LAMPIRAN III.1 TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014

LAMPIRAN III.1 TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014 KABUPATEN PEKALONGAN NO (1)

1

ASPEK (2)

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

FOKUS

NO

(3)

(4)

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) IKK LPPD Kabupaten Pekalongan TA 2014 Tataran Pengambil Kebijakan

(5)

1

Keberadaan PERDA IMB

2

Rasio Rumah ber IMB

3

Peraturan ttg kependudukan

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN (6)

Ada/tidak ada PERDA

Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah seluruhnya 671 --------- x 100 % 1.411 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW

4

Pengurusan E-KTP

5

Biaya KTP

6

Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang sedah terekam dalam EKTP dibagi jumlah penduduk yang wajib ber KTP 511.992 ----------- x 100 % 686.895 Biaya KTP dalam PERDA

JENIS DATA (TAHUN 2014)

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

(7)

(8)

(9)

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Ijin Mendirikan Bangunan -

Jumlah rumah ber IMB s.d. akhir Tahun 2014, sebanyak 671 unit. Jumlah seluruh rumah s.d. akhir Tahun 2014, sebanyak 1.411 Unit.

Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : 2 Tahun 2012 tentang tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2031 - Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP

Dasar hukum: PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ------

Jumlah personil Satpol PP - Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2014, pada akhir tahun 2014 sebanyak = 78 orang dibagi 10.000 penduduk x 100 % - Penduduk pada akhir tahun 2014,

Ada

47,55 %

Ada

80 %

Rp. 0 / Tidak dipungut

Yang ditekankan dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyusunan APBD 2014

Diatur dengan Instruksi Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak di Pungut Biaya.

0,0086 %

1

NO

2

ASPEK

KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

IKK LPPD Kabupaten Pekalongan TA 2014 Tataran Pengambil Kebijakan

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


78 berjumlah = 911.915 orang ----------- x 100 % 911.915 Ada atau tidak ada PERDA Apabila ADA: PSK dan PKL Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum

CAPAIAN KINERJA

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

7

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten

8

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten

Ada atau tidak ada PERDA Apabila ADA: Kebersihan Kabupaten Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : -----Tahun ------ tentang -----

Penyampaian laporan kepada pemerintah

9

Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal 26 Maret 2015 sesuai surat pengantar Nomor 045.2/100 tanggal 23 Maret 2015.

Penyampaian laporan keuangan

10

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006


Bukti Pengiriman : Laporan Keuangan 2014, disampaikan pada tanggal 12 Pebruai 2015 sesuai surat pengantar Nomor 900/378 tanggal 11 Pebruari 2015

Tepat

Penyampaian laporan kinerja

11

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006


Bukti Pengiriman: Laporan Kinerja tahun 2014. disampaikan pada tanggal ----- 2015 sesuai surat pengantar Nomor-------tanggal ------ 2015

Tepat

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

12

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Jumlah urusan wajib yang Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak sudah diterapkan SPM nya 1 urusan. berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND dikali 100%

KETERANGAN

Ada

Ada

Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten Pekalongan tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum

Tepat

3,84 %

SPM bidang kesehatan

2

NO

ASPEK

FOKUS Hubungan antar daerah


NO 13

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Kerjasama dengan daerah Jumlah MOU yang masih lain berlaku per tahun 2014

JENIS DATA (TAHUN 2014) Jumlah MoU yang masih berlaku pada tahun 2014, sebanyak 9 MOU yang terdiri dari: 1) MOU Nomor : 180/1/MOU/2014 Antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Kejaksaan Negeri Kajen tentang Penanganan MasalahHukum Bidang Perdata dan TUN; 2) MOU Nomor : 188/2/MOU/2014 Antara Setda Kabupaten Pekalongan dengan Fakultas Hukum Undip tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum; 3) MOU Nomor 910/3/MOU/2014 Antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Bank Jateng tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara online pada Bank Jateng dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4) MOU Nomor : 912/4/MOU/2014 antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014; 5) MOU Nomor : 913/5/MOU/2014 dengan DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Prioritas dan Plafon Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014; 6) MOU Nomor : 420/6/MOU/2014 Antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Politeknik Negeri Bandung tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan Teknologi serta Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Pekalongan; 7) MOU Nomor : 331.1/7/MOU/2014 tentang

