LPPD BPKAD Tahun

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Gambaran Umum Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dibentuk sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Pasal 64 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 28 Banyuwangi, dalam Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berperan sangat vital sekali yaitu sebagai stakeholders dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung

kelancaran

roda

pemerintahan

daerah

di

Kabupaten

Banyuwangi. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 59 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok BPKAD adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut menyelenggarakan fungsi : 1)

Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2)

Pengoordinasian penyusunan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

LPPD BPKAD Tahun 2014

1

3)

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

4)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.2

Bagan Struktur dan Tupoksi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi mempunyai bagan struktur sebagaimana dibawah ini :

Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai brikut : (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Anggaran; d. Bidang Akuntansi; e. Bidang Pengelolaan Keuangan;


2

f. Bidang Aset; g. Kelompok Jabatan Fungsional; (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. (3) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud, membawahi: a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; b. Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran. (4) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud, membawahi: a. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan; b. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja. (5) Bidang Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud, membawahi: a. Sub Bidang Penerimaan Keuangan; b. Sub Bidang Pengeluaran Keuangan. (6) Bidang Aset sebagaimana dimaksud, membawahi: a. Sub Bidang Inventarisasi; b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan.

a. Kepala Badan, dengan uraian tugas : 1.

Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok Badan ;

2.

Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3.

Melaksanakan

penyusunan,

penetapan,

perubahan

dan

pertanggungjawaban APBD ; 4.

Mengelola administrasi keuangan dan aset daerah;

5.

Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan dan aset daerah ;


3

6.

Melaksanakan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dengan instansi terkait;

7.

Membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

8.

Melaksanakan

pembinaan

pegawai

dilingkungan

Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; 9.

Memonitor serta mengevaluasi pelaksaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yg berlaku ;

10. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier ; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ; 12. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris; Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, administrasi

mengkoordinasikan umum,

kepegawaian,

dan

mengendalikan

keuangan,

kegiatan

perlengkapan

dan

penyusunan program, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi 1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan

untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan dan fungsi Badan ; 2. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan badan ; 3. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait ;


4

4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun sekretaris mempunyai tugas : 1. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan; 2. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan; 3. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan; 4. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; 5. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 6. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; 7. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan 8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 1. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja badan; 2. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; 3. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 4. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 5. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


5

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: 1. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja badan; 2. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan; 3. mengelola anggaran belanja hibah dan bantuan dari Pemerintah Daerah secara koordinatif dengan SKPD/unit kerja SKPD; 4. menyusun

laporan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

pengelolaan keuangan badan; 5. menyusun

rencana

kebutuhan

dan

mendistribusikan

barang

perlengkapan; 6. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan; 7. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 8. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 9. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan 10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas: 1. menyusun rencana program Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja badan; 2. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran badan; 3. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan; 4. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 5. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 6. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan


6

7.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

c. Bidang Anggaran Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah; Selain tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana Bidang Anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan; 2. Menyusun proram kerja dibidang penyusunan anggaran daerah; 3. Menyusun rancangan, penetapan dan perubahan APBD; 4. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran ; 5. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran SKPD; 6. Meverifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD 7. Menyusun laporan dibidang anggaran daerah ; 8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas. 9. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yg baik dan saling mendukung; 10. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; 11. Melaksanakan tugas yg diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok ; Untuk melaksakan tugas pokok dimaksud bidang anggaran mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban ; 2. Pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran SKPD ; 3. Verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD; 4. Penyusunan laporan dibidang anggaran daerah ;


7

5. Pelaksanaan tugas lain yang dibeikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas : 1. menyusun rencana Sub Bidang Perencanaan Anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan; 2. menghimpun usulan RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan APBD dan perubahan APBD; 3. menyusun dan menyiapkan rancangan APBD; 4. menyusun dan menyiapkan rancangan perubahan APBD; 5. menghimpun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagai pedoman pelaksanaan APBD; 6. menyusun petunjuk teknis penyusunan APBD berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; 7. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran; 8. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 9. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 10. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan; b. mengumpulkan data DPA SKPD dalam rangka verifikasi dan evaluasi anggaran; c. melakukan verifikasi dan evaluasi DPA SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan;


8

d. melakukan verifikasi dan evaluasi anggaran program serta kegiatan SKPD; e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

d. Bidang Akuntansi Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah,

mengidentifikasi, mengukur,

mencatat pelaksanaan APBD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban

pelaksanaan

APBD ; Selain tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana bidang akuntansi sesuai dengan rencana kerja Badan 2. Melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 3. Melaksanakan

pembinaan

dan

bimbingan

teknis

akuntansi

pendapatan dan belanja ; 4. Menghimpun dan mengklasifikasi serta mengolah laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah ; 5. Meneliti dan menganalisa laporan akuntansi pendapatan dan belanja SKPD; 6. Menyusun laporan akuntansi pendapatan dan belanja daerah ; 7. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung ;


9

8. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ; 9. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ; 10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan standart akuntansi pemerintah (SAP) ; 2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan mempunyai tugas : 1. menyusun rencana Sub Bidang Pelaporan dan pertanggungjawaban Pendapatan sesuai dengan rencana kerja Badan; 2. melaksanakan

sistem

akuntansi

serta

pelaporan

dan

pertanggungjawaban pendapatan daerah; 3. melakukan konsolidasi laporan realisasi pendapatan SKPD; 4. melaksanakan

fungsi

sebagai

entitas

pelaporan

dan

pertanggungjawaban realisasi pendapatan Pemerintah Daerah; 5. melaksanakan

pembinaan

sistem

akuntansi

dan

pelaporan

pendapatan keuangan SKPD; 6. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 7. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 8. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja


10

mempunyai tugas : 1. menyusun rencana Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban belanja sesuai dengan rencana kerja Badan; 2. melaksanakan

sistem

akuntansi

serta

pelaporan

dan

pertanggungjawaban belanja daerah; 3. melakukan konsolidasi laporan realisasi belanja SKPD; 4. melaksanakan

fungsi

sebagai

entitas

pelaporan

dan

pertanggungjawaban realisasi belanja Pemerintah Daerah; 5. melaksanakan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan belanja keuangan SKPD; 6. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 7. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 8. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

e. Bidang Pengelolaan Keuangan Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas pokok membukukan serta meneliti berka-berkas dan bukti penerimaan, melakukan proses dan mekanisme pengeluaran ; Selain mempunyai tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan juga mempunyai tugas: 1. Menyusun rencana bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan rencana kerja Badan; 2. Melaksanakan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah; 3. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran; 4. Mendokumentasikan pembukuan dan laporan;


11

5. Melaksanakan monitoring, analisis dan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan kas daerah ; 6. Mengoordinasikan bawahan agar terjadi kerjasama yang baik dan saling mendukung; 7. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 8. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan pada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengelolaan Keungan mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah; 2. Pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran; 3. Pendokumentasian pembukuan dan laporan; 4. Pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Penerimaan Keuangan mempunyai tugas : 1. menyusun rencana Sub Bidang Penerimaan Keuangan sesuai dengan rencana kerja Badan; 2. menerima dan mencatat bukti setoran penerimaan daerah; 3. menyimpan seluruh bukti asli penerimaan daerah; 4. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah yang berkaitan dengan aset lancar dan investasi; 5. melakukan pengelolaan dan pencatatan hutang dan piutang daerah; 6. menyimpan uang daerah dan surat berharga;


12

7. melaksanakan

penempatan

uang

daerah

dan

mengelola/

menatausahakan investasi daerah; 8. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi posisi kas daerah dengan bank penyimpan yang ditunjuk; 9. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka rekonsiliasi penerimaan daerah; 10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan daerah; 11. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 12. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 13. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. Kepala Sub Bidang Pengeluaran Keuangan mempunyai tugas : 1. menyusun rencana Sub Bidang Pengeluaran Keuangan sesuai dengan rencana kerja Badan; 2. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD serta melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 3. meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; 4. menyiapkan anggaran kas; 5. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 6. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengeluaran daerah; 8. melakukan pengendalian pelaksanaan pengeluaran daerah; 9. melakukan pencatatan bukti penyetoran pajak;


13

10. mencatat seluruh pengeluaran daerah; 11. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 12. membantu pembinaan penatausahaan Keuangan; 13. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 14. membantu melakukan penagihan piutang daerah; 15. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; 16. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 17. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; 18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

f. Bidang Aset Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan aset termasuk inventarisasi, pemeliharaan, pemeriksaan, pengawasan, penghapusan dan pengamanan aset daerah. Selain mempunyai tugas pokok tersebut kepala bidang aset juga mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana bidang aset sesuai dengan rencana kerja badan; 2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data aset daerah; 3. Mengadministrasikan aset daerah; 4. Melaksanakan

pengolahan

data

aset

daerah

dalam

rangka

menyusun neraca daerah; 5. Melaksanakan inventarisasi aset daerah; 6. Melaksanakan pemeliharaan,pemeriksaan, pengawasan, penghapusan dan keamanan aset daerah; 7. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung; 8. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 9. Melaksanakan tugas yg diperintah oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;


14

10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang aset mempunyai fungsi ; 1. Penyusunan rencana pengelolaan aset daerah; 2. Pengumpulan dan pengolahan data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah ; 3. Pengadministrasian aset daerah; 4. Pemeliharaan dan keamanan aset daerah yg belum dikelola SKPD; 5. Pemeriksaan dan pengawasan aset daerah; 6. Penghapusan aset daerah; 7. Pelaporan barang inventaris daerah; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. g. Kelompok jabatan fungsional Jabatan Fungsional jabatan ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yg dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yg berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ; Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan ; 1.3

Sumberdaya Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal pokok

terlaksananya

pembangunan

oleh

pemerintah

dan

segenap

masyarakat,oleh karena itu pentinglah kualitas sumber daya manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan lembaga yang sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban serta pemanfaatan aset daerah. Secara keseluruhan jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah 52 orang. Berikut disajikan


15

potensi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

berdasarkan

Pangkat/Golongan Ruang dan Tingkat

Pendidikan sebagaimana table dibawah ini:


