LPPD TAHUN 2015 LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA i

LPPD TAHUN 2015

LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

i

DAFTAR ISI Daftar Isi

..................................................................................

i

.....................................................................

ii

PENDAHULUAN

..................................................................

1

1.1.Latar Belakang

......................................................................

1

...........................................................................

2

......................................................................

3

…………………………………

8

………………………………………………….

8

………………………………

9

…………………………

14

3.1. Program dan Kegiatan yang dibiaya APBD ..................................

14

3.2. Program dan Kegiatan yang dibiaya APBN (Tugas Pembantuan)..

21

Kata Pengantar BAB I.

1.2.Dasar Hukum 1.3.Gambaran Umum BAB II.

KEBIJAKAN PEMERINTAH 2.1. Visi dan Misi

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan BAB III.

URUSAN DESENTRALISASI

3.3. Program dan Kegiatan yang dibiaya APBN (Dana Dekonsentrasi)... 22 BAB IV.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB V.

BAB VI.

..........................................................................................

24

4.1. Anggaran dan Realisasi .................................................................

24

TUGAS PEMBANTUAN

..............................................

27

5.1. Tugas Pembantuan yang diterima .................................................

27

5.2.Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

28

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN 6.1. Program dan Kegiatan

...............................................

29

........................................................

29

6.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BAB VII. LAMPIRAN

........

PENUTUP

.......

30

...............................................................................

32

.............................................................................................................


i

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat melaksanakan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Akhir Tahun Anggaran 2015 dalam upaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam format penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Secara substansial LPPD Tahun 2015 ini merupakan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, memuat program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2015 yang merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015. Berbagai kemajuan yang telah kita capai pada tahun 2015 tidak terlepas dari adanya dukungan dan peran DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah yang menjadi sinergi bersama dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik. Karena itu perlu terus ditingkatkan pada masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. Banjarmasin,

Januari 2016


ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2)

tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan

laporan

keterangan

pertanggungjawaban

kepada

DPRD,

serta

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah kepada

Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada Masyarakat, disebutkan bahwa LPPD disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun

LPPD Kepala Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah

untuk

digunakan sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan

BAB II

Kebijakan Pemerintah

BAB III Urusan Desentralisasi BAB IV Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V

Tugas Pembantuan

BAB VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Urusan Wajib Ketenagakerjaan BAB VII Penutup


1

1.2.

Dasar Hukum Dalam penyusunan LPPD Tahun 2015 ini peraturan perundang-undangan yang

digunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut: 1.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan.

2.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat. 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

6.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

7.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2011 -2015.


2

8.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012.

9.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012.

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012.

1.3.

Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah Secara geografis Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114º 19’ 13” – 116º 33’ 28” Bujur Timur dan 1º 21’ 49” - 4º 10’ 14” Lintang Selatan, secara administratif terletak di bagian Selatan Pulau Kalimantan, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.



Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.



Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.



Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 37.530,52 km2 atau hanya 6,98%

dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Prosentase luas tertinggi kabupaten/kota di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Kotabaru (25,11%), Kabupaten Tanah Bumbu (13,50%) dan terendah adalah Kota Banjarmasin (0,19%). Kondisi alam Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan/pegunungan. Kemiringan tanah dengan 4 klasifikasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

3

menunjukkan bahwa sebagian besar meliputi lahan datar (0-2%) seluas 1.625.384 Ha atau 43,31%, lahan bergelombang (>2-15%) seluas 1.182.346 Ha atau 31,50%, lahan curam (>15-40%) seluas 714.127 Ha atau 19,02% dan lahan sangat curam seluas 231.195 Ha atau 6,16%. Menurut jenis tanahnya, meliputi Podsolik Merah Kuning (PMK), Latosol, Litosol, PMK Litosol, Komplek PMK Organosol Gley Humus, PMK Dataran Tinggi, PMK Pegunungan dan Alluvial. Wilayah Kalimantan Selatan juga banyak memiliki sungai, tercatat ada sekitar 68 buah sungai, antara lain Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan. Sungai-sungai ini berpangkal pada pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar. Pada umumnya daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau (panas) dan musim hujan. Keadaan ini berkaitan dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin tidak mengandung uap air yang besar sehingga mengakibatkan terjadinya kemarau. Sebaliknya pada bulan Maret arus angin banyak mengandung uap air dan mengakibatkan terjadinya musim penghujan. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan OktoberNopember. Temperatur rata-rata di Kalimantan Selatan berkisar antara 20,2ºC sampai dengan 36,6ºC. Besarnya curah hujan tahunan (periode Januari s/d Desember 2014) berkisar antara 1.936 mm sampai 3.113 mm dengan jumlah hari hujan antara 78 – 194 hari. Provinsi Kalimantan Selatan mencakup 11 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Tanah Laut,

Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai

Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, serta Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Kota Banjarmasin sekaligus berfungsi sebagai Ibukota Provinsi. Kalimantan Selatan, terdiri dari 152 Kecamatan, 143 Kelurahan dan 1.866 Desa. LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

4

1.3.2.Gambaran Umum Demografis Jumlah penduduk Kalimantan Selatan menurut proyeksi tahun 2012 adalah sebanyak 3.790.071 jiwa, terdiri dari 1.918.132 jiwa laki-laki dan 1.871.939 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2012 penduduk Kalimantan Selatan terbanyak berada di Kabupaten Banjar dengan jumlah 645,608 jiwa atau sekitar 15,57% dari seluruh penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin memiliki penduduk terbanyak kedua dengan jumlah 638.114 jiwa pada tahun 2012 atau sekitar 15,39%. Dengan luas wilayah Kalimantan Selatan sekitar 37.530,52 kilometer persegi yang didiami oleh 4.145.843 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kalimantan

Selatan

Kabupaten/kota

adalah

sebesar

110

orang

perkilometer

persegi.

yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kota

Banjarmasin yakni sebesar 8.780 orang perkilometer persegi. Kabupaten Kotabaru merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni sebesar 35 orang perkilometer persegi. 3.1.3. Ketenagakerjaan Permasalahan yang mendasar di bidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, selain itu perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal.

Berdasarkan Data Survey BPS Provinsi Kalimantan Selatan Februari 2014, bahwa gambaran ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan pada Februari 2014 mengalami sedikit perbaikan. Hal ini digambarkan dengan adanya kenaikan jumlah Angkatan Kerja sebesar 2,85 persen yaitu mencapai 2,0 juta orang atau terjadi penambahan sebesar 55,8 ribu orang dibanding Februari 2013, Penduduk yang bekerja pada bulan LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

5

Februari 2014 adalah sebesar 1,9 juta, mengalami kenaikan sebesar 2,65 persen atau terjadi penambahan sebesar 49,7 ribu orang dibanding Februari 2013, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. TPT Kalimantan Selatan keadaan bulan Februari 2014 adalah 4,03 persen mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibanding Februari 2013 sebesar 3,84 persen. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai instansi yang bertugas menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merencanakan pembangunan yang difokuskan pada bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasin melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penciptaan kesempatan kerja, pembangunan kawasan serta pengembangan ekonomi local dan daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran dan penduduk sekitar, serta percepatan pembangunan daerah. Secara spesifik upaya peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk : 1. Penciptaan kondisi kerja yang layak (decent work) dalam pengertian produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai 2. Penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan 3. Peningkatan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja 4. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada : 1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan lain 2. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi 3. Membangun keterkaitan antara desa dan kota di kawasan transmigrasi 4. Percepatan pembangunan kawasan tertinggal


6

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH 2.1. Visi dan Misi 1. V i s i Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah:


7

“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang Produktif, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera ”. Penjabaran makna dari visi Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: -

Produktif mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga mampu meningkatkan produksi

-

Berdaya Saing mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu bersaing di pasar kerja maupun menjadi wirausaha

-

Mandiri mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu hidup mandiri tidak tergantung dari bantuan pemerintah

-

Sejahtera mengandung makna: Bahwa tenaga kerja dan transmigran tingkat kehidupan menjadi sejahtera yang mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri beserta keluarga baik kebutuhan material maupun spiritual.

