TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 KABUPATEN TRENGGALEK

(1)

ASPEK

FOKUS

(2)

(3)

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

No. (4)

Jenis Data (Tahun 2013)

Capaian KInerja

Keterangan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Keberadaan PERDA IMB

2

Rasio Rumah ber IMB

3

Keberadaan PERDA RTRW

Peraturan ttg kependudukan 5

1

RUMUS/ PERHITUNGAN

1

4

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

IKK

6

Ada, PERDA Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Ada/tidak ada PERDA Daerah Kabupaten Trenggalek No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan - Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Jumlah Rumah ber Tahun 2013, sebanyak 312 unit. IMB dibagi jumlah - Jumlah seluruh rumah sd. akhir rumah 1 seluruhnya Tahun 2013 sebanyak 251.165 Unit.

Ada/tidak ada PERDA Perda No 09 Tahun 2003 tentang RTRW Rencana Tata Ruang Tahun 2003 – 2013 Jumlah penduduk  Jumlah penduduk yang sudah yang sudah terekam terekam dalam E-KTP 513.753 dalam E-KTP Pengurusan E-KTP orang dibagi jumlah penduduk yang wajib  Jumlah pendudukyang wajib berKTP 658.882 orang ber-KTP Dasar hukum: Biaya KTP dalam PERDA Nomor :17 Tahun 2011 Biaya KTP PERDA tentang Ret ribusi Kartu Tanda Penduduk Rasio personil SatpoL Jumlah personil - Personil Satpol PP (PNS) pada PP terhadap jumlah Satpol PP pada akhir Tahun 2012, sebanyak = 137 penduduk tahun 2012 dibagi orang 10.000 penduduk x 100 % - Penduduk pada akhir tahun 2012, berjumlah = 836.778 orang

Ada

0,124%

Ada

77 %

Rp.6000/ Tidak dipungut

Dasarnya adalah Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyusunan APBD Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.

0,016%

Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 1

ASPEK

FOKUS

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Penyampaian laporan kepada pemerintah

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

No.

7

IKK

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

RUMUS/ PERHITUNGAN

Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL

ADA: Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kesejahteran Lanjut Usia

Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten

Ada, Perda No 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan

8

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten

9

Tepat atau tidak Ketepatan waktu tepat penyampaian penyampaian LPPD sesuai jadwal yang berdasarkan PP telah ditetapkan oleh Nomor 3 tahun 2010, peraturan perundangan

10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011


Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2013 disampaikan pada tanggal 24 Maret 2014 sesuai surat pengantar Nomor 100/201.A/406.003/2014 tanggal 24 Maret 2013.

Tepat atau tidak Bukti Pengiriman: tepat penyampaian - Laporan Keuangan 2013, sesuai jadwal yang disampaikan pada tanggal 28 telah ditetapkan oleh Maret 2014 peraturan perundangan

Capaian KInerja

Ada

Keterangan Lanjut Usia merupakan salah satu sasaran dari tupoksi Dinas Nakertransos, karena lansia dapat menjadi PMKS (lansia rentan yang terlantar). Namun juga dapat menjadi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), seperti Karang Werda dan Yayasan Gerontologi. Dimana, Perda tentang Lansia juga mengatur hal-hal tersebut

Ada

Tepat

Tepat

2

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

Ketepatan waktu penyampaian 11 Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

12 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.


RUMUS/ PERHITUNGAN


Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Laporan Kinerja tahun 2013. disampaiakan pada tanggal 26-32014 sesuai surat pengantar Nomor : 061/418/406.013/2014 tanggal 21-32014

Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.

Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 15 urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Pemerintahan dalam Negeri 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan Sosial 4) Urusan Lingkungan Hidup 5) Urusan Perumahan Rakyat 6) Urusan layanan Terpadu bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan 7) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8) Urusan Ketenagakerjaan 9) Urusan Pendidikan Dasar 10) Urusan Komunikasi dan Imformatika 11) Urusan Kesenian 12) Urusan Ketahanan Pangan 13) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 14) Urusan Penanaman Modal 15) Urusan Perhubungan

Capaian KInerja

Keterangan

Tepat

15 Urusan

SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 20132,sebanyak 6 urusan.

3

ASPEK

FOKUS Hubungan antar daerah

No.