16

No

Nama

Pangkat / Gol

Jabatan

1

Drs. Djadjat Sudradjat, MM, M.Si

Pembina Tk. I / IVb

Kepala Badan

2

Dra. Hj. Indah Prahasturi, MM

Pembina Tk. I / IVb

Sekretaris Badan

3

Dra. Deslyna Errawati, MM

Pembina / IVa

Kabid Angaran

4

Luluk Khomsiyah, SE

Pembina / IVa

Kabid Pengelolan Keuangan

5

Dra. Eny Maria Ulfa, M.Si

Pembina / IVa

Kabid Aset

6

Samsudin, SE

Penata Tk. I / IIId

Kabid Akuntansi

7

Harini Budi Rahayu, SH

Penata Tk. I / IIId

Ka.Sub.Bag. Umum & Kepegawaian

8

Heni Sutiyoko, A.KS

Penata Tk. I / IIId

Ka.Sub.Bid. Iventarisasi

9

Tanto Sulistriyono, S. Sos

Penata Tk. I / IIId

Ka.Sub.Bag. Penyusunan Program


17

Pendidikan Umum/Struktural S-2 Admnistrasi Pulbik Tahun 2002 / Diklat PIM II Tahun 2011 S-2 Manajemen Tahun 2004 / Diklat PIM II Tahun 2006 S-2 Manajemen Tahun 2006 / Diklat PIM III Tahun 2009 S-1 Ekonomi Akuntansi Tahun 2003 / Diklat PIM III Tahun 2009 S-2 Administrasi Publik Tahun 2008 / Diklat PIM III Tahun 2012 S-1 Sarjana Ekonomi Tahun ------- Diklat PIM III Tahun 2012. S-1 Sarjana Hukum Tahun 2001/ Diklat PIM III Tahun 2010 S-1 SJN Kesehatan Sosial Tahun 1998/Diklat PIM IV Tahun 2008 S-1 Sospol Admnistrasi Negara Tahun 1993/Diklat PIM IIII Tahun 2014

10

Agustinus Harsono, SE, M,Si

Penata TK. I / IIId

Ka.Sub.Bid. Verifikasi & Evaluasi Anggaran

11

Cahyanto Hendri Wahyudi, SE

Penata / IIIc

Ka.Sub.Bid. Anggaran

12

Wahyudi Eko Prasetyo, S.Sos

Penata / IIIc

Ka.Sub.Bid. Pengeluaran Keuangan

13

Dewa Made Alit Budi Siswanto, S.Sos, M.Si

Penata / IIIc

Ka.Sub.Bid. Pelaporan & Pertanggungjawaban Pendapatan

14

Bambang Hartono, SE

Penata / IIIc

Ka.Sub.Bid. Penerimaan Keuangan

15

Firman Hidayat, SE

Penata / IIIc

Ka.Sub.Bid. Pelaporan & Pertanggungjawaban Belanja

16

Lusiyati, S.STP

Penata / IIIc

Ka.Sub.Bag. Keuangan & Perlengkapan

17

Yati Mustika, SE

Penata / IIIc

Staf

18

Martini, S.Ap

Penata / IIIc

Staf

19

Helmi Hidayat, SE

Penata / IIIc

Staf

20

Retno Wilis, SE

Penata / IIIc

Staf


18

S 2 Ekonomika Pembangunan Tahun 2007/ Diklat PIM III Tahun 2014 S-1 Ekonomi Manajemen Tahun 2000/ Diklat PIM IV Tahun 2010 S-1 Admnistrasi Negara Tahun 2001/Dilkat PIM IV Tahun 2012 S-2 Ekonomi Tahun 2011/ Diklat PIM IV Tahun 2013 S-1 Ekonomi Manjemen Tahun 2003/ Diklat PIM IV TAhun 2012 S-1 Ekonomi Akuntansi Tahun 2003/ Diklat PIM IV Tahun 2013 STPDN Tahun 2005/ Diklat PIM IV Tahun 2005 S-1 Ekonomi Akuntansi Tahun 2004 S-1 Admnistrasi Negara Tahun 2003 S-1 Ekonomi Manajemen Tahun 2004 S-1 Ekonomi Akuntansi Tahun 2004

21

Sri Andarwati

Penata Muda Tk. I / IIIb

Staf

KPAA 1980

22

Hartatik


Staf

SMEA 1979

23

Abdul Hamid


Staf

24

Nita Yunianti, SE

Penata Muda TK. I / IIIb

Staf

25

Kwartika Dyah Wulaningrum, SE

Penata Muda / IIIa

Staf

26

Hendry Januar Bayuangga, SE

Penata Muda / IIIa

Staf

27

Nur Iazha Novatilala, SE

Penata Muda / IIIa

Staf

28

Yulis Dyanti

Penata Muda / IIIa

Staf

29

Cahya Haerani, SE

Penata Muda / IIIa

Staf

30

Muhlas, SE

Penata Muda / IIIa

Staf

31

Evy Suyono, SE

Penata Muda / IIIa

Staf

32

Nyoto Leksono

Penata Muda / IIIa

Staf

33

Any Suprirahayuningtyas, A.Md

Penata Muda / IIIa

Staf

34

Suyoko

Pengatur TK. I / IId

Staf

SMA 1985 S-1 Ekonomi Akuntansi Tahun 1999 S-1 Ekonomi Akuntansi Tahun 2007 S-1 Ekonomi Akuntansi Tahun 2008 S-1 Ekonomi Akuntansi Tahun 2010 SLTA 1988 S-1 Ekonomi Manajemen 1993 S-1 Ekonomi Akuntansi 2002 S-1 Ekonomi Manajemen 2002 S-1 Admnistrasi Negara Tahun 2004 S1. Ekonomi Akuntansi Tahun 2004 SMA 2000

