Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2013
Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas karunia-Nya
kami
dapat
memberikan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kami susun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. ILPPD tahun 2013 Kota Cirebon kami sampaikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 tahun 2008 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon. Data capaian kinerja yang disampaikan dalam penyusunan LPPD sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri bersumber dari data yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cirebon, sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan umum, desentralisasi dan tugas pembantuan. Berikut Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Cirebon Tahun 2013:
1
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 A. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah Kota Wali demikianlah julukan bagi Kota Cirebon yang terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat. Mempunyai letak geografis yang strategis berada pada posisi 108,33o dan 6,41o lintang Selatan pada pantai Utara pulau Jawa bagian barat. Bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer, dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Mempunyai luas wilayah administratif sebesar 37,35 km2 atau 3.735,82 hektar dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara
:
Sungai Kedung Pane
-
Sebelah Barat
:
Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon
-
Sebelah selatan
:
Sungai Kalijaga
-
Sebelah Timur
:
Laut Jawa
Topografis Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian bermula dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian maksimal 200 meter yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan persentase kemiringan sebagai berikut : Kemiringan 0 - 3 % : terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti Kemiringan 3 - 8 % : terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan kalijaga, sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti Kemiringan 8 - 15 % : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti Kemiringan 15 - 18 % : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti
2
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Gambar 1 Peta Kota Cirebon
Tabel 1 Jumlah Bangunan Rumah Tinggal Menurut Kecamatan Tahun 2013 NO
Kecamatan
Jumlah Bangunan Rumah
1
Harjamukti
21.975
2
Kesambi
14.541
3
Pekalipan
6.105
4
Lemahwungkuk
9.833
5
Kejaksan
8.899
Total Jumlah Bangunan
61.353
Keterangan
2. Gambaran Umum Demografis Jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2013 ini mencapai 304.313 jiwa yang terdiri dari 152.573 laki-laki dan 151.740 perempuan. Rasio jenis kelamin 3
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 sebesar 100,55. Rasio jenis kelamin memperlihatkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin 100,55 artinya jumlah penduduk laki-laki sebanding dengan penduduk perempuan Penduduk Kota Cirebon dilihat dari komposisi umur, yang secara umum pada tahun 2013 ini terdiri dari kelompok penduduk berumur muda (penduduk yang berumur dibawah 15 tahun) sebesar 27,55%, kelompok umur produktif ( berumur 15-64 tahun) sebesar 68,11%, dan kelompok umur lanjut usia (berumur 65 tahun keatas) sebesar 4,34%. Dengan demikian struktur umur penduduk Kota Cirebon merupakan struktur transisi dari penduduk muda ke penduduk lanjut usia, karena kelompok umur muda proporsinya lebih rendah dari 40% dan kelompok umur tua belum mencapai 10%. Demikian pula halnya dengan komposisi penduduk kecamatan-kecamatan tidak jauh berbeda, yakni memiliki struktur umur transisi dari penduduk muda ke penduduk lanjut usia. Dari tabel 2. tampak penduduk berumur muda (berumur dbawah 15 tahun) proporsinya mulai 24,30% sampai 30,14% dan penduduk yang berumur lanjut (berumur 65 tahun keatas) proporsinya dari 3,66% sampai 5,95%. Komposisi penduduk tersebut dapat menggambarkan Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio), Angka Beban Tanggungan penduduk Kecamatan Pekalipan adalah yang paling rendah yaitu 43,37% yang artinya diantara 100 penduduk Kecamatan Pekalipan yang berumur produktif akan menanggung sekitar 43 penduduk umur tidak produktif. Lalu Angka Beban Tanggungan terendah kedua adalah Kecamatan Kesambi yaitu 43,47%, kemudian Kecamatan Kejaksan (43,64%) dan Lemahwungkuk (47,78%), dan yang tertinggi Angka Beban Tanggungan adalah Kecamatan Harjamukti mencapai 51,04%. Untuk gambaran lebih jelas bisa dilihat pada tabel 2 di bawah ini.
4
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 TABEL 2 KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN KECAMATAN KOTA CIREBON TAHUN 2013
Kecamatan Harjamukti Lemahwungkuk Pekalipan Kesambi Kejaksan Jumlah
Jumlah Penduduk (Jiwa) 0 – 14 Tahun 15 – 64 Tahun 32,218 70.775 14.976 36.408 6.939 19.914 18.832 50.333 10.875 29.829 83,840 207.259
65 Tahun Ke atas 3.908 2.420 1.698 3.046 2.142 13.214
Sumber data : IPM Kota Cirebon, 2013
Berikut ini disajikan data luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Cirebon Tahun 2013 : TABEL 3 LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, KEPADATAN PENDUDUK KOTA CIREBON TAHUN 2013
KECAMATAN
LUAS WILAYAH
JUMLAH KELURAHAN
Harjamukti 17,615 Lemahwungkuk 6,51 Pekalipan 1,56 Kesambi 8,06 Kejaksan 3,62 Kota Cirebon 37,36 Sumber Data : IPM Kota Cirebon Tahun 2013
5 4 4 5 4 22
JUMLAH PENDUDUK 106,901 53,804 28,551 72,211 42,846 304,313
KEPADATAN PENDUDUK (Km2) 6,067.03 8,264.82 18,301.92 8,959.18 11,835.91 8,143.24
Dari lima Kecamatan yang ada, Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Pekalipan (18.876 jiwa per km²) dan Kejaksan (11.895 jiwa per km²). Sedangkan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Harjamukti (5.904 jiwa per km²).
5
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Kedudukan Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan kondisi geografis dan letak wilayah kota yang berada pada jalur persimpangan arus lalu lintas Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, secara umum dapat mempengaruhi kondisi perekonomian ke arah perkembangan dan kemajuan. Beberapa sektor perekonomian yang menjadi Potensi unggulan di Kota Cirebon dan memberi kontribusi penuh terhadap perekonomian secara makro terdapat pada sektor tersier, yaitu perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintahan, serta jasa-jasa.
a.1. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran a.1.1. Perdagangan Besar dan Eceran Perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir kepada pedagang besar atau pedagan eceran. Perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru maupun barang bekas.
a.1.2. Hotel Sub sektor Hotel mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah baik hotel berbintang maupun hotel tidak berbintang serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen dan motel
a.1.3. Restoran Sub sektor Restoran mencakup kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi ditempat penjualan. Kegiatan yang 6
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 termasuk dalam sektor ini seperti bar, kantin, warung kopi, rumah makan, warung nasi, warung sate, katering dan kegiatan sejenis lainnya.
