INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor : 3 tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), maka Gubernur berkewajiban menyampaikan ILPPD tahun 2013 kepada masyarakat mendasarkan pada RKPD tahun 2013 dan RPJMD tahun 2008-2013 serta Permendagri nomor 7A tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas LPPD. Jawa Tengah mempunyai luas wilayah tercatat 3,25 juta Ha atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa dan 1,70% luas Indonesia terdiri dari 991,65 ribu Ha (30,47%) lahan sawah dan 2,26 juta Ha (69,53%) bukan lahan sawah. Berdasarkan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jateng Tahun 2013, jumlah penduduk tahun 2013 tercatat 34,798 juta jiwa terdiri dari laki–laki 17,595 juta jiwa (50,56%) dan perempuan 17,202 juta jiwa (49,44%) dengan tingkat kepadatan 1.023,48 jiwa/km2 dan pertumbuhan 0,37% per tahun. Kinerja pembangunan Jawa Tengah tahun 2013 dapat dilihat dari capaian indikator makro pembangunan, antara lain : (1) Tingkat Pengangguran Terbuka 6,02% (1,022 juta jiwa); (2) penduduk miskin 14,44% (4,705 juta jiwa); (3) pertumbuhan ekonomi 5,81%; (4) inflasi 7,99%; (5) kesenjangan ekonomi antar daerah tahun 2012 sebesar 0,704; (6) kesenjangan antar kelompok pendapatan tahun 2012 sebesar 0,355; (7) IPM 73,36; serta (8) Nilai Tukar Petani 106,73 berdasarkan Tahun Dasar 2007. Berkaitan dengan struktur APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.13,343 Triliun meningkat 14,10% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp.11,694 Triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.8,212 Triliun (61,55 %), Dana Perimbangan sebesar Rp.2,467 Triliun (18,49%); serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.2,662 Triliun (19,96%). Kontribusi PAD mencapai 61,55% menunjukkan tingkat kemandirian keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam membiayai pembangunan sangat baik. Sedangkan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.12,724 Triliun meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9,213 Triliun dan Belanja Langsung sebesar Rp.3,551 Triliun. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2008-2013, Visi Pemprov Jateng adalah ”Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera”, dilakukan melalui 6 Misi, yaitu : (1) mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta 1
sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat; (2) pembangunan ekonomi kerakyatan
berbasis
agrobisnis,
pertanian,
UMKM
dan
industri
padat
karya;
(3) memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasiskan kearifan lokal; (4) pengembangan SDM berbasis kompetensi secara berkelanjutan; (5) peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur; serta (6) mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum. Bertitik tolak pada hal tersebut dan mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/385/OTDA tanggal 6 Pebruari 2014 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2013, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Tataran Pengambil Kebijakan NO 1 1.
2.
3.
ASPEK / INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KUNCI KINERJA 2 3 Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% Ketersediaan Perda IMB dan Kependudukan di Kabupaten/Kota 0,14 Ratio personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per 50.000 penduduk
KETERANGAN 4 35 Kabupaten/kota telah menetapkan Peraturan Daerah IMB dan Perda Kependudukan
Jumlah personel Satpol PP Pemprov Jateng sebanyak 99 orang dibandingkan penduduk 33,264 juta orang. Capaian masih di bawah ratio ideal 1 personel satpol PP melayani 50 ribu penduduk Aspek Keselarasan Dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah Dan Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah Tepat Ketepatan waktu LPPD Disampaikan kepada Presiden melalui Menteri penyampaian Laporan kepada Dalam Negeri pada tanggal 27 Maret 2014 Tepat Pemerintah 3 bulan setelah Laporan Keuangan Pemda disampaikan kepada BPK tahun anggaran berakhir tanggal 27 Maret 2014 Tepat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 disampaikan kepada Menpan RB tanggal 26 Maret 2013 100% 35 Kabupaten/Kota telah menetapkan target capaian Jumlah 6 urusan wajib yang kinerja SPM 6 urusan wajib dalam Perda/ sudah diterapkan SPM di Perbub/Perwalkot yaitu Pendidikan, Kesehatan, Kab./Kota Lingkungan Hidup, Sosial, BKKBN, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 177 kerjasama dengan lembaga Pemerintah dalam dan Kerjasama daerah dengan MoU luar negeri yang masih berlaku sampai dengan tahun lembaga pemerintah yang 2013 sebanyak 177 MoU yang berupa Perjanjian masih berlaku sampai tahun Kerjasama, Kesepakatan Bersama dan Nota 2013 Kesepahaman yang masih berlaku Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah 100% 11 prioritas pembangunan Nasional telah dijabarkan Kesesuaian prioritas dalam kebijakan prioritas pembangunan Jawa Tengah pembangunan antara Pusat dan Provinsi Tepat PERDA Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Ketepatan waktu penetapan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 Perda APBD tahun 2013 ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2012 . (sebelum 31 Desember 2012) Keberadaan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah
Ada
Perda nomor: 1 tahun 2008 tentang penatausahaan pengelolaan keuangan daerah
2
NO 1
ASPEK / INDIKATOR KINERJA KUNCI 2 Ratio belanja pelayanan dasar dan belanja pendidikan kesehatan dibandingkan dengan total Belanja terhadap belanja APBD tahun 2013
CAPAIAN KINERJA 3 49,78%
39,56% Keberadaan Peraturan di daerah tentang Standar Pelayanan Publik Ratio PNS terhadap jumlah penduduk
4.
5.
6.