35

Mudiantoko

Pengatur / IIc

Staf

SMA 1991

36

Yudhi Setiawan

Pengatur Muda Tk. I / IIb

Staf

SMU 2003

37

Masturi


Staf

SMEA Tata Niaga 1997


19

38

Titin Irawati


Staf

SLTA 2005

39

Ibnu Salabin


Staf

SMEA 1994

40

Abdul Karim


Staf

SLTA 1992

41

Roma Dahliaseva


Staf

SLTA 1995

42

Hari Nurdi


Staf

SMA 1993

43

Eko Maret Setiawan


Staf

SLTA 1993

44

Tri Asmanto


Staf

STM 1995

45

Achmadianto


Staf

SMA 1998

46

Laili Kurniawati


Staf

SMA 2002


20

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel : Potensi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Jumlah Tingkat Jumlah Pangkat/Gol Ruang (Org) Pendidikan (Org) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata Tingkat I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tingkat I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur Muda (II/a)

2 3 5 10 4 9 1 1 11 -

Jumlah

46

S-3 S-2 S-1/D-IV D-III D-II D-I SMA Sederajat SMP Sederajat

6 23 17 -

46

Menurut Struktur Organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 17 (tujuh belas) jabatan struktural, yakni 1 (satu) eselon II, 5 (lima) eselon III dan 11 (sebelas) eselon IV. Dari 5 (lima) jabatan eselon III dan 11 (sebelas) eselon IV yang ada, dengan jumlah Staf 30 (tiga puluh) orang PNS sedangkan 21 (Dua puluh satu) orang NON PNS diharapkan akan mampu mengemban tugas dan fungsi yang berat ini dengan baik karena rata-rata sudah mempunyai kemampuan dan kecakapan yang cukup.

Hanya saja perlu adanya

penambahan jumlah staf karena jumlah staf yang ada masih dipandang belum mencukupi.


21

Gambar 2

:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Kalau dilihat dari jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan, nampak bahwa sebagian besar berlatar belakang pendidikan S-1/D-4 yakni sekitar 60,00% dan SLTA (SMA) 36,96%, jumlah pegawai. pegawai dengan pendidikan S-2 sebesar 13,05%. Komposisi tersebut masih belum memadai. Kedepan diharapkan jumlah pegawai berpendidikan S-1 dan D-3 perlu ditambah agar kinerja organisasi bias lebih baik lagi.

Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi mengelola 2 jenis anggaran, yaitu pendapatan dan belanja. Untuk anggaran pendapatan yang dikelola adalah sebagaimana table dibawah ini:


22

Tabel Anggaran Pendapatan Uraian

Anggaran Setelah Perubahan (Rp)

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

31.165.100.334,56

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

15.929.867.000,00

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD

15.929.867.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

15.235.233.334,56

Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan Jasa Giro

43.845.000,00 4.200.000.000,00

Pendapatan bunga deposito Pendapatan dari pengembalian Dana Perimbangan

10.062.426.754,00 928.961.580,56 1.404.484.226.034,00

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

85.934.357.034,00

Dana Alokasi Umum

1.254.496.229.000,00

Dana Alokasi Khusus

64.053.640.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

570.944.097.138,00

Pendapatan Hibah

142.642.687.989,00

Dana penyesuaian dan otonomi Khusus

292.405.155.949,00

Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

135.896.253.200,00

Sedangkan untuk anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten banyuwangi adalah sebagai berikut: Tabel Anggaran Belanja Uraian Bidang BELANJA

Anggaran setelah perubahan 203.199.858.518,41

Belanja Tidak Langsung -

Belanja Pegawai

-

Belanja Hibah

92.992.383.649,00

-

Belanja Bantuan Sosial

10.724.020.000,00


3.403.524.413,00

23

-

Belanja Bagi Hasil kepada propinsi/kab/kota dan pemerintahan desa Belanja Bantuan keuangan kepada propinsi/kab/kota dan pemerintahan

-

Belanja tidak terduga

3.424.000.000,00 75.800.000.000,00 4.029.435.956,41

Belanja Langsung -

Belanja Pegawai

5.218.701.400,00

-

Belanja barang dan jasa

6.995.446.000,00

-

Belanja Modal


612.347.100,00

24

BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi selalu berpedoman pada rencana stratejik (RENSTRA) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 yang mengarah pada terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

2.1. VISI dan MISI Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah : “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dengan didukung suberdaya manusia yang professional guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah”.

Penjelasan Visi : a.

Menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, artinya adalah ikut mendukung

pelaksanaan

pembangunan

daerah

dalam

rangka

mewujudkan masyarakat mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumberdaya manusia.


25

b.

Pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang professional adalah pengelolaan dalam arti luas, termasuk didalamnya perencanaan penganggaran,

penatausahaan

keuangan,

pelaksanaan

realisasi

keuangan dan fisik kegiatan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dirumuskan misi SKPD agar ada kepastian arah dalam menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Keseusian antara factor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan Tercapainya pengelolaan keuangan dan asset daerah secara optimal, dengan tiga sasaran, sebagai berikut :

a.

Mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat azas (akuntabel, efektif, efisien, kepatutan, transparans) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

Mewujudkan Laporan Pertanggungjawaban yang tepat waktu.

c.

Meningkatkan daya guna hasil guna dan optimalisasi nilai ekonomis Aset Daerah untuk menunjang Pembangunan dan peningkatan kapasitas daerah.

