral Bidang UKS, jumlah Pegawai yang melakukan Rapat Kerja dengan capaian 100% f) Peningkatan Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, sarana dan Prasarana yang tersedia dalam menunjang kinerja aparatur dengan capaian 100% g) Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Daerah Bidang Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan, jumlah dokumen data Rekapitulasi Penereima bantuan sosial, kesehatan, dan nominatif Bid Ketenagakerjaan dengan capaian 100% 29) Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur dengan capaian 100% a) Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Kebijakan Pegelolaan Keuangan Daerah dengan capaian 100% b) Perumusan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, rancangan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan capaian 100% 30) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur KORPRI a) Kegiatan Pengembangan Wawasan Jiwa Korsa Anggota KORPRI. Kegiatan Kegiatan pengembangan kapasitas building anggota KORPRI yang dikemas dalam bentuk outbond ini, telah mencapai target 82% Pangandaran ini diikuti oleh + 148 orang peserta dari 180 orang yang direncanakan yang merupakan anggota KORPRI yang menjadi pengurus Unit KORPRI di masingmasing OPD. b) Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, diikuti oleh 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan perwakilan Sekretaris Unit KORPRI OPD. Tempat yang dituju adalah Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali, sesuai sasaran indikator kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Cianjur yaitu terfasilitasinya pelayanan kesejahteraan bagi anggota KORPRI, maka tempat yang dituju sangat membantu peningkatan wawasan aparatur KORPRI Cianjur sebanyak 50% guna meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI di Cianjur. 31) Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI


151

a)

Kegiatan Pendampingan dan Penyuluhan Hukum Bagi Anggota KORPRI. Kegiatan ini telah mendampingi anggota KORPRI dalam permasalahan hukum sebanyak 4 kasus dan telah memberikan penyuluhan hukum kepada + 140 orang anggota KORPRI dari 148 orang yang direncanakan atau telah mencapai 97%. b) Kegiatan Pembinaan Evaluasi Keolahragaan melalui keikutsertaan dalam Pekan Olahraga Antar Pemerintah Daerah (PORPEMDA). c) Kegiatan ini diikuti oleh 199 orang atlet, 17 Official dan 10 Manager dengan mengikuti 10 Cabang Olahraga, peringkat Cianjur naik ke posisi 5 (lima) besar dengan 2 Medali Emas, 1 Perak dan 6 Perunggu, keberhasilan ini telah mencapai 99% d) Kegiatan Evaluasi Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Bagi Anggota KORPRI Se-Kabupaten Cianjur. e) Evalusi Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani anggota KORPRI yang dilaksanakan sebagai rangkaian dari kegiatan HUT KORPRI ini telah menghasilkan anggota KORPRI yang berprestasi dari 27 kejuaraan yang direncanakan realisasi kejuaraan adalah 25 atau mencapai 96% dari target peningkatan prestasi yang direncanakan, dan anggota KORPRI yang berprestasi tersebut mendapat reward sebagai bukti pelayanan terhadap anggota. 32) Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pengembangan Usaha KORPRI a) Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan Bagi Anggota KORPRI yang memasuki masa purna bhakti. Kegiatan yang ditujukan guna meningkatkan wawasan keterampilan berwirausaha bagi anggota KORPRI yang akan memasuki masa purna bhakti ini, diikuti oleh 170 orang dari 186 orang yang direncanakan atau mencapai 91% dari target yang direncanakan. b.

SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008, jo Perda Nomor Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, bahwa OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Pajak Daerah, Dinas Keuangan Pengelolaan dan Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Korpri.

c.

Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian sebanyak 1160 orang.


152

d.


2)

3)

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan realisasi anggaran mencapai Rp 15.791.246.656,00 atau sebesar 95,91%. a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan realisasi anggaran Rp 208.988.000,00 atau sebesar 62,09% b) Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama, dengan realisasi anggaran Rp 250.791.000,00 atau sebesar 92,68% c) Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, dengan realisasi anggaran Rp 648.101.850,00 atau sebesar 99,60% d) Rapat-rapat paripurna, dengan realisasi anggaran Rp 790.859.145,00 atau sebesar 99,32% e) Kegiatan Reses, dengan realisasi anggaran Rp 2.975.691.456,00 atau sebesar 93,83% f) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, dengan realisasi anggaran Rp 2.447.939.057,00 atau sebesar 96,00 g) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dengan realisasi anggaran Rp 3.261.379.349,00 atau sebesar 94,33% h) Sosialisasi peraturan perundang-undangan, dengan realisasi anggaran Rp 176.993.516,00 atau sebesar 97,17% i) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah, dengan realisasi anggaran Rp 5.030.503.283,00 atau sebesar 99,61% Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Pengiriman Diklat Teknis,Tugas dan Fungsi. Anggarannya sebesar Rp. 31.400.000 dengan realisasi anggaran Rp. 14.250.000 (45,38) b) Pengiriman Diklat Struktural bagi PNS Daerah, anggarannya sebesar Rp. 391.947.000 terealisasi sebesar Rp. 382.447.000 (97,58%) c) Pengiriman Diklat Prjabatan Golongan III, anggarannya sebesar Rp. 83.175.000 terealisasi sebesar Rp. 83.175.000 (100%) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi, anggarannya sebesar Rp. 24.550.000 terealisasi sebesar Rp. 23.282.920 (94,84%) b) Pemberian Bantuan Tugas Belajar bagi PNS Daerah, anggarannya sebesar Rp. 98.300.000 terealisasi sebesar Rp. 97.920.000 (99,61%) c) Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan II, anggarannya sebesar Rp. 553.500.000 terealisasi Rp. 548.333.960 (99,07%) d) Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, dll, anggarannya sebesar Rp. 53.953.000 terealisasi Rp. 43.009.795 (79,72%) e) Pengelolaan Kenaikan Pangkat. anggarannya sebesar Rp. 124.000.000 terealisasi Rp. 120.775.000 (97,40%) f) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS, anggarannya sebesar Rp. 42.000.500 terealisasi Rp. 41.500.500 (98,81%) g) Sidang Baperjakat dan Pengambilan Sumpah Jabatan, anggarannya sebesar Rp. 186.860.000 terealisasi Rp. 113.480.000 (60,73%)


153

h) Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin dan Ijin Perceraian PNS, anggarannya sebesar Rp. 71.000.000 terealisasi Rp. 53.396.691 (75,21%) i) Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/IIP, anggarannya sebesar Rp. 65.000.000 terealisasi Rp. 58.725.000 (90,35%) j) Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Teknis Kenaikan Pangkat, anggarannya sebesar Rp. 111.544.000 terealisasi Rp. 109.154.000 (97,86%) k) Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas bagi PNS Daerah, anggarannya sebesar Rp. 76.240.000 terealisasi Rp. 50.880.000 (66,74%) l) Penyelenggaraan Diklatpim IV anggarannya sebesar Rp. 1.426.507.000 terealisasi Rp. 1.192.305.020 (83,58%) m) Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS, anggarannya sebesar Rp. 60.000.000 terealisasi Rp. 43.975.875 (73,29%) n) Pengangkatan CPNS menjadi PNS anggarannya sebesar Rp. 23.178.000 terealisasi Rp. 22.300.500 (96,21%) o) Rapat Kerja Kepegawaian, anggarannya sebesar Rp. 770.104.500 terealisasi Rp. 732.679.500 (95,14%) p) Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelola Kehutanan, anggarannya sebesar Rp. 180.000.000 terealisasi Rp. 176.920.000 (98,29%) q) Pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori 2, anggarannya sebesar Rp. 122.564.000 terealisasi Rp. 89.953.487 (73,39%) r) Penyelenggaraan Diklat Teknis Pol PP, anggarannya sebesar Rp. 180.000.000 terealisasi Rp. 175.165.000 (97,31%) s) Penyelenggaraan Diklat Teknis Bendahara Pengeluaran, anggarannya sebesar Rp. 180.000.000 terealisasi Rp. 176.247.130 (97,92%) t) Penyelenggaraan Diklat Teknis Komputer, Anggarannya sebesar Rp. 180.000.000 terealisasi Rp. 176.118.000 (97,84%) u) Penyusunan Kebutuhan Formasi Tenaga Guru dan Kesehatan Tahun 2014, anggarannya sebesar Rp. 22.743.000 terealisasi Rp. 20.915.000 (91,96%). v) Workshop Sengketa Kepegawaian dan Tatacara Pembuatan SK Hukuman Disiplin, anggarannya sebesar Rp. 121.697.500 terealisasi Rp. 112.682.500 (92,59%) w) Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengawas Jalan dan Jembatan, anggarannya sebesar Rp. 266.687.000 terealisasi Rp. 258.360.425 (96,88%) x) Penyelenggaraan Diklat Teknis Poned, anggarannya sebesar Rp. 515.685.000 terealisasi Rp. 489.105.000 (94,85%) y) Penyelenggaraan Diklat Teknis BTCLS anggarannya sebesar Rp.710.615.000 terealisasi Rp. 667.292.168 (93,90%) z) Pengambilan Foto dan Sidik Jari untuk KPE, anggarannya sebesar Rp. 166.316.000 terealisasi Rp. 98.516.080 (59,23%) aa) Desiminasi Jabatan Fungsional anggarannya sebesar Rp. 150.000.000 terealisasi Rp. 150.000.000 (100,00%) bb) Penyusunan Elektronik Formasi Tahun 2015, anggarannya sebesar Rp. 124.467.000 terealisasi Rp. 123.987.000 (99,61%)


154

cc) Diklat Teknis Pengendalian Mutu Program Penilik Pendidikan Luar Sekolah, anggarannya sebesar Rp. 424.540.500 terealisasi Rp. 404.365.500 (95,25%) dd) Diklat Teknis Pengembangan Kurikulum 2013 bagi Guru TK, anggarannya sebesar Rp. 601.880.500 terealisasi Rp. 531.722.101 (88,34%) ee) Diklat Teknis Pengembangan Kurikulum 2013 Bagi Guru SMP, anggarannya sebesar Rp. 198.895.000 terealisasi Rp. 189.533.830 (95,29%) 4) Program Pengembangan SIMPEG dengan anggran 115.560.000 terealisasi sebesar Rp. 73.449.000 (63,56%) a) Rekonsiliasi Pemutakhiran Data, nggarannya sebesar Rp. 115.560.000 terealisasi sebesar Rp. 73.449.000 (63,56%) 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 13.479.455.649,00 kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari : a) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, anggaran sebesar Rp. 507.388.000,00 realisasi sebesar Rp. 467.781.975.00. b) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, realisasi anggaran sebesar Rp. 217.955.050,00 c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD , realisasi anggaran sebesar Rp. 317.769.000,00 d) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, anggaran sebesar Rp. 204.999.000,00 realisasi sebesar 180.464.000,00 e) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban anggran sebesar Rp. 328.000.000,00 , realisasi sebesar Rp. 325.600.000,00 f) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013, anggaran sebesar Rp. 220.500.000,00 realisasi sebesar Rp. 217.005.000,00. g) Pengelolaan Gaji PNS , anggaran sebesar Rp. 143.289.000,00 realisasi sebesar 116.580.650,h) Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah , anggaran sebesar Rp. 144.860.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 137.998.000,00 . i) Pengadaan Barang Cetak dan Karcis, anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 398.175.000,00 j) Inventarisasi Aset Daerah anggaran sebesar Rp. 760.741.000,00 , realisasi sebesar Rp. 460.233.350,00. k) Penilaian dan Penghapusan Aset anggaran sebesar Rp. 333.812.000,00 realisasi sebesar Rp. 313.876.000,00 l) Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah anggaran sebesar Rp. 366.104.000,00 realisasi sebesar Rp. 358.098.050.00. m) Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah anggaran sebesar Rp. 170.960.000,00 realisasi sebesar Rp 140.424.000,00 n) Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah anggaran sebesar Rp. 145.162.500,00 realisasi sebesar Rp. 120.750.100,00 o) Pembinaan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah anggaran sebesar Rp. 158.196.000,00 realisasi sebesar Rp. 147.566.000,00


155

p) q) r) s)

t) u) v) w) x) y) z) aa) bb) cc) dd) ee)

ff) gg) hh) ii) jj)

