TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KABUPATEN JEMBRANA No
ASPEK
(1) (2) 1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
FOKUS (3)
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
No. (4)
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
SKPD Yang Menangani
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
Keberadaan PERDA Ada/tidak ada PERDA IMB
2
Rasio Rumah ber IMB
3
Keberadaan PERDA RTRW
4
Pengurusan KTP
Peraturan ttg kependudukan
5
1
Biaya KTP
Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 3 Tahun 2004 tentang Bangunan
- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2011, Jumlah Rumah ber IMB sebanyak 2.712 unit. dibagi jumlah rumah 1 Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2011, seluruhnya sebanyak 73.524 Unit. Apabila ADA: Ada/tidak ada PERDA Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : 7 RTRW Tahun 2002 tentang Bangunan
Bagian HOT
Ada
3,7%
2.712 -------------x100% 73.524
Bagian HOT
Ada
Dasar hukum: 1. PERDA Nomor : 11 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam Lama pengurusan KTP rangaka sistem Informasi Manajemen 3 Hr dalam PERDA Kependudukan (SIMDUK) 2. SK Bupati Nomor : 750/DKCTT/2009 tentang Standar Peayanan Minimal pencatatan kependudukan dan catatan sipil. Dasar hukum: - Perda 11 Tahun 1996 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka SIMDUK di Kabupaten daerah TK II Jembrana Biaya KTP dalam Tidak - Perda 11 Tahun 1999 tentang Retribusi PERDA dipungut Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil - Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemberian Subsidi Terhadap Biaya Pembuatan
-Dinas PU -Kantor Perijinan
Bilamana Perda tsb tidak menetapkan jangka Dinas waktu, dapat diperkuat Dukcapilnakertrans dengan SOP.
Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.
Dinas Dukcapilnakertrans
Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.
405
No
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
SKPD Yang Menangani
KTP dan KK Bagi Penduduk Kabupaten Jembrana. - Instruksi Bupati No 5 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pembuatan KTP dan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Jembrana - Perbu 28 Tahun 2008 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Jembrana - Perbu 13 Tahun 2009 Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jembrana. Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS. Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten 2 KESELARASAN DAN Penyampaian EFEKTIVITAS laporan kepada HUBUNGAN pemerintah ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN
6
7
Jumlah personil Satpol Rasio personil PP pada akhir tahun SatpoL PP terhadap 2011 dibagi 10.000 jumlah penduduk penduduk x 100 %
- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2011, sebanyak = 143 orang - Penduduk pada akhir tahun 2011, berjumlah = 311.573 orang
Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, Ada atau tidak ada atau PMKS PERDA PSK dan PKL
Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. 1. PERDA Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 th 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jembrana 2. Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana
8
Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten
Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten
9
Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2011,
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Apabila ADA: Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana
Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2010 disampaikan pada tanggal 31 Maret 2012 sesuai surat pengantar Nomor 130.4/1968/ Pem/2011 tanggal 31 Maret 2011
143 3 orang ------ x 10.000 = 4,59 per 10.000 311.573 penduduk
Satpol PP
Bagian HOT Ada
Ada
Bagian HOT
Bagian Pemerintahan Tepat
406
No
ASPEK PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERIN TAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGA N OTONOMI DAERAH
FOKUS
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Hubungan antar daerah
No.
10
11
12
IKK
Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.
