INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 A. PENDAHULUAN Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua, Saudara-saudara warga masyarakat Yogyakarta yang saya hormati dan saya cintai, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2011. Penyusuanan ILPPD ini merupakan perwujudan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberikan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2011 kepada masyarakat. Penyampaian ILPPD ini, disamping sebagai perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat juga merupakan pemenuhan atas kewajiban saya selaku Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. B. GAMBARAN UMUM DAERAH Kota Yogyakarta sebagai Kota Otonom yang dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 17 tahun 1947 secara geografis terbentang antara 110 024’ 19’’ sampai 1100 28’ 53’’ Bujur Timur dan 070 15’ 24’’ sampai 070 24’ 26’’ Lintang Selatan dengan luas wilayah 3.250 Ha atau 32,50 Km2, jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 440.143 jiwa yang terdiri dari 217.378 laki-laki dan 228.765 perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami penurunan sebesar 17.525 jiwa atau 3,98 %. Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.524 Rukun Tetangga (RT) dan secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Sleman disebelah utara, Kabupaten Sleman dan Bantul disebelah Timur, Kabupaten Bantul disebelah selatan dan disebelah Barat dengan Kabupaten Bantul dan Sleman, C. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun target dan realisasi pendapatan daerah sebagai berikut : TARGETDANREALISASI PENDAPATANDAERAHTAHUN2011
1.200.000.000.000
951.654.509.247,59
917.982.098.731
700.000.000.000 200.000.000.000 TARGET
REALISASI
(data unaudited)
Dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi pendapatan daerah meningkat 136.158.584.596,08 atau 16,69 %.
Rp.
Perincian lebih lanjut terhadap anggaran dan realisasi pendapatan tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah ditargetkan Rp. 203.838.217.886,00 terealisasi Rp. 228.843.636.270,59 00 atau 112,27%.
1
b. Dana Perimbangan Dana perimbangan ditargetkan Rp. 491.179.715.516,00 terealisasi Rp. 500.613.750.497,00 atau 101,92 %. c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan Rp. 222.964.165.329,00 terealisasi Rp. 222.197.122.480,00 atau 99,66 %. 2. Belanja Daerah Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Adapun target dan realisasi belanja daerah sebagai berikut : a. Belanja Tidak Langsung ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAKLANGSUNGTAHUN 2011 (dalam Rp) 635.075.100.017,0 0
700.000.000.000,00
607.722.527.219,0 3
500.000.000.000,00 300.000.000.000,00 100.000.000.000,00 (data unaudited)
ANGGARAN
REALISASI
b. Belanja Langsung
ANGGARANDANREALISASI BELANJA LANGSUNGTAHUN 2011 (dalamRp) 360.000.000.000,00
355.713.016.623,0 0
260.000.000.000,00
313.086.883.363,0 0
160.000.000.000,00 ANGGARAN
REALISASI
(data unaudited)
3. Pembiayaan
Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar daripada Anggaran Belanja Daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil daripada Anggaran Belanja Daerah. Pada tahun anggaran 2011 ditargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 76.367.670.064,00 dan terealisasi Rp. 76.344.134.177,00 atau 99.97 %. Sedangkan pengeluaraan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 3.561.652.155,00 dan terealisasi sebesar Rp. 561.652.154,86 atau 15,77%. Pengeluaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran pokok hutang. II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. VISI DAN MISI Visi Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan
2
Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011 adalah : “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan” Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 9 (Sembilan ) Misi Pembangunan yang hendak dicapai oleh Kota Yogyakarta yaitu sebagai berikut: a. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. b. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan. c. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa. d. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan. e. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya. f. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum. g. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai. h. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas. i. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Strategi pembangunan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta berisi agenda pembangunan yang dituangkan dalam sasaran-sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Yogyakarta. Adapun strategi pembangunan daerah dituangkan dalam bentuk “Tematik Pembangunan” tahun 2011 yaitu Kota Yogyakarta sebagai kota yang tertata rapi dengan tingkat polusi rendah yang didukung dengan pelayanan yang optimal. C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Mengacu pada prioritas pembangunan nasional Tahun 2011, kemajuan yang dicapai dalam Tahun 2010 serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang dihadapi Tahun 2011, maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah Tahun 2011 sebagai berikut: pembangunan sarana dan prasarana berkualitas, peningkatan kualitas lingkungan, mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat, pengurangan resiko bencana, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pengembangan pariwisata berbasis budaya, mewujudkan pendidikan berkualitas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. III. URUSAN DESENTRALISASI Dalam penyelenggaraan Urusan Desentralisasi Pemerintah Kota Yogyakarta padaTahun 2011 telah menyelenggarakan 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. 1.
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. Urusan Pendidikan Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun 2011 telah membawa keberhasilan antara lain: a. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) : No. 1.
2.
Uraian Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD - SMP - SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) : - SD - SMP - SMA/SMK
Capaian (%) 133 103 102 153 131 150
3
b.
c.
d.
e.
f.