Capacity Building Aparatur Pengelola Keuangan Daerah anggaran Rp. 517. 870.000,00 realisasi sebesar Rp. 483.084.000,00 Pemeliharaan Aset-Aset Daerah anggaran sebesar Rp. 433.560.000,00 realisasi sebesar Rp. 422.073.290,00 Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 anggaran sebesar Rp. 165.100.00,00 realisasi sebesar Rp. 165.036.600,00 Konsolidasi Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Tahun Anggaran 2014 anggaran sebesar Rp. 267.650.000,00 realisasi sebesar Rp. 260.956.500,00 Penataan Dokumen SP2D anggaran sebesar Rp. 121.430.000,00, realisasi sebesar Rp. 77.583.000,00 . Pelatihan SIMKEUDA anggaran sebesar Rp. 93.765.000,00 realisasi sebesar Rp. 74.195.000,00 Rekonsiliasi Aset anggaran sebesar Rp. 433.275.000,00 realisasi sebesar Rp. 401.038.000,00 Pelatihan Teknis Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual anggaran Rp. 234.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 233.848.500,00 Pelatihan Penatausahaan Sistem Informasi Daerah Akrual anggaran sebesar Rp. 81.854.000,00 realisasi sebesar Rp. 71.304.000,00 Pembinaan Penyusunan Penganggaran Sistem Akutansi Berbasis Akrual anggaran sebesar Rp. 100.125.000,00 realisasi sebesar Rp. 100.125.000,00 Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan PBB dari target Rp. 2.065.883.000 teralisasi sebesar Rp. 1.794.967.700 capaian 86.89 % Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan BPHTB dari target Rp. 231.000.000 teralisasi sebesar Rp. 217.547.000 capaian 94.18 % Penunjang Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah dari target Rp. 1.005.925.000 teralisasi sebesar Rp. 946.002.025 capaian 94.04 % Pembinaan dan Evaluasi Pajak Daerah dari target Rp. 305.980.750 teralisasi sebesar Rp. 264.312.500 capaian 86.38 % Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah dari target Rp. 206.800.000 teralisasi sebesar Rp. 143.367.000 capaian 69.33 % Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi Pajak Daerah dari target Rp. 1.633.567.250 teralisasi sebesar Rp. 1.438.610.034 capaian 88.07 % Sosialisasi Pajak Daerah dari target Rp. 347.570.000 teralisasi sebesar Rp. 319.448.750 capaian 91.91 % Penunjang Kegiatan Penertiban Penunggak Pajak Daerah dari target Rp. 414.626.000 teralisasi sebesar Rp. 348.297.500 capaian 84 % Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak dari target Rp. 318.579.000 teralisasi sebesar Rp. 285.361.400 capaian 89.57 % Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah dari target Rp. 530.989.000 teralisasi sebesar Rp. 377.981.500 capaian 71.18 % Pendataan Obyek Pajak Kecamatan di kabupaten Cianjur dari target Rp. 972.850.000 teralisasi sebesar Rp. 2.200.000 capaian 0.23 %


156

kk)

Kajian Potensi Pajak Daerah dari target Rp. 229.850.000 teralisasi sebesar Rp. 222.900.000 capaian 96.98 % ll) Pembangunan Sistem Informasi Potensi Pajak Daerah dari target Rp. 500.000.000 teralisasi sebesar Rp. 458.030.432 capaian 91.61 % mm) Pengembangan Standar Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Pajak dari target Rp. 95.000.000 teralisasi sebesar Rp. 89.400.743 capaian 94.11 % nn) Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa dengan realisasi anggaran Rp. 28.403.750 atau mencapai 56,75 % oo) Sosialisasi pengadaan barang dan jasa OPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.049.750 atau mencapai 92,05 % pp) Penyusunan Peraturan tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan realiasasi anggaran Rp. 45.470.500 atau mencapai 69,95 % qq) Penyusunan peraturan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.850.000 atau mencapai 94,47 % rr) Koordinasi perencanaan umum pengadaan barang/jasa dengan realisasi anggaran Rp. 44.518.000 atau mencapai 89,04 % ss) Pengolahan dan penyusunan laporan data dan informasi pengadaan barang dan jasa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.222.500 atau mencapai 68,03 % tt) Pembuatan website Badan Layanan Pengadaan barang dan jasa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.994.500 atau mencapai 97,49 % 6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota realisasi sebesar Rp. 883.763.550,00 a) Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang APBD realisasi sebesar Rp. 13.009.000,00 b) Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang Perubahan APBD realisasi sebesar Rp. 16.987.000,00 c) Penelitian Dokumen RKA, DPA & DPPA SOPD realisasi sebesar Rp. 140.881.000,00 d) Evaluasi dan Pembinaan Penyaluran bantuan Keuangan realisasi sebesar Rp. 237.292.100,00 e) Sosialisasi Bagi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial realisasi sebesar Rp. 183.295.000,00 f) Pengendalian Anggaran Belanja realisasi sebesar Rp. 95.724.950,00 g) Evaluasi Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban APBD realisasi sebesar Rp. 31.447.000,00 7) Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, jumlah anggaran 303.200.000,- realisasi anggaran 272.942.900,- atau 90.02% a) Kegiatan Bimtek Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa bagi Kecamatan. Aparatur Kecamatan Rp. 67.000.000,- dengan realisasi 67.000.000,- atau 100% b) Kegiatan Fasilitasi Pelepasan atau Mutasi TKD di wilayah Kabupaten Cianjur Rp 65.800.000 dengan realisasi Rp 38.813.000. atau 58,99%.


157

c)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD dan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, Rp 131.600.000,- dengan realisasi 128.329.900. atau 97,52% d) Kegiatan Bimtek pengelolaan Keuangan Desa bagi Kecamatan, Rp 38.800.000 dengan realisasi 38.800.000 atau 100%. 8) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran Rp 3.820.775.000,00 dengan realisasi Rp 3.741.086.000,00 atau dengan capaian 97,91% a) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dari target Rp. 3.406.700.000,- terrelaisasi Rp.3.389.400.000,- (99,49 %) b) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan ,dari target Rp. 40.030.000,terrealisasi Rp. 28.390.000,- (70,92 %) c) Pelaksanaan Pemeriksaan Serentak , dari target Rp. 55.360.000,- terealisasi Rp. 45.000.000,- (81,28%) d) Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemerintah Daerah , dari target terealisasi Rp. 230.296.000,- (167,57 %) e) Pengawasan Bantuan Keungan Hibah Dan Bansos yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari target Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 48.000.000,- (98 %) 9) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan target Rp. 219.775.000,- terealisasi Rp. 156.963.500,- (71,42%) a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan.dari target target Rp. 219.775.000,- terealisasi Rp. 156.963.500,- (71,42%) 10) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah realisasi anggaran sebesar Rp. 1.083.471.353,00 atau mencapai 61,92 persen. a) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 140.941.500 atau mencapai 98,54% b) Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab. Cianjur Daerah Lainnya, realisasi anggaran sebesar Rp. 510.702.553 atau mencapai 43,76 %. c) Penyusunan LPPD dan Informasi Laporan Penyelengaraan Kabupaten Cianjur Pemerintah Daerah (ILPPD), realisasi anggaran sebesar Rp.237.952.300 atau mencapai 97,23 %. d) Laporan Keterangan pertanggungjawaban Bupati TA 2013, realisasi anggaran sebesar Rp. 193.875.000 atau mencapai 99,42 %. 11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 363.613.490,00 atau mencapai 96,97 persen. a) Penyusunan Kebijakan Tentang Standar Pembakuan Biaya Kegiatan yang Dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2015, realisasi anggaran sebesar Rp. 94.736.000,00 atau mencapai 99,07 persen. b) Penyusunan Kebijakan Tentang Standar Pembakuan Biaya Kegiatan Dana Alokasi Desa Tahun Anggaran 2015, realisasi anggaran sebesar Rp. 49.650.000,00 atau mencapai 99,30 persen. c) Penyusunan Standarisasi Gedung Kantor Kecamatan di Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 69.500.000,00 atau mencapai 99,29 persen.


158

12)

13)

14)

15)

16)

d) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD, realisasi anggaran sebesar Rp. 39.848.490,00 atau mencapai 95,6 e) Sosialisasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 109.879.000,00 atau mencapai 93,40 persen Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, realisasi anggaran sebesar Rp. 772.482.220,00 atau mencapai 99,12 % a) Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 133.827.000,00 atau mencapai 96,35 % b) Bintek Kebijakan Keuangan dan Kebijakan Barang Daerah , realisasi anggaran sebesar Rp. 50.820.000,00 atau mencapai 100 % c) Kajian Staf Ahli Bupati, realisasi anggaran sebesar Rp.437.835.220,00 atau mencapai 99,59 % d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Kesejahteraan Rakyat, realisasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 atau mencapai 100 % Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga, realisasi anggaran sebesar Rp. 127.848.000,00 atau mencapai 65,65 % a) Penyelenggaraan Upacara Hari-Hari Besar Negara, realisasi anggaran sebesar Rp.80.798.000,00 atau mencapai 89,78 % b) Workshop Manajemen Keolahragaan, realisasi anggaran sebesar Rp. 47.050.000,00 atau mencapai 94,10 % Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 52.760.000,00 atau mencapai 83,75 % a) Fasilitasi Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Kabupaten yang Berbatasan, realisasi anggaran sebesar Rp. 52.760.000,00 atau mencapai 83,75 % Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, realisasi anggaran sebesar Rp. 708.369.500,00 atau mencapai 85,40 % a) Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, realisasi anggaran sebesar Rp. 349.241.500,00 atau mencapai 93,13 % b) Penyusunan dan penerbitan Peraturan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp.241.724.000,00 atau mencapai 72,48 % c) Penyusunan dan penerbitan keputusan Bupati, realisasi anggaran sebesar Rp.26.657.000,00 atau mencapai 98,52 % d) Penyusunan dan penerbitan Peraturan Bupati, realisasi anggaran sebesar Rp.90.747.000,00 atau mencapai 96,59 % Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.015.885.359,00 atau mencapai 88,63 % a) Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor di Lingkungan Setda Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp.225.870.000,00 atau mencapai 100 % b) Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg), realisasi anggaran sebesar Rp. 46.550.000,00 atau mencapai 99,04 % c) Pengadaan Cinderamata, realisasi anggaran sebesar Rp.187.663.000,00 atau mencapai 97,34 %


159

d) Pembinaan/ Sosialisasi Sandi dan Telekomunikasi Kab. Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 208.905.000,00 atau mencapai 99,40 % e) Penataan Interior Bagian Umum Setda Kab Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 175.344.000,00 atau mencapai 100 % f) Pelatihan Pengembangan Kepribadian dan Komunikasi Sosial Pada Bagian UMUM, realisasi anggaran sebesar Rp. 490.960.000,00 atau mencapai 98,43 % g) Pengadaan Bendera Kebutuhan Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 65.825.000,00 atau mencapai 100 % h) Penataan Kantin Setda Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 215.587.850,00 atau mencapai 95,50 % i) Penataan Interior Ruang Kerja Sekda Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 43.381.000,00 atau mencapai 95,73 % j) Pengadaan Sound Sytem Kebutuhan Pemerintah Kab. Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 122.235.650,00 atau mencapai 99,86 persen k) Pengadaan Tanah untuk Pasar Pasir Hayam Tahap II, realisasi anggaran sebesar Rp. 6.070.404.000,00 atau mencapai 99,80 persen l) Pengadaan Tanah untuk Perluasan SDN Kutamanis Desa Padaluyu, realisasi anggaran sebesar Rp. 153.065.000,00 atau mencapai 85,67 persen m) Pengadaan Tanah untuk Tanah yang terpakai oleh SDN Cibinong Hilir II, realisasi anggaran sebesar Rp. 118.423.000,00 atau mencapai 83,39 % n) Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Puskesmas Cijagang Kecamatan Cikalong Kulon, realisasi anggaran sebesar Rp. 39.311.675,00 atau mencapai 92,72 % o) Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Puskesmas Cikondang Kec.Bojong Picung, realisasi anggaran sebesar Rp. 41.250.816,00 atau mencapai 96,72 % p) Pengadaan Tanah Untuk SMK I Cipanas Tahap II, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.987.134.674,00 atau mencapai 99,41 % q) Pengadaan Tanah Untuk SMK Pacet, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.328.096.000,00 atau mencapai 98,39 % r) Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Puskesmas Cijagang Kecamatan Cikalong Kulon, realisasi anggaran sebesar Rp. 563.439.000,00 atau mencapai 84,15%. s) Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Puskesmas Cikondang Kecamatan Bojong Picung, realisasi anggaran sebesar Rp. 376.553.000,00 atau mencapai 48,55 % t) Pengadaan Tanah Untuk Pembibitan Sapi di Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta, realisasi anggaran sebesar Rp. 430.232.000,00 atau mencapai 98,96 % u) Pengadaan Tanah Untuk Irigasi teknis/ SPAM IKK di Desa Muara Cikadu Kecamatan Sindang Barang, realisasi anggaran sebesar Rp. 383.804.596,00 atau mencapai 99,06 % v) Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Pasar Pasir Hayam Tahap III, realisasi anggaran sebesar Rp. 11.259.073.346,00 atau mencapai 98,36 % w) Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Rumah Sakit Pagelaran, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.238.143.902,00 atau mencapai 89,46 %