a.2. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi a.2.1. Angkutan Rel Angkutan ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). a.2.2. Angkutan Jalan Raya Sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut jalan raya, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk disini adalah kegiatan lainnya seperti sewa kendaraan (rent car) baik dengan atau tanpa pengemudi. a.2.3. Angkutan Laut Sub sektor Angkutan Laut mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal yang beroperasi di dalam dan di luar daerah domestik oleh perusahaan angkutan laut. a.2.4. Angkutan Udara Sub sektor Angkutan Udara mencakup kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di wilayah tersebut. a.2.5. Angkutan Penyebrangan Sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal atau angkutan sungai, baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal Ferri. a.2.6. Jasa Penunjang Angkutan Sub
sektor
ini
mencakup
kegiatan
yang
bersifat
menunjang
dan
memperlancar kegiatan pengangkuan, yaitu jasa pelabuhan udara, laut, darat
7
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 (terminal dan parkir), sungai, bongkar muat laut dan udara, keagenan penumpang, ekspedisi laut, jalan tol dan kegiatan lain yang sejenis. a.2.7 Komunikasi Sub sektor Komunikasi mencakup kegiatan pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang komunikasi. Pos dan Giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan warkat yang diusahakan oleh PT. (Persero) Pos Indonesia serta perusahaan swasta lainnya. Telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon dan teleks yang diusahakan oleh PT. Telkom dan PT. Indosat. Jasa penunjang telekomunikasi meliputi kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi seperti warung telekomunikasi (wartel, radio panggil dan telepon seluler). a.3. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan a.3.1. Bank Sub sektor Bank mencakup kegiatan bank sentral dan bank komersial yang memberikan jasa keuangan kepada pihak lain misalnya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit atau pinjaman baik jangka pendek, menengah dan panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/ surat dagang/ surat hutang dan sejenisnya. a.3.2. Lembaga Keuangan Lainnya Sub sektor Lembaga Keuangan lainnya mencakup asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi simpan pinjam dan lembaga pembiayaan. Dalam sub sektor ini juga mencakup kegiatan valuta asing, pasar moal dan jasa penunjangnya seperti pialang penjamin emisi dan lain sebagainya. a.3.3. Sewa Bangunan Sub sektor Bangunan mencakup kegiatan usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat
8
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 tinggal seperti perkantoran, pertokoan, apartemen, serta usaha persewaan tanah persil. a.3.4. Jasa Perusahaan Sub sektor jasa perusahaan mencakup kegiatan pemberian jasa hukum (advokasi dan kenotarisan), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa pembangunan/ arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran serta jasa persewaan mesin dan peralatan.
a.4. Sektor Jasa-jasa Sektor jasa-jasa dikelompokkan ke dalam dua sub sektor, yaitu : 1) Sub sektor Jasa Pemerintahan Umum, dan 2) Sub sektor Jasa Swasta. a.4.1. Jasa Pemerintahan Umum Sub sektor ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk kepentingan rumah tangga serta masyarakat umum. Sebagai contoh Jasa Pemerintahan Umum, Pertahanan dan Keamanan dan lain sebagainya. a.4.2. Jasa Swasta Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa yang dilakukan pihak swasta, misalnya jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta perorangan dan rumah tangga, dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Jasa Kemasyarakatan Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, riset/ penelitian, palang merah, panti werda, yayasan pemeliharaan anak cacat (YPAC), rumah ibadat dan sejenisnya, baik swasta maupun pemerintah. 2) Jasa Hiburan dan Rekreasi Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa bioskop, kebun binatang, taman hiburan, pub, bar, karaoke, diskotik, kolam renang dan kegiatan hiburan lainnya.
9
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 3) Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Sub sektor ini mencakup kegiatan yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga misalnya jasa reparasi, pembantu rumah tangga, tukang cukur, tukang jahit, semir sepatu dan kegiatan lainnya. Tabel 4 PDRB Per Sektor Kota Cirebon Tahun 2012 (Milyar Rupiah) N0
Kelompok Sektor
Harga Berlaku
Harga Konstan
Keterangan
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan 40,85 19,78 Perikanan Pertambangan dan 2 Penggalian 3 Industri dan Pengolahan 2.896,27 1.661,73 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 295,94 140,07 5 Kostruksi/Bangunan 853,42 324,89 Perdagangan, Hotel, dan 6 4.653,24 1.816,99 Restoran Pengangkutan dan 7 2.020,65 863,37 Komunikasi Keuangan, Persewaan dan 8 1.397,31 524,43 jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa 1.059,19 515,99 Total PDRB 13.216,89 5.867,25 Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2009-2012, Bappeda Kota Cirebon 1
PDRB Per Sektor Kota Cirebon Tahun 2011 (Milyar Rupiah) N0 1 2 3 4 5 6 7
Kelompok Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri dan Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Kostruksi/Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi
Harga Berlaku
Harga Konstan
Keterangan
42,23
20,77
-
-
2.660,56 274,04 776,89
1.568,91 131,91 309,57
4.263,72
1.716,22
1.859,28
822,64
10
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Keuangan, Persewaan dan 1.271,04 496,67 jasa Perusahaan 9 Jasa-jasa 969,31 506,32 Total PDRB 12.117,05 5.557,95 Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2008-2011, Bappeda Kota Cirebon 8
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto adalah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.
Tabel 5 Pertumbuhan PDRB Kota Cirebon Tahun 2012 (2009-2012) Tahun
PDRB Perkapita (Rp). Harga Berlaku
2012 2011 2010
43.652.976,57 40.161.130,99 36.882.035,73
Harga Konstan 19.378.441,81 18.421.422,23 17.702.623,97
Pertumbuhan (%) Harga Berlaku 8,69 8,89 10,04
Harga Konstan 5,20 4,06 3,21
B. Visi dan Misi Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008– 2013, telah ditetapkan Visi Kota Cirebon, yaitu : “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Kota Cirebon Yang Sejahtera Di Tahun 2013 Secara Berkelanjutan”.
11
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Rumusan Misi Kota Cirebon adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 2. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dan pelestarian keseimbangan lingkungan 3. Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
dan
revitalisasi
kelembagaan
pemerintah kota yang efektif dan efisien menuju pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi, serta produktifitas ekonomi yang berdaya saing tinggi 6. Melestarikan dan mengembangkan budaya dan pariwisata yang bertumpu pada nilai-nilai dan budaya Cirebonan 7. Meningkatkan kemitraan dan optimalisasi kerjasama pemerintah dengan lembaga lainnya 8. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga di tingkat yang paling bawah.
C. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon (RPJMD)
Kota
Cirebon
Nomor
1
Tahun
2010,
bahwa
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rancana pembangunan tahunan daerah, maka dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2013, telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai berikut.
