TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

LAMPIRAN II.1 : Format IKK untuk Kota

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 KOTA : SEMARANG ASPEK

1

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

FOKUS

No.

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

1

Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada PERDA

ADA: Legal formalnya. 1. Peraturan Daerah Kota Semarang No.4 / 2012 ttg. Retribusi Retribusi Perijinan tertentu. 2. Peraturan Daerah Kota Semarang No.5/ 2009 ttg. Bangunan

2

Rasio Rumah ber IMB

Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 1 seluruhnya

-

Peraturan ttg kependudukan

1

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2013)

-

Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2013, sebanyak 205.349 unit. Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2013, sebanyak 354.472 Unit.

Capaian Kinerja Ada

57,93 %

3

Keberadaan PERDA RTRW

Ada/tidak ada PERDA RTRW

Apabila ADA Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011 – 2031.

Ada

4

Pengurusan KTP

Lama pengurusan KTP dalam PERDA

-

1 Hari

PERDA Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dasar hukum : - Perwal Nomor 1B tahun 2010 Tentang standar pelayanan publik Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Keterangan

Dinas Tata Kota & Permukiman Bagian Hukum

Dinas Tata Kota & Permukiman

Bappeda

Bagian Hukum, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil

Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.

1


ASPEK

FOKUS

No.

IKK Pengurusan E- KTP

RUMUS/ PERHITUNGAN


Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam EKTP dibagi Jumlah Penduduk yang wajib KTP

1.062.328 =

x

Capaian Kinerja

Keterangan

88,11 %

Dinas Kependudukan, Capil

100%

1.205.691 = 88,11 % - Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Tidak Dipungut Biaya

Bagian Hukum, Dinas Kependudukan & Catatan sipil

Rasio personil SatpoL PP Jumlah personil Satpol terhadap jumlah PP pada akhir tahun 2013 dibagi 10.000 penduduk penduduk x 100 %

- Personil Satpol PP (PNS & CPNS) pada Tahun 2013, sebanyak = 248 orang

248 per 10.000 penduduk 2,48

Satpol PP

7

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

-

8

Keberadaan peraturan Ada atau tidak ada tentang kebersihan Kota PERDA Kebersihan Kota

5

Biaya KTP

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

6

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

Peraturan tentang Kebersihan Kota

Biaya KTP dalam PERDA

- Penduduk pada akhir tahun 2012, berjumlah = 1.741.824 Orang

Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL

PERDA tentang Pemberantasan Pelacuran Dijalan Dalam Kota Besar Semarang Diubah dengan PERDA tanggal 25 Agustus 1971. - PERDA tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran. - PERDA Nomor : 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. ADA PERDA Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah  PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang 

Ada

Bagian Hukum

Ada

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

2


ASPEK 2

KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

FOKUS

No.

Penyampaian laporan kepada pemerintah

9

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

10

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian Kinerja

Ketepatan waktu Tepat atau tidak tepat penyampaian LPPD penyampaian sesuai berdasarkan PP Nomor 3 jadwal yang telah ditetapkan oleh tahun 2011, peraturan perundangan

Bukti Pengiriman : - LPPD Tahun 2012 disampaikan pada tanggal 26 Maret 2013 sesuai dengan Surat Walikota Semarang Nomor 130/0927 tanggal 14 Maret 2013 - LPPD Tahun 2011 disampaikan pada tanggal 15 Maret 2012 sesuai surat pengantar Nomor 130 / 883 tanggal 14 Maret 2012.

Tepat

Setda, Bagian Otonomi Daerah

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

Bukti Pengiriman: - Berita Acara Serah Terima LKPD Unaudited Kota Semarang TA 2012 pada tanggal 28 Maret 2013. - Laporan Keuangan 2012 disampaikan pada tanggal 21-3-2013 sesuai Surat Pengantar Nomor 900/712 tanggal 20-03-2013

Tepat

DPKAD

-

Tepat

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Laporan Kinerja tahun 2012. disampaikan pada tanggal 30 Maret 2012 sesuai surat pengantar Nomor 790 tanggal 30 Maret 2012

Keterangan

3


ASPEK

FOKUS Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No. 11

IKK Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.