160

x)

Pengadaan Tanah untuk Pasar Warungkondang, realisasi anggaran sebesar Rp. 963.967.145,00 atau mencapai 65,68 % y) Pengadaan Tanah Untuk Kantor BKBPP Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.030.035.315,00 atau mencapai 99,46 % z) Pengadaan Tanah Untuk Kantor Kecamatan Campakamulya, realisasi anggaran sebesar Rp. 208.628.393,00 atau mencapai 99,09 % aa) Pengadaan Tanah Untuk Tanah yang dipakai oleh SDN Sukawening, realisasi anggaran sebesar Rp. 519.451.837,00 atau mencapai 97,81 % bb) Pengadaan tanah untuk perluasan TPU Sirnalaya, realisasi anggaran sebesar Rp. 511.782.613,00 atau mencapai 99,46 % cc) Penataan Panggung Pancaniti SETDA Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 159.854.050,00 atau mencapai 93,96 % dd) Kegiatan Gerai Gelar Produk PNPM Masyarakat Mandiri Pedesaan Rp 1.000.000.000 realisasi anggaran Rp Rp850.913.497,00. atau 85,09% 17) Program Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan,Kelurahan/Desa, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.028.711.250,00 atau mencapai 93,44 % a) Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan, realisasi anggaran sebesar Rp. 172.970.000,00 atau mencapai 98,84 % b) Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), realisasi anggaran sebesar Rp. 1.512.076.250,00 atau mencapai 92,17 % c) Peningkatan Kapasitas Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, realisasi anggaran sebesar Rp. 138.445.000,00 atau mencapai 92,30 % d) Perumusan Kebijakan dan Sosialisasi Manajemen Pemerintah Desa, realisasi anggaran sebesar Rp. 205.220.000,00 atau mencapai 99,77 % 18) Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum, realisasi anggaran sebesar Rp. 529.855.500,00 atau mencapai 88,98 % a) Advokasi Hukum, realisasi anggaran sebesar Rp. 256.988.000,00 atau mencapai 85,66 % b) Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum, realisasi anggaran sebesar Rp. 156.212.500,00 atau mencapai 89,26 % c) RANHAM 2011, realisasi anggaran sebesar Rp. 22.155.000,00 atau mencapai 88,62 % d) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 47.000.000,00 atau mencapai 97,92 % e) Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Produk Hukum, realisasi anggaran sebesar Rp. 47.500.000,00 atau mencapai 100 % 19) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, realisasi anggaran sebesar Rp. 600.562.000,00 atau mencapai 97,88 % a) Penyusunan Evaluasi Jabatan, realisasi anggaran sebesar Rp. 251.514.000,00 atau mencapai 99,81 % b) Fasilitasi Percepatan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, realisasi anggaran sebesar Rp. 58.710.000,00 atau mencapai 99,34 %


161

c) Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan, realisasi anggaran sebesar Rp. 55.750.000,00 atau mencapai 99,55 % d) Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, realisasi anggaran sebesar Rp. 42.282.000,00 atau mencapai 99,49 % e) Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, realisasi anggaran sebesar Rp. 102.991.000,00 atau mencapai 99,03 % f) Penataan UPTD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 89.315.000,00 atau mencapai 89,32 % 20) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, realisasi anggaran sebesar Rp. 334.985.800,00 atau mencapai 99,46 % a) Penyusunan Laporan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, realisasi anggaran sebesar Rp. 57.512.000,00 atau mencapai 99,50 % b) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pemkab, realisasi anggaran sebesar Rp. 118.473.800,00 atau mencapai 98,73 % c) Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 159.000.000,00 atau mencapai 100 % 21) Program Penunjang Kegiatan Keagamaan, realisasi anggaran sebesar Rp.738.093.500,00 atau mencapai 98,68 %. a) Pembinaan Manajemen Pengelolaan Pondok Pesantren, realisasi anggaran sebesar Rp. 192.593.500,00 atau mencapai 96,30 % b) Pilot Project Hafalan Juz Ama dan Hatam Alquran diTingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, realisasi anggaran sebesar Rp. 545.500.000,00 atau mencapai 99,54 % 22) Program Penigkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan, realisasi anggaran sebesar Rp. 111.634.367,00 atau mencapai 76,73 % a) Peningkatan Kinerja Aparatur Bagian Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, realisasi anggaran sebesar Rp. 111.634.367,00 atau mencapai 76,73 % 23) Program KEHUMASAN, realisasi anggaran sebesar Rp. 623.464.500,00 atau mencapai 97,76 % a) Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan, realisasi anggaran sebesar Rp. 100.472.000,00 atau mencapai 100 % b) Sosialisasi Program Pemkab Cianjur Melalui Media Luar Ruang Baligho/ Spanduk, realisasi anggaran sebesar Rp. 68.895.500,00 atau mencapai 99,99 % c) Penjaringan Informasi dan Penyuluhan Melalui Talkshow, realisasi anggaran sebesar Rp.53.715.500,00 atau mencapai 96,09 % d) Penyebarluasan Informasi Pemerintah Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp.400.381.500,00 atau mencapai 97,06 % 24) Program Penunjang Kegiatan Pendidikan Diniyah, realisasi anggaran sebesar Rp. 463.680.000,00 atau mencapai 95,87 % a) Sosialisasi Peraturan Perundang undangan tentang Pendidikan Keagamaan / Diniyah, realisasi anggaran sebesar Rp. 243.500.000,00 atau mencapai 97,40 %


162

25)

26)

27)

28)

b) Pencetakan Ijazah Diniyah, realisasi anggaran sebesar Rp. 220.180.000,00 atau mencapai 94,23 % Program Peningkatan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Bidang Koperasi Perdagangan Perindustrian dan Pariwisata, realisasi anggaran sebesar Rp. 35.966.000,00 atau mencapai 92,58 % a) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bagian Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, realisasi anggaran sebesar Rp. 35.966.000,00 atau mencapai 92,58 % Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.954.732.384,00 atau mencapai 95,21 % a) Peningkatan Wawasan dan Koordinasi Sektor Perindustrian dan Pariwisata di Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 243.209.000,00 atau mencapai 94,98 % b) Peningkatan Wawasan dan Koordinasi Bidang Koperasi Investasi dan Perusahaan Daerah di Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 87.100.000,00 atau mencapai 88,16 % c) Monitoring Perkembangan Toko Modern di Kabupaten Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 455.220.000,00 atau mencapai 99,66 % d) Pengendalian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, realisasi anggaran sebesar Rp. 166.599.275,00 atau mencapai 99,98 % e) Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan, realisasi anggaran sebesar Rp. 440.424.709,00 atau mencapai 94,24 % f) Monitoring Pembangunan, realisasi anggaran sebesar Rp. 241.265.500,00 atau mencapai 92,30 % g) Pemantauan Program Pembangunan Desa, realisasi anggaran sebesar Rp. 92.097.500,00 atau mencapai 100 % h) Penyusunan Kebijakan di Bidang Pertanian Perkebunan Perikanan Peternakan dan Kelautan, realisasi anggaran sebesar Rp. 175.712.400,00 atau mencapai 87,73 % i) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Pengendalian Kegiatan Pembangunan, realisasi anggaran sebesar Rp. 53.104.000,00 atau mencapai 99,03 % Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan Umum, realisasi anggaran sebesar Rp. 436.911.000,00 atau mencapai 96,92% a) Penataan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi, realisasi anggaran sebesar Rp. 313.401.000,00 atau mencapai 98,49 % b) Penataan Wilayah Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 34.300.000,00 atau mencapai 91,96% c) Sosialisasi Draf/Permendagri tentang Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran sebesar Rp. 89.210.000,00 atau mencapai 93, 92 % Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat, realisasi anggaran sebesar Rp. 504.200.520,00 atau mencapai 85,52 %


163

f.

a) Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, realisasi anggaran sebesar Rp. 36.377.350,00 atau mencapai 84,07 % b) Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga, realisasi anggaran sebesar Rp.82.878.500,00 atau mencapai 85,62 % c) Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Cianjur Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, realisasi anggaran sebesar Rp. 135.333.250,00 atau mencapai 67,56 % d) Penilaian Kinerja UKS ( Usaha Kesehatan Sekolah ) di semua Jenis Sekolah dan Pengiriman Sekolah UKS ke Tk Provinsi, realisasi anggaran sebesar Rp. 114.384.620,00 atau mencapai 90.14 % e) Dana Penunjang Rakerda Lintas Sektoral Bidang UKS, realisasi anggaran sebesar Rp. 40.445.000,00 atau mencapai 99,52% f) Peningkatan Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, realisasi anggaran sebesar Rp. 5.020.000,00 atau mencapai 61,12 % g) Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Daerah Bidang Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan, realisasi anggaran sebesar Rp. 89.761.800,00 atau mencapai 94,63 % 29) Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur, realisasi anggaran sebesar Rp. 369.276.990,00 atau mencapai 98, 30 % a) Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 192.529.990,00 atau mencapai 98, 98 % b) Perumusan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 176.747.000,00 atau mencapai 97,57 %. 30) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur KORPRIKegiatan Pengembangan Wawasan Jiwa Korsa Anggota KORPRI, realisasi anggaran Rp. 404.349.000,a) Kegiatan Pengembangan Wawasan Aparatur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, realisasi anggaran Rp. 239.017.000,31) Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI a) Kegiatan Pendampingan dan Penyuluhan Hukum Bagi Anggota KORPRI, realisasi anggaran Rp. 226.512.000,b) Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Keolahragaan Melalui PORPEMDA, realisasi anggaran Rp. 752.647.000,c) Kegiatan Evaluasi Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Anggota KORPRI Se-Kabupaten Cianjur, realisasi anggaran Rp. 118.439.500,32) Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pengembangan usaha KORPRI a) Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan Bagi Anggota KORPRI yang akan memasuki masa purna bhakti, realisasi anggaran Rp. 395.629.500,Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,


164

dan Persandian, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif maupun sesuai dengan kebutuhan. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan dalam RKPD atau Renja di OPD penyelenggara urusan, kemudian menjadi bahan penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014. g.

Penghargaan yang Diterima oleh Pemerintah Daerah Beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang berasal dari pemerintah diantaranya adalah: 1) Amira Nur Fadilla (Juara 1 Tk. Nasional Lomba Cipta Puisi) SDN Ibu Dewi 2 2) Imani Dinda Hanifah (Juara 1 Tk. Nasional Fls2n Lomba Cipta Puisi) SMAN 1 Ciranjang 3) M. Dafa Wardana (Juara 1 Tk. Osn Astronomi) SMAN 1 Cianjur 4) Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan atas jasa nya berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan koperasi dan UKM sebagai penggerak roda perekonomian melalui pemberian dukungan fasilitas bantuan perkuatan, pemasaran hasil panen dengan menyediakan Resi Gudang yang berdampak meningkatnya nilai jual hasil panen dan Konsultan Terpadu Koperasi dan KUKM, serta Forum Komunikasi Terpadu sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5) ED CORP Anggota Aspartan Kab. Cianjur sebagai Juara I Tingkat Nasional Anugrah Produk Pertanian Berdaya Saing Tahun 2014 (Produk Nasi Liwet Pandanwangi) 6) Penghargaan Satyalencana Karya Setya XXX kepada Sdr. Ir. Enan Laksana Suhendra, MP 7) Penghargaan Satyalencana Karya Setya XXX kepada Sdri. Nani Surtini, SP 8) Penghargaan Satyalencana Karya Setya XXX kepada Sdri. Dede Suherman, SP., M.Si 9) Penghargaan APTEX dan Agro & Food Expo Tahun 2014 Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagai Stand Terbaik Juara III Tingkat Nasional Tahun 2014 10) Penghargaan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2013 dengan Predikat CC.

20

Urusan Ketahanan Pangan

a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan a) Analisisi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Jumlah dokumen yang dihasilkan sebanyak 2 (dua) dokumen, yaitu Neraca bahan Makanan(NBM) dan data Analisis Kewaspadaan pangan dan Gizi atau mencapai 100%. b) Sosialisasi dan Promosi Pangan lokal Jumlah peserta sosialisasi 50 orang 1 kali kegiatan atau mencapai 100%. c) Pembinaan LDPM dan Pemantauan Harga Pangan. Jumlah LDPM yang dibina sebanyak 7 LDPM, 1 data informasi harga pangan, atau mencapai 100 %. d) Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Jumlah Desa mandiri Pangan yang dibina sebanyak 3 desa, atau mencapai 150 % dari target 2 desa.