7.
ada 0,05 %
Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian
ada
Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP nomor: 41 Tahun 2007
59 unit
KETERANGAN 4 Belanja Pelayanan Dasar yang meliputi Urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, Pekerjaan Umum, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, serta Kependudukan dan Catatan Sipil, dialokasikan anggaran Rp.6,334 Triliun atau sebesar 49,78% dari total belanja APBD tahun 2013 sebesar Rp.12,724 Triliun Belanja urusan pendidikan dan kesehatan dialokasikan anggaran Rp.5,033 Triliun atau sebesar 39,56% dari total belanja APBD tahun 2013 Peraturan Gubernur Nomor 100 sd 118 tanggal 30 Desember 2009 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Teknis Provinsi Jateng Jumlah PNS Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15.296 orang atau sebesar 0,05% dari jumlah penduduk sebanyak 33,264 juta orang Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) yang terintegrasi, dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jateng Tahun 2008 Pemprov Jateng melakukan penataan SOTK Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan membentuk 59 unit melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5,6,7,8,9,10 Tahun 2008
Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD beserta Proses Pengambilan Keputusan dan tindak Lanjutnya 17 17 Perda telah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Jumlah Perda yang ditetapkan Perda tahun 2013 68,00% Dari 23 Raperda, telah ditetapkan menjadi 17 Perda Raperda yang disetujui DPRD tahun 2013. 100 % Telah ditetapkan 51 Keputusan DPRD, 588 Keputusan Keputusan DPRD, Keputusan Gubernur dan 81 Peraturan Gubernur yang seluruhnya Gubernur dan Peraturan telah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait. Gubernur yang ditindaklanjuti 0% 17 Perda yang ditetapkan telah dievaluasi dan tidak jumlah Peraturan Daerah ada yang dibatalkan oleh Pemerintah yang dibatalkan Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan Dan Penyerapan DAU, DAK, Dan Bagihasil 99,62% Dana Perimbangan Rp.2,477 Triliun terserap 99,62% Dana perimbangan yang atau sebesar Rp.2,467 Triliun terserap dibanding yang direncanakan Ratio Realisasi Belanja 210,13% Realisasi belanja publik (belanja langsung) Rp.3,511 Publik terhadap Dana Alokasi Triliun atau sebesar 210,13% dibandingkan DAU Umum (DAU) dan Total APBD sebesar Rp.1,670 Triliun 27,59% Realisasi anggaran belanja publik (belanja langsung) Rp.3,511 Triliun atau sebesar 22,59% dibandingkan dengan realisasi belanja APBD Rp.12,724 Triliun Intensitas, Efektivitas, Dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Pinjaman/ Obligasi Daerah 61,55% Realisasi PAD sebesar Rp.8,212 Triliun atau sebesar ratio realisasi PAD terhadap 61,55% dari total pendapatan APBD Rp.11,694 Triliun realisasi total pendapatan Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban, Dan Pengawasan APBD WTP Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Jateng Opini Badan Pemeriksa tahun 2012 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Keuangan terhadap Laporan sedangkan tahun 2013 masih dalam proses audit BPK Keuangan Daerah Besaran SILPA Pendapatan
terhadap
5,66 %
SILPA sebesar Rp.1,688 Triliun atau sebesar 12,66% dari total pendapatan sebesar Rp.13,343 Triliun
3
NO
ASPEK / INDIKATOR KINERJA KUNCI 2 Ratio Realisasi Belanja terhadap anggaran belanja
1
CAPAIAN KINERJA 3 92,99%
KETERANGAN 4 Realisasi Belanja sebesar Rp.12,724 Triliun atau sebesar 92,99% dari anggaran belanja Rp.13,684 Triliun . Dari 43 temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, telah ditindak lanjuti 29 temuan atau sebesar 67,44%
67,44% Rasio temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang ditindaklanjuti Pengelolaan Potensi Daerah Realisasi PAD Tahun 2013 201,39 % Realisasi PAD Tahun 2013 sebesar Rp.8,212 Triliun atau 201,39% dari target PAD Tahun 2013 pada terhadap potensi PAD dalam RPJMD Tahun 2008–2013 sebesar Rp.4,078 Triliun RPJMD 23,89 % Realisasi PAD Tahun 2013 sebesar Rp.8,212 Triliun Ratio peningkatan PAD Tahun meningkat sebesar 23,89% dari PAD 2012 sebesar 2013 dengan PAD Tahun Rp.6,629 Triliun . 2012 Terobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 29 buah 29 Penghargaan Tingkat Nasional telah diterima oleh Penghargaan Tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nasional Tahun 2013 ada Organisasi Lembaga Layanan Pengadaan Secara Keberadaan E-procurement Elektronik (LPSE) Provinsi Jateng dibentuk Tahun 2010 melalui Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 45 ijin Telah diterbitkan 45 ijin PMDN Jumlah persetujuan PMDN Tahun 2013
8.
9.
2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Tahun 2013 a. Urusan Wajib 1)
Pendidikan. Realisasi anggaran urusan pendidikan pada APBD tahun 2013 sebesar Rp.3,712 Triliun atau 29,17% dari total Belanja APBD, terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.3,67 Triliun meliputi Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Rp.64,722 Miliar; Bantuan Keuangan Rp.632,884 Miliar dan Bantuan Sosial Rp.5,629 Miliar, Hibah Rp.2,787 Triliun (termasuk Hibah Dana BOS) serta Belanja langsung pada 21 SKPD Rp.221,571 Miliar, dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) meningkatnya sarana prasarana pendidikan melalui pemberian hibah kepada 35 kabupaten/kota, sekolah dan lembaga pendidikan antara lain pembangunan 3 unit USB SMA dan 208 RKB SMP, rehabilitasi 1.205 ruang kelas SD/SMP/SMA/SMK, pengadaan 653 alat lab SMP/SMA, 206 unit alat bengkel SMK, 518 unit komputer SD/SMA, 7 unit peralatan tempat uji kompetensi dan 933 set meubelair SD/SMP serta pengadaan 30.225 buku; (2) tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah 5.227.603 siswa; (3) tersalurkannya pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu14.152 siswa anak; (4) terfasilitasinya pengembangan dan penguatan kelembagaan kurikulum pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; (5) terfasilitasinya pembinaan kesiswaan dan non kesiswaan pada setiap jenjang pendidikan antara lain melalui penyelenggaraan LCC, 4