Kerjasama dengan daerah lain
RUMUS/ PERHITUNGAN
Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Jenis Data (Tahun 2011) Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2010, disampaikan pada tanggal 22 Juni 2011 sesuai surat pengantar Nomor 180/ /Hot/2011 tanggal 22 Juni 2011 - Laporan Kinerja tahun 2010 disampaikan pada tanggal 11 Januari 2011 sesuai surat pengantar Nomor 045.2/27/Bappeda/2011 tanggal 11 Januari 2011
Jumlah urusan wajib Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 3 yang sudah diterapkan (tiga) urusan, yang terdiri dari: SPM nya berdasarkan 1) Urusan Pendidikan Penetapan oleh Menteri/ 2) Urusan Kesehatan Pimpinan LPND. 3) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2011, sebanyak 9 MOU yang terdiri dari: 1. MoU dengan Pemprov Bali Nomor 415/014/PKS/PEM/2011 dan Nomor 075/34/KB/8-Pem/XII/2011 tentang kerjasama dibidang pertanian (Peningkatan Produksi Beras Nasional). 2. MoU dengan Pemprov Bali dalam bidang kesehatan (JKBM) Nomor : 075/30/KB/B.Pem/IX/2011 dari Pihak Provinsi Jumlah MOU yang masih dan Nomor 415.4/006/KB/Pem/2011 dari Pemkab berlaku per tahun 2011 Jembrana. 3. MOU antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Nomor :180.1/694/Hubkominfo/2011 dari PemkabJembrana dan Nomor 34/KB/BPPTPemkab Jembrana/06/2011 dari pihak BPPPT 4. Kerjasama dengan BI (Bank Indomesia) dibidang UKM, Nomor 13/84/DKBU/TPPPkU/Dpr (dari BI) dan Nomor 415.4/001/KB/Pem/2011 (Pemkab)
Capaian KInerja Tidak Tepat
SKPD Yang Menangani
Keterangan -
Bagian Keuangan Bappeda dan PM
Tepat
3 (tiga) Urusan
SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2011,sebanyak 6 urusan.
-Masing-masing SKPD -Bagian HOT
SKPD Yang ada Kerjasama
407
No
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
SKPD Yang Menangani
5. Kerjasama dengan BI ttg pelaksanaan Bank Indonesia Social Responsibility (BSR). MoU Nomor 13/29/DPSHM/Dpr (dari BI) dan Nomor 415.4/012/PKS/Pem/2011 (pihak Pemkab Jembrana) 6. Kerjasama dengan KUD se-Kab.Jembrana. Dasar MoU Nomor 415.4/001/PKS/Pem/2011 (Pemkab Jembrana) dan Nomor 02/Koord.KUD/I/2011 (dari Koord. KUD) 7. Kerjasama dengan PT.PLN Disribusi Area Bali Utara terkait dengan pemungutan dan penyetoran pajak. MoU Nomor 415.4/011/PKS/Pem/2011 8. Kerjasama dengan PDAM Jembrana terkait dengan pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Mou Nomor 415.4/009/PKS/Pem2011 9. Kerjasama dengan Perusdan Jembrana terkait dengan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir, retribusi terminal, dan retribusi pelayanan pasar. MoU Nomor 415.4/010/PKS/Pem/2011 3
KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
Kewenangan
13
14
Jumlah prioritas Kesesuaian prioritas pembangunan daerah pembangunan dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 2
Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%
- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 5 program. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2011 (APBD) = 24 urusan. 25 ------- x 100% 26
- Bappeda dan PM
45,45 %
96,15%
Sesuaikan dgn dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2011. APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah
- Bappeda dan PM
408
No
ASPEK
FOKUS
No.
15
16
Keuangan 17
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Dasar hukumnya. - PERDA Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2011. Ditetapkan tanggal 31 Desember 2011. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2009). Apabila ADA: Keberadaan PERDA - Perda No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok tentang pengelolaan Ada atau tidak adanya Pengelolaan Keuangan Daerah keuangan daerah PERDA ttg pengelolaan Perbu No 6 Tahun 2008 tentang Sistem dan berdasarkan PP keuangan daerah Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 58/2005 Kabupaten Jembrana Tepat atau tidak tepat Waktu penetapan waktu penetapan PERDA APBD 2011 PERDA APBD 2011
Belanja untuk pelayanan dasar
Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%
Capaian KInerja
Keterangan
SKPD Yang Menangani -Bagian Keuangan
Tepat
Ada
Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2011. 1) Urusan Pendidikan Rp.163.381.079.135,00 2) Urusan Kesehatan Rp. 65.305.356.957,95 3) Urusan Lingkungan hidup Rp.7.521.096.397,00 4) Urusan PU Rp. 41.514.291.543,00 5) Urusan Sosial Rp.699.091.500,00 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. 53.633.500,00 7) Urusan Koperasi Rp. 4.467.389.237,00 47,63 % 8) Urusan Satpol PP Rp.5.338.523.386,00 9) Urusan Kependudukan & Capil Rp.4.850.372.970 Total Belanja pelayanan dasar
293.130.834.625,95 ----------------------x100% 615.427.631.688,71
Bagan Keuangan
Jumlah belanja termasuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Rp.293.130.834.625,95
Total Belanja APBD 2011, sebesar Rp.615.427.631.688,71
Pelayanan
Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2011. 1) Urusan Pendidikan Rp. 163.381.079.135,00 2) Urusan Kesehatan Rp. 65.305.356.957,95
Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah Total Belanja Pend & Kes total belanja X 100% Rp.228.686.436.092,95
18
Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
19
Keberadaan PERDA Ada atau tidak adanya
228.686.436.092,95 ----------------------x100% 615.427.631.688,71 37,16 %
Jumlah belanja termasuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Bagan Keuangan
Apabila ADA:
409
No
ASPEK
FOKUS
No.