165

e) Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan. Jumlah dokumen bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan sebanyak 1 dokumen berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemandirian Pangan, atau mencapai 100 % f) Penunjang Program Raskin. Jumlah Alokasi dan distribusi Raskin sebanyak 37.354.845 Kg kepada 20.810 RTS, atau mencapai 98,32 % b.

c.

SKPD Penyelenggara Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan ketahanan pangan adalah Badan Ketahanan pangan Daerah. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan ketahanan pangan sebanyak 21 orang..

d.


e.

21 a.

Program Peningkatan Ketahanan pangan, realisasi anggaran 5.027.107.850, atau 98,29 %. a) Analisis Ketersediaan dan Kerawaanan Pangan, dengan realisasi anggaran 47.909.000 atau 98,91 %. b) Sosialisasi dan Promosi Pangan Lokal, dengan realisasi anggaran 95.093.000,- atau 97,56 %. c) Pembinaan LDPM dan Pemantauan Harga Pangan, dengan realisasi anggaran Rp.60.163.000,- atau 99,34 %. d) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dengan realisasi anggaran 21.130.000,- atau 100%. e) Fasilitasi Dewan Ketahanan pangan, dengan realisasi Rp. 114.207.000,- atau 98,91 %. f) Penunjang program Raskin, dengan realisasi anggaran 4.688.609.850,Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan Ketahanan Pangan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan a) Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa di Kabupaten Cianjur. Jumlah Desa peserta Lomba Desa Tingkat Kabupaten sebanyak 32 desa atau mencapai 100%.


166

b) Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Cianjur. Jumlah peserta bintek pengisian DKK dan profil desa/kelurahan sebanyak 45 peserta atau mencapai 100%. c) Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Posyandu. Terwujudnya peningkatan kualitas ketersediaan data posyandu dan kapasitas kader posyandu sebanyak 1 dokumen, Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu Terbaik Tk. Kabupaten sebanyak 6 posyandu dan 6 kader posyandu atau mencapai 100%. d) Kegiatan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Koordinasi dan peningkatan kapasitas aparat pemberdayaan masyarakat sebanyak 111 orang atau mencapai 100% e) Kegiatan Pemberdayaan Desa Mandiri Energi. Jumlah desa yang terfasilitasi kebutuhan energinya dengan penyediaan sumber energi alternatif sebanyak 5 desa atau mencapai 100%. f) Kegiatan Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (POSYANTEK) dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG). Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelola posyantek di bidang TTG sebanyak 32 orang, Juara lomba inovasi TTG terbaik Tk. Kabupaten 6 juara/inovasi atau mencapai 100%. g) Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur. Terfasilitasinya pembinaan kader dan kegiatan PKK tk. Kabupaten sebanyak 32 kecamatan atau mencapai 100%. h) Kegiatan Pendataan dan Pemantauan jalan desa/jalan poros desa di Kabupaten Cianjur. Dokumen database jumlah dan kondisi jalan desa/jalan poros desa di Kab. Cianjur sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. i) Kegiatan Bimtek Penyusunan RPJMDes. Jumlah peserta yang mengikuti Bintek RPJMDes sebanyak 64 orang atau mencapai 100% 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan a) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pasar Desa. Jumlah pengelolaan pasar desa yang terbina sebanyak 78 orang atau mencapai 100%. b) Kegiatan Penumbuhkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jumlah peserta Orientasi Penumbuhkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 96 orang, Jumlah peserta kegiatan Bimtek BUMDes sebanyak 70 orang, Jumlah peserta Sosialisasi Perda BUMDes sebanyak 32 orang atau mencapai 100%. c) Kegiatan Pembinaan Kelompok usaha ekonomi masyarakat (KUEM). Jumlah Peserta Bimtek usaha ekonomi masyarakat sebanyak 45 orang atau mencapai 100% 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa a) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TMMD & BSMSS b) Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Survey dan monitoring pelaksanaan BSMSS sebanyak 1 desa, Pembukaan dan Penutupan BSMSS Tk. Kabupaten sebanyak 2 kegiatan atau mencapai 100%


167

c)

b. c.

d.

Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PAP-PNPM) Mandiri Perdesaan. Jumlah kecamatan yang dibina dan dimonitoring sebanyak 29 kecamatan atau mencapai 100%. d) Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PAP-PNPM) Generasi Sehat Cerdas. Jumlah kecamatan yang dibina dan dimonitoring sebanyak 29 kecamatan atau mencapai 100%. e) Kegiatan Pembinaan Keswadayaan dan Pembangunan Partisipatif. Kegiatan penutupan BBGRM tk. Kab di 1 kegiatan, Jumlah desa yang dibina untuk P2WKSS sebanyak 1 desa, Jumlah Monev BBGRM yang dilaksanakan di 32 kecamatan, Kegiatan pencanangan BBGRM Tk. Provinsi sebanyak 1 kegiatan, Kegiatan acara puncak BBGRM Tk. Nasional sebanyak 1 kegiatan atau mencapai 100%. f) Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Program Terpadu. Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi program terpadu sebagai bahan pertimbangan perencanaan ke depan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100% 4) Program Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan/Desa a) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Tersusun naskah rancangan peraturan daerah terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kab, Cianjur sebanyak 2 raperda atau mencapai 100% b) Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Anggota BPD se- Kabupaten Cianjur. Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan sebanyak 354 orang atau mencapai 100%. c) Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 70 orang atau mencapai 100%. Capaian Indikator Kinerja  PKK aktif capaiannya 100%  Posyandu aktif capaiannya 100% SKPD Penyelenggara Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati Cianjur No. 39 Tahun 2013 tentang Tugas Fungsi dan Tata kerja Unit Organisasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa, bahwa OPD yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan masyarakat desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat & desa sebanyak 26 orang.


168

e.

Alokasi Realisasi Anggaran 1).

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Jumlah dana Rp 1.587.033.500 realisasi anggaran Rp 1.569.179.600. Capaian persentase 98,88% sehingga sisa anggaran Rp 17.853.900. a) Penyelenggaraan Lomba Desa di Kabupaten Cianjur, Jumlah anggaran Rp 98.855.000,- realisasi anggaran 98.855.000,-. Atau 100,00%. b) Keg. Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten Cianjur, Rp 102.400.000 realisasi anggaran Rp 101.650.000, atau 99,27%. c) Pengelolaan Kelembagaan Posyandu Rp 230.832.500 realisasi anggaran 226.488.500, atau 98,12% d) Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 87.240.000,realisasi anggaran Rp. 87.240.000,- atau 100% e) Pendataan dan Pemantauan Jalan Desa/Jalan Poros Desa di Kab. Cianjur Rp 40.000.000, realisasi anggaran Rp 33.265.000, atau 83,16% f) Penunjang Kegiatan Tim Penggerak Pkk Kabupaten Cianjur Rp 650.000.000, realisasi anggaran Rp 645.082.500, atau 99,24% g) Pemberdayaan Desa Mandiri Energi Rp 40.160.000, realisasi anggaran 40.160.000, atau 100,00% h) Bintek Penyusunan RPJMDes Rp70.346.000, realisasi anggaran Rp 70.346.000, atau 100,00% i) Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (POSYANTEKDES) dan Gelar TTG Rp 267.200.000, realisasi anggaran Rp 266.092.600, atau 99,59% 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Jumlah dana 501.623.850,- realisasi anggaran 500.543.850,- atau 99.78%. a) Penumbuhkembangan Badan Usaha Milik Desa Rp. 283.550.000 realisasi anggaran 283.170.000 atau 99.78% b) Peningkatan Pengelolaan Pasar Desa Rp. 148.073.850 realisasi anggaran 147.373.850 atau 99.53%. c) Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Rp. 70.000.000,realisasi anggaran 70.000.000,- atau 100% 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, jumlah dana Rp. 993.358.000 realisasi anggaran 984.189.000,- atau 99.08% a) Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Rp. 75.000.000,- realisasi anggaran 73.023.000,- atau 97.36% b) Pembinaan Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PAP-PNPM) Mandiri Perdesaan Rp. 590.000.000,- realisasi anggaran 587.248.000,- atau 99.53% c) Pembinaan Keswadayaan dan Pembangunan Partisipatif Rp. 103.418.000,- realisasi anggaran 103.118.000,- atau 99.71% d) Evaluasi dan Pembinaan Program Terpadu 49.940.000,- realisasi anggaran 49.940.000,- atau 100%


169

e)

f.

Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perdesaan (PAP-PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas Rp. 100.000.000,- realisasi anggaran 95.860.000,- atau 95.86% f) Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui BSMSS Rp. 75.000.000,- realisasi anggaran 75.000.000,- atau 100% 4) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan/Desa, jumlah dana Rp. 149.615.000 realisasi anggaran 147.771.500 atau 98.77% a) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Desa 57.615.000 realisasi anggaran 56.115.000 atau 97.40% b) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Anggota BPD seKabupaten Cianjur 51.000.000 realisasi anggaran 50.656.500 atau 99.33%. c) Sosialisasi UU Desa No. 6 Th. 2014, 41.000.000,- realisasi anggaran 41.000.000,- atau 100% Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan perencanaan pembangunan yang melibatkan Tim Perencana Tingkat Kabupaten di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cianjur. Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. Tahun 2015 merupakan tahun ke empat dalam penyusunan Renja OPD dan/atau RKPD Kabupaten Cianjur dalam Rencana Strategis (Renstra) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 20112016. Secara garis besar apa yang telah menjadi tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan telah tercantum dalam dokumen RPJMD tersebut. RKPD dan Renja yang saling berkaitan ini memberikan pedoman bagi Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Cianjur dalam menentukan arah perencanaan dan penganggaran.

22

Urusan Statistik

a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Data/Informasi/Statistik Daerah sasarannya tersedianya data Indikator makro di kabupaten Cianjur sebagai bahan rumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, dan dokumen tersebut tersedia atau mencapai 100% a) Kegiatan Penyusunan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab.Cianjur Per Triwulan 2014, tersedianya bahan rumusan dan penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah atau mencapai 100%. SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008, jo Perda Nomor Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, bahwa OPD yang mempunyai kewenangan statistik adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b.


170

c.

Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan statistik sebanyak 8 orang.

d.


e.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, realisasi anggaran 264.850.000,00 atau 99,94%. a) Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan relisasi anggaran 264.850.000,00 atau 99,94%. Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan statistik, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan Top down sesuai kebutuhan data Kabupaten.

23. Urusan Kearsipan a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah mencapai 100 %. a) Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah dilaksanakan pada 2 OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur dan capaiannya mencapai 100%. 2) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan mencapai 100%. a) Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip dilaksanakan dilingkungan internal Kantor Arsip dan Perpustakaan dengan cara memelihara 10 Jenis klasifikasi arsip OPD yang ada di Depo Arsip pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dengan capaian 100%. 3) Program Peningaktan Kualitas Pelayanan Informasi mencapai 100%. a) Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta dilakukan kepada pengelola kearsipan di desa sebanyak 15 pengelola kearsipan desa dan capaian kinerjanya mencapai 100%.

b.

Capaian Kinerja 

c.

Pengelolaan arsip secara baku mencapai 78,08%

SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Kearsipan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

d.

Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Kearsipan sebanyak 12 orang.

e.


Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 27.082.500,00 atau 99,82 %. a) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp. 27.085.500,00 atau 99,82 %.


171

2)

3)

f.

Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan relisasi anggaran sebesar Rp. 26.945.000,00 atau 94,99 %. a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip, relisasi anggaran sebesar Rp. 26.945.000,00 atau 94,99 %. Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta, realisasi anggaran sebesar Rp. 73.547.000 atau 96,03 %. a) Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta, realisasi anggaran sebesar Rp. 73.547.000 atau 96,03 %.

Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan kearsipan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

24. Urusan Komunikasi dan Informasi a.


2)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kinerja capaian 95,85 % a) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dengan target sebesar 7 kecamatan dan realisasi sebesar 5 kecamatan. Jadi capaiannya adalah 71 %; b) Pengelolaan e-Government dengan target sebesar 12 bulan dan realisasi sebesar 12 bulan. Jadi capaiannya adalah 100 % ; c) Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Elektronik RSPD dengan target sebesar 1 paket pemeliharaan gedung dan realisasi sebesar 1 paket pemeliharaan gedung, serta target pemeliharaan peralatan sebesar 21 unit dan realisasi sebesar 21 unit. Jadi capaiannya adalah 100 % ; d) Pengelolaan RSPD dengan target pelaksanaan siaran radio selama 12 bulan dan realisasi selama 12 bulan. Jadi capaiannya adalah 100% ; e) Operasional LPSE dengan target pelaksanaan operasional selama 12 bulan dan realisasi pelaksanaan operasional selama 12 bulan. Jadi capaiannya adalah 100 % ; f) Pengembangan Komunikasi Media Luar Ruang dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket. Jadi capaiannya adalah 100 % ; g) Peningkatan Keandalan Daya Pancar Frekuensi RSPD dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1 paket . Jadi capaianggaran sebesar 100 % ; Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan capaian kinerja 100%


172

a)

d.

Pelatihan Aplikasi SPSE dan Aplikasi Pendukung dengan target sebesar 1 paket realisasi sebesar 1 paket. Jadi capaiannya adalah 100 % ; b) Pembinaan Tertib Operasional Warnet dengan target sebesar 25 orang yang terbina dan realisasi sebesar 25 orang. Jadi capaiannya adalah 100 %. 3) Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media dengan capaian kinerja 100% a) Diseminasi dan Distribusi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target diseminasi sebesar 12 kali dan realisasi diseminasi 12 kali. Jadi capaiannya adalah 100 %. 4) Program Pengendalian Jasa Usaha Pos dan Telekomunikasi dengan capaian kinerja 100% a) Sosialisasi Tentang Peraturan Pembangunan Menara Telekomunikasi dengan target sosialisasi sebanyak 75 peserta dan realisasi sosialisasi sebanyak 75 peserta. Jadi capaiannya adalah 100 % ; b) Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi dengan target sebesar 2 paket dan realisasi sebesar 2 paket atau 100% SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

e. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Kominfo sebanyak 6 orang. f.


2)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan realisasi anggaran sebesar Rp 347.910.206 atau 94 % a) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.600.000 atau 97 % ; b) Pengelolaan e-Government dengan realisasi anggaran sebesar Rp 24.048.000 atau 96 % ; c) Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Elektronik RSPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.000.000 atau 100 % ; d) Pengelolaan RSPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp 68.485.000 atau 98 %; e) Operasional LPSE dengan realisasi anggaran sebesar Rp 187.130.906 atau 92 % ; f) Pengembangan Komunikasi Media Luar Ruang dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.750.000 atau 85 % ; g) Peningkatan Keandalan Daya Pancar Frekuensi RSPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.750.000 atau 85 %. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi a) Pelatihan Aplikasi SPSE dan Aplikasi Pendukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp 25.000.000 atau 100 % ;


173

b)

g.

Pembinaan Tertib Operasional Warnet dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000 atau 100 % . 3) Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media a) Diseminasi dan Distribusi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 38.800.000 . 4) Program Pengendalian Jasa Usaha Pos dan Telekomunikasi a) Sosialisasi Tentang Peraturan Pembangunan Menara Telekomunikasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.400.000 atau 99 % ; b) Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 91.238.000 atau 97 % . Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan pendidikan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

25. Urusan Perpustakaan. a.

b. c.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pengembagan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan capaian kinerja 100 %. a) Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan perpustakaan keliling ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh perpustakaan daerah, kunjungan perpustakaan dilaksanakan di 72 pos layanan pada 24 desa di 12 kecamatan capaian kinerjanya mencapai 100 %.. b) Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat dilaksanakan berupa kegiatan pembinaan pada 7 perpustakaan desa dan 10 Perpustakaan Mesjid besar kecamatan dengan capaian 100 %. c) Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah dilaksanakan berupa pembentukan 3 Perpustakaan desa serta pemberian bantuan sarana dan prasarana perpustakaannya capaiannya mencapai 100 %. d) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah dilaksanakan berupa kegiatan pengadaan bahan pustaka baik untuk perpustakaan umum maupun untuk perpustakaan keliling sebanyak 10 paket dengan capaian sebesar 100 %. SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Perpustakaan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Perpustakaan sebanyak 8 orang.


174

d.


Program Pengembagan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 185.149.150 atau 95,57 %. a)

b)

c) d) e.

Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar, reaslisasi anggaran sebesar Rp. 51.747.750,00 atau 98,71 %. Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, realisasi sebesar Rp. 23.594.500,00 atau 83,27 %. Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah, realisasi sebesar Rp. 65.864.600, 00 atau 96,88 %. Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah, realisasi sebesar Rp. 27.082.500,00 atau 99,82 %.

Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan perpustakaan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

C.

Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

1. Urusan Pertanian a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani mencapai 100%. a) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, jumlah petani yang mengikuti pelatihan sejumlah 60 orang atau mencapai 100%. b) Pemberdayaan Penangkar Benih, jumlah penangkar benih tanaman perkebunan yang profesional sejumlah 40 orang atau mencapai 100%. c) Pemberdayaan Kelembagaan Petani Perkebunan, jumlah peserta pembinaan kelembagaan petani kelapa, cengkeh, teh, kopi, karet, dan Gaperindo sejumlah 210 orang atau mencapai 100%. d) Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau, jumlah kelompok tani dan lembaga yang dibina sebanyak 6 kelompok atau mencapai 100%. e) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sebanyak 90 orang dan pembuatan laporan tingkat Kecamatan sebanyak 96 buku atau mencapai 100 %. f) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, melalui kegiatan rapat persiapan penilaian klas kelompok tani sebanyak 32 orang dan adanya pasilitasi kelompok tani sebanyak 5 kelompok tani, atau mencapai 100 % g) Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Pengembangan Varietas Unggul (Banprov), yang menghasilkan buku persyaratan Indikasi Geografis sebanyak 20 buku, mesin/ alat Packaging 2 unit, Mesin/Alat Rice Procesing 2 unit,


175

Packaging/kemasan plastik Printing 1 unit, Tersedianya Mobil Pick Up 1 unit, benih FS Padi Pandanwangi 2.000 kg, dan semuanya mencapai 100 %. 2) Program Peningkatan Ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) mencapai 100 % a) Pengembangan Perbenihan/Perbibitan dengan hasil kegiatan penangkaran benih padi inbrida seluas 10 ha, Penangkaran Benih Kedelai seluas 5 ha, sosialisasi kegiatan tingkat Kabupaten sebanyak 140 orang, pembuatan buku pedoman Gerakan Pengendalian OPT Pangan sebanya 100 buku, evaluasi kegiatan tingkat kabupaten sebanyak 145 orang, pelatihan pengendalian OPT sebanyak 60 orang dan pelaksanaan gerakan pengendalian OPT Padi sebanyak 6 kali, dan semuanya mencapai 100 %. b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan hasil tersedianya dokumen sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian sebanyak 1 dokumen laporan tahunan atau mencapai 100 %. c) Pengembangan sarana dan prasarana peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (DAK) dengan hasil terdiri atas : terpeliharanya dam parit sebanyak 19 unit dari 21 unit atau mencapai 90,48, sedangkan yang lainnya yaitu terpeliharanya bangunan tempat kerja 4 unit, sepeda motor sebanyak 42 unit, wireless sebanyak 32 unit, jalan usaha tani 11 unit, jalan produksi 9 unit, sumur tanah dalam 1 unit, bangunan penunjang BPP 9 unit, Sepeda motor Roda Tiga 3 unit dan semuanya mencapai 100 % d) Pengembangan sarana dan prasarana peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (Pendamping DAK) dengan hasil terdiri atas : terpeliharanya dam parit sebanyak 19 unit dari 21 unit atau mencapai 90,48, sedangkan yang lainnya yaitu terpeliharanya bangunan tempat kerja 4 unit, sepeda motor sebanyak 42 unit, wireless sebanyak 32 unit, jalan usaha tani 11 unit, jalan produksi 9 unit, sumur tanah dalam 1 unit, bangunan penunjang BPP 9 unit, Sepeda motor Roda Tiga 3 unit dan semuanya mencapai 100 % e) Pengembangan sarana dan prasarana peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (Biaya Umum DAK) adah kegiatan penunjang dengan mempersiapkan 89 dokumen lelang atau mencapai 100 %. f) Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pendayagunaan Irigasi untuk Pertanian dengan hasil terdiri atas ; Pelatihan Fasilitas Pembentukan P3A sebanyak 180 orang, pembentukan /revitalisasi GP3A 180 orang, Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A 180 orang, Pelatihan Penguatan Kelembagaan GP3A 180 orang, Pelatihan GP3A dalam kegiatan pra-panen sebanyak 180 orang, Pelatihan GP3A dalam Penanganan berbagai kegiatan pasca panen sebanyak 180 orang, pelatihan GP3A dalam penanganan berbagai kegiatan pasca panen dana investasi agribisnis (DIA) sebanyak 180 orang, fasilitas GP3A dalam membangun dan mengembangkan kemitraan dengan pelaku usaha agribisnis/agroindustri sebanyak 180 orang, pelatihan sekolah lapangan (SL) Iklim sebanyak 2 kelompok, dan semuanya mencapai 100 %.


176

g)

Pendukung WISMP II merupakan persyaratan dari Negara donor melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan P3A Mitra Cai sebanya 50 orang dengan capaian 100 % h) Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan produksi dan Produktivitas Pertanian (SILPA DAK) dengan hasil terdiri atas; Dokumen Perencanaan 5 paket, Terpeliharanya Jaringan Irigasi Dam Parit 5 paket, Operasional untuk Pengatur Air dan Penyuluh sebanyak 4 unit dengan hasil semuanya mencapai 100 %. 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian mencapai 100 % a) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah sebanyak 7 gapoktan yang melaksanakan usaha agribisnis Pandanwangi, alat pengolah 1 paket, dan pelaksanaan pamerang 1 kali, atau mencapai 100 % b) Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan dengan menghasilkan 1 (satu) unit bangunan tempat pengolah tepung, atau mencapai 100 %. 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan mencapai 100%. a) Pendamping Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, jumlah petani yang mengikuti sosialisasi dan bintek budidaya tanaman teh dan karet sebanyak 440 orang atau mencapai 100%. b) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Jenis Tanaman Tahunan, luas lahan tanaman karet dan aren yang diremajakan seluas 23 hektar atau mencapai 100%. c) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Jenis Tanaman Rempah dan Penyegar, luas lahan tanaman teh, kopi, dan cengkeh yang diremajakan seluas 47hektar atau mencapai 100%. d) Inventarisasi Potensi Perkebunan, tersedianya dokumen potensi perkebunan di Kabupaten Cianjur sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. e) Peningkatan Kualitas Bahan Baku, tercapainya peningkatan mutu bahan baku tembakau seluas 28 hektar atau mencapai 100%. f) Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Se-Kab. Cianjur dengan peserta sebanyak 40 orang, bimbingan teknis pencegahan alih fungsi lahan pertanian se-kab Cianjur sebanyak 60 oerang dan pembuatan 2 Dokumen Pedoman Teknis Tentang Pencegahan Alih Pungsi Lahan atau mencapai 100 %. 5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan mencapai 100 %. a) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan melalui kegiatan Pelatihan Penyuluh Swadaya sebanyak 30 orang, pelatihan Penerapan Posluhdes sebanyak 69 orang, dan pelatihan Tekhnologi Jajar Legowo, atau mencapai 100 %. b) Penyuluh dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan dengan hasil 32 buku Programa Penyuluhan Tk. Kecamatan, 1 buku Programa Penyuluhan Tk. Kabupaten, sosialisasi Peraturan Pupuk bersubsidi Tahun 2014 sebanyak 100 orang, Pelatihan Pendalaman Materi Sertifikasi Tahun 2014 sebanyak 50


177

b.

