WALIKOTA CIMAHI
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (ILPPD) KOTA CIMAHI TAHUN 2007
A.
Pendahuluan ILPP (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) merupakan salah
satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan kepala daerah kepada masyarakat, setelah berakhirnya tahun anggaran. Kewajiban tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Dalam konteks rekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut, hal yang perlu dicermati berkaitan dengan hubungan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah adalah adanya pergeseran pendekatan dari akuntabilitas horisontal kepada akuntabilitas vertikal. Dengan demikian, terjadi perubahan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, menjadi kepada pemerintah. Sedangkan kepada masyarakat, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui berbagai media informasi yang memungkinkan diakses seluasluasnya oleh masyarakat. Perlu diketahui bersama bahwa ILPPD tahun 2007 ini merupakan progress report tahun ke kelima dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Walikota dan Wakil Walikota Cimahi periode 2003-2007.
1
ILPPD tahun 2007 baru disajikan saat ini, setelah pengelolaan APBD Kota Cimahi tahun 2007 tuntas diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dalam memotret kinerja pemerintahan daerah, yang dilandasi semangat kebersamaan dalam menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Cimahi. Insya Allah, penyampaian kinerja pemerintahan daerah dalam ILPPD ini merupakan informasi yang jernih tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kota Cimahi pada tahun 2007. B.
Rencana Strategis Pemaknaan kinerja pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun
2007, tidak terlepas dari dokumen Pola Dasar Pembangunan daerah Kota Cimahi periode 2003-2007, Program Pembangunan Daerah Kota Cimahi periode 2003-2007, Rencana Strategis Pemerintah Kota Cimahi periode 2003-2007, Kebijakan Umum Anggaran Kota Cimahi tahun 2007, serta strategi dan prioritas APBD Kota Cimahi tahun 2007. Pemerintahan Kota Cimahi sejak awal telah berusaha seoptimal mungkin untuk melakukan interpretasi serta percepatan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat, yang acuannya ada dalam dokumen perencanaan umum daerah 5 (lima) tahunan maupun rencana kerja tahunan tersebut. Fokus dari semua dokumen perencanaan tersebut di atas adalah sebuah kerangka kerja bersama untuk mewujudkan visi Kota Cimahi, yaitu, “Maju, Berbudaya, Mandiri, Sejahtera dan Agamis”. Dalam kerangka mewujudkan visi Kota Cimahi inilah, Pemerintah Kota Cimahi selama periode 2003-2007 menetapkan program pembangunan yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi sebagai berikut: (1) Mewujudkan tatanan pemerintahan yang mantap (good governance). (2) Mewujudkan aparatur pemerintah yang handal dan profesional. (3) Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berbudaya. (4) Mewujudkan kota yang aman, tertib, nyaman dan layak huni. (5) Memantapkan perekonomian daerah berlandaskan sistem ekonomi kemasyarakatan. (6) Meningkatkan kesadaran politik dan hukum aparatur dan masyarakat. Mengacu pada rencana strategis Kota Cimahi tahun 2003-2007, dirumuskan 6 (enam) prioritas pembangunan, yaitu: (1) Meningkatkan dan memperbaiki prasarana transportasi; (2) Menyiapkan pranata pendukung pembangunan, 2
(3) Meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, (4) Mengatasi masalah kependudukan dan tenaga kerja; (5) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan (6) Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Konsep pembangunan yang dirancang di Kota Cimahi adalah pembangunan berkelanjutan yang disebut “total natural capital stock“. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan mencerminkan trilogi pembangunan yang mencakup: (1) optimalisasi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah); (2) pemerataan hasil pembangunan; dan (3) pembangunan untuk menciptakan masyarakat madani. Pembangunan
yang
dilaksanakan
pada
tahun
2007
memperhatikan
asas
kesianambungan. Artinya, pelaksanaan pembangunan tahun 2007 merupakan tindak lanjut dari hasil pembangunan yang dilaksanakan tahun–tahun sebelumnya, terutama dengan mempertahankan prinsip pemberdayaan untuk penyediaan infrastruktur yang mencukupi, pengendalian ledakan kependudukan, mengembangkan iklim usaha agar dapat mengangkat potensi masyarakat, serta pengendalian pranata pemerintah daerah, serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil proses musyawarah perencanaan partisipatif. Dan, untuk menciptakan akselerasi pembangunan sesuai harapan, didorong program peningkatan indeks pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, Sehubungan dengan hal tersebut, maka agenda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Cimahi tahun 2007 diarahkan “Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Ditunjang Oleh Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Infrastruktur Perkotaan Dan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Perkotaan”. Upaya-upaya yang dilaksanakan adalah (1) Memperkuat dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku ekonomi (terutama UKM, koperasi, ekonomi mikro) dan meningkatkan serta menciptakan lapangan dan kesempatan kerja untuk masyarakat Kota Cimahi; (2) Meningkatkan kualitas SDM melalui optimalisasi fungsi pendidikan dan kesehatan. (3) Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien guna mencapai pemerintahan yang mantap (good governance) sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan.