Olimpiade Sains, FLS2N dan LKS; (6) tersalurkannya bantuan peningkatan kesejahteraan 14.378 penddidik Wiyata Bhakti, 11.200 pendidik PAUD dan 1.606 pendidik swasta non Wiyata Bhakti serta peningkatan kualifikasi S1/D4 bagi 4.209 pendidik; (7) terfasilitasinya sertifikasi 156.272 pendidik setiap jenjang pendidikan; (8) fasilitasi pengembangan desa vokasi 466 desa; serta (9) terfasilitasinya penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sedangkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pendidikan meliputi : (1) jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di jenjang SD/MI sederajat 51,96%, SLTP/MTS sederajat 47,35%, serta SMU/MA/SMK sederajat 52,18%;
(2) guru yang memenuhi kualifikasi dan Kompetensi
untuk jenjang SD/MI sederajat 67,71%, SLTP/MTs sederajat 84,31% serta SMU/MA/sederajat
93,97%;
(3)
tersedianya
peta
penjaminan
mutu
pendidikan. Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2013 yaitu Juara Umum pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP dan SMA; Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SLB; Pemilihan PTK berprestasi, Berdedikasi, Kreatif Tingkat Nasional; Olimpiade Penelitian Siswa; dan Olimpiade Sains Terapan SMK; dan Pion Mas sebagai Provinsi terbaik dalam fasilitasi penyelenggaraan kursus PNF; serta Juara Umum Pendidik Tenaga Kependidikan PAUD Non Formal dan Informal. 2)
Kesehatan Realisasi anggaran urusan Kesehatan pada APBD tahun 2013 sebesar Rp.1,321 Triliun, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Langsung Dinas Kesehatan dan 7 RSUD/RSJ serta Belanja Langsung Biro Bina Sosial dan Biro Bina Mental dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi di Akper Pemprov Jateng dan 15 kegiatan pelatihan teknis petugas kesehatan di 35 kabupaten/kota; (2) terlaksananya pemantauan status gizi dan penanggulangan gizi buruk di 35 kabupaten/kota; (3) terlaksananya kegiatan PONED di 166 Puskesmas
PONED, (4) meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin non Jamkesmas di 35 kabupaten/kota; (5) terlaksananya inspeksi sanitasi di BPSPAM lokasi PAMSIMAS; (5) terlaksananya pencegahan penanggulangan penyakit menular bersumber binatang (Leptospirosis, filaria, anthraks, rabies dan pes, AI/flu burung) dan penyakit tidak menular di 35 Kabupaten/Kota; (6) tercukupinya kebutuhan obat, alat kesehatan, reagensia, vaksin, farmasi, 5
alkes dan pemanfaatan obat tradisional; serta (8) meningkatnya mutu pelayanan 7 RSUD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan capaian IKK urusan kesehatan yaitu (1) cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 85,12%*; (2) cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 95,98%*; (3) cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 97,34%*; (4) cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100%*; (5) cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 55,81%*; (6) cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100%*; (7) cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 56,67%*; serta (8) cakupan kunjungan bayi 91,47%*. Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2013 yaitu Persatuan Rumah Sakit Indonesia Awards serta Swasti Saba Wistara, Swasti Saba Padapa dan Swasti Saba Wiwerda. 3)
Lingkungan Hidup Realisasi
anggaran
urusan
Lingkungan
Hidup
pada
APBD
Tahun 2013 sebesar Rp.53,092 Miliar dialokasikan pada belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Badan Lingkungan Hidup serta Belanja Langsung Badan Permberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perkebunan dan Biro Bina Produksi, dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) terlaksananya pengendalian dan pengawasan pengelolaan limbah 138 usaha menengah dan besar; (2) penanaman bibit tanaman konservasi yang bernilai ekonomis seluas 1.028,43 Ha; (3) tertanganinya kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan seluas 890 Ha; (4) terlaksananya pengkayaan bibit tanaman pada RTH seluas 119,13 Ha; (5) terbangunnya sabuk pantai sepanjang 1.312,25 m; serta (6) penanaman bibit tanaman mangrove seluas 55,75 Ha. Sedangkan untuk capaian IKK urusan Lingkungan Hidup yaitu : (1) pemantauan pencemaran Udara di 35 kabupaten/kota (100%); (2) pengawasan AMDAL pada 80 perusahaan atau 64% dari 125 perusahaan wajib Amdal; (3) pasar tradisional tergolong 52,34%*; (4) ratio TPS 5,13%*; serta (5) ratio penegakan hukum lingkungan di 35 kabupaten/kota 86,53%*. Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2013 meliputi Adipura bagi 18 kabupaten/kota dan Sekolah Adiwiyata Nasional.
6
4)
Pekerjaan Umum Realisasi anggaran urusan Pekerjaan Umum pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.875,685 Miliar dialokasikan pada belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Belanja Langsung Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Biro Perekonomian, dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi sepanjang 2,57
ribu
km;
(2)
terlaksananya
rehabilitasi/pemeliharaan
jembatan
25,33 ribu m; (3) meningkatnya kondisi jaringan irigasi di 106 Daerah Irigasi seluas 86,25 ribu Ha; (4) terlaksananya penanganan dan pengendalian sungai atau danau pada 7 DAS Kritis; (5) terlaksananya peningkatan dan pembangunan jalan poros desa agropolitan sebanyak 3 lokasi serta sarpras penunjang kawasan wisata dan revitalisasi kawasan tradisional/cagar budaya 7 lokasi; (6) tersedianya kebutuhan sarana air bersih 56 lokasi dan sanitasi 35 lokasi. Sedangkan capaian IKK urusan pekerjaaan umum yaitu : (1) jalan provinsi dalam kondisi baik 2.224,40 km atau 86,70% dari total panjang jalan provinsi 2.565,621 km ; (2) ratio rumah tangga bersanitasi 56,73%*; (3) ratio kawasan kumuh 3,50%*. Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2013 yaitu Provinsi Terbaik Dalam Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. 5)
Penataan Ruang Realisasi anggaran urusan penataan ruang pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.4,538 Miliar, dialokasikan pada Belanja Langsung Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas ESDM dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) tersusunnya 5 Rencana Tata Ruang Rinci kawasan; (2)
terfasilitasinya
kinerja
pokja
pemanfaatan
dan
pengendalian
pemanfaatan ruang BKPRD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk capaian IKK urusan penataan ruang adalah Ratio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 20,55%*. Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2013 yaitu Peringkat III Dalam Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Penataan Ruang.
