INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2014

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2014 I.

PENDAHULUAN Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media massa dan melalui media luar ruang (baliho). ILPPD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran disusun berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Lebak menyampaikan ILPPD melalui media luar ruang (baliho) yang memuat Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan Target pada RPJMD. Namun pada Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2014, kami berupaya menyusun ILPPD sebagai ringkasan keseluruhan dari LPPD Kabupaten Lebak disamping masih menggunakan baliho sebagai media sarana sebagai penyampaian Informasi LPPD kepada Masyarakat Kabupaten Lebak. ILPPD Kabupaten Lebak memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan urusan Desentralisasi (urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu 25 Urusan Pemerintahan Wajib dan 7 Urusan Pemerintahan Pilihan), Tugas Pembantuan serta Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, dan Penutup. A. GAMBARAN UMUM DAERAH Letak Geografis Wilayah Kabupaten Lebak berada pada rentang koordinat 105º.25` – 106º.30` BT dan 6º.18` – 7º.00` LS. Wilayah Kabupaten Lebak sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang dan sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Lebak merupakan daerah otonom terluas di Provinsi Banten dengan luas wilayah 330.507,16 Km² atau 330.507,16 Ha yang secara administratif membawahi 28 Kecamatan, 340 Desa serta 5 Kelurahan yang dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut : Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten Lebak menurut Kecamatan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kecamatan Malingping Wanasalam Panggarangan Bayah Cilograng Cibeber Cijaku Banjarsari Cileles Gunungkencana Bojongmanik Leuwidamar Muncang Sobang

Luas Wilayah (Ha) 10.201,47 11.419,02 17.715,51 14.377,21 9.601,71 40.096,41 11.468,42 15.955,50 15.338,76 13.801,50 9.591,83 14.305,09 8.695,38 11.149,34

1

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Cipanas Sajira Cimarga Cikulur Warunggunung Cibadak Rangkasbitung Maja Curugbitung Cihara Cigemblong Cirinten Lebakgedong Kalanganyar Jumlah

6.525,30 10.466,64 18.752,65 6.182,97 4.736,53 3.632,71 7.309,70 7.817,14 9.317,33 12.469,86 15.304,93 12.254,95 9.159,98 2.859,34 330,507,16

Sumber : RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019

Komposisi Penduduk Kabupaten Lebak menurut Jenis Kelamin adalah sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 2 Komposisi Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kecamatan Malingping Wanasalam Panggarangan Bayah Cilograng Cibeber Cijaku Banjarsari Cileles Gunungkencana Bojongmanik Leuwidamar Muncang Sobang Cipanas Sajira Cimarga Cikulur Warunggunung Cibadak Rangkasbitung Maja Curugbitung Kalanganyar Lebakgedong Cirinten Cigemblong Cihara Jumlah

Laki-laki (L) 28.715 24.047 17.271 20.761 16.054 25.131 12.776 28.087 24.342 15.946 10.420 24.772 16.472 13.530 23.145 22.843 31.077 24.031 27.095 30.086 60.612 25.561 15.815 16.416 9.218 12.250 8.908 14.300 599.681

Perempuan (P) 27.983 22.628 16.196 20.031 14.869 23.440 12.238 26.639 22.834 15.074 9.789 22.811 15.484 12.670 22.104 22.192 29.198 22.861 25.572 28.274 57.702 23.886 14.648 15.286 8.906 11.305 8.515 13.300 566.417

Jumlah 56.698 46.675 33.467 40.774 30.923 48.571 25.014 54.726 47.176 31.020 20.029 47.583 31.956 26.200 45.249 45.035 60.275 46.892 52.667 58.360 118.314 49.447 30.463 31.702 18.124 23.555 17.423 27.600 1.166.098

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lebak, Januari 2015 (data diolah)

2

B. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDRB Pertumbuhan ekonomi daerah menggambarkan kenaikan output barang dan jasa di wilayah tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Berdasarkan grafik 3.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Kabupaten Lebak secara umum terus mengalami pertumbuhan positif. Hal ini terlihat dari grafik yang cenderung terus meningkat setiap tahun. Perbandingan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya dihitung untuk mengetahui capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun. Seiring dengan peningkatan PDRB, angka PDRB perkapita atas dasar harga konstan juga meningkat menjadi Rp. 3.904.701,8,- pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang mencapai Rp. 3.729.242,55,-. Pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp. 3.904.701,80,-. Sementara untuk pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 9.222.983,64,- atau meningkat 10.93% dari tahun 2012 yang mencapai Rp. 8.313.665,46,-. Sementara untuk tahun 2014 pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 9.222.983,64,-. Peningkatan yang terjadi bahkan melebihi kenaikan tingkat inflasi. Hal ini dapat diasumsikan bahwa perubahan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat telah terjadi selama tahun 2012 – 2014. Perbaikan capaian juga terjadi pada indicator-indikator makro lainnya. Indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan. Demikian pula pada capaian persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Meskipun demikian beberapa capaian indicator tadi jika dibandingkan dengan target dan capaian nasional terlihat masih jauh dari yang diharapkan. Perbandingan capaian indicator-indikator makro terhadap target nasional berdasarkan RPJMN, sebagaimana tabel berikut : Tabel 1 Perbandingan Capaian Beberapa Indikator Makro Tahun 2014 terhadap Capaian Nasional

No

PEMBANGUNAN

1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pertumbuhan Ekonomi PDB Per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010 PDB Per kapita (Rp ribu) Tahun asar 2000 Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2. 3. 4. 5. 6.