Penurunan jumlah siswa putus sekolah jenjang SD dari 0,020% pada tahun 2010 menjadi 0,019% dalam tahun 2011, jenjang SMP/MTs dari 0,05% pada tahun 2010 menjadi 0,03% pada tahun 2011 dan jenjang SMA/SMK/MA dari 0,07% pada tahun 2010 menjadi 0,04% pada tahun 2011. Jumlah guru yang lulus sertifikasi meningkat dari 4.169 guru pada tahun 2010 menjadi 4.727 guru dalam tahun 2011. Sedangkan jumlah guru berkualifikasi Sarjana (S1) meningkat dari 6.010 guru pada tahun 2010 menjadi 7.293 guru pada tahun 2011. Persentase kelulusan siswa tahun 2011 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu SD mencapai 100%, SMP meningkat dari 91,13 % pada tahun 2010 menjadi 99,65 % pada tahun 2011, SMA dari 94,51 % pada tahun 2010 menjadi 99,35 % pada tahun 2011 dan SMK meningkat dari 96,81% pada tahun 2010 menjadi 99,18% pada tahun 2011. Peningkatan dan pengembangan Taman Pintar antara lain melalui peningkatan fasilitas pendukung berupa pembangunan planetarium, pengadaan shuttle bus dan wahana otomotif roda empat, TV on air, workshop, serta berbagai lomba dan kontes. Selanjutnya untuk meningkatkan jumlah pengunjung dilaksanakan road show ke sekolah-sekolah di wilayah DIY-Jateng, iklan di media cetak dan elektronik, travel dialog ke berbagai daerah, membuat company profile, gathering dengan tour leader dan Pawarta, pemasangan neon box di stasiun dan Bandara Adisucipto, pemberian stiker kepada pengunjung, serta mengikuti berbagai pameran. Pada tahun 2011 mulai diberlakukan tarif dengan sistem tiket terusan untuk wahana Gedung Oval, Kotak dan Memorabilia. Dari upaya yang telah dilakukan tersebut jumlah pengunjung Taman Pintar sampai dengan akhir Desember 2011 jumlah pengunjung Taman Pintar mencapai 887.152 orang. Pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun 2011 telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2008 dari World Quality Asurance atas pelayanan Kantor Pengelolaan Taman Pintar.
2. Urusan Kesehatan a. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif sebanyak 897, dibandingkan dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 897, maka capaian kinerja cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 100 % b. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 4.787 orang, dibandingkan dengan jumlah seluruh sasaran ibu bersalin sebanyak 4.787 orang, maka capaian kinerja cakupan pertolongan persalinan mencapai 100 % c. Jumlah Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebanyak 45 Kelurahan, dibandingkan dengan jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta sebanyak 45 Kelurahan, maka capaian kinerja untuk cakupan Desa/Kelurahan UCI mencapai 100 % d. Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati pada tahun 2011 sebanyak 207 orang, dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama sebanyak 239 orang, maka capaian kinerja cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC mencapai 70,65 e. Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP pada tahun 2011 sebanyak 460 orang, dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan dalam kurun waktu yang sama sebanyak 460 orang, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100 % f. Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 sebanyak 24.938 orang, dibandingkan dengan jumlah seluruh masyarakat miskin di Kota Yogyakarta sebanyak 17.237 orang,maka capaian kinerja cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 144,68 %. g. Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu mencapai 3.885 kunjungan, dibandingkan dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada
4
h.
i.
j.
k.
kurun waktu yang sama sebanyak 4.774 bayi maka cakupan kunjungan bayi mencapai 81,38%. Program YES 118 (Yogyakarta Emergency Services) sebagai pelayanan pertolongan kegawatdaruratan medis yang bekerjasama dengan PMI Cabang Kota Yogyakarta, rumah sakit umum dan pihak asuransi kesehatan. Melalui program YES 118 diharapkan masyarakat dapat mengakses (0274) 420118 atau 118 untuk telepon flexi/telepon kabel apabila terjadi kecelakaan, kekerasan, kesakitan dan pertolongan persalinan dengan indikasi kegawatdaruratan medis. Layanan YES 118 dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Biaya perawatan dan pengobatan selama 24 jam pertama dijamin oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan. Pada tahun 2011 telah terlayani 742 kasus. Upaya pembiayaan kesehatan dalam rangka menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin telah dilakukan penjaminan melalui Jamkesda kepada 52.867 penduduk miskin, 5.974 rentan miskin, 9.358 defabel dan pengurus RT/RW, 4.090 Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap serta 137.932 kasus bagi peserta ASKES PNS. Peningkatan Kinerja RSUD Wirosaban yang tampak dari jumlah pasien mengalami kenaikan dari 94.162 pada tahun 2010 menjadi 95.273 pada tahun 2011 atau 1,17% Dari jumlah tersebut terdapat kenaikan jumlah pasien baru sebanyak 2.191 atau 13,49 % yang menunjukkan bahwa Rumah Sakit Jogja semakin diminati masyarakat. Dari sisi efisiensi pengelolaan, nilai Bed Occupation Ratio (BOR) yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu menurun dari 62,7% pada tahun 2010 menjadi 60,1% pada tahun 2011 karena adanya penambahan jumlah tempat tidur dari 188 menjadi 200 buah. Sedangkan angka Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 pasien keluar mencapai 42,21 permil dan nilai Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar sebagai gambaran mutu pelayanan rumah sakit mencapai 23,21 permil atau dalam kondisi baik Dilihat dari kinerja pelayanan, terjadi peningkatan dalam pelayanan rawat jalan dari rata-rata 297 pada tahun 2010 menjadi rata-rata 319 pada tahun 2011 atau meningkat 6,64 % dan penambahan jenis pelayanan rawat jalan (orthopedic, syaraf) yang berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan rawat inap sebesar 7,29%. Pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun 2011 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah Swasti Saba Wistara dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai kota sehat terbaik tingkat Nasional dan anugerah Ksatria Bakti Husada Kartika atas prestasi Walikota Yogyakarta dalam memajukan dan mengembangkan inovasi di bidang kesehatan serta sertifikat MURI kepada RS Jogja sebagai pemecah rekor operasi 100 jam terus menerus gratis
