LAMPIRAN III.1 TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

LAMPIRAN III.1 TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KABUPATEN PEKALONGAN

ASPEK (1)

(2)

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

FOKUS

No.

(3)

(4)

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

1

2

3

Peraturan ttg kependudukan

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan 1

4

IKK (5)

Keberadaan PERDA IMB

Rasio Rumah ber IMB

RUMUS/ PERHITUNGAN (6)

Ada/tidak ada PERDA

Jumlah Rumah ber IMB 1 dibagi jumlah rumah seluruhnya 4.251 -----------184.167 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW

Pengurusan KTP

5

Biaya KTP

6

Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk

Jenis Data (Tahun 2011)

Capaian KInerja

Keterangan

(7)

(8)

(9)

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan - Jumlah rumah ber IMB s.d. akhir Tahun 2011, sebanyak 4.251 unit. - Jumlah seluruh rumah s.d. akhir Tahun 2011, sebanyak 184.167 Unit.

Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 Lama pengurusan KTP Dasar hukum: dalam PERDA 1. PERDA Kabupaten pekalongan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil; 2. PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan Biaya KTP dalam PERDA Dasar hukum: PERDA Kabupaten pekalongan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Jumlah personil Satpol PP - Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2011, pada akhir tahun 2011 sebanyak = 88 orang dibagi 10.000 penduduk x

Ada

0,02

Ada

1 Hr

WNI Rp. 3.000 WNA Rp. 5.000

0,01 % per 10.000

Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.

IKK LPPD Kabupaten Pekalongan TA 2011 Tataran Pengambil Kebijakan

1

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

aparat Trantibum)

2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH


Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

7

Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten

8

Penyampaian laporan kepada pemerintah

9

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

10

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten

Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

RUMUS/ PERHITUNGAN


100 % - Penduduk pada akhir tahun 2010 (BPS), 88 berjumlah = 838.621 orang ------- x 100 % 838.621 Ada atau tidak ada PERDA Apabila ADA: PSK dan PKL Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----(yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS) Ada atau tidak ada PERDA Apabila ADA: Kebersihan Kabupaten Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Tepat atau tidak tepat Bukti Pengiriman : penyampaian sesuai LPPD Tahun 2010 disampaikan kepada jadwal yang telah MENDAGRI melalui Gubernur c.q. Biro OTDA ditetapkan oleh peraturan dan Kerjasama Setda Prov. Jateng tanggal perundangan 24 Maret 2011 sesuai surat pengantar Nomor131.2/126 tanggal 23 Maret 2011.

Capaian KInerja

Keterangan

penduduk

Tidak ada

Ada

Tepat

Tepat atau tidak tepat Bukti Pengiriman: penyampaian sesuai Tepat - Laporan Keuangan 2010, disampaikan jadwal yang telah pada : ditetapkan oleh peraturan a) Biro Keuangan Setda Prov. Jateng perundangan tanggal 27 Juli 2011 sesuai surat pengantar Nomor 911/720 tanggal 27 Juli 2011; b) BAKD KEMENDAGRI RI tanggal 27 Juli 2011 sesuai surat pengantar Nomor 911/721 tanggal 27 Juli 2011; c) Dirjen Perimbangan Keuangan KEMENKEU RI tanggal 27 Juli 2011 sesuai surat pengantar Nomor 911/722 tanggal 27 Juli 2011 - Laporan Kinerja tahun 2010. disampaikan Tepat pada tanggal 17 Maret 2011 sesuai surat pengantar Nomor 068.5/243 tanggal 17 Maret 2011 2

ASPEK


FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

11

12

Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND. Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2011

Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 2 (dua) urusan, yang terdiri dari:

Hubungan antar daerah

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah. Kerjasama dengan daerah lain

