LAMPIRAN III. 1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN ASPEK (1) 1
(2)
FOKUS
No.
IKK
(3)
(4)
(5)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
JENIS DATA (TAHUN 2011) (7)
RUMUS/ PERHITUNGAN (6)
CAPAIAN KINERJA (8)
KETERANGAN (9)
Apabila : 1
Peraturan ttg ketertiban penataan ruangan
2
keberadaan PERDA IMB
Ada/tidak ada PERDA
Rasio Rumah ber IMB
Jumlah rumah ber IMB dibagi jumlah rumah¹ seluruhnya
ada
perda no 3 tahun 2010 -
Jumlah rumah ber IMB sd. Akhir Tahun 2013, sebanyak = 56 Unit
-
Jumlah seluruh rumah sd. Akhir Tahun 2013, sebanyak = Unit
ada
Apabila ADA : 3
Keberadaan PERDA RTRW
Ada/tidak ada PERDA RTRW
4
Pengurusan E.KTP
Lama pengurusan E.KTP dalam Dasar Hukum : PERDA PERDA Nomor :
5
Biaya E.KTP
Biaya E.KTP dalam PERDA
sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : Tahun
tentang
Tidak ada
ada
Bilamana PERDA tsb tidak menetapkan jangka waktu, dapat diperkuat dengan SOP
ada
Bilamana PERDA tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.
Peraturan ttg Kependudukan Dasar Hukum : PPRI No 67 Tahun 2011 PERDA Nomor : 12 tahun 2012
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
6
Jumlah personil Satpol PP pada Rasio Personil Satpol Ppterhadap akhir tahun 2013 dibagi 10.000 jumlah penduduk penduduk x 100 %
Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2013 sebanyak = 22 Orang 0,19% Penduduk pada Akhir Tahun 2013, berjumlah = 113.533 jiwa
Orang=
Apabila ADA :
Kebijakan Bidang Penanganan PSK,PKL, atau PMKS
7
Peraturan tentang kebersihan kabupaten
8
Kebenaran PERDA tentang PSK, Ada atau tidak ada PERDA PSK sebutkan dasar hukumnya. PKL, atau PMKS dan PKL PERDA Nomor : Tahun tentang (yang mengaturPSK,PKL, atau PMKS) Keberadaab Peraturan tentang kebersihan kebupaten
ada atau tidak ada PERDA Kebersihan kabupaten
Tidak ada
Apabila : 3 tahun 2012 Ada Sebutkan Dasar Hukumnya,
¹ Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sasaran pembinaan keluarga yang berdomisili di kawasan permukiman maupun hunian liar yang berdomisili di kawasan lindung
175
ASPEK (1) 2
(2)
FOKUS
No.
IKK
(3)
(4)
(5)
KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN Penyampaian Laporan DAERAH DAN Kepada Pemerintah PEMERINTAH SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
JENIS DATA (TAHUN 2011) (7)
RUMUS/ PERHITUNGAN (6)
CAPAIAN KINERJA (8)
KETERANGAN (9)
Bukti pengiriman : 9
Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010
tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan LPPD Tahun 2013 disampaikan pada tanggal......2014 sesuai surat pengantar Nomor.....tanggal....2014 perundangan Bukti pengiriman : -
10
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Laporan Keterangan Pertanggujawaban Bupati 2012, disampaikan pada tanggal 2013 sesuai surat pengantar Nomor 045:/113/050.13 /Bapeda-PM/2013 Laporan Kinerja tahun 2013, disampaikan pada tanggal 28 maret sesuai surat pengantar Nomor 045:/95.a/050.13/Bapeda/2014
ada
ada
SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2010, sebanyak 6 Urusan.
urusan yang diterapkan oleh pemda sebanyak 16 Urusan , yang terdiri dari : 1) Urusan pendidikan 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan Lingkungan Hidup 4) Urusan Pekerjaan Umum 5) Urusan Tata Ruang Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11
Urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan Pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
Jumlah urusan wajib yang sudah 6) Urusan Kepemudaan diterapkan SPMnya berdasarkan 7) Urusan Penanama Modal Penetapan oleh 8) Kependudukan & Capil Menteri/Pimpinan LPND. 9) Ketahanan Pangan
ada
10) Pemberdayaan perempuan 11) Perhubungan 12) Kearsipan & Perpustakaan 13) Pemberdayaan Masyarakat & Desa 14) Kesbang & Politik 15) Pertanahan 16) Otonomi Daerah Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2013, sebanyak.... MOU yang terdiri dari : Hunungan antar daerah
12
Kerjasama dengan daerah lain
Jumlah MOU yang masih berlaku pertahun 2012
1) MOU dengan ....tentang kerjasama....
