TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014 KABUPATEN TRENGGALEK

(1)

ASPEK

FOKUS

(2)

(3)

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

No. (4)

Jenis Data (Tahun 2014)

Capaian KInerja

Keterangan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Keberadaan PERDA IMB

2

Rasio Rumah ber IMB

3

Keberadaan PERDA RTRW

Peraturan ttg kependudukan 5

1

RUMUS/ PERHITUNGAN

1

4

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

IKK

6

Ada, PERDA Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Ada/tidak ada PERDA Daerah Kabupaten Trenggalek No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan - Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Jumlah Rumah ber Tahun 2014, sebanyak 454 unit. IMB dibagi jumlah - Jumlah seluruh rumah sd. akhir rumah 1 seluruhnya Tahun 2014 sebanyak 251.165 Unit.

Ada/tidak ada PERDA Perda No 15 Tahun 2012 tentang RTRW Rencana Tata Ruang Tahun 2012 – 2032 Jumlah penduduk  Jumlah penduduk yang sudah yang sudah terekam terekam dalam E-KTP 529.846 dalam E-KTP Pengurusan E-KTP orang dibagi jumlah penduduk yang wajib  Jumlah pendudukyang wajib berKTP 663.014 orang ber-KTP Dasar hukum: Biaya KTP dalam PERDA Nomor :17 Tahun 2011 Biaya KTP PERDA tentang Ret ribusi Kartu Tanda Penduduk Rasio personil SatpoL Jumlah personil - Personil Satpol PP (PNS) pada PP terhadap jumlah Satpol PP pada akhir Tahun 2014, sebanyak = 143 penduduk tahun 2012 dibagi orang 10.000 penduduk x 100 % - Penduduk pada akhir tahun 2014, berjumlah = 837.755orang

Ada

0,18%

Ada

79,9 %

Rp.6000/ Tidak dipungut 0,017%

Ditetapkan tanggal 19 Oktober2012 Dasarnya adalah Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyusunan APBD Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP. Sesuai Permendagri 60 thun 2012

Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 1

ASPEK

FOKUS

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Penyampaian laporan kepada pemerintah

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

No.

7

IKK

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

RUMUS/ PERHITUNGAN

Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL

ADA: Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kesejahteran Lanjut Usia

Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten

Ada, Perda No 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan

8

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten

9

Tepat atau tidak Ketepatan waktu tepat penyampaian penyampaian LPPD sesuai jadwal yang berdasarkan PP telah ditetapkan oleh Nomor 3 tahun 2010, peraturan perundangan

10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011


Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2014 disampaikan pada tanggal 30. Maret 2015 sesuai surat pengantar Nomor 100/201.A/406.003/2014 tanggal 24 Maret 2013.

Tepat atau tidak Bukti Pengiriman: tepat penyampaian - Laporan Keuangan 2014, sesuai jadwal yang disampaikan pada tanggal 27 telah ditetapkan oleh Maret 2014 peraturan perundangan

Capaian KInerja

Ada

Keterangan Lanjut Usia merupakan salah satu sasaran dari tupoksi Dinas Nakertransos, karena lansia dapat menjadi PMKS (lansia rentan yang terlantar). Namun juga dapat menjadi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), seperti Karang Werda dan Yayasan Gerontologi. Dimana, Perda tentang Lansia juga mengatur hal-hal tersebut

Ada

Tepat

Tepat

2

ASPEK

FOKUS

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.

RUMUS/ PERHITUNGAN


Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja 11 berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 Tentang Sistem AKIP

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Laporan Kinerja tahun 2014. disampaiakan pada tanggal 31 Maret 2015 sesuai surat pengantar Nomor : 061/418/406.013/2014 tanggal 21-32014

12 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.


IKK

Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 15 urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Pemerintahan dalam Negeri 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan Sosial 4) Urusan Lingkungan Hidup 5) Urusan Perumahan Rakyat 6) Urusan layanan Terpadu bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan 7) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8) Urusan Ketenagakerjaan 9) Urusan Pendidikan Dasar 10) Urusan Komunikasi dan Imformatika 11) Urusan Kesenian 12) Urusan Ketahanan Pangan 13) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 14) Urusan Penanaman Modal 15) Urusan Perhubungan

Capaian KInerja

Keterangan

Tepat

15 Urusan

SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2014,sebanyak 15 urusan.

3

ASPEK

FOKUS Hubungan antar daerah

No.