2. M i s i Dalam rangka pencapaian Visi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan misi yaitu : Misi Pertama : meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja dengan sasaran : a. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia tenaga kerja b. Meningkatkan akses pencari kerja Misi Kedua : pembinaan hubungan industrial, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan sasaran : a. Pengembangan Hubungan Industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja b. Meningkatkan

perlindungan

tenaga

kerja

dan

pengembangan

sistem

pengawasan ketenagakerjaan Misi Ketiga : pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

8

daerah secara berkelanjutan dengan sasaran : a. Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi Misi Keempat : memberdayakan transmigran dan penduduk sekitarnya menuju masyarakat mandiri dalam rangka menunjang pembangunan daerah dengan sasaran : a. Meningkatkan kualitas, kapabilitas SDM transmigran b. Meningkatkan kualitas UPT(Unit Permukiman Transmigrasi)

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju Kalimantan Selatan yang berkembang, maju, unggul, nyaman, sejahtera dan damai, diperlukan perubahan yang mendasar, terencana, dan terukur. Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan. Strategi umum yang akan dilaksanakan Kalimantan Selatan Tahun 2011- 2015, antara lain: Pertama adalah Strategi pembangunan dengan pendekatan kewilayahan; Kedua adalah Strategi peningkatan efektivitas kualitas belanja pemerintah daerah; Ketiga adalah Strategi penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dengan Pemerintah; Keempat adalah Strategi penguatan peran dan kapasitas aparatur dan kelembagaan; dan Kelima adalah Strategi penguatan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penjelasan kelima strategi umum di atas, sebagai berikut: (1). Strategi pembangunan dengan pendekatan kewilayahan. Kegiatan Perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan lebih berorientasi pada kebijakan sektoral, sehingga kemajuan yang dicapai oleh sektor yang bersangkutan, ternyata telah menyebabkan makin meningkatnya kesenjangan pembangunan. Akibatnya keejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah., daerah tertinggal dan pulau-pulau, masih banyak yang menghadapi masalah dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat, termasuk pangan LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

9

dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, kemiskinan, penyediaan air bersih dan sebagainya. Pemecahan masalah tersebut, memerlukan suatu pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan, dengan melihat dimana permasalahan yang terjadi tersebut berlokasi, dan agar kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan dapat tepat sasaran. Oleh karena itulah dibutuhkan adanya suatu program dan kegiatan yang konsisten, terpadu, dan bersifat lintas sektor, dengan mempertimbangkan kesesuaian tataruang wilayah, system hukum dan kelembagaan yang andal, serta kerjasama yang solid dan andal antar satuan kerja perangkat daerah dan antar kabupaten/kota. (2). Strategi untuk meningkatkan efektivitas kualitas belanja pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan sangatlah kompleks, saling terkait satu dan lainnya, dan semuanya memerlukan perhatian yang serius untuk ditangani. Ada permasalahan dasar yang harus segera ditangani, tetapi ada juga permasalahan yang baru timbul, tetapi pada sisi lainnya kita dihadapkan pada suatu keterbatasan dilihat dari sisi anggaran yang tersedia. Disinilah perlunya suatu kearifan, untuk melihat permasalahan mana yang perlu segera ditangani sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah yang harus dilaksanakan. Dengan demikian penentuan prioritas pembangunan sangatlah penting artinya untuk mengefektifkan anggaran belanja yang tersedia. (3). Strategi Memperkuat Sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dengan Pemerintah. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tercapai tidaknya indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun perencanaan. Indikator kinerja provinsi merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, demikian pula dengan indikator kinerja nasional sangat dipengaruhi oleh tingkat capaian kinerja seluruh provinsi. Dengan demikian untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan adanya sinergi program dan kegiatan serta pendanaannya agar dapat tercapai kinerja yang diharapkan. Sinergi diharapkan dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaksanaan di lapangan. (4). Strategi penguatan peran dan kapasitas aparatur dan kelembagaan. Penguatan peran aparatur pemerintahan bermakna adanya optimalisasi peran dan fungsi yang diemban oleh masing-masing aparatur. Hal ini mesti dibarengi dengan LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