IKK

13 Kerjasama dengan daerah lain


RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2013


Capaian KInerja

Keterangan

Jumlah MoU/Kerjasama Anta Daerah 6 MOU/ yang masih berlaku pada tahun 2013, Kerjasama sebanyak 5 MoU yang terdiri dari: 1) KSAD Dengan Pemprov Jatim Nomor : 120.1/1118/012/2011, nomor : 120.1/162/406.013/2011 tentang Pelayanan Kesehatan 2) KSAD dengan Provinsi Jawa Timur dan Polres Trenggalek Nota Kesepakatan Bersama Nomor : 974/02/406.026/2012, Nomor : 970/53/120.22/2012, Nomor : MOU/01/2012/POLRI tanggal 22 Pebruari 2012 Fasilitasi dan Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Trenggalek 3) KSAD dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur Perjanjian Kerjasama Nomor : 475/8B/406.053/2011 dan Nomor : 475.1/289/DTKT-III/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltim dari Kabupaten Trenggalek sebanyak 150 KK selama 3 Tahun dari 2012 – 2014.J 4) KSAD dengan Kabupaten Tetangga yang tergabung dalam Paguyuban Golek Pawon (Trenggalek, Ponorogo, Pacitan dan Wonogiri) Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati Trenggalek, Bupati Ponorogo, Bupati Pacitan dan Bupati Wonogiri Nomor : 130/536/406.013/2011 Nomor : 134.4/305/405.03.1/2011 dan Nomor : 181/07/408.21/2011 dan Nomor : 5 Tahun 2011 tanggal 7 4

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

April 2011 Kerjasama pembangunan daerah perbatasan Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Pacitan dan Wonogiri 5) KSAD dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/1044/406.065/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Bantuan Dana Siap Pakai untuk pembelian air bersih dalam rangka penanganan darurat bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Trenggalek. 6) MOU Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab. Trenggalek No. 120.1/3/012/2013 dan 440/001/406.024/2013 tentang Pengembangan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) 3

KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

14

Kesesuaian prioritas pembangunan

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 2

- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 9 program.

81,81 %

- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.

Kewenangan

Urusan wajib yang 15 diselenggarakan daerah

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah Urusan Wajib yang dilaksanakan pada dibagi 26 (Jumlah Tahun 2013 (APBD) = 26 urusan. urusan wajib di PP 38/2007) X 100%

Keuangan

16 Waktu penetapan

Tepat atau tidak

Apabila TEPAT:

Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran 100 % tahun 2013. APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah Tidak Tepat Tidak tepat, apabila

2

Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

5

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

PERDA APBD 2013 Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah 17 berdasarkan PP 58/2005

Belanja untuk 18 pelayanan dasar

RUMUS/ PERHITUNGAN


tepat waktu penetapan PERDA APBD 2013

Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 1 Tahun 2013 tentang APBD 2013. Tgl :25 Januari 2013

Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah

Perda No 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek

Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2012. 1) Urusan Pendidikan Rp. 461.113.030.996,72 2) Urusan Kesehatan Rp.132.104.961.934,38 3) Urusan Lingkungan hidup Rp.7.006.486.755,00 4) Urusan PU Rp. 83.134.339.827,00 5) Urusan Sosial Rp. Jumlah belanja untuk 2.334.400.000,00 pelayanan dasar 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. dibagi Jumlah total 4.238.117.703,00 belanja X 100% 7) Urusan Koperasi Rp. 6.246..793.337,00 8) Urusan Satpol PP Rp. 4.369.084.734,00 9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. 8.964.790.296,00 Total Belanja pelayanan dasar Rp. 709.512.005.583,1

Capaian KInerja

Keterangan APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2012

Ada

70,94 %

Total Belanja APBD 2012, sebesar Rp. 1.000.077.824.938,00 19 Belanja untuk urusan Jumlah belanja untuk Belanja Pendidikan dan Kesehatan pendidikan dan kesehatan dan APBD Tahun 2012. kesehatan pendidikan dibagi 1) Urusan Pendidikan Rp. Jumlah total belanja 461.113.030.996,72 X 100% 2) Urusan Kesehatan Rp. 132.104.961.934,38 Total Belanja Pend & Kes Rp. 593.217.992.931,10 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

59%. %

6

ASPEK

FOKUS Pelayanan Publik

No.

IKK

20 Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 3 sesuai dengan peraturan perundangundangan

RUMUS/ PERHITUNGAN Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik


Capaian KInerja

Ada, sebanyak 11 SPP, yang terdiri dari : 1. Peraturan Bupati trenggalek Nomor 17 Tahu 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Pemkab Trenggalek 2. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek. 3. Perbub No. 88 Thn 2009 Ttg Standar Pelayanan Keswan dan SP Inseminasi Buatan Pd Pusat Pengembangan Ternak. 4. Perbub No. 86 Thn 2009 Ttg Izin Reklame 5. Perbub 56 Tahun 2007 Ttg SPP Pengujian Kendaraan Bermotor 6. Perbub 38 Tahun 2008 Ttg SPP SPP IMB, Surat Izin Tempat Usaha, HO, SIP, TDP, TDI, Izin Usaha Industri dan TDG 7. Perbub 50 Tahun 2010 Ttg SPP RSUD dr Soedomo. 8. Perbub 85 Tahun 2009 Ttg SPP Pajak Daerah pada DPPKAD. 9. Perbub 43 Tahun 2008 Ttg SPP Sambungan Baru dan Pembayaran Rekening Pemakaian Air Minum Pd PDAM. 10. Perbub 48 Tahun 2006 Ttg SPP Kabupaten Trenggalek. 11. Kep. Bup No. 188.45/833/406.013/2008 Ttg SPP Surat Ket. Pindah Tempat Kec. Trenggalek. 12. Kep. Bup No. 188.45/831/406.013/2008 Ttg SPP

Ada

Keterangan

3

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK. LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

7

ASPEK

FOKUS

No.