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

10 MOU

3

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Penanganan Permasalahan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Psikotik Jalanan secara Terpadu di Wilayah Perbatasan Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah bagian Barat; 8) MOU Nomor : 912/8/MOU/2014 dengan DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2015; 9) MOU Nomor : 913/9/MOU/2014 dengan DPRD Kabupaten Pekalongan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015. 10) MOU Nomor : 564.2/8/PK Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan program transmigrasi kabupaten banjarmasin provinsi sumatera selatan. 3

KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH


Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

14

Kewenangan

15

Keuangan

16

Kesesuaian prioritas pembangunan

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 11 ---- x 100 % 11 Urusan wajib yang Jumlah urusan yang diselenggarakan daerah dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100% 26 ------- x 100 % 26 Waktu penetapan PERDA Tepat atau tidak tepat APBD 2014 waktu penetapan PERDA APBD 2014

- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 11 program.

100 %

- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas. Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2014 (APBD) = 26 urusan.

Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 9 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Pekalongan TA. 2014, tanggal 23 Desember 2013. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2013).

100 %

Tepat

Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2014. APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah

APBD Kabupaten Pekalongan TA. 2014 ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2013.

4

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


17

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 6 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah

18

Belanja untuk pelayanan dasar

Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%

Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2014. 1) Urusan Pendidikan Rp. 575.146.128.660 2) Urusan Kesehatan Rp. 273.540.464.110 3) Urusan Lingkungan Hidup Rp. 4.988.539.312 4) Urusan PU Rp. 229.401.819.036 5) Urusan Sosial Rp. 6.458.088.350 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. 1.415.284.800 7) Urusan Koperasi Rp. 9.328.824.135 8) Urusan Satpol PP Rp. 9.727.240.102 9) Urusan Kependkn & Capil Rp. 5.514.087.981 Total Belanja pelayanan dasar Rp. 1.115.520.476.486

1.115.520.476.486

------------------------- x 100 %

1.395.905.892.563,17

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Ada

79,91 %

Total Belanja APBD 2014, sebesar Rp. 1.395.905.892.563,17 19


Belanja untuk urusan Jumlah belanja untuk Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD pendidikan dan kesehatan kesehatan dan pendidikan Tahun 2014. dibagi Jumlah total belanja 1) Urusan Pendidikan Rp. X 100% 575.146.128.660 848.686.592.770 2) Urusan Kesehatan Rp. ----------------------- x 100 % 273.540.464.110 1.395.905.892.563,17 Total Belanja Pend & Kesehatan Rp. 848.686.592.770

60,80 %

5

NO

4

ASPEK

EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD


FOKUS

NO

Pelayanan Publik

20

Kepegawaian

21

IKK Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ratio PNS terhadap penduduk

RUMUS/ PERHITUNGAN


Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik

Apabila ADA: Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor -----Tahun------- tentang -------- (standar pelayanan publik’)

Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk 10.342 ----------911.915

Jumlah PNS kabupaten tahun 2014 sebanyak 10.342 orang.

CAPAIAN KINERJA Ada

KETERANGAN Daftar Peraturan Bupati terlampir

1,13 %

Jumlah penduduk kabupaten tahun 2014 sebanyak 911.915 orang.

22

Sistem Informasi Kepegawaian

Ada atau tidak adanya data base kepegawaian

Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database : SIMPEG

Kelembagaan

23

Penataan SKPD

Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) 2) Sekretariat DPRD 3) Dinas 4) Badan 5) Kantor 6) Rumah Sakit 7) Lembaga Teknis lainya 8) Kecamatan/Distrik Jumlah SKPD

Produk peraturan perundangan

24

PERDA yang ditetapkan

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2014

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2014, sebanyak 10 Perda.

RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

25

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2014

Jumlah RAPERDA yang - RAPERDA yang diusulkan tahun 2014, disetujui DPRD tahun 2014 sebanyak 10 RAPERDA. dibagi Jumlah RAPERDA - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2014, yang diusulkan tahun 2014 sebanyak 10 PERDA. 10 ------ x 100 % 10

= 9 unit = 1 unit = 12 unit = 6 unit = 5 unit = 2 unit = - unit = 19 unit = 54 unit

Ada

7.249 record

54 unit

10 PERDA

Daftar Perda terlampir

100 %

6

NO

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

5

EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

26

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

6

EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Tindaklanjut keputusan Bupati

27

Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

Tindaklanjut Peraturan Bupati

28

Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti

PERDA yang dibatalkan

29

Jumlah PERDA yang dibatalkan

30

Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik

7

KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8

INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PERDA tentang PROSES KONSULTASI PUBLIK konsultasi publik ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK


RUMUS/ PERHITUNGAN


Jumlah keputusan DPRD - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2014, sebanyak 460 DPRD dibagi jumlah keputusan. keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun - Keputusan DPRD dalam tahun 2014, 2014 x 100% sebanyak 560 keputusan. 9 --- x 100 % 9 Jumlah keputusan Bupati - Keputusan Bupati tahun 2014, sebanyak yang ditindaklanjuti dibagi 460 keputusan. jumlah keputusan Bupati - Keputusan Bupati tahun 2014 yang dalam tahun 2014 x 100% ditindaklanjuti, sebanyak 460 keputusan. 460 ------- x 100 % 460 Jumlah Peraturan Bupati - Peraturan Bupati dalam tahun 2014, yang ditindaklanjuti dibagi sebanyak 45 Perbup. jumlah Peraturan Bupati - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, dalam tahun 2014 x 100% sebanyak 45 Perbup. 45 ------- x 100 % 45 Jumlah PERDA yang Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh pemerintah untuk Pemerintah sebanyak 3 buah dievaluasi x 100% 0 ----- x 100 % 3 Ada/tidak PERDA/PerBup

Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. Perbup Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

100 %

100 %

100 %

0%

Ada

7

NO

ASPEK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

9

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

31

Adanya media informasi Ada atau tidak ada media Apabila ADA, pemda yang dapat diakses Informasi yang ditetapkan - Nama Medianya : Website, leaflet/brosur, oleh publik (website dengan PerBup Radio Kota Santri (RKS) dan JDI Hukum. Kabupaten, pos, bag/biro - Perbup Nomor 490/130 tahun 2006 humas, leaflet/brosur) tentang Nama Domain Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. - Perbup Nomor 13 tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kajen Sejahtera (RKS) Kabupaten Pekalongan. - Perbup Nomor 33 Tahun 2001 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pekalongan.

32

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100% 920.665.342.098 ----------------------- x 100 %

919.896.071.622 Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

33

Alokasi Belanja pada APBD

34

10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN Besaran TRANSPARANSI PEMUNGUTAN Pendapatan Asli SUMBER-SUMBER PAD DAN Daerah (PAD) PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH



NO

TRANSPARANSI DALAM Serapan dana PEMANFAATAN ALOKASI, perimbangan PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

FOKUS

35

Belanja Publik terhadap DAU

Belanja Langsung terhadap total APBD

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100% 574.566.769.415,17 ------------------ x 100 % 831.579.000.000 Realisasi belanja Langsung dibagi total belanja APBD x 100% 574.566.769.415,17 ------------------ x 100 % 1.395.905.892.563,17

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2014 sebesar Rp. 920.665.342.098,-

CAPAIAN KINERJA Ada

KETERANGAN - www.pekalongankab.go.id - PPIP, Dinhubkominfo (operasionalnya di bawah Dinhubkominfo) - JDI Hukum (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDI menginformasikan produk hukumnya bekerjasama dengan Dinhubkominfo.