IKK

13 Kerjasama dengan daerah lain


RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2014


Capaian KInerja

Keterangan

Jumlah MoU/Kerjasama Anta Daerah 17 MOU/ yang masih berlaku pada tahun 2014, Kerjasama terdiri dari: 1) MoU Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Badan Pelksana Puspa Agro JATIM PT. `jatim graha utaa No 180/1477/406.031/2010 dan 001/MoU-PUSPA/GM/X/010 Tentang Promosi Produk Pertanian Unggulan Kabupten Trenggalek berlaku 10 tahun (19 Oktober 010 s/d 19 Oktober 2010) 2) Perjanjian Kerjasama antara BKD Kabupaten Trenggalek dengan BKD Provinsi Jawa Timur Nomor : 119/53/406.035/2014, nomor : 846/2876/212.3/2014 tentang Ujian Dinas Tingkat I dan II Pemerintah Kabupaten Trenggalek 3) Nota Perjanjian Kerjasama antara Badan diklat Provinsi Jawa Timur dengan BKD Kab. Trenggalek nomor : 893.3/11486/205.5.2/2014, nomor : 893.3/587/406.035/2014 tentang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV angkatan VII tahun 2014 4) Perjanjian Kerjasama antara BKD Kab. Trenggalek dengan Bandiklat Prov Jatim, nomor : 893.3/258/406.035/2014, nomor : 893.3/27248/205.6/2014 tentang Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Pelayanan Keehatan melalui Perubahan Mindset Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014. 5) Perjanjian Kerjasama dengan PT Bumi Mina Jaya Nomor : 188.45/387/425.012/2004 dan nomor : 017/BMJ/VII/2004 tanggal 4

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

12 Juli 2004 Tentang Pembangunan Pabrik Tepung Ikan dan Bahan Baku Pakan Ternak serta pengolahan hasil laut lainnya. 6) Perjanjian dengan Pemerintah Desa Bendoagung Kecamatan Kampak nomor : 028/1070A/406.012/2006 dan nomor : 042/436A/406.099.01/2006 tentang Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Bendoagung Kecamatan Kampak. 7) Perjanjian dengan Pemerintah Desa Durenan Kecamatan Durenan Nomor : 028/460a/406.076/2007 dan Nomor : 143/167/406.093.003/2007 tanggal 23 April 2007 tentang Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Durenan Kecamatan Durenan. 8) Perjanjian Kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Kediri Nomor : 296/PHMB/Kdr/II/2012 dan Nomor : 500/01/406.022/2012 tenatng Pemanfaatan Kawasan Gunung Jaas untuk Pengembangan Perekonomian 9) Perjanjian dengan Pemerintah Desa Bendoagung Kecamatan Kampak nomor : 500/27/406.022/2012 dan nomor : 042/68b/406.099.01/2012 tanggal 9 Juni 2012 tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa Bendoagung Kecamatan Kampak untuk Pasar Agrobis Kabupaten Trenggalek. 10) Perjanjian dengan Pemerintah Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul nomor : 140/016/406.022/2012 tanggal 24 April 2014 tentang Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Wonocoyo LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

5

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Kecamatan Panggul. 11) KSAD Dengan Pemprov Jatim Nomor : 120.1/1118/012/2011, nomor : 120.1/162/406.013/2011 tentang Pelayanan Kesehatan 12) KSAD dengan Provinsi Jawa Timur dan Polres Trenggalek Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 974/02/406.026/2012, Nomor : 970/53/120.22/2012, Nomor : MOU/01/2012/POLRI tanggal 22 Pebruari 2012 Fasilitasi dan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Trenggalek 13) KSAD dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur Perjanjian Kerjasama Nomor : 475/8B/406.053/2011 dan Nomor : 475.1/289/DTKT-III/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltim dari Kabupaten Trenggalek sebanyak 150 KK selama 3 Tahun dari 2012 – 2014.J 14) Kesepakatan Bersama antara BPBD Kab. Trenggalek dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Nomor : 360/1201/222.01/2014 dan nomor 900/1084/406.065/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) APBN-BNPB untuk penanganan darurat bencana kekeringan dalam rangka siaga darurat bencana kekeringan di Kabupatehn LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

6

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Trenggalek tahun 2014. 15) Kesepakatan Bersama antara BPBD Kab. Trenggalek dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Nomor : 360/1163/222.01/2014 dan nomor 900/1084/406.065/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Jawa Timur untuk penanganan darurat bencana kekeringan dalam rangka tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Trenggalek tahun 2014. 16) Kesepakatan Bersama antara BPBD Kab. Trenggalek dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Nomor : 360/1569/222.01/2014 dan nomor 900/1494/406.065/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) APBN-BNPB untuk penanganan darurat bencana kekeringan dalam rangka tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupatehn Trenggalek tahun 2014. Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Universitas Sebelas Maret Nomor : 6879A/UN27/HK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan 17) MOU Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab. Trenggalek No. 120.1/3/012/2013 dan 440/001/406.024/2013 tentang Pengembangan Pondok Kesehatan LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

