INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
A. VISI DAN MERANTI
MISI
KABUPATEN
KEPULAUAN
Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2011-2015 adalah :
1. VISI
“ Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga Yang Maju Dan Unggul Dalam Tatanan Masyarakat Madani ” Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mempertimbangkan
berbagai
aspirasi
politik
yang
berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.
ILPPD TAHUN 2015
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu ”Kawasan Niaga, Masyarakat yang Maju, dan Madani” yang perlu dijelaskan agar memberikan pengertian dan persepsi yang sama bagi setiap anggota organisasi dan stakeholders, serta berbagai pihak yang berkepentingan. a. Kaw asan Niaga Makna dari kawasan terpenting adalah kawasan yang dicirikan oleh peran sektor niaga yang signifikan di dalam perekonomian wilayah. Sektor niaga yang dirancang untuk tumbuh pesat, termasuk kontribusinya dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagai indikator pembanding, pertumbuhan dan kontribusi sektor niaga di Kabupaten Kepulauan Meranti diupayakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan dan kontribusi sektor niaga di Kabupaten/Kota lain, maupun Provinsi Riau dan Nasional. Di samping itu, sektor niaga mampu tumbuh lebih pesat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Kawasan niaga terpenting juga memiliki karakteristik terjadinya pencipataan kesempatan kerja dalam jumlah yang signifikan dari waktu ke waktu. Lapangan kerja yang tercipta dapat bersumber secara langsung dari aktivitas niaga maupun secara tidak langsung dari sektor sektor turunan. Dengan kata lain, kawasan niaga di Kabupaten Kepulauan Meranti mampu menjadi engine of growth dan sekaligus menghasilkan trickle down effect, baik yang bersifat forward maupun backward linkages. Dengan adanya dampak ikutan ke depan maupun ke belakang, maka kawasan niaga terpenting diupayakan dapat berperan secara fundamental dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang ingin dicapai bersifat komprehensif dan holistik, yaitu mencakup aspek lahir dan batin. Kesejehteraan lahiriah dicirikan oleh perbaikan kualitas pembangunan secara fisik yang tergambar dari tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar dalam kuantitas memadai. Misalnya, jaringan jalan dan jembatan, dermaga, listrik, air bersih, pasar, gedung sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesemuanya bermuara pada perbaikan kualitas kehidupan manusia yang diukur dari meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun kesejahteraan batiniah ILPPD TAHUN 2015
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
bersifat non-fisik. Contohnya adalah kualitas keimanan masyarakat yang semakin meningkat dengan ditandai oleh menurunnya jumlah pelanggaran terhadap norma-norma agama. Selain itu, toleransi antarumat beragama berlangsung secara harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. b. Masyarakat Yang Maju Menunjukkan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang bercita-cita mewujudkan masyarakat yang mempunyai wawasan jauh kedepan, baik wawasan kebangsaan, wawasan kemasyarakatan, wawasan ekonomi dan wawasan lingkungan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat memberikan hasil yang optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dan sekitarnya secara bersama-sama. Motivasi, semangat, dedikasi, antusiasme dan dukungan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan akan muncul untuk memajukan daerahnya sehingga sejajar dengan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu maju. c. Masyarakat madani Masyarakat Madani mengandung makna masyarakat yang sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized), dimana masyarakat tersebut dalam menghadapi berbagai permasalahan baik yang rumit maupun yang mudah selalu dihadapi dengan sopan santun dan beradab serta dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah. 1. MISI Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan
ILPPD TAHUN 2015
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk periode 2011 – 2015, sebagai berikut :
1. Mewujudkan penataan birokrasi kepemerintahan yang efisien dan efektif Misi ini bertujuan (1) Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, dengan sasaran pokok (i) meningkatnya kualitas SDM aparat, (ii) meningkatnya efisiensi birokrasi, (iii) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, (iv) meningkatnya tertib
administrasi
pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat, (v) meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, (vi) meningkatnya informasi
dan
komunikasi
manajemen
pemerintahan
dan
akses
pemanfaatannya. (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan sasaran pokok yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengeawasan pembangunan dan kebijakan daerah, (3) Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat, dengan sasaran pokok (i) Menurunnya kasus pelanggaran hukum, (ii) menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan (4) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, dengan sasaran pokok yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik. 2. Menurunkan
tingkat
kemiskinan
melalui
sw asembada
hasil-hasil
