www.bpkp.go.id
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 Oleh: Kwinhatmaka, SE. MM Kasubdit Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.1 BPKP Bogor, 18 Maret 2015
© 2010 BPKP
Apa indikator GG ? Akuntabilitas keuangan ? Opini LKPD harus WTP
(bukan saja secara administratif sesuai standar akuntansi pemerintahan, tetapi secara material atau substansi didukung SPIP yang handal, tidak ada rekayasa/penyimpanga n dalam program/kegiatan)
Akuntabilitas Kinerja ?
Harus Excellence (Capaian Kinerja sesuai eskpetasi masyarakat).
Penerapan SPIP yang handal, sejak perencanaan s/d Pertanggungjawaban (lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi & komunikasi, dan kegiatan pemantauan) -- Mampu Mendeteksi Fraud •Indikasinya : Semua kegiatan didasarkan atas SOP yg jelas/tidak bertele-tele •Tidak ada Fraud (tidak ada rekayasa perencanaan, semuanya transparan dan melibatkan seluruh stakeholder di daerah) •Pelayanan Publik ; Excellent (berkualitas & tdk diskriminatif)
2
tupimpinan27april2012@hw
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara
Perumusan Kebijakan
Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan
Perencanaan AKUNTA-BILITAS KEUANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Penganggaran
WAJAR TANPA PENGECUALIAN
AKUNTABILITAS KINERJA
Panatausahaan
WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI
WTA GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT
WTP
WBK
Pelaksanaan Anggaran
Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance) 33
PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2014
Surat Edaran Nomor SE.120.04/5043/OTDA Tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014
Dasar Hukum Penyusunan LPPD • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) • Surat Edaran Nomor SE.120.04/5043/OTDA Tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014 • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/385/OTDA tanggal 3 Februari 2014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2013
DASAR HUKUM PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU 32 / 2004 PASAL 6 dan PASAL 27
PP No. 3/2007 LPPD
PP No. 6/2008 P-EPPD
1. Pasal 1 ayat 8 PP No 3 Tahun 2007, LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. 2. SE MDN Nomor 120.04/7303/2013 tanggal 26 Desember 2012 yg dipergunakan utk penyusunan LPPD 2012. 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/385/OTDA tanggal 3 Februari 2014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2013 4. Surat Edaran Nomor LPPD Tahun 2014
SE.120.04/5043/OTDA Tentang Pedoman Penyusunan
LANGKAH PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2014
Langkah Penyusunan LPPD 1. IKK yang disajikan dalam LPPD harus memenuhi hal berikut : 1) Adanya Capaian Kinerja 2) Adanya Elemen Data yang mendasari Capaian Kinerja. 3) Adanya Dokumen Pendukung yang mendasari Elemen Data 2. Dokumen Pendukung dari masing-masing IKK didokumentasikan secara rapi di Bagian/Biro Otda/Pemerintahan yang menyusun LPPD 3. Menyusun Draft LPPD berdasarkan Capaian Kinerja yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas 4. Melakukan Penilaian Mandiri / self assesment atas Draft LPPD sebelum di tandatangani oleh Kepala Daerah 8
Bagan Alur Penyajian Capaian Kinerja dari IKK DALAM LPPD
Bagan Alur Penyajian Capaian Kinerja dari IKK
Dokumen Pendukung
•Elemen Data (Pembilang)
Dokumen Pendukung
•Elemen Data (Penyebut)
Capaian Kinerja
10
Lanjutan
Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI
•Elemen Data (200.000 jiwa)
Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI
•Elemen Data (400.000 jiwa)
Capaian Kinerja 50%
11
Lanjutan
Dokumen Perencanaan : RPJMD
•Elemen Data •FC halaman muka (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RPJMD
Capaian Kinerja ada
12
Bagan Alur Informasi Data DALAM PENYUSUNAN LPPD