3
(4) Meningkatkan ketersedian dan menata prasarana dan sarana yang merupakan kebutuhan dasar sekaligus sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kota, seperti penyediaan peningkatan prasarana transportasi, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta utilitas kota. C.
Realisasi Keuangan Komponen pertama keuangan deaerah adalah realisasi pendapatan Realisasi
pendapatan daerah APBD tahun 2007 sebesar Rp. 445.739.497.089,- atau mencapai 102,62% dari target yang sebesar Rp. 434.344.885.091,78, dengan rincian: 1. Pendapatan
daerah
55.851.469.205,-
atau
yang
bersumber
sekitar
99,68%
dari dari
PAD,
realisasinya
target
yang
mencapai
ditetapkan
Rp.
sebesar
Rp. 56.033.235.423,-, dengan rincian: a) Penerimaan dari pajak daerah, realisasinya sebesar Rp.14.172.997.801,- atau sekitar 103,66% dari target sebesar Rp. 13.672.300.950,-, dengan rincian: pajak hotel Rp. 41.100.000,-, pajak restoran Rp. 129.345.000,-, pajak reklame Rp. 325.893.921,-, pajak hiburan dan tontonan Rp. 65.675.330,-, pajak penerangan jalan Rp. 13.523.809.532,-, pajak non pln/genset Rp. 11.568.118,-, serta pajak parkir Rp 75.605.900,-. b) Penerimaan dari retribusi daerah realisasinya sebesar Rp. 33.309.692.872,- atau 99,19% dari target sebesar Rp. 33.583.236.391,-., dengan rincian: retribusi dari RSUD Cibabat sebesar Rp. 26.527.474.424,- atau 78,99%,, dan retribusi sampah, pasar, dan retribusi lainnya sebesar Rp. 6.782.218.448,- atau 20,19%. Tidak tercapainya target pendapatan dari retribusi daerah ini antara lain disebabkan : - Masih banyaknya tagihan rawat inap, obat-obatan, dan askes habis pakai yang belum terbayarkan oleh pasien. - Tunggakan masyarakat untuk retribusi sampah yang sulit untuk dikenakan sanksi, pertimbangan kondisi ekonomi yang menghadapi krisis energi dan pangan. - Demikian juga untuk menarik waktu dari retribusi kios kondisi yang dapat dilihat di suasana pasar. c) Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah
realisasinya sebesar Rp.
3.111.648.019,- atau mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan
4
d) Penerimaan dari lain-lain PAD yang sah, realisasinya sebesar Rp. 5.257.130.513,atau 92,78% dari target sebesar Rp. 5.666.050.063,-, dengan rincian: penerimaan jasa giro sebesar Rp. 4.281.249.240,-, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan Rp. 23.555.900,-, penerimaan ganti rugi kekayaan daerah Rp. 8.700.000,-, penerimaan denda atas keterlambatan Rp. 5.053.758,-, penerimaan dari setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga Rp. 938.771.615,-. 2. Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan, realisasinya mencapai Rp. 333.948.767.156,- atau sekitar 103,25% dari target sebesar Rp. 323.439.905.940,-, dengan rincian: a) Penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, realisasinya Rp. 44.341.667.156,- atau sekitar 134,45% dari target Rp. 32.979.905.940,-, dengan rincian: penerimaan bagi hasil pajak realisasinya sebesar Rp. 39.387.482.927,- atau 152,60% dari target sebesar Rp. 25.810.253.689,- dan penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam realisasinya
sebesar Rp. 4.954.184.229,- dari target yang ditetapkan sebesar
Rp.7.169.652.251,- atau sebesar 69,10%. Kabupaten lain di luar jawa yang memiliki sumber energi dan minyak mungkin mendapat bagian dengan capaian lebih realisasinya dari 100 %. b) Penerimaan dari dana alokasi umum dan dana bantuan keuangan, realisasinya sebesar Rp. 270.848.000.000,- atau dapat direalisasikan 100% dari target. Untuk penerimaan dana alokasi khusus sebesar Rp. 18.759.100.000,- atau sebesar 95,65% dari target Rp. 19.612.000.000,-, dan lain-lain pendapatan yang sah
penerimaannya sebesar Rp.