7
6)
Perencanaan Pembangunan Realisasi anggaran urusan Perencanaan Pembangunan pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.37,858 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Belanja langsung Badan Penelitian dan Pengembangan dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) tersusunnya kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan pada berbagai bidang 54 rekomendasi; (2) tersusunnya identifikasi program/kegiatan APBN dan APBD serta evaluasi Hasil-hasil Pembangunan di 35 kabupaten/kota; (3) tersusunnya evaluasi RKPD tahun 2013 dan RPJMD tahun 2008-2013 (tahun ke lima); (4) tersusunnya RKPD tahun 2014 dan perubahan RKPD tahun 2013; (5) tersusunnya dokumen pendukung perencanaan pembangunan perekonomian daerah, sumber daya alam dan pertanian, kesejahteraan rakyat, pemerintahan dan kependudukan, prasarana wilayah dan infrastruktur serta daerah rawan bencana. Sedangkan capaian IKK urusan perencanaan pembangunan daerah yaitu telah ditetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; Pergub Nomor 33 Tahun 2012 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Pergub Jawa Tengah No 33 Tahun 2012 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, serta 155 program RPJMD telah dijabarkan dalam RKPD tahun 2013 (100%). Penghargaan Tingkat Nasional tahun 2013 yaitu Anugerah IPTEK Budhipura, Anugerah Provinsi Pelopor Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Anugerah Pangripta Nusantara Utama Terbaik III Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012.
7)
Perumahan Rakyat. Realisasi anggaran urusan Perumahan Rakyat pada APBD Tahun 2013 Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.19,666 Miliar pada Belanja Tak Langsung Hibah perbaikan RTLH dan kualitas lingkungan permukiman dan Belanja Langsung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) tersedianya sarpras dasar perumahan Rusunawa dan Kasiba/Lisiba di 9 kabupaten/kota; (2) terlaksananya perbaikan rumah dan lingkungan pasca bencana di 8 kabupaten; (3) terbangunnya rumah evakuasi bencana 8
di 3 kabupaten; (4) terbangunnya PSD di desa kumuh dan nelayan di 23 kabupaten/kota; serta (5) hibah perbaikan 1.015 RTLH dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman 1.618 lokasi. Sedangkan untuk capaian IKK urusan perumahan yaitu ratio rumah tangga pengguna air bersih 48,81%* dan rumah layak huni 59,58%*. 8)
Pemuda dan Olahraga Realisasi anggaran urusan Pemuda dan Olahraga pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.46,602 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Pemuda dan Olahraga serta Belanja Langsung Biro Bina Mental, dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) meningkatnya kewirausahaan pemuda berbasis klaster 930 orang dan 126 klaster/kelompok usaha;
(2)
terlaksananya
pelatihan
generasi
muda
3.500
orang;
(3) terselenggaranya pemusatan latihan atlet olahraga pelajar 11 PPLPD; (4) terselenggaranya Kompetisi Olahraga 6.398 atlet; (5) meningkatnya kualitas 745 pelatih OR; (6) pemassalan olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat 21.000 orang. Sedangkan capaian IKK urusan Pemuda dan Olahraga yaitu proporsi penyediaan gelanggang/balai remaja yang bukan milik swasta sebesar 0,02%* dan proporsi penyediaan lapangan olahraga yang bukan milik swasta 33,53%*. Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2013 yaitu diperolehnya 43 medali emas, 39 perak dan 41 perunggu pada Kejurnas Antar PPLP Cabor atletik, panjat tebing dan tenis meja. 9)
Penanaman Modal. Realisasi anggaran urusan Penanaman Modal pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.17,058 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Badan Penanaman Modal Daerah serta Belanja Langsung Biro Perekonomian, dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) terlaksananya partisipasi kegiatan pameran investasi, 5 event dalam negeri dan 3 event luar negeri; (2) terselenggaranya Central Java Invesment Business Forum (CJIBF) dan Central Java Business Expo (CJBE) di Surakarta; (3) kerjasama dalam negeri dengan 3 provinsi potensial; (4) meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Penanaman Modal. Sedangkan capaian IKK pada urusan Penanaman Modal yaitu proporsi nilai realisasi PMDN Tahun 2013 Rp.0,859 Triliun atau menurun 90,20% dibandingkan Tahun 2012 Rp.1,633 Triliun. 9
10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Realisasi anggaran urusan Koperasi dan UKM pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.54,505 Miliar dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Koperasi dan UMKM serta Belanja Langsung Kantor Perwakilan dan Biro Perekonomian Daerah dengan hasil yang dicapai antara lain
:
(1)
jumlah
KSP/USP
sehat
di
tiap
kecamatan
2,41
ribu;
(2) terlaksananya permagangan dan pelatihan kerja lapangan bagi 340 koperasi; (4)
(3)
fasilitasi
terselenggaranya
sertifikasi
bintek
merk
permodalan
bagi bagi
2,20 900
ribu
UMKM;
Koperasi/UMKM;
(5) bantuan peralatan bagi 300 Koperasi/UMKM; serta (6) peningkatan kualitas 925 SDM Koperasi/UMKM. Sedangkan capaian IKK urusan Koperasi dan UMKM yaitu jumlah koperasi aktif 68,47%* dan persentase pembinaan UMKM 76,68%*. Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2013 yaitu 3 Satya Lencana Pembangunan
Bidang
Koperasi
dan
UMKM,
17
Bhakti
Koperasi,
Pharamadhana Utama Nugraha dan Pharamadhana Madya Koperasi. 11) Kependudukan dan Catatan Sipil Realisasi anggaran urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.2,508 Miliar, dialokasikan pada Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi serta Biro Pemerintahan dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi
kebijakan penyelenggaraan administrasi