BASELINE 2014 (RPJMN)

CAPAIAN 2014 (RPJMD)

RASIO

73,83

68,8

93,19

5,1%

5,32%

104.31

40.785

39.977

98,01

11,25%

7,07%

159,12

5,94%

7,30%

79,73

43.325

3

II.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH A. VISI DAN MISI Visi Kabupaten Lebak sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019 adalah : MENUJU KABUPATEN LEBAK YANG MAJU, BERDAYA SAING MELALUI PEMANTAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut : Lebak yang Maju, menggambarkan kondisi Kabupaten Lebak yang lebih baik dengan pembangunan yang dinamis, inovatif dan kreatif, yang didukung dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Lebak yang Maju dicirikan dengan pencapaian indikator-indikator makro daerah yang lebih baik dari sebelumnya yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, peningkatan kualitas ke arah yang lebih baik juga terjadi pada indeks kesehatan dan pendidikan masyarakat. Lebak yang Berdaya Saing, menggambarkan kondisi daerah dimana perekonomian daerah mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kondusifitas investasi yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur wilayah dan sumber daya manusia dengan kemampuan untuk bersaing dengan sehat, baik dalam lingkup daerah, regional maupun nasional. Pemantapan Pembangunan Perdesaan, merupakan upaya untuk terus melanjutkan pembangunan perdesaan sebagai basis utama pembangunan yang dilakukan pada periode pembangunan sebelumnya. Pemantapan pembangunan perdesaan menunjukan itikad pemerintah daerah untuk mengusung desa sebagai pusat pengembangan ekonomi, sosial dan budaya dan menggiring mereka menjadi desa yang berkembang dan mandiri. Pengembangan ekonomi Kerakyatan, merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Melalui Pengembangan ekonomi rakyat diharapkan terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya muaranya adalah peningkatan kesejaateraan rakyat. Misi Kabupaten Lebak Sejalan dengan pelaksanaan Visi Kabupaten Lebak, ditempuh melalui Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif, hal ini ditunjukan dengan kondisi sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan kompetensi yang mumpuni, kreatif, inovatif yang didukung dengan moralitas yang berbasis agama yang kokoh;

4

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik , kondisi birokrasi berperan sebagai katalisator pembangunan dengan karakteristik organisasi yang respon terhadap tuntutan publik terhadap kinerja pelayanan, dengan tetap memegang teguh asas transparansi dan akuntabel; Misi 3 : Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan, kondisi perekonomian yang kokoh yang mengandalkan kekuatan ekonomi kerakyatan akan menciptakan Kabupaten Lebak menjadi daerah yang mampu bertahan dari berbagai permasalahan ekonomi baik yang disebabkan dari aktifitas ekonomi domestik maupun aktifitas ekonomi global sehingga akan memposisikan Kabupaten Lebak yang mampu bersaing dengan daerah sekitar melalui penguatan ekonomi usaha/industri kecil dan menengah, pariwisata dan sector pertanian serta pengembangan investasi baik yang dilakukan Pemerintah maupun Swasta; Misi 4 : Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur strategis Wilayah yang berkualitas, hal ini ditunjukan dengan pembangunan infrastruktur yang memperiotaskan memperluas akses terhadap pusat-pusat kegiatan masyarakat terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Selain itu pembangunan infrastruktur yang dilakukan mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya setempat dengan tetap memperhatikan kualitas; Misi 5 : Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, Kabupaten Lebak tetap memposisikan diri sebagai wilayah daerah resapan air. Dengan kondisi tersebut maka pembangunan yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan aspek ekologi sehingga terjaga kelestarian lingkungan yang mendukung pola pembangunan yang berkelanjutan; Misi 6 : Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah, hal ini ditunjukan dengan kondisi Lebak menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja, untuk melakukan segala aktivitas dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5

III. URUSAN DESENTRALISASI A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI (APBD KABUPATEN LEBAK) Berikut kami uraikan ringkasan Target dan realisasi Pendapatan Daerah, Target dan realisasi Dana Perimbangan, serta target dan realisasi Belanja daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014. Tabel 2 RINGKASAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut

Uraian

4.

PENDAPATAN

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.2.

DANA PERIMBANGAN

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Target

Realisasi

%

Lebih / (Kurang)

1.771.338.119.531

1.797.491.578.883

101,48

26.153.459.362

229.196.740.678

245.707.844.192

107,20

16.511.103.524

1.158.853.180.435

1.167.914.121.130

100,78

9.060.940.695

383.288.198.418

383.869.613.561

100,15

581.415.143

Sumber : DPPKD Kab. Lebak, 2014

Selanjutnya Ringkasan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Lebak sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3 RINGKASAN TARGET DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

Uraian DANA PERIMBANGAN

BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS


Target

Realisasi

%

Lebih / (Kurang)

1.158.853.180.435

1.167.914.121.130

100,78

9.060.940.695

53.758.565.435

62.819.506.130

116,85

9.060.940.695

1.000.878.505.000 104.216.110.000

1.000.878.505.000 104.216.110.000

100 100

0 0

Dan kemudian Rekapitulasi Belanja Daerah Kabupaten Lebak sebagai berikut : Tabel 4 REKAPITULASI BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor Urut

Uraian

5.

BELANJA

5.1. 5.1.1. 5.1.4.

Belanja Hibah

5.1.5.

Belanja Bantuan Sosial

5.1.6. 5.1.7.