Publik
tentang Standar Pelayanan Publik 3 sesuai dengan peraturan perundangundangan
20 Kepegawaian 21
Kelembagaan
IKK
22
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
standar pelayanan publik - Perda 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum Melalui Pola Pelayanan Satu Atap - SK No 391 Tahun 2003 tentang Janji Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jembrana - Dokumen Standar Pelayanan Publik berupa ISO/SNI 9001-2001 Jumlah PNS kabupaten tahun 2011 sebanyak 4.984 orang. Ratio PNS terhadap Jumlah PNS kabupaten penduduk dibagi jumlah penduduk Jumlah penduduk kabupaten tahun 2011 sebanyak 311.573 orang Apabila ADA, Sistem Informasi Ada atau tidak adanya sebutkan nama lengkap dari Kepegawaian data base kepegawaian Sistem database: SIMPEG (Sistem Imformasi Kepegawaian) Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = 1 setda (2 asisten 8 bagian ) 2) Setwan = 1 unit 3) Set KPU = 1 unit . 4) Itkab = 1 unit Jumlah pembentukan 5) Dinas = 7 unit Penataan SKPD SKPD berdasarkan PP 6) Badan = 1 unit 41/2007 7) Kantor = 7 unit 8) Rumah Sakit = 1 unit 9) Lembaga Teknis lainya/Satpol PP = 1 unit 10) Kecamatan/Distrik = 5 unit 11) Kelurahan = 10 unit Jumlah SKPD 36 = unit
Capaian KInerja Ada
1 : 62
Ada
Keterangan
SKPD Yang Menangani Bagian HOT
-Bagian Kepegawaian -Dinas Dukcapinaketrans Bagian Kepegawaian
Bagian Hot 36 unit
3
Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.
410
No
ASPEK
FOKUS
4 EFEKTIVITAS Produk HUBUNGAN peraturan ANTARA PEMDA perundangan DAN DPRD RAPERDA yang diajukan tahun berjalan 5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
Tindaklanjut keputusan Bupati
Tindaklanjut Peraturan Bupati
7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGAR AAN PERDA yang PEMERINTAHAN dibatalkan DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
No.
23
24
25
IKK PERDA yang ditetapkan RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011
RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2011 Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2011
Jenis Data (Tahun 2011) PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2011, sebanyak 16 Perda - RAPERDA yang diusulkan tahun 2011, sebanyak 19 RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011, sebanyak 16 PERDA.
Keterangan
84,21%
- Keputusan Bupati tahun 2011, sebanyak 1.351 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2011 yang ditindaklanjuti, sebanyak 1.351 keputusan.
