LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(LPPD) TAHUN 2013
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013
BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
dibentuk
berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 pasal 16, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Tata Praja.
B. GAMBARAN UMUM Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan mempunyai tugas Pokok yaitu “Melaksanakan Penyiapan perumusan Kebijaksanaan, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan“ Untuk menjalankan Tugas Pokok tersebut, Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi: a. Penyiapan perumusan Kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. b. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan
teknis
dalam
penyelenggaraan
Bidang
Kesejahteraan Masyarakat. c. Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis administrasi dalam penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Masyarakat. d. Penyusunan
Pedoman
dan
Petunjuk
Teknis
Pelaksanan
Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan. e. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai tugas – tugas dan fungsinya; -1Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
Susunan
Organisasi
Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 16, sebagaimana bagan dibawah ini. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN KHUSNUL YAQIN,S.Si Pj. KEPALA BAGIAN KESMASY
M.YAZID BUSTHOMI, SH.,S.Ag.,MH KASUBBAG APK.
ENDANG SRI WILUJENG,SH.,MH. KASUBBAG POP
SEKAR, SH KASUBBAG BINSOS & KESEHATAN
YULIATIN NINGSIH,SE
R. SUSANTIN INDRIYANI,SE.,MM
M.NAFIK ABI N, SH
LISMI CHAYATIN,SH
ASEP IBARNATA DINATA,S.Ap
SU’EB
SUPARNO,S.Ag
TATAG TAUFANI AMRI, S.KM
ESTI NUR MULYANI,SH,MM
SITI MASRUROH, S.HI
KARNADI
AMAMATUL QOYYISAH
Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibantu 3 (Tiga) Kasubbag yaitu Kasubbag Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Kasubbag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan serta Kasubbag Bina Sosial dan Kesehatan dengan tugas masing-masing sebagai berikut: I. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas: 1. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan pembinaan dibidang pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga; 2. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga; 3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi terkait dalam -2Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
rangka
penetapan
kebijakan
Pemerintah
Daerah
dibidang
pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga; 4. Menyusun
pedoman
dan
petunjuk
teknis
kebijaksanaan
pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga; 5. Melakukan pembinaan kesetaraan martabat, kedudukan, keadilan gender, hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan; 6. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pemberian bantuan
terhadap
kegiatan
masyarakat
terkait
dengan
pemberdayaan perempuan, generasi dan olah raga; 7. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Pengawasan Melekat (WASKAT) Bagian Kesejahteraan Masyarakat; 8. Menyusun dan melaporkan penetapan kinerja serta Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Kesejahteraan Masyarakat; 9. Mengevaluasi, menyusun dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP) Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat; 10. Melakukan
pengurusan
tata
usaha
Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat; 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. II. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas: 1. Menyiapkan Bahan Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan sarana
keagamaan,
lembaga
keagamaan
dan
kehidupan
beragama; 2. Menyusun program dan petunjuk pelaksanaan sarana keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama; 3. Fasilitasi pemberian bantuan sarana keagamaan; 4. Memonitoring
dan
melaporkan
pelaksanaan
tugas
sarana
keagamaan, lembaga keagamaan dan kehidupan beragama; 5. Menyiapkan
bahan
untuk
penyusunan
program
dibidang
pendidikan serta kelestarian kebudayaan dan pengembangan kesenian; 6. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang pendidikan formal maupun pendidikan luar sekolah; -3Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
7. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang peninggalan sejarah dan kepurbakalaan; 8. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan kesenian; 9. Menyiapkan
bahan
untuk
evaluasi
dan
pembinaan
aliran