Target

Realisasi

%

Lebih / (Kurang)

1.823.383.363.021

1.725.712.036.567

94,64

(97.671.326.454)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

995.786.526.811

965.304.707.216

96,94

(30.481.819.595)

Belanja Pegawai

889.419.671.292

865.417.734.110

97,30

(24.001.937.182)

65.796.922.200

64.993.317.200

98,78

(803.605.000)

5.483.517.000

2.842.571.690

51,84

(2.640.945.310)

28.065.536.196

27.777.332.316

98,97

(288.203.880)

1.152.518.910

1.152.517.500

100

(1.410)

Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan

6

Nomor Urut

Uraian

Target

Realisasi

%

Lebih / (Kurang)

5.1.8.

Belanja Tidak Terduga

5.868.361.213

3.121.234.400

53,19

(2.747.126.813)

5.2.

BELANJA LANGSUNG

827.596.836.210

760.407.329.351

91,88

(67.189.506.859)

5.2.1.

Belanja Pegawai

31.611.577.000

29.804.665.700

94,28

(1.806.911.300)

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

357.157.566.438

335.389.209.955

93,91

(21.768.356.483)

5.2.3.

Belanja Modal

438.827.692.772

395.213.453.696

90,06

(43.614.239.076)


B. RINGKASAN URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN Hasil Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak dalam melaksanakan Urusan Wajib Pemerintahan berdasarkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut : Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 1

No.

: : :

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif Meningkatkan kualitas pelayanan dasar Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Satuan

Target Capaian Tahun 2014

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian 98.66 99.57

1

Angka Melek Huruf

Persen

98.26

98.24

Tingkat Capaian 99.98

2

Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tahun

6.30

6.30

100.00

6.46

97.52

3

Angka Partisipasi Kasar : - PAUD

Persen

22.10

22.88

103.53

25.90

88.34

- SLTP

Persen

98.93

98.94

100.01

99.77

99.17

- SLTA

Persen

60.00

62.23

103.72

63.00

98.78

- SD

Persen

98.78

98.84

100.06

98.98

99.86

- SLTP

Persen

85.80

85.91

100.13

86.00

99.90

- SLTA

Persen

47.11

47.14

100.06

59.18

79.66

- SD

Persen

99.85

101.88

102.03

99.93

- SLTP

Persen

92.50

94.14

101.77

94.50

99.62

- SLTA

Persen

46,25

47.24

102.14

50.10

94,29

- SD

Persen

0.31

0.30

103.33

0.22

136.36

- SLTP

Persen

0.30

0.13

230.77

0.10

130.00

- SLTA

Persen

0.68

0.65

104.62

0.50

130.00

- SD

Persen

96.13

97.40

101.32

98.13

99.26

- SLTP

Persen

99.72

99.69

99.97

99.92

99.77

- SLTA

Persen

98.67

99.29

100.63

98.79

100.51

8

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP / MTs

Persen

94.49

98.40

104.14

94.77

103.83

9

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Persen

86.75

85.74

98.84

87.95

97.49

Orang

6,510

9,952

152.87

7,790

127.75

4

5

6

7

10

Target

Realisasi

Angka Partisipasi Murni :

Angka Partisipasi Sekolah : 101.95

Angka Putus Sekolah :

Angka Kelulusan :

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

7

Sasaran 2

No.

:

Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD

Target Capaian Tahun 2014 Satuan

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Target

Tingkat Capaian

1

Angka Kematian Ibu

/ 100.000 KH

155.00

209.54

73.97

135.00

2

Angka Kematian Bayi

/ 1.000 KH

24.00

21.85

109.84

20.00

91.53

3

Angka Usia Harapan Hidup

Tahun

63.44

65.67

103.51

63.48

103.45

4

Prevalensi Balita Gizi Buruk

Persen

0.63

0.19

331.58

0.55

289.47

5

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Persen

83.75

68.68

82.01

95.00

72.29

6

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Persen

80.00

67.83

84.79

100.00

67.83

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular : Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Persen

100

100

100.00

100

100.00

Persen

60.67

70.67

116.48

86.67

81.54

Persen

100

100

100

100

100

10

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Persen

80.00

70.86

88.58

95.00

74.59

11

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

Persen

83.75

47.36

56.55

95.00

49.85

12

7 8 9

64.43

Cakupan pelayanan anak balita

Persen

70.00

54.25

77.50

90.00

60.28

13

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Persen

100

100

100.00

100

100.00

14

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

Persen

12.00

16.89

140.75

60.00

28.15

Persen

100

100

100.00

100

100.00

Persen

100

100

100.00

100

100.00

Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD

Persen

100

100

100.00

100

100.00

18

Kepuasan pelayanan RSUD

Persen

73.00

74.10

101.51

85.00

87.18

19

Kejadian Infeksi Pasca Operasi

Persen

1.50

0.97

154,64

1.30

74.62

20

Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

Persen

75

95.74

127.65

98

97.69

15 16 17

8

No.

Tujuan 2

:

Sasaran 3

:

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Target

Tingkat Capaian

Realisasi

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian

Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen

7.37

7.30

99.05

6.00

121.67

2

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Orang

49

0

0.00

161

0.00

Orang

58

40

68.97

874

4.58

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Orang

300

575

191.67

1500

38.33

Desa

345

345

100.00

345

100.00

4

5

No. 1 2 3

Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui Padat Karya

Tujuan 2

:

Sasaran 4

:

No. 1 2

Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan Jumlah penyelenggaraan event olah raga Pembinaan atlet berprestasi

:

Target

Realisasi

Tingkat Capaian


140

203

145.00

700

29.00

2 0

3 0

150.00 0.00

10 40

30.00 0.00

Event Atlet

Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal

Jumlah event budaya Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya

:

Satuan


Pemuda


Sasaran 6 No.

Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK, kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun dan berbudaya Meningkatnya daya saing sumber daya manusia


Sasaran 5

2

Satuan


1

3

1

Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK, kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun dan berbudaya Meningkatnya daya saing sumber daya manusia

Satuan


Event

10

10


Persen

100

100

100.00

Target

Realisasi

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah perpustkaan milik daerah

Satuan


Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian 50 20.00 100

100.00


Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Pengun-jung

10,300

10,300

100.00

18,000

57.22

Unit

0

0

0.00

1

0.00

9

No. 1 2 3

Misi II Tujuan 3

: :

Sasaran 7

:

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik Meningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP

Satuan


Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian 2 50.00

Dokumen

1

1


Dokumen

1

1

100.00

5

20.00

Persen

90.00

90.00

100.00

92.00

97.83

Aplikasi

3

2

66.67

7

28.57

Skala

3

3

100.00

3

100.00

WDP

WDP

100.00

WTP

0.00

Target

Realisasi

6

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat opini audit BPK

7

Tertatanya aset daerah

Persen

97

95

97.94

100

95.00

8

Orang

1,193

933

78.21

3,847

24.25

9

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan Jumlah aparatur yang terbina

Orang

11,091

12,134

109.40

56,671

21.41

10

Rasio Kemandirian Daerah

Persen

16.69

13.22

79.21

24.89

53.11

11

Jumlah prasarana aparatur pemerintah terbangun dan tertata Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Ketersediaan database kependudukan

Unit

4

8

200.00

40

20.00

Unit

15

15

100.00

75

20.00

Orang

100

340

340.00

670

50.75

Persen

78.00

79.09

101.40

86.00

91.97

Persen

81.50

82.85

101.66

87.50

94.69

Persen

42.00

40.04

95.33

52.00

77.00

Persen

93.00

93.35

100.38

98.00

95.26

4 5

12 13 14 15 16 17

Misi III Tujuan 4 Sasaran 8

No. 1 2

3 4

: : :

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi


Satuan



Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional : - PMDN

Trilyun

1

2.85


Perusahaan

2

4

200.00

14

28.57

- PMA

Perusahaan

1

1

100.00

5

20.00

Persen

40

41

102.50

80

51.25

Unit

691

689

99.71

771

89.36

Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi Jumlah koperasi aktif

Target

Realisasi

10

5

6 7

8

Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah : - Usaha mikro

Unit

49,140

49,205

- Usaha kecil

Unit

805

- Usaha menengah

Unit

11

Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah Jenis dan jumlah industri menengah : - Jenis industry

Unit

- Jumlah industri

1

50,132

98.15

538

66.83

885

60.79

17

154.55

19

89.47

2

2

100.00

8

25.00

Jenis

20

20

100.00

24

83.33

Unit

28

28

100.00

38

73.68

Jenis dan jumlah industri kecil : - Jenis industry

Jenis

18

18

100.00

26

69.23

- Jumlah industri

Unit

15,454

15,454

100.00

16,744

92.30

Sasaran 9

No.

100.13

:

Meningkatnya Ketahanan pangan daerah


Satuan

Target Capaian Tahun 2014 Target

Tingkat Capaian

Realisasi

Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok :


- Padi

Ton

550,135.98

575,838

104.67

595,484.88

96.70

- Palawija

Ton

32,570.64

22,576

69.31

35,255.51

64.04

Ton

184,059.10

86.41

- Hortikultura

170,042.16

159,037

93.53

Kecamat an

5

5

100.00

1

500.00

Lokasi

0

0

0.00

4

0.00

2

Daerah Rawan pangan

3

Sentra Kawasan Unggulan

4

Produksi daging

Kg

7,996,386

8,182,723

102.33

9,316,869

87.83

5

Cakupan Bina Kelompok Tani

klp

2,417

2,417

100.00

2,417

100.00

6

Produksi ikan budidaya

Ton

3,540

3,544.7

100.13

3,588.00

98.79

7

Produksi ikan tangkap

Ton

4,946.81

4,969.43

100.46

6,012.93

82.65

15.01

15.05

100.27

18.04

83.43

8

Konsumsi ikan

Sasaran 10

No.

kg Per kapita

:

Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan



Target Capaian Tahun 2014 Satuan Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Target

Tingkat Capaian

1

Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun)

Ton

31,273.14

31,287.54

100.05

32,542.95

96.14

2

Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun)

Kg

33,888.33

33,957.40

100.20

41,191.48

82.44

11

Sasaran 11

:

Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah

No.


1

Jumlah dan jenis obyek wisata

Lokasi

2

Jumlah kunjungan wisatawan

Wisatawan

Misi IV Tujuan 5 Sasaran 12 No. 1

1

2 3

No.

:

Tingkat Capaian

Realisasi 14

53,741

14 54.917

100.00

17

82.35

102,19

22,839

240.45

Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir

:

Satuan Persen



Tingkat Capaian

Realisasi

51.32

64.87

Target

126.40

Tingkat Capaian

66.47

97.59

Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung)

Sasaran 14

Target

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang

Sasaran 13

No.