kependudukan dan catatan sipil di 35 kabupaten/kota; (2) terwujudnya pengelolaan informasi dengan SIAK secara on-line di kabupaten/kota seJawa Tengah. Sedangkan capaian IKK urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu tersedianya data base kependudukan Jawa Tengah tahun 2013. 12) Ketenagakerjaan Realisasi anggaran urusan Ketenagakerjaan pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.70,259 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak langsung dan Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi serta Belanja Langsung Biro Bina Sosial, dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) meningkatnya perluasan kesempatan kerja melalui AKL sebanyak 66,09 ribu orang, AKAD sebanyak 16,68 ribu orang serta AKAN sebanyak 105,98 ribu orang; (2) Bursa Kerja Online dan Job Market Fair (JMF) 149.705 lowongan; (3) meningkatnya kompetensi 95,66 ribu tenaga kerja; (4) revitalisasi 5 UPTD 10
BLK; (5) terakreditasinya 52 LPK; (6) meningkatnya kesejahteraan pekerja dengan capaian 100% KHL; (7) pengawasan 150 PPTKIS dan LPTKS. Sedangkan capaian IKK urusan ketenagakerjaan yaitu : (1) pelayanan kepesertaan Jamsostek bagi pekerja/ buruh 57,51%*; (2) pencari kerja yang ditempatkan 43,212%*. 13) Ketahanan Pangan Realisasi anggaran urusan Ketahanan Pangan APBD Tahun 2013 sebesar Rp.60,451 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Badan Ketahanan Pangan serta Belanja Langsung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Biro Bina Produksi dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) tersedianya cadangan pangan Pemerintah Provinsi 288,173 Ton gabah setara 167,825 Ton beras; (2) terdistribusinya cadangan pangan Pemerintah 205,980 Ton gabah setara 118,125 Ton beras; (3) produksi dan produktivitas tanaman pangan antara lain melalui penanaman benih VUB padi rawa 10 Ha, padi gogo 1.000 Ha, jagung hibrida 3.500 Ha, dan benih kedelai 500 Ha; (4) produksi dan produktivitas tanaman perkebunan antara lain melalui pengelolaan sarana produksi pupuk 320 Ha, penanaman dan intensifikasi tebu 242 Ha dan penanaman Benih/Bibit Unggul 150 Ha; (5) produksi dan produktivitas peternakan antara lain melalui pengembangan VBC sapi potong 40 ekor, domba 70 ekor, revitalisasi dan restrukturisasi persusuan serta pengembangan kawasan peternakan; (6) Skor Pola Pangan harapan mencapai 90,35; (7) diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 772 desa/kelompok; (8) sertifikasi produk PRIMA 3 komoditas. Sedangkan untuk capaian IKK urusan Ketahanan Pangan meliputi tersedianya regulasi yang mengatur tentang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah yaitu Pergub Jateng Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Pergub Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta ratio ketersediaan pangan utama 1 tahun sebesar 213,75%*. 14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Realisasi
anggaran
urusan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.17,155 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Badan 11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana serta Belanja Langsung pada 12 SKPD, dengan hasil yang dicapai antara lain (1) IPG : 66,80 dan IDG : 70,66 tahun 2012; (2) ditetapkannya Peraturan Daerah
Provinsi
Jawa
Tengah
Nomor
:
7
Tahun
2013
tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak; (3) terwujudnya PUG pada SKPD Provinsi dan 10 kabupaten/kota; (4) meningkatnya kompetensi 400 pekerja perempuan; (5) terfasilitasinya pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di 3 kabupaten/kota; (6) berkembangnya model restoratif justice penanganan anak berhadapan dengan hukum di 2 kabupaten. Sedangkan untuk data capaian IKK urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu tingkat partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan sebesar 8,65%, serta partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 28,22%*. Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2013 yaitu Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama. 15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Realisasi
anggaran
urusan
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.4,265 Miliar, dialokasikan pada Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Biro Bina Sosial dengan hasil yang dicapai antara lain: (1) DO KB : 16,09%, dan Unmeet need : 10,42%; (2) terlayaninya KB MOW, IUD dan Implant sebanyak 21.870 akseptor; (3) bantuan transport KIE PPKBD/Babinsa untuk 15.343 layanan; (4) terbinanya keluarga yang mempunyai anak balita aktif 18.776 kelompok; serta (5) KB Mandiri 2,38 juta akseptor. Sedangkan untuk capaian IKK urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi : (1) tingkat prevalensi peserta KB aktif 50,17%*; dan (2) ratio PLKB 51,39%* . 16) Perhubungan Realisasi anggaran urusan Perhubungan pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.101,609 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Belanja Lansung Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Biro Perekonomian dengan hasil yang dicapai antara lain:
12
a. Perhubungan Darat antara lain : tersedianya fasilitas Perlengkapan Jalan, dan meningkatnya pelayanan angkutan umum AKDP di 10 Unit Pelayanan Perhubungan. b. Perhubungan laut antara lain : terwujudnya pengembangan sarpras 9 pelabuhan dan terfasilitasinya pembangunan pelabuhan Tanjung Emas Semarang. c. Perhubungan
udara
antara
lain
:
terfasilitasinya
pengembangan
4 Bandara dan terbangunnya akses jalan sisi utara landas pacu Bandara Ahmad Yani Semarang serta pengadaan tanah di Bandara Dewadaru seluas 36.608 m2 d. Pos, Telekomunikasi, Meterologi dan SAR melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian postel dan frekuensi bagi 151 perusahaan. Sedangkan untuk capaian IKK urusan Perhubungan adalah Ratio angkutan darat 7,51*. Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2013 yaitu Wahana Tata Nugraha Wiratama. 17) Komunikasi dan Informatika. Realisasi anggaran urusan Komunikasi dan Informatika pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.21,537 Miliar dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Sekretariat KPID serta Belanja Langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Biro Humas serta, dengan hasil yang dicapai antara lain (1) terlaksananya pengawasan lembaga penyiaran di 35
kabupaten/kota;
(2)
dialog
interaktif/siaran
langsung
227
kali;