Capaian KInerja

Keterangan

1) Urusan Pendidikan 2) Urusan Kesehatan Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2011, sebanyak 7 (tujuh) MOU yang terdiri 7 MOU dari: 1) MoU dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI dengan Pemprov Jateng dan Pemkab Pekalongan, Pemkab Batang, dan Pemkot Pekalongan tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) di Kawasan Regional Petanglong ( Kab. Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan); 2) MoU dengan Prov. Jateng tentang kerjasama Pengelolaan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan yang Mempunyai Kriteria Fisiografi seperti Hutan Lindung di Jawa Tengah; 3) MoU dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang tentang Kerjasama Pengelolaan lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut di Kab. Pemalang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang Prov. Jateng; 4) MoU dengan Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pelaksanaan program transmigrasi di lokasi Tanjung Aur II Kecamatan Dino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Tahun 2011; 3

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

5) MoU dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jateng tentang Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Prajabatan CPNS Gol I dan II Ex. Honorer pola kemitraan antara badan Pendidikan dan pelatihan Prov. Jateng dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2011; 6) MoU dengan Prov Jateng tentang pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan; 7) MoU dengan Kota Pekalongan tentang pemanfaatan air dan sumber mata air Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. 3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

13

Kewenangan

14

Kesesuaian prioritas pembangunan

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas 2 pembangunan nasional 10 ------ x 100 % 11 Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100% 26 ------- x 100 % 26

- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 10 program.

90,09 %

- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas. Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2011 (APBD) = 26 urusan.

100 %

2

Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi IKK LPPD Kabupaten Pekalongan TA 2011 Tataran Pengambil Kebijakan

4

ASPEK

FOKUS Keuangan

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

15

Waktu penetapan PERDA Tepat atau tidak tepat APBD 2011 waktu penetapan PERDA APBD 2012

16

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah

17

Belanja untuk pelayanan dasar

Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100% 736.058.278.286 ---------------- x 100 % 984.307.362.747


Capaian KInerja

Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. Tepat PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2011. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2010). Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. Ada PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2011. 1) Urusan Pendidikan Rp. 507.832.782.850 74,77 %

Keterangan Ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2011.

2) Urusan Kesehatan Rp. 133.596.236.936 3) Urusan Lingkungan hidup Rp. 2.974.495.000 4) Urusan PU Rp. 68.903.932.500 5) Urusan Sosial, Rp. 4.245.700.600 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. 730.608.400 7) Urusan Koperasi Rp. 8.893.476.000 8) Urusan Satpol PP Rp. 4.288.290.000 9) Urusan Kependkn & Capil Rp. 4.592.756.000 Total Belanja pelayanan dasar Rp. 736.058.278.286

Total Belanja APBD 2011, sebesar Rp. 984.307.362.747

18

Belanja untuk urusan Jumlah belanja untuk Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD pendidikan dan kesehatan kesehatan dan pendidikan Tahun 2011. 65,16 % dibagi Jumlah total belanja 1) Urusan Pendidikan Rp. 453.321.972.900 X 100% 2) Urusan Kesehatan Rp. 120.361.017.000 641.429.019.786 Total Belanja Pend & Kes Rp. 641.429.019.786 ---------------- x 100 %

19

Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya tentang Standar standar pelayanan publik 3 Pelayanan Publik sesuai

984.307.362.747

Pelayanan Publik

Apabila ADA: Sebutkan hukumnya , - PERBUP Pekalongan No.45 tahun 2007

Ada

3

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK. IKK LPPD Kabupaten Pekalongan TA 2011 Tataran Pengambil Kebijakan

5

ASPEK

FOKUS

No.