3. Urusan Lingkungan Hidup Dalam rangka mendukung tematik Kota Yogyakarta Tahun 2011 yaitu terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota yang tertata rapi dengan tingkat polusi rendah yang didukung dengan pelayanan yang optimal, telah dilakukan upaya peningkatan kualitas air sungai, kualitas udara, peningkatan penataan pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan melalui pemantauan dan pemeriksaan 5 (lima) parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas air sungai yaitu Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Dissolved Oxygen (DO), Total Suspended Solid (TSS) dan Total Dissolved Solid (TDS). Pemantauan dilaksanakan pada Sungai Winongo, Sungai Gajahwong dan Sungai Code dengan hasil 71,1% memenuhi baku mutu. Pada tahun 2011 juga dilaksanakan revitalisasi lanjutan terhadap kawasan Sungai Winongo melalui penguatan kelembagaan Komunitas Winongo Asri. Upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas udara di Kota Yogyakarta dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien dengan 7 (tujuh)
5
parameter utama yang paling berpengaruh terhadap kualitas udara ambien yaitu SO2, CO, NO2, TSP dan PB. Berdasarkan hasil pemantauan pada 12 titik pantau, 92,86% parameter di titik pantau di bawah ambang batas. Terkait dengan pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), telah dilaksanakan penambahan prosentase taman kota terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta dari 0,187% menjadi 0,192%, serta penambahan jalur hijau dan pohon perindang sehingga prosentase pohon perindang terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta meningkat dari 1,59% menjadi 1,96%. Sampai dengan akhir tahun 2011 luasan RTH publik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 17,21% pada tahun 2010 menjadi 17,96% pada tahun 2011 sedangkan total luas RTH mencapai 32,86% pada tahun 2011. Luas RTH tersebut sudah melebihi standar minimal yang disyaratkan yaitu sebesar 30%. Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya berbagai penghargaan, antara lain : Penghargaan Adipura dari Presiden RI sebagai Kota Terbaik Tingkat Nasional dalam pengelolaan lingkungan kategori Kota Besar, SMP Muhammadiyah I mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata dari Menteri Lingkungan Hidup RI, Penghargaan Adipura untuk Pasar Beringharjo sebagai Pasar Tradisional terbaik dari Menteri Lingkungan Hidup RI, Penghargaan Indonesia Green Region Award (IGRA) dari Menteri Lingkungan Hidup RI dalam pengelolaan dan upaya menjaga lingkungan hidup bersama masyarakat, serta Penghargaan Kota Langit Biru dari Kementrian Lingkungan Hidup RI atas keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas udara perkotaan. 4. Urusan Pekerjaan Umum Hasil Pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pekerjaan umum antara lain adalah : a. Perbaikan/pemeliharaan penerangan jalan, pemeliharaan lampu PJU 19.422 titik b. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan. Dari kegiatan tersebut dari keseluruhan panjang jalan di Kota Yogyakarta yaitu 248,09 kilometer semuanya dalam kondisi baik. Selanjutnya telah dilaksanakan pemeliharaan pada 47 jembatan sehingga 100% dalam kondisi baik. c. Program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan drainase telah menurunkan jumlah titik genangan air dari 59 pada tahun 2010 menjadi 57 titik pada tahun 2011. d. Penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan dari 73,28% pada tahun 2010 menjadi 65,61% pada tahun 2011 sedangkan volume sampah yang dimanfaatkan kembali atau didaur ulang di masyarakat meningkat dari 18,99% pada tahun 2010 menjadi 19,2% pada tahun 2011 dengan rata-rata volume sampah yang dimanfaatkan sebesar 46,78 ton/hari. 5. Urusan Penataan Ruang Pelaksanaan urusan Penataan Ruang di Kota Yogyakarta terus ditingkatkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta. Diharapkan kedepan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut dapat menjadi pedoman dalam pemetaan wilayah dan kawasan serta merupakan master plan dan pedoman dalam perencanaan tata ruang di Kota Yogyakarta. Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta sudah memiliki Perda tentang RTRW yakni Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan program kerja dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan antara lain adalah : a. Survey penjaringan aspirasi masyarakat, Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Yogyakarta, dan tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012, tersusunnya rancangan RKPD tahun 2013, Nota
6
b. c.
d. e.
7.
Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2012, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2011 SIM aplikasi software Musrenbang dan tersusunnya Kajian Akademis RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016. Dokumen Kawasan Code, Dokumen Jurnal Jaringan Penelitian, tersusunnya Dokumen Pengembangan Kota Layak Anak, tersusunnya Kajian Akademis Draft Perda RIPP Kota Yogyakarta, Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Penataan Sungai Winongo, serta terlaksananya Koordinasi Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, gerakan “Segoro Amarto” (Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta) sebagai sebuah gerakan dengan substansi persaudaraan dengan basis pelaksanaan di tingkat RW yang melibatkan seluruh elemen warga masyarakat berlandaskan jiwa atau nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, kepedulian dan kebersamaan terus dilanjutkan. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan evaluasi terhadap 3 (tiga) Kelurahan Pilot Project dan sosialisasi kepada 11 (sebelas) kelurahan masing-masing mewakili 11 (sebelas) kecamatan.