26
27
Jumlah Peraturan Bupati - Peraturan Bupati dalam tahun 2011, sebanyak yang ditindak-lanjuti Peraturan Bupati 80 Perbup. dibagi jumlah Peraturan yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, WaliKabupaten dalam sebanyak 80 Perbup. tahun 2011 x 100%
Jumlah PERDA yang dibatalkan
Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 , yang terdiri Jumlah PERDA yang dari: dibatalkan dibagi Jumlah 1) Perda Nomor -------- Tahun 2011 tentang ----PERDA yang dikirim ke 2) Perda Nomor -------- Tahun 2011 tentang ----pemerintah untuk 3) Dst. dievaluasi x 100% Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 12 Perda
100 %
100 %
0 %
SKPD Yang Menangani Bagian HOT
16 PERDA 16 ----- X 100% 19 3 Ditunda Pembahasannya
- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Jumlah keputusan DPRD DPRD dalam tahun 2011, sebanyak 18 18 yang ditindaklanjuti oleh Keputusan DPRD keputusan. -----x100% DPRD dibagi jumlah yang ditindaklanjuti 18 keputusan DPRD yang . Keputusan DPRD dalam tahun 2011, sebanyak dihasilkan dalam tahun =100 % 18 keputusan. 2011 x 100% Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi Keputusan Bupati jumlah keputusan Bupati yang ditindaklanjuti dalam tahun 2011 x 100%
28
Capaian KInerja
Bagisn HOT
Sekretariat DPRD
1.351 Kepbu ------------------- x 100% 1.351 Kepbu
80 ------- x 100% 80 0 ---- x 100% 12 Tidak Ada Perda yang dibatalkan.
Bagian HOT
Bagian HOT
Bagian HOT
411
No
ASPEK
FOKUS
8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES PERDA tentang KONSULTASI konsultasi publik PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH
Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
No.
29
30
IKK Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)
RUMUS/ PERHITUNGAN
Ada/tidak PERDA/PerBup
Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. Tidak ada PERDA atau Perbup Nomor Tahun -------- tentang ------------ (konsultasi publik)
Apabila ADA, 1.Web-site WWW.jembranakab.go.id
Ada
Keterangan
SKPD Yang Menangani Bagian HOT
Dasar hukum : 1. Instruksi Bupati Jembrana Nomor 3/Inkomhub/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan serta Pemanfaatan EGovernment di Pemerintah Kabupaten Jembrana 2. Instruksi Bupati Jembrana Nomor 11 Dinas Hubkominfo Tahun 2006 tentang Penggunaan Sarana Informasi Pemerintah Kabupaten Jembrana 3. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 06/Inyahud/2007 tentang Pembangunan Jaringan Jimbarwana 4. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1260/Inyahud/2008 tentang Pembangunan dan Sistem Operasi dan Prosedur Pesan Layanan Singkat (SMS) Pemerintah Kabupaten Jembrana
412
No
ASPEK
FOKUS
9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN Serapan dana ALOKASI, perimbangan PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN Alokasi Belanja BAGI HASIL pada APBD dari DAU Alokasi Belanja pada APBD 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%
32
Belanja Publik terhadap DAU
Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%
33
Belanja Langsung Total belanja Langsung terhadap total APBD dibagi APBD x 100%
34
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)
31
35
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Dana perimbangan yang terserap Tahun 2011 sebesar Rp. 426.572.101.884,00 Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2011 sebesar Rp. 426.749.848.411,00 - Belanja langsung APBD tahun 2011, sebesar Rp.231.552.041.652,91 - DAU Tahun 2011, sebesar Rp. 339.501.986.000,00 - Total Belanja langsung APBD tahun 2011, sebesar Rp. 231.552.041.652,91 - Total Belanja APBD Tahun 2011, sebesar Rp.615.427.631.688,71
- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Jumlah PAD dibagi jumla Rp.40.527.608.460,17 total pendapatan APBD Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) (realisasi) X 100% Tahun 2011, sebesar Rp.567.458.337.309,45
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Jenis opini BPK terhadap 2009, dengan opini Tidak Wajar Opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun 2010, dengan opini Tidak Wajar terakhir
Keterangan
SKPD Yang Menangani
99,95%
426.572.101.884,00 --------------------- x100% 426.749.848.411,00
68,20%
231.552.041.652,91 -------------------------x100% 339.501.986.000,00
Bagian Keuangan
Bagian Keuangan
37,62%
231.552.041.652,91 -------------------------x100% 615.427.631.688,71
7,14 %
40.527.608.460,17 ------------------------x100% 567.458.337.309,45
Bagian Keuangan
Opini,: 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau Opini tahun 4) TIDAK WAJAR 2010= (TW/adverse opinion). Tidak Opini LHP Tahun 2011, Wajar diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda Opini tahun 2009 = Tidak Wajar
Bagian Keuangan
Bagian Keuangan
413
No
ASPEK
FOKUS
Besaran SILPA
Realisasi belanja
Pengawasan Inspektorat Kabupaten 12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
Peta potensi daerah
Peningkatan PAD
4
No.
