LAMPIRAN 2:Tataran Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN :KEPULAUAN ANAMBAS NAMA SKPD : DINAS SOSIAL URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Sosial ASPEK (1) (2) 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN
1
FOKUS
NO
IKK
(3)
(4)
(5)
Rumus
Jenis Data
(6) (7) Jumlah program Jumlah program Nasional Program Nasional 1 (yang Jumlah Nasional yang dapat (RKP), sebanyak 5 program. melekat di Program dilaksanakan oleh - Jumlah program nasional kementrian/LPND) yang 1 Nasional yg SKPD dibagi jumlah yang dilaksanakan SKPD, harus dilaksanakan oleh dilaksanakan program Nasional x sebanyak 2 program SKPD oleh SKPD 100% Apabila Ada, sebutkan ada banyak8 yang terdiri dari: 1. SOP Mekanisme Pengantar Pasien Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Penyandang Cacat Keberadaan 2. SOP Pembuatan Surat Kesesuaian dengan Standard Keterangan Terdaftar (SKT) kebijakan teknis yang Operating 3. SOP Rehabilitasi Rumah ditetapkan oleh 2 Ada Procedure Tidak Layak Huni pemerintah cq (SOP) 4. SOP Mekanisme Kementerian / LPNK Pengusulan/Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 5. SOP Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat 6. SOP Penyaluran Bantuan Bencana
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(8)
(9) Lihat Program Nasional RKP untuk masing-masing urusan, terlampir.
40 %
Ada
-
Ditahun 2013 belum ada SOP yang disahkan, namun draf SOP sudah dibuat yang direncakan untuk dapat disahkan di awal tahun 2016. SOP yang sudah disahkan itu diantaranya adalah: SOP Mekanisme Pengantar Pasien Sakit Jiwa dan Rehabilitasi Penyandang Cacat
SOP Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) SOP Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni SOP Mekanisme Pengusulan/Pemberian
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
2 KETAATAN Jumlah PERDA TERHADAP pelaksanaan Jumlah PERDA PERATURAN PER yang ada pelaksanaan PERMEN Jumlah PERDA yang harus UNDANGterhadap yang ada dibagi dilaksanakan SKPD UNDANGAN 3 PERDA yang jumlah PERDA yang menurut Peraturan harus harus dilaksanakan Menteri (PERMEN) dilaksanakan menurut PERMEN x menurut 100% PERMEN 3 PENATAAN Rasio struktur 13 KELEMBAGAAN jabatan dan 4 --------- x 100 % DAERAH eselonering 14 yang terisi Keberadaan Pengisian struktur jabatan jabatan Ada atau tidak ada fungsional jabatan fungsional 5 dalam struktur dalam struktur organisasi organisasi SKPD SKPD 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
-
PERDA pelaksanaan sebanyak 1. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial SOP Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Penyandang Cacat SOP Penyaluran Bantuan Bencana
100 %
-
Jabatan yang ada sebanyak 8 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 14 Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0
- PNS SKPD , sebanyak 22 Jumlah PNS SKPD Rasio PNS personil 6 terhadap Total PNS kabupaten - Total PNS Kabupaten, Kabupaten Tingkat kompetensi SDM sebanyak 1982personil dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan Pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi dengan urusan terkait telah memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak 8 7 memenuhi pendidikan pelatihan org. persyaratan kepemimpinan dibagi pendidikan jumlah total pejabat - Pejabat yang ada, sebanyak 8
57,14 %
SOTK Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Tidak Ada
Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016. 100%
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
pelatihan SKPD yang ada x 100% kepemimpinan Pejabat yang Jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan 8 memenuhi kepangkatan dibagi persyaratan Jumlah total pejabat kepangkatan SKPD yang ada x 100% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Keberadaan dokumen perencanaan Kelengkapan dokumen pembangunan perencanaan 9 di SKPD pembangunan yang -RENSTRA dimiliki oleh SKPD SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Jenis Data
KETERANGAN
org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016. 100 %
Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt.