pertanian, perikanan dan peternakan Misi ini bertujuan (1) Meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan sasaran pokok yaitu meningkatnya peranserta masyarakat dan swasta dalam kewirausahaan (2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari, dengan sasaran pokok (i) meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dan (ii) meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam (3) Mewujudkan peningkatan hasil produksi pengelolaan ILPPD TAHUN 2015
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
pertanian yang berkelanjutan, dengan sasaran pokok yaitu peningkatan produksi pertanian, (4) Mewujudkan peningkatan hasil produksi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dengan sasaran pokok yaitu peningkatan produksi perikanan (5) Mewujudkan peningkatan hasil produksi pengelolaan peternakan yang berkelanjutan, dengan sasaran pokok, yaitu peningkatan produksi peternakan. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Misi ini bertujuan (1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, dengan sasaran pokok
yaitu meningkatnya kualitas
pendidikan (2)
Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, dengan sasaran pokok yaitu: (i) meningkatkan kesejahteraan pekerja, (ii) meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan (3) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, dengan sasaran pokok yaitu: (i) meningkatnya derajat kesehatan, dan (ii) meningkatnya aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi local Misi ini bertujuan (1) Meningkatkan kualitas hidup penduduk, dengan sasaran pokok, yaitu (i) meningkatnya jumlah keluarga sejahtera, (ii) meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda dan olah raga (2) Meningkatkan pelestarian budaya, dengan sasaran pokok yaitu meningkatkan
pelestarian
dan
kekayaan
budaya
(3)
Meningkatkan
perlindungan dan kesejahteraan sosial, dengan sasaran pokok yaitu (i) menurunnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, (ii) menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, (iii) meningkatnya kerukunan masyarakat. (4) Meningkatkan perekonomian daerah, dengan sasaran
pokok,
yaitu
meningkatkan
produktivitas
masyarakat.
ILPPD TAHUN 2015
dan
pendapatan
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
5. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi Misi ini bertujuan (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan trasportasi internal pulau dan antarpulau, dengan sasaran pokok yaitu meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas perumahan, dengan sasaaran pokok yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan dan pelayanan air bersih, dengan sasaran pokok yaitu meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pengairan (4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan dan pelayanan pasokan listrik, dengan sasaran pokok yaitu meningkatnya jumlah sambungan listrik. 6. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi Misi ini bertujuan (1) Menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran pokok yaitu Angka Pertumbuhan Ekonomi (%) (2) Mewujudkan kebijakan dan regulasi yang pro-investasi, dengan sasaran pokok, yaitu meningkatnya investasi (3) Meningkatkan kapasitas penyerapan apangan kerja di berbagai sektor, dengan sasaran pokok yaitu menurunnya tingkat angka pengangguran. 7. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mew ujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah Misi ini bertujuan (1) Mewujudkan peningkatan ketaatan beragama masyarakat, dengan sasaran pokok yaitu meningkatnya kualitas beragama (2) Mewujudkan peningkatan solidaritas antarumat beragama, dengan sasaran pokok yaitu meningkatnya solidaritas antarumat beragama (3) Mewujudkan peningkatan kerukunan antarumat beragama, dengan sasaran pokok yaitu meningkatnya kerukunan masyarakat.
ILPPD TAHUN 2015
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, nilai-nilai yang dijadikan acuan dalampelaksanaan visi misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti secara berkelanjutan, mencakup beberapa prinsip sebagai berikut: (1)
Efektivitas dan efisiensi, dimana proses produksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin
(2)
Fasilitasi kepentingan publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dimana setiap warga masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya
(3)
Transparansi, dimana ada kebebasan (yang bertanggungjawab) dalam menerima dan mengirim informasi secara langsung, terutama informasi yang menjadi kepentingan publik
(4)
Akuntabilitas, dimana para pembuat keputusan, baik di lemabaga pemerintahan maupun di masyarakat, bertanggungjawab kepada publik dan lembaganya secara legitimate
(5)
Sikap
yang
responsip,
bertanggungjawab
dimana
terhadap
semua
proses
warga
pembangunan,
masyarakat mulai
dari
perencanaan hingga ke evaluasi. (6)
Visi strategis, dimana para pemimpin dan warga masyarakat mempunyai pandangan yang luas dan jauh ke depan dalam pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah
(7)
Pemberdayaan masyarakat, pembangunan fokus pada kegiatan untuk menghasilkan pemberdayaan masyarakat
(8)
Penyediaan cadangan dalam bentuk tabungan masyarakat, dimana semua warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam memanfaatkan
cadangan
yang
tersimpan
kesejahteraannya.