(3) terfasilitasinya pembentukan Forum Koordinasi Media Tradisional di 3 kabupaten/kota; (4) tersusunnya pengkajian, penelitian informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk capaian IKK urusan Komunikasi dan Informatika yaitu tersedianya website Pemprov Jateng http://jatengprov.go.id dan penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam 52 pameran/ekspo. Penghargaan Tingkat Nasional tahun 2013 adalah Pelayanan Publik Pemerintah Terbaik. 18) Pertanahan Realisasi anggaran urusan Pertanahan pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.3,682 Miliar, dialokasikan pada Langsung Belanja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bapermades dan Biro Pemerintahan dengan hasil yang dicapai antara lain (1) teridentifikasinya perubahan penggunaan dan pemanfaatan
Lahan
Kawasan
Lindung
pada
5
kabupaten/kota; 13
(2) tersertifikatnya 1.300 bidang tanah sawah lestari. Sedangkan capaian IKK urusan Pertanahan yaitu ratio luas lahan bersertifikat sebesar 53,42%*. 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Realisasi anggaran urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.60,298 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Badan Kesbangpolinmas dan Satpol PP serta Belanja Biro Bina Mental, dengan hasil yang dicapai antara lain : (1)
terselenggaranya
pembinaan
Tranmas
sebanyak
70
orang;
(2) terlaksananya pengendalian dan penanganan tramtibum 35 kabupaten/ kota; (3) meningkatnya pemahaman dan penguatan peran politik masyarakat Ormas/LSM, Toma/Toga 305 orang dan Pendidikan politik bagi 300 elemen masyarakat; serta (4) meningkatnya ketrampilan 100 personel satlinmas. Sedangkan untuk capaian IKK urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yaitu terselenggaranya 32 kegiatan pembinaan politik daerah dan 50 kegiatan pembinaan bagi LSM, Ormas dan OKP. 20) Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Realisasi anggaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian
dan
Persandian pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.5,383 Triliun, dialokasikan pada belanja seluruh SKPD termasuk Belanja Bantuan dan Hibah yang dikelola oleh
Sekretariat
Daerah
dengan
hasil
yang
dicapai
antara
lain
:
(1) tersusunnya 5 Raperda dan terlaksananya evaluasi Perda Provinsi bidang pajak dan retribusi daerah di 35 UP3AD; (2) tertanganinya 250 perkara litigasi bagi masyarakat yang tidak mampu melalui 25 LBH; (3) terselenggaranya pemilukada di 4 kabupaten; (4) tersusunnya LPPD tahun 2012 dan LPPD AMJ Gubernur 2008-2013; (5) termanfaatkannya LPSE dalam pengadaan barang dan jasa 3.495 Paket; (6) terjalinnya kerjasama antar daerah 177 MoU; (7)
terlaksananya
Sistem
Informasi
(8)
optimalisasi
pemanfaatan
(9)
terlaksananya
pengawasan
Pengelolaan
dan internal
Keuangan
pengamanan secara
asset
berkala
Daerah; daerah;
148
LHP;
(10) meningkatnya kapasitas DPRD dengan ditetapkannya 23 Raperda, 17 Perda dan 38 Keputusan DPRD; (11) disetujuinya formasi CPNS untuk 117 tenaga honorer K-2 dan 212 pelamar umum dari 18.831 pendaftar; serta (12) terselenggaranya diklat aparatur teknis 16 angkatan 820 orang, fungsional 16 angkatan 480 orang dan Pemda 30 orang. 14
Sedangkan untuk capaian IKK urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yaitu (1) Jumlah Sistem Informasi dan Manajemen yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 16 buah antara lain SIM Keuangan Daerah, SIM Pelaporan dan Pengendalian Pembangunan, SIM Kepegawaian, SIM Jateng On Line (TI) dan SIM Perencanaan Pembangunan; (2) jumlah permasalahan perbatasan tercatat 4 kasus dan telah dapat diselesaikan seluruhnya (100%). Penghargaan Tingkat Nasional tahun 2013 yaitu Penyajian laporan keuangan Pemda dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Provinsi Berkinerja Terbaik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD). 21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Realisasi anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.26,498 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Biro Pemerintahan dengan hasil yang dicapai antara lain: (1) terlatihnya 70 orang kader pemberdayaan masyarakat; (2) terselenggaranya bulan bhakti gotong royong di 8.578 desa/ kelurahan; (3) terlaksananya pemasyarakatan dan pemanfaatan % TTG di 28 desa/kelurahan; (4) meningkatnya peran dan fungsi 32 unit BUMDES dan 140 lembaga UP2K PKK serta Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan di 29 kabupaten. Sedangkan untuk capaian IKK urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu ratio PKK aktif 94,29%*. 22) Sosial Realisasi anggaran urusan Sosial pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.184,566 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Sosial dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Belanja Langsung Bakorwil I, II dan III;; Biro Binsos dan Kantor Perwakilan, dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) meningkatnya keterampilan dan kemandirian 2.850 KK KRSE dan 600 WRSE; (2) stimulan Usaha Ekonomis Produktif 200 orang; (3) terlaksananya pembinaan dan penyantunan 1.670 penyandang cacat, 10 KUBE, 50 Penca dan 820 lanjut usia; (4) meningkatnya sarpras 18 balai rehabsos; (5) terlaksananya pembinaan dan rehabilitasi 1.865 orang eks PGOT, narapidana, PSK dan HIV/AIDS; (6) meningkatnya aktivitas 1.193 anggota Karang Taruna dan 15
terjalinnya kerjasama 500 Dunia Usaha dalam penanganan PMKS; serta (7) penanganan dan penanggulangan bencana daerah melalui pemenuhan kebutuhan
dasar
(pangan)
dan
psikosial
bagi
10.000
korban
bencana/pengungsi, bantuan air bersih 3.088 tangki air dan tersusunnya peta resiko bencana di 5 kabupaten/kota. Sedangkan capaian IKK urusan Sosial adalah (1) jumlah sarana sosial (Panti asuhan, jompo, rehabilitasi, rumah singgah) 1.438 unit serta (2)
bantuan kepada 29.172 PMKS atau 0,62% dari jumlah PMKS di Jawa