: : :

Satuan



Satuan Persen

Unit Ha Lokasi


63.20

64.10


2

2

3.4 4

Target

Realisasi

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Target

Tingkat Capaian

71.00

90.28

167.65

24

8.33

5.7

100.00

27.6

20.65

4

100.00

26

15.38

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat


Satuan


Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian 640.05 26.24

1

Terbangunnya jalan perdesaan

Km

160.05

167.94


2

Persentase cakupan air bersih

Persen

59.22

60,60

102,23

62.22

95.15

Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan Persentase terhubungnya pusatpusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota

Persen

59.50

58.48

98.29

62.50

93.57

2

3

150.00

10

30.00

97.70

98.59

100.91

100.00

98.59

3 4 5

Unit Persen

Target

Realisasi

12

Sasaran 15

No. 1

:

Meningkatnya kualitas perumahan permukiman

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Tertatanya rumah sehat dan layak huni

Sasaran 16

:

Satuan

133

133



1

Cakupan elektrifikasi

Persen

2

Terbangunnya jaringan listrik di perkampungan

3 4

Target

Tingkat Capaian

Realisasi

Target

Tingkat Capaian

74.00

74.15

100.20

82.00

90.43

Kampung

36

37

102.78

236

15.68

Pemasangan PJU

Titik

110

122

110.91

400

30.50

Pemeliharaan PJU

Titik

600

700

116.67

3,200

21.88

Tujuan 6 Sasaran 17

1


Realisasi


Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat

Satuan

No

Target

Unit


No


: :

Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Transportasi Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ


Satuan


Tingkat Capaian

Realisasi


Jumlah Jenis Rambu Terpasang : - Rambu-rambu - Lampu Lalu Lintas - Marka

Sasaran 18

No. 1

No. 1

75

75

100.00

395

18.99

Unit Warning Light

4

4

100.00

20

20.00

550

550

100.00

2550

21.57

M2

:

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun/terpelihara

Misi V Tujuan 7 Sasaran 19

Unit

: : :

Satuan Unit


Realisasi

1

1



Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup Meningkatnya rehabilitasi lahan

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Satuan Ha


Tingkat Capaian

Realisasi 50

80

160.00

Kondisi Kinerja pada Akhhir Periode RPJMD Tingkat Target Capaian 850

9.41

13

Sasaran 20

1

No

1

3

15

150.00

50

30.00

- Bendungan

Unit

2

2

100.00

10

20.00

- Sempadan Sungai

Km

2

0

0.00

10

0.00

:

Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas

:

Sasaran 24

:


Target Capaian Tahun 2014 Satuan Target Persen

Tingkat Capaian

Realisasi

Tingkat Capaian

Target

100

100

100.00

100

100.00

5

7

140.00

16

43.75

28.57

28.57

100.00

42.86

66.66

Perusahaan

Persen

Pengendalian dan pemanfaatan ruang

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%)

Tujuan 8

No

3

:


Sasaran 23

1

Tingkat Capaian

Realisasi

10

Persentase penanganan sampah

No

Target


Unit

Tingkat cemaran Sungai, Udara dan air tanah Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL

2

Satuan


- Mata Air

Sasaran 21

2

Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya daerah tangkapan air dan sumbersumber air yang direhabilitasi disekitar :

No

1

:

Satuan


Realisasi

Persen

40

40



Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Cakupan penanggulangan korban bencana Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran ( < 1 jam setelah pengaduan)

Satuan


Realisasi

Tingkat Capaian


Persen

80

80

100.00

88

90.91

Persen

100

100

100.00

100

100.00

Kali

20

20

100.00

10

200.00

14

Misi VI Tujuan 9 Sasaran 25

No 1

: : :

Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban didaerah Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Satuan

Tingkat penegakan perda

Persen

90

90

100.00

90

100.00

Kegiatan

1

1

100.00

12

8,33

82.00

82.00

100.00

84.00

97.62

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)

2 3

Sasaran 26

No 1 2 3 4



Persen


Realisasi

Tingkat Capaian

: Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Terselenggaranya kegiatan keagamaan Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan

Satuan



Ormas

50

50


Kegiatan

2

2

100.00

10

20.00

Kegiatan

2

2

100.00

20

10.00

Unit

20

20

100.00

100

20.00

Target

Realisasi

15

IV. TUGAS PEMBANTUAN Pemerintah Kabupaten Lebak selain melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana disampaikan di bagian sebelumnya juga melaksanakan tugas pembantuan sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Lebak telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman dari Kementerian pemberi Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak. Pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Lebak memperoleh alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama sebesar Rp. 69.322.841.000,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.792.296.530,- atau 92,02%. Adapun secara terinci, penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut : Tabel 6 SKPD Penerima Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Lebak Nama SKPD, DIPA-APBN, serta Program dan Kegiatan

No. 1

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) DIPA DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Nomor SP DIPA : 010.05.5.299477/2014 Nomor Kode : 010.005.13.1245 Jenis DIPA : Urusan Bersama (UB) 1.

2

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa a. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)

Dinas Cipta Karya DIPA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Nomor SP DIPA : 033..5.5.503590/2014 Nomor Kode : 033.05.07 Jenis DIPA : UB

Pagu Anggaran (DIPA Revisi) (Rp) 51.509.916.000

Keuangan (Rp) 46.117.620.000

(%) 89,53

51.509.916.000

46.117.620.000

89,53

1.530.000.000

1.530.000.000

100

Realisasi

Indikator Output (Keluaran)

Indikator Output : Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemerintah lokal dalam program nasional pemberdayaan masyarakat perdesan (lokasi kegiatan di 27 Kecamatan seKabupaten Lebak)

16

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman a. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

2

Dinas Cipta Karya DIPA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Nomor SP DIPA : 033.05.1.503588/2014 Nomor Kode : 033.05.07 Jenis DIPA : KP 1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman a. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

1.530.000.000

1.530.000.000

100

3.160.000.000

3.160.000.000

100

1.400.000.000

1.400.000.000

100

Keswadayaan Masyarakat (P2KP) (lokasi di 16 Desa/Kelurahan di Kecamatan Rangkasbitung) dengan rincian sebagai berikut : 1. Desa Pasirtanjung Kec. Rangkasbitung 2. Desa Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung 3. Kelurahan Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung 4. Desa Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung 5. Desa Jatimulya Kec. Rangkasbitung 6. Desa Citeras Kec. Rangkasbitung 7. Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung 8. Desa Sukamanah Kec. Rangkasbitung 9. Kelurahan Muaraciujung Barat Kec. Rangkasbitung 10. Kelurahan Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung 11. Kelurahan Muaraciujung Timur Kec. Rangkasbitung 12. Desa Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung 13. Desa Mekarsari Kec. Rangkasbitung 14. Desa Pabuaran Kec. Rangkasbitung 15. Desa Nameng Kec. Rangkasbitung 16. Desa Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung

Indikator output : Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (lokasi di 14 Desa di Kabupaten Lebak) dengan rincian sebagai berikut : Reguler I 1. Desa Cisarap Kec. Wanasalam 2. Desa Parungsari Kec. Wanasalam 3. Desa Cilangkap Kec. Wanasalam

17

3

b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

1.760.000.000

1.760.000.000

100

Dinas Pertanian DIPA KEMENTERIAN PERTANIAN Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor SP DIPA : 018-03.4.299351/2014 Nomor Kode : 018.03.06 Jenis DIPA : TP 1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan a. Pengelolaan Produksi tanaman aneka kacang dan umbi

6.023.712.000

5.944.551.200

98,69

4. Desa Cimayang Kec Bojongmanik 5. Desa Parakanbeusi Kec. Bojongmanik 6. Desa Harjawana Kec. Bojongmanik Reguler II 7. Desa Cidahu Kec. Banjarsari 8. Desa Gunungkendeng Kec. Gunungkencana 9. Desa Kramatjaya Kec. Gunungkencana 10. Desa Cicaringin Kec. Gunungkencana 11. Desa Ciginggang Kec. Gunungkencana 12. Desa Gunungkencana Kec. Gunungkencana 13. Desa Sukanegara Kec. Gunungkencana 14. Desa Karoya Kec. Gun Spam Perdesaan (PAMSIMAS) (lokasi di 8 Desa di Kabupaten Lebak), dengan rincian sebagai berikut : 1. Desa Tanjungsari Indah Kec. Gunungkencana 2. Desa Karangkamulyan Kec. Cihara 3. Desa Guradog Kec. Curugbitung 4. Desa Margawangi Kec. Leuwidamar 5. Desa Cilegong Ilir Kec. Banjarsari 6. Desa Calungubungur Kec. Sajira 7. Desa Kersaratu Kec. Malingping 8. Desa Cilayang Kec. Curugbitung

Indikator Output :

24.194.000

20.794.000

85,95

b.

Pengelolaan Produksi Tanaman Seralia

4.941.057.000

4.918.152.800

99,54

c.

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

32.808.000

31.548.000

96,16

Terlaksananya Pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi (lokasi di 28 Kecamatan) Terlaksananya kawasan pengembangan SLPTT Padi Hibrida sawah, jagung hibrida (lokasi di 28 Kecamatan) Terlaksananya pengawalan, pembinaan dan monev bantuan benih (lokasi di 28 Kecamatan)

18

d.

2.

4

Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman holtikultura berkelanjutan a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan

60.968.000

60.144.000

98,63

Terlaksananya Penyusunan Laporan SAI, simonev dan data statistik tanaman pangan (lokasi di Kabupaten Lebak)

409.375.000

397.209.000

97,03

Terselenggaranya identifikasi Pengembangan kawasan manggis (lokasi di 28 Kecamatan) Terselenggaranya identifikasi/koordinasi fasilitas sarana prasarana pasca panen sayuran dan tanaman obat (lokasi di 28 Kecamatan)

b.

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk sayuran dan tanaman obat berkelanjutan

434.300.000

416.940.000

96,00

c.

Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura

121.000.000

99.763.400

82,45

Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIPA KEMENTERIAN PERTANIAN Nomor SP DIPA : 018.05.08 Nomor Kode : 1777,1778,1779,1780 Jenis DIPA : TP 1. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan a. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman tahunan

2.027.653.000

1.977.691.330

97,54

b.

Pengembangan pasca panen perkebunan

penanganan komoditas

Terselenggaranya penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura (lokasi di 28 Kecamatan)

Indikator Output : 1.653.306.000

1.604.558.850

97,05

125.800.000

125.199.950

99,52

Pengembangan tanaman kelapa (lokasi di 11 Desa), dengan rincian lokasi kegiatan sebagai berikut : 1. Desa Muncang Kec. Muncang 2. Desa Jagaraksa Kec. Muncang 3. Desa Pasirbitung Kec. Bojongmanik 4. Desa Harjawana Kec. Bojongmanik 5. Desa Mekarmanik Kec. Bojongmanik 6. Desa Pasirtanjung Kec. Rangkasbitung 7. Desa Sangiangtanjung Kec. Kalanganyar 8. Desa Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung 9. Desa Cikadongdong Kec. Cigemblong 10. Desa Mugijaya Kec. Cigemblong 11. Desa Asem Kec. Cibadak Pengembangan tanaman karet (lokasi di 10 Desa), 1. Desa Cimenteng Kec. Cibadak 2. Desa Cimandiri Kec. Panggarangan

19

3.

Desa Cibarengkok Kec. Panggarangan 4. Desa Sogong Kec. Panggarangan 5. Desa Sawarna Timur Kec. Bayah 6. Desa Bayah Timur Kec. Bayah 7. Desa Lebaktipar Kec. Cilograng 8. Desa Girimukti Kec. Cilograng 9. Desa Sukamulya Kec. Cibeber 10. Desa Neglasari Kec. Cibeber Pengembangan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan (APPO), Pengembangan perkebunan tanaman kelapa (lokasi di Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Bayah) Penanganan pasca panen tanaman rempah dan penyegar (lokasi di Kecamatan Cibadak), Penanganan pasca panen tanaman tahunan (lokasi di Kecamatan Gunung Kencana dan Kecamatan Bojongmanik) c.

