TATARAN KAJIAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD
NO. 1
ASPEK KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
FOKUS
IKK
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
Kab/kota memiliki Perda IMB
Kab. Kulonprogo Kab. Bantul Kab. Gunungkidul Kab. Sleman Kota Yogyakarta Peraturan ttg Kependudukan
Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk
1. Personil Satpol PP 2. Jumlah penduduk 2
KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA
Penyampaian laporan kepada pemerintah
KET
2014
Perda No. 14 Tahun 2011 Perda No. 5 Tahun 2011 Perda No. 11 Tahun 2012 Perda No. 5 Tahun 2011 Perda No. 2 Tahun 2012
Perda No. 14 Tahun 2011 Perda No. 5 Tahun 2011 Perda No. 11 Tahun 2012 Perda No. 5 Tahun 2011 Perda No. 2 Tahun 2012
Perda No. 14 Tahun 2011 Perda No. 5 Tahun 2011 Perda No. 11 Tahun 2012 Perda No. 5 Tahun 2011 Perda No. 2 Tahun 2012
Perda No. 3 Tahun 2010 Perda No. 26 Tahun 2008 Perda No. 10 Tahun 2010 Perda No. 7 Tahun 2009 Perda No. 8 Tahun 2012
Perda No. 3 Tahun 2010 Perda No. 26 Tahun 2008 Perda No. 4 Tahun 2013 Perda No. 7 Tahun 2009 Perda No. 8 Tahun 2012
Perda No. 5 Tahun 2014 Perda No. 26 Tahun 2008 Perda No. 4 Tahun 2013 Perda No. 7 Tahun 2009 Perda No. 8 Tahun 2012
Kab/kota memiliki Perda tentang Kependudukan Kab. Kulonprogo Kab. Bantul Kab. Gunungkidul Kab. Sleman Kota Yogyakarta
Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)
TAHUN 2013
2012
Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Thn 2007
1,50
1,68
117 3.890.071
120 3.561.448
tepat
1,66 per 50.000 penduduk 118 org 3.551.679 jiwa
tepat tepat Surat Gubernur No. 120/1253 Surat Gubernur No. 120/1271 tanggal 25 Maret 2014 hal tanggal 23 Maret 2015 hal LPPD DIY tahun 2013 LPPD DIY tahun 2014
NO.
ASPEK ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH
FOKUS Penyampaian laporan kinerja dan keuangan
IKK Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006
Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
3
KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
TAHUN 2013
2014
tepat
tepat Surat Gubernur DIY No. 950/1226 tanggal 24 Maret 2014 hal Laporan Keuangan Pemda DIY tahun 2013 (Unadited)
tepat Surat Gubernur DIY No. 950/2916 tanggal 26 Maret 2015 hal Laporan Keuangan Pemda DIY tahun 2014 (Unadited)
tepat Surat Gubernur DIY No. 120/1321 tanggal 25 Maret 2013 hal penyampaian buku LAKIP DIY Tahun 2012 dan PK 2013
tepat
tepat Surat Gubernur DIY No. 061/2979 tanggal 27 Maret 2015 hal penyampaian buku LKj DIY Tahun 2014 dan PK 2015
2012
KET
Implementasi standar Pelayan Minimal (SPM)
Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah
15
15
15 SPM
Hubungan Antar daerah
Frekuensi kerjasama dengan daerah lain daerah lain
10
8
6 MoU
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
Kesesuaian prioritas pembangunan
100
100
1. Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
11
11
11
2. Prioritas Pembangunan Nasional (RKP)
11
11
11
Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (jumlah urusan wajib di PP 38/2007)x100%
100
100
100 %
Tepat
Tepat
Kewenangan
Keuangan
Waktu penetapan perda APBD
Perda No. 10 Tahun 2012 ttg APBD TA 2013
100 %
Tepat Perda No. 11 Tahun 2013 ttg APBD TA 2014
NO.