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 10. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. III. Sub Bagian Bina Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas: 1. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan dibidang sosial dan ketenagakerjaan serta kesehatan; 2. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan dibidang sosial, ketenagakerjaan dan kesehatan; 3. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan sosial; 4. Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin terhadap kegiatan sosial yang berhubungan dengan pertunjukan-pertunjukan, undian, pasar malam dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berhubungan dengan penderita cacat dan tri tuna; 6. Fasilitas pemberian bantuan kepada badan-badan sosial dan korban bencana alam; 7. Melakukan pembinaan perumahan sederhana; 8. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kebersihan dan kesehatan masyarakat, keluarga bencana, peningkatan mutu gizi dan makanan rakyat; 9. Menyusun
pedoman
dan
petunjuk
teknis
pembinaan
ketenagakerjaan ,transmigrasi dan pengungsi; 10. Melakukan
pengurusan
tata
usaha
Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat; 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyasrakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-4Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
BAB I I RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD )
A. VISI DAN MISI 1. VISI Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai VISI: “Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera”. Makna Kesejahteraan
dari
Visi
Masyarakat
tersebut, Sekretariat
adalah
agar
Daerah
Bagian
Kabupaten
Lamongan mempunyai komitmen bahwa dalam dinamika perubahan kedepan lebih terfokus, sehingga dalam menggerakkan seluruh potensi dapat dilaksanakan secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif, efisien, dan diharapkan dapat menumbuhkan komitmen menuju Pemerintahan yang baik serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang sejahtera.
2. MISI Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai Misi yaitu: “Terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bina Sosial dan Kesehatan”.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategis arah kebijakan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan yaitu meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dibidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Bina Sosial dan Kesehatan.
-5Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
C. PRIORITAS DAERAH Program prioritas RPJMD Kabupaten Lamongan yang menjadi tugas Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut: Sosial dan Budaya Meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan bantuan kesejahteraan sosial, serta pemantapan peran sosial politik bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pelestarian dan pengembangan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal.
-6Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
BAB III URUSAN DESENTRALISASI 1. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI 1. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib Tabel 3.1
Anggaran Setelah P.APBD Realisasi URUSAN WAJIB Belanja Belanja Langsung Belanja Belanja Langsung No. % SKPD Pelaksana Tidak Barang dan Modal Jumlah (Rp) Tidak Barang dan Modal Jumlah (Rp) Pegawai (Rp) Pegawai (Rp) Langsung Jasa (Rp) (Rp) Langsung Jasa (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7=(3+4+5+6) 8 9 10 11 12 = (8+9+10+11) 13 14 URUSAN WAJIB 22. Sosial - 217.675.700 162.324.300 380.000.000 - 205.833.500 162.324.300 368.157.800 96,88 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan
-7Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
Bagian Kesejahteraan Masyarakat menangani urusan Sosial melalui Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial. Alokasi anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan rincian:
Belanja pegawai sebesar Rp. 217.675.700,-
Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 162.324.300,Adapun
untuk
realisasi
anggaran
adalah
sebesar
Rp.
368.157.800,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 96,88%, dengan rincian: Belanja pegawai sebesar Rp. 205.833.500, Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 162.324.300,-
-8Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Tabel. 3.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah Serta Dukungan Personil (PNS) Tahun 2013
KODE
122
Perangkat Daerah menurut Perda Kelembagaan Kabupaten Lamongan No: 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jabatan Jabatan struktual Jabatan Non URUSAN PEMERINTAH DAERAH struktual yang fungsional Struktural yang ada harus ada URUSAN WAJIB Sosial Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan TOTAL SELURUHNYA
Staf
Total
Perbup
4
4
0
0
9
13
4
4
0
0
9
13
-9Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
Keterangan
Adapun Program Nasional Yang Dilaksanakan Sesuai APBD Tahun 2013 Kabupaten Lamongan sebagai berikut ini: Tabel 3.3 Program Nasional Yang Dilaksanakan Sesuai APBD Tahun 2013 Kabupaten Lamongan NO 21
NAMA URUSAN SOSIAL
PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
JUMLAH PROGRAM NASIONAL
NO
5
3
NAMA PROGRAM NASIONAL Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
NAMA PROGRAM KERJA SKPD Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial
SKPD PELAKSANA Bagian Kesmasy
2. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. PROGRAM DAN KEGIATAN a.