1. Misi Kesatu : ”Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”, strategi kebijakan yang ditempuh adalah :
12
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 1.1. Memajukan sektor informal dan bekerjasama dengan pelaku bisnis menengah 1.2. Memberikan ketrampilan pada pencari kerja 1.3. Mengentaskan kemiskinan 1.4. Menuntaskan bebas buta huruf bagi masyarakat Kota Cirebon 1.5. Memberikan
bantuan
kepada
sekolah-sekolah
tingkat
dasar
dan
menengah, agar tercipta sekolah murah dan terjangkau 1.6. Memperbaiki fasilitas-fasilitas sekolah, dengan memperbaiki sekolahsekolah yang tidak layak pakai 1.7. Meningkatkan minat baca perpustakaan 1.8. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 1.9. Meningkatkan pelayanan kesehatan lanjutan 1.10. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk 1.11. Meningkatkan profesionalisme pelayanan rehabilitasi dan bantuan sosial
2. Misi Kedua : ”Mengoptimalkan Pemantapan ruang kota dan pelestarian keseimbangan lingkungan”, strategi kebijakan yang ditempuh adalah : 1.1. Mengarahkan
pembangunan
dengan
memprioritaskan
dan
mengoptimalkan pembangunan kearah Selatan (wilayah Harjamukti), agar tidak ketinggalan dengan wilayah-wilayah lainnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat 1.2. Mewujudkan tata ruang kota yang selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan
3. Misi Ketiga : ”Meningkatkan profesionalisme aparatur dan revitalisasi kelembagaan
pemerintah
kota
yang
efektif
dan
efisien
menuju
pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”, strategi kebijakan yang ditempuh adalah :
13
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan 1.2. Meningkatkan standar kompetensi administrasi pemerintahan 1.3. Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur dan SKPD 1.4. Meningkatnya komunikasi dan informasi hasil pembangunan dengan masyarakat 1.5. Mewujudkan struktur organisasi dan lembaga pemerintah yang ringkas, kaya fungsi dan berorientasi pada pelayanan 1.6. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur 1.7. Menurunkan kerugian akibat kebakaran 1.8. Meningkatkan hubungan kerjasama antara eksekutif, legislatif
dan
masyarakat
4. Misi Keempat : ”Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum”, strategi kebijakan yang ditempuh adalah : 1.1. Meningkatkan ketertiban umum melalui penegakan aturan hukum
5. Misi Kelima : ”Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi, serta produktifitas ekonomi yang berdaya saing tinggi”, strategi kebijakan yang ditempuh adalah : 1.1. Meningkatkan PDRB 1.2. Meningkatkan upaya-upaya pemasaran hasil-hasil industri kecil dan industri rumah tangga 1.3. Meningkatkan jumlah kondisi jalan yang berkualitas baik 1.4. Meningkatkan pelayanan kesehatan lingkungan 1.5. Meningkatkan daya angkut persampahan dan pengelolaannya 1.6. Meningkatkan kualitas penanganan banjir dan bencana alam 1.7. Menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas 1.8. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 14
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 6. Misi Keenam, ”Melestarikan dan mengembangkan budaya dan pariwisata yang bertumpu pada nilai-nilai dan budaya Cirebonan”, strategi kebijakan yang ditempuh adalah : 1.1. Meningkatkan pelestarian budaya melalui kegiatan kepariwisataan khas Cirebon
7. Misi Ketujuh : ”Meningkatkan kemitraan dan optimalisasi kerjasama pemerintah dengan lembaga lainnya”, strategi kebijakan yang ditempuh adalah : 1.1. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya serta kerjasama antara pemerintah daerah
8. Misi Kedelapan : ”Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan lembagalembaga di tingkat yang paling bawah”, strategi kebijakan yang ditempuh adalah : 1.1. Meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, lembaga non pemerintah dan perangkat kelembagaan yang ada di masyarakat. D.
Prioritas Daerah Arah prioritas pembangunan pada tahun 2013 diarahkan kepada:
1.
Peningkatan Wajar Pendidikan Nasional 9 tahun dan menuju Wajar 12 tahun serta tata kelola pendidikan.
2.
Penuntasan angka melek huruf di Kota Cirebon.
3.
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
4.
Peningkatan pelayanan kesehatan lanjutan.
5.
Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder.
15
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 6.
Pembangunan jalan baru untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan aksebilitas kawasan.
7.
Pembangunan (peningkatan) ruas-ruas jalan kolektor strategis.
8.
Rehabilitasi ruas-ruas jalan yang rusak pasca genangan air (hujan).
9.
Pengendalian dan penanganan banjir pada kawasan rawan banjir.
10. Perbaikan lingkungan perumahan. 11. Perbaikan perumahan kumuh. 12. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 13. Pengolahan areal TPU. 14. Peningkatan pemahaman masyarakat Kota Cirebon terhadap RTRW Kota Cirebon. 15. Penyusunan Rencana Tata Ruang turunan RTRW. 16. Pengawasan
dan
penertiban
bangunan-bangunan
yang
melanggar
peruntukan. 17. Menyebarluaskan pengetahuan tentang tata ruang secara intensif. 18. Peningkatan komunikasi dalam pemecahan masalah-masalah dalam ruang lingkup Bidang Sarana dan Prasarana. 19. Koordinasi
lintas
sektor
dan
lintas
program/kegiatan
agar
dicapai
pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. 20. Peningkatan komunikasi dalam pemecahan masalah-masalah lingkup Bidang Sosial dan Budaya. 21. Capacity building aparatur dalam penyusunan Proposal Activity Plan. 22. Akselerasi penurunan AKB dan Akselerasi WAJAR 12 tahun. 23. Konsep penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial. 24. Optimalisasi jejaring perlindungan anak dan perempuan dengan lembaga terkait Bidang Sosial Budaya. 25. Kesiapan tanggap darurat di masyarakat. 26. Optimalisasi pelayanan pendidikan formal dan non formal. 27. Penyusunan dokumen perencanaan. 16
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 28. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang didukung oleh pemanfaatan IPTEK. 29. Pengurangan wilayah rawan kemacetan. 30. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum. 31. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Bandara, Pelabuhan Cirebon, dan Pelabuhan Perikanan Kejawanan. 32. Pemasangan dan perbaikan PJU. 33. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut. 34. Peningkatan kualitas lingkungan dan penataan lingkungan pada kawasan konservasi terbatas (Argasunya). 35. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi/pemulihan dan konservasi fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah rusak. 36. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 37. Pengendalian polusi/pencemaran udara dan air. 38. Pengelolaan, pemanfaatan dan menambah ruang terbuka hujau. 39. Konservasi air tanah. 40. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 41. Pengembangan basis data informasi lingkungan hidup yang memadai dan mudah diakses masyarakat. 42. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan melalui penerapan manajemen
produksi
limbah
dan
teknologi
ramah
lingkungan,
serta
pengelolaan limbah. 43. Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. 44. Peningkatan kualitas lingkungan melalui perencanaan lingkungan terpadu. 45. Rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan. 46. Pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan. 47. Ketertiban kepemilikan tanah timbul. 17