Urusan Perumahan Permasalahan perumahan yang tidak layak huni dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) yang dibangun atas kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, serta penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah/rehabilitasi rumah kurang layak huni bagi masyarakat miskin melalui Program lantainisasi dan dindingisasi. Sampai dengan tahun 2011 telah dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sebanyak 1.589 unit. Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih non perpipaan, dilakukan dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan, berupa pemasangan water treatment dan rehab MCK umum serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Sampai dengan tahun 2011, dari 716 unit MCK umum telah terpasang water purifier sebanyak 216 unit. Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam urusan perumahan tersebut memperoleh apresiasi dengan diterimanya penghargaan peringkat II Bidang Penataan Ruang dari Kementrian Pekerjaan Umum RI
8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Upaya pembinaan kepada generasi muda dilaksanakan melalui forum penanggulangan kenakalan remaja, pemilihan pemuda pelopor, kemah bhakti pemuda nusantara, gelar seni pemuda nusantara, temu konsultasi kegiatan kepemudaan, serta fasilitasi kegiatan kepemudaan melalui hibah kepada Pramuka Kwarcab 1205 Kota Yogyakarta, DPD KNPI, Karang Taruna dan Kost Crisis Centre (KCC). Untuk meningkatkan prestasi olah raga di Kota Yogyakarta, dilaksanakan berbagai event olahraga antar Kecamatan se-Kota Yogyakarta, pembinaan cabangcabang olahraga, pemberian alat olahraga kepada 45 Kelurahan se-Kota Yogyakarta, pemberian bantuan dana hibah kepada KONI dan FOMI (Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia), serta mengembangkan kelas khusus olahraga di SMP Negeri 13 dan membuka kelas khusus olahraga SMA Negeri 4 Yogyakarta 9. Urusan Penanaman Modal Dalam rangka menciptakan administrasi perizinan yang terus semakin baik di masa mendatang. Kota Yogyakarta mencapai Rp. dibanding realisasi tahun 2010.
iklim usaha yang kondusif maka kemudahan dikembangkan akan menjadikan peluang yang Sampai dengan tahun 2011 realisasi PMDN di 2.059.694.910.621,00 atau meningkat 9,41%
7
10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, di Kota Yogyakarta terdapat 4.574 industri kecil, 26 industri menengah dan 7 industri besar dan 5.328 pedagang kaki lima. Realisasi volume ekspor per mata dagangan di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2011 dari 82 jenis mata sebesar US $ 117.685.291,26 dengan kontribusi terbesar adalah mebel kayu dengan nilai ekspor mencapai US $ 93.719.046,80 atau 79,64 % dari total ekspor Kota Yogyakarta. Pembinaan koperasi dilaksanakan melalui penyuluhan peningkatan kelembagaan koperasi, penyuluhan manajemen koperasi, berbagai bimbingan teknis bagi koperasi, serta monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap semua jenis fasilitasi kepada koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/pra koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 jumlah koperasi di Kota Yogyakarta sebanyak 555 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 447 unit. Pada tanggal 25 Agustus 2011 Raperda Inisiatif DPRD tentang UMKM telah ditetapkan sebagai Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah mendapatkan apresiasi berupa Penghargaan Kota Penggerak Koperasi dari Menteri Negara Koperasi dan UKM. 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terpilih untuk pelaksanaan penerapan E-KTP berbasis NIK. Pelaksanaan perekaman data E-KTP di Kota Yogyakarta dimulai pada tanggal 4 Oktober 2011 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dari 332.314 wajib KTP telah berhasil dilakukan perekaman data terhadap 252.432 wajib KTP atau 75,96%. 12. Urusan Ketenagakerjaan Melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pemagangan dan pemberian peralatan kerja, serta penilaian kinerja dan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pada tahun anggaran 2011 jumlah pencari kerja yang ditempatkan mencapai 1.249 orang sedangkan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 1.870 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 28 orang, Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 120 orang, pelatihan kewirausahaan melalui pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) dan pelatihan kewirausahaan melalui Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) sebanyak 20 orang, serta penyusunan informasi bursa kerja online melalui www.bkol.jogjakota.go.id dan www.infokerja.web.id. Untuk memberikan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja, telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain mediasi dan penyelesaian terhadap 38 kasus perselisihan hubungan industrial, sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan dan norma ketenagakerjaan, penilaian kecelakaan nihil pada perusahaan, serta pemeriksaan dan pengawasan perusahaan. Melalui upaya tersebut jumlah kasus kecelakaan kerja menurun dari 120 kasus pada tahun anggaran 2010 menjadi 33 kasus pada tahun anggaran 2011. 13. Urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat antara lain melalui penerbitan regulasi tentang ketahanan pangan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 671/KEP/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta dan pada Tahun 2011 mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 329/KEP/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk bersubsidi.