Capaian Kinerja

Keterangan

Urusan yang diterapkan oleh Pemda 6 Urusan Bagian Otonomi wajib(sesuai sebanyak 6 urusan, yang terdiri dari: Daerah petunjuk LPPD) 1) Urusan Wajib Pendidikan sudah 2) Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan 3) Urusan Wajib Lingkungan Hidup Ditambah dengan 4) Urusan Wajib Pemberdayaan 9 urusan wajib Perempuan yang ditetapkan 5) Urusan Wajib Sosial oleh kementerian 6) Urusan Wajib Keluarga Berencana juga seudah dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan Tambahan urusan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian : 7) Urusan Wajib Pekerjaan Umum 8) Urusan Wajib Perumahan 9) Urusan Wajib Penataan Ruang 10) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 11) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat 12) Urusan Wajib Perhubungan 13) Urusan Wajib Komunikasi Informasi 14) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 15) Urusan Wajib Kependudukan dan Capil

4


ASPEK

3

KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Hubungan antar daerah

12

Kerjasama dengan daerah lain

Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2013

Jumlah MOU yang masih berlaku 105 LoI,MOU dan sampai dengan tahun 2013 sebanyak perjanjian 105 MOU : 1. LoI dan MoU dengan Kota diluar Negeri tentang Kerjasama Sister City 2. MoU/Perjanjian dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Lembaga Negara lainnya tentang kerjasama dibindang pembangunan dan lain-lain 3. Perjanjian dengan Pihak Ketiga tentang Sewa menyewa, Bagi Kontrak Usaha dan lain-lain 4. MoU dengan Perguruan Tinggi tentang Pembangunan Kota dan lain-lain 5. MoU/perjanjian dengan pihak lain tentang Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang 6. Dst…

Bag. Kerjasama

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

13

Kesesuaian prioritas pembangunan

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional

-

Bappeda

2


-

Prioritas pembangunan daerah pada RKPD yang mendukung prioritas pembangunan nasional Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.

Capaian Kinerja

90,90%

Keterangan

10 = 90,90 % 11

2

Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi

5


ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian Kinerja

Keterangan

Kewenangan

14

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%

Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2012 (APBD) = 26 urusan.Urusan wajib (Sesuai Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang)

100 %

Bagian Organisasi

Keuangan

15

Waktu penetapan PERDA APBD 2013

Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2013

Apabila tepat : Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 2 Tahun 2013 tetang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2013. ( Paling lambat tanggal 31 Desember 2013)

Tepat waktu

DPKAD

16

Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya tentang pengelolaan PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2006 Tentang pengelolaan keuangan daerah

Ada

DPKAD

6


ASPEK

FOKUS

No. 17

IKK Belanja untuk pelayanan dasar

RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100% (REALISASI)

Jenis Data (Tahun 2013) Belanja Pelayanan dasar APBD Tahun 2013 1 2 3 4

Urusan Wajib Pendidikan Urusan Wajib Kesehatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Urusan Wajib Lingkungan Hidup

5

Urusan Wajib Kependudukan & Catatan Sipil 6 Urusan Wajib Sosial 7 Urusan Wajib Ketenagakerjaan 8 Urusan Wajib Koperasi & Usaha Kecil Menengah 9 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa & Poldagri JUMLAH URUSAN DASAR Total Belanja APBD

18

Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan

Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%

Capaian Kinerja

Urusan Wajib Pendidikan 2 Urusan Wajib Kesehatan JUMLAH URUSAN PEND + KES

65,36 %

DPKAD

43,33 %

DPKAD

1.085.262.719.000 294.552.581.000 609.952.036.000 10.659.985.000 14.388.236.000

18.888.376.000 16.091.989.000 10.817.076.000

20.658.805.000

2.081.271.803.000 3.184.087.019.000

Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2013 1

Keterangan

1.085.262.719.000 294.552.581.000 1.379.815.300.0000

7


ASPEK

FOKUS

No.