7

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Desa (Ponkesdes)

3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

Kewenangan

14

Kesesuaian prioritas pembangunan

Urusan wajib yang 15 diselenggarakan daerah

Keuangan 16

Waktu penetapan PERDA APBD 2014

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 2

- 16 Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 9 program. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah Urusan Wajib yang dilaksanakan pada dibagi 26 (Jumlah Tahun 2014 (APBD) = 26 urusan. urusan wajib di PP 38/2007) X 100% Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2014

81,82 %

Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 17 Tahun 2013 tentang APBD 2014. Tgl :31 Desember 2014

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah 17 berdasarkan PP 58/2005

Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah

18 Belanja untuk pelayanan dasar

Jumlah belanja untuk Belanja pelayanan dasar APBD Tahun pelayanan dasar 2014.

Perda No 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek

100 %

Tepat

Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2014. APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2014

Ada

3,17 %

2

Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

8

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

dibagi Jumlah total belanja X 100%


Capaian KInerja

Keterangan

1) Urusan Pendidikan Rp. 49.472.057.678,00 2) Urusan Kesehatan Rp.90.952.713.578,00 3) Urusan Lingkungan hidup Rp.13.204.771.372,00 4) Urusan PU Rp. 149.587.436.082,40 5) Urusan Sosial Rp. 1.678.850.583,00 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. 3.242.451.829,00 7) Urusan Koperasi Rp.2.732.200.464,00 8) Urusan Satpol PP/Kesbangpolinmas Rp.4.277.744.613,00 9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. 3.005.373..695,00 Total Belanja pelayanan dasar Rp. 318.153.599.894,4 Total Belanja APBD 2014, sebesar Rp. 1.372.622.453.315,40

Pelayanan Publik

Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2014 Jumlah belanja untuk 1) Urusan Pendidikan Rp. Belanja untuk urusan kesehatan dan 49.472.057.678,00 19 pendidikan dan pendidikan dibagi 2) Urusan Kesehatan Rp. kesehatan Jumlah total belanja 90.952.713.578,00 X 100% Total Belanja Pend & Kes Rp. 140.424.771.256,00 20 Keberadaan PERDA Ada atau tidak Ada, sebanyak 16 SPP, yang terdiri tentang Standar adanya standar dari : Pelayanan Publik 3 pelayanan publik 1. Peraturan Bupati trenggalek sesuai dengan Nomor 17 Tahu 2011 tentang peraturan Standar Pelayanan Publik Pemkab perundangTrenggalek

10,23%.

Ada

3

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

9

ASPEK

FOKUS

No.

IKK undangan


RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

2. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek. 3. Perbub No. 88 Thn 2009 Ttg Standar Pelayanan Keswan dan SP Inseminasi Buatan Pd Pusat Pengembangan Ternak. 4. Perbub No. 86 Thn 2009 Ttg Izin Reklame 5. Perbub 56 Tahun 2007 Ttg SPP Pengujian Kendaraan Bermotor 6. Perbub 38 Tahun 2008 Ttg SPP SPP IMB, Surat Izin Tempat Usaha, HO, SIP, TDP, TDI, Izin Usaha Industri dan TDG 7. Perbub 50 Tahun 2010 Ttg SPP RSUD dr Soedomo. 8. Perbub 85 Tahun 2009 Ttg SPP Pajak Daerah pada DPPKAD. 9. Perbub 43 Tahun 2008 Ttg SPP Sambungan Baru dan Pembayaran Rekening Pemakaian Air Minum Pd PDAM. 10. Perbub 48 Tahun 2006 Ttg SPP Kabupaten Trenggalek. 11. Kep. Bup No. 188.45/833/406.013/2008 Ttg SPP Surat Ket. Pindah Tempat Kec. Trenggalek. 12. Kep. Bup No. 188.45/831/406.013/2008 Ttg SPP Surat Ket. Pindah Tempat Kec. Watulimo 13. Kep. Bup No. 188.45/832/406.013/2008 Ttg SPP Surat Ket. Pindah Tempat Kec. Karangan 14. Keputusan Kepala KPPM Kab. Trenggalek Nomor : 188/04/406.039/2012 tentang SPP 10

ASPEK

FOKUS

No.