21

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Ratio PNS terhadap penduduk

Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk

Sistem Informasi Kepegawaian

Ada atau tidak adanya data base kepegawaian

Kepegawaian 22 Kelembagaan

23 Penataan SKPD



Capaian KInerja

Surat Ket. Pindah Tempat Kec. Watulimo 13. Kep. Bup No. 188.45/832/406.013/2008 Ttg SPP Surat Ket. Pindah Tempat Kec. Karangan 14. Keputusan Kepala KPPM Kab. Trenggalek Nomor : 188/04/406.039/2012 tentang SPP KPPM Kab. Trenggalek. Jumlah PNS kabupaten tahun 2013 sebanyak –10.016 orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2013 sebanyak 836.778 orang. 1. Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) 2. Manajemen Dokumen PNS

. Jumlah SKPD, sbb:: Jumlah pembentukan 1) Bagian (Setda) SKPD berdasarkan PP unit 41/2007 2) Sekretariat DPRD 3) Dinas unit 4) Badan unit 5) Inspektorat unit 6) Bappeda unit 7) Kantor Unit 8) Rumah Sakit Unit 9) BPBD Unit 10) SATPOL PP Unit 11) Kecamatan/Distrik Unit 12) Kelurahan

0,12%

Ada 48 unit

=1 = 1 unit = 13 = 4 = 1 = 1 =5 =1

Keterangan

SKPD Tersebut ditetapkan dengan Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten trenggalek sebagai revisi terhadap Perda Tahun 2008,sedangkan khusus Satpol PP masih mengikuti Perda Nomor 6 Tahun 2008 TTg Organisasi Tata Kerja Satpol PP Kab Trenggalek

=1 =1 = 14 =5 8

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


unit Jumlah SKPD 48 unit

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD

Produk peraturan perundangan RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN Tindaklanjut KEPUTUSAN OLEH keputusan KEPALA DAERAH Bupati BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindaklanjut Peraturan Bupati

24

PERDA yang ditetapkan

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2013

Jumlah RAPERDA RAPERDA yang yang disetujui DPRD disetujui DPRD tahun tahun 2013 dibagi 25 2013 Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2013 Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Keputusan DPRD 26 DPRD dibagi jumlah yang ditindaklanjuti keputusan DPRD . yang dihasilkan dalam tahun 2013 x 100% Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti Keputusan Bupati dibagi jumlah 27 yang ditindaklanjuti keputusan Bupati dalam tahun 2013 x 100% Jumlah Peraturan Bupati yang ditindakPeraturan Bupati lanjuti dibagi jumlah 28 yang ditindaklanjuti Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2013 x 100%


Capaian KInerja

Keterangan

=

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2012, sebanyak 23 Perda

23 PERDA

- RAPERDA yang diusulkan tahun 2012, sebanyak 25 RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2012, sebanyak 23 PERDA.

92 %

- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2012, sebanyak 34 keputusan.

100 %

- Keputusan DPRD dalam tahun 2012, sebanyak 34 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2012, sebanyak 1.732 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2012 yang ditindaklanjuti, sebanyak 1.732 keputusan. - Peraturan Bupati dalam tahun 2012, sebanyak 82 Perbup. - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak 82 Perbup.

100 %

100 %

9

ASPEK 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

FOKUS

No.

IKK

PERDA yang dibatalkan

29

PERDA tentang konsultasi publik

Keberadaan PERDA/PerBup 30 tentang konsultasi publik

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

Adanya media informasi pemda yang dapat diakses 31 oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)

9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN Serapan dana DAU, DAK DAN BAGI perimbangan HASIL

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Alokasi Belanja pada APBD

Jumlah PERDA yang dibatalkan

Dana perimbangan yang terserap 32 dibanding yang direncanakan

RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%

Ada/tidak PERDA/PerBup


Keterangan

Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 6

Apabila ADA, Sebutkan SK Bupati Nomor :

Apabila ADA, Sebutkan SK Bupati Nomor : Ada atau tidak ada 188.45/380/406.004/2013 media Informasi yang Tentang “pengelola Penerbitan ditetapkan dengan Majalah Warta Trenggalek Tahun PerBup 2013”

0 %

tidak ada

Ada

Selama tahun 2013 “Majalah Warta Trenggalek “ Terbit sebanyak 7 Edisi dengan Jumlah Eksemplar 750 Untuk Tiap Edisinya

