INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAIRI T.A. 2016

RINGKASAN/INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAIRI T.A. 2016

I. PENDAHULUAN Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi T.A. 2016 kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(LPPD)

kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat. ILPPD pada hakikatnya merupakan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun, yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Hal-hal yang terangkum di dalam ILPPD ini, tentunya akan menjadi informasi bagi masyarakat untuk melihat berbagai keberhasilan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan kebijakan daerah yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama dalam perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Dairi setiap tahunnya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 pada hakikatnya merupakan komitmen dan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Dairi dalam mewujudkan visi “MASYARAKAT

KABUPATEN

DAIRI

YANG

LEBIH

MAJU

DAN

SEJAHTERA MELALUI AGRIBISNIS YANG BERDAYA SAING” sebagaimana Ringkasan/Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Dairi.

1

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 20142019 Misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Dairi, dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang berkualitas berbasis tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government); 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 3. Meningkatkan pengelolaan potensi daerah dan investasi di daerah; 4. Meningkatkan infrastruktur daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Dokumen RPJMD inilah yang menjadi dasar dan pedoman Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah setiap tahunnya melalui penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan daerah setiap tahun Pemerintah Kabupaten Dairi menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Dairi yang maju dan sejahtera maka berbagai prioritas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan di Kabupaten Dairi, ditetapkan agenda prioritas yaitu : Reformasi birokrasi dan Tata Kelola; Peningkatan Pendidikan; Peningkatan Kesehatan; Penanggulan

kemiskinan;

Peningkatan

Ketahanan

Pangan;

Peningkatan

Infrastruktur; Peningkatan Iklim Investasi; Peningkatan Energi; Lingkungan Hidup; Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kebudayaan, ekonomi kreatif dan inovasi teknologi. Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yaitu : angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan,

Ringkasan/Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Dairi.

2

angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, masyarakat

terhadap

dan

kemampuan

daya

beli

sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata

besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi pada tahun 2015 sebesar 68,79 meningkat pada tahun 2016 mencapai 68,89. Hal ini peningkatan

menunjukkan adanya

kualitas kesehatan masyarakat sebagai pengaruh dari pembangunan

sektor kesehatan. Kondisi perekonomian daerah dan kinerja pembangunan daerah juga dapat dicermati dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yaitu tahun 2010. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah sedangkan

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui

pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 sekitar 5,13 trilyun rupiah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 mencapai sekitar 6,82 trilyun rupiah. PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012 sekitar 4,67 trilyun rupiah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 mencapai sekitar 5,41 trilyun rupiah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 sekitar 18,71 juta rupiah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 mencapai sekitar 24,44 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2012 sekitar 17,03 juta rupiah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 mencapai sekitar 19,39 juta rupiah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara operasional dituangkan dalam (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD. Kondisi keuangan daerah


3

merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Pengelolaan keuangan daerah melalui APBD Kabupaten Dairi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun

Anggaran

2016,

pendapatan

daerah

direalisasikan

sebesar

Rp.1.062.728.351.682,34 dari target sebesar Rp.997.410.632.050,63 (106,55%). Belanja Daerah direalisasikan sebesar Rp.865.988.352.956,81 dari target sebesar Rp.954.819.548.611,- (90,70%). Penerimaan pembiayaan daerah direalisasikan sebesar Rp.72.161.882.658,15 dari target sebesar Rp.84.899.185.060,37 (85%) Pendapatan daerah masih didominasi dari dana pendapatan transfer keuangan yang terdiri dari : Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum, Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan total realisasi pendapatan transfer sebesar Rp.975.996.543.461,- dari target sebesar Rp.909.778.310.712,- (107,28%). Meski setiap tahun mengalami peningkatan namun harus diakui bahwa PAD belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan yang dominan dalam pengeluaran pemerintah daerah. Realisasi PAD Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran

2016

sebesar

Rp.68.025.001.760,31

dari

target

sebesar

Rp.65.844.330.338,63 (103,31%). Belanja Daerah terdiri dari belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Realisasi belanja operasional pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.646.265.505.836,81 dari target sebesar Rp.707.920.785.850,- (91,29%). Realisasi belanja modal sebesar Rp.217.962.847.120,- dari target sebesar Rp.241.898.762.761,-

(90,10%).