orang, Pelatihan dan Bimbingan Bagi THL P2BN sebanyak 80 orang, dan 1 (satu) dokumen database penyuluhan, atau mencapai 100 %. 6) Program Pengembangan Agribisnis mencapai 100%. a) Pengembangan Agribisnis, penyediaan sarana prasarana pengembangan agribisnis teh, kopi, dan cengkeh sebanyak 4 jenis atau mencapai 100%. b) Pengembangan Komoditas Unggulan Hortikultura melalui penerapan teknologi dan budidaya tanaman yang baik dan benar di 8 kelompok tani pada 2 jenis tanaman, atau mencapai 100 % c) Pengembangan Kawasan Terpadu melalui pertanian penerapan teknologi pasca panen hortikultura yang baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang bermutu di 3 (tiga) Kecamatan dengan 3 (tiga) komoditas unggulan, atau mencapai 100 %. 7) Program Pengembangan Usaha Perkebunan Besar mencapai 100%. a) Pembinaan dan Bimbingan Usaha Perkebunan Besar, jumlah perkebunan besar yang dibina dan dbimbing sebanyak 29 perusahaan atau mencapai 100%. 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak a) Penanggulangan Pencegahan Penyakit Ikan dan Hewan Menular Realisasi Kegiatan Penanggulangan Pencegahan Penyakit Ikan dan Hewan Menular menurunnya jumlah ternak dan ikan yang sakit sebesar 70% atau dengan capaian kinerja 100% b) Pengawasan Penataan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan Realisasi Kegiatan Pengawasan Penataan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan terjaminnya PAH dan HPAH di Kabupaten Cianjur sebesar 20% atau dengan capaian kinerja 100%. 9) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan a) Pengembangan Peternakan dan Perikanan di Masyarakat Realisasi Kegiatan Pengembangan Peternakan dan Perikanan di Masyarakat terfasilitasi kegiatan usaha kelompok masyarakat (kelompok peternakan, perikanan dan pengolah /Pemasar hasil ternak dan Ikan yang meningkat usahanya sebanyak 33 kelompok atau dengan capaian kinerja 100%. b) Penyusunan Data Potensi dan Evaluasi Pembangunan Peternakan Perikanan dan Kelautan. Realisasi Kegiatan Penyusunan Data Potensi dan Evaluasi Pembangunan Peternakan Perikanan dan Kelautan tersedianya dokumen evaluasi pembangunan peternakan perikanan dan kelautan sebesar 20% . c) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak Realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak terlaksananya kegiatan inseminasi buatan sebesar 20 % . d) Penyelamatan Betina Produktif dan Penjaringan Hasil IB. Realisasi Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif dan Penjaringan Hasil IB terjaringya pedet hasil IB sebanyak 15 ekor . Capaian Indikator Kinerja  Capaian kinerja untuk urusan pertanian adalah produktifitas padi dan bahan pangan lainnya mencapai 6.24 Ton/Ha.


178

c.

d.

SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Pertanian adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perternakan Perikanan dan Kelautan dam Kehutanan dan Perkebunan. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan pertanian sebanyak 229 orang.

e.

Alokasi Realisasi Anggaran 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.307.637.524,00 atau 93,78%. a) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, dengan realiasasi anggaran sebesar Rp 142.205.000,00 atau 99,79%. b) Pemberdayaan Penangkar Benih, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 302.408.600,00 atau 99,31%. c) Pemberdayaan Kelembagaan Petani Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 446.402.000,00 atau 99,75%. d) Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 156.621.924,00 atau 99,16%. e) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, dengan realisasi anggaran Rp 80.000.000 atau 100 %. f) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, dengan realisasi anggaran Rp 180.000.000 atau 97,63 %. g) Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi dan Pengembangan Varietas Unggul (Banprov), dengan realisasi anggaran Rp 1.000.000.000 atau 88,30 %. 2) Program Peningkatan Ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) a) Pengembangan Perbenihan/Perbibitan, dengan anggaran Rp 295,936,000 atau 98.06 %. b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan realisasi anggaran Rp 99,000,000 atau 99.76 %. c) Pengembangan sarana dan prasarana peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (DAK), dengan realisasi anggaran Rp 7,730,400,000 atau 94.37 %. d) Pengembangan sarana dan prasarana peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (Pendamping DAK), dengan realisasi anggaran Rp 773,040,000 atau 94.37 %. e) Pengembangan sarana dan prasarana peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (Biaya Umum DAK), dengan realisasi anggaran Rp 386,520,000 atau 92.98 %. f) Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pendayagunaan Irigasi untuk Pertanian, dengan realisasi anggaran Rp 766,170,000 atau 79.53 %. g) Pendukung WISMP II, dengan realisasi anggaran Rp 100,000,000 atau 85.19 %.


179

3)

4)

5)

6)

7)

8)

h) Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan produksi dan Produktivitas Pertanian (SILPA DAK), dengan realisasi anggaran Rp 454,071,897 atau 94.97 % Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian a) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah, dengan realisasi anggaran Rp 192,750,000 atau 99.79 %. b) Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan, dengan realisasi anggaran Rp 143,100,000 atau 98.42 %. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.486.442.800,00 atau 99,56%. a) Pendamping Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 194.000.000,00 atau 100%. b) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Jenis Tanaman Tahunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 298.077.800,00 atau 99,36%. c) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Jenis Tanaman Rempah dan Penyegar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 403.536.000,00 atau 99,64%. d) Inventarisasi Potensi Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 242.406.000,00 atau 96,96%. e) Peningkatan Kualitas Bahan Baku, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 298.423.000,00 atau 99,47%. f) Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian, dengan realisasi anggaran Rp 50,000,000 atau100 %. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan a) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan, dengan realisasi anggaran Rp 382,100,000 atau 97,42 %. b) Penyuluh dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan, dengan realisasi anggaran Rp 145,800,000 atau 99.73 %. Program Pengembangan Agribisnis, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 879.234.000 atau 81,94%. a) Pengembangan Agribisnis, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 455.170.000,00 atau 99,71%. b) Pengembangan Komoditas Unggulan Hortikultura, dengan realisasi anggaran Rp 324,064,000 atau 96.11 %. c) Pengembangan Kawasan Terpadu Pertanian, dengan realisasi anggaran Rp 100,000,000 atau 50.00 %. Program Pengembangan Usaha Perkebunan Besar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 380.000.000,00 atau 100%. a) Pembinaan dan Bimbingan Usaha Perkebunan Besar, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 380.000.000,00 atau 100%. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


180

a)

f.

Penanggulangan Pencegahan Penyakit Ikan dan Hewan Menular Realisasi Kegiatan Penanggulangan Pencegahan Penyakit Ikan dan Hewan Menular sebesar Rp. 124.999.000,00 dari anggaran Rp. 125.000.000,00 atau 99,89 % b) Pengawasan Penataan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan Realisasi Kegiatan Pengawasan Penataan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan sebesar Rp. 74.784.569,00 dari anggara Rp. 75.000.000 atau 99,7% 9) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan a) Pengembangan Peternakan dan Perikanan di Masyarakat. Realisasi Kegiatan Pengembangan Peternakan dan Perikanan di Masyarakat sebesar Rp. 1.460.030.500,00 dari anggaran Rp. 1.500.000.000,00 atau 97,34 % b) Penyusunan Data Potensi dan Evaluasi Pembangunan Peternakan Perikanan dan Kelautan. Realisasi Kegiatan Penyusunan Data Potensi dan Evaluasi Pembangunan Peternakan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 168.965.000,00 dari anggaran Rp. 175.000.000,00 atau 96,55 % c) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak. Realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak sebesar Rp. 149.205.000,00 dari anggaran Rp. 150.000.000,00 atau 99,47 % d) Penyelamatan Betina Produktif dan Penjaringan Hasil IB. Realisasi Kegiatan Penyelamatan Betina Produktif dan Penjaringan Hasil IB sebesar Rp. 199.250.000,00 dari anggaran Rp. 200.000.000,00 atau 99,63 %. Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan pertanian, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD, KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

2. Urusan Kehutanan a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan mencapai 100%. a) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, terpantaunya jumlah PSDH yang disetorkan oleh 8 BKPH KPH Cianjur atau mencapai 100%. b) Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, tersedianya sarana dan pasarana budidaya madu sebanyak 1 paket dan persuteraan alam sebanyak 1 paket atau mencapai 100%. c) Pembinaan dan Bimbingan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, jumlah peserta rakor pengusaha perkayuan sebanyak 50 orang atau mencapai 100%. 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan mencapai 100%. a) Pembuatan Persemaian dan Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan, tersedianya bibit tanaman kehutanan sebanyak 117.000 batang atau mencapai 100%. b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK), tertanaminya lahan kritis melalui pembangunan hutan rakyat seluas 121,44 hektar atau tercapai 100%.


181

c)

3)

4)

5)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendamping DAK), tertanaminya lahan kritis melalui pembangunan hutan rakyat seluas 121,44 hektar atau tercapai 100%. d) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Biaya Umum DAK), tersusunnya rancangan kegiatan RHL sebanyak 1 dokumen dan terselenggaranya monev RHL sebanyak 2 kali atau mencapai 100%. e) Optimalisasi Kegiatan Kebun Bibit Rakyat, jumlah peserta sosialisasi KBR sebanyak 60 orang dan terselenggaranya monev kegiatan KBR sebanyak 3 kali atau mencapai 100%. f) Penghijauan Lingkungan, jumlah bibit yang tersedia untuk penghijauan sebanyak 4.350 batang atau mencapai 100%. g) Agroforestry, tertanaminya lahan kritis/tidak produktif dengan pola agroforestry seluas 25 hektar atau mencapai 100%. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan mencapai 99,22%. a) Pemeliharaan dan Penatan Hutan Kota, luas hutan kota yang terpelihara dan tertata seluas 12,01 hektar atau mencapai 100%. b) Pemeliharaan Kanan KiriJalan (Kakija), luasan tanaman kakija yang dipelihara seluas 23,30 hektar atau mencapai 100%. c) Pembangunan Hutan Kota, area hutan kota yang dibangun dalam rangka meningkatkan ruang terbuka hijau di perkotaan seluas 1,20 hektar atau mencapai 100%. d) Penanaman Tanaman Kanan Kiri Jalan, jumlah bibit tanaman kakija yang ditanam sebanyak 1.300 batang atau mencapai 100%. e) Fasilitasi Implementasi Perwujudan Green Province, tersedianya dokumen RSPKL (Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Lindung) dan RTPKL (Rencana Tahunan Pengelolaan Kawasan Lindung) sebanyak 2 dokumen atau mencapai 100%. f) Fasilitasi Pemantapan Kawasan Hutan, terfasilitasinya kegiatan pemantapan kawasan hutan sebanyak 1 kegiatan atau mencapai 100%. g) Penanganan Sempadan Pantai, tertanaminya area sempadan pantai seluas 6,125 hektar atau mencapai 94,52%. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan mencapai 100%. a) Monitoring, Evaluating dan Updating Pembangunan Kehutanan, tersedianya data statistik sebanyak 1 dokumen dan laporan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. b) Penyusunan Rencana Tahunan RHL (RtnRHL), tersedianya dokumen RTnRHL sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. c) Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos Bidang Kehutanan dan Perkebunan, terlaksanya verfikasi dan monev kegiatan hibah bansos sebanyak 2 kali dan tersedianya buku laporan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan mencapai 100%. a) Penyebarluasan Informasi Bidang Kehutanan dan Perkebunan, terselenggaranya penyebarluasan informasi melalui talkshow sebanyak 12 kali, gerakan penanaman sebanyak 1 kegiatan, dan lomba PKA sebanyak 3 kriteria atau mencapai 100%.


182

b.

b) Pelatihan Bagi Petani Kehutanan dan Perkebunan, jumlah petani yang mengikuti pelatihan sebanyak 60 orang atau mencapai 100%. c) Peningkatan Kelembagaan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perkebunan Pedesaan (SPKP) dan Gapoktan Perkebunan, jumlah anggota lembaga yang mengikuti pelatihan manajemen kelembagaan sebanyak 244 orang atau mencapai 100%. d) Pendampingan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kapasitas Kelembagaan Penanganan Lahan Kritis, jumlah anggota lembaga PLKSDA-BM yang mengikuti bintek sebanyak 80 orang atau mencapai 100%. 6) Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Kehutanan mencapai 100%. a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyuluh Kehutanan, jumlah penyuluh yang mengikuti pembinaan sebanyak 50 orang atau mencapai 100%. b) Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan, terselenggaranya penilaian DUPAK bagi penyuluh sebanyak 1 kegiatan atau mencapai 100%. Capaian Indikator Kinerja 

c.

Rehabilitasi hutan dan lahan kriris mencapai 3. 624,23 Ha atau mencapai 5,72% dari lias lahan kritis yang ditetapkan.  Kerusakan kawasan hutan mencapai 360,19 Ha atau mencapai 0,40% dari luas kawasan hutan, SKPD Penyelenggara

d.

Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan kehutanan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan kehutanan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang.

e.


2)

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 511.233.060,00 atau 98,31%. a) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 311.533.060,00 atau 97,35%. b) Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 atau 100%. c) Pembinaan dan Bimbingan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 49.700.000,00 atau 99,40%. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.063.670.000,00 atau 98,94%. a) Pembuatan Persemaian dan Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 275.447.000,00 atau 99,61%.