2.2

Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas


26

diperlukan strategi yang memuat cara – cara yang di rancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan SKPD, adapun strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Strategi meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a. Prosentase SKPD dalam menyusun rancangan APBD tepat waktu; b. Prosentase SKPD dalam pembahasan rancangan Perubahan APBD. c. Prosesntase penerbitan SP2D tepat waktu; 2. Strategi meningkatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indicator : a. Prosesntase SKPD menyusun Laporan Pertanggungjawaban APBD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu b. Kualitas Opini Keuangan Daerah 3. Strategi meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah, untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indicator : a. Prosentase barang daerah yang direaluasi / apraisel asset / barang daerah ; b. Jumlah Aset yang bersertifikat;


27

2.3

Prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Untuk skala prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: a. Peningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan: Peningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyuwangi setiap

tahunnya

dengan

opini

Wajar

Tanpa

Pengecualian

(WTP/Unqualified Opinion).

b. Peningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah. Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah adalah terwujudnya manajemen

aset,

menyusun

prasarana

dan

sarana

penunjang

pembangunan daerah serta laporan barang daerah setiap tahunya, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


28

BAB III URUSAN DESENTRALISASI 3.1

Ringkasan Urusan Desentralisasi Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan 2 urusan yaitu urusan umum dan urusan wajib, adapun jumlah anggaran untuk urusan Umum yang dikelelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 3.760.410.950,00 sedangkan urusan wajib sebesar Rp. 9.066.083.550,00

3.2

Prioritas Urusan Umum Yang Dilaksanakan Dalam melaksanakan kegiatan urusan umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat melakukan efisiensi anggaran, dari anggaran sebesar Rp. 3.760.410.950,00

hanya

terealisasi Rp 3.296.803.223,00 atau 87,68 % sebagaimana data dibawah ini. Program pada Urusan Umum Tahun Anggaran 2014, antara lain : a. Program Penyediaan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 3) Penyediaan Jasa Perkantoran 4) Penyediaan alat tulis kantor 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8) Penyediaan peralatan rumah tangga 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor


29

10) Penyediaan makanan dan minuman 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaaan perlengkapan gedung kantor 2) Pengadaan mebeleur 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4) Pemelihraaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor c. Program Peningakatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD a. Penyusunan Laporan Lakip, Renja, LPPD, LKPD dan IKK b. Penyusunan Laporan tentang bantuan Sosial dan Hibah 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3) Penyusunan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi 4) Penyusunan perencanaan dan Pengendalian Teknis Akuntansi Akrual 3.2.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1) Program Penyediaan Adminisatrasi Perkantoran Maksud dan Tujuan Program ini adalah untuk melaksanakan aktifitas kegiatan kantor Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bannyuwangi yang dilaksanakan untuk operasional badan. 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: a. Dipergunakan pembelian Perangko, Materai dan benda pos b. Dimanfaatkan untuk keperluan Pembuatan Kontrak Perjanjian dan pengeluaran keuangan. c. Yang membutuhkan setiap kegiatan tentang transakasi. 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air/Listrik a. Dipergunakan untuk keperluan Komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Banyuwangi dan Intansi Vertikal


30

yang ada pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi baik Provinsi dan Pusat. b. Sedangkan sumber daya air dimanfaatkan untuk Kebersihan Kantor badan serta Kamar Mandi, Taman. c. Listrik untuk Operasional kantor Badan sehari-hari 3. Penyediaan jasa Perkantoran a. Dengan keterbatasan personil di Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menunjang operasional maka untuk Pemeliharaan Taman serta kantor yang sangat luas diperlukan jasa Pengaman, Kebersihan Kantor dan sebaginya b. Guna memperlancar proses administrasi yang sangat padat sehingga diperlukan tenaga Administrasi untuk menunjang operasional sehari-hari agar berjalan sesaui dengan SOP. 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Untuk penyediaan Alat Tulis Kantor yang dimanfaatan operasional kebutuhan setiap hari 5. Kegiatan Penyedaiaan Barang Cetak dan Penggandaan a. Dalam rangka untuk kebutuhan seperti Amplok Dinas, Kertas Kok Dinas, Kertas Kok Lambang Garuda Warna Emas, Stop Map berlogo Lambang Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Amplop Dinas Warna Coklat Ukuran Folio, b. Cetak Brosure, Leaflet, Banner serta Fotocopy 6. Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/penerangan

bangunan kantor. a. Dipergunakan untuk membeli kebutuhan akan komponen listrik seperti, Lampu Ruangan, Taman, Tempat parkir, Serta Lampu Hias untuk hari-hari bersar. b. Penggantian kabel jaringan listrik agar tidak terjadi kecelakan. 7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


31

a. Buat pembelian Moblie Filing Kabinet, Rak Arsip, Mesis Absensi, Komputer All in One, Noot Book, Printer Dot Matrik, Ink Jet, Laser Jet, Soud System, dan TV. 8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga a. Kegiatan ini disediakan untuk pembelian Alat Pembersih dan bahan Pembersih serta pembelian tangga ukuran 3 m. 9. Kegiatan Penyedian Bahan Logistik Kantor a. Penyediaan bahan logistic kantor ini dipergunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas Roda empat dan Roda dua untuk Operasional Kantor Badan. 10. Kegiatan Penyedaiaan Makanan dan Minuman a. Sehubungan aktivitasi / frekuansi Tamu atau rapat-rapat yang dilaksanakan pada Kantor Badan yang sangat padat maka diperlukan penyediaan Makanan dan Minuman. 11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasni ke Luar daerah a. Untuk melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi yang dilaksanakan oleh Kantor Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah untuk mendukung pambangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. b. Serta untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam progers pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Maksud dan tujuan Program ini adalah untuk mendukung pelaksanaaan kinerja aparatur dalam rangka pelayanan Publik sehingga dapat dikerjakan sesuia dengan kinerja masing-masing karyawan/karyawati 1. Kegiatan pengadaan Perlengkapan gedung Kantor a.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas yang ada di Kantor badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diperlukan Pengadan AC, Papan Nama, dan Tabung Pemadam Kebakaran.