Pelayanan Publik

19

IKK Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 3 sesuai dengan peraturan perundangundangan

RUMUS/ PERHITUNGAN Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik

Jenis Data (Tahun 2013) Apabila ADA: - Perwal 14B /2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebakaran; - Perwal 14 C/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebersihan;. - Perwal 14 H/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pasar;. - Perwal 14 I/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kesbanglinmas;. - Perwal 14 M/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan;. - Perwal 14 N/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Disnakertrans;. - Perwal 14 O/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Koprasi dan UKM;. - Perwal 14 Q/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan;. - Perwal 6/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan PDAM;. - Perwal 19/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pertanian;. - Perwal 20 /2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik DPKAD;. - Perwal 22/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;. - Perwal 1/2007 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik RSUD;.

Capaian Kinerja Ada

Keterangan Bagian Organisasi

8


ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2013) -

-

-

Kepegawaian

20

Ratio PNS terhadap penduduk

Jumlah PNS Kota dibagi jumlah penduduk

Capaian Kinerja

Keterangan

0,84 %

Badan Kepegawaian Daerah

Perwal 21 /2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan;. Perwal 14 E/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kelurahan;. Perwal 1B/2010 ttg Standar Pelayanan Publik Dispenduk dan Capil;. Perwal 13 /2011 ttg Standar Pelayanan Publik BPPT;. Perwal 14 /2011 ttg Standar Pelayanan Publik DTKP Perwal 17/2011 ttg Standar Pelayanan Publik BKD;. Perwal 18/2011 ttg Standar Pelayanan Publik Bina Marga;. Perwal 4/2012 ttg Standar Pelayanan Publik Dishubkom info; Perwal 6/2012 ttg Standar Pelayanan Publik Satpol PP;. Perwal 7/2012 ttg Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan;. Perwal 8/2012 ttg Standar Pelayanan Publik Disperindag;

Jumlah PNS Kota tahun 2013 sebanyak 14.745 orang. Jumlah penduduk Kota tahun 2013 sebanyak 1.741.824 orang.

3

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

9


ASPEK

FOKUS

Kelembagaan

4

5

6

EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian Kinerja

21

Sistem Informasi Kepegawaian

Ada atau tidak adanya Ada data base Kepegawaian Yaitu data base kepegawaian SIMPEG

22

Penataan SKPD

Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) 2) Dinas 3) Badan 4) Kantor 5) Rumah Sakit 6) Kecamatan/Distrik Jumlah SKPD

61 unit

23

PERDA yang ditetapkan Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2013

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2013, sebanyak 12 Perda .

RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

24

RAPERDA yang disetujui Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun DPRD tahun 2012 2012 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2012

- RAPERDA yang diusulkan tahun 2013, sebanyak 29 RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2013, sebanyak 12 PERDA.

EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

25

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .

Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2013 x 100%

-

EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Tindaklanjut keputusan Walikota

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Walikota dalam tahun 2013 x 100%

-

26

Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti

-

SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) Bagian Organisasi

= 13 unit = 19 unit = 9 unit = 3 unit = 1 unit = 16 unit = 61 unit

Produk peraturan perundangan

-

100%

Keterangan

12 PERDA

Bagian Hukum

41,37 %

Bagian Hukum

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2013, sebanyak 46 keputusan. Keputusan DPRD dalam tahun 2013, sebanyak 46 keputusan.

100%

Setwan

Keputusan Walikota tahun 2013, sebanyak 602 keputusan. Keputusan Walikota tahun 2013 yang ditindaklanjuti, sebanyak 602 keputusan.

100 %

Bagian Hukum

10


ASPEK

FOKUS

No.

Tindaklanjut Peraturan Walikota

27

7

KETAATAN PELAKSANAAN PERDA yang PENYELENGGARAAN dibatalkan PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

28

Jumlah PERDA yang dibatalkan

8

INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

29

Keberadaan Ada/tidak PERDA/PerWalikota PERDA/PerWalikota tentang konsultasi publik

PERDA tentang konsultasi publik

IKK Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian Kinerja

Keterangan

Jumlah Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2013 x 100%

-

Peraturan Walikota dalam tahun 2013, sebanyak 63 PerWalikota. Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti, sebanyak 63 PerWalikota.