ASPEK
FOKUS
IKK
TAHUN 2013
2012
KET
2014
Ada
Ada
Ada
1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 3. Urusan Lingkungan Hidup 4. Urusan PU 5. Urusan Sosial 6. Urusan Tenaga Kerja 7. Urusan Koperasi 8. Urusan Satpol PP 9. Urusan Kependudukan dan Capil
89.042.218.613 60.312.367.182 7.667.267.290 169.428.147.761 21.703.990.516 17.422.440.534 4.302.100.599 16.249.298.606 811.685.922
90.154.505.424 78.657.786.153 10.828.033.048 272.301.984.585 29.669.684.335 22.405.521.677 8.909.106.312 19.155.770.669 898.262.559
111.391.651 89.550.216.646 12.344.390.661 335.685.898.856 37.976.526.692 31.768.884.553 6.247.239.555 9.971.040.909 1.259.263.403
Realisasi Belanja APBD
386.939.517.023
532.980.654.762
636.195.113.081 rupiah
Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Realisasi Belanja untuk pelayanan dasar
Prosentase belanja pelayanan dasar terhadap total belanja
1,884
2,124
rupiah rupiah rupiah rupiah rupiah rupiah rupiah rupiah rupiah
2,134 %
Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
Pelayanan Publik
1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan
89.042.218.613 60.312.367.182
90.154.505.424,00 78.657.786.153,00
Realisasi Belanja APBD
149.354.585.195
2.509.569.218.343,35
111.391.654.806,00 rupiah 89.550.216.646,00 rupiah 2.981.068.320.421,41
Prosentase belanja pelayanan dasar terhadap total belanja
7,27
6,73
6,74 %
Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Ada
Ada
Ada Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
NO.
ASPEK
FOKUS Kepegawaian
IKK Rasio PNS terhadap penduduk 1. Jumlah PNS DIY 2. Jumlah penduduk DIY
TAHUN 2013
2012 0,0019
0,0020
7.347
7.042
3.890.071
3.561.448
Ada
Ada
Sistem informasi kepegawaian nsi.jogjakarta.go.id/mspeg
Kelembagaan
4
5
EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD
EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH
KET
2014
nsi.jogjakarta.go.id/mspeg
0,0020 7.065 orang 3.551.679 orang/jiwa
Ada simpeg.jogjaprov.go.id
Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007 Jumlah SKPD 1. Biro 2. Sekretaris DPRD 3. Dinas 4. Lembaga Teknis Daerah
7 1 13 12
7 1 13 12
7 1 13 12
Produk peraturan perundangan
Jumlah perda yang ditetapkan
16
12
10 perda
Raperda yang diajukan tahun berjalan
1. Jumlah raperda yang disetujui DPRD
12
12
6 raperda
2. Jumlah raperda yang diusulkan
12
12
11 raperda
Prosentase rapaerda yang disetujui DPRD
100
100
55 %
1. Jumlah keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda
160
116
66 kep DPRD
keputusan DPRD yang ditindak lanjuti
unit unit unit unit
NO.
ASPEK
FOKUS
DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
6
EFEKTTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Tindak lanjut keputusan Gubernur (KepGub)
Tindak lanjut peraturan Gubernur (PerGub)
IKK
8
KETAATAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Perda Atau Pergub yang dibatalkan
INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN
Perda Atau Pergub Tentang Konsultasi Publik
KET
2014
2. Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPRD
160
116
Prosentase Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
100
100
100 %
1. Jumlah Keputusan Gubernur
448
397
360 Kep Gub
2. Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti
448
397
360 Kep Gub
Prosentase Keputusan Gubernur yang ditindak lanjuti
100
100
100 %
1. Jumlah Peraturan Gubernur
89
82
113 Pergub
2. Jumlah Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti
89
82
113 Pergub
100
100
Prosentase Peraturan Gubernur yang ditindak lanjuti 7
TAHUN 2013
2012
1. Jumlah Perda yang dibatalkan
2. Jumlah Perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh Pemerintah Prosentase jumlah perda yang dibatalkan Keberadaan perda atau Pergub tentang Konsultasi publik
0
0
14
13
0
0
Ada
Ada
66 kep DPRD
100 %
0 perda
10 perda
0 % Ada
NO.
9
ASPEK
FOKUS
IKK
2012
TAHUN 2013
2014
Ada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber Province Pemerintah Provinsi DIY
Ada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber Province Pemerintah Provinsi DIY
Ada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber Province Pemerintah Provinsi DIY
KET
DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH.
Media informasi pemda yang dapt diakses oleh publik
Adanya Media Informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik (Website, Kotak pos, bag/biro humas, leaflet, brosur)
TRANSPARAN DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL.
