Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

3. Urusan Lingkungan Hidup a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat. b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan. c) Penyedaiaan jasa administrasi keuangan. d) Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja. e) Penyediaan alat tulis kantor. f) Penyediaan makan minum rapat. g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan teknis/workshop/seminar/lokakarya. b) Pengelolaan kepegawaian. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan perencanaan SKPD. b) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. c) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran. d) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir. 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a) Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan b) Peningkatan

operasional

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana persampahan . c) Kerjasama pengelolaan persampahan d) Kerjasama pengelolaan persampahan dengan Swedia e) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

101


f) Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan g) Bimbingan teknis persampahan 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER) b) Pengkajian dampak lingkungan c) Pemantauan kualitas lingkungan d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan e) Penanganan kasus pencemaran dan perusakan LH f) Pengembangan produksi ramah lingkungan g) Pelayanan perijinan bidang lingkungan h) Koordinasi pengelolaan PROKASIH/SUPERKASIH i) Koordinasi penilaian kota sehat (ADIPURA) j) Pengelolaan B3 dan Limbah B3 k) Penyusunan strategi sanitasi perkotaan 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA b) Fasilitasi program kampung hijau c) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air d) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA e) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem f) Studi dan evaluasi lahan kritis g) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA h) Perlindungan sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air i) Pengendalaian kerusakan hutan dan lahan j) Penanaman sempadan sungai

102


8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan. 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi a) Pengujian emisi kendaraan bermotor b) Pengujian emisi akibat aktifitas industri c) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair d) Pengadaan sarana teknis pengujian kualitas lingkungan 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a) Studi lokasi taman dan hutan kota b) Pemeliharaan ruang terbuka hijau c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau d) Pembangunan ruang terbuka hijau e) Pengawasan/pengendalian ruang terbuka hijau

b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran a) Pengelolaan surat menyurat selama 12 bulan. b) Pembayaran jasa langganan listrik, air, telpon dan surat kabar selama 12 bulan c) Pengelolaan administrasi keuangan selama 12 bulan. d) Pemeliharaan 8 unit komputer . e) Penyediaan 40 jenis alat tulis kantor, 5 jenis barang cetakan dan 51.200 lembar penggandaan. f) Fasilitasi rapat dan tamu 12 kali. g) Fasilitasi koordinasi dengan instansi pusat 10 kali dan antar SKPD 4 kali. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan b) Pemeliharaan 6 unit kendaraan roda dua dan 2 unit roda empat 103


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan teknis/workshop/seminar/lokakarya 3 orang. b) Pelayanan kenaikan pangkat 3 orang, kenaikan gaji berkala 15 orang dan cuti 10 orang 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Renstra SKPD 10 buku, RKA 10 buku, DPA 10 buku dan DPPA 10 buku. b) Penyusunan laporan bulanan dan tahunan 80 buku serta LAKIP 5 buku c) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran 12 laporan. d) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir 10 buku. 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a) Penyediaan komposter 150 buah. b) Pembinaan 25 kelompok pengelola sampah mandiri c) Lomba kebersihan pasar 1 kali d) Pengelolaan sampah di 41 pasar. e) Pengelolaan sampah RSUD Sleman dan RSUD Prambanan 12 bulan f) Pengeloaan 1 unit biogas di pasar buah Gamping. g) Pengelolaan 2 lokasi Transfer depo sampah, 3 lokasi TPS, dan 1 lokasi DED prasarana sampah mandiri h) Pengelolaan sampah permukiman dan perkantoran 12 bulan i) Pengelolaan sampah di 65 lokasi permukiman j) Bimbingan teknis kelompok pengelola sampah 3 lokasi. 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a) Pemantauan kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL 80 usaha, bimbingan teknik penyusunan laporan RKL-RPL-UKLUPL 40 orang, penilai kinerja perusahaan 10 usaha dan sosialisasi PROPER 40 usaha. 104


b) Bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan 30 orang, pembahasan dokumen UKL-UPL 51 dokumen dan SPPL 1759 buah. c) Pengujian kualitas 25 titik air bersih, 10 titik mata air, 60 titik air badan, 12 titik kualitas tanah pertanian, 26 titik udara ambien dan 10 buku laporan SPM. d) Penguatan kelembagaan pengelola IPAL di 6 lokasi dan pembangunan 1 unit IPAL komunal limbah domestik di Blimbingsari, Caturtunggal. e) Penanganan 28 buah kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. f) Pendampingan 1 unit usaha produksi bersih dan 1 jenis pedoman minimasi limbah UKM tahu g) Penyusunan 10 buku hasil pemetaan dan identifikasi sumbersumber pencemar h) Pemberan stimulan sarana dan prasarana kebersihan di 10 pasar, 7 sekolah, 2 terminal , 5 perumahan, 5 ruas jalan dan 5 sungai. i) Registrasi dan notifikasi pengelolaan B3 dan limbah B3 di 50 perusahaan j) Penyusunan 40 buku dokumen strategi sanitasi perkotaan. 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) a) Pelaksanaan cerdas cermat lingkungan hidup diikuti 6 prestator, 1 kali Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional (PPKAN) dan pembinaan pemerhati lingkungan bagi 12 prestator b) Pembinaan kampung berwawasan lingkungan di 2 desa c) Penyediaan bibit 2.300 batang, biopori 80 unit dan terbangunnya SPAH 50 unit d) Penyusunan 10 buku profil keanekaragaman hayati dan 10 buku laporan menuju Indonesia Hijau e) Penyusunan

10 buku

pemanfaatan tanaman umbi untuk

keanekaragaman pangan. 105


f) Penyusunan

20

buku

dokumen

studi

lahan

kritis

dan

penangganannya g) Pengukuran debit mata air Umbul Wadon 8 kali dan penyusunan 2 jenis laporan RKL dan RPL Umbul Wadon h) Pemeliharaan 18.000 batang tanaman konservasi di lereng selatan Merapi, pemeliharaan 110.000 batang tanaman pola blockgrant, pemeliharaan 25.000 batang tanaman kayu putih dan penanaman 1.500 batang perindang jalan. 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terealisasi pembinaan lingkungan hidup di 9 sekolah dan 6 pondok pesantren, pelatihan 80 orang kader lingkungan hidup dan sosialisasi bidang lingkungan hidup di 17 kecamatan. 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi a) Lomba emisi 125 kendaraan, uji petik emisi 750 kendaraan, pembinaan dan pengawasan 15 usaha bengkel dan pemeriksaan 10 orang pedagang terminal Jombor b) Pengujian emisi 6 cerobong asap usaha dan bimbingan teknis pencemaran udara tidak bergerak bagi 25 usaha c) Pengujian limbah padat 10 usaha dan limbah cair 20 usaha d) Penyediaan 1 unit alat pemantau kualitas udara e) Pengujian emisi 19 unit kendaraan bermotor RSUD Sleman f) Pengujian kadar polusi limbah padat dan cair RSUD Sleman 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a) Penyusunan 30 buku dokumen studi dan 5 buku album peta lokasi taman dan hutan kota. b) Pemeliharaan 44 lokasi taman kota c) Penanaman 600 batang tanaman penghijuan oleh masyarakat d) Pelaksanaan studi lokasi di 6 lokasi taman kota e) Pengendalian ruang terbuka hijau kota

106


(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebagaimana buku lampiran) Berbagai program dan kegiatan urusan lingkungan hidup mampu mendukung pencapaian kualitas udara jauh di bawah ambang batas sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 maupun

Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002. Dari 25 titik pengambilan sampel pemeriksaan kualitas udara diperoleh data sebagai berikut: Tabel 3.9. Hasil Pemeriksaan Kualitas Udara Kandungan Udara Sulfur dioksida Karbon monoksida Nitrogen Hidro Carbon (HC) Timah hitam (Pb) Partikel debu

Kualitas Udara Tahun 2009 0,0020 – 0,0109 0,03-0,94 0,0193 – 0,0702 30 – 145 0,021 – 0,817 9,820 – 214,207

Angka Ambang Batas

Tahun 2010 ppm ppm ppm µg/m2 µg/m2 µg/m2

0,0025 – 0,0116 0,03-0,98 0,0165 – 0,0811 28 – 149 0,026 – 0,847 8,720 – 226,107

ppm ppm ppm µg/m2 µg/m2 µg/m2

0,340 35 0,212 160 2 230

ppm ppm ppm µg/m2 µg/m2 µg/m2

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup

Dalam upaya menjaga kualitas air telah dilakukan pengujian air di 25 titik pada 5 kecamatan (Turi, Pakem, Kalasan, Gamping dan Sleman) Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa parameter kimia pada semua titik sampel memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Dalam rangka melindungi sumber air minum telah dikembangkan sanitasi berbasis masyarakat sampai dengan tahun 2010 berjumlah 10 unit di 6 lokasi (5 unit IPAL komunal di Sukunan, Banyuraden, Gamping; 1 unit MCK plus di Jetak II, Sidokarto, Godean; 1 unit

IPAL komunal di

Minomartani, Ngaglik, 1 unit MCK plus di Blunyahgede, Sinduadi, Mlati , 1 unit IPAL komunal di Santan, Maguwoharjo, Depok dan 1 unit IPAL komunal di Blimbingsari, Caturtunggal, Depok. Terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dan pengusaha di Kabupaten Sleman dalam mengelola lingkungan. Hal ini terbukti dari banyaknya dokumen UKL-UPL dan Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), pada tahun 2010 sebanyak 1.810 dokumen atau meningkat 12,5% jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 1.609 dokumen.

107


Pengolahan sampah di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sejak dari sumber sampah sampai dengan proses pengolahan akhir. Hal ini terlihat dari perkembangan kelembagaan pengelola sampah mandiri di tingkat padukuhan. Sampai tahun 2010 kelembagaan pengelolaan sampah mandiri sebanyak 58 lembaga, meningkat 9,6% dari tahun 2009 sebanyak 52 lembaga. Prestasi tingkat Nasional Kabupaten Sleman tahun 2010 bidang lingkungan hidup adalah Adiwiyata Mandiri yang diraih SD Kanisius Kalasan dan Sekolah Model Adiwiyata diraih oleh SD Negeri Nogopuro, Caturtunggal, Depok. Prestasi yang diraih Kabupaten Sleman di tingkat Provinsi pada bidang lingkungan hidup di tahun 2010 adalah : 1) Sekolah Adiwiyata diraih oleh SMP N 2 Kalasan 2) Sekolah Adiwiyata diraih oleh MAN 3 Yogyakarta 3) Juara I Pembina Lingkungan diraih oleh Drs. Krido Suprayitno, SE, MSi, Camat Berbah. 4) Juara III Pengabdi Lingkungan diraih oleh Sumarsini, AMd, Sukoharjo, Ngaglik. 5) Juara

III

Perintis

Lingkungan

diraih

oleh

Agus

Sumardi,

Tambakboyo, Condongcatur, Depok. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD

penyelenggara

urusan

lingkungan

hidup

adalah

Kantor

Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup. Penyelanggaraan urusan ini didukung oleh: 1. Bidang Perdesaan dan Bidang Perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

108


2. Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3. Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral 4. Dinas Pasar 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 6. Rumah Sakit Umum Daerah 7. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan urusan lingkungan hidup secara menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebesar

Rp7.806.306.950,00,

realisasi

Rp6.533.742.313,00

atau

83,70%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp146.360.000,00 realisasi Rp121.742.745,00 atau 83,18%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp80.000.000,00 realisasi Rp68.865.464,00 atau 86,08% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp20.904.000,00 realisasi Rp18.157.000,00 atau 86,86% . 4) Program

Peningkatan,

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp79.125.000,00 realisasi Rp79.046.125,00 atau 99,90%. 5) Program Pengembangan Kinerja Persampahan, anggaran sebesar Rp3.713.534.000,00 realisasi Rp3.041.567.319,00 atau 81,90%.

109


6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

anggaran

sebesar

Rp1.063.022.000,00

realisasi

Rp963.833.500,00 atau 90,67%. 7) Program

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,

anggaran sebesar Rp876.307.950,00 realisasi Rp710.105.850,00 atau 81,03%. 8) Program Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp139.515.000,00 realisasi Rp97.324.750,00 atau 69,76% . 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, anggaran sebesar Rp271.025.000,00 realisasi Rp251.393.850,00 atau 92,76%. 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, anggaran sebesar Rp1.416.514.000,00 realisasi Rp1.181.705.710,00 atau 83,42%.

f. Proses Perencanaan Proses

perencanaan

urusan

lingkungan

hidup

diawali

dengan

identifikasi masalah melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Pelaksanaan perencanaan kegiatan tersebut melibatkan LSM lingkungan, Pusat Studi Lingkungan UGM dan PPLH Jawa-Madura. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

penyelenggaraan

urusan

pendukung lingkungan

penyelenggaraan hidup

adalah

urusan

sebagaimana

terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Secara umum permasalahan dan solusi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 1) Hilangnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di kawasan lereng Merapi akibat terkena erupsi, sehingga peresapan 110


air ke dalam tanah akan sangat berkurang. Upaya pemecahan dilakukan dengan penanaman kembali kawasan lereng Merapi dengan

melibatkan

berbagai

pemangku

kepentingan

baik

pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat 2) Masih banyak terlihat adanya timbunan sampah liar di beberapa tempat terutama sekitar bantaran sungai. Upaya pemecahannya dilakukan dengan sosialisasi pengelolaan persampahan, pembinaan kelembagaan

pengelola

sampah

mandiri

dan

meningkatan

prasarana dan sarana pengelolaan sampah. 3) Masih terdapat 21 penanggungjawab usaha/kegiatan yang belum melaporkan

pelaksanaan

RKL-RPL

sesuai

dengan

dokumen

Amdal/UKL-UPL dari total 135 penanggungjawab usaha. Upaya penyelesaian masalahnya adalah melakukan evaluasi, pembinaan dan penegakan hukum pelaksanaan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Meningkatnya beberapa parameter udara yaitu hidrokarbon (HC), timah hitam (Pb) dan sulfur dioksida (SO2) dibeberapa lokasi pengujian. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah dari kegiatan transportasi. Upaya penyelesaian masalahnya adalah melakukan pembangunan ruang terbuka hijau terutama pada ruas-ruas jalan padat lalu lintas, melakukan uji petik emisi kendaraan bermotor dan sosialisasi pada usaha bengkel atau pengusaha angkutan umum. 4. Urusan Pekerjaan Umum a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan jasa peralatan kerja f) Penyediaan alat tulis kantor