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 48. Otimalisasi pemanfaatan aset daerah dan penertiban administrasi. 49. Pengendalian penduduk migran. 50. Peningkatan pemberdayaan perempuan. 51. Pemberantasan penyandang masalah sosial. 52. Peningkatan kompetensi bagi pencari kerja. 53. Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif 54. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 55. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha UKM 56. Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif 57. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 58. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha UKM 59. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi 60. Pelaksanaan pembinaan organisasi PKL (Korwil) dan asongan 61. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 62. Pengembangan nilai budaya 63. Pengelolaan kekayaan budaya 64. Pengelolaan keragaman budaya 65. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 66. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai agama dan Budaya Daerah 67. Penyusunand dokumen-dokumen pendukung APBD sesuai aturan 68. Optimalisasi pelayanan publik melalui tata organisasi pemerintah yang efisien dan efektif 69. Peningkatan kualitas hubungan eksekutif – legislatif 70. Pembenahan kinerja SKPD dalam pelaporan. 71. Pembenahan substansi LAKIP 72. Optimalisasi kinerja SKPD yg menangani Pengaduan Masyarakat 73. Optimalisasi SKPD yang bertugas sebagai “pemberi peringatan dini”. 74. Peningkatan pemanfaatan dana-dana masyarakat dan mitra kerja. 18
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 75. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah. 76. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah 77. Penyusunan produk hukum sesuai aturan. 78. Penyusunan dokumen rencana pembangunan yang dibiayai dari dunia usaha melalui CSR, dan alternatif sumber pembiayaan lainnya. 79. Penerapan pola karir PNS yang berbasis kompetensi 80. Peningkatan kualitas SDM Aparatur 81. Peningkatan pelayanan administrasi secara cepat, tepat, aman, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan 82. Meningkatkan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 83. Penerapan sistem pengolahan data dan informasi secara optimal 84. Peningkatan pembinaan disiplin PNS 85. Pemenuhan data/informasi pembangunan Kota Cirebon melalui penyusunan CDA Kota Cirebon Tahun 2013 86. Pemenuhan data/informasi pembangunan Kota Cirebon melalui penyusunan Profil Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 87. Pemenuhan data/informasi statistik ekonomi dan indikator ekonomi makro Kota Cirebon melalui penyusunan PDRB Kota Cirebon Tahun 2013 88. Pemenuhan data/informasi capaian target kinerja program dan kegiatan lingkup bidang sosial dan budaya 89. Peningkatan pembinaan dan sosialisasi program dan kegiatan kepada pelaku pertanian untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi 90. Mempertajam dan mengaktualisasikan sistem informasi kinerja outcome (pencapaian sasaran) 91. Pemberdayaan masyarakat (bantuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya) pertanian yang partisipatif dan berkelanjutan serta berorientasi pasar (agribisnis) 92. Peningkatan produktivitas pertanian (tanaman pangan, peternakan) yang berwawasan lingkungan 19
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 93. Peningkatan efisiensi usaha tani (tanaman pangan hortikultura, peternakan) yang memiliki daya saing (kompetitif) dan nilai tambah (komparatif) 94. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdasarkan kepada IPTEK dan IMTAK 95. Pengembangan pemasaran pariwisata 96. Pengembangan destinasi pariwisata 97. Pengembangan kemitraan. 98. Pemberdayaan masyarakat (bantuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya) kelautan yang partisipatif dan berkelanjutan serta berorientasi pasar. 99. Peningkatan
produktivitas
perikanan
dan
kelautan
yang
berwawasan
lingkungan. 100. Peningkatan efisiensi usaha perikanan (petambak dan pembudidaya ikan air tawar) serta nelayan yang memiliki daya saing (kompetitif) dan nilai tambah (komparatif). 101. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdasarkan kepada IPTEK dan IMTAK 102. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 103. Peningkatan dan pengembangan ekspor 104. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 105. Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi 106. Pengembangan industri kecil menengah 107. Peningkatan kemampuan teknologi industri 108. Pengembangan sentra Industri potensial
20
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 E. Urusan Desentralisasi 1. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2013
Tabel 6 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2013 No
Uraian
Anggaran
Realisasi
Persen
1
Pendapatan
995.617.075.775,00
1.009.950.399.239,00
101,44
1.1
Pendapatan Asli Daerah
189.962.661.806,00
206.019.069.726,00
108,45
1.1.1
Hasil Pajak Daerah
82.820.936.000,00
92.498.096.461,00
111,68
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
14.576.773.000,00
13.784.018.041,00
94,56
1.1.3
3.376.795.598,00
2.803.654.545,00
83,03
1.1.4
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
89.188.157.208,00
96.933.300.679,00
108,68
1.2
Dana Perimbangan
628.894.174.012,00
630.248.138.233,00
100,22
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
63.163.568.012,00
64.577.532.233,00
102,14
1.2.2
Dana Alokasi Umum
536.884.996.000,00
536.884.996.000,00
100,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
28.845.610.000,00
28.845.610.000,00
100,00
1.3
Lain-lain Pendapatan yang sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
176.760.239.957,00
173.683.191.280,00
98,26
53.367.648.677,00
54.795.842.750,00
102,68
1.3.1
1.3.2
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
88.285.217.000,00
88.285.217.000,00
100
1.3.3
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
35.107.374.280,00
30.602.131.530,00
87,17
2
Belanja Daerah
1.075.340.864.679,00
975.249.676.763,00
90,69
2.1
Belanja Tidak Langsung
555.200.806.566,25
523.136.921.216,00
94,22
2.1.1
Belanja Pegawai
504.662.214.386,25
476.707.327.036,00
94,46
2.1.2
Belanja Hibah
28.437.968.180,00
27.452.202.180,00
96,53
2.1.3
Belanja bantuan Sosial
20.428.362.000,00
18.195.130.000,00
89,07
2.1.4
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes dan Parpol
532.262.000,00
532.262.000,00
100
21
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 2.1.5
Belanja Tidak Terduga
1.140.000.000,00
250.000.000,00
21,93
2.2
Belanja Langsung
520.140.058.112,75
452.112.755.547,00
86,92
2.2.1
Belanja Pegawai
66.447.518.400,00
57.707.273.466,00
86,85
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
258.859.519.164,00
224.907.967.616,00
86,88
2.2.3
Belanja Modal
194.833.020.548,75
169.497.514.465,00
87,00
2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga Sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Pembentukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Cirebon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui : 1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008, tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011; 2.
