Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2014
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2014 Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhoNya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 ini telah berhasil disusun. Mudah-mudahan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 ini membawa manfaat dan dampak bagi semua pihak dalam memahami, menyikapi dan menilai hasil kinerja yang masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Namun demikian, kelemahan dan kekurangan ini akan menjadi pengalaman dan cambuk bagi semua yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada masamasa mendatang. Masyarakat Salatiga yang saya hormati, Kota Salatiga terletak di tengah- tengah wilayah Kabupaten Semarang, dengan luas wilayah Kota Salatiga 5.678,110 hektar atau 56,781 km2, yang secara administratif terbagi dalam 4 (empat) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan. Wilayah administratif Kota Salatiga berbatasan dengan beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara
:
Kecamatan Pabelan dan Tuntang
Sebelah Timur
:
Kecamatan Pabelan dan Tengaran
Sebelah Selatan :
Kecamatan Getasan dan Tengaran
Sebelah Barat
Kecamatan Tuntang dan Getasan
:
Letak Kota Salatiga dalam Konstalasi Jawa Tengah Letak Kota Salatigaberjarak ±53 km dari Solo dan ±50 km dari Kota Semarang, serta dilalui oleh jalan Arteri Primer (jalan nasional) Jakarta –Semarang – Solo. Dikarenakan menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang–Solo) serta perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Semarang dan Jawa Barat, sehingga transportasi darat melalui Salatiga cukup ramai. Secara morfologis wilayah Kota Salatiga berada di daerah pedalaman kaki gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil antara lain: Gajah Mungkur, Telomoyo dan Payung Rong yang membuat hawa Kota Salatiga cukup sejuk. Dengan kondisi tersebut, Kota Salatiga sangat strategis untuk pengembangan pariwisata dan dengan jaringan jalan raya ke berbagai jurusan berpotensi sebagai kota transit pariwisata.
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
1
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2014
Berdasarkan letak geografisnya, Kota Salatiga beriklim tropis dengan pergantian musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan antara bulan Nopember–April dipengaruhi oleh angin muson baratsedang musim kemarau antara bulan Mei–Oktober yang dipengaruhi oleh angin muson timur. Sedangkan jumlah curah hujan ±2.605 mm, dengan jumlah hari hujan 124 hari dan rata-rata curah hujan 21,01 mm/hari. Demografi Jumlah penduduk Kota Salatiga mengalami peningkatan sejak tahun 2010 yaitu dari174.621 jiwa menjadi 178.277 jiwa pada tahun 2011. Pada tahun 2012jumlah penduduk menjadi 187.132 jiwa, tahun 2013 menjadi 192.291 jiwa dan terakhir pada tahun 2014 menjadi 195.754 jiwa Dengan jumlah penduduk tahun 2014 tersebut, berdasarkan usia diketahui bahwajumlah penduduk Kota Salatiga berusia produktif (15-59) tahun sebanyak 131.597 orang atau 67,23% sedangkan penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan >60tahun) sebesar 64.157 atau 32,77%.
Prestasi Kota Salatiga Tahun 2014 1. Bidang Pemerintahan Pada Tahun 2014 Walikota Salatiga mendapat penganugerahan tanda kehormatan
“Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha” dari Presiden Republik
Indonesia atas Prestasi Kinerja sangat tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui capaian kinerja dalam peningkatan pada pelayanan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, Pertanian baik fisik maupun non fisik dan urusan lainya dalam memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat. Kota Salatiga juga memperoleh Piagam Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara, atas pelaksanaan seleksi CPNS secara transparan. Akuntabel, adil serta bebas KKN dengan metode Computer Assisted Test (CAT). Selain itu, Penghargaan dari Jateng Pos Awardatas keberhasilan Walikota Salatiga pada Pengembangan Potensi Lokal di Bidang Pendidikan, serta menjadi Juara III pada Lomba Penghematan Energi dan Air Provinsi Jawa Tengah Kategori Kantor Setda Kabupaten/Kota.
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
2
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2014
2. Bidang Pendidikan Berbagai prestasi telah diraih Kota Salatiga baik ditingkat Internasional, Nasional dan Provinsi, antara lain 2 Pelajar SMAN 1 Salatiga a.n. Dwi Indah Anggraini dan Gigih Setyawan ke Los Angeles AS mengikuti kompetisi Intel Internasional Science and
Engineering Fair yang diikuti pelajar dari 70 Negara; 10 besar Olimpiade Sains Nasional; Juara II Nasional Lomba Karya Tulis
Ilmiah; Juara I Nasional Lomba
Desain Busana Kerja Bahan Tradisonal Indonesia; Medali Emas Olimpiade Geografi dan Geosains yang di gelar ITB Bandung; Pemenang II Pemilihan Kepala TK Berprestasi Tingkat Nasional; Serta 2 Juara I Debat Bahasa German Tingkat Provinsi Jawa Tengah. 3. Bidang Olahraga Banyak prestasi yang diraih di tingkat Internasional, Nasional maupun Provinsi, antara lain Rivo Rengkung petinju dari Kota Salatiga, meraih gelar dunia tinju profesional pada nomor kelas ringan yunior (58,9 kg) versi World Profesional Boxing
Federation (WPBF); Juara III Catur Internasional Tingkat SMP, Juara I Nasional Taekwondo SMP, Juara I Nasional Catur Kilat SD; Juara I dan III Nasional Taekwondo SD; Juara III Nasional Taekwondo; Juara I Jalan cepat 5.000 meter putri Kejuaraan Nasional Atletik antar PPLP/PPLP-D/SKO; Juara II Junior Kata Perorangan Putra dan Junior Kumitr-55 kg Putra pada Kejuaraan Nasional Wadokai Karate-do Indonesia KAPOLRI CUP III. 4. Bidang Kesehatan Berdasarkan rilis yang diterbitkan oleh Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan RI, Kota Salatiga Masuk 10 besar Nasional, Kota paling sehat di Indonesia sepanjang 2014. Kota Salatiga juga berhasil memperoleh peringkat IV di Lomba Balita Sehat Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk Kelompok Umur 6-24 bulan a.n Adnan Rizky Sinathrya. 5. Bidang Pertanian Walikota Salatiga menerima penghargaan dari Menteri Pertanian RI atas Peran Aktif dalam Peningkatan Pembangunan di Bidang Pertanian yang diberikan pada Pekan Nasional (Penas) XIV Petani Nelayan 2014. Serta Juara I pada Lomba Merangkai Bunga dan Buah Tingkat Jawa Tengah.