10

peningkatan dan penguatan kapasitas yang mereka miliki. Penguatan kedua hal tersebut akan menghasilkan aparatur pemerintahan yang professional dan dapat melaksanakan kerja sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya dengan efektif dan effisien. Seiring hal tersebut, strategi penguatan peran dan kapasitas kelembagaannya perlu dilakukan. Hal ini agar berbagai urusan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah provinsi dapat dijalankan dengan baik, maksimal, namun dilain pihak juga lebih efektif dan effisien. (5). Strategi penguatan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dan pemangku kepentingan (Stakeholders) yang lain dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan pada masa sekarang dan yang akan datang sangat penting dan strategis. Kondisi ini harus dijawab dengan meningkatkan peran mereka sebagai asset pembangunan sekaligus aktor dalam pembangunan. Masyarakat bukan lagi hanya berada dalam posisi sebagai obyek pembangunan tapi harus juga sekaligus sebagai subyek (pelaku) pembangunan. Strategi penguatan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimaksud adalah bertujuan untuk lebih meningkatkan ruang peran masyarakat yang seluas-luasnya dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Pelibatan masyarakat dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pembangunan buka lagi hanya sekedar wacana tapi sudah merupakan keharusan yang mesti diimplementasikan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah : -

Bidang Ketenagakerjaan a) Kebijakan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan berbasis masyarakat. Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut melalui : 

Pembinaan Desa Produktif



Peningkatan kompetensi Instruktur dan tenaga kepelatihan


11



Peningkatan kapasitas kelembagaan, Sarjana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas



Pembangunan Balai Latihan Kerja



Pengadan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja



Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Istruktur BLK



Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

b) Kebijakan peningkatan konsolidasi program-program Perluasan Kesempatan Kerja yang dilaksanakan pemerintah sehingga tercipta kesempatan kerja yang seluasluasnya. Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah melalui : 

Tenaga Sukarela yang melakukan Pendampingan dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja



Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja



Pengembangan Bursa Kerja



Pengembangan Informasi pasar kerja



Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan



Bimtek bursa kerja Online

c). Kebijakan peningkatan kualitas hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja melalui dorongan pelaksanaan negosiasi hubungan industrial secara bipartit untuk mencapai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah: 

Penguatan Kelembagaan dan Pemasyarakatan HI



Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja



Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial



Pengelolaan Persyarakat Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi

d). Kebijakan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum. Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah: 

Penerapan SMK3 LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

12



Penanganan Kasus Ketenagakerjaan



Sosialisasi Norma K3, Penyuluhan dan Evaluasi Calon Ahli K3



Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak



Pemeriksaan Kerja Malam Perempuan dalam rangka pencegahan terjadinya Traficking

-

Bidang Ketransmigrasian a). Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut : 

Penyediaan Tanah Transmigrasi



Partisipasi masyarakat

dalam pembentukan lembaga pemerintah dalam

pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal dan perbatasan b). Kebijakan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Strategi yang ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut adalah: 

Bantuan pendidikan pelayanan sosbud dan mental spiritual di Kawasan transmigasi melalui penilaian dan pemilihan transmigran dan Pembina Kimtrans teladan

BAB III I. URUSAN DESENTRALISASI

Program dan Kegiatan 3.1.

Program dan kegiatan yang Dibiayai dari APBD 1. 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan No.

Program

Kegiatan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan ATK


13

2.

Program Sarana Aparatur

dan

Peningkatan Prasaran

Peningkatan Sumber Daya

f.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makan dan minuman j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor d. Pengadaan Komputer e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor f. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional a. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan b. Peningkatan Kualitas SDM dalam rangka perencanaan c. Percepatan peningkatan IPK Kal sel d. Pembinaan Kesehatan Masyarakat a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Rencana Kerja SKPD a. Bimbingan Teknis Instruktur Lembaga Latihan Kerja b. Monitoring Lembaga Latihan Swasta c. Pemagangan dalam negeri berbasis pengguna a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3.

Program Kapasitas Aparatur

4.

Program Peningkatan Pengembangan

5.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

6.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

7.

Program Perlindungan dan a.Monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan Pengembangan Lembaga b. Pengawasan TKA Ketenagakerjaan c. Pengembangan pengupahan d. Sosialisasi upah minimum provinsi LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

14

8.

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

8.

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

9.