111


g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor j) Penyediaan makanan dan minuman rapat k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi l) Penyediaan jasa keamanan kantor m) Penyediaan jasa administrasi kantor n) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin berkala meubelair 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya b) Pengelolaan kepegawaian 4) Program

peningkatan

pengembangan

sistem

perencanaan,

pelaporan, capaian kinerja dan keuangan a) Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD e) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a) Peningkatan jalan b) Peningkatan jembatan dan gorong-gorong 6) Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan. b) Pemeliharaan rutin jalan. c) Pemeliharaan rutin jembatan. d) Pengadaan aspal swadaya

112


7) Program Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong a) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong b) Pemeliharaan rutin saluran drainase 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a) Operasional/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan b) Operasional/pemelihaaan alat-alat-ukur dan bahan laboratorium 9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a) Fasilitas pembinaan teknis pengelolaan air limbah. b) Perencanaan air limbah. c) Penyediaan prasarana dan sarana air bersih d) Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi e) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dan reservoir 10) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 11) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah a) Perencanaan gedung b) Pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah c) Pembangunan dan pemeliharaan kantor kecamatan d) Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum e) Pembinaan teknis bangunan 12) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a) Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi b) Rehabilitasi/ pemeliharaan petani pemakai air c) Pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi d) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi e) Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif f) Pembinaan perijinan bidang irigasi g) Pemutakhiran data jaringan irigasi h) Peningkatan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan irigasi (WISMP) 113


13) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku a) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa b) Pembinaan pengolahan air baku kawasan rawan kekeringan 14) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya a) Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya b) Pemeliharaan

dan

rehabilitasi

embung

dan

bangunan

penampung air lainnya c) Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya d) Perencanaan embung dan bangunan penampung air lainnya e) Inventarisasi pelanggaran sempadan sungai f) Pembuatan bangunan konservasi sipil teknis

b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Jasa surat menyurat 12 bulan b) Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan 12 bulan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan e) Penyediaan jasa peralatan kerja 12 bulan f) Penyediaan 13 paket alat tulis kantor g) Penyediaan 13 paket barang cetakan dan penggandaan h) Penyediaan 2 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i) Penyediaan 2 paket peralatan dan perlengkapan kantor j) Penyediaan makanan dan minuman rapat selama 12 bulan k) Fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan l) Penyediaan jasa keamanan kantor selama 12 bulan 114


m) Penyediaan jasa administrasi kantor selama 12 bulan n) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan selama 12 bulan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan 13 unit bangunan/gedung kantor dan pengamatan b) Pemeliharaan 77 unit kendaraan dinas selama 12 bulan c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja selama 12 bulan d) Pemeliharaan 1 paket meubelair selama 12 bulan 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pengiriman peserta bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya 11 kali b) Pengelolaan administrasi kepegawaian sebanyak 437 orang 4) Program

Peningkatan

pengembangan

system

perencanaan,

pelaporan, capaian kinerja dan keuangan a) Penyusunan 77 buku laporan bulanan, laporan tahunan, Lakip b) Penyusunan 36 buku laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan 75 buku RKA/DPA, RKPA/DPPA SKPD, Rencana Kerja SKPD , dan Renstra 2011-2015 d) Penyusunan 22 buku laporan monitoring kegiatan dan evaluasi e) Penyusunan 20 buku profil data SKPD 5 tahun terakhir 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a) Peningkatan Jalan sepanjang 9,37 km pada ruas-ruas jalan; Jl. –

Gamping

Bantulan,

Jl.

Klangkapan

–

Somokaton,

Jl.

Kronggahan – Kenteng, Jl. Dayu – Pajangan, Jl. Pokoh – Blotan, Jl. Pundong – Klaci, dan Jl. Prambanan – Banyurejo (Seturan Dabag) b) Peningkatan 6 buah jembatan dan 8 buah gorong-gorong dengan lokasi:Jembatan Kapukondo I, Talud Jembatan Donon, Jembatan Pundong,

Jembatan

Kemasan,

Jembatan

Umbulgedhe

2,

Jembatan Salakan, Gorong-gorong Berbah (Jl. Boko-Payak), Gorong-gorong Karang Tegal (Jl. Kalasan-Ngangkruk), Goronggorong

Josari

(Jl.

Panggung-Watuadeg),

Gorong-gorong 115


Kowang (Jl. Panggung-Watuadeg), Gorong-gorong Wonosobo (Jl.Kayunan-Candi), Gorong-gorong Balerante ( Jl. JrakahWonokerto), Gorong-gorong Gabahan (Jl. Wadas-Bantulan) dan Gorong-gorong Kwarasan (Jl. Minggir-Daratan) 6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong a) Pembangunan 3 buah saluran drainase/gorong-gorong meliputi : Drainase Manukan (Jl. Banteng-Mlandangan), Drainase Grenjeng (Jl. Sorogenen-Sidorejo) dan Drainase Mriyan (Jl. JomborSeyegan) b) Pemeliharaan rutin saluran drainase sepanjang 10.000 m. c) Penyusunan 30 buku Masterplan Drainase di kawasan perkotaan Sleman Timur 7) Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 14,60 km pada ruasruas jalan: Jl. Minggir-Padon, Jl. Sidorejo-Glagahharjo, Jl. Geblok-Kaliadem, Jl. Kembangan – Pakem, Jl. Mlati-Jongke, Jl. Padon-Gendengan, Jl. Wadas-Bantulan, Jl. Kalasan-Tegalsari, Jl. Medari-Ngablak, Jl. Bego-Karangmojo dan pembuatan Talud jalan Jombor – Seyegan sepanjang 65 m. b) Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 400 km pada ruas-ruas jalan Kabupaten. c) Pemeliharaan rutin 15 buah jembatan dan 35 buah goronggorong pada ruas-ruas jalan Kabupaten. d) Pengadaan 3.377 drum aspal swadaya masyarakat pada jalanjalan diluar jalan Kabupaten, antara lain yaitu : jalan lingkungan, jalan desa dan jalan poros desa, jalan lingkungan dan lain-lain. 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a) Pemeliharaan dan operasional 10 unit peralatan konstruksi,17 unit Mesin gilas dan vibro, serta 5 unit peralatan angkutan. b) Pemeliharaan dan operasional 5 unit alat ukur dan 5 unit alat-alat laboratorium 116


9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a) Pembinaan 9 kelompok P3A dan GP3A b) Rehabilitasi 37 buah Daerah Irigasi (DI) c) Pembangunan 15 buah bendung dan 21 buah saluran d) Operasional dan pemeliharaan

20 buah bendung,

100 buah

Daerah Irigasi(DI) , dan 31 buah pintu air e) Pemeliharaan

33

buah

Daerah

Irigasi

(DI),

peningkatan

kemandirian 24 kelompok organisasi P3A/GP3A dan Komisi irigasi f) Pemrosesan 80 buah perijinan bidang irigasi g) Pemutakhiran 800 data irigasi desa dan updating data prasarana pengairan yang terdiri: 386 DI, 54 buah Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dan 155 buah mata air h) Penyusunan 15 buku dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) 10) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku dengan kegiatan pemeliharaan jaringan sumur pompa di 7 lokasi 11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a) Sosialisasi masyarakat

pembangunan di

5

sarana

pedukuhan

yaitu

limbah/sanitasi Padukuhan

bagi

Kocoran,

Purwosari, Karangwuni, Manggung dan Pogung Lor. b) Penyediaan DED jaringan air limbah mencakup 750 sambungan rumah (SR) di Desa Sinduadi, Mlati dan Desa Condongcatur, Depok. b) Pembangunan 6.485 m’ konstruksi jaringan air bersih (SIPAS) pada lokasi-lokasi : Jaringan Sipas Panggeran Triharjo Sleman sepanjang 1.100m’, Jaringan Sipas Plotengan Pondokrejo Tempel

sepanjang

1.250

m’,

Jaringan

Sipas

Jlegongan

Margorejo Tempel sepanjang 600 m’, Jaringan Sipas Rejodadi Bangunkerto Turi sepanjang 800 m’,

Jaringan Sipas Balong

117


Donoharjo Ngaglik sepanjang 1.250 m’, Jaringan Sipas Karuhan III Margodadi Seyegan sepanjang 485 m’, Jaringan Sipas Kinahrejo Umbulharjo Cangkringan sepanjang 500 m’,

Jaringan

Sipas Gedangbawah Sambirejo Prambanan sepanjang 500 m’. c) Pengadaan pipa dan asesoris 1 Ls dan penyambungan pipa transmisi Dabag Condongcatur Depok sepanjang 35 m’ serta pengadaan pipa dan water meter. d) Pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi meliputi Jaringan Pipa Tersier Sawitsari, Kentungan, Depok sepanjang 1.545 m’, Jaringan Pipa Tersier Kayen

Sono

Condongcatur

Depok sepanjang 1.422 m’, Jaringan Pipa Tersier Blimbingsari Caturtunggal Depok sepanjang 1.280 m’, Pembangunan Sanimas Blimbingsari

Caturtunggal

Depok

dan

Pembangunan

Pengelolaan Sampah Mandiri 3R Pandowoharjo. e) Pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan 19 unit jaringan air bersih/ air minum dan reservoir di RSUD Sleman. f) Pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan 11 unit jaringan air bersih/ air minum dan reservoir di RSUD Prambanan 12) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a) Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan yang dilaksanakan meliputi jalan-jalan desa sebagai berikut; Jl. TritisNgandong seluas 1.806 m2, Jl. Perengdewe-Surobayan Balecatur Gamping seluas 1.308 m2, Jl. Jenengan-Krodan seluas 814 m2, Jl. Desa Banyuraden-SMA Islam seluas 2.896 m2, Jl. NgijonDaratan III seluas 1.419 m2, Talud Jl. MGM seluas 400 m2, Jalan SLB-CI Dharma Renaring Putra I Janti seluas 206.50 m2, Jl. Ringinsari Bokoharjo Sleman seluas 1.244,77m2 dan Jl. Tuguran Nogotirto Gamping seluas 745,51m2. b) Pembangunan

1

buah

jembatan

Desa

Jurang

Jero

Candibinangun Pakem.

118


13) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah a) Pembuatan DED Gedung Kepanjen 5 dokumen. b) Rehabilitasi Aula Bappeda, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati. c) Pembangunan rumah dinas Camat Godean, rumah dinas Camat Sleman, balai

Desa Tridadi

dan penambahan ruang gedung

Kantor Camat Seyegan d) Rehabilitasi Masjid Agung dan pembangunan pagar Jl. Kaliurang Km 17,1. e) Pelaksanaan penelitian teknis bangunan 60 kali 14) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya a) Pembangunan 2 unit embung yaitu Embung Jering dan Embung Turi b) Pengangkatan

sedimentasi

bendung

16

lokasi

dan

pemeliharaan 12 lokasi mata air dan embung c) Pembentukan kelembagaan pengelolaan embung di 2 lokasi dan pemeliharaan sungai di wilayah adipura 10 lokasi d) Penyusunan 2 dokumen perencanaan embung dan bangunan penampung air e) Inventarisasi pelanggaran sempadan sungai f) Pembuatan bangunan konservasi sipil teknis : 2 unit Gully Plug, 5 unit sumur resapan air hujan, dan 1 unit bronjong kawat pengendali tebing (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum sebagaimana buku lampiran) Pelayanan infrastruktur telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas prasarana jalan, jembatan, dan irigasi. Secara fisik panjang jalan kabupaten sepanjang 1.085,13 km (jalan beraspal sepanjang 885,83 km, jalan kerikil 15,45 km, dan jalan tanah 183,85 km), dengan kondisi baik sepanjang 346,33 km, kondisi sedang sepanjang 401,49 km dan rusak sepanjang 229,87 km, rusak berat 37,45 km. Kondisi jalan 119


baik pada tahun 2010 meningkat 0,02% dari panjang 339,63 km menjadi 346,33 km. Tabel 3.10. Tabel Kondisi Jalan Kabupaten (Km) Tahun 2006 – 2010 TAHUN No Uraian 2006 2007 2008 2009 1. Baik 379,26 313,03 314,33 2. Sedang 415,00 436,10 428,95 3. Rusak 267,00 304,00 308,15 4. Rusak Berat 24,00 32,00 33,70 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Sleman.

339,63 418,40 305,40 21,70

2010 346,33 401,49 299,87 37,45

Jumlah jembatan pada ruas jalan kabupaten pada tahun 2010 sebanyak 444 buah, dengan kondisi baik sebanyak 281 buah atau 63,29%. Kondisi jembatan baik tersebut meningkat sebesar 8,49% dibandingkan tahun 2009 sebanyak 259 buah . Tabel 3.11. Tabel Kondisi Jembatan Tahun 2008–2010 No

Uraian

TAHUN 2008

2009

1. Baik 252 259 2. Sedang 119 114 3. Rusak 74 72 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Sleman.

2010 281 105 58

Jumlah gorong-gorong tahun 2010 pada ruas jalan Kabupaten sebanyak 3.800 buah. Gorong-gorong dengan kondisi baik sebanyak 1.640 buah, kondisi sedang sebanyak 2.046 buah dan kondisi rusak sebanyak 114 buah. Kualitas bangunan bendung permanen pada tahun 2010 mengalami penurunan, akan tetapi kualitas bendung semi permanen meningkat kualitasnya. Kualitas saluran irigasi baik primer maupun sekunder pada tahun 2010 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2009. Panjang saluran irigasi primer dengan kualitas baik mengalami penambahan sepanjang 2.568 m, dan kualitas sekunder mengalami penambahan sepanjang 5.991 m. Kondisi lengkap bangunan pengairan pada tahun 2010 terlihat pada tabel berikut:

120


Tabel 3.12. Kondisi Bangunan Pengairan Tahun 2009 dan 2010 Baik Sedang No Jenis 2009 2010 2009 2010

Rusak 2009

2010

1.