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
3
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2014
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga berhasil menjadi Juara Favorit Pemilihan Duta Mahasiswa Generasi Berencana (Genre) Tingkat Nasional Tahun 2014 a.n kepada Laura Salvadora dan Tri Mashudi. Di bidang Ketahanan pangan, Adhikarya Pangan Nusantara, Kota Salatiga meraih Juara II Pelopor Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Jawa Tengah a.n. Yusuf Nova Sajarot Purba, S.E. (Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir) 7. Bidang Lingkungan Hidup Walikota Salatiga mendapat Sertifikat Penghargaan Tingkat Nasional sebagai Pembina Sekolah Adiwiyata, Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, melalui SD Salatiga 06, SD Mangunsari 03, SMPN 2 Salatiga, SMPN 10 Salatiga, dan SMAN 2 Salatiga. Selain itu, dua Mahasiswa UKSW mewakili Indonesia sebagai runner up pertama dalam ajang go green in the city2014 East
Asia di Ho Chi Minch City Vietnam. 8. Bidang Perhubungan/ Lalu Lintas Kota Salatiga kembali berhasil memperoleh Piala Wahana Tata Nugraha Bidang Lalu Lintas oleh Kementrian Perhubungan RI. 9. Bidang Pariwisata Mas Duta Wisata Salatiga berhasil meraih Juara Harapan II pada Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi. 10. Bidang Kesejahteraan Rakyat Juara I Tingkat Provinsi Jawa Tengah atas prestasi dan kinerja Progam Raskin Tahun 2014. 11. Bidang Hukum Kota Salatiga kembali memperoleh penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Azasi Manusia dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI. Prestasi lain di bidang ini, Tim Penggerak PKK meraih Juara Pertama Lomba Kadarkum Tingkat Bakorwil I.
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
4
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Perekonomian Daerah a. Potensi Unggulan Daerah 1. Perindustrian dan Perdagangan Industri di wilayah Kota Salatiga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal initerlihat dari tumbuhnya sentra-sentra industri dan bertambahnya jumlah
investor
yang
menanamkan
modalnya
di
Kota
Salatiga.PMA
(Penanaman Modal Asing) PADA Tahun 2014 berjumlah 6 Perusahaan. Dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) berjumlah 150 Perusahaan, berikut adalah data nilai investasi di Kota Salatiga Tahun 2014:
Nilai Ivestasi Kota Salatiga Tahun 2014. No.
TAHUN 2014
1
JANUARI
3.745.000.000,-
2
FEBRUARI
3.126.000.000,-
3
MARET
2.770.000.000,-
4
APRIL
7.458.000.000,-
5
MEI
5.167.500.000,-
6
JUNI
9.202.800.868,-
7
JULI
1.040.000.000,-
8
AGUSTUS
2.811.206.400,-
9
SEPTEMBER
4.697.000.000,-
10
OKTOBER
2.215.000.000,-
11
NOVEMBER
2.240.000.000,-
12
DESEMBER
1.975.000.000,-
JUMLAH
2.
Nilai Investasi (Rp.)
Keterangan
46.897.507.268,-
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Pengembangan UMKMmerupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Salatiga. UMKM diberdayakan sebab memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, antara lain mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, menggerakan sektor riil sekaligus memperbaiki pemerataanpendapatan masyarakat.
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
5
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Eksistensi UMKM pada masa krisis moneter terbukti lebih mampu bertahan dibandingkan perusahaan dalam skala besar. Terkait hal ini maka pemberdayaan UMKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya melalui upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki potensi produktivitas tinggi dan berbasis pengetahuan, teknologi dan sumber daya lokal. Jumlah UMKM Kota Salatiga pada tahun 2014 sebanyak 3.663 UMKM. b. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan hasil perhitungan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas dasar harga berlaku diketahui bahwa empat dominasi lapangan usaha atau sektor ekonomi unggulan terbesar adalah pengangkutan dan komunikasi, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa, selengkapnya pada tabel dibawah ini :
Tabel 1.17. PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)
LAPANGAN USAHA
TAHUN 2009
2010
89.024,36
97.207,71
110.468,55
116.527,09
123.727,09
988,53
1.061,28
1.106,31
1.093,89
1.028,43
3. Industri Pengolahan
284.382,66
308.543,65
344.618,31
377.523,04
423.029,73
4. Listrik, Gas& Air Bersih
100.437,81
114.639,14
121.109,62
131.603,27
149.354,07
98.218,07
111.683,76
122.228,06
136.103,82
150.493,36
6. Perdagangan, Hotel & Restoran
306.226,25
342.005,38
374.295,88
416.422,24
480.009,58
7.Pengangkutan & Komunikasi
195.069,19
210.339,85
235.339,27
261.845,43
282.459,59
8. Lembaga Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaaan
174.433,45
192.672,37
211.947,03
231.936,46
255.452,92
9. Jasa - Jasa
412.006,60
471.122,48
508.153,34
566.482,88
616.728,12
1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian
5. Konstruksi
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
2011
2012
2013
6
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LAPANGAN USAHA
TAHUN 2009
2010
2011
2012
2013
1.660.786,91
1.849.275,63
2.029.266,37
2.239.538,12
2.482.283,70
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Sumber : PDRB Kota Salatiga Tahun 2013, Bappeda Kota Salatiga.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. Visi
”SALATIGA YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERMARTABAT” Perwujudan visi tersebut mengandung filosofi bahwa :
1.
SEJAHTERA mempunyai arti: meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanandasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan.
2.
MANDIRI mempunyai arti: mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah.Sehingga dapat diharapkan akan tercipta kehidupan masyarakat yang mandiri atau berdikari di bidang ekonomi, yang didasarkan pada tujuan akhirnya yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Kemandirian inilah yang mendasari segala kebijakan Pemerintah Daerah yang akan selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat tanpamembedakan suku, agama, golongan maupun konstituen/basis politik.
3.
BERMARTABAT mempunyai arti: mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia.
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
7
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2014
B. Misi Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga 5 (lima) tahun kedepan dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan demokratisasi maka dijabarkan dalam misi yaitu : 1.
Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar;
2.
Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
3.
Mengembangkan penanganan atas penyandang masalah kesejahteraan sosial;
4.
Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
5.
Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri daerah;
6.
Mengembangkan Hubungan yang Sinergis Antara Pemangku Kepentingan Pembangunan;
7.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance;
8.
Mengembangkan pemahaman politik melalui budaya politik demokratis yang santun dan mengedepankan supremasi hukum;
9.
Mengembangkan pengarusutamaan Gender dalam berbagai bidang kehidupan dan perlindungan anak, remaja, serta perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.
C. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, oleh karena itu strategi menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka memperoleh hasil pembangunan yang optimal dan tepat sasaran, maka ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016. Dalam RPJMD Tahun 20112016 strategi dan arah kebijakan daerah sesuai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Salatiga untuk mencapai visi Kota Salatiga sebagai berikut:
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
8
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2014
1. Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar TUJUAN 1) Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD, SD-MI, SMPMTS, SMU/SMK/MA
SASARAN 1)
2)
3)
4)
5)
6)
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan bagi segenap lapisan masyarakat Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan dunia kerja Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan kepemudaan
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
STRATEGI 1)
2)
3)
4)
5)
6)
Meningkatkan kualitas aparatur pendidikan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di bidang pendidikan Memantapkan komitmen dan sinergitas peningkatan mutu pendidikan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan antara Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan pendidikan Kota Salatiga Kemitraan dan Kerjasama Membangun kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder guna menjamin relevansi dan daya saing pendidikan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Pemberdayaan Satuan Pendidikan Sekolah sebagai pelaku utama proses pembelajaran diberi kewenangan dan otoritas lebih luas dalam menentukan cara-cara pencapaian target dan output yang ingin dicapai berkaitan dengan manajemen yang akan dikembangkan, penggalian potensi sumber daya, jalinan hubungan dengan instansi vertikal serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berada dalam koridor dan kerangka regulasi yang berlaku. Hal ini merupakan implementasi dari Misi Pertama, yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu Kemandirian dan Kualitas Hasil Pendidikan Peningkatan kualitas hasil pendidikan merupakan tuntutan mendesak dalam mempersiapkan output seiring dengan maraknya persaingan keunggulan sumber daya manusia baik pada tataran lokal, regional maupun global. Kondisi ini berkaitan dengan kualitas lulusan pendidikan yang tidak dapat ditawar lagi. Persoalan pembangunan mentalitas kemandirian sangat penting untuk dapat diwujudkan karena akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan individu yang bersangkutan di masyarakat
ARAH KEBIJAKAN 1) Meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD 2) Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar 3) Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan menengah 4) Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal 5) Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan khusus 6) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal 7) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan 8) Meningkatkan prestasi keolahragaan 9) Meningkatkan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan
10) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 11) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur 12) Meningkatkan disiplin aparatur 13) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur 14) Meningkatkan Pengembangan Sistem
9
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
TUJUAN
2) Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
SASARAN
1) Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan
STRATEGI
1) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan peran pelaksana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di tingkat puskesmas, puskesmas pembantu maupun RSUD
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan klinis
Meningkatkan pelayanan prima kepada mayarakat
1)
Mengembangkan model pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta meningkatkan kemitraan dalam upaya mndorong kemandirian perilaku hidup bersih dan sehat
2)
3)
4) Tersedianya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana bagi warga miskin/kurang mampu
ARAH KEBIJAKAN
Mendorong pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) terpadu, berkesinambungan sesuai standar pelayanan minimal Mengembangkanmodel pelayanan strategis dan unggulan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan
2)
2) Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau 3) Terlaksananya Pembinaan di bidang kesehatan dan keluarga berencana
2014
Peningkatan pembinaan kesehatan dan keluarga berencana kepada masyarakat termasuk keluarga miskin dan rentan Meningkatkan perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga dan kemitraan menuju kemandirian masyarakat Mendorong peningkatan kondisi kesehatan lingkungan melalui pengendalian kualitas lingkungan
1) Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan rentan
Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan
Memberikan subsidi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat msikin dan rentan
2)
Mendorong dan mendukung ketersediaan,pemerataan,mutu dan pelayanan keluarga berencana
Meningkatkan pembinaan keluarga berencana dan pelayanan keluarga berencana serta pemasangan alat kontrasepsi, termasuk bagi keluarga miskin
5) Peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan dan keluarga berencana
1)
Pengembangan dan pemantapan manajemen SDM kesehatan Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM kesehatan melalui kemitraan dengan organisasi profesi dan lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan DN dan peluang pasar LN
Pengembangan mutu SDM Kesehatan melalui peningkatan kualitas institusi pendidikan kesehatan dan pelatihan SDM
1)
1)
Peningkatan Upaya Pencegahan HIV AIDS dan Penyakit Menular Lainnya
Peningkatan dan Perluasan upaya pencegahan untuk pengguna narkoba suntik, penularan melalui hubungan seksual tidak aman dan melalui ibu ke bayi
Pengendalian penyebaran HIV AIDS dan penyakit menular lain
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
2)
10
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI 2)
3) 4) 2)
3) Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan akte catatan sipil (Akte Kelahiran, KTP) dan dokumen administrasi kependudukan lainnya (Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Pindah, Kartu Keluarga)
4) Menciptakan kemandirian dalam bidang ketahanan pangan
Meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan Penguatan Kemitraan, Sistem Kesehatan dan Sistem Masyarakat Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita Mengembangkan kemitraan dan meningkatkan mutu perbaikan gizi masyarakat dan institusi
2014
ARAH KEBIJAKAN Peningkatan upaya perawatan dan dukungan pengobatan
Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita
1)
3)
Menurunnya angka kesakitan
Meningkatkan Surveilance penyakit dan kualitas kesehatan lingkungan
Memutus mata rantai penularan penyakit menular dan menekan angka kematian akibat penyakit menular,KLB/wabah dan bencana
4)
Peningkatan status gizi masyarakat
Pemberdayaan masyarakat, LSM, swasta dan sektor terkait dalam upaya penanggulangan masalah gizi dan pencapaian keluarga sadar gizi
Pemenuhan makanan tambahan dan suplemen gizi bagi ibu hamil,ibu nifas,bayi,balita,anak sekolah dasar dari keluarga kurang mampu atau bermasalah gizi
5)
Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat
Meberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menitikberatkan pada pelayanan prima
6)
Meningkatnya sarana dan jangkauan KIE bidang kesehatan kepada masyarakat
Meningkatkan pemahaman terhadap KIE
Mendorong pemahaman tentang KIE dan kesehatan reproduksi remaja melalui peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat
1)
Peningkatan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Peningkatan mutu pelayanan dokumen catatan sipil dan dokumen administrasi kependudukan lainnya
1)
Meningkatkan penyediaan sumber pangan alternatif
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
2)
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui pengembangan database kependudukan dan catatan sipil dengan mengoptimalkan peran pelaksana pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan 2) Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil melalui pemanfaatan peran aparat pemerintah desa dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil Mendorong penyediaan sumber pangan alternatif
Mendorong peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan asusila
Peningkatan sumber pangan alternatif
11
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
TUJUAN
SASARAN 2)
5) Meningkatkan layanan dan fasilitas serta akses masyarakat terhadap kesediaan sanitasi dan air bersih
Tercapainya analisis pola pangan harapan masyarakat
3) Tersedianya sanitasi dan air bersih
STRATEGI
2014
ARAH KEBIJAKAN
Mendorong Pola Pangan Harapan masyarakat
Meningkatkan Pola Pangan Harapan masyarakat
Optimalisasi akses masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih
Pengembangan jaringan air limbah rumah tangga
2. Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan TUJUAN 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya ungkit terhadap pembangunan ekonomi dan sosial dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas 2) Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan cair serta pelayanan penanganan sampah