Tidak Ada
2) MOU dengan ....tentang kerjasama.... 3) Dst
176
ASPEK (1)
(2)
3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMRINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
FOKUS
No.
IKK
(3)
(4)
(5)
JENIS DATA (TAHUN 2011) (7)
RUMUS/ PERHITUNGAN (6) -
sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
13
Kewenangan
14
urusan wajib yang diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusanwajib di PP 38/2007) X 100%
15
Waktu penetapan PERDA APBD 2013
Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2013
16
keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah
Kesesuaian prioritas pembangunan
Jumlah Prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas pembangunan nasional²
CAPAIAN KINERJA (8)
KETERANGAN (9)
Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 132 program. 12%
-
prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 prioritas.
program
urusan wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2013 (APBD) = 16 Urusan.
61,6%
Sesuaikan Dokumen perncanaan dan penganggaran tahun 2013 APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah
Tidak tepat
Tidak tepat , apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2013
Apabila TEPAT : Sebutkan dasar hukumnya.
Apabila TEPAT :Perda no 6 Tahun 2009 Sebutkan legal formalnya.Perda no
ada
Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2013 1) Urusan Pendidikan Rp. 187.218.306.038,00 2) Urusan KesehatanRp. 35.879.145.322,00 3) Urusan Lingkungan Hidup Rp. 8.478.585.721,00
17
Belanja untuk Pelayanan Dasar
4) Urusan PU Rp. 82.757.415.698,00 Jumlah belanja untuk pelayanan 5) Urusan Sosial, tenaga kerja Rp. 5.515.221.938.00 dasar bagi jumlah total belanja X 6) Urusan Koperindag Rp. 6.561.476.193,00 100%
56,33%
7) Urusan Satpol PP Rp. 3.261.301.446,00 8) urusan Kependudukan & Capil Rp. 3.239.482.419,00 Total Belanja Pelayanan dasar Rp.332.910.934.820,00
18
Total Belanja APBD 2013, sebesar Rp590.986.789.777,00 Jumlah Belanaja untuk Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2013 Belanja untuk urusan Pendidikan kesehatan dan Pendidikan 1) Urusan Pendidikan Rp. 203.528.404.500,00 dan Kesehatan dibagin Jumlah Total belanja x 2) Urusan Kesehatan Rp. 38.764.305.244,00 100% Total Belanja Pend & Kes Rp. 242.292.709.744,00
40,99%
² Program prioritas pembangunan nasional : (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kessehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal,terdepan,terluar dan Pasca Konflik; dan (11) Kebudayaan,Kreatifitas dan Inovasi Teknologi
177
ASPEK (1)
(2)
FOKUS
No.
(3)
(4)
Pelayanan Publik
19
JENIS DATA (TAHUN 2011) (7)
RUMUS/ PERHITUNGAN (6)
IKK (5)
Keberadaan PERDA tentang Stabdar Pelayanan publik³ sesuai Ada atau tidak adanya
Apabila Ada :
dengan peraturan perundangundangan
standar pelayanan publik
tentang ......... ( Standar pelayanan publik)
Ratio PNS terhadap Penduduk
Jumlah PNS Kabupaten di bagi
CAPAIAN KINERJA (8)
sebutkan hukumnya, Perda Nomor ........... Tahun .........