Dukungan perkebunan

perlindungan

178.710.000

178.095.600

99,66

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Ditjen Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan DIPA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Nomor SP DIPA : 032.07.4.290361/2014 Nomor Kode : 032.07.09.2365 Jenis DIPA : TP 1. Pengelolaan Sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil a. Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

69.837.000

69.836.930

100

1.061.650.000

1.057.560.000

99,61

1.061.650.000

1.057.560.000

99,61

512.520.000

512.045.000

99,91

d.

5

6

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial DIPA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Nomor SP DIPA : 026.04.4.290359/2014 Nomor Kode : 04.02.04.7.2175 Jenis DIPA : TP

SLPHT Perkebunan (lokasi di Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cimarga) Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan

Indikator Output : Kawasan pesisir dan laut tahan bencana dan perubahan iklim serta bebas pencemaran (lokasi di Desa Cireundeu, Cibareno dan Sawarna Timur)

20

1.

7

Pendapatan dan Kesempatan Kerja (PPKK) a. Pengembangan Peningkatan Kesempatan Kerja

Perluasan dan Perluasan

Dinas Kesehatan DIPA KEMENTERIAN KESEHATAN Nomor SP DIPA : 024.03.4.299473/2014 Nomor Kode : 024.03.06 Jenis DIPA : TP 1. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

512.520.000

512.045.000

99,91

3.497.390.000

3.492.829.000

99,87

3.497.390.000

3.492.829.000

99,87

Indikator Output : Terlaksananya konsollidasi Program Perluasan Kesempatan Kerja sesuai Perencanaan (lokasi di Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan cigemblong)

Indikator Output : Jumlah PKM yang mendapatkan BOK dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM (lokasi di tersebar di 28 Kecamatan seKabupaten Lebak pada 40 Puskesmas)

21

V.

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Secara ringkas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Beberapa program Kerjasama Antar Daerah yang melalui fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lebak dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka upaya peningkatan kerjasama antar daerah antara lain : 1.

Kerjasama Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang Dalam rangka pelaksanaan tugas TKKSD Kabupaten Lebak pada Tahun 2014 telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009. Dan dalam rangka upaya untuk melaksanakan ketentuan dimaksud, serta sebagai pelaksanaan tugas dari TKKSD Kabupaten Lebak, maka disimpulkan untuk dilaksanakan pertemuan melalui kegiatan Rapat Tim TKKSD Kabupaten Lebak, dan hasil dari rapat tersebut adalah merekomendasikan untuk dilanjutkan dan diproses melalui kegiatan tersebut melalui TKKSD Kabupaten Lebak perihal pelaksanaan Kerjasama Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman Bersama Nomor : 134.4/2656-BPMD/2014 dan Nomor : 100/Perj.137/Adm.Pem-Um/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 Tentang Pelayanan Publik Antar Daerah pada masing-masing daerah. Pelaksanaan Kerjasama Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama Nomor : 100/Perj.149/Adm.Pem-Um/2014 dan Nomor : 180/Pj.60-Huk/2014 Tanggal 4 Desember 2014 Tentang Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik. Program kerjasama ini bertujuan untuk menselaraskan program dan mengoptimalkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di kedua daerah dalam hal penyediaan pelayanan publik. Serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat di kedua daerah. Ruang lingkup kerjasama adalah mencakup semua urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya masing-masing sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Kerjasama Daerah antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama Nomor : 119/23.2.1/XII/KB/KS/2014 dan Nomor : 100/Perj.151/Adm.Pem-Um/2014 Tanggal 4 Desember 2014 Pelayanan Publik Antar Daerah. Program kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah menselaraskan program dan mengoptimalkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di kedua daerah. Serta bertujuan untuk menselaraskan dan mensinergikan urusan pemerintahan antar daerah khususnya pelayanan publik di kedua daerah. Ruang lingkup kerjasama adalah mencakup semua urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya masing-masing sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

22

Pada Tahun 2014. diantaranya kegiatan Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah melalui kegiatan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Lebak, telah dilaksanakan oleh seluruh Unsur Pimpinan Daerah, yang terdiri dari Bupati Lebak, Wakil Bupati Lebak, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Kepala Kepolisian Resort Lebak, Komandan Distrik Militer 0603/Lebak, Kejaksaan Negeri Rangkasbitung serta Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak. Pelaksanaan tugas dari kegiatan tersebut berupa Rapat Koordinasi Unsur Muspida yang didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 216,000,000,- dan telah terealisasi Rp. 212.775.000,- atau 98,50%. Adapun output kegiatan ini adalah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Muspida, dan outcome Tercapainya Stabilitas Pembangunan Kabupaten Lebak. Kemudian dapat kami laporkan pula koordinasi instansi vertikal di daerah melalui Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan Lintas Etnis (FKUB) telah dilaksanakan dan didukung dengan anggaran Rp. 50.000.000,- dan telah terrealisasi 100%. Output kegiatan ini adalah Terselenggaranya koordinasi antar umat beragama dan Lintas Etnis dan outcome Terciptanya kerukunan antar umat beragama di kab.Lebak. Adapun tugas dari FKUB tersebut adalah : 1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat ; 2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat ; 3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan untuk kebijakan Bupati ; 4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat ; 5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2014 berupa pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya Kegiatan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pembakuan Nama-nama Rupabumi, dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut : REKAPITULASI REALISASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN WADUK KARIAN DI KABUPATEN LEBAK DARI TAHUN 2008 - 2014 Lokasi No.