Realisasi

belanja

tidak

terduga

sebesar

Rp.1.760.000.000,- dari target sebesar Rp.5.000.000.000,- (35,20%). Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbagi dalam 3 aspek penyelenggaraan yaitu: 1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi, mencakup


4

penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, 2) Penyelenggaraan tugas pembantuan, dan 3) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

II. URUSAN DESENTRALISASI Penyelenggaraan urusan desentralisasi mencakup urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap. Gambaran penyelenggaraan urusan wajib yang terdiri dari 26 urusan dan pencapaian SPM, sebagai berikut : 1.

Urusan Pendidikan diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Pendidikan dan jajarannya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat. Sesuai dengan amanat undang-undang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa proporsi alokasi dana untuk anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD telah dapat direalisasikan dalam APBD Kabupaten Dairi setiap tahunnya. Indikator keberhasilan bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari capaian indikator pembangunan pendidikan. Untuk pencapaian SPM pelayanan pendidikan oleh Pemerintah dan pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan telah menunjukkan peningkatan pelayanan pada masing-masing indikator pelayanan sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar.


5

2.

Urusan Kesehatan diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Kesehatan beserta jajarannya dan RSUD Sidikalang. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan kesehatan tersebut dapat dilihat dari telah tercapainya beberapa target indikator SPM bidang kesehatan pada tahun 2016, yakni : •

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 91,27%.

•

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 74,06%.

•

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 82,22%.

•

Cakupan pelayanan nifas sebesar 80,40%.

•

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 103,61%

•

Cakupan kunjungan bayi sebesar 97,69%.

•

Cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 75,74%

•

Cakupan pelayanan anak balita sebesar 39,53%.

•

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin sebesar 0%.

•

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100%.

•

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat sebesar 96,91%.

•

Cakupan peserta KB aktif sebesar 61,03%

•

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFT Rate sebesar 1%, Diare sebesar 100%, dan TB sebesar 69,26%.

3.

•

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 65,30%.

•

Cakupan Desa Siaga aktif sebesar 61,50%.

Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Kantor Lingkungan Hidup. Gambaran pencapaian SPM bidang lingkungan hidup sebagai berikut : •

Cakupan pelayanan pencegahan pencemaran air sebesar 90,90%.

•

Cakupan pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebesar 100%

•

Cakupan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebesar 69,86%


6

•

Cakupan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebesar 100%.

4.

Urusan Pekerjaan Umum diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum pada beberapa indikator masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Pencapaian SPM secara umum sebagai berikut : •

Capaian jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota sebesar 56,97%

•

Capaian jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan sebesar 73,46%

•

Capaian jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat sebesar 42,27%

•

Capaian jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman sebesar 38,96%

•

Capaian jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana sebesar 43%

•

Capaian akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari sebesar 54,78%

•

Capaian pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota sebesar 100%

•

Capaian penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang sebanyak 2 RDTR.

•

Capaian

tindakan

awal

terhadap

pengaduan

masyarakat

tentang

pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebesar 100%


7

5.

Urusan Penataan Ruang diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk perumusan kebijakan umum penataan ruang melalui program perencanaan tata ruang dengan kegiatan operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

6.

Urusan Perencanaan Pembangunan diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yakni pelaksanaan tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2009-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dan ditetapkan setiap tahunnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran.

7.

Urusan Perumahan diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Pencapaian urusan perumahan dilakukan dengan melaksanakan program lingkungan sehat perumahan, program pemberdayaan komunitas perumahan, program peningkatan kesiagaan dan pecegahan bahaya kebakaran, program pengembangan perumahan, dan program pengelolaan areal pemakaman.

8.

Urusan

Kebudayaan

dan

Urusan

Kepemudaan

dan

Olahraga

diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Pencapaian target SPM bidang kesenian sebagai berikut : •

Cakupan kajian seni sebesar 40%.

•

Cakupan fasilitas seni sebesar 28,57%.

•

Cakupan gelar seni sebesar 100%.

•

Cakupan misi kesenian sebesar 100%.


8

9.

•

Cakupan sumber daya manusia kesenian sebesar 50%.

•

Cakupan tempat sebesar 100%.

•

Cakupan organisasi sebesar 34%.

Urusan Penanaman Modal diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian). Pencapaian target SPM bidang penanaman modal sebagai berikut : •

Capaian tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sebesar 100%

•

Capaian terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro kecil menengah dan koperasi atau UMKMK tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi dan nasional 1 kali pertahun

•

Capaian terselenggaranya promosi peluang penanaman modal teralisasi 1 (satu) kali pertahun atau 100%

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016 yakni terlaksananya pembinaaan terhadap koperasi yang ditandai dengan berkembangnya koperasi yang aktif sebanyak 160 unit dari total jumlah koperasi sebanyak 191 unit. Pencapaian pelaksanaan urusan koperasi diselenggarakan melalui program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, dan progam peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. 11. Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil diselenggarakan sesuai tugas dan

fungsinya

oleh

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil.

Penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan untuk penataan dan penertiban administrasi kependudukan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Jumlah penduduk Kabupaten Dairi sampai dengan 31 Desember Tahun 2016


9

sebanyak 320.881 jiwa yang terdiri dari 161.765 jiwa laki – laki dan 159.116 jiwa perempuan serta jumlah 76.029 kepala keluarga 12. Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Sosial diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Pencapaian target SPM bidang ketenagakerjaan sebagai berikut : •

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi sebesar 81%.

•

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 0%.

•

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebesar 47%.

•

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebesar 0%.

•

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek aktif sebesar 90%

•

Besaran pemeriksaan perusahaan sebesar 92%.

•

Besaran pengujian peralatan di perusahaan sebesar 0%.

Pencapaian target SPM bidang sosial sebagai berikut : •

Cakupan pemberian bantuan sosial bagi PMKS sebesar 100%.

•

Cakupan PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) sebesar 10%

•

Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 92%

•

Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sebesar 100%

•

Cakupan penyandang cacat fisik mental, serta tindak lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial sebesar 0,13%.

13. Urusan Ketahanan Pangan diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Kantor Ketahanan Pangan. Pencapaian target SPM bidang ketahanan pangan sebagai berikut :


10

•

Capaian ketersediaan energi per kapita sebesar 105%, dan protein per kapita sebesar 103,46%

•

Cakupan penguatan cadangan pangan sebesar 47,54%.

•

Cakupan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah melalui enumerator harga sebesar 62,50%.

•

Cakupan stabilitas harga dan pasokan pangan melalui ketersediaan beras 158,23% dan lembaga usaha ekonomi pedesaan sebesar 30,77%)

•

Capaian skor pola pangan harapan sebesar 83,78%.

•

Capaian

pengawasan

dan

pembinaan

keamanan

pangan

melalui

pembinaan kelompok tani sayur dan buah sebesar 0% •

Capaian penanganan daerah rawan pangan sebesar 66,66%.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana. Pencapaian bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagai berikut : •

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%

•

Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalakasana kasus KtP/A dan PPT/PKT di RS sebesar 100%

•

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%

•

Cakupan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%


11

•

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidik sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 100%

•

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 100%

•

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 100%

•

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 100%

Pencapaian target SPM bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai berikut : •

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif sebesar 61%.

•

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi sebesar 20,05%.

•

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber-KB sebesar 72,29%.

•

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ber-KB sebesar 76,46%.

•

persentase penyuluh KB/Petugas Lapangan KB sebesar 18,82%

•

Cakupan PPKBD sebesar 100%

•

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 50,01%

•

Cakupan

penyediaan

informasi

data

mikro

keluarga

di

setiap

desa/kelurahan sebesar 100%. 15. Urusan Perhubungan serta Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pencapaian target SPM bidang perhubungan sebagai berikut : •

Cakupan tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan sebesar 75%.


12

•

Cakupan tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan sebesar 60%.

•

Cakupan tersedianya halte sebesar 40%.

•

Cakupan tersedianya terminal angkutan penumpang sebesar 40%.

•

Cakupan tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guard drill) dan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten/kota sebesar 55%.

•

Cakupan tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 kendaraan wajib uji sebesar 50%.

•

Cakupan tersedianya SDM di bidang terminal sebesar 25%.

•

Cakupan tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor sebesar 60%.

•

Cakupan tersedianya SDM di bidang MRLL, evaluasi, Andalalin, pengelolaan parkir sebesar 50%.

•

Cakupan tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelayakan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum sebesar 40%.

•

Cakupan terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten sebesar 60%.

•

Cakupan tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau sebesar 50%

Pencapaian target SPM bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut : •

Cakupan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa (siaran radiao) sebanyak 365 kali/tahun, media baru seperti website (media online) setiap hari sebanyak 460 artikel dan media luar ruang seperti poster, bulletin, spanduk, dan stiker


13

•

Cakupan

pengembangan

dan pemberdayaan

Kelompok

Informasi

Masyarakat di tingkat kecamatan sebesar 50% yakni sebanyak 15 kelompok KIM pada 15 Kecamatan.