8
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, hal ini antara lain bisa dilihat dari pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak, percontohan Kampung Ramah Anak, berbagai workshop tentang pengarusutamaan gender, evaluasi Gerakan Sayang Ibu, penanganan 131 kasus kekerasan dalam rumah tanggam serta pembentukan 14 Mitra Keluarga Kecamatan dan 45 Mitra Keluarga Kelurahan sebagai sarana konsultasi bagi warga masyarakat yang mengalami permasalahan dalam keluarga. Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya penghargaan Inisiasi Kota Layak Anak dari Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan kota yang paling nyaman untuk dihuni hasil survey Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 sebanyak 48.293 pasangan sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 46.755 pasangan. Dari jumlah tersebut PUS yang mengikuti program KB aktif sebanyak 33.697 pasangan atau 72,07 % dari seluruh PUS atau menurun 1,19% dibanding tahun 2010, sedangkan peserta KB baru sebanyak 6.157 pasangan atau 86,74% dari target sejumlah 7.098 pasangan. Penurunan jumlah Pasangan Usia Subur maupun prosentase kepesertaan KB tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah dalam sistem pencatatan pelaporan Pasangan Usia Subur dibatasi sampai usia 49 tahun, sedangkan PUS yang baru (pengantin baru) belum memakai alat kontrasepsi karena masih menginginkan anak. Walaupun mengalami penurunan namun tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur yang mengikuti program KB di Kota Yogyakarta diatas rata-rata Nasional yaitu 65% 16. Urusan Perhubungan Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengadaan dan pemasangan berbagai rambu lalu lintas, antara lain 70 unit counter down, 70 unit over head, 167 buah ornamen antik, pemasangan 60 rambu standar, pemasangan 50 rambu papan nama jalan, pemasangan 1 buah CCTV di simpang empat Gondomanan, pemasangan Paku marka elektronik di 3 lokasi, pengecatan marka Zona Selamat Sekolah (ZOSS) sepanjang 200 m2 dan pengecatan marka jalan sepanjang 8721,5 m2, serta pemeliharaan 80 unit rambu lalu lintas dan 60 unit APILL. Melalui upaya tersebut jumlah prasarana dan fasilitas lalu lintas yang direhabilitasi terhadap keseluruhan fasilitas lalu lintas meningkat dari 84 % pada tahun 2010 menjadi 90 % pada tahun 2011. Berkaitan dengan kendaraan yang tidak laik jalan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, kendaraan yang intensitas penggunaannya cukup tinggi wajib diuji setiap enam bulan sekali. Dari 14.401 kendaraan terdaftar uji di Kota Yogyakarta, sebanyak 14.111 kendaraan atau 97,98% telah dinyatakan lulus uji, 278 kendaraan atau 1,93% tidak lulus uji, 12 kendaraan atau 0,08% tidak datang. Sedangkan kendaraan yang mutasi masuk ke wilayah Kota Yogyakarta sejumlah 135 kendaraan dan mutasi keluar sejumlah 229 kendaraan. Kendaraan yang numpang uji dari luar Kota Yogyakarta sejumlah 427 kendaraan dan yang uji keluar 678 kendaraan. Pemerintah Kota Yogyakarta tetap memberikan ruang bagi beroperasinya kendaraan tidak bermotor khususnya becak dan andong sebagai salah satu aset wisata di Kota Yogyakarta. Terkait dengan hal tersebut, telah dilaksanakan registrasi kendaraan tidak bermotor berupa pendataan, pemberian Surat Ijin Operasional (SIO), Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan stiker layanan aduan. Dari hasil registrasi telah terdaftar 8200 becak dan 300 andong. 17.
Urusan Komunikasi dan Informatika Penyebarluasan informasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan melalui berbagai pameran, acara Walikota Menyapa,
9
penerbitan Media Info Kota yang didistribusikan sampai ke tingkat RT dan RW, penerbitan Majalah Ayodya, jumpa pers, press release,temu wartawan, serta informasi melalui poster, baliho, spanduk, videotron maupun leaflet, serta pelayanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Pada tahun anggaran 2011 jumlah pesan yang diterima UPIK sebanyak 3.418 dan telah direspon sebanyak 3.084 pesan. Sebagai sarana mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sarana interaksi dengan masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membangun web site dengan domain www.jogjakota.go.id dengan 29 sub domain yang secara rutin dilakukan update oleh 21 SKPD dan pada tahun 2011 dikunjungi oleh 299.627 pengunjung. 18. Urusan Pertanahan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011 telah melaksanakan pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik di wilayah Kelurahan Pakuncen dan Brontokusuman serta melaksanakan fasilitasi proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan proses permohonan Surat Kekancingan (pinjam pakai) tanah milik Kraton Yogyakarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Pembinaan kesatuan bangsa dilaksanakan melalui forum pemantapan wawasan kebangsaan bagi PNS,forum peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi tokoh masyarakat dan forum sosialisasi bela negara bagi pelajar dan mahasiswa. Pada tahun anggaran 2011 juga diberikan bantuan sebesar Rp. 136.000.000,00 kepada 24 Ormas serta bantuan sebesar Rp. 759.828.225,00 kepada 7 Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Kota Yogyakarta.. 20. Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelaksanaan urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk menuju terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), mengoptimalkan standar pelayanan yang baik, kualitas pelayanan, kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah serta penyusunan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih komprehensif. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan personil yang belum sebanding dengan beban kerja, dimana jumlah PNS Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 8.463 orang, sedangkan menurut hasil perhitungan Analisa Jabatan dan Beban Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta membutuhkan pegawai sebanyak 10.321 PNS sehingga ada selisih (kekurangan) sebanyak 1.858 PNS, untuk mencukupi kebutuhan tersebut telah diangkat tenaga bantuan sebanyak 1.683 personil. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS yang diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Penundaan tersebut berlaku bagi Pemerintah Daerah yang besaran anggaran belanja pegawai lebih besar dari 50 persen dari total APBD Tahun anggaran 2011 dalam hal ini termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat), mengikutsertakan pegawai dalam Kursus Singkat dan Ujian Dinas serta pengiriman pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar serta memberikan Ijin Belajar bagi pegawai yang akan meningkatkan pendidikan formalnya dengan biaya sendiri. Terkait dengan aspek hukum, telah dilaksanakan penyempurnaan terhadap produk peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) serta harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum di masyarakat. Pada 2011 telah berhasil diterbitkan 8 Peraturan Daerah, 117 Peraturan Walikota dan 823 Keputusan Walikota.
10
Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta ditunjuk oleh BPKP Pusat menjadi salah satu dari 5 Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tingkat nasional. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengoptimalkan pelaksanaan E-Procurement sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tahun anggaran 2011 dilakukan lelang secara elektronik sebanyak 247 paket (meningkat 107 paket dibanding tahun anggaran 2010). Paket lelang tersebut terdiri dari 102 paket lelang Pemerintah Kota Yogyakarta dan 145 paket berasal dari institusi diluar Pemerintah Kota Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut launching Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Yogyakarta. Paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui ULP adalah paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk non jasa konsultansi dan di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jasa konsultansi. Pada tahun anggaran 2011 jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan di ULP berjumlah 109 paket pekerjaan dengan rincian 102 paket dilakukan secara elektronik, sedangkan 4 paket penunjukan langsung dan 3 paket jasa konsultansi dilaksanakan secara manual. Dalam bidang perizinan telah dilakukan peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan penambahan jenis izin yang dilayani dari 29 izin menjadi 34 izin. Disamping itu juga dilakukan penyederhanaan terhadap persyaratan dan waktu proses perizinan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan serta penyediaan fasilitas SMS Centre (SMS Gateway) yang dapat digunakan masyarakat pemohon izin menggunakan fasilitas SMS apabila ingin mengetahui status izin yang telah didaftarkan, SIM Advice Planning sebagai pengembangan dari sistem pelayanan manual menjadi sistem informasi sehingga pelayanan lebih mudah dan lancar, dan membangun sistem pelayanan perizinan secara online untuk 5 jenis izin (Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, SIUP, TDP). 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, telah dialokasikan anggaran stimulan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan total anggaran sebesar Rp 3.700.000.000,00 Pemberian stimulan tersebut telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat yang tercermin dalam peningkatan dana swadaya murni masyarakat yang berhasil diserap dari Rp. 8.308.095.800,00 (delapan milyar tiga ratus delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) pada tahun 2010 menjadi Rp. 19.228.135.225,00 (sembilan belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau meningkat 131,44% pada tahun 2011. 22. Urusan Sosial Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota Yogyakarta dilaksanakan melalui program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang diberikan kepada keluarga miskin dengan parameter tertentu, yaitu sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta No.471/KEP/2009 tentang Parameter Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta, pengentasan kemiskinan difokuskan pada lingkup 7 (tujuh) aspek dengan 16 parameter. Peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain dilaksanakan melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP KM). Sampai dengan tahun anggaran 2011 melalui 65 KUBE FM Mandiri dan 1 USEP KM mampu memberikan kesempatan bagi 680 keluarga miskin potensial untuk mengembangkan aktifitas ekonominya serta penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Kelurahan untuk percepatan penanganan kemiskinan. Penanganan bagi warga terlantar diwilayah kota Yogyakarta dilaksanakan melalui 3 (tiga) UPT Panti, yakni Panti Anak Wiloso Projo yang menangani anak
11
yatim piatu, Panti Jompo Budhi Dharma untuk pelayanan lanjut usia, Panti Karya yang menangani gelandangan, pengemis dan psikotik serta penanganan paska razia sebagai tempat penaungan sementara sebelum dikembalikan ketempat asal atau dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa dr. Suroyo Magelang. Melalui upaya-upaya tersebut, jumlah keluarga dan penduduk miskin kota Yogyakarta secara kuantitatif menunjukan kecenderungan menurun. Apabila pada tahun anggaran 2010 jumlah keluarga miskin ditemukan sebanyak 20.456 keluarga dan penduduk miskin mencapai 65.371 jiwa, maka pada tahun anggaran 2011 jumlah keluarga miskin menurun menjadi 17.018 keluarga dan penduduk miskin sebanyak 54.530 jiwa atau 12,38% dari jumlah penduduk kota Yogyakarta, dengan demikian jumlah keluarga miskin menurun sebesar 16,80% dan jumlah penduduk miskin menurun sebesar 16,58%. JUMLAH PENDUDUK MISKIN TAHUN 2010 DAN 2011 70.000
65.371
60.000
54.530
50.000 40.000 2010
2011
Dalam hal penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA Pemerintah kota Yogyakarta melalui Badan Narkotika Kota Yogyakarta, NAPZA Crisis Center (NCC) dan komunitas Kader Cegah Berantas Narkoba (CBN) telah dilaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Pada aspek Preventif telah dilaksanakan sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA/SMK melalui berbagai media. Ditingkat masyarakat dilaksanakan sapaan/pemantauan kerawanan masalah NAPZA di tempat kost dan asrama daerah serta penguatan kader gerakan anti NAPZA. Pada aspek represif pemerintah kota Yogyakarta bekerjasama dengan satuan Narkoba POLTABES Kota Yogyakarta rutin melaksanakan kegiatan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan NAPZA serta pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan NAPZA. 23.
Urusan Kebudayaan Untuk mendukung pengembangan budaya di Kota Yogyakarta, pada tahun anggaran 2011 telah dilaksanakan berbagai upaya antara lain kampanye sadar budaya, pemilihan tokoh budaya, penyusunan buku hasil kajian nilai dan filosofi, lomba cipta gending Yogyakarta, pengembangan museum, pengiriman misi budaya, revitalisasi nilai-nilai bidaya, pelestarian seni tradisi, serta pelestarian cagar budaya. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 di Kota Yogyakarta terdapat 225 kekayaan budaya yang terkelola dengan baik serta 650 kelompok seni dan budaya. 24. Urusan Statistik Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan statistik telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terselesaikannya penyusunan beberapa dokumen seperti Buku Kota Yogyakarta dalam Angka, Buku saku Kota Yogyakarta, Buku PDRB Kota Yogyakarta, Kecamatan dalam angka dsb yang bermanfaat sebagai bahan perencanaan pembangunan maupun perumusan kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta. 25. Urusan Kearsipan Pada tahun anggaran 2011 telah dilaksanakan monitoring dan pendampingan petugas arsip pada 28 SKPD/unit kerja, 1 kelurahan, 16 SMP Negeri, 11 SMA Negeri dan 7 SMK Negeri. Sampai dengan tahun 2011 terdapat 30 SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku.