SASARAN Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak ekonomi sosial, transportasi, komunikasi dan informatika, tata kota, perumahan dan pemukiman
STRATEGI 1) Optimalisasi pembangunan infrastruktur potensial berdaya dukung transportasi 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat
ARAH KEBIJAKAN Peningkatan sarana dan prasarana transportasi
1)
Menurunnya pencemaran lingkungan
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan LH serta koordinasi pengelolaan LH dengan seluruh Stakeholders
2)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air dan pemanfaatan lingkungan hidup
Optimalisasi Konservasi sumber daya alam
1) Meningkatkan upaya konservasi dan rehabilitasi SDA serta pengendalian kerusakan LH 2) Meningkatkan pemberdayaan/partisip asi masyarakat dalam pelestarian LH Revitalisasi
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan limbah padat, limbah cair dan sampah
Optimalisasi pengelolaan sampah
1) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar masyarakat 2) Pembangunan sarana prasarana/ infrasturktur yang fundamental, memiliki asas manfaat yang luas dengan perancanaan yang matang
Peningkatan kinerja TPA Ngronggo, peningkatan TPS dan pengembangan TPST
3. Mengembangkan Penanganan Atas Penyandang Masalah Kesejahteraan
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
12
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2014
Sosial TUJUAN SASARAN 1) Meningkatkan 1) Menurunnya jumlah kualitas dan penyandang masalah kuantitas kesejahteraan sosial rehabilitasi 2) Terciptanya peningkatan dan pembinaan terhadap penanganan para penyandang penyandang masalah kesejahteraan masalah social kesejahtera3) Terwujudnya jaminan an sosial dan perlindungan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 4) Terlaksananya pelayanan rehabilitasi dan sarana prasarana kesejahteraan social 5) Menurunnya Prosentase Rumah tangga Miskin
2) Meningkatkan upaya penanganan mitigasi bencana dan penanganan keluarga korban paska bencana
1)
2)
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam meminimalkan potensi terjadinya bencana Meningkatnya keahlian dan keterampilan anggota masyarakat dalam menanggulangi bencana untuk meminimalkan dampak bencana
STRATEGI 1) Peningkatan akses penduduk terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi penduduk 2) Jaminan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social 3) Pembinaan dan Pelatihan Bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial
ARAH KEBIJAKAN 1) Memperbaiki program perlindungan sosial dan meningkatkan akses pelayanan dasar 2) Peningkatan kesejahteraan sosial melalui penanganan, perlindungan jaminan sosial dan rehabilitasi bagi PMKS
1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil 4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Memasyarakatkan bahaya bencana
1) Memperbaiki program perlindungan social 2) Meningkatkan akses pelayanan dasar 3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin 4) Menciptakan pembangunan yang inklusif
Peningkatan fasilitas penanganan bencana
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan TUJUAN SASARAN 1) Meningkatkan 1) Meningkatnya jumlah jumlah UMKM, UKM yang produktif koperasi, dan sentra-sentra perekonomian rakyat yang produktif 2) Meningkatnya jumlah koperasi yang produktif
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
STRATEGI Meningkatkan jml UKM, IKM dan pengusaha melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, motivasi, bantuan dan keterampilan dasar dengan didukung database yang kuat
ARAH KEBIJAKAN Pengembangan produk UKM menjadi produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif untuk meningkatkan pemasaran produk
1) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
Peningkatan kualitas dan
13
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI melalui penataan kelembagaan koperasi, baik dalam arti legal formal maupun peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan Koperasi 2) Meningkatkan kapasitas SDM Koperasi melalui pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk) dan penerapan manajemen modern Meningkatkan jumlah sentral perekonomian rakyat melalui pelatihan dan pendampingan
ARAH KEBIJAKAN kuantitas koperasi
4) Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perikanan dan pertanian dalam arti luas
Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perikanan dan pertanian dalam arti luas
Peningkatan dan pengembangan komoditas buah unggulan, unit pembenihan rakyat, unit pengolah ikan (UPI), konfeksi, one produk one village (OPOV)
5) Meningkatnya keberdayaan kelompok masyarakat kurang mampu
1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
Pemberdayaan masyarakat baik langsung ataupun melalui kelembagaan masyarakat
2) Merubah pola pikir masyarakat kurang mampu
Pembinaan terhadap pedagang asongan dan PKL
6) Meningkatnya produksi dan produktivitas UKM, Koperasi dan Sentra Perekonomian
Menguatkan peran masyarakat dalam dan ketrampilan Teknis (alih teknologi dan inovasi produk) dan penerapan manajerial modern
Pengembangan produk UKM menjadi produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif untuk meningkatkan pemasaran produk
1) Meningkatnya daya dukung dan kerjasama antara pelaku usaha kecil dan mikro dengan para pemangku kepentingan
Meningkatkan jumlah koperasi dan UKM yang berbadan hukum melalui pengembangan kebijakan yang berpihak pada tumbuh kembangnya Koperasi dan UKM
Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UKM yang lebih koordinatif dan partisipatif
2) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UKM dan koperasi
1) Meningkatkan wirausahawan baru melalui pengembangan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar 2) Meningkatkan kapasitas SDM Koperasi dan UKM melalui pengembangan
Peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan daya saing SDM Koperasi dan UKM
3) Meningkatnya jumlah sentra perekonomian rakyat yang produktif
2) Meningkatkan daya dukung pemangku kepentingan bagi pengembanga n UKM dan koperasi
2014
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
Peningkatan pelatihn SDM koperasi dan pra koperasi
Peningkatan jumlah demplot buah-buahan dan kegiatan bimbingan kampung buah unggulan
Pengembangan produk Koperasi dan UKM menjadi produk yang berkualitas,
14
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
TUJUAN
3) Meningkatkan potensi dan daya saing daerah melalui peningkatan investasi
4) Meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja
SASARAN
2014
STRATEGI keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk) dan penerapan manajemen modern 3) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui penataan kelembagaan koperasi, baik dalam arti legal formal maupun peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan Koperasi
ARAH KEBIJAKAN inovatif dan kreatif untuk meningkatkan pemasaran produk
3) Meningkatnya akses permodalan usaha bagi koperasi, dan UKM
Meningkatkan akses permodalan bagi Koperasi dan UKM yang sesuai dengan kebutuhan
4) Operasionalisasi Bantuan Langsung Usaha Dana Bergulir (BLUDB)
Meningkatkan jumlah KSP / USP, koperasi dan UKM
1) Peningkatan akses Koperasi dan UKM terhadap sumber pembiayaan, teknologi, dan pemasaran 2) Operasionalisasi Bantuan Langsung Usaha Dana Bergulir (BLUDB) Pembinaan terhadap KSP/USP, Koperasi dan UKM
1) Meningkatnya daya saing daerah
Meningkatkan fasilitasi saranan prasarana pariwisata
Peningkatan fasilitasi pengelolaan sumber daya pariwisata
2) Meningkatnya pelayanan dan perijinan investasi
Melakukan evaluasi prosedur dan persyaratan perijinan investasi untuk meningkatkan pelayanan perijinan
Penyederhanaan perijinan dan peningkatan pelayanan publik
3) Meningkatnya promosi peluang investasi
Meningkatkan upaya kegiatan promosi bagi peningkatan penanaman modal
Peningkatan kegiatan promosi penanaman modal
4) Terjaminnya keamanan berusaha
Meningkatkan jumlah MOU kerjasama antar daerah dalam rangka promosi investasi, baik dengan pemerintah dan kalangan dunia usaha
Peningkatan kerjasama antar daerah, baik dengan pemerintah daerah dan dunia usaha dalam rangka promosi investasi
1) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat
Meningkatkan dan perluasan lapangan pekerjaan di berbagai sektor
Pembangunan infrastruktur pendidikan untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan biaya pendidikan yang terjangkau
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
1) Penguatan kelembagaan Koperasi untuk mengembangkan koperasi sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi dan meningkatkan peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota 2) Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana usaha bagi UKM/PKL
15
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
TUJUAN
2014
SASARAN 2) Meningkatnya kualitas tenaga kerja
STRATEGI Meningkatkan ketrampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
ARAH KEBIJAKAN 1) Penyediaan lembagalembaga pelatihan yang kurikulum pelatihannya berorientasi pada dunia kerja 2) Menumbuhkan profesionalisme tenaga kerja sebagai upaya meningkatkan kompetisi tenaga kerja, memberikan pelatihan dan keterampilan tenaga kerja untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas, maju, produktif dan profesional
3) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