55.939.260.728,- atau sebesar 106,10%,- dari target Rp. 52.723.684.897,78. Komponen kedua adalah belanja daerah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk APBD tahun 2007 realisasi belanja daerah mencapai Rp. 439.563.980.694,80
atau
sekitar
85,42%
dari
rencana
belanja
sebesar
Rp.
514.616.653.612,08. Belanja modal, realisasinya sebesar rp 100.877.999.547,- atau 75,80% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 133.080.083.965,-. Belanja tak terduga, realisasinya sebesar Rp. 1.919.379.500,- atau 50,65% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.789.682.767,97. Alokasi belanja dalam APBD pada dasarnya bersifat penyediaan kredit anggaran. Manakala tidak direalisasikan secara keseluruhan dari alokasi yang tersedia, pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan efisiensi sesuai dengan prinsip anggaran yang harus 5
dilakukan. Artinya, sisa alokasi anggaran harus dimaknai sebagai suatu keberhasilan dalam mengimplementasikan anggaran yang berbasis kinerja. Oleh sebab itu. sisa alokasi anggaran hendaknya tidak lagi dipandang sebagai kekurang-akuratan perencanaan semata, tetapi juga sebagai bentuk kehati-hatian dan kecermatan dalam penggunaan anggaran disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi yang dinamis. Memang, untuk beberapa pos alokasi belanja terdapat adanya alokasi yang tidak sepenuhnya dapat direalisasikan karena kendala tertentu. D.
Capaian Program dan Kegiatan Memperhatikan rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan realisasi APBD tahun
2007 di atas, hasil yang telah dicapai berdasarkan prioritas pembangunan Tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1.
Prasarana Transportasi. Pada tahun 2007 Kota Cimahi berusaha mengatasi berbagai permasalahan yang
dihadapi dalam rangka peningkatan prasarana transportasi melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi. Program ini mengacu pada perwujudan struktur ruang kota yang dituju agar tersedia kemudahan akses antar bagian kota serta penataan koridorkoridor keluar wilayah. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas jalan, mempertahankan kualitas jalan serta memperluas cakupan pelayanan pada bagian-bagian kota yang masih terisolasi. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas lalulintas pada tahun anggaran 2007 difokuskan terhadap rehabilitasi drainase dan sebagian pelapisan ulang pada jalan-jalan yang kondisinya rusak berat serta pekerjaan perencanaan terhadap lokasi-lokasi yang diprediksi dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas. Kota Cimahi dilintasi jalan nasional yang menghubungkan Kota Bandung dengan Jakarta. Hal tersebut mendorong tumbuhnya lingkungan-lingkungan perumahan dan permukiman di Kota Cimahi, sehingga meningkatkan intensitas pergerakan kendaraan dalam kota maupun yang melintasi Kota Cimahi, termasuk meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor baik yang digunakan sebagai sarana angkutan barang maupun angkutan penumpang/orang. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2007 meliputi
6
a. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kegiatan operasional, meliputi: pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 75 Buah, pemasangan RPPJ sebanyak 27 Buah, pemasangan cermin tikungan sebanyak 4 buah, pemasangan paku jalan sebanyak 100 buah, pemasangan nama jalan sebanyak 100 buah, pemasangan marka jalan sepanjang 400 meter persegi, serta penataan lingkungan terminal dengan pengelolaan Sub-Terminal sebanyak 3 lokasi, dan penataan perparkiran di 74 titik. b. Pemeliharaan
sarana
transportasi
meliputi:
pemeliharaan
perlengkapan
jalan,
pemeliharaan jaringan listrik (Warning Light/Traffic Light) sebanyak 3 unit, serta pemeliharaan PKB dan terminal. c. Peningkatan pelayanan transportasi, melalui kegiatan peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 8.564 kendaraan wajib uji. d. Penataan pola arus lalu lintas yang meliputi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, sosialisasi/penyuluhan tatacara berlalu lintas serta penertiban kendaraan umum/ilegal sebagai upaya untuk meminimalisasi permasalahan transportasi . 2.