Bagan Alur APBD BAPPEDA
TAPD
SKPD
KDH
KUA & PPAS
RPJMD
DPRD RAPBD
RKA-SKPD
RKPD
Rencana Kerja Dokumen Anggaran Perencanaan Dokumen Tahunan Kebijakan Umum Perencanaan Lima Rencana APBD Anggaran & Penetapan Tahunan Plafon Anggaran Sementara
APBD
DPA 26 Urusan Wajib 8 Urusan Pilihan
ALIRAN DATA Biro/Bagian Pem
SKPD Dinas Pendidikan • Capaian Kinerja & ED • Data Pendukung
Dinas Kesehatan • Capaian Kinerja & ED • Data Pendukung
Dinas PU • Capaian Kinerja & ED • Data Pendukung
Perivikasi data di Biro/Bagian Pem LAMP III.2 - 1 LAMP III.2 - 2 LAMP III.2 - 3
Dinas Pendidikan • Capaian Kinerja & ED • Data Pendukung
Dinas Kesehatan • Capaian Kinerja & ED • Data Pendukung
Dinas PU
LAMP III.2 - 4 LAMP III.2 - 8 LAMP III.2 - 21
Apakah ada : 1. Capaian Kinerja 2. Elemen Data URUSAN 3. Dok Pendukung PENDIDIKAN
• Capaian Kinerja & ED • Data Pendukung
Tdk ada/tdk lengkap
Ada/lengkap
LAMPIRAN III.1 PENGAMBIL KEBIJAKAN DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK (1-43) LAMP I.1 - 1 LAMP I.1 - 2 LAMP I.1 - 3 LAMP I.1 - 3
LAMPIRAN III.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN URUSAN DAN NO URUT IKK (1-21) LAMP I.2 - 1 LAMP I.2 - 2 LAMP I.2 - 3 LAMP I.2 - 4 LAMP I.2 - 8 LAMP I.2 - 21
LAMP I.2 - 1 LAMP I.2 - 2 LAMP I.2 - 3 LAMP I.2 - 4 LAMP I.2 - 8 LAMP I.2 - 21
URUSAN
URUSAN
PENDIDIKAN
KESEHATAN
LAMPIRAN III.3 PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA UB & UP DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK PER URUSAN WAJIB (1-79) DAN URUSAN PILIHAN (1-15)
LAMP I.3.UW - 1
LAMP I.3.UP - 1
LAMP I.3.UW - 2 LAMP I.3.UW - 3 LAMP I.3.UW - 4 LAMP I.3.UW - 24 LAMP I.3.UW - 62
LAMP I.3.UP - 2 LAMP I.3.UP- 3 LAMP I.3.UP- 4 LAMP I.3.UP - 8 LAMP I.3.UP - 16
URUSAN
URUSAN
WAJIB
PILIHAN
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN INDEKS KOMPOSIT 1.
2.
KUALITAS DATA • AKURASI DATA YANG DISAJIKAN – WAJAR – TIDAK SALAH MENGHITUNG, MAPING (CONTOH ANGGARAN) • ADA ELEMEN DATA YANG MENDASARI CAPAIAN KINERJA • ADA DOKUMEN PENDUKUNG MENDASARI ELEMEN DATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA
KUALITAS DATA 1. Contoh Capaian kinerja yang disajikan tidak wajar No IKK
IKK
Rasio 2 Rumah ber IMB
Rumus Perhitungan
Jumlah Rumah ber IMB
x 100 % = ...... %
Jenis Data
Kete Capaia rang Kinerja an
Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2012, sebanyak 200.000 unit. 100 %
jumlah seluruhnya
rumah
Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2012, sebanyak 200.000 Unit.
22
2. Contoh Kekeliruan dalam maping realisasi dan anggaran belanja Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2012
Rp
1. Urusan Pendidikan
Rp
2. Urusan Kesehatan
Rp
3. Urusan Lingkungan Hidup
Rp
4. Urusan PU
Rp
5. Urusan Sosial
Rp
6. Urusan Tenaga Kerja
Rp
7. Urusan Koperasi
Rp
8. Urusan Satpol PP
Rp
9. Urusan Kependudukan Capil Total Belanja APBD
&
19,10
19,1298096 1.969.522.908.350
1.966.963.160.972
557.882.822.492
557.882.822.492
441.873.225.679
443.370.481.521
18.469.804.985
18.469.804.985
734.817.203.615
734.817.203.615
89.441.648.478
89.441.648.478
75.861.198.697
75.861.198.697
31.804.085.024
31.804.085.024
17.572.919.380
13.515.916.160
1.800.000.000
1.800.000.000
Rp Rp 10.295.569.845.165
Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan
Rp
1. Urusan Pendidikan
Rp
2. Urusan Kesehatan
Rp
10.295.569.845.165 9,73
9,71 999.756.048.171
1.001.253.304.013
557.882.822.492
557.882.822.492
441.873.225.679
443.370.481.521
23
3. Contoh Capaian kinerja yang disajikan hanya dalam bentuk persentase tanpa disertai elemen data No IKK
IKK
Rasio 2 Rumah ber IMB
Rumus Perhitungan
Jumlah Rumah ber IMB
x 100 % = ...... %
Jenis Data
Kete Capaia rang Kinerja an
Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2012, sebanyak ----- unit. 45 %
jumlah seluruhnya
rumah
Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2012, sebanyak ------ Unit.