Meningkatkan akses informasi tenaga kerja bagi pencari kerja
Peningkatan akses informasi pasar kerja
4) Terwujudnya perlindungan ketenagakerjaan
1) Melaksanakan penegakan Hukum dan Perlindungan Tenaga Kerja
Mendorong terwujudnya perlindungan bagi tenaga kerja yang komprehensif
2) Meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan tenaga kerja dengan perusahaan di wilayah Salatiga
Mendorong terwujudnya kerjasama antara lembagalembaga pendidikan tenaga kerja baik formal maupun informal dengan perusahaan-perusahaan di lingkungan wilayah Salatiga maupun di luar wilayah Salatiga yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi (kebijakan link and match)
1) Melaksanakan Peyuluhan, bimbingan dan pelatihan kewirausahaan bagi calon transmigran
Penyuluhan dan bimbingan serta pelatihan kewirausahaan bagi calon transmigran
2) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penempatan transmigran
Mendorong terwujudnya koordinasi dan kerjasama serta penempatan bagi pelaku transmigrasi
5) Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian
5) Meningkatkan sumbersumber penerimaan daerah untuk mendukung kemandirian keuangan daerah
1) Meningkatnya sumbersumber penerimaan daerah
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber-sumber penerimaan daerah
Melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitasa dan kuantitas sarana prasarana sumber-sumber penerimaan daerah
2) Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan PBB
Meningkatkan penerimaan PAD dan pengelolaan PPB secara mandiri
6) Meningkatkan
1) Terwujudnya
Meningkatkan sarana prasaran
Meningkatkan sarana
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
16
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
TUJUAN pengelolaan pasar tradisional yang representatif
7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah
SASARAN pengelolaan pasar tradisional yang representative
2) Terwujudnya jaminan dan perlindungan keberadaan pasar tradisional Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah melalui berbagai forum
2014
STRATEGI pasar tradisional
ARAH KEBIJAKAN prasarana pasar tradisional
Melaksanakan pembangunan pasar tradisional
Melaksanakan pembangunan pasar tradisional
Meningkatkan peran masyakat dalam pembangunan
Peningkatan peran masyarakat secara efektif dan efisien dalam pembangunan
5. Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam rangka Memperkuat Identitas dan Jati Diri Daerah TUJUAN 1) Mengembangkan budaya lokal di masyarakat
SASARAN Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal dalam kegiatan masyarakat
STRATEGI Menginventarisasi dan melestarikan seni budaya lokal
ARAH KEBIJAKAN Membina padepokan seni dan mengembangkan budaya lokal
2) Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan
Meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai nasionalisme, kepahlawanan dan terwujudnya aktualisasi kesetiakawanan sosial
1) Menyelenggarakan Sarasehan nilai kepahlawanan dan peringatan hari pahlawan 2) Meningkatkan sarana dan prasarana TMP
Melaksanakan sarasehan nilai kepahlawanan dan ziarah wisata
3) Melestarikan benda cagar budaya
Terjaganya benda cagar budaya
Melakukan inventarisasi cagar budaya
Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya
4) Mengembangkan produk ciri khas kota
Terwujudnya produk ciri khas Kota Salatiga
Mengindentifikasi produk unggulan untuk menjadi ciri khas Kota Salatiga
Menciptakan produk unggulan Kota Salatiga
Menciptakan kenyamanan untuk masyarakat dan peziarah di TMP
6. Mengembangkan Hubungan yang Sinergis Antara Pemangku Kepentingan Pembangunan TUJUAN 1) Meningkatkan koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif
SASARAN Terwujudnya peningkatan koordinasi antara eksekutif dan legislative
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
STRATEGI Optimalisasi koordinasi kegiatan legislatif dan eksekutif
ARAH KEBIJAKAN Peningkatan komunikasi dan pelayanan
17
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2) Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dg instansi vertical 3) Meningkatkan kerukunan antara pemeluk agama, penganut kepercayaan, suku dan etnis 4) Meningkatkan stabilitas hubungan antar partai politik dan organisasi masyarakat
2014
Meningkatnya koordinasi pemerintah Kota Salatiga dengan instansi vertical
Meningkatkan koordinasi untuk optimalisasi kelancaran proses pembangunan
Peningkatan peran pemerintah dalam proses koordinasi dengan instansi vertikal
1) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama secara harmonis, saling menghormati dengan semangat kekeluargaaan 2) Meningkatnya kualitas hubungan antar umat beragama, suku dan etnis
Optimalisasi fungsi lembaga religi dalam mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama
Peningkatan peran lembaga religi bagi kerukunan masyarakat
Terciptanya stabilitas hubungan antar politik dan organisasi masyarakat
Stabilisasi antar partai politik dan ormas
Fasilitasi dan pembinaan kepada ormas
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance TUJUAN 1) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah 2) Meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan public
SASARAN Terwujudnya aparatur yang kompeten professional
STRATEGI Optimalisasi kualitas SDM Aparatur Pemerintah
ARAH KEBIJAKAN Fasilitasi SDM Aparatur Pemerintah berkualitas
1) Meningkatkan Pengguna Perpustakaan 2) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah 3) Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 4) Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien
Optimalisasi kinerja aparatur pemerintah
1) Peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik 2) Fasilitasi SDM Aparatur Pemerintah untuk meningkatkan kualitas
3) Meningkatnya kapasitas dan keberpihakan kelembagaan pemerintahan kepada masyarakat
1) Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat 2) Meningkatnya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat
Optimalisasi Peran Lembaga dalam memihak kepentingan masyarakat
Peningkatan Keberpihakkan Lembaga Pemerintah pada Masyarakat
4) Menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel
1) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang visioner, ramah
Optimalisasi akuntabilitas pemerintahan
Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
18
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
lingkungan dan sustainable 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 3) Terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2014 transparan
8. Mengembangkan Pemahaman Politik melalui Budaya Politik Demokratis yang Santun dan Mengedepankan Supremasi Hukum TUJUAN 1) Meningkatkan nilai-nilai demokratis di masyarakat 2) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat 3) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum 4) Meningkatkan penegakan produk hukum
SASARAN 1) Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam politik 2) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat 3) Meningkatnya pemahamam masyarakat terhadap produk hukum 4) Meningkatnya ketaatan terhadap produk hukum
9. Mengembangkan
STRATEGI 1) Pembinaan masyarakat dalam pendidikan politik 2) Optimalisasi sistem keamanan lingkungan 3) Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum 4) Pelaksanaan sosialisasi produk hukum dan melengkapi peraturan perundangan
Pengarusutamaan
Gender
dalam
ARAH KEBIJAKAN 1) Peningkatan pemahaman masyarakat dalam pendidikan politik 2) Peningkatan fungsi pengamanan dan penertiban lingkungan 3) Memasyarakatkan lembaga penegak hukum 4) Sosialisasi dan peningkatan kelengkapan produk hukum
Berbagai
Bidang
Kehidupan dan Perlindungan Anak, Remaja, serta Perempuan dalam Segaka Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi TUJUAN 1) Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak dan perempuan
SASARAN 1) Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak
2) Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak perempuan
3) Meningkatnya Pemahaman Aparat terhadap Instrumentinstrumen HAM
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
STRATEGI 1) Advokasi tentang Instrument Internasional maupun nasional Hak-hak Anak 2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1) Advokasi tentang Instrument Internasional maupun nasional Hak-hak Perempuan 2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Advokasi dan Diseminasi Instrumen HAM pada aparatur
ARAH KEBIJAKAN Penyusunan regulasi yang mengatur perlindungan anak dan perempuan
Penyusunan regulasi yang mengatur perlindungan anak dan perempuan
Penyusunan RAD HAM
19
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
TUJUAN
SASARAN 4) Terjaminnya Hak Sipil dan Hak Politik Warga Negara
STRATEGI Meningkatnya pemahaman warga negara terhadap hak politik
ARAH KEBIJAKAN Peran serta dalam proses demokrasi
2) Menurunkan prosentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Turunnya prosentase kekerasan dalam rumah tangga
Sosialisasi dan Pendampingan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalamrumah tangga
1)
3) Mewujudkan Kota Layak Anak
Terwujudnya Kota Layak Anak
2)
1) Advokasi dan Diseminasi Kota Layak Anak 2) Koordinasi dengan pemangku kepentingan
1)
2)
Pelaksanaan perlindungan perempuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak, dan Forum Anak Pelibatan/Peran serta Anak dalam Proses Pengambilan Kebijakan
D. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2014 adalah: 1.