16. Urusan Pertanahan diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum). Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pertanahan sesuai kewenangan daerah pada tahun 2016 melalui penyelesaian konflik pertanahan dan pemasangan pilar batas kecamatan. 17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diselenggarakan sesuai tugas

dan

fungsinya

oleh

Kantor

Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat dan didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP, Sekretariat Daerah dan Kecamatan. Pelaksanaan program dalam urusan ini berupa program pendidikan politik masyarakat, program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan, program pengembangan wawasan

kebangsaan,

program

peningkatan

pemberantasan

penyakit

masyarakat (PEKAT), program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, program dana tanggap darurat bencana, program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian,

dan

Persandian

diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi


14

Pamong Praja serta Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Dairi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan administrasi kepegawaian dan pelayanan surat menyurat kepada masyarakat. Pencapaian

target

SPM

bidang

pemerintahan

dalam

negeri

dalam

penyelenggaraan urusan ini sebagai berikut : •

Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk sebesar 80,47%

•

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK sebesar 75,81%

•

Cakupan Penertiban Akta Kelahiran sebesar 35,10%

•

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian sebesar 33,33%

•

Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebesar 100%

•

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mencapai 3 patroli dalam satu wilayah kecamatan

•

Cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 23,43%.

19. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa melalui perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan dan kabupaten, pelaksanaan bulan bakti gotong royong, pembinaan desa PT. P2W-KSS, dan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Alokasi Dana

Desa

(ADD).

Alokasi

Dana

Desa

Tahun

2016

sebesar

Rp.28.479.700.000,- sedangkan dana desa yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.98.210.643.000,- sehingga keseluruhannya Rp.126.690.343.000,- yang didistribusikan kepada seluruh desa di Kabupaten Dairi.

20. Urusan Statistik diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik


15

Kabupaten Dairi. Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya berupa penyusunan data statistik daerah ”Dairi Dalam Angka”. 21. Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Penyelenggaraan urusan kearsipan masih menemui kendala disebabkan keterbatasan SDM aparatur. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah maupun perpustakaan desa. Gambaran umum penyelenggaraan urusan pilihan yang terdiri dari 6 urusan sebagai berikut : 1.

Urusan Pertanian diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Pertanian. Program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya diarahkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian melalui fasilitasi dan pemberian bantuan sarana produksi pertanian seperti : bibit unggul, pengadaan traktor, bahan dan obat pertanian serta pendampingan petani melalui penyuluhan pertanian secara langsung. Pemerintah Kabupaten Dairi secara terus menerus tetap berupaya untuk meningkatkan produksi pertanian mendukung program ketahanan pangan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Produksi padi meningkat dari tahun 2015 yaitu sebanyak 112.132 ton meningkat menjadi 124.917,85 ton pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 0,12%. Kemudian produksi jagung 207.322,65 ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 221.877,52 ton pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 7,00%.

2.

Urusan Kehutanan dan Perkebunan diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kehutanan diarahkan untuk meningkatkan upaya penghijauan dan reboisasi serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam


16

pembangunan sektor kehutanan. Untuk itu telah dilaksanakan program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dan

program perencanaan dan

pengembangan hutan. 3.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan energi sumber daya mineral diarahkan untuk pembinaan dan fasilitasi pelayanan perizinan usaha – usaha di sektor pertambangan dan energi serta upaya pemanfaatan teknologi di bidang ketenagalistrikan dan geologi dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan listrik. Progaram yang dilaksanakan berupa program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, program pengendalian kegiatan usaha minyak, gas bumi dan ketenagalistrikan, program pembinaan dan pengembangan minyak dan gas bumi, program pendayagunaan air tanah, program mitigasi bencana alam geologi, dan program pengembangan sumber daya mineral.

4.

Urusan Pariwisata diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda

dan

Olahraga.

Urusan

pariwisata

dilaksanakan melalui program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata salah satunya dengan menjadikan Taman Wisata Iman (TWI) sebagai daerah tujuan wisata yang dikenal oleh daerah lain serta telah mampu memberi kontribusi bagi peningkatan PAD.

5.