Tengah sebanyak 4.705.000 orang. 23) Kebudayaan Realisasi anggaran urusan Kebudayaan pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.52,846 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Belanja Langsung Biro Bina Mental dan Kantor Perwakilan dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) terlaksananya pembinaan kepada seniman penari, pemain teater, dalang, pemusik dan pelaku seni rupa; (2) terselenggaranya pembinaan dan peningkatan budi pekerti bagi 360 orang; (3) terwujudnya pengembangan permuseuman dan kesejarahan; (4) pelestarian 4 Benda Cagar Budaya; (5) terselenggaranya pembinaan kepada 120 pelaku penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Sedangkan capaian IKK urusan Kebudayaan yaitu : (1) terlaksananya 94 kegiatan festival seni dan budaya daerah; (2) jumlah sarana seni dan budaya 436 unit terdiri dari 11 unit dikelola Provinsi Jawa Tengah dan 425 unit di 35 Kab./ Kota. 24) Statistik Realisasi anggaran urusan Statistik pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.1,189 Miliar, dialokasikan pada Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan hasil yang dicapai antara lain: (1) 600 buku Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2012; (2) 450 buku PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012; (3) 250 buku Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota 2012 se Jawa Tengah; serta (4) terpeliharanya jaringan data geospasial daerah dan Sistim Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMDAL). 25) Kearsipan. Realisasi anggaran urusan Kearsipan pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.27,071 Miliar, dialokasikan pada belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah dengan hasil yang dicapai 16
antara
lain:
(1)
terlaksananya
pembenahan
kearsipan di
175
desa;
(2) terselenggaranya bintek kearsipan bagi 500 orang Sekdes; (3) terlaksananya penyelamatan dan pelestarian 75.000 dokumen/arsip daerah; (4) meningkatnya kualitas pelayanan informasi kearsipan. Sedangkan capaian IKK urusan kearsipan yaitu
47 SKPD Provinsi Jawa Tengah (100%) telah menerapkan pengelolaan
arsip secara baku dengan menerapkan Sistem aplikasi Kearsipan Daerah serta penyelenggaraan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 5 kali Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2013 yaitu akreditasi A Badan Arpus Provinsi Jawa Tengah. 26) Perpustakaan Realisasi anggaran urusan Perpustakaan pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.5,808 Miliar, dialokasikan pada belanja Langsung Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah hasil yang dicapai antara lain : (1) meningkatnya kualitas layanan perpustakaan desa melalui bantuan 70 rak buku dan 70.000 buku; (2) meningkatnya kualitas layanan 44 perpustakaan kelilng dan 32 pos perpustakaan sekolah; (3) tersedianya 11.600 buku baru; (4) meningkatnya kualitas 210 pustakawan; (5) diterbitkannya 12 literartur sekunder, Alih Media 3.000 record Koleksi Deposit serta transliterasi 400 halaman Koleksi Bahan pustaka Kuno. Sedangkan Capaian IKK urusan Kepustakaan yaitu (1) jumlah buku yang tersedia sebanyak 235.360 buku; (2) jumlah kunjungan ke perpustakaan daerah selama 1 tahun sebanyak 765.110 orang. b. Urusan Pilihan 1) Kelautan dan Perikanan Realisasi anggaran urusan Kelautan dan Perikanan pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.70,190 Miliar pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Perikanan dan Kelautan serta Belanja Langsung Biro Produksi dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) meningkatnya usaha 100 petambak garam; (2) terlaksananya pemberdayaan 405 wanita pesisir; (3) pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana 9 PPP; (4) penanaman 304.250 batang mangrove di 5 Kabupaten/Kota; serta (5) penebaran 400.000 ekor benih ikan di perairan umum kawasan mangrove. Sedangkan Capaian IKK urusan Perikanan dan Kelautan yaitu (1) Ratio produksi perikanan sebesar 384,11%*; (2) Ekspor hasil perikanan 22.898,187 ton atau 109,35% dari target; serta (3) Konsumsi ikan 136,13%*.
17
Penghargaan Tingkat Nasional tahun 2013 adalah Adi Bhakti Mina Bahari Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya. 2) Pertanian Realisasi anggaran urusan Pertanian pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.262,398 Miliar, dialokasikan pada belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sekretariat Badan Penyuluh serta Belanja Langsung Badan Ketahanan Pangan dan Biro Bina Produksi dengan hasil yang dicapai antara lain : a) Tanaman hortikultura antara lain melalui : pengembangan kawasan buah, sayuran, komoditas strategis dan tanaman obat serta penyediaan 300 alsintan. b) Tanaman perkebunan antara lain :
penanaman benih/bibit perkebunan
unggul 500 Ha, budidaya tembakau dengan diversifikasi kopi 160 ha dan cengkeh 639 ha serta bantuan 228 alat pengolahan. c) Peternakan
melalui:
optimalisasi
balai
inseminasi
buatan
ungaran,
pembibitan ternak ruminansia dan non ruminansia, pengembangan laboratorium kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan hewan. d) Meningkatnya
kapasitas
1.030
SDM
Penyuluh
PNS
serta
kualitas
2.150 SDM petani melalui pelatihan, bintek dan pemberdayaan kelompok. Sedangkan capaian IKK urusan pertanian yaitu : (1) produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya 5,34 per Ha*; (2) Kontribusi terhadap PDRB 18,74%. 3) Kehutanan Realisasi anggaran urusan Kehutanan pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.30,497 Miliar, dialokasikan pada belanja Tak Langsung dan Belaja Langsung Dinas Kehutanan serta Belanja Langsung Biro Produksi dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian dengan hasil yang dicapai antara lain : (1) terehabnya hutan seluas 107.095 Ha; (2) bertambahnya hutan rakyat pada lahan kritis 744,292 Ha; (3) pemulihan hutan lindung yang rusak 2 lokasi;(4) terselenggaranya paduserasi tata guna hutan di 4 kabupaten; (5) terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan secara lestari 1.930 Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Capaian IKK urusan Kehutanan yaitu : (1) rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 107.095 Ha atau 7,69% dari total Luas lahan kritis 1.392.351 Ha; 18
(2) Kerusakan kawasan hutan 1.253,31 Ha atau 0,19% dari total lahan hutan sebesar 651.083 Ha. 4) Energi dan Sumber Daya Mineral Realisasi anggaran urusan