Bendung Permanen (buah)

502

477

251

251

201

226

2.

Bendung Semi Permanen (buah)

135

142

46

46

24

17

3.

Saluran Irigasi primer (m)

247.000

249.568

94.367

93.083

5.444

4.160

3.317

2.569

Saluran Irigasi 297.622 303.613 120.455 115.212 sekunder (m) Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman 4.

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan: Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Irigasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral.

Penyelenggaraan urusan ini juga

didukung oleh Bidang Perdesaan dan Bidang Perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral sebagaimana terlampir d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan pekerjaan umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 246 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan lingkungan hidup menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

121


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum sebesar Rp51.744.811.050,00, realisasi Rp46.662.205.385,00 atau 90,18%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp1.019.674.950,00 realisasi Rp876.492.122,00 atau 85,96%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp2.267.091.500,00 realisasi Rp1.680.378.175,00 atau 74,12% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar

Rp186.497.000,00

realisasi

Rp183.670.800,00

atau

98,48%. 4) Program

Peningkatan,

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp557.094.000,00 realisasi Rp482.048.575,00 atau 86,53%. 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, anggaran sebesar Rp12.346.120.000,00 realisasi Rp10.517.092.675,00 atau 85,19%. 6) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, anggaran sebesar Rp2.752.977.000,00 realisasi Rp2.170.480.490,00 atau 78,84%. 7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, anggaran sebesar Rp13.405.547.000,00 realisasi Rp12.700.040.754,00 atau 94,73%. 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, anggaran sebesar Rp403.287.000,00 realisasi Rp371.802.800,00 atau 92,19% . 9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan

Pengairan

Lainnya,

anggaran

sebesar

Rp8.153.843.800,00 realisasi Rp7.540.068.800,00 atau 92,47%.

122


10) Program

Penyediaan

dan

Pengolahan,

anggaran

sebesar

Rp387.050.000,00 realisasi Rp354.904.350,00 atau 91,70%. 11) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau

dan

Sumberdaya

Air

Lainnya,

anggaran

sebesar

Rp1.348.703.800,00 realisasi Rp1.293.902.165,00 atau 95,94% f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan urusan pekerjaan umum dilaksanakan melalui survey kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana ke-PU-an, rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Berdasarkan permasalahan yang ada disusun rencana kerja dan disempurnakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan antara lain Komisi Irigasi yang terdiri dari unsur dari Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menyusun program kerja tahunan. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pekerjaan umum

di

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Bidang

Sumber Daya Air dan Bidang Irigasi Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1. Sebagian jalan di kawasan lokasi bencana erupsi Merapi rusak termasuk yang telah selesai dilakukan rehabbilitasi maupun yang dilalui

kendaraan

pengangkut

pasir.

Kendaraan

berat

yang

digunakan untuk normalisasi aliran sungai juga memberi sumbangan terhadap kerusakan jalan ini. Solusi yang dilakukan adalah merehabilitasi kondisi jalan yang rusak dan menata jalur angkutan. 2. Penanganan jalan dipengaruhi oleh ketersediaan aspal oleh pihak ke tiga, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan karena menunggu jadwal penyaluran. Solusi yang dilaksanakan adalah dengan mempercepat pengadaan Aspal Mixing Plant. 123


5. Urusan Penataan Ruang a. Program dan Kegiatan 1) Program Perencanaan Tata Ruang a) Fasilitasi dan koordinasi tentang tata ruang daerah. b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan. c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. d) Penyusunan master plan minapolitan Kabupaten Sleman e) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan. f) Survey dan pemetaan. 2) Program

Pemanfaatan

Ruang

dengan

kegiatan

Penyusunan

kebijakan pemanfaatan ruang. 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang b) Pengawasan pemanfaatan ruang c) Pelayanan perijinan IMB d) Pelayanan ijin reklame e) Pelayanan ijin pembangunan menara seluler f) Pelayanan ijin rencana tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan penataan ruang adalah sebagai berikut: 1) Program Perencanaan Tata Ruang a) Fasilitasi kegiatan Badan

Koordinasi Perencanaan Ruang

Daerah (BKPRD) Kabupaten Sleman 12 bulan. b) Penyusunan 20 buku dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pakem seluas 4.384 ha,. c) Penyusunan 10 buku dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sleman seluas 3.132 ha,. d) Penyusunan

10

buku

dokumen

masterplan

minapolitan

Kecamatan Berbah.

124


e) Penyusunan 15 buku dokumen kawasan bangunan tinggi perkotaan. f) Penyusunan 10 buku dan 1 paket software program/ sistem pelayanan SKRK, dan 10 buku dan 1 paket progam/sistem database rencana pecah kapling. 2) Program Pemanfaatan Ruang terealisasi Peraturan Bupati tentang penyerahan

sarana

dan

prasarana

perumahan

dan

1

unit

program/sistem pelayanan perijinan bidang penataan bangunan. 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. a) Penyusunan draft Peraturan Bupati tentang IMB, SLF dan penindakan penertiban. b) Pengawasan dan penindakan: pembongkaran 5 unit tower, pembongkaran 8 buah reklame, dan 37 buah surat teguran terhadap bangunan, menara seluler dan reklame. c) Layanan info untuk masyarakat 12 kali, penerbitan IMB pemutihan 250 lembar, IMB sementara 1250 lembar dan IMB tetap 1000 lembar. d) Penerbitan surat ijin pemasangan reklame 30 lembar dan penataan reklame 5 lokasi. e) Penerbitan surat ijin pembangunan menara telekomunikasi seluler 30 lembar. f) Penelitian site plan 100 buah dan penelitian surat keterangan rencana kabupaten 800 buah. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penataan ruang sebagaimana buku lampiran) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun sampai dengan tahun 2010 mencakup kurang lebih 65,88% dari luas wilayah Kabupaten Sleman. Adapun RDTR yang telah disusun sebagai berikut:

125


Tabel 3.13. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan yang telah disusun No. Lokasi Luas Perencanaan (Ha) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kecamatan Kalasan Kota Depok Kecamatan Moyudan Kecamatan Minggir Kecamatan Pakem Kecamatan Sleman Kecamatan Gamping Kecamatan Prambanan Kecamatan Ngaglik Kecamatan Mlati Kecamatan Ngemplak Kecamatan Godean Kawasan jalan arteri Jombor-Maguwo Kawasan jalan arteri Jogja-Prambanan Kawasan jalan arteri Jogja-Tempel

3.584,0000 1.693,3565 2.762,0000 254,5822 4.384,0000 3.132,0000 2.925,0000 1.707,0000 3.852,0000 2.852,0000 3.571,0000 2.684,0000 1.256,3850 1.499,4982 1.711,5400

Jumlah Sumber : Bappeda Sleman

37.868,3609

Wilayah Kabupaten Sleman yang diprediksikan menjadi kawasan pertumbuhan baru telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Sampai tahun 2010 kawasan yang telah disusun RTBL adalah kawasan Stadion Maguwoharjo, Babarsari, Museum Gunung

Merapi,

Selokan

Mataram,

Jl.Solo,

Jl.

Monjali,

Kota

Prambanan, Kota Tempel, Wisata Kaliadem, Wisata Petualang Gunung Bangkel dan Perkantoran Kabupaten Sleman dan Kecamatan Berbah. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD

penyelenggara

urusan

penataan

ruang

adalah

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda, didukung oleh Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan penataan ruang adalah sebagaimana terlampir.

126


d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan penataan ruang di Bidang Perdesaan,

Bidang

Perkotaan

Bappeda

dan

Bidang

Penataan

Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 45 orang Secara rinci SDM penyelenggara urusan penataan ruang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang sebesar

Rp2.089.981.200,00,

realisasi

Rp1.576.479.225,00

atau

75,43%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program

Perencanaan

Tata

Ruang,

anggaran

sebesar

Rp879.746.200,00 realisasi Rp729.590.475,00 atau 82,93% 2) Program Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp55.000.000,00 realisasi Rp52.120.000,00 atau 94,76% 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp1.155.235.000,00 realisasi Rp794.768.750,00 atau 69,00% f. Proses Perencanaan Proses

perencanaan

urusan

penataan

ruang

dilakukan

secara

partisipatif dengan melibatkan para tokoh masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, perguruan tinggi dan LSM. Proses ini diawali dengan rapat kerja

dinas

dan

jajaran

kecamatan,

musrenbang

desa,

serta

musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD.

g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penataan ruang di Bidang Perdesaan, Bidang Perkotaan Bappeda dan Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagaimana terlampir.

127


h. Permasalahan dan Solusi 1) Ketaatan

masyarakat

terhadap

tata

ruang,

perizinan

serta

persyaratan tata bangunan dan lingkungan masih rendah. Solusi yang ditempuh dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketaatan tata ruang yang telah disepakati melalui sosialisasi. Selain itu dilakukan pengawasan terhadap ketaatan persyaratan perizinan dan penegakan hukum. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman belum memiliki kekuatan hukum. Upaya yang dilakukan adalah penyempurnaan materi teknis dan legal drafting serta mempercepat proses persetujuan dari Badan Koodinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) 3) Rencana rinci tata ruang belum mencakup seluruh Kabupaten Sleman. Upaya yang dilakukan adalah dengan penyusunan rencana detail tata ruang. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat-menyurat. b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan. c) Penyediaan jasa administrasi keuangan. d) Penyediaan jasa kebersihan kantor. e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f) Penyediaan alat tulis kantor. g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor i) Penyediaan makanan dan minuman rapat. j) Koordinasi dan konsultasi. k) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 128


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, dan lokakarya b) Pengelolaan kepegawaian 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD. 5) Program Pengembangan Data/Informasi a) Penyusunan

data

program

pembangunan

dan

koordinasi

pelaksanaan pembangunan b) Pengolahan data dan updating data sistem informasi manajemen pemerintah desa c) Penyusunan

dan

pengumpulan

data

informasi

kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan 6) Program Kerjasama Pembangunan daerah a) Penunjangan sekber kartamantul b) Peningkatan

kapasitas

daerah

yang

berkelanjutan

untuk

desentralisasi lanjutan 2 tahun terakhir c) Koordinasi kerjasama antar daerah berbatasan d) Fasilitasi penyusunan naskah kerjasama pemerintah daerah dan desa 7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

melalui

kegiatan

Koordinasi

pengembangan

wilayah

strategis kecamatan 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah: a) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015. b) Penyusunan RKPD 2011. c) Penyelenggaraan

musrenbang

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah (RKPD)

129


d) Monitoring dan evaluasi program pembangunan. e) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) f) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) g) Perencanaan dan monitoring dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi. h) Fasilitasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. i) Penyusunan analisis dampak kependudukan. j) Penyusunan pagu indikatif SKPD. k) Perumusan kebijakan evaluasi pelaksanaan pembangunan. l) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. m) Koordinasi

penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) n) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Akhir Masa Jabatan. o) Koordinasi

penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan. p) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten, Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dan evaluasi LAKIP. q) Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan r) Pengendalian pembangunan kecamatan 9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a) Penyusunan masterplan pengembangan pariwisata kawasan Ratu Boko, Candi Ijo dan Rumah Dome. b) Rencana induk pengembangan industri UMKM. c) Penyusunan rencana induk pengembangan investasi. d) Fasilitasi pengembangan komoditas pertanian potensial di wilayah Sleman Timur.

130


b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pengelolaan jasa surat-menyurat selama 12 bulan b) Pembayaran langganan listrik, telepon dan media cetak selama 12 bulan. c) Pembayaran bendahara sebanyak 6 orang dan pengurus barang sebanyak 2 orang. d) Pelayanan kebersihan kantor selama 12 bulan dan pembayaran jasa petugas kebersihan kantor. e) Perbaikan/pemeliharaan mesin ketik 8 unit dan komputer 30 unit, dan laptop 19 unit. f) Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan h) Penyediaan komponen listrik selama 12 bulan i) Fasilitasi kebutuhan rapat dan tamu selama 12 bulan j) Fasilitasi kebutuhan perjalanan dinas selama 12 bulan k) Pelayanan arsip dan perpustakaan selama 12 bulan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan realisasi kegiatan pemeliharaan kendaraan roda dua sebanyak 17 kendaraan, kendaraan roda empat sebanyak 7 kendaraan serta pemeliharaan dan perbaikan gedung selama 12 bulan. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan realisasi kegiatan pengiriman personel bimbingan teknis, workshop, seminar, dan lokakarya serta pengelolaan kepegawaian 77 pegawai selama12 bulan. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan dokumen RKA, DPA, Rencana Kerja SKPD dan Program Kerja sebanyak 40 buku.