IKK dengan peraturan perundang-undangan


RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dinas Perhubungan; - PERBUP Pekalongan No. 52 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dipenda Kab. Pekalongan; - PERBUP Pekalongan No. 53 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dishutbun Kab. Pekalongan; - PERBUP Pekalongan No. 54 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dinkop dan UKM; - PERBUP Pekalongan No. 55 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Distanak Kab. Pekalongan; - PERBUP Pekalongan No. 56 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dinsos PM dan KB; - PERBUP Pekalongan No. 57 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dinas LHK Kab. Pekalongan; - PERBUP Pekalongan No. 58 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dislutkan Kab. Pekalongan; - PERBUP Pekalongan No. 59 tahun 2007 6

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik(SOP) pada Dinas Kesehatan; - PERBUP Pekalongan No. 60 tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Disperindag dan PM; - PERBUP Pekalongan No. 61 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Dinas Pendidikan; - PERBUP Pekalongan No. 62 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada DPU Kab. Pekalongan; - PERBUP Pekalongan No. 63 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada BP RSUD Kraton; - PERBUP Pekalongan No. 64 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Kapeditel & Arsipda; - PERBUP Pekalongan No. 65 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Kantor PSDA; - PERBUP Pekalongan No. 66 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Kandukcapil; - PERBUP Pekalongan No. 67 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Kantor Nakertran; - PERBUP Pekalongan tahun 2007 tentang IKK LPPD Kabupaten Pekalongan TA 2011 Tataran Pengambil Kebijakan

7

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik (SOP) pada Kantor Parbud; - PERBUP Pekalongan No. 4 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan; - PERBUP Pekalongan No. 46 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; Kepegawaian

20

21

Kelembagaan

Produk peraturan 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN perundangan ANTARA PEMDA DAN DPRD


22

23

Ratio PNS terhadap penduduk

Sistem Informasi Kepegawaian

Penataan SKPD

PERDA yang ditetapkan

Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk 11.134 -----------838.621 Ada atau tidak adanya data base kepegawaian

Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2011

Jumlah PNS kabupaten tahun 2011 sebanyak 11.156 orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2011 sebanyak 838.621orang. Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: SIMPEG (tentang kepegawaian) Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = 9 unit 2) Dinas = 12 unit 3) Badan = 4 unit 4) Kantor = 7 unit 5) Rumah Sakit = 2 unit 6) Lembaga Teknis lainya = 1 unit 7) Kecamatan/Distrik = 19 unit Jumlah SKPD = 60 unit

0,01

Ada 4.900 record

60 unit

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2011, sebanyak 9 Perda : 9 PERDA 1) PERDA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2010. 2) PERDA Nomor 2 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031. 3) PERDA Nomor 3 Tahun 2011 tentang 8

ASPEK

FOKUS

RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

Keputusan DPRD 5 EFEKTIVITAS PROSES yang PENGAMBILAN KEPUTUSAN ditindaklanjuti OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN


No.

IKK

24

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011

25

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan TA 2011. 4) PERDA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kaupaten Pekalongan. 5) PERDA Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan. 6) PERDA Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan 7) PERDA Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pekalongan 8) PERDA Nomor 8 Tahun 2011 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016. 9) PERDA Nomor 9 Tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Pekalongan TA 2012. Jumlah RAPERDA yang - RAPERDA yang diusulkan tahun 2011, disetujui DPRD tahun 2011 100 % sebanyak 11 RAPERDA. dibagi Jumlah RAPERDA - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011, yang diusulkan tahun 2011 sebanyak 11 PERDA. 11 ------ x 100 % 11 Jumlah keputusan DPRD - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh yang ditindaklanjuti oleh 100 % DPRD dalam tahun 2011, sebanyak 17 DPRD dibagi jumlah keputusan. keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun - Keputusan DPRD dalam tahun 2011, 2011x 100% sebanyak 17 keputusan. 17 ---- x 100 % 17 9

ASPEK

FOKUS

No.

Tindaklanjut 6 EFEKTIVITAS PROSES keputusan Bupati PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

26

Tindaklanjut Peraturan Bupati

27

PERDA yang dibatalkan

28

PERDA tentang konsultasi publik

29

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

30

7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH


IKK Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti

Jumlah PERDA yang dibatalkan

RUMUS/ PERHITUNGAN


Jumlah keputusan Bupati yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2011 x 100% 339 ------ x 100 % 339 Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2011 x 100% 46 ----- x 100 % 46 Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100% 0 ---- x 100 % 9

- Keputusan Bupati tahun 2011, sebanyak 339 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2011 yang ditindaklanjuti, sebanyak 339 keputusan.