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada Ada atau tidak ada tahun 2016, sebanyak 3 jenis, dokumen perencanaan yg terdiri dari: SKPD berikut jumlahnya 1. RENSTRA SKPD (2011-2015) 2.RENJA SKPD (2015) 3. RKA-P (2015)
Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang yang tidak diakomodir diakomodir dalam Renja Sinkronisasi dalam RENJA SKPD SKPD, sebanyak 2 program. RENJA SKPD dibagi jumlah program Program RKPD dalam RENJA SKPD - Program Renja SKPD yang yang ditetapkan pada ditetapkan dalam RPJMD, RPJMD x 100% sebanyak 2 Program. Jumlah - Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA Program RENJA diakomodir dalam RKA SKPD, Sinkronisasi program RKA RKPD yang diakomodir RKPD yang sebanyak 2 program. SKPD dengan Program 11 dalam RKA SKPD dibagi diakomodir - Program dalam RKA SKPD, RENJA SKPD jumlah program dalam dalam RKA sebanyak 2 program. RKA SKPD x 100% SKPD Jumlah - Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA Program RENJA diakomodir dalam DPA SKPD, SKPD yang diakomodir Perencanaan Pelaksanaan SKPD yang sebanyak3program. 12 dalam DPA SKPD dibagi Program dan Anggaran diakomodir - Program dalam DPA SKPD, jumlah program dalam dalam DPA sebanyak 3program. DPA SKPD x 100% SKPD Jumlah Program RKPD Program yang tidak dengan 10 diakomodir dalam RENJA SKPD
Capaian Kinerja
3 jenis dokumen
100%
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD Tahun 2015 100 %
100 %
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2016.
ASPEK 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
FOKUS
NO
Alokasi anggaran
Besaran belanja modal
Besaran pemeliharaan
Rumus
Jenis Data
Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD dibagi total APBD x Rp, …………………………………. 13 terhadap total 100% - Total Belanja APBD, sebesar belanja APBD Rp ……………………………….. Belanja modal - Belanja Modal SKPD, sebesar terhadap total Belanja modal dibagi Rp………………………………. 14 belanja SKPD total belanja SKPD x - Total Belanja SKPD, sebesar realisasi 100% Rp. …………………………….
Capaian Kinerja
……%
KETERANGAN Mengacu APBD tahun 2015 terakhir.
..……… %
total belanja - Total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari SKPD, sebesar Rp. ………….. total belanja barang ……………% dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ……………. total belanja - total belanja pemeliharaan Total Belanja pemeliharaan dibagi SKPD, sebesar Rp. ……………… …………..% pemeliharaan total belanja SKPD x dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar belanja SKPD Rp. ………………………………. Apabila Ada, Ada atau tidak ada Lapaoran keuangan ada, Ada sebanyak Keberadaan laporan keuangan sebanyak 3 jenis, sbb: 3 jenis laporan SKPD berikut 1. LRA (Laporan Realisasi keuangan SKPD komponen yang ada Anggaran) (Neraca, Calk) (Neraca, Calk) 2. CALK (Catatan Akhir LaporanKeuangan) 3. NERACA Apabila Ada, Ada Keberadaan Ada atau tidak ada Sebutkan 3 jenis dokumennya. inventarisasi inventarisasi barang 1.KIB (Kartu Inventaris Barang) barang atau atau asset SKPD 2.KIR (Kartu Inventaris Ruangan) asset SKPD 3. Buku Inventaris Gabungan Jumlah asset yang - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak digunakan SKPD sebanyak Rp. 0 tidak dibagi total asset yang 0% digunakan oleh dikuasai SKPD x 100 - Asset yang dikuasai SKPD, SKPD % sebanyak Rp. …………………
Total Belanja pemeliharaan 15 dari total belanja barang dan jasa belanja
16
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
IKK
Laporan keuangan SKPD
17
Manajemen asset SKPD
18
Penggunaan Asset SKPD
19
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
ASPEK
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS
NO
IKK
Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Bentuk-bentuk fasilitas / Pengumum prasarana partisipasi an masyarakat 2. Pos 20 Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumum an di Mass Media Keberadaan Responsivitas terhadap Survey 21 partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
-
Sebutkan jenisnya : 7. Papan Pengumumn Tidak Ada
Masyarakat Lebih Banyak berkonsultasi datang di Kantor, terkadang melalui telepon dan sms untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami.
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
-
tidak ada
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