ILPPD TAHUN 2015
untuk
meningkatkan
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Melalui penerapan nilai-nilai di atas, pengembangan potensi dan kapasitas ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan visi da misi di atas akan menjadi langkah yang strategis. Hal ini hanya mungkin dicapai bila nilai-nilai di atas terserap sebagai pola budaya lokal (local culture), sedemikian rupa sehingga dapat menjadi kekuatan moral bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kekuatan ini selanjutnya menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat secara arif dan berkelanjutan. B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai, untuk itu kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah,
termasuk
kinerja
pelayanan
pemerintah
pada
tahun-tahun
sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan ini selanjutnya menjadi pedoman perencanaan bagi seluruh stakeholder pembangunan di daerah. Oleh karenanya, penting bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat pernyataan-pernyataan Kebijakan Pembangunan selama lima tahun. Arah
kebijakan
umum
pembangunan
Pemerintah
Kabupaten
Kepulauan Meranti untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan mencermati gambaran umum situasi daerah guna mencapai tujuan strategis pembangunan daerah, maka Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kedepan memprioritaskan beberapa bidang pengembangan, yaitu: ILPPD TAHUN 2015
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara umum kebijakan pembangunan sumber daya manusia diarahkan kepada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum melalui berbagai program dan kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas SDM umum. Peningkatan kualitas SDM terkait erat dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Secara spesifik kebijakan peningkatan kualitas SDM diarahkan kepada: (1)
Meningkatkan perilaku sehat, kemandirian masyarakat dan kemitraan swasta
(2)
Meningkatkan kesehatan lingkungan
(3)
Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya kesehatan
(4)
Meningkatkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
(5)
Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
(6)
Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
(7)
Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas tenaga kependidikan
(8)
Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik formal maupun non formal
(9)
Pemanfatan media komunikasi dan informasi untuk interaksi pelaku pembangunan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Untuk mencapai apa yang diinginkan dalam bidang peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, maka perlu adanya kebijakan-kebijakan yang harus ditempuh dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi : (1)
Mengevaluasi dan menata kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
ILPPD TAHUN 2015
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(2)
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
(3)
Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mendukung terciptanya aparatur yang bersih dan berwibawa
(4)
Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan daerah
3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang. Pencapaian sasaran tersebut, ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya umur harapan hidup (UHH). Pokok – pokok kebijakan pembangunan bidang sosial dan kehidupan beragama meliputi beberapa hal : (1)
Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita
(2)
Perbaikan status gizi masyarakat
(3)
Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan
(4)
Penciptaan lapangan kerja di sektor industri dan pertanian
(5)
Peningkatan kualitas dan produktivitas pekerja
(6)
Menata hubungan industrial yang kondusif dan mencerminkan asas keadilan
(7)
Memantapkan peranan dan kedudukan agama dalam pembangunan
(8)
Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama
(9)
Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai keagamaan
(10)
Meningkatkan kerukunan umat beragama.
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan strategi pembangunan diarahkan guna memastikan Kelestarian lingkungan ILPPD TAHUN 2015
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
hidup dalam MDGs, dapat dikatakan sebagai manifestasi pembangunan berkelanjutan dalam arti luas. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan pendekatan proses “socio-ecological”, artinya suatu proses pembangunan yang bercirikan pemenuhan kebutuhan umat manusia seraya memperhatikan dan memelihara kualitas lingkungan hidup. Secara rinci penjabaran strategi di atas ditempuh dengan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut : (1)
Pemanfaatan wilayah strategis guna pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan peluang ketersediaan lapangan pekerjaan
(2)
Meningkatkan
pertumbuhan
ekspor
non
migas
di
Kabupaten
Kepulauan Meranti berbasis SDA, teknologi dan produk unggulan daerah (3)
Secara bertahap, mendorong perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan
(4)
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu sebagai pemasok industri pengolahan hasil hutan
(5)
Pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin kelangsungan sistem distribusi legal
5. Peningkatan Sarana Prasarana (Infrastruktur Daerah) Infrastruktur dasar seperti sarana jalan, jembatan, pelabuhan, listrik dan telekomunikasi memegang peranan penting bagi kelancaran distribusi barang dan jasa. Di samping itu ketersediaan sarana tersebut berfungsi sebagai
katalisator
pengembangan
dalam
wilayah.