Kehidupan Ekonomi Masyarakat Sektor perkonomian menjadi sorotan dan mendapat perhatian serius. Untuk itu telah
diupayakan optimalisasi integritas dan sinergitas antar SKPD dan stakeholders bidang ekonomi. Rawan daya beli pada sebagian masyarakat Kota Cimahi juga menjadi salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih manjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Imbas dari ekonomi regional, nasional dan global yang masih belum stabil menambah jumlah persoalan yang dihadapi sepanjang tahun 2007. Menyikapi hal tersebut, pada tahun 2007 kegiatan yang telah dilaksanakan adalah a. Pengendalian serta peningkatan manajemen distribusi beras bersubsidi kepada keluarga miskin dengan cepat dan tepat sasaran di 15 kelurahan. b. Mengembangkan pembangunan agribisnis dan kapasitas lembaga/asosiasi agribisnis, dengan maksud terwujudnya kemitraan dalam upaya menunjang pembangunan agribisnis, meningkatkan kualitas dan nilai tambah produksi dalam mengembangkan agribisnis, dan meningkatnya keahlian serta keterampilan stakeholder agribisnis. Pelaksanaanya, salah
7
satunya melalui Kelompok Tani dan Pelaku Usaha Makanan Olahan, serta Pengembangan Peternakan dan Mutu Hasil Peternakan. c. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi, merupakan fasilitasi pengembangan gerakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diharapkan dapat berkembangnya koperasi dan lembaga perekonomian masyarakat, serta fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Wujud pelaksanaannya adalah Pelatihan Manajemen Usaha Kecil UMKM. d. Kegiatan pengembangan produk agro dan pembangunan packaging house, yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan melalui usaha agro serta termotivasinya masyarakat dalam membuat packaging yang baik dan benar. e. Kegiatan-kegiatan lainnya berupa temu wicara industri besar, menengah, kecil dan aparat pembina tingkat Kota Cimahi, serta pembuatan peta potensi ekonomi dan monografi koperasi dan leaflet UKM Dengan adanya peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor lain secara sinergis. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan termasuk meningkatkan produktivitas perekonomian mereka. 3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara tidak langsung akan mendorong masyarakat beraktivitas secara optimal. Salah satu indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ialah tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selama tahun 2007 telah dilakukan berbagai upaya baik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan maupun melalui peningkatan kualitas dan kuantitas jangkauan pelayanan kesehatan. Kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2007 meliputi: b. Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan Balita dengan cara peer reviu MTBS, pelatihan fasilitator kelurahan siaga. c. Penyuluhan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan upaya kesehatan anak, remaja, dan usia lanjut dengan cara pemeriksaan kesehatan siswa SD, remaja, dan lanjut usia
8
d. Peningkatan kualitas lingkungan dengan cara peningkatan klinik sanitasi puskesmas, kaporitisasi
sumur
gali
resiko
pencemaran
tinggi,
pemantauan
kepada
penderita/berpenyakit lingkungan. e. Peningkatan kwalitas lingkungan dan prilaku hidup sehat dengan berbasis pemberdayaan masyarakat serta pembinaan pengembangan posyandu, f. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian obat-obatan tradisional, kosmetika dan makanan berbahaya lainnya, g. Pencegahan dan pemberantasan serta pengendalian penyakit menular dengan cara: imunisasi dengan jumlah bayi 10.125 orang dan ibu hamil 11.194 orang, pengadaan insektisida dan larvanisasi untuk memberantas DBD, h. Peningkatan dan pengembangan SDM Kesehatan, peningkatan sarana dan
prasarana
kesehatan, peningkatan pelayanan kefarmasian, dan peningkatan mutu pelayanan medis di RSUD Cibabat. 4.
Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat : Di sektor pendidikan, perhatian difokuskan pada meningkatkan kesempatan
mengikuti pendidikan bagi anak usia wajib sekolah, serta masih banyaknya penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar, peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, serta pemerataan mutu dan jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya. Program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2007 pada dasarnya mendukung program pendidikan nasional, yaitu percepatan proses penuntasan wajib belajar 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a. Peningkatan mutu pendidikan dengan cara: peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan prestasi akademik dan non akademik, serta pembinaan usaha kesehatan sekolah. b. Perluasan dan pemerataan pendidikan, meliputi optimalisasi daya tamping lulusan TK, SD, SMP dan SMK, dan penanganan siswa rawan DO. c. Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah dan Luar Biasa, melalui kegiatan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan pendidikan non formal, pendidikan luar biasa dan penyelenggaraan sanggar kegiatan belajar.