- Peraturan Bupati dalam tahun 2011, sebanyak 46 Perbup. - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 46 Perbup.

Capaian KInerja

Keterangan

100 %

100 %

Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 (Nihil), yang terdiri dari: 0 % 1) Perda Nomor -------- Tahun 2011tentang -- (Nihil) --2) Perda Nomor -------- Tahun 2011tentang ---3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak tidak ada Keberadaan Ada/tidak PERDA/PerBup Apabila ADA, PERDA/PerBup tentang Sebutkan dasar hukumnya. Ada konsultasi publik PERBUP Nomor Tahun 46 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan Adanya media informasi Ada atau tidak ada media Apabila ADA, pemda yang dapat diakses Informasi yang ditetapkan 1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ada oleh publik (website dengan PerBup Hukum (JDI) yang ditetapkan dengan Kabupaten, pos, bag/biro PERBUP Pekalongan Nomor 33 Tahun 2001 humas, leaflet/brosur) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pekalongan 2. Radio Kota Santri dan Tabloid GEMA Perbup nomor 46 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi 10

ASPEK

9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD IKK LPPD Kabupaten Pekalongan TA 2011 Tataran Pengambil Kebijakan

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan 3. www.pekalongankab.go.id yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 490/130 Tahun 2006 Jumlah dana perimbangan Dana perimbangan yang terserap Tahun 2011 yang terserap dibagi sebesar Rp. 649.099.166.215 99,83 % jumlah dana perimbangan x 100% Dana perimbangan yang direncanakan 649.099.166.215. sesuai dengan APBD Tahun 2011 sebesar Rp. ---------------- x 100 % 650.232.753.000 650.232.753.000 Jumlah belanja publik - Belanja langsung APBD tahun 2011, dibagi DAU x 100% 49,29 % sebesar Rp 272.823.122.444 272.823.122.444 ---------------- x 100 % - DAU Tahun 2011, sebesar Rp. 553.660.093.000 553.660.093.000 Total belanja Langsung - Total Belanja langsung APBD tahun 2011, dibagi APBD x 100% 29,44 % sebesar Rp. 272.823.122.444 272.823.122.444 ---------------- x 100 % - Total Belanja APBD Tahun 2011, sebesar 926.751.149.336 Rp. 926.751.149.336

Serapan dana perimbangan

31

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

32

Belanja Publik terhadap DAU

Alokasi Belanja pada APBD

33

Belanja Langsung terhadap total APBD

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

34

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100% 82.105.270.198 ---------------- x 100 % 924.083.696.318

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

35

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

-

PAD APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp . 82.105.270.198 Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp. 924.083.696.318

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2009, dengan opini: WDP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2010, dengan opini: WDP

. 8,89 %

Opini tahun 2009 = WDP/qualified opinion Opini tahun 2010= WDP/qualified opinion 11

ASPEK

FOKUS Besaran SILPA

Realisasi belanja

No. 36

37

38 Pengawasan Inspektorat Kabupaten

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

Peta potensi daerah

Peningkatan PAD

4

39

40

IKK Rasio SILPA thdp total pendapatan

RUMUS/ PERHITUNGAN

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100% 39.600.377.072 ---------------- x 100 % 924.083.696.318 Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja dibagi anggaran belanja total anggaran belanja APBD X 100% 926.751.149.366 ---------------- x 100 % 984.307.362.747 Rasio temuan BPK RI yang Jumlah temuan BPK RI ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011 25 ------- x 100 % 25 Rasio realisasi PAD 2011 Jumlah realisasi PAD 2011 4 terhadap potensi PAD dibagi dengan potensi PAD X 100% 82.105.269.378 ---------------- x 100 % 86.784.833.300 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2011- PAD 2010) : PAD 2010 X 100% 14.325.030.349 ---------------- x 100 % 67.780.239.029


Capaian KInerja

Keterangan

-

SILPA Tahun 2011, sebesar Rp. 39.600.377.072 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp. 924.083.696.318

4,29 %

-

Realisasi Belanja Tahun 2011, sebesar Rp. 926.751.149.366 - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2011, sebesar Rp. 984.307.362.747

94,15 %

-

Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 100 % 2010 sebanyak 25 temuan.