21

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Ratio PNS terhadap penduduk

Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk

Sistem Informasi Kepegawaian

Ada atau tidak adanya data base kepegawaian

Kepegawaian 22 Kelembagaan

23 Penataan SKPD



Capaian KInerja

KPPM Kab. Trenggalek. 15. Perbup 52 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab 16. Keputusan Kepala KPPM Kabupaten Trenggalek nomor : 065/I/SOP Pengaduan/406.039/2014 tentang Pennganan Pengaduan Masyarakat Jumlah PNS kabupaten tahun 2014 sebanyak –9.810 orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2014 sebanyak 837.755orang. 1. Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) 2. Manajemen Dokumen Kepegawaian

. Jumlah SKPD, sbb:: Jumlah pembentukan 1) Bagian (Setda) SKPD berdasarkan PP unit 41/2007 2) Sekretariat DPRD 3) Dinas unit 4) Badan unit 5) Inspektorat unit 6) Bappeda unit 7) Kantor Unit 8) Rumah Sakit Unit 9) BPBD Unit 10) SATPOL PP Unit 11) Kecamatan/Distrik Unit 12) Kelurahan

0,12%

Ada 48 unit

=1 = 1 unit = 13 = 4 = 1 = 1 =5 =1

Keterangan

SKPD Tersebut ditetapkan dengan Perda Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Perda 22 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten trenggalek dan Perda No 21 tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Trenggalek

=1 =1 = 14 =5 11

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


unit Jumlah SKPD 48 unit

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD

Produk peraturan perundangan RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN Tindaklanjut KEPUTUSAN OLEH keputusan KEPALA DAERAH Bupati BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindaklanjut Peraturan Bupati

24

PERDA yang ditetapkan

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2014

Jumlah RAPERDA RAPERDA yang yang disetujui DPRD disetujui DPRD tahun tahun 2014 dibagi 25 2014 Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2014 Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Keputusan DPRD 26 DPRD dibagi jumlah yang ditindaklanjuti keputusan DPRD . yang dihasilkan dalam tahun 2014 x 100% Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti Keputusan Bupati dibagi jumlah 27 yang ditindaklanjuti keputusan Bupati dalam tahun 2014 x 100% Jumlah Peraturan Bupati yang ditindakPeraturan Bupati lanjuti dibagi jumlah 28 yang ditindaklanjuti Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2014 x 100%


Capaian KInerja

Keterangan

=

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2012, sebanyak 8 Perda

8 PERDA

- RAPERDA yang diusulkan tahun 2012, sebanyak 8 RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2012, sebanyak 8 PERDA.

100 %

- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2012, sebanyak 24 keputusan.

100 %

- Keputusan DPRD dalam tahun 2012, sebanyak 24 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2012, sebanyak 1.200 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2012 yang ditindaklanjuti, sebanyak 1.200 keputusan. - Peraturan Bupati dalam tahun 2012, sebanyak 78 Perbup. - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 78 Perbup.

100 %

100 %

12

ASPEK 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

FOKUS

No.

IKK

PERDA yang dibatalkan

29

PERDA tentang konsultasi publik

Keberadaan PERDA/PerBup 30 tentang konsultasi publik

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN Serapan dana DAU, DAK DAN BAGI perimbangan HASIL

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Jumlah PERDA yang dibatalkan

Adanya media informasi pemda yang dapat diakses 31 oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)

RUMUS/ PERHITUNGAN


Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 10

Perda yang dibatalkan, sebanyak 0

Ada/tidak PERDA/PerBup

Apabila ADA, Sebutkan SK Bupati Nomor :

Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 0

Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup

Keterangan

0 %

tidak ada

ADA : 1) Blooger Bagian Humas dan Protokol : humastrenggalek.blogspot.com ADA 2) Majalah WARTA TRENGGALEK berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.45/223/406.004/2014 Tanggal 26 Pebruari 2014

1) Selama Tahun 2014 ada 244 Siaran Pers tentang Potensi dan Pembangunan Trenggalek yang di upload melalui blooger Bagian Humas & Protokol 2) Selama Tahun 2014 “Majalah Warta Trenggalek” terbit sebanyak 9 edisi dengan jumlah eksemplar 750 untuk tiap edisinya

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2014 sebesar Rp. 940.434.481.091,00

Dana perimbangan yang terserap 32 dibanding yang direncanakan

Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi Dana perimbangan yang jumlah dana direncanakan perimbangan x 100% sesuai dengan APBD Tahun 2014 sebesar Rp. -938.202.784..861,00

33 Belanja Publik terhadap DAU

Jumlah belanja publik - Belanja langsung APBD tahun dibagi DAU x 100% 2014, sebesar Rp 496.367.572.475,40


Capaian KInerja

100,24%

60,87 %

13

ASPEK

FOKUS

Alokasi Belanja pada APBD

No.