URUSAN SOSIAL Pelaksanaan urusan sosial diwujudkan dengan menetapkan 1 (satu) program, yaitu: a) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial, yang dilaksanakan melalui 14 kegiatan fasilitasi yaitu: (a) Fasilitasi penyaluran bantuan PHBI. (b) Fasilitasi penyaluran bantuan kepedulian sosial. (c) Fasilitasi
penyaluran
bantuan
keuangan
kepada
organisasi kemasyarakatan lainnya. (d) Fasilitasi
penyaluran
bantuan
pemberdayaan
kepemudaan, kesenian dan keolahragaan. (e) Fasilitasi
penyaluran
bantuan
kepada
Pondok
Pesantren. (f) Fasilitasi penyaluran bantuan Pembinaan Keagamaan. (g) Fasilitasi penyaluran bantuan pendidikan LPTQ. (h) Fasilitasi
penyaluran
bantuan
kepada
Lembaga
Keagamaan dan tempat-tempat ibadah. (i) Fasilitasi penyaluran bantuan kegiatan Pembinaan Pendidikan. (j) Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan. -10Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
(k) Fasilitasi
penyaluran
bantuan
kegiatan
kepada
organisasi profesi lainnya. (l) Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Ta'mir Masjid Se Kab. Lamongan. (m) Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Modin Se Kab. Lamongan. (n) Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepada Guru Ngaji Se Kab. Lamongan.
2. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL Adapun
capaian
program
dan
kegiatan
yang
telah
dilaksanakan diuraikan sebagai berikut : a. URUSAN SOSIAL Pelaksanaan Urusan Sosial yang dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan didukung dana sebesar
Rp.
186.000.000,- dan
Realisasinya
sebesar Rp.
186.000.000,- atau 100%. sedangkan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut : 1) Program
: Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Sasaran
: Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pada kelembagaan dan kesejahteraan sosial lainnya.
Dana
: Rp. 380.000.000,-
Realisasi
: Rp. 368.157.800,-
Keluaran
: Penyaluran fasilitasi bantuan PHBI sebanyak 44 kegiatan. Penyaluran fasilitasi bantuan kepedulian sosial sebanyak 64 pemohon. Penyaluran fasilitasi bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya sebanyak 107 pemohon. Penyaluran fasilitasi bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan sebanyak 99 pemohon.
-11Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
Penyaluran fasilitasi bantuan kepada Pondok Pesantren sebanyak 448 pondok pesantren. Penyaluran Fasilitasi bantuan Pembinaan Keagamaan sebanyak 31 pemohon. Penyaluran Fasilitasi bantuan pendidikan LPTQ sebanyak 2 kali. Penyaluran Fasilitasi bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan tempat-tempat ibadah sebanyak 881 pemohon. Penyaluran Fasilitasi bantuan kegiatan Pembinaan Pendidikan sebanyak 51 pemohon. Penyaluran Fasilitasi bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan sebanyak 43 pemohon. Penyaluran Fasilitasi bantuan kegiatan kepada organisasi profesi lainnya sebanyak 27 pemohon. Penyaluran Fasilitasi bantuan kepada Ta'mir Masjid Se Kab. Lamongan sebanyak 1.633 masjid. Penyaluran fasilitasi bantuan kepada Modin Se Kab. Lamongan sebanyak 2.000 orang. Penyaluran fasilitasi bantuan kepada Guru Ngaji Se Kab. Lamongan sebanyak 10.000 orang. Outcomes : Tersalurnya fasilitasi bantuan PHBI untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,73%. Tersalurnya fasilitasi bantuan kepedulian sosial untuk Honor PNS, ATK, Foto Copy, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar 96,38%. -12Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
Tersalurnya fasilitasi bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan lainnya untuk Honor PNS, ATK, Foto Copy, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar 96,38%. Tersalurnya fasilitasi bantuan pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,59%. Tersalurnya fasilitasi bantuan kepada Pondok Pesantren untuk Honor PNS, Lembur PNS, ATK, Foto Copy, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Belanja Materai sebesar 98,37%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan Pembinaan Keagamaan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,59%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan pendidikan LPTQ untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,50%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan tempat-tempat ibadah untuk Honor PNS, Lembur PNS, ATK, Foto Copy, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Belanja Materai sebesar 98,95%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan kegiatan Pembinaan Pendidikan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,59%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,59%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan kegiatan kepada organisasi profesi lainnya untuk -13Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
Honor PNS, ATK, Foto Copy, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar 96,38%. Tersalurnya Fasilitasi bantuan kepada Ta'mir Masjid Se Kab. Lamongan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,75%. Tersalurnya fasilitasi bantuan kepada Modin Se Kab. Lamongan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,90%. Tersalurnya fasilitasi bantuan kepada Guru Ngaji Se Kab. Lamongan untuk Honor PNS, ATK, dan Foto Copy sebesar 95,88%. Secara umum capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.4 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No
Program
1 Program
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
Target Indikator Capaian Program Satuan RPJMD 2013 1 Pembangunan tempat % 8,66 peribadatan yang dibantu 2 Kegiatan keagamaan yang dibantu
Keg
100%
REALISASI
Perkembangan
Tahun 2012
Akhir Tahun 2013
11,50
14,57
3,07
100%
100%
-
Penjelasan tabel A. Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama a. Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu. Untuk target RPJMD tahun 2013 yaitu sebanyak 522 rumah ibadah yang dibantu dari 6.032 rumah ibadah yang ada di Kabupaten Lamongan atau 8,66%. Realisasi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 694 rumah ibadah yang dibantu dari 6.032 rumah ibadah yang ada di Kabupaten Lamongan atau 11,50%. Sedangkan pada akhir tahun 2013 sebanyak 879 rumah ibadah yang dibantu dari 6.032 rumah ibadah yang ada di Kabupaten Lamongan atau 14,57%.
-14Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
b. Kegiatan keagamaan yang dibantu. Untuk target RPJMD tahun 2013 yaitu sebanyak 702 bantuan untuk kegiatan dari 702 kegiatan yang ada atau 100%. Realisasi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 551 bantuan untuk kegiatan dari 551 kegiatan yang ada atau 100%. Sedangkan pada akhir tahun 2013 sebanyak 702 bantuan untuk kegiatan dari 702 kegiatan yang ada atau 100%. 3. SATUAN
KERJA
PERANGKAT
DAERAH
PENYELENGGARA
URUSAN WAJIB Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan wajib adalah semua SKPD di Kabupaten Lamongan dengan pembagian berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari masingmasing SKPD. Adapun rincian SKPD penyelenggara masing-masing urusan wajib adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara Urusan Wajib NO
URUSAN
22. Sosial
SKPD YANG MENYELENGGARAKAN Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan.
4. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN,
JUMLAH
PEJABAT
STRUKTURAL
DAN
FUNGSIONAL Penyelenggaraan urusan desentralisasi khususnya urusan wajib Pemerintah daerah melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk didalamnya adalah Aparatur Daerah. Berikut diuraikan jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jumlah pejabat struktural dan fungsional : a. Urusan Sosial Jumlah pegawai yang masuk dalam Urusan Sosial adalah sebagai berikut :
-15Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
1) Dilihat dari Tingkat Pendidikan Tabel 3.6 Jumlah Pegawai yang Masuk dalam Urusan Sosial Menurut Tingkat Pendidikan No 1
URAIAN
JENJANG PENDIDIKAN D1
D2
D3
S1
S2
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan
SD -
SLTP SLTA -
1
-
-
-
11
4
JUMLAH
-
-
1
-
-
-
11
4
2) Dilihat dari Pangkat dan Golongan Tabel 3.7 Jumlah Pegawai yang Masuk dalam Urusan Sosial Menurut Pangkat dan Golongan No 1
GOLONGAN
URAIAN
I
II
III
IV
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan
-
1
11
1
JUMLAH
-
1
11
1
3) Dilihat dari Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Tabel 3.8 Jumlah Pegawai yang Masuk dalam Urusan Sosial Menurut Jabatan No 1
URAIAN
ESELON IIA
IIB
IIIA
IIIB
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan
-
-
1
-
3
JUMLAH
-
-
1
-
3
FUNGSIONAL
STAF
-
-
11
-
-
11
IVA IVB
5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dan realisasi anggaran belanja untuk masing-masing urusan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 3.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib NO
URUSAN
22 Sosial JUMLAH
ANGGARAN (Rp) 380.000.000 380.000.000
-16Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
REALISASI (Rp) 368.157.800 368.157.800
6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
bahwa
proses
perencanaan pembangunan mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu : 1) Politik ; 2) Tehnokratik ; 3) Partisipatif ; 4) Atas-bawah (top-down) ; 5) Bawah-atas (bottom-up). 7. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN Dalam
rangka
mendukung
pelaksanaan
semua
urusan
wajib
diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Berikut disampaikan tentang kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sebagaimana tabel : Adapun Rincian asset daerah menurut kondisi sebagai berkut: Tabel. 3.10 RINCIAN ASET DAERAH MENURUT KONDISI
SKPD
Setda
BARANG (Unit) RUSAK Atau BAIK JUMLAH Tidak Digunakan 56 13 69 JUMLAH
NILAI (Rp) RUSAK Atau BAIK Tidak Digunakan 220.981.666 59.507.426
JUMLAH 280.489.092 280.489.092
8. PERMASALAHAN DAN SOLUSI a.
URUSAN SOSIAL Adapun dalam pelaksanaan kegiatan Urusan Sosial melalui program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial tidak ditemui permasalahan dibuktikan dengan realisasi anggaran maupun volume kegiatan yang hampir mencapai 100%. Adapun yang menyebabkan realisasi tersebut tidak mencapai 100% adalah dikarenakan dana PAK yang diberikan nilainya sangat besar dan kurang proporsional dibandingkan waktu untuk penyerapannya yaitu ± 1,5 bulan. Dengan adanya alokasi -17Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
anggaran yang tidak terserap tersebut, telah diambil langkahlangkah yaitu dengan mengembalikannya ke kas daerah. Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka langkah-langkah antisipatif kedepan yang akan diambil oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan adalah dengan memperbaiki system pengusulan, verifikasi data, dan sosialisasi kepada caloan penerima bantuan yang
masuk
didalam
Lampiran
Perda
APBD
Kabupaten
Lamongan agar dana yang dianggarkan untuk Bantuan Sosial, Hibah
maupun
kegiatan-kegiatan
lainnya
dapat
diserap
seluruhnya sehingga target yang telah ditetapkan setiap tahun pada RPJMD 2010-2015 dapat tercapai atau bahkan melebihi target.
D. INDIKATOR KINERJA KUNCI 2. Capaian kinerja pada tataran pelaksana kebijakan a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1) Program Nasional Jumlah
program
Kesejahteraan
nasional
Masyarakat
yang Setda
dilaksanakan Kabupaten
Bagian
Lamongan
adalah 1 program yaitu program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Jumlah Perda yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan adalah sebanyak 4 Perda dari jumlah Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen yaitu sebanyak 4 Perda. Adapun Perda tersebut antara lain: (a) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Kabupaten Lamongan. (b) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015.