100 %

Bagian Hukum

Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%

Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 14 Perda

0%

Bagian Hukum

-

Ada

Setda Bagian Hukum

-

-

Peraturan Daerah no 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tentang mekanisme dan ketentuanketentuan konsultasi publik. Peraturan Walikota (Perwal) No. 26 Tahun 2012 tentang Pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

11


ASPEK

FOKUS Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

9

10

TRANSPARANSI DALAM Serapan dana PEMANFAATAN ALOKASI, perimbangan PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN

No.

IKK

30

Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kota, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)

31

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

32

Alokasi Belanja pada APBD

33

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian Kinerja

Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerWalikota

Apabila ADA, Sebutkan Nama Medianya : - Peraturan Walikota (Perwal) No. 26 Tahun 2012. - Leafleat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dukumentasi ) di Lingkungan Pemkot Semarang. - Website Kota Semarang www.semarang.go.id dengan SK Walikota Nomor 060/209 tahun 1999 tentang Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kodya Dati II Semarang

Ada

Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2013 sebesar Rp.1.191.097.523.757,-

Belanja Publik terhadap Jumlah belanja publik DAU dibagi DAU x 100%

Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%

Bagian PDE

97,66 %

DPKAD

Belanja langsung APBD tahun 2013, sebesar Rp789.800.357.067,DAU Tahun 2013, sebesar Rp. 1.054.002.569.000-,

74,93 %

DPKAD

Total Belanja langsung APBD tahun 2013, sebesar RP. 1854.536.800.000,Total Belanja APBD Tahun 2013, sebesar Rp. 3.184.087.019.000,-

58,24 %

DPKAD

Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2013 sebesar Rp.1.219.579.847.862,-

Belanja Langsung terhadap total APBD

Keterangan

-

12


ASPEK

11

FOKUS

No.

PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

34

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100% -

EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

35

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

Besaran SILPA

36

Rasio SILPA thdp total pendapatan

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%

-

Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%

-

Realisasi belanja

37

IKK

Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian Kinerja

PAD APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp 750.117.662.397,Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp. 2.620.790.383.751,-

28,62 %

Keterangan DPKAD

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Opini tahun 2013 = Opini,: Tahun 2013, dengan opini: WTP (Wajar WTP 1) WTP/ unqualified Tanpa Pengecualian) Opini tahun 2012 = opinion); - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI WTP 2) WDP/ qualified Tahun 2012, dengan opini: WTP (Wajar Opini tahun 2011 = opinion); Tanpa Pengecualian) WDP 3) TMP/ disclaimer - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI opinion), atau Tahun 2011, dengan opini: WDP 4) TIDAK WAJAR (Wajar Dengan Pengecualian) (TW/adverse opinion).

-

-

SILPA , Tahun 2013 sebesar Rp 432.324.714.550,Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp. 2.620.790.383.751,-

16,49 %

DPKAD

Realisasi Belanja Tahun 2013, sebesar Rp 78.311.315.892,Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2013, sebesar Rp. 2.418.386.486.000,-

3,23 %

DPKAD

13


ASPEK

12

PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

FOKUS

No.

IKK

Pengawasan Inspektorat Kota

38

Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Peta potensi daerah

39

Rasio realisasi PAD 2012 terhadap potensi PAD

Peningkatan PAD

40

Peningkatan PAD

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian Kinerja

Keterangan

Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2013 -

Temuan BPK RI tahun 2013 tentang LHP. LKPD tahun 2012 sebanyak 12 temuan, dengan Jumlah Rekomendasi sebanyak 31 rekomendasi. Rekomendasi BPK RI yang telah ditindaklanjuti sampai dengan 2013 sebanyak 31 Rekomendasi, tersiri atas : - 13 telah sesuai dengan rekomendasi - 18 masih dalam proses

100 %

-

Realisasi PAD Tahun 2013, sebesar Rp. 683.622.830.892,Potensi PAD pada RPJMD (khusus Tahun 2012) Rp. 604.057.125.000,-