131


b) Penyusunan laporan bulanan, tahunan dan LAKIP sebanyak 20 buku. c) Penyusunan laporan keuangan per bulan selama 12 bulan dan laporan tahunan yang berupa realisasi fisik dan keuangan. 5) Program Pengembangan Data/Informasi a) Pelaksanaan integrasi program pembangunan sebanyak 20 kali pertemuan

dan

Penyusunan

draft

juknis

data

program

pembangunan. b) Penyusunan data dan informasi pemerintah desa yang valid sebanyak 86 buku. c) Penyusunan data base dan Pelaksanaan pengelolaan Web dan LAN 3 unit. 6) Program Kerjasama Pembangunan a) Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan secara optimal sebanyak 15 buku. b) Penyusunan dokumen laporan evaluasi pelaksanaan Sustainable Capacity Building Development (SCBD) 2006-2009 10 buku, dokumen Capacity Building Action Plan (CBAP) 10 buku, revisi SIM Perijinan 1 unit. c) Pelaksanaan rapat koordinasi dengan kab/kota di wilayah perbatasan sebanyak 1 kali, penyusunan draft perjanjian kerjasama

antara

Kabupaten

Sleman

dengan

Kabupaten

Magelang di bidang pelayanan kesehatan dan perjanjian kerjasama dengan 13 institusi pendidikan di bidang pelayanan kesehatan. d) Fasilitasi penyusunan naskah kerjasama pemerintah daerah dan desa berupa pengkajian dan penyusunan naskah kerjasama, perjanjian antar daerah dan lembaga sebanyak 8 buah serta perjanjian tanah kas desa (TKD) 4 buah. 7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh terealisasi koordinasi pengembangan wilayah strategis 6 132


kali di Kecamatan Mlati, 6 kali di Kecamatan, 2 kali di Kecamatan Moyudan Minggir, 2 kali di Kecamatan Pakem, 4 kali di Kecamatan Cangkringan, 4 kali di Kecamatan Kalasan, dan 1 kali di Kecamatan Prambanan. 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah a) Penyusunan

dokumen

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Tahun 2011-2015 sebanyak 150 buku. b) Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2011 sebanyak 150 buku. c) Pelaksanaan musrenbang RKPD dan tersusunya dokumen hasil musrenbang RKPD 100 buku, dokumen hasil forum SKPD 100 buku dan dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten 150 buku. d) Penyusunan dokumen evaluasi sasaran program pembangunan sebanyak 30 buku. e) Penyusunan dokumen KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2010, dokumen KUA dan PPAS Tahun 2011. f) Penyusunan dokumen usulan perencanaan DAK 2011 sebanyak 10 buku dan Monev DAK 2010 sebanyak 15 buku. g) Penyusunan dokumen monitoring dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi sebanyak 30 buku. h) Penyusunan dokumen kajian sumberdaya air kawasan Sleman Timur sebanyak 15 buku. i) Pelaksanaan pendampingan penyusunan Renstra SKPD 6 kali dan dokumen Renstra SKPD 50 buku j) Penyusunan dokumen analisis dampak kependudukan sebanyak 25 buku k) Penyusunan dokumen pagu indikatif SKPD sebanyak 30 buku. l) Penyusunan

data

informasi

pelaksanaan

pembangunan

sebanyak 12 buku. m) Penyusunan buku LPPD kepada Pemerintah 10 set, publikasi naskah LPPD di 3 media massa. 133


n) Penyusunan buku LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2009 kepada DPRD sebanyak 75 set. o) Penyusunan buku LPPD AMJ kepada Pemerintah 10 set, publikasi naskah LPPD AMJ di 3 media massa. p) Penyusunan buku LKPJ AMJ kepada DPRD 75 set, buku memori serah terima jabatan Bupati 5 set. q) Penyusunan dokumen LAKIP Pemkab 30 buku, Penetapan Kinerja TA 2010 10 buku, Penetapan Kinerja Perubahan Anggaran 2010 10 buku, evaluasi LAKIP instansi 12 SKPD r) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di 17 kecamatan. s) Pelaksanaan

musyawarah

pengendalian

pembangunan

kecamatan di 16 kecamatan. 9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a) Penyusunan dokumen master plan pengembangan pariwisata kawasan Ratu Boko, Candi Ijo dan Rumah Domes sebanyak 20 buku. b) Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri UMKM 30 buku. c) Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Investasi 30 buku. d) Penyusunan

laporan

pengembangan

komoditas

pertanian

potensial di wilayah Sleman Timur 20 buku.

IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

perencanaan pembangunan sebagaimana buku lampiran.

Sebagai satu bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan. Perencanaan yang disusun dengan berbagai komponen input yang

diperlukan

dan

analisis

serta

metode

yang

dapat

dipertanggungjawabkan maka pelaksanaan terhadap rencana tersebut akan dapat berjalan secara maksimal. 134


Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2010 untuk pelaksanaan tahun 2011 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Proses perencanaan dilakukan melalui inventarisasi,

klasifikasi,

sinkronisasi

dan

seleksi

usulan

program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, kabupaten, Provinsi,

dan

perencanaan

tingkat

nasional.

Proses

yang

komprehensif,

ini

telah

menghasilkan

mengakomodasi

berbagai

kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang bermuara

pada

satu

tujuan

yaitu

kesejahteraan

masyarakat.

Musrenbang tersebut menghasilkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten dan masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun

untuk

menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Musrenbang

desa, dilaksanakan pada minggu II sampai dengan

minggu IV bulan Januari 2010; 2) Musrenbang kecamatan, dilaksanakan pada minggu II dan minggu III bulan Februari 2010; 3) Paparan Camat, dilaksanakan pada minggu IV bulan Februari 2010, 4) Forum SKPD, dilaksanakan pada minggu I bulan Maret 2010; 5) Musrenbang kabupaten dengan melibatkan seluruh SKPD, tokoh masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi, dilaksanakan pada minggu IV bulan Maret 2010; 6) Finalisasi penyusunan RKPD, dilaksanakan pada minggu IV bulan Mei 2010; 7) Musrenbang Provinsi, dilaksanakan pada minggu I bulan April 2010;

135


8) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dilaksanakan pada minggu II bulan April sampai dengan minggu III Mei 2010, Rancangan KUA/PPAS diserahkan ke DPRD pada minggu IV bulan Mei 2010, Nota Kesepakatan KUA ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2009; 9) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Tahun 2010,

dilaksanakan pada minggu II bulan April sampai dengan

minggu I Juni 2010, Rancangan KUA PPAS Perubahan diserahkan ke DPRD pada minggu II bulan Juni 2010, Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2010; 10) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, dilaksanakan pada minggu I bulan November 2009, 11) Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2010, dilaksanakan pada minggu

I

bulan

November

2009,

Nota

Keuangan

RAPBD

ditandatangani pada tanggal 23 November 2009, Perda APBD ditandatangani pada tanggal 31 Desmber 2009, pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dilaksanakan pada 11 Januari 2010. 12) Penyusunan

RAPBD

Perubahan

Tahun

dilaksanakan pada Bulan Juni 2010,

Anggaran

2010,

Nota Keuangan RAPBD

Perubahan ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2010, Perda APBD Perubahan pengesahan

ditandatangani Dokumen

pada

tanggal

Pelaksanaan

26

Agustus

Perubahan

2010,

Anggaran

dilaksanakan pada 31 Agustus 2010. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas,

136


Fungsi dan Tata Kerja Bappeda. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh: 1. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah 3. Inspektur Pembantu Bidang Kinerja, Inspektorat Kabupaten 4. Seksi Ekobang Kecamatan 5. Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

manusia

penyelenggara

urusan

pembangunan di Bappeda berjumlah 70 orang.

perencanaan

Secara rinci SDM

penyelenggara urusan perencanaan pembangunan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi

anggaran

untuk

penyelenggaraan

urusan

perencanaan

pembangunan sebesar Rp4.469.212.600,00 realisasi Rp3.923.323.811,00 atau 87,79%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp411.174.000,00 realisasi Rp345.889.141,00,00 atau 84,12% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran sebesar Rp280.538.000,00 realisasi Rp250.538.300,00 atau 89,31% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp66.596.000,00 realisasi Rp49.441.000,00 atau 74,24% 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp145.000.000,00 realisasi Rp140.161.500,00 atau 96,66% 5) Program

Pengembangan

Data/Informasi,

anggaran

sebesar

Rp160.000.000,00 realisasi Rp148.601.000,00 atau 92,88% 6) Program

Kerjasama

Pembangunan,

anggaran

sebesar

Rp360.000.000,00 realisasi Rp276.500.725,00 atau 76,81%

137


7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,

anggaran

sebesar

Rp46.781.350,00

realisasi

Rp42.781.350,00 atau 91,45% 8) Program

Perencanaan

Pembangunan,

anggaran

sebesar

Rp2.739.023.250,00 realisasi Rp2.431.379.345,00 atau 88,77% 9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, anggaran sebesar Rp260.100.000,00 realisasi Rp238.031.450,00 atau 91,52% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD dengan melibatkan para tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

perencanaan pembangunan di Bappeda adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pada proses perencanaan masih kurang. Untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan peningkatan SDM baik masyarakat maupun aparat serta pelibatan lebih banyak unsur-unsur di luar pemerintah seperti tokoh-tokoh masyarakat dan LSM dalam proses perencanaan. 2) Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telahaan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah. Upaya mengatasi permasalahan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas data dan informasi serta penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan. 3) Adanya asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antar wilayah; untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pelibatan 138


aktif

pemangku

kepentingan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan. 7. Urusan Perumahan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Perumahan a) Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa/rusunami b) Pengelolaan rusunawa/rusunami c) Penunjangan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya 2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan melalui kegiatan penunjangan JRF Kompak 3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman a) Pemberian perijinan pemakaman b) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman c) Perencanaan tempat pemakaman umum 4) Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran b) Pendidikan

dan

pelatihan

pertolongan

dan

pencegahan

kebakaran c) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran d) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran e) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perumahan adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Perumahan a) Pelaksanaan

pembangunan

rusunawa/rusunami

meliputi

prasarana Talud

dan

Rusunawa

sarana Mranggen

sepanjang 100 m’, Landscaping Rusunawa Mranggen sepanjang 150 m’, Pagar Rusunawa Mranggen sepanjang 200 m’, 139


Landscaping Rusunawa Condongcatur sepanjang 990 m’, Pagar Rusunawa Condongcatur sepanjang 400 m’, Talud Rusunawa Condongcatur sepanjang 273 m’, Pagar Rusunawa Gemawang sepanjang 151 m’ dan Taman Rusunawa Gemawang sepanjang 200 m’. b) Pelaksanaan

pengelolaan

Rusunawa/rusunami

meliputi

rusunawa 5 twin block, 563 kamar. c) Pelaksanaan penunjangan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya 100 unit 2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan melalui pelaksanaan penunjangan JRF Rekompak di 6 desa yaitu: Bokoharjo, Madurejo, Wukirharjo (Prambanan), Umbulharjo, Kepuharjo dan Wukirsari (Cangkringan) 3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman a) Pemberian perijinan pemakaman TPU Pemkab Sleman di Beran sebanyak 19 jenazah masyarakat umum ditambah dengan 124 jenazah korban bencana merapi. b) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman TPU Pemkab Sleman di Beran seluas 5,1 hektar. c) Penyediaan Pra DED TPU Sleman Timur 1 paket 4) Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran a) Pemeliharaan prasarana dan sarana pencegahan bahaya kebakaran di RSUD Sleman 19 unit dan RSUD Prambanan sebanyak 11 unit b) Pelaksanaan

penyertaan

2

kali

Diklat

pertolongan

dan

pencegahan kebakaran di Jakarta c) Penyuluhan

pencegahan

bahaya

kebakaran

4

kali

dan

kesamaptaan 10 kali kepada Petugas Damkar d) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran melalui pemeriksaan peralatan PBK di instansi pemerintah/swasta sebanyak 24 obyek; pemeriksaan prasarana perlindungan 140


bangunan di instansi Pemerintah/Swasta sebanyak 24 obyek serta pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran berupa 1 set baju tahan api dan 1 set breathing apparatus e) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran melalui Posko Siaga

PBK

selama

12

bulan,

Operasional

Kebakaran dan pengamanan sebanyak

Pemadaman

50 kejadian dan

Kesiapsiagaan PBK sebanyak 200 kejadian. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan sebagaimana buku lampiran) Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan mampu mendukung penyediaan sarana dan prasarana perumahan. Rusunawa yang telah dibangun di antaranya Rusunawa Mranggen, Rusunawa Condong Catur dan Rusunawa Gemawang. Minat masyarakat terhadap Rusunawa tinggi, terbukti dari kegiatan pengelolaan 4 twin block yang tersedia (563 kamar). Fasilitas rusunawa juga diperbaiki untuk meningkatkan kualitas hunian. Talud, landscaping dan pagar Rusunawa Mranggen dan Condongcatur dibangun dan diperbaiki agar penghuni merasa nyaman menempatinya. Terkait dengan keadaaan perumahan setelah erupsi Merapi, sebagian pemukiman di wilayah Kecamatan Cangkringan mengalami kerusakan parah. Sebanyak 2.613 buah rumah terkena dampak dan mengalami kerusakan parah. Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk mengatasi hal ini dengan membangun hunian sementara bagi warga. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perumahan adalah Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Dinas

ini dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas,

141


Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh: 1. Bidang Penanggulangan Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman 3. Seksi Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan perumahan adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perumahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 15 orang.