12
26. Urusan Perpustakaan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta telah memiliki koleksi 13.229 judul buku dengan jumlah buku sebanyak 26.215 eksemplar. Keberadaan perpustakaan Daerah ini mendapat respon positif dari masyarakat dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 75.044 orang pada tahun anggaran 2010 menjadi 115.469 orang pada tahun anggaran 2011 atau meningkat 53,86 %, serta meningkatnya jumlah anggota perpustakaan dari 5.005 orang pada tahun anggaran 2010 menjadi 12.826 pada tahun anggaran 2011 atau meningkat 156,26% dengan jumlah peminjam meningkat dari 25.750 orang pada tahun anggaran 2010 menjadi 38.692 orang pada tahun anggaran 2011. JUMLAHPENGUNJUNGPERPUSTAKAAN TAHUN2010DAN2011 150.000 100.000
115.469,00
75.044
50.000 0 2010
2011
B. Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan 1. Urusan Kelautan dan Perikanan Jumlah produksi ikan di Kota Yogyakarta sebanyak 81,145 ton, dibandingkan dengan target daerah di Kota Yogyakarta sebanyak 80 ton, maka capaian kinerja produksi perikanan mencapai 101,43 % atau melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Urusan Pertanian - Produksi tanaman padi 130,4 ton dibandingkan dengan luas lahan tanaman padi 218 ha maka produktifitas padi sebesar 59,817 - Produksi tanaman Jagung 2,7 ton dibandingkan dengan luas lahan tanaman kedelai 4 ha maka produktifitas kedelai sebesar 67,5 - Produksi tanaman local lainnya (kacang tanah) 0,103 ton dibandingkan dengan luas lahan 1 ha maka produktifitas tanaman lokal lainnya sebesar 0,103 3. Urusan Kehutanan Terkait dengan urusan kehutanan, dapat kami sampaikan bahwa di Kota Yogyakarta terdapat kawasan hutan kota yang berupa Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka. Sedangkan terkait dengan penghijauan, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Program GNRHL/GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo (BP DAS SOP) Tahun Anggaran 2011 mendapat bantuan 4.000 bibit tanaman Perindang dan Buah-buahan (Multile Purpose Trees Seeds/MPTS) yang terdiri dari mahoni, glodogan pecut, cemara laut, nam-nam, sukun, sawo kecik, kepel, genitri, rambutan dan kenanga. Bibit tanaman tersebut didistribusikan ke masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta melalui berbagai elemen: Himpunan PHI Kesehatan, Kodim, KKN UGM, KKN UJB, KKN UIN, LPMK Kelurahan, PKK, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP), PMI, Dinas Pendidikan (SD s.d. SMA) dan Kelompok Tani. 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk konservasi air bawah tanah diantaranya dilaksanakan dengan memasyarakatkan dan memberikan bantuan pembuatan sumur peresapan air hujan (SPAH) terutama di lingkungan yang padat hunian maupun di daerah hulu, mengembangkan tehnologi tepat guna yang mudah diterapkan untuk menabung air dengan pembuatan lubang resapan biopori (LRB), serta pemantuan elevasi muka air bawah tanah melalui sumur-sumur pantau. Pemerintah Kota Yogyakarta juga melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah kepada pengguna eksploitasi air tanah untuk kepentingan komersial non rumah tangga/sosial/pertanian dan perikanan rakyat.
13
5.Urusan Pariwisata Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata dan dengan didukung program-program pada urusan lainnya, telah membawa hasil yang cukup menggembirakan bagi perkembangan kepariwisataan di Kota Yogyakarta. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 2.460.967 orang pada tahun 2010 menjadi 2.670.649 orang pada tahun 2011 atau meningkat 8,52%. Meningkatnya jumlah wisatawan tersebut diikuti pula dengan bertambahnya lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta. Apabila pada tahun 2010 rata-rata lama tinggal wisatawan mencapai 2,47 hari, maka pada tahun 2011 meningkat menjadi 2,55 hari atau meningkat 3,25 %. JUMLAHKUNJUNGANWISATAWAN TAHUN2010DAN2011 4.000.000 2.670.649
2.460.967
2.000.000 0 2010
2011
6.Urusan Industri Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan industri telah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari telah dilaksanakan pengembangan desain kerajinan, pelayanan promosi dan informasi bagi pengrajin, serta kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pemasaran dan pengembangan industri di Kota Yogyakarta. Jumlah industri tahun 2011 sebanyak 4.574 buah, sedangkan jumlah industri tahun 2010 sebanyak 4.569 buah, dengan demikian pertumbuhan industri pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,11 % 7.Urusan Perdagangan Sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan kios/los dalam pasar telah dilaksanakan penataan dan himbauan kepada pedagang untuk memanfaatkan los/kios yang masih kosong, penataan dan rehab los/kios agar lebih representatif, pembangunan kios dengan manajemen modern misalnya pembangunan kawasan metro di Pasar Beringharjo, zona X di Pasar Klithikan Pakuncen, serta rehab Pasar Sepeda Tunjungsari.Selanjutnya dalam upaya pengembangan pasar tradisional telah dilaksanakan pengenalan pasar tradisional kepada anak usia dini melalui lomba mewarnai dan fashion show, promo pasar tradisional melalui media cetak dan elektronik, penertiban administrasi pemungutan retribusi pasar, penyusunan nilai ekonomis untuk masing-masing pasar, pengolahan sampah pasar, up dating data pedagang melalui SIM Pasar, penyusunan grand design pasar 5 tahun kedepan, penyelenggaraan promo dan belanja berhadiah, serta survey pengunjung pasar. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011, terdapat 33 pasar di Kota Yogyakarta dengan jumlah pedagang 14.683 orang, terdiri dari 1.876 pedagang di kios, 10.354 pedagang di los dan 2.453 pedagang di lapak. Sedangkan pendapatan dari target pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) terealisasi sebesar Rp. 14.157.620.659,00 (empat belas milyar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 108,90%. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Perdagangan telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya penghargaan Pasar Lempuyangan dan Pasar Prawirotaman sebagai pasar tertib ukur dari Kementrian Perdagangan RI 8. Urusan Ketransmigrasian Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberangkatkan 25 KK transmigran umum. Para transmigran tersebut ditempatkan dibeberapa lokasi, yaitu di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi 10 KK, Kabupaten Konawe Utara,