9
d. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi gedung dan pengadaan saran penunjang KBM. e. Pembinaan seni dan budaya daerah, meliputi pengadaan sarana kesenian dan pagelaran seni f. Peningkatan mutu pelatih olahraga pelajar dan pengembangan olah raga masyarakat, g. Pengembangan kurikulum nasional dan daerah, h. Peningkatan kualitas pengajar dan dalam rangka pemerataan pendidikan dilakukan upaya pemberian motivasi berupa beasiswa. 5. Penyiapan Pranata Pendukung Pembangunan Kurangnya ketersediaan pranata pembangunan menyebabkan dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan standar kinerja pemerintahan secara optimal. Untuk mendukung proses pembangunan, pada tahun 2007 telah diselesaikan 12 Peraturan Daerah, 15 Peraturan Walikota, 260 Keputusan Walikota dan 655 Perjanjian Kerjasama. Selain itu, juga telah diselesaikan pembangunan Kantor dan Sekretariat DPRD Kota Cimahi lengkap dengan unsur pendukungnya. 6.
Kependudukan dan Tenaga Kerja : Agar potensi daerah dapat berkembang dibutuhkan pemberdayaan SDM secara
optimal. Pada kenyataannya, masih terdapat berbagai masalah sosial dan SDM sehingga menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan. Kehadiran pusat kegiatan industri dan bisnis di Kota Cimahi ternyata mengundang para pekerja sektor industri dan in formal dari luar wilayah Cimahi. Di satu sisi, heterogenitas masyarakat merupakan potensi SDM manakala dikelola dengan baik. Di sisi lain, bisa menjadi sumber konflik jika tidak didukung keinginan bersama untuk menciptakan keharmonisan dan toleransi. Untuk mengurangi masalah perkembangan penduduk dan pengangguran di Kota Cimahi, pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan penyediaan teknologi padat karya, penempatan tenaga kerja pemuda mandiri profesional pada sejumlah perusahaan, kegiatan pelatihan dan pemagangan, pembinaan lembaga pelatihan kerja, serta penempatan calon transmigrasi dan monitoring dan pembinaan transmigrasi.
10
Untuk menciptakan ketertiban administrasi kependudukan, pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil di 3 (tiga) kecamatan, pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran di
6 (enam) kelurahan, pelaksanaan
pelayanan pembuatan akta kelahiran di 15 (lima belas) kelurahan dengan target penerbitan Akta kelahiran sebanyak 4.500 pemohon, penataan arsip dan dokumen Catatan Sipil berupa penjilidan kutipan akta sebanyak 100 buku, penjilidan buku register akta sebanyak 100 buku dan penyediaan box arsip sebanayak 400 buah. Hasilnya, terjadi peningkatan kepemilikan Akta Catatan Sipil yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2006 sebanyak 14.058 pemohon menjadi 18.428 pemohon pada tahun 2007, atau meningkat 31,08%, dengan rata-rata kenaikan jumlah pemohon dalam dua tahun terakhir sebanyak 4.031 pemohon. Selain itu, telah dilaksanakan juga pemutakhiran Data P4B guna mewujudkan database kependudukan Kota Cimahi yang tepat, akurat dan mutakhir yang dimanfaatkan untuk dan sosialisasi kegiatan pemutakhiran data P4B (lanjutan), terutama mengenai teknis dan mekanisme Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) Data P4B kepada seluruh Ketua RW dan RT se-Kota Cimahi yang berjumlah sebanyak 1.963 orang. Di Kota Cimahi terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya pekerja di sektor industri, pada tahun 2007 dilaksanakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial dan Kemitraan Tenaga Kerja. E.
Capaian IPM Perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari pembangunan manusia.