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011;
3.
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor
15 Tahun 2008 Tentang Lembaga
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011
22
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 4.
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Dan Kelurahan Pada Pemerintah Kota Cirebon. Secara Keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan
Kota Cirebon adalah : Tabel. 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah NO A.
SKPD
Nama Singkatan SKPD
Jumlah KetePersonil rangan Sekretariar Daerah dan Sekretariat DPRD pada Pemerintah Kota Cirebon (Perda No. 11/2011)
1 2 B. 1 2 3 4 5 6
7
8 9 10 11
C. 1 2 3
Sekretariat Daerah Seretariat DPRD
SETDA KOTA CIREBON 192 SERETARIAT DPRD 35 KOTA CIREBON Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Perda No. 13/2011) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan
DISDUKCAPIL KOTA CIREBON DPPKD KOTA CIREBON DKP-3 KOTA CIREBON DISPORBUDPAR
38
DISHUBINFOKOM KOTA CIREBON DPE-PESDM KOTA CIREBON
195
DISPERINDAG-KUMKM KOTA CIREBON
49
DISDIK KOTA CIREBON DKK CIREBON DINSOSNAKERTRAN KOTA CIREBON DKP KOTA CIREBON
91 63 41
108
3032 617 42 266
Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon. (Perda No. 14/2011) Badan Perencanaan BAPPEDA KOTA 37 Pembangunan Daerah CIREBON Inspektorat INSPEKTORAT KOTA 42 CIREBON Badan Kepegawaian dan BK-DIKLAT KOTA 79
23
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013
4 5
6 C. 7 8 9 10 11 12 D. 1
2
Pendidikan Pelatihan CIREBON Badan Perpustakaan dan BAPUSIPDA KOTA 38 Kearsipan Daerah CIREBON Badan Pemberdayaan Masyarakat, BPMPPKB KOTA 71 Pemberdayaan Perempuan dan CIREBON Keluarga Berencana Kantor Ketahanan Pangan KKP KOTA CIREBON 13 Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon. (Perda No. 14/2011) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik KESBANGPOL KOTA 17 dan Perlindungan Masyarakat CIREBON Kantor Lingkungan Hidup KLH KOTA CIREBON 18 Badan Penanaman Modal dan BPMPP KOTA CIREBON 38 Pelayanan Perijinan Rumah Sakit Umum Daerah BLU RSUD-GJ KOTA 773 Gunung Jati CIREBON Satuan Polisi Pamong Praja SATPOLPP KOTA 82 CIREBON Kantor Penanggulangan Bencana KPBDPK KOTA CIREBON 26 Daerah dan Pemadan Kebakaran Kecamatan Dan Kelurahan Pada Pemerintah Kota Cirebon. (Perda No. 16/2008) Kecamatan : a. Kecamatan Harjamukti b. Kecamatan Kesambi c. Kecamatan Pekalipan d. Kecamatan Lemahwungkuk e. Kecamatan Kejaksan Kelurahan a. Kelurahan Harjamukti b. Kelurahan Argasunya c. Kelurahan Kecapi d. Kelurahan Kalijaga e. Kelurahan Larangan f. Kelurahan Kesambi g. Kelurahan Sunyaragi h. Kelurahan Pekiringan i. Kelurahan Karyamulya j. Kelurahan Drajat k. Kelurahan Kejaksan l. Kelurahan Kebon Baru m. Kelurahan Kesenden n. Kelurahan Sukapura o. Kelurahan Pegambiran p. Kelurahan Lemahwungkuk q. Kelurahan Kasepuhan r. Kelurahan Panjunan s. Kelurahan Pekalipan t. Kelurahan Jagasatru u. Kelurahan Pekalangan v. KelurahanPulasaren
KECAMATAN Kec. Harjamukti Kec. Kesambi Kec. Pekalipan Kec. Lemahwungkuk Kec. Kejaksan KELURAHAN Kel. Harjamukti Kel. Argasunya Kel. Kecapi Kel. Kalijaga Kel. Larangan Kel. Kesambi Kel. Sunyaragi Kel. Pekiringan Kel. Karyamulya Kel. Drajat Kel. Kejaksan Kel. Kbn. Baru Kel. Kesenden Kel. Sukapura Kel. Pegambiran Kel. Lemahwungkuk Kel. Kasepuhan Kel. Panjunan Kel. Pekalipan Kel. Jagasatru Kel. Pekalangan Kel. Pulasaren
19 16 14 20 16 15 14 14 11 13 11 12 13 12 12 10 12 13 10 12 10 10 9 10 10 10 11
Sebutan sesuai dengan nama wilnya
Sebutan sesuai dengan nama wilnya
24
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 3. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan Sesuai
dengan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
Tentang
Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Urusan Wajib/Obligatory, yaitu urusan pemerintahan yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar masyarakat. 2. Urusan Pilihan/Optional, yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, serta potensi unggulan daerah. Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kota Cirebon telah menyelenggarakan Urusan Wajib/Obligatory dan Urusan Pilihan/Optional yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 tahun 2008 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon. Prioritas urusan wajib yang dilaksanakan sebagai berikut :
1).
Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2013 dikelola olah Dinas
Pendidikan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 75.704.574.735,00 terealisasi sebesar Rp. 71.119.257.450,00 atau 93,94%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 120 (seratus dua puluh) kegiatan.
2).
Urusan Kesehatan Urusan kesehatan ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Gunung Jati. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 146.370.610.859,00 terealisasi sebesar Rp. 129.388.537.385,00 atau 88,40%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
25
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 2.1. Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan mempunyai alokasi anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 39.696.104.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 32.504.640.827,00 atau 81,88%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 19 (sembilan belas) program dan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan.
2.2
Badan Layanan Umum RSUD Gunung Jati RSUD Gunung Jati pada tahun anggaran 2013 mengalokasikan anggaran
sebesar Rp. 106.674.506.159,00 terealisasi Rp. 96.883.896.558,00 atau 90,82%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan.
3).
Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 87.343.088.875,00 realisasi sebesar Rp. 72.877.651.171,00 atau 83,44% untuk melaksanakan 21 (dua puluh satu) program dan 64 (enam puluh empat) kegiatan yang sudah direncanakan. 4).
Urusan Perumahan Urusan Perumahan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,
Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 29.156.266.330,00 terealisasi sebesar Rp. 27.569.230.719,00 atau 94,56%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
4.1.