KETERANGAN (9)
Tidak ada
Jumlah PNS Kabupaten tahun 2013 20
sebanyak 3178
Orang
Jumlah Penduduk
Kepegawaian
0,027% Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2013 sebanyak 113.533 jiwa
21
Sistem informasi Kepegawaian
Ada atau tidak adanya data
Apabila Ada, sebutkan Nama lengkap dari Sistem
Base kepegawaian
data base : SAPK (tentang Kepegawaian)
ada
Jumlah SKPD, Sbb : 1). Bagian Sekda
= 7
Dinas Kelembagaan
22
Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007
Penataa SKPD
= 12
= 14 Unit
Kantor
= 3 U nit
Rumah sakit
= -
Kelurahan
=
Kecamatan
= 12 Unit
ada
Unit 3 Unit
= 51 Unit
Jumlah PERDA yang disetujui 23
PERDA yang di tetapkan
24
Jumlah RAPERDA yang di RAPERDA yang disetujui DPRD setujui DPRD tahun 2013 di bagi Tahun 2013 jumlah RAPERDA yang di usulkan tahun 2013
RAPERDA yang di ajukan tahun berjalan
EFEKTIVITAS PROSES 5 PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT Keputusan DPRD yang PELAKSANA KEPUTUSAN di tindaklanjuti
1. PERDA NO 9,10,11DAN 12 TAHUN 2013
Unit
Badan
Jumlah SKPD 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN Produk peraturan ANTARA PEMDA DAN perundangan DPRD
Unit
25
Keputusan tindaklanjuti
DPRD
yang
DPRD Tahun 2013
ada
PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2013, 13 Perda
Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi di jumlah keputusan DPRD yang di hasilkan dalam tahun 2013 x 100%
RAPERDA yang diusulkan tahun2013 sebanyak 13
Raperda
100%
RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2013 sebanyak 13 Raperda Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2013, sebanyak 18 Keputusan 100% Keputusan DPRD Keputusan
dalam tahun 2013, sebanyak
18
³ Standar Pelayanan Publik adalah sebagai tolok ukuryang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan Komitmen Pemerintah Daerah yang Penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri/Pimpinan LPNK
178
ASPEK
FOKUS
No.
(1)
(2) (3) EFEKTIVITAS PROSES 6 PENGAMBILAN Tindaklanjut keputusan KEPUTUSAN OLEH bupati KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANA KEPUTUSAN Tindaklanjut Peraturan bupati
7
KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH PERDA PADA PERATURAN dibatalkan PERUNDANG-UNDANGAN
DAN 8 INTENSITAS EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYRAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH
yang
(4) Keputusan tindaklanjuti
(5) Bupati
JENIS DATA
RUMUS/ PERHITUNGAN
IKK
(TAHUN 2011)
(6) di jumlak Keputusan yang ditindak
yang
26
-
lanjuti dibagi jumlah keputusan bupati dalam tahun 2013 x 100%
27
28
Peraturan ditindaklanjuti
Bupati
Jumlak Peraturan bupati yang yang ditinda lanjuti dibagi jumlah Peraturan Wali Kabupaten dalam tahun 2012 x 100%
Jumlah PERDA yang dibatalkan
(7) Keputusan Bupati tahun 2013, sebanyak keputusan 410 keputusan Keputusan Bupati tahun 2013 yang ditindaklanjuti, sebanyak keputusan
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
(8)
(9)
ada
Peraturan Bupati dalam tahun 2013, sebanyak 24 Perbup Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak
Perbup
Jumlah PERDA yang dibatalkan Perda yang dibatalkan, sebanyak...... Yang dibagi jumlah PERDA yang di terdiri dari : kirim ke Pemerintah untuk 1.) Perda ........ Nomor Tahun 2013 tentang ..... dievaluasi x 100% 2.) Perda ........ Nomor Tahun 2013 tentang .....
ada
tidak ada
3.) Dst Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak = 13 Apabila ADA,
PERDA tentang Konsultasi publik
29
Keberadaan PERDA /PerBup Ada/Tidak PERDA/PerBup tentang Konsultasi Publik
Sebutkan dasar hukumnya.