Serapan dana perimbangan
1. Dana perimbangan yang diserap
894.544.324.851
957.561.850.914
1.013.811.389.590 rupiah
2. Dana perimbangan yang direncanakan
873.661.154.754
964.396.534.022
1.046.227.488.649 rupiah
Prosentase dana perimbangan yang diserap terhadap dana perimbangan yang direncanakan. Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
99,29%
96,90% %
Belanja Publik terhadap DAU
1. Jumlah DAU
757.056.696.000
828.334.768.000
899.923.550.000,00 rupiah
2. Jumlah Belanja Langsung
814.711.583.972
1.069.181.078.251,57
1.420.910.964.598,94 rupiah
Prosentase jumlah belanja langsung terhadap jumlah DAU Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
102,39%
107,62%
129,08%
157,89% %
Belanja langsung terhadap total APBD
1. Jumlah belanja langsung 2. Total belanja APBD Prosentase jumlah belanja langsung terhadap total APBD
814.711.583.972
1.069.181.078.251,57
1.420.910.964.598,94 rupiah
2.053.825.959.467
2.509.569.218.343,35
2.981.068.320.421,41 rupiah
39,67%
42,60%
47,66% %
NO.
ASPEK
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER - SUMBER PAD DAN OBLIGASI/ PINJAMAN DAERAH
FOKUS Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
IKK
1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah
1.004.063.125.812,33
1.216.104.305.317
1.464.604.954.200 rupiah
2. Jumlah Pendapatan Daerah
2.171.734.307.663,33
2.583.058.319.224
3.139.871.880.417 rupiah
Kewajaran laporan Keuangan (Lapkeu)
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Besaran SILPA
Rasio SILPA thd total pendapatan
1. SILPA 2. Jumlah Pendapatan Daerah Prosentase besaran SILPA Realisasi Pendapatan
KET
2014
Realisasi Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD
Prosentase jumlah realisasi besaran PAD terhadap seluruh pedapatan dalam APBD 11 EFEKTIVITAS, PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
TAHUN 2013
2012
46,23%
47,08%
WTP
WTP
372.241.941.052,56
382.095.809.472,50
498.330.738.232,35 rupiah
2.171.734.307.663,33
2.583.058.319.224,00
3.139.871.880.417,26 rupiah
17,14%
14,79%
46,65% % WTP
15,87% %
Rasio Realisasi PAD thd anggaran pendapatan 1. Realisasi PAD
1.004.063.125.812,33
1.216.104.305.317
1.464.604.954.200,26 rupiah
2. Jumlah Pendapatan Daerah
2.078.185.750.549,02
2.658.370.090.569
3.155.760.939.182,27 rupiah
Prosentase realisasi pendapatan
48,31%
45,75%
46,41% %
NO.
ASPEK
FOKUS Realisasi Belanja
IKK
1. Realisasi Belanja
2.053.825.959.467,00
2.509.569.218.343,35
2.981.068.320.421,41 rupiah
2. Jumlah Total APBD
2.285.140.075.735,00
2.917.270.974.520,00
3.466.745.462.269,76 rupiah
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti 1. Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti 2. Temuan BPK RI
12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
Peta Potensi Daerah
2. Potensi PAD APBD Prosentase peta potensi daerah
Penghargaan
86,02%
85,99% %
61
503
32 temuan
113
524
32 temuan
1.004.063.125.812,33
1.216.104.305.317,01
1.464.604.954.200,26 rupiah
917.957.788.795,00
1.151.006.344.797,00
1.342.290.475.580,27 rupiah
109,38%
105,66%
109,11% %
Peningkatan PAD 1. Realisasi PAD APBD
132.099.624.626,10
212.041.179.504,68
248.500.648.883,25 rupiah
2. Potensi PAD APBD
871.963.501.186,23
1.004.063.125.812,33
1.216.104.305.317,01 rupiah
Prosentase kenaikan PAD dibanding PAD tahun sebelumnya 13 TEROBOSAN / INOVASI BARU
89,88%
Rasio Realisasi PAD terhadap Potensi PAD 1.Realisasi PAD
Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)
KET
2014
Rasio realisasi thd anggaran belanja
Prosentase realisasi belanja Pengawasan Inspektorat Provinsi
TAHUN 2013
2012
Penghargaan dari pemerintah yang diterima dari Pemerintah Pusat
15,15%
11
21,12%
9
20,43% %
15 penghargaan
NO.
ASPEK
FOKUS Pengadaan barang dan jasa
IKK
TAHUN 2013
2012 Ada
Keberadaan E-procurement Pergub no. 27 Tahun 2008
Daya saing
1. Jumlah Persetujuan ijin invenstasi 2. Total Nilai Investasi
Ada Pergub no. 27 Tahun 2008
4 153.695.722.105,54
KET
2014 Ada Pergub no. 27 Tahun 2008
15 1.011.703.992.879,00
28 ijin 1.456.630.000.000 rupiah
Yogyakarta, Agustus 2015 Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
Drs. Beny Suharsono,M.Si NIP. 19650512 198602 1 002