32

2. Kegiatan pengadaan Mebeleur a.

Dalam rangka untuk kelancaran tugas para karyawan / karyawati guna mendukung pembangunan daerah maka diperlukankan sekali Pengadaan Kursi Kerja, Kursi Rapat dan Meja kerja.

3. Kegiatan Pemeliraaan Rutin / Berkala gedung kantor a.

Apabila Ruangan Gedung Kantor Badan pengelolan Keuangan dan Aset Daerah itu kelihatan indah nan menawan diperlukan sentuhan yang bernuasan lebih segar maka sangat perlu di pelihara gedung dimaksud.

4. Kegiatan Pemelihraan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional a.

Dalam rangka mengoptimalkan kendaraan dinas operasional yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memerlukan perawatan agar setiap saat dapat digunakan untuk operasional kantor yang selalu siap setiap saat.

5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor. a.

Untuk mendukung rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan oleh seluruh Karyawan/Karyawti sangat mungkin harus terpelihara kondisi alat tersebut.

3) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan. Maksud dan Tujuan dilaksanakan program ini adalah untuk mendukung laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan tujuan organisasi yaitu Renstran yang didukung oleh RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD. a. Agar sesuai dengan visi dan misi SKPD setiap tahun diperlukan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan


33

oleh SKPD bersangkutan, maka untuk kelancaran dari proses pembangunan daerah diperlukan laporan capaian kinerja. Seperti penyusunan Lakip, Renja, LPPD, LKPD dan IKK serta Bantuan Sosial dan Hibah. 2. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. a. Untuk mencapai target sesuai dengan pagu penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan oleh Perda APBD setiap SKPD perlu menyusun laporan keuangan semesteran. 3. Kegiatan Penyusunan Realiasasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi a. Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi setiap Tahun menyusun laporan realisasai pelaksanaan APBD Tahun yang lalu, untuk persiapan pembuatan laporan yang akan di Audit oleh BPK 4. Kegiatan

Penyusunan

Perencanaan

dan

Pengendalian

Teknis

Akuntansi Akrual. a. Berdasakan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Daerah didalamnya menyebutakan akan dalam membuat laporan diharuskan sesuai dengan aturan tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai tahun 2014 Laporan yang dipergunakan sudah berbasiskan Akrual. 4) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 1. Kegiatan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah a. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dibutuhkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan 2. Kegiatan Penyusunaan rancangan peraturan daerah tentang APBD a. Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mendukung pelaksanakan kegiatan tersebut agar sesuai


34

dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan sasarannya. 3. Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. a. Untuk melaksanakan penyusunan rancangan peraturan KDH yang lebih rinci maka harus ada APBD Penjabaran sehingga memudahkan SKPD untuk lebih detail dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sampai rincian obyek. b. Dalam rangka rincian obyek dimaksud untuk menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam menjalankan kegiatannya. 4. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan tentang Perubahan APBD a. Apabila dalam pelaksanaan APBD terdapat kesalahan dalam pengaaggaran serta program dan kegiatan yang belum terkafer dalam APBD maka perlu disusun rancangan Perubahan APBD, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 5. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD. a. Untuk lebih memperjelas program dan kegiatan serta belanja yang dilaksanakan oleh SKPD yang mendapatkan APBD Perubahan maka disusunlah Rancangan peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. 6. Kegiatan

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

daerah

Tentang

Pertanggungjawaban APBD. a. Dengan selesainya pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi maka diperlukan Penyusunan Pertanggungjawaban APBD sesuai dengan SAP. 7. Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD a. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban APBD yang lebih detail dan sesaui dengan aturan yang berlaku sehingga ada laporan


35

belanja dan pendapatan SKPD dengan diterbitkannya Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD. 8. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. a. Dalam rangka penyusunan Anggaran dan penatausahaan serta laporan

pertanggungjawaban

APBD

Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi lebih cepat, tepat,efektif, efisien dan transparan disusunlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berbasiskan web base dan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah. 9. Kegiatan Peningkatan Managemen asset/barang daerah a. Agar lebih tertata dalam penataan asset daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maka diperlukan sistem untuk menjalankan data tersebut agar tidak terjadi selisih pencatatan. 10. Kegiatan Refaluasi Apraisel asset / barang daerah a. Untuk menghitung besaran harga asset yang dikuasai oleh Pemerintah kabupaten Banyuwangi serte menentukan harga standarat sewa gedung maupun tanah yang akan dimanfaatkan oleh pihak III maka diperlukan sekali untuk menghitung/apraisel asset. 11. Kegiatan Peningkatan Managemen Keuangan. a. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, serta akurat yang dilaksanakan BPKAD dalam bidang penerbitan SP2D. 12. Kegiatan Pensertifikatan dan Pengamanan Aset a. Masih banyaknya Aset Pemerintah Kabupaten yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka perlu adanya pensertifikatan asset serta pemberian tanda bahwa asset tersebut dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 13. Kegiatan Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan a. Untuk lebih meningkatakan SDM yang ada pada SKPD se Kabupaten