tidak ada
PERDA atau PerBup Nomor ...... Tentang ....... (konsultasi Publik)
Media Informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
DALAM 9 TRANSPARANSI PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIARAN DAN Serapan PENYERAPAN DAU, DAK perimbangan DAN BAGI HASIL
Dana
30
31
Apabila ADA, Adanya media informasi pemda - Sebutkan medianya ; ................ yang dapat diakses oleh publik Ada tidak ada media Informasi (Website kabupaten, pos, yang ditetapkan dengan Perbup - sebutkan Perbup nomor ........ Tahun ........ tentang .............. Bag/biro humas, leaflet/brosur Dana perimbangan yang terserap tahun 2013 sebesar Rp. 548.548.705.695,00 Jumlah Dana perimbangan yang Dana perimbangan yang terserap terserap dibagi jumlah dana dibanding yang di rencanakan perimbangan x 100% Dana perimbangan yang di rencanakansesuai dengan APBD tahun 2013 sebesar Rp 543.037.206.000,00
tidak ada
1.01%
- Belanja langsung APBD tahun 2013 Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
32
Belanja Publik terhadapo DAU
Jumlahn Belanja terhadapo DAU x 100%
Publik
sebesar Rp. 661.919.790.770,18
148%
- DAU Tahun 2013 sebesar Rp. 446.340.738.000,00 - Total Belanja langsung APBD tahun 2013, Alokasi Belanja APBD dari DAU
33
Belanja Langsung terhadap total Total belanja langsung dibagi sebesar Rp. 355.989.973.545,00 APBD APBD x 100% - Total APBD tahun 2013,
60,23%
sebesar Rp. 590.986.789.777,00
179
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
JENIS DATA
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
ASPEK (1)
(2) 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
(3)
(4)
(5)
(6) -
Besaran Pendapatan Asli Dawrah (PAD)
34
Besaran PAD terhadap seluruh Jumlah PAD dibagi jumlah Total jumlah pendapatan dalam APBD pendapatan APBD (realisasi) x (Realisasi) 100% -
Kewajaran Laporan keuangan (Lapkeu)
35
Opini BPK daerah
terhadap
Lapkeu
Jenis opini BPK terhadap hasil Lepkeu Daerah untuk 2 tahun terakhir
(TAHUN 2011)
CAPAIAN KINERJA
KETERANGAN
(7)
(8)
(9)
PAD APBD(realisasi) tahun 2013, sebesar Rp. 14.323.648.815,18 Total Pendapatan dalam APBD (realisasi) tahun 2013 sebesar Rp 616.517.108.347,18
2,32%
Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2012, dengan opini : WTP
Opini :
WTP
1.) WTP/Unqualified opinion 2.) WDP/qualified opnion
Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2013, dengan opini : Belum
masih dalam 3). TMP/disclaimer opinion proses 4). Tidak Wajar (TW/adverse opinion Opini LHP thn 2010, diberikan kepada Evaluator Timda
Besaran SILPA
36
Rasio SILPA Pendapan
-
terhadap
total Besaran Silpa dibagi Jumlah Pendapatan x 100%
SILPA tahun 2013 Sebesar Rp. 75.749.207.706,36 Total Pendapatan dalam APBD (realisasi)
12,28%
tahun 2013 sebesar Rp 616.517.108.347.18 Realisasi Belanja
37
Rasio realisasi belanja tehadap Realisasi belanja dibagi total Anggaran Belanja anggaran belanja APBD x 100% -
Realisasi Belanja tahun 2013, sebesar Rp. 590.986.789.777,00
89,23%
Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2013 sebesar Rp 661.919.790.770,18
Pengawasan Inspektorat Kabupaten
38
11 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH Peta potensi daerah
Peningkatan PAD 12 TERPBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN Penghargaan PEMERINTAHAN DAERAH
Pengadaan dan Jasa
Barang
39
40
Rasio temuan ditindaklanjuti
BPK
Jumlah temuan BPK RI yang yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai akhir tahun 2012
RI
⁴ Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD
2013
Peningkatan PAD
Jumlah Realisasi PAD 2013 dibagi dengan potensi PAD x 100%
-
Temuan BPK RI sampai akhir tahun 2012 sebanyak
Temuan
Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2013 sebanyak Temuan Realisasi PAD tahun 2013, sebesar Rp. 616.517.108.347,18
Kenaikan / Penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2013-PAD 2012) : PAD 2012 x 100%
100,78%
Potensi PAD pada APBD tahun 2013 APBD Rp. 611.700.901.634,00 Total PAD tahun 2013 Sebesar Rp. 14,323.648.815,18
100%
Total PAD tahun 2012 Sebesar Rp. 14.323.648.815,18
41
Penghargaan yang diterima sebanyak Jumlah Penghargaan dari Penghargaan dari pemerintah yang terdiri dari : Pemerintah yang diterima oleh yang diterima oleh Pemda dalam pemerintah daerah dalam tahun 1) tahun 2013 2) 2013 3)
42
Keberadaan E-Procurement
tidak ada
Apabila ADA, Ada / tidak
Sebutkan Penerapan E-Procument mulai Operasi
ada
pada bulan januari Tahun 2013 Pengadaan dan Jasa
Barang
43
Jumlah Persetujuan Investasi
Jumlah ijin Investasi tahun 2013
Persetujuan ijin Investasi Pada tahun 2013, sebanyak ............ Ijin
tidak ada
⁴ Angka Potensi Daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD
180