Secara rinci

SDM penyelenggara urusan urusan perumahan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perumahan sebesar Rp2.759.319.500,00 realisasi Rp2.402.309.198,00

atau 87,06%. Secara

rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program

Pengembangan

Perumahan,

anggaran

sebesar

Rp1.752.165.000,00 realisasi Rp1.548.943.293,00 atau 88,40% 2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, anggaran sebesar Rp104,650.000,00 realisasi Rp84.288.855,00 atau 80,54% 3) Program

Pengelolaan

Areal

Pemakaman,

anggaran

sebesar

Rp512.575.000,00 realisasi Rp396.440.750,00 atau 77,34% 4) Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp389.929.500,00 realisasi Rp372.636.300,00 atau 95,57%

142


f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan perumahan dilakukan secara partisipatif diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD dengan melibatkan para tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perumahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1. Masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 16.967 unit terutama pada masyarakat kurang mampu atau miskin. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas bangunan dengan cara memberikan bantuan dan fasilitasi pemugaran rumah melalui swadaya masyarakat. 2. Erupsi Merapi mengakibatkan 2.613 KK kehilangan rumah dengan nilai kerugian Rp477.684.984.000,00. Solusi yang dilakukan adalah dengan

membangun

hunian

sementara/shelter

di

Banjarsari

(Glagaharjo) sejumlah 546 unit, Jetis Sumur (Glagaharjo) sejumlah 262 unit, Dongkelsari (Wukirsari) sejumlah 194 unit, Kuwang (Argomulyo) sejumlah 261 unit, Gondang (wukirsari) sejumlah 1017 unit, Plosokerep (Umbulharjo) sejumlah 307 unit, dan Ketingan (Sindumartani) sejumlah 26 unit. Shelter ini dilengkapi dengan fasilitas sosial, kesehatan, keagamaan kandang kelompok, kolam ikan, sanitasi, listrik dan air bersih bagi para penghuninya. 8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda melalui kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan a) Pembinaan organisasi kepemudaan b) Pendidikan pelatihan dasar kepemimpinan 143


c) Pemilihan dan pengiriman peserta Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) d) Pembinaan budi pekerti pemuda 3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda melalui kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan kepemudaan 4) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba a) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda b) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi siswa c) Koordinasi dan evaluasi BNK d) Rintisan desa pelopor bebas narkoba 5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajeman Olahraga melalui kegiatan pengiriman dan evaluasi peserta Porseni Pondok Pesantren tingkat kabupaten 6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga a) Penyelenggaraan kompetisi olah raga b) Peningkatan

manajemen

organisasi

olah

raga

tingkat

perkumpulan dan tingkat daerah c) Pembinaan olah raga bagi masyarakat d) Monitoring dan evaluasi olah raga karyawan masyarakat dan Tri Lomba Juang 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga melalui kegiatan peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana olahraga b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pendidikan, pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut: 1) Program

Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

dilaksanakan melalui penyelenggaraan MTQ sekolah umum bagi 500 orang peserta. 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan: a) Pembinaan

organisasi

kepemudaan

bagi

26

organisasi

masyarakat dan 80 siswa SMA se-Kabupaten Sleman. 144


b) Pembinaan dan pelatihan dasar kepemimpinan 65 orang peserta dan 15 organisasi kemasyarakatan. c) Pemilihan dan pengiriman 4 orang peserta dan 2 orang pendamping Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) d) Pengiriman 4 orang peserta dan 2 orang pendamping pembinaan budi pekerti pemuda tingkat provinsi. 3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda terealisasi melalui 2 kali pelatihan kewirausahaan bagi pemuda monitoring

dan

evaluasi

500 orang peserta, koordinasi,

kegiatan

pemuda

6

kali;

2

kali

penyelenggaraan sarasehan dan dialog pemuda dan remaja dengan jumlah peserta 250 orang. 4) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba a) Pembinaan kelompok anti narkoba bagi 40 siswa b) Pelaksanaan 5 kali koordinasi dan evaluasi BNK. c) Sosialisasi dan motivasi serta penyuluhan penyalahgunaan NAPZA kepada 40 orang di 2 desa, pembentukan satgas anti narkoba berbasis masyarakat di 2 desa, pemberian bantuan sarana bagi satgas anti narkoba baru di 2 desa dan bimbingan lanjut bagi anti narkoba yang lama di 10 desa. 5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajeman Olahraga terealisasi melalui 3 kali pengiriman peserta Porseni Pondok Pesantren tingkat kabupaten dengan total peserta 125 atlit dan official. 6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga a) Pembentukan

dan

pengiriman

kontingen

POPDA

dengan

mengikuti 16 cabang olahraga. b) Pembinaan 17 kelompok klub olahraga pelajar kecamatan dan 9 klub olahraga usia dini. c) 14 kali monitoring dan evaluasi olah raga karyawan masyarakat dan Tri Lomba Juang. 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga teralisasi melalui pembangunan fasilitas lapangan tenis Tridadi. 145


(IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

kepemudaan dan olahraga sebagaimana buku lampiran) Pencapaian program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2010 didukung oleh sarana dan prasarana serta kinerja aparat. Berbagai program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Sarana dan prasarana olahraga yang merata di seluruh wilayah menjadi pendukung hal ini. Beberapa sarana olahraga yang berada di wilayah Kabupaten Sleman memiliki standar nasional maupun internasional misalnya Stadion Sepakbola Maguwoharjo, Stadion UNY dan GOR UNY. Prestasi yang dicapai Kabupaten Sleman dalam urusan kepemudaan dan olah raga tahun 2010 antara lain: 1) Juara I Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD cabang Renang Putri atas nama Anancy Reza Ngarbingan dari SDN Gentan Ngaglik, 2) Juara II Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA cabang Bulutangkis Putra atas nama Aden Putut Wirastata dari SMAN 1 Turi, 3) Juara III Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA cabang Pencak Silat Seni Tunggal Kelas F atas nama Lulu Kathulistiwa dari SMAN 1 Depok. 4) Juara II Umum Kejuaraan MTQ Pelajar Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK se Provinsi DIY. 5) Juara III Umum POPDA Tingkat Provinsi. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga adalah Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh:

146


1) Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi SKPD penyelenggara adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga di Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berjumlah 12 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp1.858.101.000,00 realisasi Rp1.612.374.825,00 atau 86,78%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, anggaran sebesar Rp148.650.000,00 realisasi

Rp145.102.200,00

atau 97,61% 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, anggaran sebesar Rp230.341.000,00 realisasi Rp210.451.000,00 atau 91,36% 3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, anggaran sebesar Rp74.437.000,00 realisasi Rp71.611.900,00 atau 96,20% 4) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, anggaran sebesar Rp184.080.500,00 realisasi Rp114.330.500,00 atau 62,11% 5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajeman Olahraga, anggaran sebesar Rp90.000.000,00 realiasasi Rp58.208.900,00 atau 64,68% 6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga anggaran sebesar Rp399.592.500,00 realisasi Rp288.329.450,00 atau 88,87% 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, anggaran sebesar Rp731.000.000,00 realisasi Rp724.340.875,00 atau 99,09% 147


f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan secara partisipatif diawali dengan masukan permasalahan dan usulanusulan dari seluruh TK, SD, SMP, SMA/SMK, rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan secara multi sektoral. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

kepemudaan dan olahraga di Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun 2010 antara lain : 1. Partisipasi pemuda dalam pembangunan belum optimal. Upaya yang telah ditempuh adalah meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitasi kegiatan kepemudaan. 2. Jumlah

satgas

anti

NAPZA

tidak

sebanding

dengan

kebutuhan/permintaan usulan pembentukan Desa Bebas NAPZA. Upaya yang telah ditempuh adalah dengan menyelenggarakan pelatihan kader dan satgas anti NAPZA. Pada masa yang akan datang perlu dibentuk/diselenggarakan forum komunikasi antar satgas Desa Bebas NAPZA yang telah terbentuk sebagai forum sharing dan upaya untuk meningkatkan wawasan satgas anti NAPZA. 3. Penghargaan terhadap prestator masih kurang. Upaya yang dilakukan dengan memberikan reward kepada prestator.

148


9. Urusan Penanaman Modal a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik, air dan media cetak c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor f) Penyediaan Alat Tulis Kantor g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i)

Penyediaan makanan dan minuman rapat

j)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

k) Penyediaan jasa keamanan l)

Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya b) Pengelolan kepegawaian 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a) Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi b) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 149


c) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha d) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal e) Penyelenggaraan pameran insvestasi f) Pembuatan materi promosi investasi 6) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya Dan Prasarana Daerah a) Evaluasi dana penguatan modal b) Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi dana penguatan modal c) Analisis kelayakan modal pengendalian kredit dana penguatan modal d) Rekonsiliasi dana penguatan modal e) Regulasi penyertaan modal b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan penanaman modal adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pelaksanaan layanan surat menyurat selama 12 bulan b) Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media cetak selama 12 bulan c) Pembayaran pengelola anggaran selama 12 bulan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan e) Pemeliharaan 10 unit komputer dan 4 unit mesin ketik f) Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan h) Penyediaan 1 paket instalasi listrik i) Penyediaan makan minum harian, rapat dan tamu selama 12 bulan j) Penyediaan biaya perjalanan dinas selama 12 bulan k) Pengamanan kantor 12 bulan l) Pengelolaan arsip dan perpustakaan selama 12 bulan 150


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pemeliharaan 1 unit gedung b) Pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas roda empat, dan 5 unit kendaraan roda dua c) Pemeliharaan 1 paket meubelair 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pembinaan kerja 4 kali b) Pengelolaan administrasi kepegawaian bagi 20 orang pegawai 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan 14 dokumen laporan tahunan, laporan bulanan dan LAKIP b) Penyusunan 12 dokumen laporan keuangan c) Penyusunan 5 dokumen Renja SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD dan Renstra SKPD 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a) Pelaksanaan Forum Komunikasi Investasi diikuti 130 orang b) Koordinasi penanaman modal tingkat kabupaten 4 kali, provinsi 14 kali, dan pusat 4 kali c) Pelaksanaan Investor gathering di Jakarta diikuti oleh 40 orang d) Pemantauan,

pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

penanaman modal bagi 67 unit PMA dan PMDN e) Penyusunan 800 buku profil dan peta sebaran perusahaan PMA dan PMDN f) Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada pameran TTI di Singapura g) Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada Invesda Expo di JEC h) Pengiriman misi investasi 2 kali i) Penyusunan 500 booklet dan 500 VCD materi pendukung promosi investasi terdiri

151


6) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah a) Penyusunan 25 buku evaluasi dana penguatan modal b) Pengembangan dan pemeliharaan 1 paket Sistem Komputerisasi Dana Penguatan Modal c) Penyusunan 6 buku Analisis penyertaan modal, 28 buku analisis penguatan modal dan 9 buku pengendalian penguatan modal d) Penyusunan 100 buku Berita Acara rekonsiliasi dana penguatan modal e) Penyusunan 1 paket MoU/Perjanjian Dana Penguatan Modal (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagaimana buku lampiran) Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir antara tahun 2006 – 2010, baik investasi PMA maupun PMDN mengalami fluktuasi dalam hal capaian jumlah unit usaha maupun nilai investasi dari PMA dan PMDN. Sedangkan untuk penanaman modal Non PMA-PMDN dari 5 tahun terakhir menunjukan kecenderungan naik, baik dari jumlah unit usaha maupun nilai investasinya. Perubahan jumlah unit usaha PMA dan PMDN ini bukan semata-mata adanya penutupan usaha, tetapi juga disebabkan adanya pengalihan status dari PMA dan PMDN ke Non PMA-PMDN. Pada tahun 2010 jumlah unit usaha PMA sebanyak 38 unit usaha dengan nilai investasi mencapai US$162.554.217,00 meningkat 9,66% dibandingkan

dengan

nilai

investasi

tahun

2009

sebesar

US$148.233.330,00 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.146 orang. Jumlah unit usaha PMDN pada tahun 2010 mencapai 31 unit usaha dengan nilai investasinya mencapai Rp333.175.320.856,00 meningkat 3,62% dibandingkan dengan nilai invetasi tahun 2009 sebesar Rp321.546.544.000,00 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.065 orang. 152


Tabel 3.14. Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, dan Tenaga Kerja Tahun 2006 – 2010 No

Uraian

2006

2007

TAHUN 2008

2009 2010 Jumlah Unit Usaha a. PMA 38 36 35 33 38 b. PMDN 38 36 32 31 31 c. Non PMA-PMDN 25.653 26.779 27.949 29.222 30.179* 2. Nilai Investasi a. PMA (Juta US$) 149,43 148,82 148,67 148,23 162,55 b. PMDN (Milyar Rp) 355,15 344,99 323,07 321,55 333,16 c. Non PMA-PMDN (Milyar Rp) 1.459,83 1.712,88 1.911,74 2.289,74 2.502,31* 3. Tenaga Kerja (org) a. PMA 6.243 6.163 6.113 6.107 6.146 b. PMDN 9.438 9.387 9.131 9.065 9.065 c. Non PMA-PMDN 192.554 201.832 211.803 228.268 234.508* Sumber: Kantor Penanaman Modal, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman. *) Data sementara 1.

Pencapaian nilai investasi tahun 2010 adalah sebagai berikut: Grafik 15. Capaian Investasi PMDN dan Non PMA-PMDN Tahun 2006-2010 2.502,31

3000 2.289,74

2500 2000

1.459,83

1.712,88

1.911,74

1500 1000

355,15

333,17

321,55

323,07

344,99

500 0 2006

2007

2008

PMDN (milyar Rp)

2009

2010

Non PMA-PMDN (milyar Rp)

Sumber: Kantor Penanaman Modal, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman. Grafik 16 Capaian Investasi PMA Tahun 2006-2010 164.500.000 159.500.000 154.500.000 149.500.000 144.500.000 139.500.000

2006

2007

2008

2009

2010

PMA (US$) 149.433.330 148.823.330 148.673.330 148.233.330 162.554.217

Sumber: Kantor Penanaman Modal, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

153


Grafik 17. Capaian Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN dan Non PMA-PMDN Tahun 2006-2010 250000

192.544

228.268

211.803

201.832

234.508

200000 150000 100000 50000

9.438 6.243

9.387 6.163

9.131 6.113

9.065 6.107

9.065 6.146

2009

2010

0 2006

2007 PMA

2008 PMDN

Non PMA-PMDN


Dana

penguatan

modal

pada

tahun

2010

sebesar

Rp16.8880.750.000,00 diberikan kepada 747 kelompok sasaran turun 10,56% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp18.662.600.000,00 yang diberikan kepada 745 kelompok sasaran. Sementara dana penyertaan modal

sebesar Rp10.500.000.000,00 turun 120,95% dibandingkan

tahun 2009 sebesar Rp23.200.000.000,00. Namun demikian bagian laba dari dana penyertaan modal tahun 2010 meningkat 1,97% dari tahun 2009 sebesar Rp9.973.164.267,42 menjadi Rp10.169.824.622,88. Tabel 3.15. Jumlah Dana Penguatan Modal dan Kelompok Sasaran Tahun Bidang

2007

2009

50 9 0 0 0

DPM (000) 200.000 60.000 0 0 0

45 48 0 0

566.500 1.500.200 0 0

63 1.034.000 36 3.000.000 100 500.000 0 0

120 37 8 7 2 326

5.313.000 1.065.000 110.000 138.500 45.000 8.998.200

107 197 120 24 6 808

Sasaran Ter PHK CTKI Lulusan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pengembangan Pariwisata Perindustrian Koperasi dan UKM KB, PP, dan PA Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Peternakan TPH Perikanan Perkebunan Kehutanan Jumlah

2008 Sasaran 100 55 0 0 0

DPM (000) 500.000 430.000 0 0 0

5.214.000 5.035.000 2.025.000 492.000 405.000 18.635.000

200 19 10 36 0

DPM (000) 1.000.000 267.500 100.000 435.000 0

48 33 0 0

986.000 3.150.000 0 0

Sasaran

74 5.096.000 172 4.625.600 135 2.480.000 16 420.000 2 102.500 745 18.662.600

2010 138 17 5 3 3

DPM (000) 664.750 320.000 37.500 40.000 470.000

41 42 172 14

885.000 3.515.000 1.035.000 61.500

Sasaran

59 3.297.000 142 3.970.000 105 2.140.000 6 445.000 0 0 747 16.880.750


154


Tabel 3.16. Dana Penyertaan Modal Tahun 2006 – 2010 TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010 1. BPD DIY (Juta Rp) 3.000 5.000 4.000 5.500 3.000 2. Bank Sleman (Juta Rp) 1.800 4.000 8.000 7.000 4.500 3. PDAM (Juta Rp) 0 2.740,50 3.125 9.500 3.000 4. BUKP (Juta Rp) 200 250 350 1.200 0 Jumlah (Juta Rp) 5.000 11.950,50 15.475 23.200 10.500 Sumber: Kantor Penanaman Modal, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman. No

Uraian

Tabel 3.17. Bagian Laba Dana Penyertaan Modal Tahun 2006 – 2010 TAHUN No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 1. BPD DIY (Juta Rp) 4.024,9 4.666,45 5.347,71 7.778,17 7.245,80 2. Bank Sleman (Juta Rp) 1.005,2 1.032,50 1.257,05 2.040,44 2.648,83 3. PDAM (Juta Rp) 4. BUKP (Juta Rp) 18, 057 33,36 72,22 154,56 275,20 Jumlah (Juta Rp) 5.048,2 5.732,30 6.676,99 9.973,16 10.169,82 Sumber: Kantor Penanaman Modal, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan penanaman modal adalah Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Penanaman, Penguatan Dan Penyertaan Modal. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi

Kantor

Penanaman,

Penguatan

Dan

Penyertaan

Modal

sebagaimana terlampir d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan penanaman modal

di

Kantor Penanaman, Penguatan Dan Penyertaan Modal berjumlah 19 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan penanaman modal menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal sebesar Rp930.826.000,00, realisasi Rp872.977.460,00 atau 93,79%. 155


Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

anggaran sebesar

Rp109.102.000,00 realisasi Rp93.875.550,00 atau 86,04% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor,

anggaran

sebesar Rp38.700.000,00 realisasi Rp37.212.200,00 atau 96,16% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp20.000.000,00 realisasi Rp16.971.000,00 atau 84,86% 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp28.950.000,00 realisasi Rp28.950.000 atau 100% 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, anggaran sebesar Rp434.074.000,00 realisasi Rp403.177.460 atau 92,88% 6) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah, anggaran sebesar Rp300.000.000,00 realisasi Rp292.791.250,00 atau 97,60% f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan urusan penanaman modal dilaksanakan dengan identifikasi dan inventarisasi potensi yang diawali dari rapat kerja dinas dan

jajaran

kecamatan,

kecamatan, sebagai

musrenbang

bahan

desa,

penyusunan

serta

Renja

musrenbang

SKPD.

Dalam

pelaksanaan urusan penanaman modal melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain instansi terkait, Kadinda, Small Medium Enterprise

Development

Center

(SMEDC)

UGM

dan

Lembaga

pengabdian masyarakat perguruan tinggi. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal

di

Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal

adalah sebagaimana terlampir.

156


h. Permasalahan dan Solusi 1. Erupsi Merapi mengurangi citra positif Kabupaten Sleman sebagai daerah yang aman dari bencana. Akibatnya minat untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Sleman menjadi

menurun. Solusi yang

dilakukan adalah melakukan promosi dan siaran di televisi serta radio tentang kondisi Sleman terkini. 2. Pelayanan perijinan kepada investor belum sesuai dengan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan pra investasi oleh masyarakat dan aparat belum terkondisi dengan baik. Solusi yang dilakukan menyusun kajian pelayanan perijinan menuju terbentuknya

Pelayanan

Terpadu

Satu

Pintu

(PTSP)

serta

melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat dan aparat. 3. Nilai tunggakan pokok dana penguatan modal dari tahun 2000 semakin besar dan belum ada payung hukum untuk sita jaminan bagi penunggak dana penguatan modal atau untuk pemutihan piutang bagi penerima dana penguatan modal yang tidak mampu melunasi atau meninggal dunia.

Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan

pembinaan kepada penerima dana penguatan modal oleh instansi teknis, mengintensifkan monitoring dan evaluasi dana penguatan modal dengan instansi teknis, dan menyiapkan konsep untuk penghapusan piutang bagi yang benar-benar tidak mampu. 4. Payung hukum penyertaan modal untuk BPD dan BUKP belum ada. Solusi yang dilakukan adalah menyusun materi Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada BPD DIY dan BUKP DIY serta materi Peraturan Bupati tentang SOP Penyertaan Modal. 10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 157


d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan alat tulis kantor f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g) Penyediaan makanan dan minuman rapat h) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi i) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutib/berkala meubelair d) Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kantor 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya b) Pengelolaan kepegawaian 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD c) Penyusunan profil data SKPD lima tahunan 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif melalui kegiatan fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah a) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah b) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan c) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD d) Fasilitasi pengembangan sarana promosi dan hasil produksi

158


7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah 8) Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pelaksanaan jasa surat menyurat selama 12 bulan b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan selama 12 bulan c) Pengelolaan administrasi keuangan selama 12 bulan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan e) Penyediaan 1 paket alat tulis kantor f) Penyediaan 1 paket barang cetakan dan penggandaan g) Penyediaan makanan dan minuman rapat selama 12 bulan h) Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan i) Pengelolaan arsip dan perpustakaan selama 12 bulan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan 1 unit gedung kantor b) Pemeliharaan 6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 16 unit kendaraan dinas roda 2 c) Pemeliharaan rutin/berkala 158 unit meubelair, dan 1 unit gordyn d) Pemeliharaan rutin/berkala 31 unit komputer/laptop, 17 unit mesin ketik, 1 unit mesin fotokopi, 1 unit jaringan, dan 2 unit AC 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a) Pelaksanaan workshop perpajakan, workshop pelayanan prima, workshop eksistensi penyuluh perindustrian dan perdagangan di SMEDC UGM dan diklat sertifikasi barang jasa.

159


b) Pengelolaan adminsitrasi kepegawaian bagi 87 orang pegawai dan 1 orang PTT, serta PAK 6 orang pejabat fungsional. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan 145 buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan 45 buku rencana kerja SKPD, dan 20 buku Renstra SKPD 2011-2015 c) Penyusunan 20 buku profil data SKPD lima tahunan. 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif terealisasi melalui pelayanan penerbitan badan hukum koperasi kepada 47 kelompok dan 15 koperasi 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah a) Pelaksanaan diklat jiwa kewirausahaan bagi 60 UKM, dan pelatihan Bussiness Plan Development bagi 25 orang b) Bimbingan manajemen bagi 30 koperasi, diklat perkoperasian bagi 60 orang pengurus dan pengawas koperasi, Total Motivation Training bagi 30 orang manajer koperasi, serta diklat akuntansi bagi 30 orang juru buku/akuntan c) Pelaksanaan Kabupaten Expo 2010 dan PODA Expo 2010 di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terealisasi melalui fasilitasi gelar potensi 15 koperasi, gelar potensi produk 102 IKM pada showroom Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, serta keikutsertaan 6 IKM Kabupaten Sleman pada Gelar Tekhnologi Tepat Guna (GTTG) 8) Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi a) Penyusunan 150 buah leaflet dan 1.000 booklet pedoman penyelenggaraan perkoperasian dan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

160


b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi 160 koperasi berprestasi,

fasilitasi penyelesaian permasalahan 8 koperasi,

pembubaran 20 koperasi beku dan monitoring eksistensi terhadap 10 koperasi (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana buku lampiran) Pelaksanaan program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan jumlah anggota, volume usaha koperasi dan kualitas kelembagaan koperasi. Perkembangan jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan sebesar 6,85% dari 218.407 orang pada tahun 2009 meningkat menjadi 233.362 orang pada tahun 2010. Perkembangan volume usaha mengalami kenaikan sebesar 2,07%, pada tahun 2009 sebesar Rp705.482.789 menjadi Rp720.095.806,00 pada tahun 2010. Jumlah koperasi pada tahun 2010 sebesar 598 unit mengalami penurunan 0,50% dibandingkan jumlah tahun 2009 sebesar 601 unit. Grafik 18. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2006-2010 620 600 580 560 540 520 500

601

587

598

561 546

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman Grafik 19. Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2006-2010 233.362

240000 220000

208.159 199.415

218.407

202.620

200000 180000 2006

2007

2008

2009

2010

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman

161


Grafik 20. Perkembangan Volume Usaha Koperasi Tahun 2006-2010 (ribu rupiah) 800.000.000 600.000.000

656.431.240

705.482.789 720.095.806

671.888.372

514.010.938

400.000.000 200.000.000 0 2006

2007

2008

2009

2010

S

umber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman

Pada tahun 2010 dari 598 koperasi terdapat koperasi aktif sebanyak 517 buah (86,45%), koperasi pasif 9 buah (1,51%) dan koperasi beku 72 buah (12,04%) Jika dibandingkan data tahun 2009 jumlah koperasi aktif di tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 7,28%, jumlah koperasi pasif turun 222,22% dan jumlah koperasi beku turun 26,38%. Grafik 21. Jumlah Koperasi Aktif, Pasif dan Beku Tahun 2006-2010 600 400 200

517

481 244

192 94

245

290 223

206

93

91

29

91

9

72

0 2006

2007

2008 Aktif

Pasif

2009

2010

Beku

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman

c.SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasiyang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi serta didukung oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana terlampir. 162


d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi berjumlah 16 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil

dan

menengah

sebesar

Rp1.327.957.000,00

realisasi

Rp1.208.147.465,00 atau 90,98%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp257.812.000,00 realisasi Rp227.068.453,00 atau 88,08% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp13.000.000,00 realisasi Rp12.998.361,00 atau 88,67% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,anggaran sebesar Rp42.700.000,00 realisasi Rp36.832.500,00atau 93,13% 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan

Keuangan,

anggaran

sebesar

Rp103.850.000,00

realisasi Rp88.183.000,00 atau 84,91% 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, anggaran sebesar Rp23.880.000,00 realisasi Rp23.820.000,00 atau 95,21% 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, anggaran Rp402.167.000,00 realisasi Rp372.816.700,00 atau 92,70% 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, anggaran Rp85.440.000,00 realisasi Rp77.240.000,00 atau 90,40% 8) Program

Peningkatan

Kelembagaan

Koperasi,

anggaran

Rp149.440.000,00 realisasi Rp144.093.400 atau 96,42%

163


f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan secara partisipatif, diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyusunan renja SKPD diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan untuk melayani masukan dari koperasi dan usaha kecil menengah. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Keberadaan kantor cabang koperasi cenderung terkonsentrasi hanya berada di wilayah-wilayah tertentu dimana telah banyak berdiri koperasi, sementara masih ada wilayah lain yang sedikit jumlah koperasinya.

Solusi yang ditempuh adalah melakukan koordinasi

intensif dengan kecamatan karena dalam penerbitan kantor cabang koperasi diperlukan rekomendasi lokasi dari kecamatan. 2) Penerima dana penguatan modal koperasi dan UMKM yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman pada lokasi bencana erupsi Merapi mengalami kesulitan untuk membayar sesuai dengan perjanjian. Solusi yang ditempuh adalah melakukan inventarisasi penerima dana penguatan modal korban erupsi Merapi dan melakukan penjadwalan ulang waktu pembayaran. 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 164


d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja f)

Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i)


j)


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c)

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan pelatihan formal b) Pengelolaan kepegawaian c)

Koordinasi dan konsultasi

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran c)

Penyusunan perencanaan kerja SKPD

d) Penyusunan profil data hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir 5) Penataan Administrasi Kependudukan a) Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu b) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan c)

Sosialisasi kebijakan kependudukan

d) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil e) Pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan f)

Fasilitasi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4)

g) Peningkatan sarana dan prasarana SIAK h) Pelayanan umum dan administrasi kependudukan i)

Pemutakhiran data kependudukan melalui SIAK 165


b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pengelolaan jasa persuratan selama 12 bulan. b) Pembayaran jasa langganan listrik, jasa langganan air selama, jasa langganan telepon dan jasa langganan surat kabar selama 12 bulan. c) Penyediaan jasa administrasi keuangan sebanyak 7 orang di tingkat Kabupaten dan 12 orang di tingkat Kecamatan selama 12 bulan d) Pengadaan tenaga kebersihan 1 orang dan pengadaan 21 jenis sarana kebersihan kantor. e) Perbaikan dan pemeliharaan 8 unit komputer, 7 unit printer, 2 unit laptop dan 4 unit mesin ketik. f)

Pengadaan 60 jenis alat tulis kantor.

g) Penggandaan barang cetakan berupa : 264.000 lembar KTP, 154.000 lembar KK, 300 lembar SKTT, 300 lembar SKPPS, 300 lembar SKPPT, 36.700 lembar blangko, dan 720 lembar buku register. h) Pengadaan 1 buah almari/rak buku, 1 buah whiteboard, 1 buah wireless, 2 buah AC, dan 4 set gordyn. i)

Penyediaan

6 kali makanan dan minuman tamu, dan 5 kali

penyediaan makanan dan minuman rapat. j)

Pengelolaan arsip dan perpustakaan selama 12 bulan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan 1 unit gedung. b) Pemeliharaan 5 unit mobil dan 10 unit sepeda motor. c)

Perbaikan 15 buah meja kerja dan 25 buah kursi kerja.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Penyertaan 1 orang.pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan 166


b) Pengelolaan usulan kenaikan pangkat 7 orang, kenaikan gaji berkala pegawai 17 orang, cuti pegawai 10 orang, pengelolaan buku

penjagaan

15

buku,

pengelolaan

DP3

38

orang,

pengelolaan SK pegawai 15 orang, dan melaksanakan laporan kepegawaian 12 kali. c)

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antar provinsi 2 kali dengan peserta 5 orang, dan ke DKI Jakarta 2 kali dengan peserta berjumlah 2 orang.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan 60 buku laporan bulanan, 7 buku laporan tahunan, 7 buku LAKIP, 5 dokumen berita acara, dan 4 dokumen laporan barang. b) Penyusunan 36 dokumen laporan keuangan bulanan, 3 dokumen laporan keuangan tahunan, 3 dokumen laporan catatan atas laporan keuangan. c)

Penyusunan 5 dokumen program kerja, 3 dokumen RKA, 3 dokumen DPPA, 3 dokumen DPA dan 1 dokumen renstra.

d) Penyusunan 20 buku profil data hasil pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil. 5) Penataan Administrasi Kependudukan a) Pelaksanaan sistem SIAK berjalan dengan lancar di kabupaten dan di 17 kecamatan. b) Penyelenggaraan pelayanan administrasi KTP 205.998 lembar, pelayanan

administrasi

KK

72.851

lembar,

pelayanan

administrasi SKTS 7.582 lembar, pelayanan administrasi SKPPS 107 lembar, pelayanan administrasi surat iji menjadi penduduk DIY 2.669 lembar, pelayanan administrasi surat ijin menjadi penduduk luar DIY 6.442 lembar, dan pelayanan administrasi surat keterangan pindah 4.923 lembar.