183

3)

4)

5)

b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.279.718.128,00 atau 99,29%. c) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendamping DAK), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 127.971.872,00 atau 99,29%. d) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Biaya Umum DAK), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 58.625.000,00 atau 97,97%. e) Optimalisasi Kegiatan Kebun Bibit Rakyat, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 atau 100%. f) Penghijauan Lingkungan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 atau 100%. g) Agroforestry, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 171.908.000,00 atau 98,23%. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.137.606.700,00 atau 98,94%. a) Pemeliharaan dan Penatan Hutan Kota, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 265.031.000,00 atau 99,96%. b) Pemeliharaan Kanan KiriJalan (Kakija), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 245.228.500,00 atau 99,47%. c) Pembangunan Hutan Kota, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 778.994.000,00 atau 99,84%. d) Penanaman Tanaman Kanan Kiri Jalan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 248.050.000,00 atau 99,22%. e) Fasilitasi Implementasi Perwujudan Green Province, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 198.000.000,00 atau 99,00%. f) Fasilitasi Pemantapan Kawasan Hutan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 63.216.500,00 atau 84,29%. g) Penanganan Sempadan Pantai, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 339.086.700,00 atau 98,70%. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 182.428.890,00 atau 96,45%. a) Monitoring, Evaluating dan Updating Pembangunan Kehutanan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 71.237.390,00 atau 95,56%. b) Penyusunan Rencana Tahunan RHL (RtnRHL), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 97.260.000,00 atau 97,26%. c) Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos Bidang Kehutanan dan Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.931.500,00 atau 95,51%. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 776.286.200,00 atau 99,52%. a) Penyebarluasan Informasi Bidang Kehutanan dan Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 67.235.000,00 atau 98,00%. b) Pelatihan Bagi Petani Kehutanan dan Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 32.500.000,00 atau 100%.


184

c)

f.

Peningkatan Kelembagaan Sentra Penyuluhan Kehutanan Perkebunan Pedesaan (SPKP) dan Gapoktan Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 576.551.200,00 atau 99,60%. d) Pendampingan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kapasitas Kelembagaan Penanganan Lahan Kritis, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 atau 100%. 6) Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Kehutanan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 219.885.000,00 atau 99,95%. a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyuluh Kehutanan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 199.885.000,00 atau 99,94%. b) Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 atau 100%. Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegaiatan dalam urusan kehutanan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan dalam RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

3. Urusan Energi Sumber Daya Air dan Mineral a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan mencapai 100% a) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C, tersedianya laporan hasil monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan galian mineral bukan logam dan batuan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. b) Pengawasan SIPA, tersedianya laporan penetapan pajak sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan mencapai 100% a) Perencaaan Pembangunan Listrik Pedesaan, tersedianya dokumen perencanaan listrik pedesaan sebagai bahan acuan pembangunan listrik pedesaan pada 19 Kecamatan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. b) Pembangunan Listrik Pedesaan, terpasangnya/tersambungnya listrik pedesaan pada 6 lokasi dengan jumlah KK terlistriki sebanyak 585 KK atau mencapai 100% 3) Program Pengembangan Data dan Informasi Pertambangan dan Energi mencapai 100% a) Penyusunan Database dan Penyebaran Informasi Pertambangan, energi dan Kegeologian, tersedianya data daerah rawan gerakan tanah pada 4 Kecamatan sebanyak 1 dokumen dan tersedianya data potensi wilayah pertambangan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. b) Ekplorasi Komoditas Mineral Logam dan Non Logam dan Batuan, tersedianya data eksplorasi komoditas mineral logam, bukan logam dan batuan sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%.


185

c)

b. c.

d. e.

Survey Lanjutan Potensi Energi Panas Bumi di Cibuni Kecamatan Tanggeung, tersedianya data potensi energi panas bumi di Cibuni Kecamatan Tanggeung sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. d) Penyediaan Data dan Informasi Dalam Bentuk Aplikasi Database Bidang Pertambangan dan Energi, tersedianya data dan informasi bidang pertambangan dan energi sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. e) Penyediaan Data dan Informasi Dalam Bentuk Aplikasi Database Bidang Air Tanah, tersedianya data dan informasi bidang air tanah sebanyak 1 dokumen atau mencapai 100%. Capaian Indikator Kinerja  Capaian luas pertambangan yang ditertibkan mencapai 132.500 Ha dari luas penambangan liar 157.545 Ha atau mencapai 84,10%. SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan pekerjaan ESDM sebanyak 11 orang. Alokasi Realisasi Anggaran 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan realisasi anggaran mencapai Rp. 138.280.000,- atau 79,02% dari anggaran Rp. 175.000.000,a) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C, dengan realiasasi anggaran mencapai Rp. 113.170.000,- atau 90,54% dari anggaran Rp.125.000.000,-. b) Pengawasan SIPA, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 25.110.000,- atau 50,22% dari anggaran Rp. 50.000.000,2) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, realiasi anggaran mencapai Rp. 1.328.492.900,- atau 93,56% dari anggaran Rp. 1.419.975.000,. a) Perencaaan Pembangunan Listrik Pedesaan, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 97.974.000,- atau 97,97% dari anggaran Rp. 100.000.000,b) Pembangunan Listrik Pedesaan, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.230.518.900,- atau 93,22% dari anggaran Rp. 1.319.975.000,3) Program Pengembangan Data dan Informasi Pertambangan dan Energi, realisasi anggaran mencapai Rp. 1.447.279.000,- atau 96,49% dari anggaran Rp. 1.500.000.000,a) Penyusunan Database dan Penyebaran Informasi Pertambangan, energi dan Kegeologian, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 196.581.000,- atau 98,28% dari anggaran Rp. 200.000.000,b) Ekplorasi Komoditas Mineral Logam dan Non Logam dan Batuan, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 485.139.500,- atau 97,03% dari anggaran Rp. 500.000.000,-


186

c)

f.

Survey Lanjutan Potensi Energi Panas Bumi di Cibuni Kecamatan Tanggeung, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 485.098.500,- atau 97,02% dari anggaran Rp. 500.000.000,-. d) Penyediaan Data dan Informasi Dalam Bentuk Aplikasi Database Bidang Pertambangan dan Energi, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 140.842.500,- atau 93,90% dari anggaran Rp. 150.000.000,-. e) Penyediaan Data dan Informasi Dalam Bentuk Aplikasi Database Bidang Air Tanah, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 139.617.500,- atau 93,08% dari anggaran Rp. 150.000.000,-. Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dalam urusan ESDM, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan teknis pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Listrik Pedesaan dan usulan hasil musrenbang Kecamatan melalui forum OPD.

4. Urusan Pariwisata a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program PengembanganPemasaran Pariwisata mencapai 100% a) Pengadaan Sarana Penunjang, pembuatan sarana penunjang promosi berupa kalender dan souvenir dan atau mencapai 100% b) Pasanggiri Mojang dan Jajaka, pengiriman 1 tim Mojang dan Jajaka perwakilan dari Kab Cianjur ke tingkat propinsi Jawa Barat dan atau mencapai 100% c) Expo Pariwisata, terselenggaranya 2 event promosi yang dilaksanakan di TMII Jakarta dan DIY Mall Ambarkmo dan atau mencapai 100% d) Kemilau Nusantara, pengiriman 1 tim kesenian untuk mengikuti acara Kemilau Nusantara yang dilaksanakan di tingkat Propinsi Jawa Barat dan atau mencapai 100% 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata mencapai 100% a) Penataan Kawasan wisata Cibodas, telah dilaksanakan penataan kawasan Cibodas dan atau mencapai 100% b) Pengelolaan Basis Data Potensi Pariwisata Kab Cianjur, terlaksananya kegiatan pengelolaan basis data sehingga menghasilkan data akurat mengenai kepariwisataan kab Cianjur dan atau mencapai 100% c) Penataan Kawasan wisata Situs Megalith Gunung Padang, telah dilaksanakan penataan kawasan wisata Gunung Padang berupa penambahan fasilitas umum dan atau mencapai 100% d) Penataan Kawasan wisata Cikundul, telah terlaksananya penataan kawasan wisata Cikundul dan atau mencapai 100% e) Penataan Kawasan wisata Jangari, telah terlaksana penataan fasilitas umum di kawasan wisata Jangari dan atau mencapai 100% 3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata mencapai 100% a) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata, jumlah peserta yang mengikuti wokshop kegiatan ini sebanyak 100 orang dan atau mencapai 100%


187

b.

b) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, kegiatan ini sebagai bahan pelaporan pencapaian target kegiatan Dinas dan atau mencapai 100% c) Sosialisasi Sadar wisata bagi masyarakat, jumlah peserta yang mengikuti sosilaisasi ini sebanyak 50 orang dan atau mencapai 100% d) Sosialisasi tanda Daftar Usaha Pariwisata, jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ini sebanyak 50 orang dan atau mencapai 100% e) Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pengembangan Pariwisata Daerah, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan workshop ini sebanyak 34 orang dan atau mencapai 100% Capaian Indikator Kinerja  Jumlah pengunjung wisata/wisatawan sebanyak 1.906.025 orang

c.

SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

d.

Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Pariwisata sebanyak 30 orang.

e.

Alokasi Realisasi Anggaran 1) Program PengembanganPemasaran Pariwisata realisasi anggaran 395.487.016 dan atau mencapai 88,9% a) Pengadaan Sarana Penunjang, realisasi anggaran 20.000.000 dan atau mencapai 100% b) Pasanggiri Mojang dan Jajaka, realisasi anggaran 88.620.000 dan atau mencapai 98,50% c) Expo Pariwisata, realisasi anggaran 211.867.016 dan atau mencapai 81,5% d) Kemilau Nusantara, realisasi anggaran 75.000.000 dan atau mencapai 100% 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata realisasi anggaran 561.745.000 dan atau mencapai 93,8% a) Penataan Kawasan wisata Cibodas, realisasi anggaran 98.801.000 dan atau mencapai 99,1% b) Pengelolaan Basis Data Potensi Pariwisata Kab Cianjur, realisasi anggaran 27.060.000 dan atau mencapai 90,2% c) Penataan Kawasan wisata Situs Megalith Gunung Padang, realisasi anggaran 268.628.000 atau mencapai 99,7% d) Penataan Kawasan wisata Cikundul, realisasi anggaran 83.100.000 dan atau mencapai 83,1% e) Penataan Kawasan wisata Jangari, realisasi anggaran 84.156.000 dan atau mencapai 84,5% 3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata realisasi anggaran 356.457.000 mencapai 99% a) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata, realisasi anggaran 100.000.000 dan atau mencapai 100%


188

f.

b) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, realisasi anggaran 6.490.000 dan atau mencapai 64,90% c) Sosialisasi Sadar wisata bagi masyarakat, realisasi anggaran 50.000.000 dan atau mencapai 100% d) Sosialisasi tanda Daftar Usaha Pariwisata, realisasi angggaran 25.000.000 dan atau mencapai 100% e) Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pengembangan Pariwisata Daerah, realisasi anggaran 174.967.000 dan atau mencapai 99,98% Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam urusan pariwisata, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

5. Urusan Kelautan dan Keikanan a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan. Realisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan adalah meningkatnya sarana dan prasarana perikanan budidaya 10 % , dengan capaian kinerja 100%. b) Monitoring ,Evaluasi dan Peaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Perikanan, Kelautan dan Peternakan. Realisasi Kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan Peaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Perikanan, Kelautan dan Peternakan adalah meningkatnya produksi dan terbinanya pembudidaya ikan di Kabupaten Cianjur 10%, dengan capaian kinerja 100%. c) Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Realisasi Kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya adalah meningkatnya produksi Ikan di Instalasi di Kolam Jaring Apung (KJA) Dinas 10 % , dengan capaian kinerja 100%. d) Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar. Realisasi Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar meningkatnya produksi ikan hias dan terbinanya pembudidaya ikan hias sebesar 10 % , dengan capaian kinerja 100%. e) Pengembangan Plasma Nuftah Ikan Air Tawar Cianjur. Realisasi Kegiatan Pengembangan Plasma Nuftah Ikan Air Tawar Cianjur adalah meningkatnya Produksi dan terbinanya pembudidaya ikan di Kabupaten Cianjur sebesar 10 % , dengan capaian kinerja 100%. 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap a) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK). Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK) adalah meningkatnya sarana dan prasarana Perikanan Tangkap sebesar 10% . b) Pendampingan Akselerasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK). Realisasi Kegiatan Pendampingan Akselerasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK) meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya sebesar 20% .


189

3).

b.