100,08 %

Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 919.896.071.622,- Belanja langsung APBD tahun 2014, sebesar Rp. 574.566.769.415,17,- DAU Tahun 2014, sebesar Rp. 831.579.000.000,- Realisasi Total Belanja langsung APBD tahun 2014, sebesar Rp. 74.566.769.415,17,-

69,09 %

41,16 %

- Realisasi Total Belanja APBD Tahun 2014, sebesar Rp. 1.395.905.892.563,17,-

Jumlah PAD dibagi jumlah - PAD APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar total pendapatan APBD Rp. 255.037.017.191,63,(realisasi) X 100% - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) 255.037.017.191,63 Tahun 2014, sebesar Rp. ------------------ x 100 % 1.474.500.636.377,63,1.474.500.636.377,63

17,30 %

.

8

NO

ASPEK

FOKUS

11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, Kewajaran PENYUSUNAN, PELAKSANAAN Laporan Keuangan TATA USAHA, PERTANGGUNG (Lapkeu) JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH


NO 36

IKK Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012, dengan opini : WDP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013, dengan opini : WDP

- SILPA Tahun 2014, sebesar Rp. 144.132.774.399,07,- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp. 1.474.500.636.377,63,-

Besaran SILPA

37

Rasio SILPA thdp total pendapatan

Realisasi belanja

38

Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja dibagi anggaran belanja total anggaran belanja APBD X 100% 1.395.905.892.563,17 ------------------ x 100 % 1.474.500.636.377,63

- Realisasi Belanja Tahun 2014, sebesar Rp. 1.395.905.892.563,17,- Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2014, sebesar Rp. 1.474.500.636.377,63,-

Pengawasan Inspektorat Kabupaten

39

Rasio temuan BPK RI yang Jumlah temuan BPK RI ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2014 dikali 100% 23 ---- x 100 % 23 Rasio realisasi PAD 2014 Jumlah realisasi PAD 2014 terhadap potensi PAD dibagi dengan potensi PAD X 100% 255.037.017.191,63 ----------------- x 100 % 110.694.394.000

- Hasil rekonsiliasi Inspektorat dan BPK RI terkait jumlah temuan BPK RI per 31/12/2014, sebanyak 23 temuan.

Peta potensi daerah

40

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100% 144.132.774.399,07 ------------------ x 100 % 1.474.500.636.377,63


CAPAIAN KINERJA Opini tahun 2012 = WDP Opini tahun 2013 = WDP

KETERANGAN Opini,: 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion).

Opini LHP Tahun 2014, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda

9,78 %

93,53 %

Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA.

100 %

- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2014, sebanyak 23 temuan. - Realisasi PAD Tahun 2014, sebesar Rp. 255.037.017.191,63,-

230,40 %

- Potensi PAD dalam RPJMD, sebesar Rp. 110.694.394.000,-

9

NO

ASPEK

FOKUS Peningkatan PAD

NO 41

IKK Peningkatan PAD

RUMUS/ PERHITUNGAN


Kenaikan / penurunan PAD - Total PAD Tahun 2014 sebesar Rp. dibagi PAD tahun lalu x 255.037.017.191,63,100 % (PAD 2014 – PAD 2013) - Total PAD Tahun 2013 sebesar Rp. dibagi PAD 2013 x 100% 148.550.938.168,61,-

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

71,68 %

(255.037.017.191,63 148.550.938.168,61) ------------------ x 100 % 148.550.938.168,61

13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH


Penghargaan

42

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2014.

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2014

Penghargaan yang diterima, sebanyak 2 yang 1) Kategori pelaku terdiri dari 2 pembangunan ketahanan 1) Penghargaan Adhi Karya Pangan Penghargaan pangan sub kategori Nusantara, peringkat I tingkat nasional, pelaku pemberdayaan; Tanggal 15 Desember 2014; 2) Kategori pelaku ketahanan 2) Penghargaan Adhi Karya Pangan pangan sub kategori Nusantara, peringkat I tingkat provinsi kelompok pengembang jawa tengah, Tanggal 11 September lumbung pangan 2014. masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa

43

Keberadaan E-procurement

Ada/Tidak

Daya saing daerah

44

Jumlah persetujuan investasi

Jumlah ijin investasi dalam Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2014, tahun 2014 sebanyak 655 ijin

Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada tanggal 3 Maret 2012

Ada

655 Ijin

10


11

LAMPIRAN III.1 TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014

Recommend Documents