Meningkatkan mutu, kualitas pendidikan dan tenaga pendidik.
2.
Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita dan pencegahan penyakit menular.
3.
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta ruang terbuka hijau.
4.
Meningkatkan akses sumber daya produktif terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.
5.
Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
6.
Mensukseskan penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sasaran pembangunan di Kota salatiga pada tahun 2014 adalah:
1.
Pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
2.
Penurunan angka pengangguran.
3.
Penurunan angka kemiskinan.
4.
Penurunan laju inflasi.
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
20
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2014
URUSAN DESENTRALISASI i.
Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) A.
Strategi Pembangunan Strategi Pembangunan Kota Salatiga diperlukan agar pada setiap program kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
B.
Prioritas Pembangunan 1.
Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita dan pencegahan penyakit menular;
2.
Meningkatkan mutu, kualitas pendidikan dan tenaga pendidik serta penataan tenaga pendidik;
3.
Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana infrastruktur;
4.
Meningkatkan akses sumberdaya produktif terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar.
C.
Kebijakan Setiap Fungsi Pembangunan 1. Fungsi Pelayanan Umum 2. Fungsi Ketertiban dan Keamanan 3. Fungsi Ekonomi 4. Fungsi Lingkungan Hidup 5. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum 6. Fungsi Kesehatan 7. Fungsi Pariwisata dan Budaya 8. Fungsi Pendidikan 9. Fungsi Perlindungan Sosial
ii.
Prioritas Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah URUSAN WAJIB A.
Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Program Pendidikan Luar Biasa; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan realisasi belanja sebesar atau Rp. 19.396.011.798,- atau Sembilan belas milyard tiga ratus Sembilan puluh enam juta sebelas ribu tujuh ratus Sembilan puluh
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
21
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
delapan rupiah,sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga B.
Kesehatan Program
Obat
dan
Masyarakat;Program Kesehatan
dan
Perbekalan Pengawasan
Kesehatan; Obat
Pemberdayaan
Masyarakat;Program Menular;Program
dan
Makanan;
Masyarakat;
Pencegahan
Standarisasi
Program
dan
Pelayanan
Program
Upaya
Kesehatan
Program
Promosi
Perbaikan
Gizi
Penanggulangan
Penyakit
Kesehatan;Program
Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin;Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan
Prasarana
Jaringanya;Program
Kemitraan
Puskesmas/Puskesmas Pelayanan
Pembantu
Kesehatan;Program
dan
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak;Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; Program
Pengawasan
dan
Pengendalian
Kesehatan
Makanan;Program
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak;Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS jiwa/ RS Paru-paru/ RS Mata; Progam Obat dan Perbekalan Kesehatan; Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana; Progam Pengelolaan Ruang Terbuka;
Program Peningkatan Mutu Layanan Kepada
Masyaraka dengan realisasi belanja sebesarRp. 114.642.790.471,- atau Seratus empat belas milyard enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah,sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Kesehatan dan RSUD. C.
Lingkungan Hidup Progam Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam; Progam Peningkatan Pengendalian Polusi; Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);Progam Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan sumber daya lainya; Progam Pengembangan Data/Informasi; Progam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dengan realisasi belanja sebesarRp.3.116.662.127,- atau Tiga milyard Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Sekretariat Daerah.
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
22
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
D.
Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;Program Jalan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; Progam Pembangunan Sistem Informasi, Data Base dan Jembatan; Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; Progam Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dengan realisasi belanja sebesar Rp. Rp. 61.531.556.005,atauEnam Puluh Satu Milyard Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
E.
Tata Ruang Program
Perencanaan
Tata
Ruang;Program
Pemanfaatan
Ruang;Program
Pengendalian Pemanfaatan Ruang;Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan;Program
Rehabilitasi/
Pemerliharaan
Jalan
dan
Jembatan; Program Pengelolaan Areal Pemakaman;Progam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Progam Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; Program Perencanaan tata Ruang; dan Program Pemanfatan Ruang dengan realisasi belanja sebesarRp. 4.898.402.100,- atau Empat Milyard Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Ribu Seratus Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. F.
Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; Program Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah;Program Perencanaan Pembangunan Daerah;Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Program Perencanaan Sosial Budaya; Progam Kerjasama Pembangunan;Program Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan realisasi
belanja sebesar Rp 1.873.759.900,- atau Satu Milyard Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah, sebagai SKPD pelaksana
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Sekretariat Daerah.
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
23
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
G.
Perumahan Program Pengembangan Perumahan; ;Program
Pemberdayaan
Komunitas
Program Lingkungan Sehat Perumahan Perumahan;Program
Pengembangan
Perumahandengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.781.256.515,- atau Satu Milyard Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan. H.
Kepemudaan dan Olah Raga Progam Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga ;Program Pengembangan Kebijakan
Manajemen
Olahraga;Progam
Peningkatan
Peran
Kepemudaan;Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
Serta Progam
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda,dan Program Pengembangan Kebijakan
Manajemen
Olahragadengan
realisasi
belanja
sebesarRp.
2.257.464.295,- atau Dua Milyard Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. I.
Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah; Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan realisasi belanja sebesar Rp. 643.503.375,- atau Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
J.
Koperasi dan UKM Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM;Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM,dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasidengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.176.246.702,- atau Satu Milyard Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
24
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tujuh Ratus Dua Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalahDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
K.
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukandengan realisasi belanja sebesar Rp. 512.700.365,- atau Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
L.
Ketenagakerjaan Program
Peningkatan
Kualitas
dan
Produtifiktas
Tenaga
Kerja;Program
Peningkatan Kesempatan Kerja, dan Progam Pendataan Lowongan Kerja dan Penempatan Kerja, dengan realisasi belanja sebesar Rp.1.374.243,450,- atau Satu Milyard Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. M.
Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 202.482,000,- atau Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan.
N.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan realisasi belanja sebesarRp. 734.414.950,- atauTujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan.
O.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program
Keluarga
Berencana;
Progam
Pelayanan
Kontrasepsi;
Program
Kesehatan Reproduksi Remaja; Progam Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; Progam Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, dan Progam
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
25
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dengan realisasi belanja sebesar Rp. 903.657.400,- atau Sembilan Ratus Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan. P.
Perhubungan Program
Pembangunan
Rehabilitasi
dan
Prasarana
Pemeliharaan
dan
Fasilitas
Prasarana
dan
Perhubungan; Fasilitas
LLAJ;
Program Program
Peningkatan Pelayanan Angkutan; Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dan Progam Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan realisasi belanja sebesarRp.2.068.996.350,- atau Dua Milyard Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Budaya dan Pariwisata. Q.
Komunikasi dan Informatika Program Fasilitas Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi; Progam Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi; Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa; Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa; Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa; dengan realisasi belanja sebesar Rp. 3.208.830.341,- atau Tiga Milyard Dua Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Budaya dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah.
R.
Pertanahan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah; Program Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan Yang Handal, dan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanahdengan realisasi belanja sebesar Rp.126.815.420,- atauSeratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Sekretariat Daerah danDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
S.
Kesatuan Bangsa dan Politik Program
Peningkatan
Pemeliharaan
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
Keamanan
Kantrantibmas
dan
dan
Kenyamanan
Pencegahan
Lingkungan;
Tindak
Progam
Kriminal;Program
26
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pengembangan Wawasan Pembangunan;Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan;Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat); Progam
Pendidikan
Politik
Masyarakat;
Program
Pencegahan
Dini
dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam;Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan Progam Pendidikan Anak Usia Dini dengan realisasi belanja sebesar Rp 4.896.010.244,- atau Empat Milyard Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Daerah. T.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah; Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan pelayanan Publik; Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; Program Penataan Daerah Otonomi Baru; Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat; Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
Pengawasan; Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan realisasi belanja sebesar Rp.84.064.614.916,- atau Delapan Puluh Empat Milyard Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Binamarga dan
Pengelolaan Sumber Daya Air;
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Satuan Polisi Pamong Prajadan Kecamatan. U.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; Progam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah; Progam Pembangunan Jalan dan Jembatan, dan Progam Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan realisasi
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
27
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebesar Rp 3.393.969.965,- atauTiga Milyard Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Sekretariat Daerah, Kecamatan, Badan
Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan,
Keluarga
Berencana
dan
Ketahanan Pangan. V.
Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; Program Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial;Progam
Pembinaan
Anak
Terlantar;Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo; Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK dan PMKS lainnya); Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Progam Perlindungan dan Jaminan Sosial; Progam Pemberdayaan Fakir Miskin , Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainya; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program Pelayanan Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
dengan
realisasi
belanja
sebesar
Rp.
1.402.928..955,- atau Satu Milyard Empat Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Sekretariat Daerah. W.
Budaya Program
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya;Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya; Progam Pengembangan Nilai Budaya, dengan realisasi belanja sebesar Rp. 832.010.160,- atau Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sepuluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Budaya dan Pariwisata. X.
Statistik Program Pengembangan Data/Informasi dengan realisasi belanja sebesar Rp.303.452.750,- atau Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Y.
Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip; Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan; Program Peningkatan Kualitas
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
28
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Layanan Informasi;Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan realisasi belanja sebesar Rp.259.073.000,- atau Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Z.
Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan realisasi belanja sebesar Rp. 429.593.925,- atau Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah sebagai SKPD pelaksana adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
URUSAN PILIHAN A.
Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan;Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan; Progam Pengembangan Budidaya Perikanan,dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.537.037.480,- atau Dua Milyard Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Delapan Puluh Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Pertanian dan Perikanan.
B.
Pertanian dan Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;Progam Peningkatan Ketahanan Pangan;
Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan;Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan;Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan;Program
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Penyakit
Ternak; Progam Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perternakan; dengan realisasi belanja sebesar Rp. 5.022.319.250,- atau Lima Milyard Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Pertanian dan Perikanan. C.
Kehutanan ProgramRehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan realisasi belanja sebesar Rp.119.596.250,- atau sebesarSeratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Kantor Lingkungan Hidup.
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
29
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
D.
2014
Pariwisata Progam Pengembangan Pariwisata; Progam Pengembangan Destinasi Pariwisata; Progam Pengembangan Kemitraan, dengan Realisasi Belanja Sebesar Rp. 772.199.660,- atau sebesar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata.
E.
Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;Program Penataan Struktur Industri; Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Induustri ; Program Pengembangan Sentra-sentra Industri
Potensial dengan realisasi
belanja sebesar Rp. 532.177.100,- atau Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. F.
Perdagangan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport; ProgramPerlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangandengan realisasi belanja sebesar Rp. 515.253.200,- atauLima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
G.
Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; Program Transmigrasi Regional dengan realisasi belanja sebesar Rp. 39.712.500,- atau Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah, sebagai SKPD pelaksana adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
iii.
Indikator Kinerja Kunci dalam Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan. No
Urusan
No
Capaian Kinerja
IKK
URUSAN WAJIB
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
30
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.
PENDIDIKAN
2.