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral Pada tahun anggaran 2013, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan
Sumber Daya Mineral untuk Urusan Perumahan mengelola anggaran Belanja 26
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Langsung sebesar Rp. 12.841.675.000,00 realisasi sebesar Rp. 12.712.650.200,00 atau 99 % untuk melaksanakan
3(tiga) program dan 4 (empat) kegiatan yang
sudah direncanakan.
4.2.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pada tahun anggaran 2013, Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk urusan
perumahan
mengelola
8.712.887.830,00
dana
anggaran
Belanja
Langsung
sebesar
Rp.
realisasi sebesar Rp. 7.434.375.094,00 atau 85,33% untuk
melaksanakan 6 (enam) program dan 27 ( dua puluh tujuh) kegiatan.
4.3.
Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Pada tahun anggaran 2013, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran untuk urusan perumahan mengelola dana anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.570.603.500,00 realisasi sebesar Rp. 7.391.880.425,0 atau 97,64% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan yang telah direncanakan.
5).
Urusan Penataan Ruang Urusan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.374.470.000,00 realisasi sebesar Rp. 764.309.000,00 atau 55,61% untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan yang sudah direncanakan.
6).
Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.383.121.300,00 realisasi sebesar Rp. 4.369.644.791,00
27
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 atau 81,17% untuk melaksanakan 15 (lima belas) program dan 55 (lima puluh lima) kegiatan yang sudah direncanakan.
7).
Urusan Perhubungan Urusan Perhubungan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas
Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.248.199.610,00 realisasi sebesar Rp. 10.306.956.443,00 atau 91,63% untuk melaksanakan 15 (lima belas) program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan yang sudah direncanakan.
8).
Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup ditangani oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas
Kebersihan dan Pertamanan. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10.006.835.100,00 terealisasi sebesar Rp. 8.897.666.894,00 atau 88,92%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
8.1 Kantor Lingkungan Hidup Pada tahun anggaran 2013, Kantor Lingkungan Hidup untuk urusan lingkungan
hidup
mengelola
anggaran
Belanja
Langsung
sebesar
Rp.
3.238.992.100,00 realisasi sebesar Rp. 2.959.892.984,00 atau 91,38% yang dipergunakan
untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 38 (tiga puluh
delapan) kegiatan.
8.2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam tahun anggaran 2013, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon untuk urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.738.423.000,00 realisasi sebesar Rp. 5.909.171.410,00 atau 87,69% untuk melaksanakanprogram dan kegiatan.
28
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 9).
Urusan Pertanahan Urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.934.163.621,75,00 realisasi sebesar Rp.0 atau 0% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang sudah direncanakan.
10). Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.546.536.700,00 realisasi sebesar Rp. 3.872.432.526,00 atau 85,17% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan yang sudah direncanakan.
11). Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja
Langsung
sebesar
Rp.
484.835.700,00
realisasi
sebesar
Rp.
473.025.700,00 atau 97,56% untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan yang sudah direncanakan.
12). Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja
Langsung
sebesar
Rp.
657.236.400,00
realisasi
sebesar
Rp.
656.556.000,00 atau 99,90% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yang sudah direncanakan.
29
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 13). Urusan Sosial Urusan Sosial ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.783.399.500,00 terealisasi sebesar Rp. 3.647.860.253,00 atau 76,26%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
13.1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon pada tahun anggaran 2013 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 3.103.306.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.133.866.628,00 atau 68,76%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 40 (empat puluh) kegiatan.
13.2. Sekretariat Daerah Kota Cirebon Sekretariat Daerah Kota Cirebon pada tahun anggaran 2013 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 1.164.503.700,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.050.567.900,00 atau 90,22%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 12 (dua belas) kegiatan.
14). Urusan Ketenagakerjaan Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja
Langsung
sebesar
Rp.
1.948.876.900,00
realisasi
sebesar
Rp.1.813.398.600,00 atau 93,05% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang sudah direncanakan.
30
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 15). Urusan Koperasi dan Usaha kecil Menengah Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.623.426.470,00 realisasi sebesar
Rp. 1.387.419.974,00 atau 85,46% untuk melaksanakan
4
(empat) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan yang sudah direncanakan. 16). Urusan Penanaman Modal Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
4.950.202.450,00 realisasi sebesar
Rp.
4.309.643.586,00 atau 87,06% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang sudah direncanakan. 17). Urusan Kebudayaan Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
2.456.493.650,00 realisasi sebesar
Rp.
2.004.099.468,00 atau 81,58% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan yang sudah direncanakan. 18). Urusan Kepemudaan dan Olahraga Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.912.177.900,00 terealisasi sebesar Rp. 2.763.494.700,00 atau 94,89%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
31
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 18.1. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Pada tahun anggaran 2013, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk urusan kepemudaan dan Olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.795.807.900,00 realisasi sebesar Rp. 2.724.052.700,00 atau 97,43%. digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan. 18.2. Sekretariat Daerah Kota Cirebon Pada tahun anggaran 2013, Sekretariat Daerah Kota Cirebon, untuk urusan kepemudaan dan Olahraga mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 76.370.000,00 realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%. 19). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditangani oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.945.706.050,00 terealisasi sebesar Rp. 4.665.034.363,00 atau 78,46%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut : 19.1.
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Cirebon
pada tahun anggaran 2013 mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.096.685.100,00 realisasi sebesar Rp.1.407.652.402,00 atau 67,14% untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. 19.2.
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon pada tahun 2013
mengelola alokasi anggaran sebesar Rp. 3.847.425.950,00 realisasi sebesar Rp. 32
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 3.255.786.961,00 atau 84,62%, untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. 20). Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ditangani oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan, Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
dan
Kantor
Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 83.940.815.534,00 terealisasi sebesar Rp. 70.441.809.332,00 atau 83,92%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
20.1. Inspektorat Pada tahun anggaran 2013, untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian,Inspektorat Daerah Kota Cirebon mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.852.779.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.136.596.766,00 atau 81,41%, untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan.
20.2. Sekretariat Daerah Pada tahun anggaran 2013, untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Sekretariat Daerah mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 35.570.745.692,00
realisasi
Rp.
29.607.508.071,00
atau
83,24%
untuk
melaksanakan 17 (tujuh belas) program dan 90 (sembilan puluh) kegiatan.
33
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 20.3. Sekretariat DPRD Pada tahun anggaran 2013, Sekretariat DPRD untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan
umum,
administrasi
keuangan
daerah,
perangkat
daerah,
kepegawaian dan persandian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.16.010.330.000,00
realisasi
Rp.13.720.411.579,00
atau
85,70%
untuk
melaksanakan 6 (enam) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan.