Banyuwangi

dalam

rangka

menyusun

Laporan

36

keuangan yang lebih sesaui dengan SPA maka diperlukan Pembinaan. 14. Kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah. a. Untuk lebih memudahkan dalam penemuan kembali asset maka diperlukan sistem informasi manajemen barang daerah. 15. Kegiatan Bimbingan Tekni Penyusunan APBD a. Dalam rangka penyesuaian aturan tentang penyusunan APBD setiap tahunya maka diperlukan Bimbingan Teknis APBD serta Perubahan APBD untuk memantabkan dalam penyusunan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. 16. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah. a. Untuk memverifikasi belanja Tidak Langsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang Bantuan Sosial dan Hibah agar lebih terukur dan terstruktur hasilnya. 5) Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1. Kegiatan Asistensi Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD a. Untuk lebih mencermati rancangan peraturan daerah tentang APBD guna lebih sesuai dengan pemanfatanya serta penggunaan Anggaran di setiap SKPD se Kabupaten Banyuwangi maka diperlukan Asistensi. 6) Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Kegiatan Tindak Lanjut hasil Temuan Pengawasan. a. Untuk lebih meningkatkan pendapatan dari hasil temuan pengawasan,

agar

setiap

hasil

temuan

pengawsan

itu

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan tindak lanjut hasil temuan.


37

3.3. TUGAS PEMBANTUAN 3.3.1. Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat/Pemerintah Provinsi 3.4. CAPAIAN INDIKATOR RKPD TAHUN 2014 (RPJMD 2010-2015) CAPAIAN INDIKATOR

BIDANG URUSAN/INDIKATOR Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal 1. Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan APBD tepat waktu 2. Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan APBD 3. Prosentase Penerbitan SP2D tepat waktu 4. Prosentase SKPD menysusun Laporan Pertanggungjawaban APBD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu 5. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah 6. Prosentase barang daerah yang direvaluasi / apraisel aset / barang daerah 7. Prosentase aset daerah yang bersertifikat


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

85%

85%

100

85%

85%

100

85%

85%

100

85%

85%

100

85%

85%

100

WTP

-

-

85%

85%

100

10 Bid

10 Bid

100

38

No

Program / Kegiatan Umum

Belanja langsung Pegawai

Barang Jasa

Modal

Total Belanja

Realisasi Belanja

%

Penyediaan Administrasi Kantor

I

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 2 dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perkantoran 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi 6 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 8 9 10

15.000.000

15.000.000

14.970.000

275.000.000 189.000.000 170.000.000 195.000.000

275.000.000 189.000.000 170.000.000 195.000.000

182.269.073 189.000.000 169.706.000 193.887.500

Nama pelaksanan Sekretaris/Bidan

99,80 Sekretariat 66,28 100,00 99,83 99,43

Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat

50.000.000

50.000.000

49.997.900

326.146.000 2.300.000

326.146.000 52.300.000 161.319.000 163.875.000

323.500.000 52.258.900 155.930.510 143.360.000

850.000.000

582.023.640

99,19 Sekretariat 99,92 Sekretariat 96,66 87,48 Sekretariat Sekretariat & 68,47 Bidang

225.000.000

84.751.100 24.150.000 225.000.000

84.154.000 23.650.000 223.877.400

99,30 Sekretariat 97,93 Sekretariat 99,50 Sekretariat

95.000.000

95.000.000

58.736.500

61,83 Sekretariat

75.000.000

75.000.000

67.850.000

90,47 Sekretariat

250.768.000 75.808.000

49.232.600 24.192.000

300.000.600 100.000.000

294.072.900 99.034.000

98,02 Sekretariat 99,03 Sekretariat

81.984.000

118.016.000

200.000.000

198.130.300

99,07 Bidang Akuntansi

36.400.000

172.559.250

208.959.250

190.394.600

91,12 Bidang Akuntansi

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 11 Daerah II Peningkatan Sarana dan Prasaran 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

50.000.000 161.319.000 163.875.000 850.000.000

84.751.100 24.150.000

2 Pengadaan Mebeluer 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 4 dinas/opersaional Pemelihraaan rutin/berkala peralatan dan 5 perlengkapan kantor

100,00 Sekretariat

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan III capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD Kab. 3 Banyuwangi Penyusunan Perencanaan dan pengendalian 4 teknis Akuntansi Akrual


39

3.6

Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan Sedangkan untuk urusan wajib, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat melakukan efisiensi anggaran, dari anggaran sebesar Rp. 9.066.083.550,00 hanya terealisasi Rp. 8.293.818.640,00 atau 92,00%, sebagaimana data dibawah ini a. Program Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah a. Penyusunaan

Perbup

tentang

Pedoman APBD

Kabupaten

Banyuwangi. b. Penyusunan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 3) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD a. Penyusunan buku rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD b. Penyusunan buku penetapan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 4) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD a. Penyusunan Buku Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2014 Kabupaten Banyuwangi. b. Penyusunan

Buku

rancangan

Peraturan

Daerah

tentenag

Perubahan APBD TA. 2014 Kabupaten Banyuwangi. 5) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD a. Penyusunan Buku rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun Anggaran 2014 Kabupaten Banyuwangi. b. Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 kabupaten Banyuwangi. 6) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