KESEHATAN
1 2
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
61,14% 99,97%
3 4
Angka Partisipasi Murni (APM) AD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
95,17% 82,39%
5
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
95,29%
6 7 8 9 10 11 12
Angka putus sekolah (APS) SD/MI Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka kelulusan (AL) SD/MI Angka kelulusan (AL) SMP/MTs Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
0,01% 0,20% 1,68% 100% 99,97% 99,96% 128,52%
13
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
157,56%
14 15
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
87,64% 89,14%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
99,88%
1 2
3
3
4
LINGKUNGAN HIDUP
PEKERJAAN UMUM
5
TATA RUANG
6
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
2014
100%
100,00%
4
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100,00%
5
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
120,57%
6
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100%
7
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
37,71%
8 1
Cakupan kunjungan bayi Penanganan sampah
99,05% 91,21%
2 3
Cakupan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
30,43% 1,73
4 5
Kebersihan Penegakan hukum lingkungan
53,33% 100,00%
1
Panjang jalan kota dalam kondisi baik
48,74%
2 3 1
Rumah tangga ber - Sanitasi Kawasan kumuh Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
75,08% 1,71% 17,76%
1
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Ada
31
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7
PERUMAHAN
8
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
9
PENANAMAN MODAL
10
KOPERASI DAN UMKM
11
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
12
KETENAGA KERJAAN
13
KETAHANAN PANGAN
14
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2014
2
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Ada
3
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Ada
4 1 2 3 1
Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Rumah tangga pengguna air bersih Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
2 1
100% 92,06% 1,71% 94,73% 0,02% 1,13 -71,98%
1
Koperasi aktif
66,34%
2 1 2
Usaha mikro dan kecil Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Pencari kerja yang ditempatkan
31,94% 65,79% 277,97
2
Pelayanan Kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja/buruh
57,43%
1
Regulasi ketahanan pangan
2 1 2
Ketersediaan pangan utama Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
3
Partisipasi angkatan kerja perempuan
61,27%
3 1
Sudah 61,27%
Ada 77,75 56,65% 99,97%
Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas
15
KB DAN KS
1 2 3
Prevelansi peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I Rasio Pertugas lapangan KB (PLKB/PKB) di setiapDesa/ Kelurahan
73,39% 25,11% 4,4
16 17
PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 1
Angkutan darat Website milik pemerintah daerah
0,20% ada
18
PERTANAHAN
19
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2 1 2 3 1
Pameran / expo Luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Penyelesaian Ijin Lokasi Kegiatan pembinaan politik daerah
4 kali 64,83% 50% 50% 3 kali
2
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Sistim Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
17 kali
20
OTONOMI DAERAH
21
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
1 2 1 2
8 buah
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat PKK aktif Posyandu aktif
ada, 100,00% 100,00%
32
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
22
23
SOSIAL
BUDAYA
24
STATISTIK
25
KEARSIPAN
26
PERPUSTAKAAN
2014
1
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
26 buah
2
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
28,80%
3 1
PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penyelenggaraan festival seni dan budaya
46,84% 4 kali
2 3
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
4 lokasi
1 2 1 2
Buku "Kota Dalam Angka" Buku "PDRB Kota" Penerapan pengelolaan arsip secara baku Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
1
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2
Pengunjung perpustakaan
100,00% Ada, Ada, 100,00% 6 kali 84,88% 100%
URUSAN PILIHAN 1
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2
PERTANIAN
3
KEHUTANAN
4
ENERGI DAN SDM
1
Produksi perikanan
95,70%
2 1
Konsumsi ikan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
99,32%
2
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
5,77 4,98%
1 2 1
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan Pertambangan tanpa ijin
93,37% 0,00% 0%
2
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
0,04%
1 2 1 2
Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri
137.374 orang 4,40% 17,04% 0,26%
5
PARIWISATA
6
INDUSTRI
7
PERDAGANGAN
1
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
TRANSMIGRASI
2 1
Ekspor bersih perdagangan Transmigrasi swakarsa
8
15,09% 4.091.867.814,31
0%
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 1.
Dinas Kesehatan Kegiatan Manajemen BOK Dinas kesehatan di 6 (enam) Puskesmasse-Kota Salatiga tahun 2014 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 604.940.000,- atau Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada 6 Puskesmas se-Kota Salatiga dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.324.358.000,- atau Satu Milyard Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan ribu rupiah.
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
33
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.
2014
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Progam Pengembangan Data dan Informasi dengan Realisasi Anggaran Rp. 65.870.450,-atau Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah, Progam Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan Realisasi Anggaran Rp. 196.248.050,- atau Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima puluh Rupiah dan Progam Kerjasama Pembangunan dengan Realisasi Anggaran Rp. 53.813.400,- atau Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Rupiah
3.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja realisasi anggaran sebesar 516.671.000,-
atau Lima Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu
Rupiah 4.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Progam TMMD Sengkuyung I dan TMMD Reguler 93 dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 1.073.341.000,- atau Satu Milayard Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah
DANA DEKONSENTRASI 1.
Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi a.
Program Pengembangan Hubungan Industrian dan Peningkatan Jamsostek Tahun 2014 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.200.000,- atau Empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah.
b.
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.750.000,- atau Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
c.
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dengan realisasi anggaran sebesarRp. 67.854.800,- atau Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah.
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
34
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2014
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A.
Kerjasama Antar Daerah 1. Dinas Perhubungan Komunikasi Budaya dan Pariwisata a. Bidang Perhubungan Kebijakan dalam koordinasi penyelenggaraan: Kegiatan penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam bentuk kerjasama Numpang Uji bagi kendaraan wajib uji di luar wilayah uji Kota Salatiga. Rekomendasi lintas trayek antar wilayah yang bersinggungan baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang. b. Bidang Komunikasi Kerjasama antar daerah dalam rangka jasa pengiriman barang. c. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata i. Kebudayan Bekerjasama dalam lingkup Bakorwil, dengan berkoordinasi dalam pengiriman perwakilan Bakorwil pada festival tingkat provinsi. Bekerjasama dengan saling berpartisipasi pada kegiatan festival di daerah, misalnya salah satunya adalah Festival Dalang Remaja di Solo. ii. Pariwisata Seperti halnya pada urusan kebudayan, pariwisata juga bekerjasama dalam lingkup Bakorwil, yang berkoordinasi dalam pengiriman perwakilan Bakorwil pada
festival atau pameran tingkat provinsi misalnya pada kegiatan
Festival Jamu Tradisional yang bertempat di halaman Gubernur Jawa Tengah. 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terlaksananya kerjasama dan penempatan jenis Transmigrasi Umum dari Kota Salatiga sebanyak 2 KK ke lokasi tujuan di Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. 3. Kesbangpol Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah koordinasi yang intensif dalam Penanganan keamanan wilayah, pemanfaatan sumber daya alam antar wilayah
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
35
2014
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
misalnya pengairan, adanya kerjasama penanganan pemantauan terhadap bahaya terorisme yang dilakukan di Bakorwil I Prov. Jawa Tengah. 4. Sekretariat Daerah 1. Kerjasama
Program
Pembangunan
di
Wilayah
KEDUNGSEPUR
dengan
pelaksanaan kerjasama dalam bidang Tata Ruang, Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Industri dan Perdagangan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Kebersihan dan Kesehatan, Pertanian dan Pengairan, Pendidikan dan Kebudayaan, Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Masalah Sosial, Keamanan dan Ketertiban dan lain–lain yang dianggap perlu. 2. Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) dengan pelaksanaan Seminar, Workshop, Rapat Koordinasi, dan Musyawarah Nasional di berbagai daerah di Indonesia.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan suatu bentuk pelaporan dalam periode satu tahun, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat yang berbasis pada penilaian pencapaian kinerja masing-masing Urusan Pemerintahan Daerah
dalam
upaya
peningkatan
akuntabilitas
dan
transparansi
penyelenggaraan
pemerintahan. Demikian laporan ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, meskipun didalamnya masih banyak kelemahan dan kekurangan, kita yakin dan percaya bahwa kelemahan dan kekurangan ini akan lebih memacu kita dalam melaksanakan semua kegiatan yang lebih baik pada masa-masa mendatang.
Salatiga,
Oktober 2015
WALIKOTA SALATIGA,
YULIYANTO, SE. MM
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
36
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Shrir Astu Swasti Prajabhyah
2014
37