14
Peovinsi Sulwesi Tenggara 5 KK, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah 5 KK serta Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan 5 KK. IV. TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerima dan melaksanakan tugas pembantuan dari Kementrian Pertanian, Kementrian Kesehatan, serta Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Tugas pembantuan tersebut antara lain dipergunakan untuk melaksanakan : a. Pengembangan Lumbung Pakan Unggas dan Budidaya Ayam Buras bagi Kelompok Ternak. b. Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan berupa dana Jamkesmas dan Jampersal. Dana Jamkesmas adalah dana pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang berobat (menerima pelayanan kesehatan dasar) di Puskesmas. Sedangkan Dana Jampersal adalah dana pembiayaan kesehatan untuk persalinan bagi masyarakat di Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta. c. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan pemerintah daerah dalam melaksanakan SPM Bidang Kesehatan untuk pencapaian MDGs tahun 2015 melalui peningkatan kinerja Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. d. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan untuk pencari kerja. e. Padat Karya dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan pengembangan sektor informal serta Tenaga Kerja Mandiri B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memiliki desa yang bersifat otonom, melainkan terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan sebagai perangkat daerah. maka tidak ada kegiatan tugas pembantuan yang diberikan. Namun guna meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan, melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tenis penyelenggaraan perizinan, pemungutan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan camat telah dilaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan daerah, antara lain : a. Kewenangan dalam pemberian Izin Membangun Bangun Bangunan dengan keluasan < 100 m2, tidak bertingkat dengan bangun bangunan kelengkapannya yang terletak di jalan kampung, tidak ditepi jalan yang harus mempunyai/terkena Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Pagar dan Guna Bangunan untuk Rumah Tinggal. b. Kewenangan dalam pemberian Izin Gangguan untuk gangguan kecil dan sedang di kawasan pemukiman. V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Daerah Pada tahun anggaran 2011, telah dilaksanakan sebanyak 82 (delapan puluh dua) kerjasama, terdiri dari 11 (sebelas) kerjasama antar daerah, 49 (empat puluh sembilan) kerjasama dengan lembaga pemerintah, 23 (dua puluh tiga) kerjasama dengan lembaga non pemerintah, serta 4 (empat) kerjasama dengan luar negeri. Sedangkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 terdapat 162 kerjasama yang masih berlaku B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Polresta, KODIM, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri dilakukan melalui Tim Koordinasi Penyelenggaraan
15
Pemerintahan Daerah sedangkan koordinasi dengan instansi vertikal diluar anggota Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui rapat dinas maupun rapat-rapat koordinasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. C. Pembinaan Batas Wilayah Untuk memperoleh kepastian batas daerah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan pathok Batas Wilayah dan papan Batas Wilayah dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Pemasangan pathok batas dan papan batas Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta Dengan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan Batas Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun 2011 dalam tahap finalisasi penyusunan Permendagri. D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 dibentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah (BKPBD) Kota Yogyakarta sebagai lembaga non struktural yang menjalankan tanggungjawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Khusus antisipasi bahaya banjir lahar dingin akibat erupsi Merapi, dilakukan pemasangan early warning system (alat komunikasi peringatan dini bahaya banjir) pada 4 lokasi yaitu Cokrokusuman (Jetis), Jogoyudan (Jetis), Ledok Macanan (Danurejan), Jembatan Juminahan (Danurejan) dan Surokarsan (Mergangsan), pemasangan alat telemetri di Sungai Boyong Ngentak Sleman, monitoring wilayah rawan bencana, serta gladi posko dan gladi lapang penanganan banjir lahar.
E. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Upaya pemberantasan pemberantasan penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, pornografi dan serta penanganan penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui operasi penegakan Peraturan Daerah Pro Yustisi, pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, operasi dan patroli ketertiban umum, serta pengamanan khusus. Langkah-langkah tersebut akan terus dilakukan secara konsisten dan perlu didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar kondisi aman dan tertib di Kota Yogyakarta dapat ditingkatkan PENUTUP Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2011 telah kami sampaikan. Sebagai penutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap stakeholders dan seluruh warga Kota Yogyakarta atas segala masukan, saran, dukungan dan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta. Selanjutnya kami mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Yogyakarta. Sekian dan terima kasih. Salam Jogja Istimewa Untuk Indonesia. Jaya Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb WALIKOTA YOGYAKARTA
HARYADI SUYUTI
16
17