40

a. Penyusunan rancangan Buku pertanggungjawaban perda tentang APBD T.A.2013 b. Penetapan Buku perda tentang pertanggungjawaban APBD T.A.2013 7) Penyusunan

rancangan

peraturan

KDH

tentang

penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD a. Penyusunan

hasil

Rancangan

Peraturan

KDH

tentang

Pertangungjawaban APBD TA. 2013 b. Penyusunan Buku Perturan Bupati tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2013 8) Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 9) Peningkatan manajemen aset/barang daerah a. Pemetaan potensi aset tanah dan bangunan b. Penyusunan rencana kebutuhan/pemeliharaan barang milik daerah c. Pelaporan Barang Milik Daerah. 10) Revaluasi/appraisel aset/barang daerah. 11) Peningkatan Manajemen Keuangan 12) Pendampingan pengelolaan keuangan daerah 13) Pensertifikatan dan Pengamanan Aset. b. Pensertifikatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Babupaten Banyuwangi c. Fasilitasi Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 14) Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan. a. Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD. b. Pembinaan Akuntansi dan Pencatatan Aset Daerah 15) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 16) Bimbingan teknis penyusunan APBD a. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD


41

b. Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD 17) Peningkatan Pengelolaan keuangan daerah 5) Program

Pembinaan

dan

Fasilitasi

pengelolaan

Keuangan

kabupaten/kota a. Asistensi rancangan peraturan daerah tentang APBD a. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH a. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.


42

No I


Belanja langsung Pegawai

Barang Jasa

Modal

Total Belanja

Realisasi Belanja

%

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur 1 pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah 2 tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH 3 tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah 4 tentang perubahan APBD Penyusunan rancanagan peraturan KDH 5 tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah 6 tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunana rancangan peraturan KDH 7 tantang penjabaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan sistem informasi pengelolaan 8 keuangan daerah Peningkatan manajemen aset / barang 9 daerah

11

125.000.000

124.361.800

2.445.387.000

154.613.000

2.600.000.000

2.566.109.400

98,70 Bid Anggaran

72.240.000

231.760.000

304.000.000

296.810.400

97,64 Bid Anggaran

95.500.000

204.500.000

300.000.000

285.925.100

95,31 Bid Anggaran

106.960.000

193.040.000

300.000.000

275.268.500

91,76 Bid Anggaran

124.752.000

209.806.000

334.558.000

325.290.950

97,23 Bid Akuntansi

124.596.000

271.024.000

395.620.000

334.853.000

173.018.400

267.981.600

441.000.000

399.251.800

84,64 Bid Akuntansi Bid 90,53 Pengelolaan

188.500.000

155.000.000

343.500.000

322.357.500

93,84 Bidang Aset

244.000.000

244.000.000

194.825.000

528.880.000

576.120.000

1.105.000.000

1.096.220.000

79,85 Bidang Aset Bid 99,21 Pengelolaan

158.740.000

166.260.000

325.000.000

279.209.450

85,91 Bid Akuntansi

301.840.000

361.160.000

838.000.000

540.287.990

64,47 Bidang Aset

Peningkatan manajemen keuangan

Pendampingan pengelolaan keuangan 12 daerah 13

Bid Anggaran & Pengelolaan keuangan

125.000.000

10 Revaluasi apprasial aset / barang daerah

99,49

Nama Pelaksana Sekretasis /

Pensertifikasan dan pengamanan aset


175.000.000

43

No


14 Pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan

Belanja langsung Pegawai 285.328.000

Peningkataan Pengelolaan Belanja Tidak 17 Langsung Pembinaan dan fasilitasi pengeloaan II keuangan kab / kota Asistensi rancangan peraturan daerah 1 tentang APBD

Modal

Total Belanja

Realisasi Belanja

Nama Pelaksana Sekretasis / 87,14 Bid Akuntansi %

514.672.000

800.000.000,00

697.118.600

50.000.000

50.000.000

48.950.000

72.000.000

254.864.800

326.864.800

298.945.600

91,46 Bid Anggaran

96.000.000

28.000.000

124.000.000

106.078.800

85,55 Bid Anggaran

50.000.000,00

50.000.000

49.918.000

99,84 Bid Anggaran

16.040.750

16.040.750

16.040.750

100,00 Bid Akuntansi

Pengebangan Sisitem Informasi Manajemen 15 Barang daerah 16 Bimbingan teknis penyusunan APBD

Barang Jasa

97,90 Bid Aset

Peningkatan Sistem Pengawasan III internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan


44

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

Untuk Tahun Anggaran 2014 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi tidak ada kegiatan untuk Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Propinsi maupun dari Pemerintah pusat.

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Kerja sama antar daerah dalam bentuk Keputusan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 07/Keu.B/XVIII.JATIM/04/2013, Nomor : 188/268/429.011/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi unutk Akses

Data

pada

Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi

dalam

rangka

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.


45

BAB VI PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2011-2015. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud sebagai dokumen pertanggungjawaban atas segala bentuk kinerja program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi di tahun yang akan datang. Selain itu, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 merupakan bahan untuk dilaksanakannya evaluasi terhadap Kinerja dan penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerjanya serta nanti juga menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. Dari beberapa Aspek penilaian dan Indikator Kinerja Kunci analisis kinerja program-program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi diperoleh perhitungan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 203.199.858.518,41 yang teralokasi untuk Belanja Langsung

dan

Belanja Tidak Langsung. Alokasi anggaran yang khusus

disediakan untuk Belanja Langsung Program dan kegiatan tersebut diatas


46

adalah sebesar Rp. 12.826.494.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.590.621.863,00 atau sebesar 90.36% Demikian

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2014, semoga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk lebih memacu dan meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banyuwangi, 29 Januari 2015 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, MM., M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 19591227 198603 1 022


47

LPPD BPKAD Tahun

Recommend Documents