-

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2011, sebanyak 25 temuan.

-

Realisasi PAD Tahun 2011, sebesar Rp. 82.105.269.378

-

Potensi PAD pada APBD Tahun 2011, sebesar Rp. 86.784.833.300

-

Total PAD pada Tahun 2011 sebesar Rp. 82.105.269.378

-

94,60 %

21,13 %

PAD ’11 Rp. 82.105.269.378,PAD ’10 Rp. 67.780.239.029,-

Total PAD pada Tahun 2010 sebesar Rp. 67.780.239.029

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD


12

ASPEK

13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH


FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Penghargaan

41

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2011.

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2011


Capaian KInerja

Keterangan

Penghargaan yang diterima, sebanyak 14 yang terdiri dari 14 1) Juara II Cabang Tahfidz 20 Juz Putra Penghargaan Musabaqah Hifdzil Qur’an ( MHQ ) Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kab. Batang, 8 – 10 September 2011 a.n. Muhammad Jundi. 2) Juara Harapan I Cabang Tartil SLTP/ MTs Putri Musabaqah Tilawatil Qur’an ( MTQ ) Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kab. Rembang, 20 – 23 September 2011 a.n. Farah Azizah. 3) Juara Harapan III Cabang Tilawah Dewasa Musabaqah Tilawatil Qur’an ( MTQ ) Umum Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kab. Kudus, 26 – 29 Juli 2011 a.n. Rizqonah. 4) Piagam penghargaan ketahanan pangan sebagai Pelaku Usaha Penerap Jaminan Mutu Pangan Hortikultura oleh Kementrian Pertanian RI pada tanggal 06 Desember 2011. 5) Penghargaan Primaniyarta ke PT. DUTATEX sebagai eksportir berprestasi kategori UMKM 6) Penghargaan Upakarti 2011 Kategori Bidang Kepeloporan a.n. STARCO HANDYCRAFT (Bp. Sutarko). 7) Medali 1 emas 2 perak 1 perunggu Kejurda Atletik tingkat Jawa Tengah 8) Juara 2 sebanyak 1 orang dan Juara 3 sebanyak 5 orang Kejuaran tenis Junior Tegal Open 10 orang 9) Medali 3 emas 1 perak pada Kejurprov Karate Gubernur Cup II 10) Medali 8 emas, 16 Perak dan 24 Perunggu pada Porwil Dulongmas 11) Juara IV Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi an. TK. Batik ABA Wonopringgo. 13

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

12) Medali 5 emas 4 perak 11 perunggu pada Kejurprov Atletik. 13) Juara III (medali perunggu) pada Kejurprov. Bola Basket SMA/K/MA 14) Medali 2 emas 1 perak pada Kejurnas Atletik


Pengadaan barang dan jasa

42

Daya saing daerah

43

Keberadaan E-procurement

Ada/Tidak

Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Maret tahun 2011

Jumlah persetujuan investasi

Jumlah ijin investasi dalam Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2011, tahun 2011 sebanyak 2.917 ijin

Ada (LPSE)

2.917 ijin

(SK Bupati Pekalongan Nomor 027/33 Tahun 2011 Tanggal 4 Januari 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pekalongan)

TDP SIUP IUI IMB Ijin Pariwisata Ho Reklame

: : : : : :

850 605 30 1.413 19 180 154

14

LAMPIRAN III.1 TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

Recommend Documents