mendukung pada
pertumbuhan
umumnya
ekonomi
infrastruktur
dan
transportasi
mengemban fungsi pelayanan publik dan sebagai industri jasa. Sistem jaringan jalan dan jaringan transportasi laut/sungai mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pola perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah, tumpuan pergerakan regional dilayani oleh jaringan transportasi yang tersedia. sebagai daerah dengan kondisi wilayah berupa kepulauan maka kebijakan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti ditujukan ILPPD TAHUN 2015
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
untuk merangkai pulau-pulau yang ada. Secara khusus kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : (1)
Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem karakateristik wilayah
(2)
Peningkatan sistem jaringan jalan yang menunjang kawasan strategis potensial
(3)
Peningkatan kapasitas sumber daya listrik
(4)
Mendukung ketahanan pangan melalui kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
(5)
Mendukung pencapaian target MDG's terutama dalam penyediaan air baku untuk air bersih melalui kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
(6)
Mendorong partisipasi swasta, dan masyarakat dalam pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana
(7)
Peningkatan infrastruktur bidang telekomunikasi di seluruh wilayah
6.
Peningkatan Perekonomian dan Investasi Daerah Dalam upaya peningkatan perekonomian dan investasi daerah, mak a
kebijakan ditujukan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah serta peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Secara spesifik kebijakan peningkatan perekonomian dan investasi daerah dijabarkan sebagai berikut : (1)
Peningkatan
investasi
dan
perdagangan
lokal,
regional
dan
internasional (2)
Penguatan kapasitas kelembagaan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan dan investasi daerah melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu
(3)
Peningkatan promosi perdagangan dan peningkatan kualitas strategi promosi bidang penanaman modal
(4)
Peningkatan kapasitas pembangunan di sektor perdagangan dan jasa dalam
rangka
pemanfaatan
potensi
pemanfaatan sumber-sumber PAD ILPPD TAHUN 2015
sumber
daya
alam
dan
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(5)
Peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan
(6)
Peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan melalui dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan serta mengupayakan perlindungan petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat
(7)
Penguataan sistem pemasaran dan manajemen usaha
untuk
mengatasi resiko usaha pertanian maupun dalam mendukung pengembangan agroindustri (8)
Peningkatan
pemanfaatan
sumber
daya
pertanian,
perikanan,
peternakan dan kelautan untuk mewujudkan swasembada hasil-hasil pertanain dengan tetap menjaga kelestariannya (9)
Peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan SDA dan pemanfaatan Teknologi Informasi
(10)
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak dan retribusi
7. Pengembangan Industri dan Jasa Struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung
oleh
kegiatan
pertanian
dalam
arti
luas,
kelautan,
dan
pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, melalui kebijakan sebagai berikut : (1)
Pembinaan industri agar semakin mampu bersaing menjadi pemasok bagi industri yang lebih besar dan/atau industri hilirnya
(2)
Peningkatan daya saing industri melalui pemantapan Industri Kecil Menengah (IKM) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM)
(3)
Peningkatan kerjasama dengan pengusaha UMKM ILPPD TAHUN 2015
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(4)
Meningkatkan kualitas SDM usaha industri dan perdagangan
(5)
Meningkatkan bantuan modal bergulir kepada IKM dan UKM
(6)
Mewujudkan ketersediaannya sarana prasarana usaha industri dan perdagangan
(7)
Mengembangkan sistem informasi dan penataan distribusi
(8)
Memperluas jaringan pemasaran, komoditi-komoditi potensial dan andalan
(9)
Mencukupi ketersediaannya barang-barang kebutuhan dengan harga yang wajar
(10)
Pemberian perlindungan kepada konsumen
(11)
Peningkatan kapasitas pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong sektor jasa pariwisata
C. Prioritas Daerah Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, maka perlu disusun suatu skenario pembangunan jangka panjang daerah yang memuat skenario pembangunan wilayah sesuai tata ruang wilayah dan skenario pembangunan ekonomi makro daerah sesuai perubahan struktur ekonomi daerah yang nantinya akan dijadikan prioritas didalam pembangunan daerah. Adapun prioritas daerah yang menjadi patokan didalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti kedepan adalah : 1.
Pembangunan wilayah dengan prioritas kepada : a) Penataan ruang b) Percepatan pembangunan kawasan perbatasan c) Pemekaran wilayah.
2.
Pembangunan ekonomi dengan prioritas kepada : a) Penguatan keunggulan komparatif b) Peningkatan mutu sumber daya manusia c) Pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi listrik d) Pengelolaan keuangan dan investasi daerah e)
Penjaminan kepastian hukum. ILPPD TAHUN 2015