Luas Areal Terukur (m²)

Luas Areal Terbayar (m²)

Sisa Luas Areal Terukur Blm Terbayar (m²)

Jumlah Bidang

Desa

Kecamatan

1

Pasirtanjung

Rangkasbitung

-

1,122,727

-

111

2

Sindangmulya

Maja

-

1,411,931

-

362

3

Pajagan

Sajira

5,679,079

4,791,261

887,818

1,343

4

Mekarsari

Sajira

1,111,934

1,065,787

46,147

436

6,791,013

8,391,706

933,965

2,252

2,170.0000 38.67

Ha %

JUMLAH REALISASI KESELURUHAN Kebutuhan Lahan Persentase Realisasi Pembayaran terhadap Kebutuhan Lahan (%)

23

Data Per Agustus 2014

Verifikasi Data Rupabumi Dilaksanakan Di 18 Kecamatan Sobang, Wanasalam, Malingping, Muncang, Panggarangan, Gunungkencana, Cibeber, Lebakgedong, Cipanas, Cirinten Cileles, Cilograng, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Banjarsari, Bayah Dan Bojongmanik Sebanyak 1125 Jenis Unsur Rupabumi Dengan Realisasi Sebanyak 1074 Jenis Unsur, Dan Laporan Disampaikan Pada 19 Nopember 2014. Dalam pelaksanaan PATEN yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari 2015 di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Lebak, maka sebagai awal persiapan dalam pelaksanaanya, kami mempersiapkan uji coba di Kecamatan Malingping sebagai Pilot Project Pelaksanaan PATEN tingkat Kabupaten Lebak, dengan mempertimbangkan alasanalasan sebagai berikut : 1. Syarat Substantif (Pendelegasian Sebagian Wewnang Bupati Kepada Camat Dalam Hal Ini Perizinan Dan Non Perizinan) 2. Syarat Administratif (Standar Pelayanan Dan Uraian Tugas Personil Kecamatan) 3. Syarat Teknis (Sarana Prasarana Dan Pelaksana Teknis) Penegasan batas yang sedang dalam proses penyusunan Permendagri, antara lain :  Batas antara Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Lebak  Batas antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Pelaksanaan penegasan batas di Kabupaten Lebak telah dilaksanakan pada TA. 2014 yaitu Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, Cikulur, Cimarga, Kalanganyar, Maja. Pada Tahun 2014 terdapat beberapa kejadian Bencana yang terjadi di Kabupaten Lebak seperti angin kencang, longsor, kebakaran, dan lain-lain. Dan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Lebak dalam membantu masyarakat yang terkena/menjadi korban serta meringankan beban masyarakat telah menyalurkan distribusi bantuan stimulan Rp. 539.000.000,- untuk menstimulasi 271 unit rumah yang rusak baik itu rusak berat dan rusak ringan, serta rumah ambruk, dan pondok pesantren, mesjid, dan majelis taklim berupa santunan bagi korban yang meninggal maupun luka akibat bencana yg terjadi. Adapun Wilayah rawan bencana yang ada di Kabupeten Lebak meliputi : 1. Wilayah Rawan Bencana Tsunami, Terletak Di Bagian Selatan (Berbatasan Dengan Samudera Indonesia) Kabupaten Lebak, 2. Daerah Rawan Tergenang (Banjir), Terletak Di Bagian Barat Daya Dan Utara Kabupaten Lebak, 3. Daerah Rawan Longsor, Berada Di Bagian Tengah Kabupaten Lebak, Dan 4. Wilayah Yang Relatif Aman Dari Bencana Alam Berada Di Bagian Barat Dan Utara Kabupaten Lebak. Dalam upaya melindungi dan menghargai keyakinan masyarakat adat Baduy serta hak ulayat yang dimiliki oleh mereka secara turun temurun, dan lebih diutamakan adalah komitmen dan konsistensi yang ditunjukkan oleh masyarakat adat Baduy dalam menjaga kelestarian hutan serta lingkungan hidup di kawasan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lebak telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, khususnya amanat pasal 1 ayat (4) dan (5) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang

24

merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiríah dan batiniyah, turun–temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Sedangkan tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari status masyarakat hukum adat tertentu. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah, penanggulangan kebakaran serta pengamanan dan pengawalan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam pengendalian operasional.

25

VI. PENUTUP

Di samping adanya keberhasilan sebagaimana hasil capaian kinerja pada RPJMD Kabupayten Lebak Tahun 2014 – 2019 diatas, masih banyak juga terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Capaian pembangunan yang diraih selama ini tentunya belum memenuhi harapan semua pihak. Masih banyak program pembangunan yang harus dikerjakan bersama. Karenanya, tetap kerja keras, kerja cerdas utamakan prioritas demi Pembangunan Kabupaten Lebak yang sedang kita upayakan bersama ini menjadi lebih baik dan lebih sejahtera bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Lebak. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lebak berharap kepada seluruh pihak dapat memberikan kritik, saran dan pandangan serta masukan yang konstruktif, guna perbaikan atau peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2019 sebagai pelaksanaan program-program kami sebagai Bupati terpilih dengan mewujudkan masyarakat Kabupaten Lebak yang lebih sejahtera dan dengan mengejar agar Kabupaten Lebak segera keluar dari Kategori Kabupaten tertinggal di Indonesia. Demikian, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 sebagai ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak dapat kami selesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan hidayah-Nya kepada kita dalam melanjutkan karya pengabdian membangun masyarakat Kabupaten Lebak menuju Iman, Aman, Uman, dan Amin.

Rangkasbitung, 31 Maret 2015 BUPATI LEBAK, TTD Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM.

26

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents