LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) SKPD KECAMATAN BOJONG TAHUN 2015

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) SKPD KECAMATAN BOJONG TAHUN 2015

KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan data dan informasi pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 pada Kecamatan Bojong dapat diselesaikan. Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

pembinaan, pengendalian dan evaluasi

Daerah

merupakan

instrumen

penyelenggaraan pemerintahan negara sekaligus

sebagai perekat hubungan hierarkis antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedudukannya menjadi sangat penting dan harus dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Data dan informasi ini dibuat

dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan

dan gambaran pencapaian kinerja pada tahun 2015 sebagai pola pelaporan satu pintu dari Kecamatan ke Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya ke Pemerintah Propinsi dan seterusnya kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan substansi dari laporan ini masih belum sempurna, namun sebagai suatu instrument dokumen administrasi pemerintahan, buku laporan ini

dapat menjadi bahan evaluasi, pembinaanan pengawasan dan

pengendalian bagi Kabupaten Kepada Kecamatan. Akhirnya kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini dan atas kekurangan yang ada kami mohon masukan / pembinaan guna penyempurnaan laporan pada tahun mendatang.

Bojong,

Pebruari 2016

Camat Bojong

Drs. RUKMAN HIDAYAT, A.P Pembina NIP. 19690118 198903 1 007

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. 7. Peraturan

Daerah

Pekalongan

Nomor

10

Tahun

2014

tentang

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2015 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2015. B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah Letak wilayah Kecamatan Bojong terletak disebelah utara kota Kajen dengan jarak ± 10 km, desa terdekat Ibu Kota Kecamatan jaraknya ± 0,25 km dan desa terjauh jaraknya ± 14 km. Wilayah Kecamatan Bojong merupakan dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 10 –90 m, rata-rata suhu udara antara 20ºC - 30ºC, curah hujan rata-rata perhari 20,9 mm. Adapun batas wilayah Kecamatan Bojong sebagai berikut : Sebelah utara

: Kecamatan Wiradesa

Sebelah timur

: Kecamatan Wonopringgo dan Kedungwuni

Sebelah selatan

: Kecamatan Kajen

Sebelah barat

: Kecamatan Sragi

Luas Wilayah dan Penggunaan Tanah Luas Wilayah Kecamatan Bojong

: 4.005.715 Ha

a. Tanah Sawah  Irigasi teknis

: 2.090.586 Ha

 Irigasi setengah teknis

: 26.265 Ha

 Tadah hujan

: 51.030 Ha

b. Tanah Kering  Pekarangan/bangunan

: 1,030.330 Ha

 Tegalan/kebun

: 616.388 Ha

 Ladang pengembalaan

: -

 Tanah hutan

: 90.337 Ha

 Lain-lain (kuburan, jalan, lapangan dll)

: 100.539 Ha

Ha

2. Gambaran Umum Demografis 1. Pemerintahan Desa a. Desa

: 22 Desa

b. Dusun

: 72 Dusun

c. RW

: 92 RW

d. RT

: 288 RT

Personil : a. Kepala Desa

: 22 orang

b. Sekdes

: 20 orang

c. Perangkat Desa

: 199 orang

2. Penduduk Jumlah Penduduk Kecamatan Bojong a. Laki-laki

: 31.216 jiwa

b. Perempuan

: 31.860 jiwa

Jumlah

: 63.076 jiwa

3. Fasilitas Pendidikan a. Taman Kanak-Kanak

: 31 unit

b. Madrasah Diniah Alawiah

: 10 unit

c. SD Negeri

: 40 unit

d. Madrasah Ibtida’iyah

: 8 unit

e. Madrasah Tsanawiyah

: 1 unit

f. SLTP Negeri

: 4 unit

g. SLTP Swasta

: 1 unit

h. SMA Negeri

: 1 unit

i. SMK Swasta

: 2 Unit

3. Kondisi Ekonomi a.

Potensi Unggulan Daerah 1. Sektor Pertanian dan Peternakan a.

Lokasi Potensi Unggulan

: 22 Desa

b.

Luas Potensi Unggulan

: 1671 Ha

c.

Hasil Potensi Wilayah

: Padi, Sapi, dll

d.

Pemilik

: Masyarakat

2. Sektor Perkebunan dan Kehutanan a. Lokasi Potensi Unggulan

: Bukur

b. Luas Potensi Unggulan

: 90.377 Ha

c. Hasil Potensi Wilayah

: -

d. Pemilik

: Pemerintah dan Masyarakat

3. Sektor Pariwisata  Wisata Air a. Lokasi Potensi Unggulan

: Bukur

b. Hasil Potensi Wilayah

: Bendung Gembiro

c. Pemilik

: Pemerintah

 Wisata Religius a. Lokasi Potensi Unggulan

: Bukur

b. Hasil Potensi Wilayah

: Makam Siti Ambariyah

c. Pemilik

: Masyarakat

 Wisata Religius a. Lokasi Potensi Unggulan

: Sembungjambu

b. Hasil Potensi Wilayah

: Makam Kyai Gede Ceper

c. Pemilik

: Masyarakat

4. Sektor Perindustrian a.

Lokasi Industri

: Kec. Bojong

b.

Jenis Produk yang dihasilkan

: Konveksi, makanan ringan

c.

Nama Bahan Baku yang digunakan

: Kain, dl

b. Mata pencaharian penduduk Berdasarkan data statistik Kecamatan Bojong sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat jumlah penduduk usia produktif ( 15 – 59 tahun ) sebanyak 39.129 + orang dimana 8.808 orang ( 97,99 % ) telah terserap sebagai tenaga kerja pada beberapa usaha yang ada di wilayah Kecamatan Bojong. Adapun mata pencaharian penduduk usia produktif di atas dapat dirinci sebagai berikut:  Mengurus rumah tangga

:

16.936 orang

 Pelajar / mahasiswa

:

10.861 orang

 Pensiunan

:

511 orang

 Pegawai Negeri

:

1.224 orang

 Polri

:

34 orang

 Perdagangan

:

7.064 orang

 Petani / Perkebunan

:

6.722 orang

 Peternak/Perikanan

:

185 orang

 Jumlah Seluruhnya

: 43.537 orang

c.

Kesejahteraan Keluarga Gambaran secara umum kondisi masyarakat Kecamatan Bojong dari aspek kesejahteraan keluarga, dapat dilihat bahwa berdasarkan data Korlap BPPKB Kecamatan Bojong sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat dari 19.227 KK yang ada yang termasuk kategori KK Pra Sejahtera sebanyak 4.112 KK ( 21,38 % ), kategori KK Sejahtera I sebanyak 3.937 KK (20,47 %), kategori KK Sejahtera II sebanyak 5.461 ( 28,40 % ), kategori KK Sejahtera III sebanyak 4.778 KK ( 24,85 % ) dan kategori KK Sejahtera III Plus sebanyak 939 KK ( 4,88 % )

4. Kehidupan beragama a. Jumlah agama dan pemeluknya Penduduk Kecamatan Bojong mayoritas beragama islam, namun demikian mereka dapat dapat

menjaga hubungan yang baik dan saling menghormati serta

bekerjasama satu sama lain sehingga tercipta kerukunan hidup antar

umat beragama. Jumlah pemeluk agama di wilayah Kecamatan Bojong dapat dirinci sebagai berikut  Islam

: 63.027 orang

 Kristen Protestan

:

13 orang

 Kristen Katholik

:

36 orang

 Hindu

:

-

orang

 Budha

:

-

orang

 Lainnya

:

-

orang

b. Lembaga pendidikan keagamaan Kegiatan pendidikan non formal yang keberadaannya didukung oleh organisasi / lembaga keagamaan antara lain :  Taman Pendidikan Qur'an ( TPQ )

:

54

 Madrasah Diniyah ( Madin )

:

10

 Pondok Pesantren ( Ponpes )

:

2

5. Jumlah Pegawai Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Bojong keadaan sampai bulan Desember 2015 sebanyak 39 orang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) sebagai berikut : 1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan : a.

Sarjana S2

: 1 orang

b. Sarjana S1

: 7 orang

c.

Akademi D3

: 2 orang

d. Akademi D2

: - orang

e.

SLTA

: 23 orang

f.

SMP

: 6 orang

g.

SD

: - orang

2. PNS yang telah mengikuti Diklat struktural : 1. Diklat Pimpinan Tingkat II

: - orang

2. Diklat Pimpinan Tingkat III

: 1 orang

3. Diklat Pimpinan Tingkat IV

: 7 orang

3. PNS menurut golongan kepangkatan :  Golongan IV/ a

: 3 orang

 Golongan III/ d

: 3 orang

 Golongan III/ c

: 2 orang

 Golongan III/ b

: 1 orang

 Golongan III/ a

:

 Golongan II/ d

: 1 orang

 Golongan II/ c

: 10 orang

 Golongan II/ b

: 13 orang

 Golongan II/ a

: 4 orang

 Golongan I/d

: 1 orang

 Golongan I/c

: 1 orang

- orang

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJM DAERAH ) A.

Visi dan Misi 1. VISI “ Efesiensi Aparatur Pemerintah Kecamatan Bojong mampu menumbuh kembangkan pelayanan prima yang profesional “ 2. MISI a. Menyelenggarakan masyarakat

sistem

pelayanan

prima

sesuai

kebutuhan

dilakukan secara tertib, cepat, dan transparan

yang

didukung oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang efisien dan efektif. b. Meningkatkan kemampuan moral dan etika kerja serta akuntabilitas aparat

kecamatan

penyelenggaraan

serta

lembaga-lembaga

pemerintahan

umum

kemasyarakatan

dalam

pelayanan

dalam kepada

masyarakat. c. Memperluas jaringan informasi. koordinasi dan kerja sama antara aparat kecamatan, dengan aparat tingkat kabupaten , Desa / Kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. d. Meningkatkan

kemampuan

dan

kesadaran

masyarakat

dalam

melaksanakan pembangunan secara efisien dan efektif Arah Kebijakan Daerah 1. Terwujudnya keseimbangan dan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan Bojong 2. Terwujudnya pelayanan umum yang lebih baik kepada masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang optimal. 3. Terciptanya kehidupan masyarakat yang selaras, serasi dan seimbang menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. B.

Strategi dan arah Kebijakan SKPD Untuk mendukung tercapainya misi, dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu: 1.

Strategi optimalisasi manajemen pemerintahan Strategi pembangunan ini untuk mengoptimalkan kelembagaan kecamatan yang dinamis dan demokratis disertai dengan pengembangan pelayanan aparatur dan mendorong perilaku masyarakat yang demokratis dan religius.

2.

Strategi Pemerataan Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan baik sarana prasarana kewilayahan, ekonomi dan sosial budaya serta mencapai rasa keadilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan tumbuhnya partisipasi masyarakat.

3.

Strategi Pemberdayaan Strategi

ini

bertujuan

untk

mewujudkan

pemberdayaan

masyarakat,

memfungsikan kelembagaan desa dengan tujuan agar masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. 4.

Strategi Kesinambungan Strategi ini bertujuaan untuk mewujudkan serangkaian kegiatan pembangunan yang berkelanjutan mencakup upaya menciptakan keterkaitan yang tepat antara pembangunan berdimensi fisik alam dengan perubahan sosial kemasyarakatan dengan mempertahankan daya dukung lingkungan.

5.

Strategi Pengembangan Strategi

ini

meningkatkan

bertujuan

untuk

pertumbuhan

meningkatkan

ekonomi,

kesejahteraan

membuka

kesempatan

masyarakat, berusaha,

menjunjung nilai luhur sejarah budaya daerah dan menciptakan kehidupan yang lebih demokratis. Secara umum arah kebijakan pengembangan keuangan Kecamatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan Kecamatan serta disertai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial serta dikelola dengan mengembangkan prinsip-prinsip akuntabel, tranparan, edonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. C.

Prioritas Program Adapun Prioritas Program Pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan mutu pelayanan publik 2. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 4. Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor lain 5. Peningkatan penanganan potensi ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha 6. Peningkatan Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial 7. Penegakan hukum dan peningkatan ketertiban masyarakat 8. Peningkatan pengelolaan SDA dan Lingkungan yang sehat Untuk mewujudkan dan mengembangkan prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan maka SKPD Kecamatan Bojong memiliki prioritas program Pembangunan Jangka Menengah sebagai berikut : 1. Mengoptimalisasi pelayanan publik 2. Peningkatan Kualitas Aparatur

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan dunia usaha 4. Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial 5. Peningkatan dan pemerataan pembangunan di segala bidang 6. Peningkatan pola hidup sehat dan penegakan supremasi hukum 7. Peningkatan pengelolaan SDA dan Kesejahteraan Masyarakat

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka program dan kegiatan yang dirumuskan diselaraskan berdasarkan pengelompokan fungsi dan urusan. Sehubungan hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Kecamatan Bojong termasuk dalam Fungsi Pelayanan Umum dan Urusan Wajib Pemerintahan Umum. Sedangkan Program Kerja Kecamatan Bojong meliputi : a.

Bidang Kesekretariatan 1)

Penyusunan Program Kerja Kecamatan

2)

Pembinaan Administrasi / Pengeloaan Keuangan

3)

Pelaksanaan Urusan Kepegawaian

4)

Pembinaan Administrasi Surat Menyurat

5)

Pembinaan Disiplin Pegawai

6)

Pengawasan dan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Tangga



Sedangkan Kesekretariatan dibantu 2 (dua) sub bidang yaitu : a.

Sub Bag Administrasi Umum dan Rumah Tangga melaksanakan fungsi : Melaksanakan tugas pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

b. Sub Bag Program melaksanakan fungsi : Melaksanakan tugas perencanaan, penyusunan laporan, Evaluasi dan Monitoring program b. Bidang Pemerintahan 1)

Pembinaan Aparatur Desa

2)

Pelaksanaan Koordinasi tingkat Kecamatan

3)

Pelayanan Administrasi Kependudukan

4)

Pembinaan Pelayanan Bidang Keagrariaan

5)

Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan

6)

PemberdayaanKelembagaanDesa / Kelurahan

7)

Pembinaan Hukum dan Pemantauan Perda

8)

Intensifikasi PBB

9)

Pengisian Kekosongan Perangkat Desa

c.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 2) Fasilitasi Proyek BP3MD dan K / ADD 3) Fasilitasi Kegiatan Swadaya Murni Masyarakat 4). Fasilitasi Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 5) Evaluasi Keberhasilan Pembangunan Desa / Kelurahan 6) Sosialisasi Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Miskin ( Raskin ) 7) Monitoring Harga Sembako 8) Pelayanan Legalitas Persyaratan Perijinan Bidang Perekonomian 9) Inventarisasi Data Perusahaan 10) Pemantauan Penyaluran dan Setoran Beras Miskin 11) Pendataan dan Pembinaan Masalah Sosial 12) Pembinaan Kegiatan Keagamaan 13) Pembinaan Organisasi Kepemudaan 14) Pembinaan Peranan Wanita dan PKK 15) Pembinaan Olah Raga, Kesenian dan Budaya 16) Pembinaan Kesehatan Keluarga

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban 1)

Pembinaan dan Pengawasan Kamtibmas Wilayah

2)

Perlindungan Masyarakat

3)

Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian dan Hiburan

4)

Pembinaan Anggota Linmas

5)

Pengamanan Kantor dan Lingkungannya

Adapun rincian program dan kegiatan Kecamatan Bojong Tahun Anggaran 2015 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) SKPD adalah sebagai berikut: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik c. Penyediaan jasa Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga i. Penyediaan Makanan dan Minuman j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah k. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan: a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional c. Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor. d. Penggunaan Alat dan Kelengkapan Kantor 3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4. Program Penambangan Destinasi Pariswisata, terdiri dari kegiatan : a. PemeliharaanRutin / Berkala Obyek Wisata 5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, terdiri dari kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur. a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Pemerintah Desa. 7. Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan. a. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Perempuan dan Anak di Pedesaan. 8. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat. a. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. B. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Kecamatan Bojong

Tahun 2015 didukung oleh dana APBD Kabupaten

Pekalongan sebesar Rp.3.113.641.000,- yang terdiri dari : 1. Belanja Tak Langsung Anggaran

: Rp. 2.614.046.000,-

Realisasi

: Rp,- ( 97,43 % )

2. Belanja langsung Anggaran

:Rp.499.595.000,-

Realisasi

: Rp. 435.632.570,- ( 87,19 % )

Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 :  Jumlah Anggaran Setelah Perubahan

: Rp.

,-

 Jumlah SP2D

: Rp.

,-

 Jumlah Realisasi

: Rp.

,- ( 98,39% )

 Jumlah STS Belanja Langsung

: Rp.

 Jumlah Sisa Anggaran

: Rp.

,3.826.049,-

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran setelah perubahan : Rp. 1.100.000,SP2D

: Rp. 1.100.000,-

Realisasi

: Rp. 1.100.000,- ( 100 % )

STS

: Rp. –

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Anggaran setelah perubahan : Rp. 20.0100.000,SP2D

: Rp. 18.195.570,-

Realisasi

: Rp. 18.195.570,- ( 90,93 % )

STS

:

Sisa anggaran

: Rp.1.814.430,-

Rp. -

3. Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan Anggaran setelah perubahan : Rp. 11.000.000,SP2D

: Rp. 11.000.000,-

Realisasi

: Rp. 11.000.000- ( 100 % )

STS

:

Rp. –

4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Anggaran setelah perubahan : Rp. 5.600.000,SP2D

: Rp. 5.600.000,-

Realisasi

:Rp. 5.600.000,- ( 100 % )

STS

: Rp. –

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Anggaran setelah perubahan : Rp. 8.712.000,SP2D

: Rp. 8.712.000,-

Realisasi

: Rp. 8.712.000,- ( 100 % )

STS

:

Rp. –

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran setelah perubahan : Rp. 3.850.000,SP2D

: Rp. 3.850.000,-

Realisasi

: Rp. 3.850.000,- ( 100 %)

STS

:

Rp. –

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran setelah perubahan : Rp. 77.915.000,SP2D

: Rp. 77.565.000,-

Realisasi

: Rp. 77.565.000,- ( 99.55 % )

STS

: Rp. -

Sisa anggaran

: Rp.

450.000,-

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran setelah perubahan : Rp. 3.300.000,SP2D

: Rp. 3.300.000,-

Realisasi

: Rp. 3.300.000,- ( 100 % )

STS

:

Rp. –

9. Penyediaan Makanan dan Minuman Anggaran setelah perubahan : Rp. 7.700.000,SP2D

: Rp. 7.700.000,-

Realisasi

: Rp. 7.700.000,- ( 100 % )

STS

:

Rp -

10. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Anggaran setelah perubahan : Rp. 1.035.000,SP2D

: Rp. 1.035.000,-

Realisasi

: Rp. 1.035.000,- ( 100 % )

STS

:

Rp. –

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Anggaran setelah perubahan : Rp. 1.000.000,SP2D

: Rp. 1.000.000,-

Realisasi

: Rp. 1.000.000,- ( 100 % )

STS

:Rp -

b. Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Anggaran setelah perubahan : Rp. 5.500.000,SP2D

: Rp. 5.500.000,-

Realisasi

: Rp. 5.500.000,- ( 100 % )

STS

: Rp. –

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Anggaran setelah perubahan : Rp. 28.830.000,SP2D

: Rp. 21.122.400,-

Realisasi

: Rp. 21.122.400,- ( 98,55 % )

STS

: Rp.-

Sisa anggaran

: Rp. 7.707.600,-

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Anggaran setelah perubahan : Rp. 2.200.000,SP2D Realisasi STS

: Rp. 2.200.000,: Rp. 2.200.000,: Rp.–

c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Anggaran setelah perubahan : Rp. 5.250.000,SP2D

: Rp. 5.250.000,-

Realisasi

: Rp. 5.250.000,- ( 100 % )

STS

: Rp.–

d. Program Penambangan Destinasi Pariwisata 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata Anggaran setelah perubahan : Rp. 1.650.000,SP2D

: Rp. 1.650.000,-

Realisasi

: Rp. 1.650.000,- ( 100 % )

STS

:Rp. –

e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Anggaran setelah perubahan : Rp. 17.983.000,-

f.

SP2D

: Rp. 17.983.000,-

Realisasi

: Rp. 17.983.000,- ( 100 % )

STS

: Rp. –

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Penggunaan Alat dan Kelengkapan Kantor Anggaran setelah perubahan : Rp. 77.915.000,SP2D

: Rp. 77.565.000,-

Realisasi

: Rp. 77.565.000,- ( 99,55 % )

STS

: Rp. –

Sisa anggaran

: Rp.

350.000,-

g. Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan 1.

Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan

Anggaran setelah perubahan : Rp. 8.250.000,SP2D

: Rp. 8.250.000,-

Realisasi

: Rp. 8.250.000,- ( 100 % )

STS

: Rp. –

h. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat. 1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Anggaran setelah perubahan : Rp. 5.310.000,SP2D

: Rp. 5.310.000,-

Realisasi

: Rp. 5.310.000,- ( 100 % )

STS

: Rp. -

2. Pembinaan Pengawasan Desa Anggaran setelah perubahan : Rp. 30.000.000,SP2D

: Rp. 28.200.000,-

Realisasi

: Rp. 28.200.000,- ( 94 % )

STS

: Rp.–

Sisa Anggaran 3. Pendidikan dan Latihan Formal Anggaran setelah perubahan : Rp. 3.400.000,SP2D

: Rp. 3.400.000,-

Realisasi

: Rp. 3.400.000,- ( 100 % )

STS

: Rp. –

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. Kegiatan Yang Bersumber dari APBN ( NIHIL ) B. Kegiatan Yang Bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah 1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Program Bantuan Gubernur Jawa Tengah -

Dasar Hukum Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor :

-

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Biro Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah

-

Anggaran APBD Propinsi Jawa Tengah sebesar

Rp. 1.080.000.000,-

 Realisasi untuk 1 desa x Rp. 100.000.000,- = Rp.

100.000.000,-

 Realisasi untuk 7 desa x Rp. 60.000.000,- = Rp.

420.000.000,-

 Realisasi untuk 14 desa x Rp. 40.000.000,- = Rp.

560.000.000,-

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan Dilaksanakan oleh 22 (dua puluh dua ) desa yang menerima bantuan Gubernur Jawa Tengah tahun 2014 3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan yang bertugas memantau Kegiatan diatas :  Jumlah pegawai a.

= 8 orang

Kualifikasi Pendidikan



S.2

= 1 orang



S.1

= 7 orang

 SMA

= - orang

 SMP

= - orang



SD

= - orang

b.

Pangkat dan golongan 

Pembina

= 2 orang

 Penata Tk I

= 2 orang

 Penata

= 1 orang

 Penata Muda Tk.I

= 3 orang

4. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan - Kendaraan roda 4

=

1 buah

-

Kendaraan roda 2

=

3 buah

-

Komputer

=

2 buah

-

Laptop

=

1 buah

5.

Permasalahan dan Solusi - Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Lemahnya sosialisasi dan koordinasi 2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai 3. Jumlah bantuan yang sangat minim a.

Solusi yang dilakukan : Untuk mengatasi masalah tersebut diatas perlu meningkatkan motivasi bekerja

dan

kerjasama

antar

instansi

dioptimalkan

sehingga

dapat

meningkatkan koordinasi yang berkesinambungan, sarana dan prasarana perlu dipenuhi guna kelancaran tugas secara berdaya guna dan tepat guna serta meningkatkan jumlah anggaran bantuan kedaerah sehingga dapat berguna bagi kepentingan pemerintahan desa sehingga pelayanan masyarakat dapat maksimal. 6.

Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan 1. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2008 tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan kelurahan Kabupaten Pekalongan 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas bantukan kepada Kabupaten / Kota dan Desa untuk Propinsi atau kepada Desa untuk Kabupaten -

Tugas pos / tugas pengiriman surat

-

Tugas penyaluran raskin

-

Tugas yang tidak ditangani Instansi lain

3. Sumber dan Jumlah Anggaran Tidak ada 4. Sarana dan Prasarana Tidak ada

BAB V TUGAS UMUM DAN PEMERINTAHAN

A. Koordinasi Dengan Instansi Terkait 1. Forum Koordinasi -

Rapat Dinas

-

Rapat Khusus

-

Selapanan Desa

2. Materi Koordinasi -

Penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

pembinaan

kehidupan

kemasyarakatan 3.

Instansi yang Terlibat -

Instansi yang terkait

-

Kepolisian

-

Koramil

-

UPT

-

Desa

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah -

Kecamatan

5. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diLaksanakan -

Rapat koordinasi sebanyak 12 kali

-

Rapat khusus insidentil

6. Hasil dan Manfaat Koordinasi -

Tersusunnya program kecamatan

-

Terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat

-

Tercapainya kesejahteraan masyarakat

7. Tindak lanjut hasil koordinasi -

Pelaporan

-

Pelaksanaan program

B. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang terjadi -

Pencemaran lingkungan ( limbah industri )

-

Lokasi Pedagang Kaki Lima yang tidak teratur

-

Pemasangan poster, tulisan dan gambar bukan pada tempatnya

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani -

Satpol PP Kabupaten Seksi Ketertiban dan Keamanan ( Trantib ) Kecamatan

BAB VI PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bojong Tahun 2015 ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan gambaran secara singkat tugas - tugas dan kegiatan Pemerintah Kecamatan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Harapan kami semua penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan Bojong dapat dijadikan acuan untuk penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Bojong di masa yang akan datang sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal.

Bojong,

Pebruari 2016

CAMAT BOJONG

Drs. RUKMAN HIDAYAT, A.P. Pembina NIP. 19690118 198903 1 007