-18Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
(c) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E). (d) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun
2005
tentang
Transparansi
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan. c. Penataan kelembagaan Daerah 1) Pengisian Struktur Jabatan Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Lamongan terdapat 4 struktur jabatan yang telah terisi dari 4 jabatan yang harus ada. Keempat jabatan tersebut antara lain sebagai berikut: NO NAMA 1 KHUSNUL YAQIN,S.Si 2 M. YAZID BUSTHOMI,SH.,S.Ag.,MH. 3
ENDANG SRI WILUJENG,SH.,MH
4
SEKAR,SH
JABATAN Pj. KEPALA BAGIAN KASUBBAG AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KASUBBAG PEMUDA, OLAHRAGA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
ESELON III IV
KASUBBAG BINA SOSIAL DAN KESEHATAN
IV
IV
d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah 1) Rasio Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Setda
Kabupaten
Lamongan
berjumlah
13
personil dengan rincian 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Kepala Sub Bagian dan 9 orang staf. Sedangkan Total Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan kurang lebih sebanyak 12.212 personil sehingga diperoleh rasio 0,1%. 2) Pejabat
yang
telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan kepemimpinan. Untuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan yaitu sebanyak 2 pejabat yaitu 1 Kepala Bagian (Diklatpim III) dan 1 Kepala Sub Bagian (Diklatpim IV), yaitu Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga. -19Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
3) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan. Untuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan yaitu sebanyak 4 orang dengan rincian sebagai berikut: NO NAMA 1 KHUSNUL YAQIN,S.Si 2 M. YAZID BUSTHOMI,SH.,S.Ag.,MH 3 ENDANG SRI WILUJENG,SH.,MH
4 SEKAR,SH
JABATAN Pj. KEPALA BAGIAN KASUBBAG AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KASUBBAG PEMUDA, OLAHRAGA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PANGKAT III/d III/c
KASUBBAG BINA SOSIAL DAN KESEHATAN
III/c
IV/a
e. Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD Di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan terdapat 3 dokumen perencanaan pembangunan diantaranya yaitu Rencana Strategik (Renstra) Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2010 – 2015, Rencana Kerja Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat
Setda
Kabupaten
Lamongan Tahun 2013 dan Rencana Kerja dan Anggaran Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat
Setda
Kabupaten
Lamongan Tahun 2013. 2) Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD. Program Renja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten sebanyak
Lamongan 1
program
yang yaitu
ditetapkan Program
dalam
RPJMD
Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 3) Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD. Mengenai program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat
Setda
Kabupaten
Lamongan yaitu sebanyak 1 program dan program dalam RKA Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat
Setda
Kabupaten
Lamongan juga sebanyak 1 program. Adapun Program tersebut
adalah
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan melalui kegiatan -20Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial yang terdiri dari 14 fasilitasi bantuan. 4) Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran. Program Renja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan yang diakomodir dalam DPA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan yaitu sebanyak 1 program dan program dalam DPA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan juga sebanyak 1 program. Adapun Program tersebut adalah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial yang terdiri dari 14 fasilitasi bantuan. f.
Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Alokasi anggaran Total anggaran Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah
Kabupaten
Lamongan
adalah
sebesar
Rp.