Program Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi

e. Pembinaan Forum komunikasi tripartit Provinsi Kalimantan Selatan f. Pelaksanaan bulan K3 g. Peningkatan wawasan dewan pengupahan provinsi h. Perundingan upah minimum sektoral Provinsi i. Pengawasan pelaksanaan upah minimum a. Bimtek pembinaan perusahaan pengguna TKA b. Penyelenggaraan Kegiatan Padat karya produktiv c. Terapan teknologi padat karya system kader d. Pengembangan bursa kerja e. Pengembangan informasi pasar kerja f. Penyusunan dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan g. Bimbingan teknis Bursa Kerja online h. Gerakan Penanggulangan Pengaguran i. Evaluasi dan Penyusunan Program a. Bimtek kewirausahaan masyarakat Transmigrasi b. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Poktan/Gapoktan a. Pengembangan Kampung Inggeris di Kawasan Transmigrasi b. Identifikasi Data Penempatan Transmigrasi c. Sosialisai pengembangan trans lokal d. Peningkatan kerjasama antar daerah program transmigrasi e. Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian f. Promosi investasi dan kemitraa di kawasan transmigrasi

1. 2. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan No.

Program

Kegiatan

1.


a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa administrasi


15

2.

3. 4.

5.

6.

keuangan d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan ATK f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makan dan minuman j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program Peningkatan a. Pemeliharan Rutin / Berkala Gedung Sarana dan Prasarana Kantor Aparatur b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin / Berkala mebelair e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan a. Pengadaan pakaian kerja lapangan Disiplin Aparatur Program Peningkatan a.Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Kapasitas Sumber Daya Perundang-undangan Aparatur Program Peningkatan a. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Pengembangan Sistem Tahun Pelaporan Capaian Kinerja b. Penyusunan pelaporan prognosis dan Keuangan realisasi anggaran c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan Kualitas dan Produktivitas bagi pencari kerja berbasis kompetensi Tenaga Kerja Institusional kejuruan aneka kejuruan b. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi non institusional permintaan masyarakat kejuruan teknologi otomotif c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi non institusional permintaan masyarakat kejuruan teknologi mekanik LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

16

d. Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja e. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK f. Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK g. Perencanaan, penyusunan, evaluasi progam pelatihan, monitoring lulusan dan pelaporan h. Penyuluhan dan penyebaran informasi pelatihan i. Pemasaran lulusan j. Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (kerjasama pihak III) k. Peningkatan kemampuan pengusaha dan tenaga kerja l. Pengembangan program pelatihan m. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi institusional kejuruan teknologi mekanik n. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi institusional kejuruan listrik o. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi institusional kejuruan administrasi bisnis p. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi non institusional permintaan masyarakat kejuruan listrik q. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi non institusional permintaan masyarakat kejuruan bangunan r. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi noninstitusional permintaan masyarakat kejuruan aneka kejuruan s. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi non institusional permintaan masyarakat kejuruan PHP t. Pelatihan berbasis kompetensi institusional teknik tekonologi otomotif LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

17

u. Pelatihan berbasis kompetensi institusional kejuruan akuntansi v. Pelatihan berbasis kompetensi institusional tata kecantikan w. Pelatihan berbasis kompetensi institusional listrik/instansi penerangan

1. 3. UPTD Balai Produktivitas Ketenagakerjaan (BPTK) Provinsi Kalimantan Selatan No.

Program

Kegiatan

1.


2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan i. Penyediaan Makanan dan Minuman j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan


18

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 3.

Program Peningkatan a. Pengadaan pakaian kerja lapangan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan a.Bimtek Implementasi Peraturan Kapasitas Sumber Daya Perundang-undangan Aparatur Program Peningkatan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pengembangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Program Peningkatan a. Perencanaan, Penyusunan, Evaluasi Kualitas dan Produktivitas Program Pelatihan, Monitoring Lulusan Tenaga Kerja dan Pelaporan b. Pelatihan Produktivitas c. Sosialisasi produktivitas dan budaya produktif d. Pembinaan pengembangan desa produktiv

5.

6.

1. 4. UPTD Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Selatan

Provinsi Kalimantan

No.

Program

Kegiatan

1.

Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan i. Penyediaan Makanan dan Minuman j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah


19

2.

3. 4.

5.

6.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pengadaan peralatan gedung kantor c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan a. Pengadaan pakaian kerja lapangan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

a. Penyusunan semesteran

laporan

keuangan

a. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Hiperkes dan Keselamatan Kerja b. Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan c. Pengujian Lingkungan Kerja d. Pemeriksaan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja e. Pendayagunaan Fasilitas Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja f. Persiapan Akreditasi Laboratorium g. Penyuluhan peningkatan kemampuan teknis pelaksana hiperkes dan KK

1. Program dan kegiatan yang Dibiayai dari APBN (Tugas Pembantuan) No. 1.

2.