Urusan Industri dan Urusan Perdagangan diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan masih pada tahapan menumbuhkembangkan


17

usaha industri kecil dan menengah. Pada tahun 2016 jumlah industri menengah sebanyak 3 buah, industri kecil sebanyak 720 buah sehingga total jumlah industri di Kabupaten Dairi sebanyak 723 buah. Salah satu unsur yang terpenting dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat di bidang perdagangan adalah penyediaan, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pasar. Pelaksanaan urusan perdagangan melalui

program perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri , dan program peningkatan dan pengembangan ekspor. Selain program dan kegiatan urusan perdagangan peningkatan pelayanan pasar yang mendukung peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat, PD Pasar merupakan badan usaha milik daerah yang nantinya akan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sampai pada tahun 2016 PD. Pasar memperoleh laba/keuntungan sebesar Rp.666.675.450,PDAM Tirta Nciho Kabupaten Dairi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2016 telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat diterangkan sebagai berikut : 1.

Penambahan jaringan perpipaan di Kecamatan Sitinjo dan Kecamatan Berampu;

2.

Pergantian/pemasangan water meter langganan yang dilaksanakan di Kota Sidikalang di IKK Pelayanan PDAM;

3.

Perbaikan pipa transmisi/distribusi dan pipa dinas yang dilaksanakan di Kota Sidikalang IKK Pelayanan PDAM;

4.

Pemasangan Sambungan Rumah (SR) di Kota Sidikalang dan IKK Pelayanan PDAM;

5.

Pemutusan sambungan-sambungan rumah yang menunggak di Kota Sidikalang dan IKK pelayanan PDAM;

6.

Melakukan opname water meter diseluruh wilayah pelayanan PDAM;

7.

Melakukan pemeriksaan air ke laboratorium PDAM Tirtanadi Medan.


18

III. TUGAS PEMBANTUAN Selain penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan pilihan yang

secara operasional

dituangkan dalam

APBD Kabupaten

Dairi, Pemerintah Kabupaten Dairi juga melaksanakan tugas pembantuan yang program dan anggarannya berasal dari pemerintah melalui APBN. Tugas pembantuan diberikan oleh kementerian teknis terkait dan dilaksanakan oleh instansi teknis daerah seperti : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa. Pada hakikatnya pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan anggaran kegiatan yang ditetapkan oleh pemberi tugas pembantuan.

IV. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Materi pokok yang menyangkut penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, meliputi : kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi instansi vertikal di daerah, pembinaan

batas

wilayah

di

daerah, pencegahan dan penanggulangan

bencana di daerah, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di daerah. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan dalam pada tahun 2016 meliputi kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kaban Jahe Kodim 0206 Dairi, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, dan Universitas Negeri Medan. Koordinasi instansi vertikal dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi unsur pimpinan daerah baik secara rutin maupun indisidentil sesuai perkembangan situasi dan kondisi daerah. Pembinaan batas wilayah di daerah yang telah dilaksanakan adalah penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan penataan batas wilayah antara kecamatan pada wilayah Kabupaten Dairi direalisasikan pada tahun anggaran 2016.


19

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di daerah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penegakan peraturan daerah yang menyangkut penertiban.

III. PENUTUP Penyampaian ILPPD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk akuntabilitas sekaligus sebagai alat untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. ILPPD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2016 ini disusun sebagai rangkuman dari pelaksanaan penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan selama Tahun Anggaran 2016 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. Rangkaian kebijakan, program dan kegiatan setiap tahunnya ini menggambarkan upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dairi. Meskipun telah berupaya sedaya mampu, Pemerintah Kabupaten Dairi menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2016, masih ditemukan berbagai hambatan dan ketidaksempurnaan. Hal ini lebih disebabkan berbagai keterbatasan dalam sumber daya baik personil, peralatan maupun pembiayaan. Demikian juga beberapa faktor eksternal yang turut mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, seperti cuaca dan kondisi alam. Kesemuanya ini akan menjadi catatan dan bahan evaluasi


20

perumusan kebijakan untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi ke depan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dairi terus melakukan upaya inovasi, kreasi dan terobosan untuk menyelesaian berbagai permasalahan serta menyempurnakan berbagai

permasalahan

serta

menyempurnakan

berbagai

sistem

dalam

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi tetap konsisten melakukan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Dairi seiring dengan motto pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi “Bekerja Untuk Rakyat”. Segenap elemen dan himpunan masyarakat Kabupaten Dairi diharapkan juga dapat memberikan masukan dan apresiasinya melalui wadah atau penyaluran aspirasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – udangan khususnya keterlibatan secara aktif didalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten. Demikian penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi, seraya mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan pada Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan pada masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita dalam mengemban tugas pengabdian guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih, Njuah-juah, Horas, Mejuah-juah. Sidikalang,

Maret 2017

BUPATI DAIRI, dto KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO,S.Sos


21

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAIRI T.A. 2016

Recommend Documents