380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Total Belanja APBD Kabupaten Lamongan adalah sebesar Rp. 1.560.306.183.830,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga diperoleh rasio anggaran Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan terhadap total belanja APBD Kabupaten Lamongan adalah sebesar 0,0243%. 2) Besaran Belanja Modal Di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan tidak ada belanja modal. Sedangkan total belanja Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat
Setda
Kabupaten
Lamongan sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). 3) Besaran belanja pemeliharaan. Di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan tidak ada belanja pemeliharaan. Sedangkan total belanja barang dan jasa Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 162.324.300,-21Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
(Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah). 4) Laporan Keuangan SKPD Di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan terdapat laporan keuangan antara lain sebagai berikut: (a) Rekening Koran (b) Nota Dinas Laporan Pertanggungjawaban (c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (d) Laporan Penutupan Kas Bulanan (e) Buku Pembantu Simpanan/ Bank (f) Buku Pembantu Kas Tunai (g) Buku Pembantu Panjar (h) Buku Pembantu Pajak (i) Laporan
Penerimaan
dan
Penyetoran
Pajak-pajak
(bulanan) (j) Buku Kas Umum (k) Laporan SPJ Belanja Fungsional (l) Kartu Kendali (m) Rincian Per Obyek, antara lain: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Lembur Pegawai Negeri Sipil Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. (n) Berita Acara Pemeriksaan Kas. g. Pengelolaan barang milik Daerah 1) Manajemen asset SKPD Di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan terdapat 5 jenis data inventarisasi barang atau asset SKPD, antara lain: (a) RKBU (b) Daftar Pengadaan Barang (c) Kartu Persediaan Barang (d) KIB.A, KIB.B, KIB.C, KIB.D, KIB.E, KIB.F. (e) Kartu Inventaris Ruangan. -22Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
2) Penggunaan Asset SKPD Di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan, terdapat asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 59.507.426,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), sedangkan asset yang dikuasai sebesar Rp. 280.489.092,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).
3. capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan a. Urusan Wajib 22. Sosial Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat
Setda
Kabupaten
Lamongan memfasilitasi penyaluran bantuan kepada lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah di wilayah Kabupaten Lamongan. Adapun jumlah lembaga keagamaan dan tempattempat ibadah yang dibantu di Tahun Anggaran 2013 sebanyak 881 buah dengan rincian 391 masjid, 484 musholla, 3 langgar, 1 pemohon Gereja dan 2 lembaga keagamaan.
-23Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 Kabupaten Lamongan
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 KABUPATEN : LAMONGAN NAMA SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN: SOSIAL
ASPEK (1) (2) 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
1
FOKUS
NO
IKK
(3) (4) (5) 1 Program Nasional 1 Jumlah Program (yang melekat di Nasional yg kementrian/LPND) dilaksanakan oleh SKPD yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan 2 Keberadaan Standard kebijakan teknis Operating Procedure yang ditetapkan (SOP) oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK
Rumus
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
Jenis Data
(6) Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
(7) - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
Ada atau tidak ada
Apabila Ada, sebutkan ada banyak 20 yang terdiri dari: 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Kehadiran Pegawai 4. SOP Disiplin Pegawai 5. SOP Izin Pegawai 6. SOP Penyaluran Dana Hibah KNPI 7. SOP Penyaluran Dana Hibah DKL 8. SOP Penyaluran Dana Hibah Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah 9. SOP Penyaluran Dana Hibah PWRI 10. SOP Penyaluran Dana Hibah KPU 11. SOP Penyaluran Dana Hibah Panwaslu 12. SOP Penyaluran Dana Hibah PP-POLRI 13. SOP Penyaluran Dana Hibah Dewan Pendidikan 14. SOP Penyaluran Dana Bansos Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan 15. SOP Penyaluran Dana Bansos Pemberdayaan
Capaian Kinerja (8)
20 %
Ada 20 SOP
KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP 2010 untuk masingmasing urusan, terlampir.
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Perempuan 16. SOP Penyaluran Dana Bansos Keagamaan 17. SOP Penyaluran Dana Bansos Pembinaan Pendidikan 18. SOP Penyaluran Dana Bansos Kepedulian Sosial 19. SOP Penyaluran Dana Bansos Organisasi Kemasyarakatan 20. SOP Fasilitasi Penyaluran Dana Bantuan Sosial Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan sebanyak 4 PERMEN yang ada dibagi - PERDA yang seharusnya, sebanyak 4 jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
2
KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang PERATURAN PER harus dilaksanakan UNDANG-UNDANGAN SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
3
PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4 Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada dan eselonering yang (yang diisi) dibagi terisi jumlah jabatan yang ada x 100%
4
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
Jenis Data
Jabatan yang ada sebanyak 4, yaitu: Kepala Bagian Kesmasy Subbag POP Subbag APK Subbag Binsos dan Kesehatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4, yaitu: Kepala Bagian Kesmasy Subbag POP Subbag APK Subbag Binsos dan Kesehatan 5 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----struktur organisasi SKPD organisasi SKPD 6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD - PNS SKPD , sebanyak 13 personil terhadap Total PNS - Total PNS Kabupaten, sebanyak 12.212 Kabupaten personil
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Capaian Kinerja
100 %
KETERANGAN
1. SPM Sosial
100 %
tidak ada
0,1%
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2013 Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2013.