24
Lanjutan 4. Dokumen pendukung sangat penting, jika dokumen pendukung tidak ada maka capaian kinerja akan TDI . Dokumen Pendukung tidak ada, ada dua kemungkinan : 1. Dokumen pendukungnya tidak terdokumentasi dengan baik 2. Dokumen pendukungnya memang tidak ada 25
IKK AGREGASI No Urut
No IKK Prov
No. IKK Kab/Kota
IKK
PENGAMBIL KEBIJAKAN 1 1 1 2 2 5
Keberadaan PERDA IMB Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan 3 6 12 oleh Pemerintah 4 9 14 Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN WAJIB 1 8 15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 2 9 16 kebidanan 3 10 17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 4 11 18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 5 12 19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 6 13 20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 7 14 21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 8 15 22 Cakupan kunjungan bayi 9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 21 22 23 28
24 25 26 29 30 31 36
Kebersihan Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Rumah tangga bersanitasi Kawasan kumuh Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Rumah tangga pengguna air bersih
IKK AGREGASI No Urut
No IKK Prov
No. IKK Kab/Kota
IKK
PENGAMBIL KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN WAJIB 16 29 38 Rumah Layak Huni 17 30 39 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 18 31 40 Lapangan olahraga 19 33 42 Koperasi aktif 20 34 43 Usaha Mikro dan Kecil Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh 21 36 47 22 37 48 Pencari kerja yang ditempatkan 23 39 50 Ketersediaan pangan utama 24 41 51 Partisipasi angkatan kerja perempuan 25 42 54 Tingkat prevalensi peserta KB aktif Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan 26 43 55 27 28 29
44 47 52
56 59 66
Angkutan Darat Luas lahan bersertifikat PKK aktif
CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN PILIHAN 1 1 1 Produksi perikanan 2 3 2 Konsumsi ikan 3 4 3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 4 10 9 Kunjungan wisatawan 5 13 12 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan 6 16 15 Transmigran swakarsa
Urusan
IKK
Urusan Wajib (80%) Kesehatan
Lingkungan Hidup
Pekerjaan Umum Tata Ruang
8
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
12.50%
9
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
12.50%
10 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 11 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
12.50%
12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
12.50%
14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 15 Cakupan kunjungan bayi
12.50%
17 Kebersihan 18 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
25.00%
19 Penegakan hukum lingkungan 21 Rumah tangga bersanitasi
25.00%
22 Kawasan kumuh 23 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
12.50% 12.50% 12.50% 25.00% 33.33% 33.33% 100%
Perumahan
28 Rumah tangga pengguna air bersih 29 Rumah layak huni
50.00%
Kepemudaan & Olahraga
30 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 31 Lapangan olahraga
50.00%
50.00% 50.00%
Urusan Urusan Wajib (80%) Koperasi & UKM
Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB & KS
IKK
33 34 36 37 39 41
42 43
Perhubungan 44 Pertanahan 47 Pemberdayaan Masyarakat & Desa 52 Kelautan dan Perikanan 1 3
Pertanian
4
Pariwisata Industri Transmigrasi
10 13 16
Koperasi aktif Usaha Mikro dan Kecil Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh Pencari kerja yang ditempatkan Ketersediaan pangan utama Partisipasi angkatan kerja perempuan Tingkat prevalensi peserta KB aktif Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang Luas lahan bersertifikat PKK aktif Produksi perikanan Konsumsi ikan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kunjungan wisatawan Pertumbuhan Industri secara keseluruhan Transmigran swakarsa
50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 33.33% 33.33%
50.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Saran • Untuk meningkatkan kualitas data yang disajikan dalam LPPD perlu dilakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang diketua oleh Sekretaris Daerah. (PP 6 Tahun 2008 Pasal 32 sd Pasal 39)
30
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LAMPIRAN
PERKEMBANGAN EKPPD
PEMBOBOTAN DALAM LPPD
Bagan Bobot Total Indeks Kinerja Pemda per Komponen EKPPD (0,10) (0,12) Tataran
ICK (0,95)
Indeks EValuasi LPPD (1,00)
Pengambil Kebijakan (0,3)
Kesehatan (15%)
(0,22) (0,05)
Pendidikan (20%)
(0,03) (0,05)
Tataran Pelaksana Kebijakan (0,7)
Urusan Desentralisasi (0,65)
(0,03) (0,05) (0,06)
(0,125)
(0,03)
(0,075)
(0,1275)
(0,10)
(0,05)
(0,125)
(0,0875)
(0,175)
Aspek Umum (0,40)
IKM (0,05)
(0,175) (0,125)
(0,010)
Tugas Pembantuan (0,20) Catatan: ICK = Indeks Capaian Kinerja IKM = Indeks Kesesuaian Materi
Aspek Capaian Kinerja (0,60)
Urusan Wajib (0,80)
Lingkungan Hidup (5%) Pekerjaan Umum (5%) KUKM (2%) Perumahan (4%) Ketahanan Pangan (2%) Kependudukan dan Capil (5%) Tenaga Kerja (2%) Tata Ruang (3%) Perencanaan Pembangunanan (5%)
Urusan Pilihan (0,20)
Kepemudaan dan OR (2%)
Penanaman Modal (2%)
Tugas Umum Pemerintahan (0,10)
Kelautan Perikanan (2%) Pertanian (2%)
Pemberdayaan perumpuan (4%) KB dan KS (2%) Perhubungan (2%)
Kehutanan (2%) Komunikasi dan Informasi (2%) Energi dan SDM (12%)
RPJMD & GU (0,5)
Pariwisata (12,5%)
Pertanahan (1%) Kesbangpol (2%) Otda (2%)
Indusrti (12,5%)
Pemberdayaan Masy Desa (2%) Sosial (3%) Budaya (3%)
Perdagangan (12,5%)
Statistik (1%) Kearsipan (2%)
Transmigrasi (5%)
Perpustakaan (2%)
35
REKAP BOBOT PER ASPEK 100%
Skor Evaluasi KPPD A
Kesesuaian Materi
B
Capaian Kinerja Tataran Pengambil 1Kebijakan
5% 95% 30%
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH a KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA
10%
12%
b KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN cPEMERINTAH dEFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA eTINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA fTINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH gPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH h TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN iPENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERjSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD k lPENGELOLAAN POTENSI DAERAH mTEROBOSAN INOVASI BARU
22% 5% 3% 5% 3% 5%
6% 3%
13% 5% 8% 100,00%
Lanjutan 70%
Tataran Pelaksana 2Kebijakan a
b
40%
Aspek Generik 1) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
12,50%
2)
KETAATAN THD PERATURAN / UU
7,50%
3)
PENATAAN KELEMBAGAAN
10,00%
4)
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
12,50%
5)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
17,50%
6)
PENGELOLAAN KEUANGAN
17,50%
7)
PENGELOLAAN BARANG MILIK
12,50%
8)
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
10,00%
60%
Aspek SPM
1)
Urusan Wajib
2)
Urusan Pilihan
80% 20%
REKAP SKOR PER IKK Urusan Urusan Wajib (80%) Pendidikan
Kesehatan
IKK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lingkungan Hidup
Pekerjaan Umum
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA Pembinaan Guru jenjang SD/MI Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Pencemaran Udara Kebersihan Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Jalan provinsi dalam kondisi baik Rumah tangga bersanitasi Kawasan kumuh
14.286% 14.286% 14.286% 14.286% 14.286% 14.286% 14.286% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 33.33% 33.33% 33.33%
Tata Ruang Perencanaan Pembangunan
Perumahan
23 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
100%
24 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD
25.00%
25 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD
25.00%
26 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD
25.00%
27 % Konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 28 Rumah tangga pengguna air bersih
25.00%
29 Rumah layak huni Kepemudaan & Olahraga
Penanaman Modal Koperasi & UKM
30 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 31 Lapangan olahraga 32 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 33 Koperasi aktif 34 Usaha Mikro dan Kecil
50.00% 50.00% 50.00%
50.00% 100.00% 50.00% 50.00%
Kependudukan & Catatan Sipil
35 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
Ketenagakerjaan
36 Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh 37 Pencari kerja yang ditempatkan
50.00%
38 Regulasi ketahanan pangan
50.00%
Ketahanan Pangan