Program

Kegiatan

Program Pembangunan dan a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Pengembangan Kawasan Teknis Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Transmigrasi b. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi c. Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Program Penyiapan a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Kawasan dan Pembangunan Teknis lainnya Ditjen Penyiapan LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

20

Permukiman Transmigrasi

3.2.

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi b. Penyediaan Tanah Transmigrasi c. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi

Program dan kegiatan yang Dibiayai dari APBN (Dekonsentrasi) No.

Program

Kegiatan

1.

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

2.

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3.

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Ketenagakerjaan

4.

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

a. Pengembangan model dan inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja b. Penempatan tenaga kerja dalam negeri c. Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI Luar Negeri d. Pengembngan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja e. Peningkatan Kapasitas Pendamping Lapangan Program PPKK f. Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja g. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan a. Pengelolaan Kelembagaan dan Permasyarakatan Hubungan Industrial b. Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jamsostek c. Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial d. Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan HI dan Jamsostek a. Peningkatan Kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma b. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan dan perlindungan tenaga kerja a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarjana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas


21

b. c.

d.

e. f.

Pengembangan dan peningkatan produktivitas Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri Binalattas Pengembangan dan peningkatan produktivitas Binalattas Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Binalattas


22

BAB IV KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kerangka anggaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2014 akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah tahun 2014 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran

ke

dalam

program/kegiatan.

Disamping

itu,

dengan


23

mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada tahun ini, diharapkan menjadi pemicu kreativitas

dan

inovasi

dalam

percepatan

pembangunan

Ketenagakerjaan

dan

Ketransmigrasian Provinsi Kalimantan Selatan yang tepat sasaran menuju Masyarakat Kalimantan Selatan yang Produktif, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan Belanja secara umum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya proporsional; 2. Secara kewilayahan belanja daerah harus disusun secara adil dan proporsional. Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu diadakan anggaran penyeimbang. Belanja Langsung adalah belanja yang diarahkan dalam rangka pelaksanaan urusan provinsi dan merupakan alokasi belanja APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan . Belanja tidak langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan, dan merupakan koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersifat umum dalam rangka pendukungan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan . Kebijakan belanja daerah Tahun 2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD Tahun 2011 - 2015. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan

pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang Ketenagakerjaan

dan Ketransmigrasian. Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2015 diarahkan pula kepada sektor yang produktif melalui kebijakan afirmatif dan pembangunan yang berkeadilan (menyentuh hingga ke masyarakat pedesaan) yang menjadi prioritas. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

24

kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2015, Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dianggarkan dan dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp. 19.049.896.500,- dan dapat direalisasikan 17.956.563.220,- atau sebesar 94,26 % dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 22.758.136.000,- yang dipergunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pada Dinas Provinsi, Balai Produktivitas, Balai Hiperkes dan KK, Balai Latihan Kerja.

Realisasi

anggaran Belanja Langsung mencapai Rp. 21.015.788.803,- atau mencapai 92,34 % dengan realisasi fisik sebesar 99,50 %. Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja anggaran 2015 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: No.

Anggaran Setelah Perubahan (Rp) 41.808.032.500,-

Belanja

B. BELANJA DAERAH 1. BELANJA LANGSUNG a. Belanja Pegawai

TIDAK

Pencapaian Target (Rp) % 38.972.352.023,93,22 Realisasi *)

19.049.896.500,-

17.956.563.220,-

94,26

19.049.896.500,-

17.956.563.220,-

94,26

22.758.136.000,-

21.015.788.803,-

92,34

6.622.500.000,-

6.013.702.598,-

90,81

12.092.246.000,-

11.162.795.121,-

92,31

c. Balai Hiperkes dan KK

2.441.350.000,-

2.350.091.084,-

96,26

d. Balai Produktivitas Tenaga kerja

1.602.040.000,-

2. BELANJA LANGSUNG a. Disnakertrans b. Balai Latihan Kerja

1.489.200.000,-

92,96

Sumber Data : Laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015


25

BAB V TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau Desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan

oleh

Daerah Provinsi/Kabupaten/Desa dalam rangka pelaksanaan tugas

pembantuan didanai melalui APBN. Sedangkan Dekonsentrasi adalah

pelimpahan

wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan ini dilaksanakan

setelah

adanya

penugasan

Pemerintah

melalui

Kementerian

Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

5.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 3.2.1.1.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 3.2.1.2.