36
37
38
39
40
IKK Rasio SILPA thdp total pendapatan Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja
RUMUS/ PERHITUNGAN Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100% Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%
Jumlah temuan BPK RI Rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti RI yang dibagi dengan temuan ditindaklanjuti BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011 Jumlah realisasi PAD Rasio realisasi PAD 2011 dibagi dengan 2011 terhadap potensi PAD 4 potensi PAD X 100% Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun Peningkatan PAD lalu x 100% (PAD 2011- PAD 2009) : PAD 2009 X 100%
Jenis Data (Tahun 2011) - SILPA Tahun 2011, sebesar Rp.76.483.102.369,43 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp.567.458.337.309,45 - Realisasi Belanja Tahun 2011, sebesar Rp.546.846.315.172,76 - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2011, sebesar Rp.615.427.631.688,71 - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 36 temuan. - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2011, sebanyak 44 temuan. - Realisasi PAD Tahun 2011, sebesar Rp. 40.527.608.460,17 - Potensi PAD pada APBD Tahun 2011 APBD 36.247.620.073,57 - Total PAD pada Tahun 2011 sebesar Rp. 40.527.608.460,17 - Total PAD pada Tahun 2010 sebesar Rp. 34.380.822.968,32
Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD
Capaian KInerja
Keterangan
SKPD Yang Menangani
76.483.102.369,43 ------------------------x100% 13,48 % 567.458.337.309,45
Bagian Keuangan
546.846.315.172,76 -------------------------x100% 88,85 % 615.427.631.688,71
Bagian Keuangan
81,82%
36 -----x100% 44
40.527.608.460,17 -----------------------x100% 111,80% 36.247.620.073,57
17,88%
6.146.785.491,85 --------------------------x100% 34.380.822.968,32
Inspektorat Kab
Bagian Pendapatan
Bagian Keuangan
414
No
ASPEK
FOKUS
No.
13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRA AN PEMERINTAHAN DAERAH
Penghargaan
41
Pengadaan barang dan jasa
42
Daya saing daerah
43
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2011)
Capaian KInerja
Keterangan
Penghargaan yang diterima, sebanyak penghargaan yang terdiri dari: 1. Plakat Wahana Tata Nugraha untuk Tahun 2011 yang diberikan kepada Kota Jembrana 2. Juara II untuk Tahun 2011 dalam ajang bergengsi IOSA (Indonesia Open Source Award 2011 3. Penghargaan Nugraha Satya Kencana Pulina Juara I Tk.Propinsi 4. Penghargaan Persentase PBMKJP tertinggi tahun 2010 (kepersertaan KB Baru metode Jumlah penghargaan Penghargaan dari Kontrasepsi jangka panjang) dari pemerintah yang 9 pemerintah yang 5. Piala dan Penghargaan Juara I Lomba diterima oleh Pemerintah Pengharga diterima oleh Pemda Kebersihan Tingkat Provinsi untuk Kecamatan Daerah dalam Tahun an dalam tahun 2011. Negara, Tahun 2011. 2011 6. Piala Penghargaan Lomba TK di Tingkat Provinsi Bali TK Tegal Cangkring dan kategori sepuluh besar Tingkat Nasional 7. Piagam Penghargaan Lomba UKS Tingkat : SD, SMP, dan SMA/SMKsebagai Berikut : -. SDNegeri 3 Bale Bale Agung Juara 3 Tingkat Provinsi Bali -. SMP Negeri 3 Negara Juara Harapan 3 di Tingkat Provinsi Bali -. SMK Negeri 1 Negara Juara harapan 2 Tingkat Provinsi Bali Apabila ADA Keberadaan Ada/Tidak Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi Tidak Ada E-procurement pada bulan -------- tahun ------. Jumlah persetujuan Jumlah ijin investasi investasi dalam tahun 2011
Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2011, sebanyak 251 ijin Investasi
251 ijin
SKPD Yang Menangani
SKPD yang menerima penghargaan
Bagian Perlengkapan Senilai Rp.142.962.268.925,80
KantorPerijinan
415