2
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 8 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% 5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan 9 Keberadaan dokumen dokumen perencanaan perencanaan pembangunan di SKPD pembangunan yang -RENSTRA SKPD dimiliki oleh SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Jenis Data - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.
Capaian Kinerja
KETERANGAN
50%
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2013.
100 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2013.
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2013, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD
3 jenis dokumen
2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir RKA SKPD, sebanyak 1 program. dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dibagi - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 1 jumlah program dalam RKA program. SKPD x 100%
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja diakomodir dalam RENJA SKPD, sebanyak 1 program. SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam SKPD yang ditetapkan RPJMD, sebanyak 1 program. pada RPJMD x 100%
100 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2013 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2013 dan Renja-SKPD ybs. 100 %
3
ASPEK
6
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir DPA SKPD, sebanyak 1 program. dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 1 jumlah program dalam DPA program. SKPD x 100%
Alokasi anggaran
13 Alokasi Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% APBD
Besaran belanja modal
14 Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100%
Besaran belanja pemeliharaan
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 380.000.000,- Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.710.483.335.056,02 - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 380.000.000,15 Total Belanja total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. pemeliharaan dari total dari total belanja barang ----belanja barang dan jasa dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar ( Realisasi) Rp. 162.324.300,16 Total Belanja total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. pemeliharaan dari total dibagi total belanja SKPD x ----belanja SKPD (Realisasi) 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 380.000.000,-
Laporan keuangan SKPD
17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD (Neraca, keuangan SKPD berikut Calk) komponen yang ada (Neraca, Calk)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 14 jenis, sbb: 1. Rekening Koran 2. Nota Dinas LPJ 3. SPTJB 4. Laporan Penutupan Kas Bulanan 5. Buku Pembantu Simpanan/ Bank 6. Buku Pembantu Kas Tunai 7. Buku Pembantu Panjar 8. Buku Pembantu Pajak 9. Laporan Penerimaan & Penyetoran PajakPajak (Bulanan) 10. Buku Kas Umum 11. Laporan SPJ Belanja Fungsional 12. Kartu Kendali
Capaian Kinerja
100 %
0,0222 %
KETERANGAN Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2013 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2013.
Mengacu APBD tahun 2013 terakhir.
0%
0%
0%
Ada
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
4
ASPEK
7
8
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS
NO
IKK
Manajemen asset SKPD
18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
Rumus
13. Rincian Per Obyek : - Honor Panitia Pelaksana Kegiatan - Belanja Lembur PNS - Belanja ATK - Belanja Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14. Berita Acara Pemeriksaan Kas Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. asset SKPD 1. RKBU 2. Daftar Pengadaan Barang 3. Kartu Persediaan Barang 4. KIB.A, KIB.B, KIB.C, KIB.D, KIB.E, KIB.F 5. Kartu Inventaris Ruangan Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. digunakan SKPD dibagi 59.507.426,- asset. total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. SKPD x 100 % 280.489.092,- asset. Jumlah fasilitas / prasarana Sebutkan jenisnya partisipasi 1. ..............
20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Responsivitas 21 Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya terhadap partisipasi Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan masyarakat Masyarakat terhadap Pelayanan publik
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
Ada, 5 Jenis
21,22 %
Tidak Ada
2. ..............
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
3. .............. 4. .............. 5. ............. Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----
tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
5