20.4. Badan Kepegawaian dan Pemadam Kebakaran Daerah Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon pada tahun anggaran 2013 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 9.006.187.292,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.921.607.642,00 atau 76,85% untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 50 (lima puluh) kegiatan.
20.5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada tahun anggaran 2013, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk urusan otonomi darerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.11.626.563.800,00 realisasi Rp.10.109.513.721,00 atau 86,95% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 65 (enam puluh lima) kegiatan.
20.6. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Pada tahun anggaran 2013, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran untuk urusan otonomi darerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 200.000.000,00 realisasi Rp.197.245.000,00 atau 98,62% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.
34
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 21). Urusan Ketahanan Pangan Urusan Ketahanan Pangan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.004.603.350,00 realisasi sebesar
Rp. 1.812.868.444,00
atau
90,44% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan yang sudah direncanakan. 22). Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kecamatan dan Kelurahan Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
9.594.789.251,00 realisasi sebesar
Rp.
8.840.765.129,00 atau 92,14% untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang sudah direncanakan.
23). Urusan Statistik Urusan Statistik ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.001.806.500,00 terealisasi sebesar Rp. 575.508.000,00 atau 57,45%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
23.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada tahun anggaran 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk urusan statistik mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 868.419.000,00 realisasi Rp. 444.033.500,00 atau 51,13% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan.
35
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 23.2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pada
tahun
anggaran
2013,
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk urusan statistik mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 133.387.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.131.474.500,00 atau 98,57% yang digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.
24). Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.128.492.000,00 realisasi sebesar
Rp. 1.014
308.131,00 atau 89,88% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan yang sudah direncanakan.
25). Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Komunikasi dan Informatika ditangani oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dan Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.916.269.150,00 terealisasi sebesar Rp. 2.602.443.735,00 atau 89,24%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :
25.1. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Pada
tahun
anggaran
2013,
Dinas
Perhubungan,
Informatika
dan
Komunikasi untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.260.791.550,00 realisasi Rp. 2.022.472.835,00 atau 89,46% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan.
36
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 25.2. Sekretariat Daerah Kota Cirebon Pada tahun anggaran 2013, Sekretariat Daerah Kota Cirebon untuk urusan, Informatika dan Komunikasi mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. Rp.
655.477.600,00
terealisasi
Rp.
579.970.900,00
atau 88,48
%
untuk
melaksanakan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan.
26). Urusan Perpustakaan Urusan Kearsipan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.
1.402.281.000,00 realisasi sebesar
1.227.100.321,00 atau 87,51% untuk melaksanakan
Rp.
7 (tujuh) program dan 17
(tujuh belas) kegiatan yang sudah direncanakan.
4.
Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
1).
Urusan Pertanian Urusan pertanian ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan
Pertanian. Pada tahun anggaran 2013, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.577.257.261,00 realisasi Rp. 4.941.956.515,00 atau 65,22 % untuk melaksanakan 11 (sebelas) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan.
2).
Urusan Kehutanan Urusan Kehutanan ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan
Pertanian. Pada tahun anggaran 2013, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 309.175.000,00 realisasi Rp. 302.421.000,00 atau 97,82% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.
37
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 3).
Urusan Pariwisata Urusan pariwisata ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata. Pada tahun anggaran 2013, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 942.028.400,00 realisasi Rp. 921.822.000,00 atau 97,86% untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan.
4).
Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Kelautan dan Perikanan ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan,
Peternakan dan Pertanian. Pada tahun anggaran 2013 Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.199.337.436,00 realisasi Rp. 5.047.107.840,00 atau 97,07% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan.
5).
Urusan Perdagangan Urusan Perdagangan ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada tahun anggaran 2013 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah mengelola anggaran
Belanja
Langsung
sebesar
Rp.
2.420.777.480,00
realisasi
Rp.
1.999.088.518,00 atau 82,58% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.
6).
Urusan Industri Urusan Industri ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada tahun anggaran 2013 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah mengelola anggaran
Belanja
Langsung
sebesar
Rp.
1.872.203.600,00
realisasi
Rp.
1.499.337.559,00 atau 80,08% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan. 38
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 7).
Urusan Energi Sumber Daya Mineral Urusan Energi Sumber Daya Mineral ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
Adapun uraian program dan
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Energi Sumber Daya mineral tidak terlaksana.
8).
Urusan Ketransmigrasian Urusan ketransmigrasian ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Adapun uraian program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan ketransmigrasian tidak terlaksana.
F. Tugas Pembantuan Yang Diterima Upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun 2013 telah melaksanakan beberapa tugas pembantuan sebagai berikut : Dasar Hukum. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota; 3. Keputusan
Walikota
Cirebon
Nomor:
100.05/Kep.180-Bappeda/2013
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan. 1. Kementrian Kesehatan; 2. Ditjen Bina Pembangunan Daerah. 39
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan. 1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Cirebon; 2. Dinas Kesehatan Kota Cirebon; 3. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon. Program, Kegiatan Yang Diterima dan Dilaksakanan. 1. Program Bina Pembangunan Daerah Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral yang digunakan untuk Kegiatan Pembangunan Gedung
Kantor
melalui
010.06.4.021773/2013
pengesahan
dengan
DIPA
pagu
nomor:
anggaran
DIPAsebesar
Rp.2.000.000.000,00. Kegiatan ini digunakan untuk pembangunan 2 gedung sebagai berikut: a. Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan Pekalipan dengan pagu anagaran sebesar Rp1.431.880,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.390.166.000,00 atau sebesar 97,09%. b. Pembangunan
Prasarana
Kantor
Kecamatan
Harjamukti
dengan
anggaran sebesar Rp 500.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 170.116.000,00 atau sebesar 94,02%
2. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan anak dan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Keseharan dan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.917.300.000,- yang digunakan untuk kegiatannya:
40
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 a. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Direktorat Jendral Bina Gizi KIA melalui DIPA Nomor: DIPA-024-03.4.01.029494/2013 dengan anggaran sebesar Rp 1.917.300.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.917.300.000,00 atau 100%. Kegiatan ini digunakan untuk bantuan operasional penyelengaraan Lokakarya mini dan penunjang capaian SPM di 22 Puskesmas, pelaporan dan pencatatan, perencanaan BOK berupa
konsolidasi
dan
sinkonisasi
perencanaan
kegiatan
di
Puskesmas dan Dinas Kesehatan, monitoring evaluasi dan pelaporan. b. Kegiatan Bantuan Alat Kesehatan dan Gedung dari Direktorat Jenderal Bina
Upaya
Kesehatan
melalui
DIPA
Nomor:
DIPA-
024.04.4.025427/2013 dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Gunung
Jati
Kota
Cirebon
dengan
anggaran
sebesar
Rp
5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.589.200.000,00 atau sebesar 91,79%.
Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan alat-alat
kedokteran umum, seperti: 1 unit ventilator, 5 unit bedside monitor, 8 unit bed pasien yang ditempatkan pada Ruang Intensif. Selain itu kegiatan ini digunakan untuk pengadaan 1 unit incubator (diruang PONEK), 1 unit lampu operasi LED Double Celling, 1 unit Anesthesi Machine with Ventilator, 1 unit meja operasi, dan 2 unit Electro Surgical yang ditempatkan di Ruang Instala si Gawat Darurat. Dana untuk administrasi kegiatan sebesar Rp 40.000.000,00 diserap sebesar Rp 39.891.050,00 atau 99,73%.
G. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2013 telah melaksanakan beberapa kegiatan penyelenggaraan tugastugas umum Pemerintahan sebagaimana tersebut di bawah ini :
41
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Kerja sama Antar Daerah Sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah, Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun 2013 telah menyelenggarakan beberapa kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama sengan pihak Ketiga, serta tugas pembantuan sebagai berikut :
1. Kerjasama Antar Daerah Kerjasama Antar daerah telah menghasilkan : A. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon Nomor : 974/3368/2012 dan 974/perj. 1-DKP/2012 tentang Penanganan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Persampahan selama 2 (dua) Tahun.
2. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan Pihak Ketiga telah menghasilkan : A. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Universitas Swadaya Guunung Djati Cirebon Tentang Program Pendidikan Mahasiswa Nomor : 420/KB.2-Adm.Pem/2013 Nomor : 610/UNIV/VII/2013. B. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon Dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Tentang Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, Penyusunan dan Perumusan Data Statistik Kota Cirebon Nomor : 119.07/KB.1-BAPPEDA/2013 Nomor : 07/3274/2013.
42
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 3. Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri Menyusun Tata cara kerjasama Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Khususnya SKPD di Lingkungan Kota Cirebon untuk menjalin Kerjasama dengan pihak Luar Negeri.
Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah Harmonisasi antar pimpinan daerah menjadi suatu hal yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang semakin kompleks.Berkenaan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara Legislatif, Eksekutif dan para pimpinan daerah lainnya.Komunikasi itu dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Pimpinan Daerah lainnya. Komunikasi itu dilaksanakan dalam bentuk : 1. Musyawarah Pimpinan Daearah (Muspida) 2. Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda) 3. Kegiatan Sapa Warga 4. Rapat Koordinasi lainnya dengan materi bahasan antara lain : 1. Isu-isu aktual yang perlu diantisipasi dan penanganan secara bersama 2. Koordinasi dalam kunjungan untuk menyambut kehadiran Pejabat Negara seperti Presiden / Wakil Presiden / Menteri. 3. Berdialog langsung dengan masyarakat dalam menampung aspirasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Melalui Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan daerah ini, maka diharapkan akan tercipta kinerja Pemerintahan yang baik dalam suasana yang kondusif, aman dan terkendali.
43
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Pembinaan Batas Wilayah Selama kurun waktu Tahun 2013, pembinaan batas wilayah Kota Cirebon terfokus pada upaya penyelesaian penegasan batas wilayah antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon, mengingat masalah batas wilayah telah menjadi masalah yang sangat sensitive bagi kedua daerah. Di masa yang akan datang penyelesaian penegasan batas wilayah menjadi sangat penting dan harus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, hal ini terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public bagi masyarakat di wiilayah perbatasan serta untuk memastikan kepastian hukum wilayah administrasi bagi masyarakat yang ada diperbatasan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, termasuk didalamnya adalah untuk pendataan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilu (Anggota Legislatif, Presiden, Wakil Presiden), Pemilukada (Gubernur, Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota). Sampai dengan akhir tahun 2013 Pemerintah Kota Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah melalui Kemendagri telah menganggarkan 11 (sebelas) titik/segmen dan pembangunan pilar batas dalam upaya menyelesaiankan sisa 7 (tujuh) tiik/segmen batas daerah yang belum disepakati, namun dengan demikian upaya penyelesaian tersebut diatas sampai akhir tahun 2013 tetap belum ada titik temu terhadap 7 (tujuh) titik/segmen, kemudian anggaran yang telah disediakan oleh Kemendagri tersebut akhirnya digunakan untuk survey dan membangun Pilar Antara Batas Utama (PABU) sebanyak 11 (sebelas) pilar yang dibangun diantara 18 (delapan belas) titik /segmen yang telah disepakati. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pada
tahun
anggaran
2013
dalam
penaggulangan
bencana
dan
penanganan pengungsi mulai dari tahap pra bencana dan saat bencana pada tahun 2013 dilakukan melalui program dan kegiatan pada tahun 2013 sebagai berikut :
44
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 1. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana. Program ini diaplikasikan dalam kegiatan : -
Penyediaan
sarana
dan
prasarana
penanggulangan
bencana
khususnya pada lokasi rawan bencana. -
Meningkatkan cakupan layanan dan tanggap bencana dengan capaian akhir 60 %’
2. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Program ini diaplikasikan dalam kegiatan : -
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat terhadapa tanggap darurat bencana.
-
Bintek tanggap darurat bencana ditingkat kelurahan dan kecamatan kepada 1000 penduduk.
3. Program perencanaan pengendalian dan penanggulangan Bencana Program ini diaplikasikan dalam kegiatan : -
Penyusunan kebijakan / reguasi mitigasi bencana dan strategi ketahanan kota.
Antisipasi terhadap kemungkinan bencana adalah melakukan monitoring di titik-titik rawan bencana dan melakukan piket siaga bencana selama 7 x 24 jam di posko Satlak Kota Cirebon, serta terus menerus melakukan monitoring online Website BKMG.
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum selama Tahun Anggaran 2013 telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal dengan kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa di daerah.
45
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yang direalisasikan dengan kegiatan : a. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama; b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa; c. Sarasehan penanaman dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan; d. Forum kerukunan umat Beragama. 3. Program
Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan,
yang
ditindaklanjuti dengan kegiatan Seminar, talkshow, Diskusi peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pentas Seni Budaya, Festival lomba cipta dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan. 4. Program
Pendidikan
Politik
Masyarakat
dengan
cara
memberikan
penyuluhan kepada masyarakat. 5. Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan memberikan penunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Mengakhiri penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) ini, kami menyadari bahwa selama tahun anggaran 2013 terdapat beberapa program yang belum optimal. Namun demikian, dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada, kami telah dan akan terus mencoba untuk melakukan sesuatu yang terbaik demi kepentingan seluruh warga Masyarakat Kota Cirebon. Wassalamu’alaikum Wr.Wb Cirebon,
28 Maret 2014
46