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan a) Pemberdayaan Kelompok Tani dan Peningkatan Kualitas SDM. Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani dan Peningkatan Kualitas SDM. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok tani dan sumberdaya Manusia Peternakan dan Perikanan yang dibina sebesar 20 %.

SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan .

c.

Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan Perikanan dan Kelautan sebanyak 47 orang.

d.


2)

2)

Program Pembinaan dan Pengembangan Perikanan. Realisasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan sebesar Rp. 290.911.954,00 dari target anggaran sebesar Rp. 295.550.000,00 atau sebesar 98,43 % a) Monitoring ,Evaluasi dan Peaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Perikanan, Kelautan dan Peternakan. Realisasi Kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan Peaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Perikanan, Kelautan dan Peternakan sebesar Rp. 143.900.000,00 dari target anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 atau sebesar 95,93 % b) Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya. Realisasi Kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya sebesar Rp. 394.303.500,00 dari target anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 atau sebesar 98,58 % c) Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar. Realisasi Kegiatan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar sebesar Rp. 478.514.375,00 dari target Rp. 500.000.000,00 atau sebesar 95,70 % d) Pengembangan Plasma Nuftah Ikan Air Tawar Cianjur. Realisasi Kegiatan Pengembangan Plasma Nuftah Ikan Air Tawar Cianjur sebesar Rp. 1.056.265.962,00 dari target Rp. 1.150.000.000,00 atau sebesar 95,85% Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK). Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap (DAK) sebesar Rp. 2.784.584.636,00 dari target sebesar Rp. 2.815.388.085,00 atau sebesar 98,91 % a) Pendampingan Akselerasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK). Realisasi Kegiatan Pendampingan Akselerasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK) sebesar Rp. 476.370.659,00 dari target sebesar Rp. 483.040.308,50 atau sebesar 98,62 % Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan a) Pemberdayaan Kelompok Tani dan Peningkatan Kualitas SDM. Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani dan Peningkatan Kualitas SDM.


190

e.

Sebesar Rp. 146.650.000,00 dari target sebesar Rp. 150.000.000,00 atau sebesar 97,77 % Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam urusan perikanan dan kelautan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui perencanaan partisipatif. Baik melalui dari proses musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD. KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

6. Urusan Perdagangan b.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan mencapai 100% a) Kegiatan Pengawasan makanan/ minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan serta Sidang Tera Ulang Luar Kantor (STULK), dilaksanakan peneraan terhadap 8000 alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan atas 50 jenis barang beredar dengan realisasi 100 %. b) Kegiatan Implementasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Cianjur, dilaksanakan dengan proses seleksi dan penetapan anggota BPSK sebanyak 9 (Sembilan) orang dengan realisasi 100 %. c) Kegiatan Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dilaksanakan dengan Sosialisasi BPSK bagi 250 orang peserta dengan realisasi 100 %. 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri mencapai 100% a) Kegiatan Pemasyarakatan dan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG), dilaksanakan dengan pemberian subsisdi biaya penyimpanan total 2000 ton bagi kelompok-kelompok tani yang menyimpan gabah di Gudang SRG dengan realisasi 100 %. b) Kegiatan Kegiatan Fasilitasi penyediaan sarana promosi bagi IKM Cianjur, dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan 8 event pameran di tingkat propinsi dan nasional dengan realisasi 100 %. c) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Pasar Tradisional, dilaksanakan dengan pengadaan sarana dadan prasarana kantor pasar pada 10 pasar. dengan realisasi 100 %. d) Kegiatan Pembangunan revitalisasi pasar warung kondang (Banprop 2014), dilaksanakan dengan pembangunan Pasar Warungkondang yang terdiri atas 144 unit los dan 122 unit kios. dengan realisasi 100 %. e) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja Bantuan Sosial Bidang Industri dan Perdagangan, dilaksanakan dengan monitoring dan verifikasi usulan bantuan hibah atas 726 kelompok/ pelaku usaha. dengan realisasi 100 %. f) Kegiatan Updating Data Pasar Induk dan Pasar Bojong Meron, dilaksanakan dengan pendataan HPK/HPL/HPT/HPR pada pasar Induk dan Pasar Bojong Meron dengan realisasi 100 %.


191

g) Kegiatan Penyususnan DED Pasar Ciranjang, Pasar Sukanagara, Pasar Pagelaran dan Pasar Cibinong, dilaksanakan dengan penyusunan DED 4 pasar. dengan realisasi 100 %. 3) Program Peningkatan Pengembangan Ekspor mencapai 100%

c. d.

a) Kegiatan Pendataan Potensi Ekspor Kabupaten Cianjur, dilaksanakan dengan kegiatan pendataan potensi ekspor di kabupaten Cianjur dengan realisasi 100 %. SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai yang melaksanakan urusan perdagangan sebanyak 60rang.

e.


Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan a)

b)

c)

Kegiatan Pengawasan makanan/ minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan serta Sidang Tera Ulang luar Kantor (STULK), realisasi anggarannya mencapai Rp. 32.025.500 (78.12 %) Kegiatan Implementasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Cianjur, realisasi anggarannya mencapai Rp. 103.589.800 (69.45 %) Kegiatan Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), realisasi anggarannya mencapai Rp. 63.677.500 (87.78 %)

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a)

3)

Kegiatan Pemasyarakatan dan implementasi system resi gudang (SRG), realisasi anggarannya mencapai Rp. 275.763.058 (88.39 %) b) Kegiatan Fasilitasi penyediaan sarana promosi bagi IKM Cianjur, realisasi anggrannya mencapai Rp. 270.035.700 (93.06 %) c) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Pasar Tradisional, realisasi anggarannya mencapai Rp. 22.829.110.250 (97.03 %) d) Kegiatan Pembangunan revitalisasi pasar warung kondang (Banprop 2014), realisasi anggarannya mencapai Rp. 7.824.153.000 (97.80 %) e) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan p[elaporan Belanja Bantuan Sosial Bidang Industri dan Perdagangan, realisasi anggarannya mencapai Rp. 81.200.000 (90.83 %) f) Kegiatan Updating Data Pasar Induk dan Pasar Bojong Meron, realisasi anggarannya mencapai Rp. 55.550.000 (100.00 %) g) Kegiatan Penyususnan DED Pasar Ciranjang, Pasar Sukanagara, Pasar Pagelaran dan Pasar Cibinong, realisasi anggarannya mencapai Rp. 276.986.000 (99.20 %) Program Peningkatan Pengembangan Ekspor


192

b)

f.

Kegiatan Pendataan Potensi Ekspor Kabupaten Cianjur, realisasi anggarannya mencapai Rp. 26.510.000 (77%) Proses Perencanaan Pembangunan Proses penyusunan perencanaan pembangunan urusan perdagangan dilakukan baik secara top down planning maupun bottom up planning. Mekanisme bottom up dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten melalui kegiatan musyawarah pembangunan (Musrenbang). Hasil dari musrenbang akan menjadi salah satu bahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2014.

7. Urusan Perindustrian a.

Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek dan Sistem Produksi a) Kegiatan Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dilaksanakan dengan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan kepada 30 orang/ unit usaha IKM dengan realisasi 100 %. b) Kegiatan Fasilitasi Sentra Kerajinan Sapu Songket/ Tamiang dilaksanakan melalui bantuan peralatan kepada 31 orang/ unit usaha pada sentra kerajinan sapu songket dengan realisasi 100 %. c) Kegiatan Pelatihan Pembuatansarana Produksi Batik Cianjur dilaksanakan dengan pelatihan keterampilan pembuatan canting cap bagi 20 orang pengrajin batik khas cianjur dengan realisasi 100 %. d) Kegiatan Pelatihan dan Bantuan Peralatan IKM Konveksi dilaksanakan dengan pelatihan kemampuan menjahit dan bantuan peralatan bagi 40 orang dengan realisasi 100 %. 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk IKM dan Desain Kemasan dilaksanakan dengan pembinaan dan pemberian bantuan peralatan bagi 3 unit usaha IKM dengan realisasi 100 %. b) Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Manajemen IKM Kab. Cianjur dilaksanakan dengan membuat Web database IKM Kbupaten Cianjur dengan realisasi 100 %. c) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Asosiasi Industri Hasil Tembakau ( DBHCHT ) dilaksanakan dengan sosialisasi/ bintek APTN pelaku usaha TIS dan bantuan kemasan bagi 12 orang pelaku usaha TIS (Tembakau Iris Sigaret) dengan realisasi 100 %. d) Kegiatan Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Tembakau (DBHCHT) dilaksanakan dengan pelatihan bagi 40 orang pelaku usaha industri hasil tembakau dan penyaluran bantuan peralatannya dengan realisasi 100 %. e) Kegiatan Pelatihan dan Bantuan Peralatan Aneka Olahan Pangan dilaksanakan dengan pelatihan dan bantuan peralatan bagi 20 orang pelaku usaha IKM. dengan realisasi 100 %.


193

f)

b.

c. d.

Kegiatan Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2014 dan HAKI dilaksanakan dengan penyelenggaraan sosialisasi UU No 3 tahun 2014 dan Haki bagi 100 orang dengan realisasi 100 %. SKPD Penyelenggara Sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun2008, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Perindustrian adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah Pegawai Jumlah pegawai yang menyelenggarakan urusan perindustrian sebanyak 6 orang. Alokasi Realisasi Anggaran 1)

e.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, realisasi anggarannya mencapai Rp. 543.080.000 (97,92 %) a) Kegiatan Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) realisasinya mencapai Rp. 88.048.000 (99,30 %) b) Kegiatan Fasilitasi Sentra Kerajinan Sapu Songket/ Tamiang realisasinya mencapai Rp. 110.727.000 (99,46 %) c) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Sarana Produksi Batik Cianjur realisasinya mencapai Rp. 113.385.000 ( 94,41 %) d) Kegiatan Pelatihandan Bantuan Peralatan IKM Konveksi realisasinya mencapai Rp. 230.920.000 (98,52 %) 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, realisasi anggarannya mencapai Rp. 867.377.500 (95,88 %) a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk IKM dan Desain Kemasan, realisasi anggarannya mencapai Rp. 190.362.500 (95,18 %) b) Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Manajemen IKM Kab. Cianjur, realisasi anggarannya mencapai Rp. 143.387.000 (96.23 %) c) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Asosiasi Industri Hasil Tembakau ( DBHCHT ) realisasi anggarannya mencapai Rp. 94.516.000 (99.28 %) d) Kegiatan Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Tembakau (DBHCHT) realisasi anggarannya mencapai 204.217.000 (99.72 %) e) Kegiatan Pelatihan dan Bantuan Peralatan Aneka Olahan Pangan, realisasi anggarannya mencapai Rp. 176.720.000 (99.73 %) f) Kegiatan Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2014 dan HAKI, realisasi anggarannya mencapai Rp. 58.175.000 (85.18) Proses Perencanaan Pembangunan Proses penyusunan perencanaan pembangunan urusan perindustrian dilakukan baik secara top down planning maupun bottom up planning. Mekanisme bottom up dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten melalui kegiatan musyawarah pembangunan (Musrenbang). Hasil dari musrenbang akan menjadi salah satu bahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2014.


194

8.

Urusan Transmigrasi

a. Realisasi Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 62,5% a) Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 2 lokasi atau pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebanyak 2 lokasi, yaitu Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara dan Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat. b) Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM. Realisasi capaian kinerja tahun 2014 sebanyak 7 KK atau pencapaian sebesar 28 % dari target yang direncanakan sebanyak 25 KK b. SKPD Penyelenggara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Urusan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur. c. Jumlah Pegawai Jumlah pegawai yang menyelenggarakan urusan adalah 7 orang. d. Alokasi Realisasi Anggaran 1).

f.

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. a) Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 56.774.400,- atau pencapaian sebesar 93.07% dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 61.000.000,-. b) Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 105.063.116,- atau pencapaian sebesar 92.16% dari target anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 114.000.000,-. Proses Perencanaan Pembangunan Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi , dilakukan Perencanaan Pembangunan melalui perencanaan partisipatif, baik melalui proses Musrenbang Desa, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten. Selain itu juga melalui proses partisifatif anggota DPRD yang kemudian diusulkan RKPD atau Renja di OPD, KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA tahun 2014.

Demikianlah informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2014, kami menyadari bahwa dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 selain ada yang berhasil dilaksanakan secara optimal tetapi masih ada pula yang belum memenuhi keseluruhan harapan segenap warga Kabupaten Cianjur. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Insya Allah semua itu akan kita selesaikan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Kami juga mengucapkan


195

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten Cianjur. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Billahittaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb. Cianjur, 16 Maret 2015


196

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014

Recommend Documents