Tugas Pembantuan yang Diterima

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerima 2 (dua) Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, yaitu : 1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Program dan Kegiatan : LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

26

Untuk tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Tugas Pembantuan antara lain, yaitu : 1. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi b. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi c. Pelayanan Pertanahan Transmigrasi 2. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi b. Penyediaan Tanah Transmigrasi c. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi 5.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan : 1. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Total alokasi anggaran untuk Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rp. 435.781.000,-. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai Rp. 358.955.941,- atau sebesar 82,37 %. Realisasi fisik program ini mencapai 83,19 %. 2. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Total alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Rp. 694.550.000,-. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai Rp. 492.921.500,- atau sebesar 70,97 %. Realisasi fisik program ini mencapai 80,24 %.

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

27

URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN

6.1. Program dan Kegiatan Untuk tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung urusan wajib ketenagakerjaan antara lain, yaitu : 1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Sasaran program adalah terwujudnya mekanisme kerja dalam menyelenggarakan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : h. Pengembangan model dan inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja i. Penempatan tenaga kerja dalam negeri j. Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI Luar Negeri k. Pengembngan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja l. Peningkatan Kapasitas Pendamping Lapangan Program PPKK m. Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja n. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan 2. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sasaran program adalah terwujudnya Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : f. Pengelolaan Kelembagaan dan Permasyarakatan Hubungan Industrial g. Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jamsostek h. Konsolidasi

Pelaksanaan Peningkatan

Intensitas Pencegahan PHK

dan

Penyelesaian Hubungan Industrial i. Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi j. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan HI dan Jamsostek 3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

28

Sasaran

program

adalah

terlaksananya

Perlindungan

Tenaga

Kerja

dan

Pengembangan Sistem Ketenagakerjaan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : a. Peningkatan Kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma b. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan dan perlindungan tenaga kerja 4. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Sasaran program adalah meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja . Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut : g.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarjana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas

h.

Pengembangan dan peningkatan produktivitas

i.

Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan

j.

Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri Binalattas

k.

Pengembangan dan peningkatan produktivitas Binalattas

l.

Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Binalattas

6.2. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi 1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Total alokasi anggaran untuk Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Rp. 6.344.766.000,-. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai Rp. 4.261.848.226,- atau sebesar 67,17 %. Realisasi fisik program ini mencapai 100 %. 2. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Total alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Rp. 3.887.222.000,-. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai Rp. 3.343.001.625,- atau sebesar 86,00 %. Realisasi fisik program ini mencapai 100 %.


29

3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Total alokasi anggaran untuk Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Ketenagakerjaan Rp. 1.345.276.000,-. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai Rp. 1.257.489.850,- atau sebesar 93,47 %. Realisasi fisik program ini mencapai 100 %. 4. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Total alokasi anggaran untuk Program Perlindungan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Rp. 9.152.971.000,-. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai Rp. 8.847.918.700,- atau sebesar 96,67 %. Realisasi fisik program ini mencapai 100 %.

BAB VII PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2015 merupakan tahun TERAKHIR dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA. 2015

30

(RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015, yang disampaikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 memberikan indikasi bahwa hasil-hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Selatan pada umumnya. Berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2015 tersebut patut kita syukuri, karena berkat kerjasama semua pihak baik eksekutif maupun legislatif serta partisipasi segenap komponen masyarakat. Hasil yang dicapai di tahun 2015 ini mengindikasikan adanya komitmen bersama untuk bekerja optimal, sebagai modal untuk mencapai cita-cita bersama bagi peningkatan pembangunan di Kalimantan Selatan pada tahun-tahun mendatang. Disamping keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2015, tentunya masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LPPD ini diharapkan dapat diperoleh pembinaan dan masukan konstruktif dari Pemerintah, dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Selatan kedepan serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dalam upaya mencapai visi 5 tahun mendatang yaitu mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang “Bermunajad” (Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai) khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian. Aamiin.


31

LPPD TAHUN 2015 LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)Disnakertrans TA i

Recommend Documents