34

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Total belanja Belanja Langsung Langsung dibagi terhadap total APBD APBD x 100%

Jenis Data (Tahun 2014) - DAU Tahun 2014, sebesar Rp. 815.508.143.000,00 - Total Belanja langsung APBD tahun 2014, sebesar Rp 496.367.572.475,40

Capaian KInerja

Keterangan

36,16 %

- Total Belanja APBD Tahun 2014, sebesar Rp. 1.372.622.453.315,40

10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

Besaran SILPA

Realisasi belanja

Pengawasan Inspektorat Kabupaten

Besaran PAD terhadap seluruh 35 pendapatan dlm APBD (Realisasi)

36

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp 132.951..069.331,87 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp.1.498.350.369.380,87

8,87 %

Opini tahun - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2012 = Tahun 2012, dengan opini: WDP/ WDP qualified opinion) - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Opini tahun Tahun 2013, dengan opini: WDP/ 2013= qualified opinion) WDP

- SILPA Tahun 2014, sebesar Rp Besaran SILPA dibagi 237.9110.578.957,99 jumlah pendapatan x - Total Pendapatan dalam APBD 15,88 % 100% (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp. 1.498.350.369.380,87 - Realisasi Belanja Tahun 2014, Rasio realisasi Realisasi belanja sebesar Rp 1.372.622.453.315,40 belanja thd anggaran 38 dibagi total anggaran - Total Anggaran Belanja dalam 87,27 % belanja belanja APBD X 100% APBD Tahun 2014, sebesar Rp. 1.572.794.094.743,52 - Temuan BPK RI sampai dengan Jumlah temuan BPK akhir tahun 2014 sebanyak 488 RI yang temuan. Rasio temuan BPK RI ditindaklanjuti dibagi 39 91,39 % yang ditindaklanjuti dengan temuan BPK - Temuan BPK RI yang RI sampai dengan ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2014 Tahun 2014, sebanyak446 temuan.

Opini,: 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Opini LHP Tahun 2011, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda

Rasio SILPA thdp 37 total pendapatan


Realisasi disesuaikan LRA.

belanja dengan

14

ASPEK 12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

FOKUS

Peta potensi daerah

Peningkatan PAD 13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penghargaan

4

No.

IKK

Rasio realisasi PAD 40 2010 terhadap potensi PAD 4

RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah realisasi PAD 2014 dibagi dengan potensi PAD X 100%


Capaian KInerja

Keterangan

- Realisasi PAD Tahun 2014, sebesar Rp 132.951.069.331,87 - Potensi PAD pada APBD Tahun 2014 APBD Rp. 98.974.830.000,-

134 %

Kenaikan/penurunan - Total PAD pada Tahun 2014 PAD dibagi PAD tahun sebesar Rp. 132.951.069.331,87 lalu x 100% 41 Peningkatan PAD 70,89 % (PAD 2014- PAD - Total PAD pada Tahun 2013 2013) : PAD 2012 X sebesar Rp 77.740.119.338,52 100% Penghargaan yang diterima, sebanyak 3 (tiga) yang terdiri dari 1) Penghargaan Adipura 2014 Kategori Kota Kecil Terbersih 2) Penghargaan Wahana Tata Nugraha Lalu Lintas 2014 3) Penghargaan Otonomi Awards Jumlah penghargaan 2014 Kategori Promotif dan Penghargaan dari dari pemerintah yang Preventif :”Daerah dengan 3 (tiga) pemerintah yang 42 diterima oleh Terobosan Inovatif dalam Penghargaa diterima oleh Pemda Pemerintah Daerah Kegiatan Kesehatan Promotif dan n dalam tahun 2014. dalam Tahun 2014 Preventif” 4) Pemenang Terbaik I Kategori : Kelompok Daya Tarik Wisata Alam dengan Obyek Wisata Pantai Karanggongso. Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Timur Nonor : 556.1/14934/107.21/2014

Pengadaan barang dan jasa

Keberadaan 43 E-procurement

Daya saing daerah

44

Jumlah persetujuan investasi

Ada Jumlah ijin investasi dalam tahun 2014

Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Januari tahun 2012. Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2014, sebanyak 24 ijin

Ada

Berdasarkan Perbup LPSE nomor 85 tahun 2011

27 ijin

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD


15

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014

Recommend Documents