39 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
40
Ketersediaan pangan utama Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
41 Partisipasi angkatan kerja perempuan
100.00%
50.00%
50.00% 50.00% 50.00%
KB & KS Perhubungan Komunikasi & Informatika Pertanahan Kesbang & Politik Otonomi Daerah Pemberdayaan Masyarakat & Desa Sosial Budaya Statistik
Kearsipan Perpustakaan Kelautan dan Perikanan
Pertanian Kehutanan Energi & SDM Pariwisata Industri
Perdagangan Transmigrasi
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tingkat prevalensi peserta KB aktif Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo Luas lahan bersertifikat Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi
50.00% 50.00% 100.00% 50.00%
Tapal batas
50.00% 100.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
PKK aktif Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Buku ”propinsi dalam angka” Buku ”PDRB provinsi” Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung perpustakaan
100.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
Produksi perikanan Ekspor hasil perikanan Konsumsi ikan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kunjungan wisatawan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri secara keseluruhan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan Transmigran swakarsa
33.33% 33.33% 33.33% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Urusan Urusan Wajib (80%) Pendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Tata Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan Kepemudaan & Olahraga Penanaman Modal Koperasi & UKM Kependudukan & Catatan Sipil Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB & KS Perhubungan Komunikasi & Informatika Pertanahan Kesbang & Politik Otonomi Daerah Pemberdayaan Masyarakat & Desa Sosial Budaya Statistik Kearsipan Perpustakaan Capaian Kinerja Urusan Wajib
IKK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
7 8 4 3 1 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
14.00% 15.00% 5.00% 5.00% 3.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 3.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 2.00% 3.00% 1.00% 3.00% 3.00% 2.00% 3.00% 3.00% 1.00% 3.00% 3.00%
100.00%
Urusan Pilihan Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan SDM Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi Capaian Kinerja Urusan Pilihan
1 2 3 4 5 6 7 8
12.50% 20.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 5.00% 100.00%
HASIL EVALUASI LPPD TAHUN 2013 A
Kesesuaian Materi
B
Capaian Kinerja
5%
4,000
95%
2,660
30% Tataran Pengam bil Kebijak 1 an
T ST
3,283 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
a
8%
T 2,333
KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA
ST
12,75% b
3,600
c KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH d EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN e KEPUTUSAN
22% 5,75% 3%
EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN f KEPUTUSAN
5%
KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGg UNDANGAN
3%
INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS h PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI i HASIL
5%
INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / j OBLIGASI DAERAH
3%
EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN k PENGAWASAN APBD l PENGELOLAAN POTENSI DAERAH m TEROBOSAN INOVASI BARU
3,700
ST
3,500
ST S
2,000 T 2,500 ST 4,000 ST 4,000 6%
S 1,400 ST 4,000
12,75%
ST 3,200
5%
3,100
ST
8,75%
4,000
ST
100%
HASIL EVALUASI LPPD TAHUN 2013 Tataran Pelaksana 2 Kebijakan a
b
70%
2,393
T
Umum 1)
40%
2,120
T
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
12,5%
1,868
S
2)
KETAATAN THD PERATURAN / UU
7,5%
4,000
ST
3)
PENATAAN KELEMBAGAAN
10,0%
2,309
T
4)
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
12,5%
1,918
S
5)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
17,5%
2,612
T
6)
PENGELOLAAN KEUANGAN
17,5%
1,790
S
7)
PENGELOLAAN BARANG MILIK
12,5%
1,794
S
8)
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
10,0%
1,218
S
60%
2,574
T
80%
2,611
T
20%
2,425
T
SPM/urus an pilihan
1)
Urusan Wajib
2)
Urusan Pilihan
TERIMA KASIH Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910302 Web: http://www.bpkp.go.id
45 45.