Pembangunan manusia secara berkelanjutan memang sangatlah penting untuk dievaluasi karena berkaitan dengan kinerja pembangunan di suatu daerah. Diharapkan, evaluasi yang dihasilkan
dapat
dimanfaatkan
untuk
kepentingan
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengendalian pembangunan selanjutnya. Untuk mencapai evaluasi yang optimal tersebut diperlukan persepsi yang sama dan komprehensif mengenai pembangunan manusia. Sebab, perbedaan persepsi mengenai pembangunan manusia akan menimbulkan permasalahan dan akan menjadi begitu kompleks, terutama bila dikaitkan dengan keterbatasan potensi daerah dan dana yang tersedia. 11
Manusia yang berkualitas adalah manusia yang mempunyai 3 kriteria yaitu: (1) sehat dan berumur panjang; (2) cerdas, kreatif, trampil, terdidik dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa; (3) mandiri dan memiliki akses untuk hidup layak. Untuk mengukur ketiga kriteria tersebut digunakan indeks komposit berdasarkan 3 parameter, atau IPM. Untuk itu, dalam ILPPD ini, tolok ukur kinerja pembangunan pemerintah daerah yang digunakan adalah IPM. Tolok ukur ini digunakan dengan harapan adanya sinergi dengan perencanaan pemerintah provinsi yang mentargetkan pencapaian IPM 80 pada tahun 2010. Kota Cimahi yang relatif masih muda dalam pelaksanaan otonomi daerah patut bangga karena pencapaian IPM Kota Cimahi sampai dengan tahun 2007 mencapai 75,36, atau diatas rata-rata Jawa Barat. Capaian IPM Kota Cimahi ini merupakan hasil dari kerja keras semua komponen masyarakat, beserta seluruh perangkat pemerintah Kota Cimahi, serta dukungan dari DPRD. Selain itu, berbagai upaya koordinasi dan pengendalian program dan kegiatan oleh SKPD yang terkait dengan pembangunan pendidikan, kesehatan maupun peningkatan daya beli masyarakat, tampaknya telah pula memberikan dampak signifikan, terhadap peningkatan laju IPM Kota Cimahi. Hal yang perlu digarisbawahi dari upaya meningkatkan IPM adalah mulai tumbuhnya apresiasi yang tinggi dari berbagai elemen masyarakat, baik yang tergabung dalam organisasi organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, dan lain-lain. Melihat fenomena positif seperti itu, maka dalam tahun 2007 pemerintah Kota Cimahi telah berhasil membangun kerjasama, kemitraan dan networking dengan berbagai potensi masyarakat, serta program-program yang dirancang dan diimplementasikan secara signifikan telah mengakselerasi peningkatan pencapaian target IPM Jawa Barat. F.
Penutup Berbagai agenda pembangunan tahun 2007 telah dilaksanakan dengan hasil optimal
berupa IPM Kota Cimahi di atas rata-rata Jawa Barat, serta mampu meraih prestasi di berbagai aspek dan event di tingkat internasional sebanyak 3 penghargaan, tingkat nasional sebanyak 21 penghargaan, dan tingkat provinsi sebanyak 18 penghargaan. Untuk itu, Pemerintah Kota Cimahi memberikan apresiasi yang sangat tinggi, atas pemahaman, kerjasama dan dukungan seluruh komponen masyarakat Cimahi, yang memiliki semangat kebersamaan dalam menyusun berbagai upaya antisipasi terhadap perubahan lingkungan strategis pemerintahan, yang telah terjadi sepanjang tahun 2007, sehingga Kota Cimahi 12
mampu berdiri sejajar dengan kabupaten/kota lain di tanah air, bahkan meraih berbagai penghargaan yang membanggakan tersebut. Meskipun demikian, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa kekurangan yang menuntut peningkatan kinerja pembangunan di berbagai bidang untuk menyelesaikannya. Kekurangan tersebut muncul karena dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan senantiasa terdapat kendala-kendala teknis. Selain itu, untuk menata koordinasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintah kota yang lebih efektif terutama mengatur penempatan urusan-urusan pelayanan publik secara tepat dalam suatu organisasi masih perlu waktu. Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan manajemen pemerintahan dan pembangunan tahun 2007 tidak lepas dari perubahan lingkungan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terjadi diluar asumsi dan kendali kebijakan pemerintahan daerah. Perubahan seperti itu, antara lain timbul dari penyesuaian kebijakan pembangunan nasional, maupun penyesuaian terhadap perubahan sosio-ekonomi regional dan global. Kota Cimahi sebagai bagian dari sistem pembangunan regional dan nasional, tidak terlepas dari program dan kebijaksanaan provinsi dan pemerintah. Hal tersebut juga merupakan faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan agenda, serta pencapaian target-target indikator makro pembangunan daerah. Semakin berkembangnya sifat dan metode pembangunan, menuntut adanya sistem perencanaan pembangunan kota yang sistematis, terarah dan terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. Untuk itu, ke depan Pemerintah Kota Cimahi beserta seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama akan terus mencari bentuk sistem yang terbaik agar pembangunan yang sedang berjalan di Kota Cimahi ini dapat lebih berjalan efektif serta memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan merata baik lokal masyarakat Kota Cimahi, regional maupun nasional. Cimahi,
Agustus 2008,
Walikota Cimahi,
Ir. H.M. ITOC TOCHIJA, MM
13