113,17%

Target PAD melebihi target yang tercantum pada RPJMD di RKPD

Total PAD pada Tahun 2013 sebesar Rp. 2.620.106.591.701,Total PAD pada Tahun 2012 sebesar Rp. 2.389.695.327.643,Total PAD pada Tahun 2011 sebesar Rp. 1.920.501.993.802,-

29,27 %

DPKAD

Jumlah realisasi PAD 2013 dibagi dengan potensi PAD x 100%

-

Kenaikan /penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2013 – PAD 2011) : PAD 2011 X 100% -

Inspektorat

14


ASPEK 13

TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

FOKUS Penghargaan

No. 41

IKK Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2013.

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian Kinerja

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2013

1. Piala Adipura 2013 2. Anugrah Parahita Ekapraya 3. Penghargaan Pemerintah Kota atas Penyusunan LAKIP dengan Predikat "CC" Oleh KemenPAN dan RB 4. Predikat Terbaik II oleh Provinsi Jawa Tengah atas Lomba Keserasian Progaram 5. Pelaksanaan Program Pamsimas dari Dir. Jend. Cipta Karya Kementerian PU 6. Anugrah PKPD-PU Tahun 2013 Oleh Kementerian PU 7. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 8. Wahana Tata Nugraha Bidang Tertib Lalu Lintas 9. Road Safety Award Penghargaan Tata Kelola Keselamatan Jalan 10. Piagam ICT Pura Tahun 2013 sebagai Kota yang siap Era Ekonomi Digital 11. Adiwiyata Nasional dan Mandiri 12. Kalpataru 2013 13. Penghargaan The Resillent Cities 14. ISO 90001: 2008 15. Kota Layak Anak Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 16. Anugrah Puruhita Eka Praya Bidang Gender dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono 17. Akseptor Terbanyak Tingkat Provinsi Jawa Tengah Oleh Kepala BKKBN 18. Bhakti Koperasi dan UMKM Oleh Kementerian Koperasi dan UMKM

31 Penghargaan

Keterangan SKPD

15


ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian Kinerja

Keterangan

19.ISO 9001-2008 20. Juara II Tradisi Lesan Jawa Tengah 21. Juara I SMP LIPO Tingkat Nasional 22. Juara I SMP dan SMA LIPIO Tingkat Jawa Tengah 23. Juara I SD, SMP, SMA POPDA Jawa Tengah 24. Juara II Stand terbaik Festival pangan Lokal Tingkat Provinsi Jawa Tengah 25. Juara III Lomba Bina Keluarga lansia Tingkat Jawa Tengah 26. Juara II Lomba Lembaga Keuangan Mikro (LKM)Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih oleh Gapoktan Jati Asri dari Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang dengan Ketua SRI UTAMI. 27. Penghargaan yang diterima Kota Semarang pada tahun 2013 adalah ”Penghargaan Pertama Lomba Walikota Peduli Penghijauan Tingkat Provinsi Jawa Tengah”. 28. Juara III Stand Terbaik Tingkat Kota di Gebyar Wisata Budaya Nusantara di Jakarta 29. Kontingen Terbaik Pawai Budaya Nusantara di Istana Negara 30. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2013 adalah Juara II Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Tingkat Provinsi Jawa Tengah

16


ASPEK

FOKUS

No.

Pengadaan barang dan jasa

42

Daya saing daerah

43

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian Kinerja

Keberadaan E-procurement

Ada

Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Nopember tahun 2010

Keberadaan ULP

Ada

Penerapan ULP pada Bulan Juni 2011 Perwal nomor 7A tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Semarang tanggal 1 Maret 2011

Jumlah persetujuan investasi

Jumlah ijin investasi Persetujuan ijin pada Tahun 2013, dalam tahun 2013 sebanyak : 15.321 ijin

Keterangan

Ada Perwal nomor 27 tahun 2010

Bagian Pembangunan

Ada

Bagian Pembangunan

15.321 ijin investasi

BPPT

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

17

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

Recommend Documents