Energi dan Sumber Daya Mineral pada
APBD Tahun 2013 sebesar Rp.58,660 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Belanja Langsung Biro Bina Produksi dengan hasil yang dicapai antara lain: (1) rasio elektrifikasi mencapai 85,29%; (2) terbangunnya 7 sumur bor air tanah di daerah rawan kering, 228 PLTS SHS, Jaringan Tegangan Rendah 6,778 kms, serta 11 demplot pengolahan biogas dan 2 demplot biomassa; (3) tersusunnya peta daerah rawan bencana vulkanik 5 lokasi. Sedangkan untuk capaian IKK urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu (1) Jumlah area penambangan liar seluas 43,67 ha dan telah ditertibkan seluas 37,12 Ha atau sebesar 85,00%; (2) Kontribusi terhadap PDRB sebesar 0,94%. Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2013 yaitu Tropi Penghematan Energi dan Air pada Pemerintah Daerah Wilayah Jawa 5) Pariwisata Realisasi anggaran urusan Pariwisata pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.16,733 Miliar, dialokasikan pada belanja Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Biro Perekonomian, dengan hasil yang dicapai antara lain: (1) terselenggaranya event promosi kepariwisataan antar lain Karimun Jawa Sail;
Borobudur
Travel
Mat
dan
Expo,
Cheng
Ho
Festival,
BIF;
(3) meningkatnya manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata 99 hotel, 414
rumah
makan/restoran,
117
biro/agen
perjalanan
wisata
serta
200 Pramuwisata Unggulan; (4) terfasilitasinya pengembangan 24 desa wisata dan 10 event atraksi wisata. Sedangkan capaian IKK urusan Pariwisata yaitu (1) jumlah kunjungan wisata sebanyak 34,536 juta orang*; (2) kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 3,28 %. Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2013 yaitu Juara II Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia, Juara III Pemilihan Duta Wisata Nasional, Juara Umum Pemilihan Duta Budaya Nasional, Citra Pesona pada Obyek Wisata Air Bojong Sari dan Sapta Pesona Award. 6) Perindustrian Realisasi anggaran urusan Perindustrian APBD Tahun 2013 sebesar Rp.106,114 Miliar, dialokasikan pada Belanja Tak Langsung dan Langsung 19
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
serta
Belanja
Langsung
Biro
Perekonomian hasil yang dicapai antara lain : (1) pengembangan 6 jenis produk
unggulan
daerah;
2)
pembinaan
(3) tersalurkannya bantuan peralatan bagi
terhadap
3.313
IKM;
3.235 IKM. Sedangkan untuk
capaian IKK Urusan Industri yaitu : (1) kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 32,83%; (2) tingkat pertumbuhan industri sebesar 3,68%* 7) Perdagangan Realisasi anggaran urusan Perdagangan pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.13,885 Miliar, dialokasikan pada Belanja Langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Biro Perekonomian dengan hasil yang dicapai antara lain :
(1) terlaksananya sertifikasi mutu 439 jenis barang;
(2) misi dagang dan promosi di Den Haag Belanda dan Tokyo Jepang; (3) terbinanya 697 pelaku usaha; (4) terbangunnya sarpras 2 pasar tradisional; serta (5) terlaksananya pengawasan barang beredar pada 3.070
pelaku
usaha.
Sedangkan
capaian
IKK
urusan
Perdagangan:
(1) kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 20,29%; (2) Nilai ekspor bersih perdagangan tahun 2013 sebesar US $ - 358 Juta dikarenakan nilai ekspor sebesar US $ 4.875 uta lebih rendah dibandingkan nilai impor US $ 5.233 juta. Penghargaan Tingkat Nasional tahun 2013 yaitu Juara I Nasional Pemerintah Daerah Peduli Konsumen dan Juara II UPTD Metrologi Legal Terbaik untuk Balai Metrologi Wilayah Banyumas 8) Transmigrasi Realisasi anggaran urusan Transmigrasi pada APBD Tahun 2013 sebesar Rp.577,503 juta, dialokasikan pada Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan serta Biro Bina Sosial dengan hasil yang dicapai antara lain: (1) meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar wilayah transmigrasi dengan 10 Provinsi; (2) terwujudnya kesepakatan kerjasama transmigrasi dengan 10 Provinsi, 83 naskah; (3) penempatan 471 KK transmigran. Sedangkan untuk capaian IKK urusan Transmigrasi adalah ratio transmigran swakarsa 23,27%*. 3. Tugas Pembantuan Plaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari 8 Kementerian yaitu Kementerian Kesehatan, Pekerjaan Umum, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pertanian, serta 20
Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp.719,03 Miliar yang terdiri dari 26 DIPA untuk 23 program dan 68 kegiatan yang diampu oleh 15 SKPD. 4. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu (1) peningkatan kerjasama antar daerah, 177 MoU; (2) kerjasama daerah dengan pihak ketiga 18 MoU; (3) terselenggaranya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan forum koordinasi berbagai bidang; (3) pembinaan batas wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota; (4) pencegahan dan penanggulangan bencana melalui kegaitan pra bencana, tanggap darurat dan rehab rekon pasca bencana, serta (6) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 5. Penutup. Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan pada Tahun 2013 menunjukan peningkatan yang signifikan. Keberhasilan tersebut merupakan komitmen dan kerja keras Aparatur Pemerintah Daerah bersama DPRD, dan seluruh stakeholders masyarakat serta mendapatkan apresiasi dari Pemerintah yaitu diperolehnya 29 penghargaan Tingkat Nasional pada Tahun 2013. Namun disadari
pula,
masih
terdapat
permasalahan
yang
belum
optimal
dalam
penanganannya dikarenakan terkendala dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan terjadinya peristiwa bencana di berbagai daerah antara lain angin puting beliung, banjir dan tanah longsor. Untuk itu, kami berharap adanya masukan yang positif kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dapat lebih meningkatkan kinerja dan kapasitas daerah guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya daya saing dan pelayanan publik yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikar. Semarang,
Mei 2014
Capaian data agregasi kineja Kabupaten/Kota tahun 2012
21