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2013 sebesar Rp. 865.666.372.488,00

Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi Dana perimbangan yang jumlah dana direncanakan perimbangan x 100% sesuai dengan APBD Tahun 2013 sebesar Rp. -860.247.103.312,00

- Belanja langsung APBD tahun 2013, sebesar Rp Belanja Publik Jumlah belanja publik 390.051.963.370,00 33 terhadap DAU dibagi DAU x 100% - DAU Tahun 2013, sebesar Rp. 737.814.627.000,00 - Total Belanja langsung APBD tahun 2013, sebesar Rp Total belanja 390.051.963.370,00 Belanja Langsung 34 Langsung dibagi terhadap total APBD APBD x 100% - Total Belanja APBD Tahun 2013, sebesar Rp. 1.164.834.490.081,00


Capaian KInerja

101%

53 %

33 %

10

ASPEK 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

FOKUS

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

Besaran SILPA

Realisasi belanja

Pengawasan Inspektorat Kabupaten 12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH Peta potensi daerah

4

No.

IKK

Besaran PAD terhadap seluruh 35 pendapatan dlm APBD (Realisasi)

36

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%


Capaian KInerja

- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp 77.740.119.338,52 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp.1.206.618.554.230,52

6 %

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

Opini tahun - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2011 = Tahun 2011, dengan opini: WDP/ WDP qualified opinion) - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Opini tahun Tahun 2012, dengan opini: WDP/ 2012= qualified opinion) WDP

- SILPA Tahun 2013, sebesar Rp Besaran SILPA dibagi 119.563.022.689,93 jumlah pendapatan x - Total Pendapatan dalam APBD 100% (Realisasi) Tahun 2013, sebesar Rp. 1.206.618.554.230,52 - Realisasi Belanja Tahun 2013, Rasio realisasi Realisasi belanja sebesar Rp 1.164.834.490.081,00 belanja thd anggaran 38 dibagi total anggaran - Total Anggaran Belanja dalam belanja belanja APBD X 100% APBD Tahun 2013, sebesar Rp. 1.288.643.716.077,01 - Temuan BPK RI sampai dengan Jumlah temuan BPK akhir tahun 2013 sebanyak194 RI yang temuan. Rasio temuan BPK RI ditindaklanjuti dibagi 39 yang ditindaklanjuti dengan temuan BPK - Temuan BPK RI yang RI sampai dengan ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2013 Tahun 2013, sebanyak161 temuan. - Realisasi PAD Tahun 2013, sebesar Jumlah realisasi PAD Rp 77.740.119.338,52 Rasio realisasi PAD 2013 dibagi dengan 40 2010 terhadap potensi PAD - Potensi PAD pada APBD Tahun potensi PAD 4 X 100% 2013 APBD Rp. 85.423.386.962,00 Rasio SILPA thdp 37 total pendapatan

Keterangan

Opini,: 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Opini LHP Tahun 2011, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda

10 %

90 %

Realisasi disesuaikan LRA.

belanja dengan

82,98 %

91 %

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD


11

ASPEK

FOKUS

Peningkatan PAD 13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penghargaan

No.

IKK

41 Peningkatan PAD

RUMUS/ PERHITUNGAN


Kenaikan/penurunan - Total PAD pada Tahun 2013 PAD dibagi PAD tahun sebesar Rp. 77.740.119.338,52 lalu x 100% (PAD 2013- PAD - Total PAD pada Tahun 2012 2012) : PAD 2012 X sebesar Rp 67.278.000.000,00 100%

Capaian KInerja

Keterangan

1,15 %

yang diterima, sebanyak 3 (tiga) yang terdiri dari 1) Adipura 2013 Kategori Kota Kecil Terbersih 2) Juara 1 Tingkat Nasional pada Penghargaan Adhikarya Pangan 4 PengJumlah penghargaan hargaan Nusantara (APN) Tahun 2013 Penghargaan dari dari pemerintah yang Kategori Pelaku Pembangunan pemerintah yang 42 diterima oleh Ketahanan Pangan diterima oleh Pemda Pemerintah Daerah 3) Juara 1 Tingkat Nasional pada dalam tahun 2013. dalam Tahun 2013 Lomba Pameran Pangan Nusantara Tahun 2013Pemenang Harapan III dlm rangka Gebyar GAP Hortikultura 4) Adhiwiyata

Pengadaan barang dan jasa

Keberadaan 43 E-procurement

Daya saing daerah

44

Jumlah persetujuan investasi


Ada Jumlah ijin investasi dalam tahun 2013

Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Januari tahun 2012. Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2013, sebanyak 24 ijin

Ada

Berdasarkan Perbup LPSE nomor 85 tahun 2011

24 ijin

12

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

Recommend Documents