167


c)

Sosialisasi kebijakan kependudukan bagi 1.212 orang perangkat dukuh di 1.212 padukuhan, sosialisasi kebijakan kependudukan bagi 86 orang perangkat desa di 86 desa dan sosialisasi kebijakan kependudukan bagi 85 orang perangkat kecamatan di 17 kecamatan. Kebijakan kependudukan yang disosialisasikan adalah peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil, peraturan daerah tentang retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil, serta peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut diatas.

d) Penerbitan 19.270 akta kelahiran, 776 akta perkawinan, 86 akta perceraian, 3.341 akta kematian, 2 akta pengakuan dan pengesahan anak, 30 akta pengangkatan anak, 32 akta perubahan nama, 348 akta kutipan II kelahiran, dan 23 akta kutipan II perkawinan. e) Penataan dan penjilidan 550 buku dokumen kependudukan dan catatan sipil . f)

Fasilitasi 40 orang pembantu pegawai pencatat perkawinan.

g) Pengadaan 18 unit switch hub, 18 unit protection box, dan 1 unit konversi SAK ke SIAK. h) Pelayanan KTP

187.114 lembar dan pelayanan KK 91.376

lembar di 17 kecamatan se-Kabupaten Sleman. i)

Pelaksanaan 82 kali verifikasi kependudukan di 17 kecamatan se-Kabupaten Sleman.

Pada tahun 2010 terjadi penurunan pelayanan kependudukan dan catatan sipil terutama dalam layanan akta catatan sipil sebesar 25,52% dari 31.560 akta di tahun 2009 menjadi 23.505 akta. Hal ini terjadi karena banyaknya migrasi penduduk yang belum tercatat dan yang bersangkutan belum melapor.

168


Grafik 22. Layanan Akta Catatan Sipil Tahun 2006-2010 40.000 30.000 20.000 10.000 0

31.560 15.804

18.115

20.688

2006

2007

2008

23.908

2009

2010

Layanan Akta Catatan Sipil

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Selain itu, terjadi sedikit penurunan layanan administrasi kependudukan khususnya layanan KTP menurun sebesar 2,24% dari 210.728 di tahun 2009 menjadi 205.998 di tahun 2010. Grafik 23. Layanan KTP Tahun 2009-2010 250.000 194.636

200.000

216.320

243.766 210.728

205998

2009

2010

150.000 100.000 50.000 0 2006

2007

2008 Layanan KTP


Layanan KK juga menurun sebesar 28,53% dari 101.931 KK di tahun 2009 menjadi 72.851 di tahun 2010 antara lain karena banyak keluarga baru yang belum mengurus KK karena belum merasa perlu, mereka masih menumpang pada KK lama keluarga masing-masing. Grafik 24. Layanan Kartu Keluarga Tahun 2006-2010 150.000 100.000

119.606

137.896 101.931

77.551

72851

50.000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Layanan KK


169


c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun

2009

tentang

Organisasi

Perangkat

daerah

Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2009

tentang

Uraian

Tugas,

Fungsi,

dan

Tata

Kerja

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. Penyelenggaraan urusan

ini

didukung oleh Seksi Pelayanan Umum di 17 kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 39 orang. Secara rinci sumber daya manusia penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp2.961.043.000,00 dengan realisasi

sebesar

Rp2.831.813.387,00 atau 97,08%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp1.447.141.000,00 realisasi Rp1.363.960.637,00 atau 94,25%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp86.812.500,00 realisasi Rp86.458.500,00 atau 99,59%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp37.700.000,00 realisasi Rp31.467.650,00 atau 83,47%.

170


4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp41.300.000,00 realisasi Rp41.192.450,00 atau 99,74%. 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp1.348.089.500,00 realisasi Rp1.308.734.150,00 atau 97,08%. f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan urusan kependudukan dan catatan sipil diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan untuk melayani administrasi kependudukan dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Sistem Administrasi Kependudukan dan dilaksanakan melalui rapat kerja dinas dan

jajaran

kecamatan,

musrenbang

desa,

serta

musrenbang

kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Seksi Pelayananan Umum di 17 kecamatan adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1. Hilangnya

data

administrasi

kependudukan

masyarakat

yang

menjadi korban erupsi Merapi. Solusi yang dilakukan adalah mengeluarkan

Surat

Keputusan

Bupati

Sleman

Nomor

349/Kep.KDH/A/2010 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk pada Desa yang Terkena Bencana Gunung Api Merapi (Desa Argomulyo, Desa Wukirsari, Desa Glagaharjo, Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo). 2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung program eKTP yang harus dilaksanakan paling lambat tahun 2011. Solusi yang dilakukan adalah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta penambahan peralatan pendukung sistem administrasi kependudukan yang baru. Selain itu juga dilakukan pelatihan petugas pelayanan administrasi kependudukan. 171


12. Urusan Ketenagakerjaan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f)

Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h) Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor i)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j)

Penyediaan makanan dan minuman kantor

k) Rapat koordinasi dan konsultasi l)

Penyediaan jasa keamanan kantor

m) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Peningkatan kualitas tenaga perencana dan anggaran b) Pengelolaan kepegawaian 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Monitoring dan evaluasi pembangunan kegiatan SKPD e) Penyusunan profil hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir

172


5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a) Kajian perencanaan ketenagakerjaan daerah b) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja c) Peningkatan profesionalitas tenaga pelatihan dan instruktur BLK d) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja e) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK f)

Monitoring lulusan dan informasi latihan

g) Pemagangan lulusan pelatihan kerja perusahaan selama 3 bulan h) Fasilitasi dan uji kompetensi dan sertifikasi i)

Penyusunan modul CBT

j)

Penyusunan proses mekanisme perijinan tempat uji kompetensi

k) Pembinaan LPK 6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja a) Penyusunan informasi bursa kerja b) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja c) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan kewirausahaan d) Penempatan tenaga kerja terdaftar 7) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial b) Sosialisasi

berbagai

peraturan

pelaksanaan

tentang

ketenagakerjaan c) Peningkatan pengawasan perlindungan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja d) Pengawasan norma ketenagakerjaan di perusahaan e) Pengelolaan bantuan pinjaman TKI f)

Pendampingan dan bimbingan penyusunan PKWT, PP, PKB dan pembentukan lembaga Bipartit

g) Peningkatan peran LKS Tripartit h) Fasilitasi

pemberian

Jamsostek

bagi

tenaga

kerja

kontrak/honorer Pemkab Sleman

173


b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pelaksanaan layanan selama 12 bulan b) Pelaksanaan langganan telepon 4 saluran, air, listrik untuk Dinas dan UPTD BLK dan langganan 10 eksemplar media cetak setiap hari selama 12 bulan c) Pelaksanaan pembayaran jasa 5 bendahara pengeluaran, 1 pembuku, 2 bendahara gaji, 2 bendahara penerima, 3 bendahara barang dan 2 tenaga honorer karya produktif 12 bulan. d) Pelaksanaan kebersihan kantor Dinas dan UPTD BLK 12 bulan. e) Pelaksanaan pemeliharaan 15 unit computer, 7 unit laptop 6 17 unit mesin ketik, 1 unit mesin fotocopy dan 1 unit LCD. f)

Penyediaan alat tulis kantor Dinas dan UPTD BLK selama 12 bulan.

g) Penyediaan 6.100 set formulir AK1 dan AK2, kop surat, bend 26, kartu nama, amplop surat dan amplop gaji dan penggandaan sebanyak 72.424 lembar . h) Penyediaan 10 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan berupa MCB 25 A dan 16 A, lampu hias, batu aki kering, 5 lampu TL bulat, 2 buah kipas angin,servis AC, pengisian freon 8 unit, kabel 20 m, 95 lampu TL, 20 travo, 24 starter, 4 buah emergency lamp kantor Dinas dan UPTD BLK. i)

Penyediaan 6 unit peralatan dan perlengkapan kantor UPTD BLK berupa 2 AC, komputer, notebook, LCD projector, printer and 6 meja rapat.

j)

Pelaksanaan rapat dinas sebanyak 71 kali dan penerimaan tamu.

k) Pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan program 2010 dan konsultasi untuk meningkatkan kelancaran tugas. l)

Penyediaan jasa keamanan kantor Dinas dan UPTD BLK.

m) Pelayanan arsip dan pembelian 14 buku untuk perpustakaan

174


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas dan UPTD BLK. b) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 45 unit roda 2 dan 11 unit roda 4. c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair berupa penggantian karet dan busa kursi tamu, pemasangan dua pintu alumunium, penggantian kunci laci dan roda kursi kerja dan pemeliharaan rak arsip. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur a) Pembinaan bagi tenaga perencana dan dan pemegang kas anggaran untuk 1 kali/2 hari (50 orang) b) Fasilitasi penilaian angka kredit 45 pejabat fungsional dan pembinaan kepegawaian 140 orang. 4) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan a) Pelaksanaan laporan bulanan SKPD, laporan tahunan SKPD, dan laporan capaian kinerja SKPD. b) Pelaksanaan

pelaporan

bulanan

keuangan

Dokumen

Rencana

dan

realisasi

keuangan. c) Penyusunan

Kerja

SKPD,

Dokumen

RKA/DPA SKPD dan RENSTRA 2011-2016. d) Monitoring dan evaluasi pelaksanan kegiatan SKPD. e) Penyusunan dokumen profil hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir. 5) Program Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja a) Penyusunan 50 buku dokumen perencanaan ketenagakerjaan daerah. b) Pengadaan 75 kursi siswa unit dan 6 jenis alat Tempat Uji Kompetensi (TUK) mobil. c) Pelaksanaan

pemagangan

10

orang

instruktur

BLK

ke

perusahaan. d) Pelatihan kerja institusional sub kejuruan untuk 128 orang, pelatihan kerja non institusional sub kejuruan untuk 80 orang,

175


pelatihan swadana kejuruan untuk 51 orang dan pelatihan kerja untuk difabel 30 orang. e) Pemeliharaan alat bengkel 7 kejuruan. f)

Monitoring 450 orang lulusan BLK dana APBD dan 190 orang dana swadana ke 80 desa, 13 Kecamatan dan 17 SLTA, promosi 640 lulusan ke 20 SLTA di 17 Kecamatan.

g) Pemagangan 20 orang lulusan pelatihan kerja perusahaan selama 3 bulan kerja. h) Pelaksanaan uji kompetensi otomotif 20 orang, listrik 20 orang dan jahit 20 orang, dan sertifikasi kepada 305 orang. i)

Penyusunan modul CBT (competence based training) kejuruan otomotif, listrik, tekmek, pertanian, tata niaga, dan bangunan

j)

Pembinaan terhadap 25 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja a)

Pembinaan dan perluasan informasi bursa bagi 20 orang pengurus Bursa Kerja Khususus (BKK)

b)

Pembinaan kewirausahaan bagi 20 orang tenaga kerja mandiri (TKM) dan pemberian bantuan modal bagi 20 orang TKM.

c)

Pembinaan 351 orang tenaga kerja program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) pembinaan 4.940 orang tenaga kerja program Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), pembinaan 426 orang tenaga kerja antar negara (AKAN).

7) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a)

Mediasi penyelesaian 40 kasus perselisihan hubungan industrial (PHI)/pemutusan

hubungan

kerja

(PHK),

temu

konsultasi

mediator hubungan industrial DIY 2 kali (@30 orang) pembinaan penyelesaian PHI secara bipartit 25 perusahaan (50 orang) b) Diskusi panel pelaksanaan UU. No 2 Tahun 2004 tentang PHI untuk 30 perusahaan (60 orang), pembinaan perusahaan penyedia dan pengguna jasa tenaga kerja pada 20 perusahaan (40 orang) c) Pengujian instalasi listrik dan penyalur petir pada 20 perusahaan, evaluasi kecelakaan kerja pada 10 perusahaan 116 kasus,

176


upacara pembukaan bulan K3, pencetakan 300 lembar norma K3 dan norma kerja. d) Pengawasan norma kerja dan pekerja anak di perusahaan di 70 perusahaan, identifikasi 20 perusahaan baru di Kabupaten Sleman yang belum wajib lapor dan pemeriksaan monitoring dan pembinaan tenaga kerja oleh pegawai pengawas. e) Pembinaan pengurus PJTKI dan 50 orang keluarga TKI, pemberian bantuan pinjaman bagi 17 orang CTKI, Penyusunan evaluasi perkembangan pengembalian pinjaman. f)

Penyusunan dokumen Paruh Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP), PKB diikuti oleh 20 perusahaan, pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) bipartit di 20 perusahaan, identifikasi dan verifikasi serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) 15 buah, monitoring pelaksanaan PP/PKB/PKWT di 10 perusahaan

g) Pelaksanaan 8 kali koordinasi antar unsur tripartit, deteksi dini di 10 perusahaan dalam rangka pencegahan PHI/PHK, pendataan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ke 3 pasar 12 kali. h) Pengurusan pembayaran Jamsostek bagi 238 orang tenaga kerja kontrak/honorer Pemkab Sleman. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

ketenagakerjaan sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2010 mampu mendukung penyerapan tenaga kerja 87,69% dari total angkatan kerja sebanyak 473.590 orang. Tingkat penyerapan tenaga kerja ini berkurang jika dibandingkan pada tahun 2009 yang mencapai 90,27% dari sejumlah 468.024 orang tenaga kerja. Jumlah orang yang bekerja juga mengalami penurunan sebanyak 7.195 orang dari 422.490 orang tahun 2009 menjadi 415.295 orang pada tahun 2010. Hal yang sama juga terlihat pada peningkatan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dari 10,77% pada 2009 menjadi 12,31% pada tahun 2010. Hal ini terjadi karena adanya krisis ekonomi global yang berpengaruh

177


pada perekonomian nasional dan regional. Banyaknya pemutusan hubungan kerja baik di dalam dan luar Sleman mempengaruhi total angkatan kerja yang tidak bekerja. Disamping itu banyaknya tenaga kerja yang telah mendapat pekerjaan tidak melaporkan diri ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial menyebabkan angka pengangguran yang tercatat mengalami peningkatan. Grafik 25. Angkatan Kerja Tahun 2006-2010 500.000

421.690 425.338 409.298 380.780 375.242 358.908 400.000

468.024

422.490

473.590 415.295

300.000 200.000 100.000 0

50.390 2006

46.448 2007

angkatan kerja

44.558 2008 bekerja

45.534 2009

58.295 2010

tidak bekerja

Sumber : Dinas Nakersos

Namun demikian jumlah perusahaan di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 896 perusahaan beroperasi di wilayah Kabupaten Sleman dan menjadi 997 perusahaan pada akhir tahun 2010. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahan-perusahaan tersebut mencapai 53.332 meningkat dari sebelumnya sebesar 47.125 orang pada tahun 2009. Atau jika dipersentasekan maka akan tercatat angka kenaikan sebesar 11,64%. Berikut data lengkap jumlah perusahaan dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sleman. Tabel 3.18. Jumlah Perusahaan di Sleman dan Penyerapan Tenaga Kerja 2006-2010 Jumlah Perusahaan 1. 2006 835 2. 2007 790 3. 2008 849 4. 2009 896 5. 2010 997 Sumber : Dinas Nakersos No

Tahun

Tenaga Kerja Indonesia L P 28.437 26.524 24.223 18.440 26.835 20.044 27.199 19.786 31.148 22.034

Tenaga Kerja Asing L P 53 1 89 19 53 8 109 31 111 39

Jumlah 55.015 42.771 46.940 47.125 53.332

178


Perluasan lapangan kerja dilaksanakan melalui program pelayanan penempatan tenaga kerja terdaftar (AKAL, AKAD, dan AKAN) dengan dukungan peran sektor swasta dan masyarakat. Jumlah tenaga kerja terdaftar yang bisa disalurkan pada tahun 2009 adalah sebesar 5.335 orang dan menjadi 5.383 orang pada tahun 2010. Jumlah tenaga kerja tersalurkan tersebut mencapai angka 17,49% dari keseluruhan 30.779 orang pencari kerja pada tahun 2010. Tabel 3.19. Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2006-2010 Tahun No Uraian 2006 2007 2008 1 AKAL 3.796 3.568 3.344 2 AKAD 579 355 602 3 AKAN 186 344 148 Jumlah 4.561 4.267 4.094 Sumber : Dinas Nakersos

2009 4.799 398 138 5.335

2010 4.940 351 426 5.383

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang dibentuk berdasar Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan ketenagakerjaan di Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berjumlah 21 orang.

Secara rinci SDM penyelenggara urusan ketenagakerjaan

menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sebesar Rp3.063.153.100,00 dengan realisasi Rp2.382.709.427,00 atau sebesar 77,79% Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

179


1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar

Rp632.944.000,00 dengan realisasi sebesar Rp455.316.948,00 atau sebesar 71,94% 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggaran

sebesar

Rp324.261.500,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp270.650.489,00 atau sebesar 83,47%. 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggaran

sebesar Rp38.500.000,00 realisasi sebesar Rp35.449.000,00 atau sebesar 92,08%. 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja keuangan sanggaran sebesar Rp170.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.152.858.400,00 atau sebesar 89,76%. 5) Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja,

anggaran sebesar Rp1.558.815.100,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.189.114.230,00 atau sebesar 76,28% 6) Program

Peningkatan

Kesempatan

Kerja,

anggaran

sebesar

Rp54.125.000, 00 dengan realisasi sebesar Rp.28.120.000,00 atau 51,95%. 7) Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan anggaran sebesar Rp284.207.500,00 dengan realisasi sebesar Rp251.200.360,00 atau sebesar 88,39%. f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan berlangsung secara sinergis dan terkoordinasi baik antar bidang/seksi maupun lintas sektor yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan rencana kerja SKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan melalui mekanisme musrenbang. kesempatan

kerja,

program/kegiatan

dan

proses

perencanaan

evaluasi

dalam

Untuk memperluas hingga

pelaksanaan

penyelenggaraan

urusan

ketenagakerjaan, dibangun jaringan kerjasama dengan pihak swasta sehingga memperlancar penempatan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan kemampuan maupun penyerapan tenaga kerja. 180


g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

ketenagakerjaan di Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah sebagaiman terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Terbatasnya kesempatan/lowongan kerja menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingginya angka pengangguran. Hal ini diperparah oleh kondisi ekonomi regional, nasional maupun global yang tidak menguntungkan. Warga asal Sleman yang di PHK kemudian kembali ke wilayah Kabupaten Sleman, sehingga menambah

jumlah

angka

penganggur.

Erupsi

Merapi

juga

meningkatkan jumlah penggangguran terkait dengan banyaknya lahan pertanian yang rusak terimbun material. Solusi yang dilakukan adalah

dengan

mempermudah,

membuka

akses

dan

menyebarluaskan informasi peluang/bursa kerja. Selain itu melalui program penanggulangan kemiskinan dilakukan pembinaaan usaha ekonomi bagi pekerja ter-PHK. Usaha untuk mengurangi angka pengangguran

juga

dilakukan

melalui

kegiatan

pembinaan

kewirausahan dan bantuan modal bagi TKM dan penempatan tenaga kerja yang terdaftar. 2) Kualitas pencari kerja yang kurang memadai sehingga tidak mampu memenuhi permintaan lowongan kerja. Solusi yang ditempuh dengan meningkatkan kualitas pelatihan dan tenaga kerja yang disesuaikan

dengan

permintaan

pasar/bursa

kerja,

serta

pemagangan/kerja praktek di perusahaan. 13.

Urusan Ketahanan Pangan a. Program dan Kegiatan 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa telekomunikasi, sumbedaya air , listrik dan langganan b) Penyediaan jasa administrasi keuangan 181


c) Penyediaan bahan dan alat kebersihan kantor d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja e) Penyediaan alat tulis kantor f)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i)


j)

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi

k) Penyediaan jasa kearsipan dan perpustakaan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya, pelatihan dan lokakarya b) Pengelolaan kepegawaian 4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Monitoring dan evaluasi program / kegiatan SKPD e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir

5)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan a) Penanganan daerah rawan pangan b) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan c) Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok d) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian e) Pengembangan cadangan pangan daerah f)

Pengembangan desa mandiri pangan 182


g) Pengembangan lumbung pangan desa h) Pengembangan perbenihan / perbibitan i)

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

j)

Peningkatan

produksi,

produktifitas

dan

mutu

produk

dan

mutu

produk

perkebunan dan pertanian. k) Penyuluhan sumber pangan alternatif l)

Peningkatan

produksi,

produktivitas

peternakan m) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian tanaman hortikultura n) Pemantauan, pengawasan, peredaran penggunaan pupuk dan pestisida o) Pembinaan kelompok berprestasi tingkat nasional p) Fasilitasi koordinasi ketahanan pangan q) Kajian keamanan jajanan anak sekolah b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan wajib ketahanan pangan adalah sebagai berikut: 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa telekomunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan selama 12 bulan b) Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. c) Penyediaan 23 paket bahan dan alat

kebersihan kantor

selama 12 bulan. d) Perbaikan 10 unit mesin ketik, 1 unit LCD, 4 unit Alat Laboratorium, 1 unit GPS, 2 unit kamera, 1 unit handycam, 1 unit wireless, 15 unit komputer dan 4 unit laptop. e) Pembelian alat tulis kantor 12 bulan dan pembelian 500 lembar meterai. f)


selama 12

bulan.

183


g) Pembelian 9 jenis alat-alat listrik dan elektronik. h) Pembelian 2 paket komputer dan perlengkapan komputer. i)

Penyediaan makanan dan minuman rapat selama 12 bulan.

j)

Pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah untuk 50 orang dan pembiayaan perjalanan dinas luar daerah untuk 97 orang.

k) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan

selama 12 bulan,

pembelian 1 paket buku ilmu pengetahuan umum, dan pembelian 1 paket buku pertanian . 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan 7 unit UPT BP3K, Sawungan,

5 unit

4 unit Poskeswan,

BBI, 1 unit Kebun

1 unit RPH,

1 unit

Laboratorium, 3 unit UPT, 1 unit Gudang obat dan 1 unit Musholla. b) Operasional 201 unit roda dua dan 10 unit roda empat, pemeliharaan 174 unit roda dua dan 1 unit roda empat . 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Pelaksanaan

seminar,

lokakarya

dan

workshop

3

kali,

bimbingan teknis pengelolaan arsip dan pelatihan petugas PMHP 1 kali. b) Pengelolaan kenaikan gaji berkala 210 pegawai, pengusulan kenaikan pangkat 71 pegawai, pengusulan pegawai pensiun 12 pegawai, pengusulan 7 CPNS dan pengusulan 16 CPNS ke PNS. 4)

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan 1 dokumen LAKIP, 1 dokumen Annual Report , 1 dokumen LPPD, 12 dokumen laporan kinerja bulanan dan 1 dokumen laporan kinerja tahunan. b) Penyusunan 12 dokumen laporan keuangan bulanan, 4 dokumen laporan keuangan triwulan, 2 dokumen laporan keuangan semesteran, 1 dokumen laporan keuangan tahunan, dan 12 dokumen laporan PAD. 184


c) Penyusunan 1 dokumen Renja, 1 dokumen RKA, 1 dokumen DPA, 1 dokumen Penetapan kinerja, 1 dokumen RKA Perubahan, 1 dokumen DPA, 1 dokumen

Program kerja

pertanian dan kehutanan, 1 dokumen Target OPD, 2 dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan 1 dokumen Rencana strategi 2010 – 2014. d) Monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian dan kehutanan 17 kali. e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir 5 dokumen. 5)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan a) Penyusunan laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebanyak 1 kali dan penanganan 10 kelompok daerah rawan pangan. b) Penyusunan 15 buku Pola Konsumsi Pangan, 1 kali Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan, penyusunan 20 Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Sleman dan 1 kali Sosialisasi NBM . c) Pemantauan Harga Pangan Pokok 6 kali, Sosialisasi Analisis Harga Pangan 1 kali, pemantauan akses pangan 4 kali, dan sosialisasi analisa akses harga pangan pokok 2 kali d) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian TPH, bimbingan penanganan pasca panen, DEM penanganan pasca panen, pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan (Kopi dan Mendong) serta pembinaan mutu kualitas bahan pangan dan industri. e) Penyusunan 1 paket rencana kerja/teknis program akselerasi produksi tebu, 1 paket pendampingan produksi tebu dan 1 kali monitoring dan evaluasi. f)

Pelatihan kapasitas lembaga keuangan desa 2 angkatan, pelatihan kapasitas pengurus kelompok afinitas 2 angkatan dan magang petugas dan pengurus kelompok tani ke Desa Mandiri Pangan 1 angkatan. 185


g) Updating lumbung pangan di 17 kecamatan se Kabupaten Sleman dan pembinaan lumbung pangan 3 kali. h) Pembentukan 2 kelompok Sekolah Lapang Perbenihan Padi dan Percontohan/penanaman benih padi untuk perbenihan seluas 4 Ha. i)

Pembelian 1 paket bahan laboratorium,

pemeriksaan 520

sampel daging, pemeriksaan 374 sampel susu, pemeriksaan 507 sampel telur,

pengujian residu 20 sampel antibiotika,

pengujian 20 sampel cemaran mikroba, pengujian 30 sampel kandungan formalin. j)

Pembinaan 8 kelompok UPJA/KUPJA dan penyusunan klas UPJA/KUPJA, pelaksanaan apresiasi pembuatan 1 unit pupuk organik, penyaluran bantuan benih tanaman pangan ke petani di 17 kecamatan, pendampingan administrasi kegiatan dan

1

peningkatan

paket pelaksanaan 1 paket produksi,

produktivitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan. k) Pengembangan konsumsi pangan Beragam Bergizi Berimbang (B3) sebanyak 17 kecamatan, 1 kali Lomba Cipta Menu B3, Gerakan konsumsi

pangan lokal di

sekolah 4 kali dan

pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat 1 paket. l)

Fasilitasi

magang

1

unit

sekolah

lapang

hortikultura,

peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura serta pengembangan kawasan hortikultura 8 unit dan peningkatan produksi dan mutu produksi biofarmaka 1 unit. m) Pemantauan pengadaan, peredaran, penyaluran dan HET pupuk bersubsidi dan pestisida 12 kali, koordinasi dan sinkronisasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten 2 kali

dan

koordinasi

dan

sinkronisasi

penyaluran

pupuk

bersubsidi tingkat lapang 4 kali .

186


n) Pembinaan 17 kelompok/kelompok masyarakat berprestasi dan fasilitasi penerimaan penghargaan tingkat nasional. o) Penyusunan 1 dokumen pelaksanaan fasilitasi

koordinasi

ketahanan pangan. p) Penyusunan 1 dokumen kajian keamanan jajanan anak sekolah. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan ketahanan pangan sebagaimana buku lampiran). Pelaksanaan program kegiatan urusan wajib ketahanan pangan berjalan optimal didukung oleh regulasi, sarana dan prasarana kerja, peran serta masyarakat peduli pangan, pihak akademisi serta seluruh anggota dan kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman. Kebijakan pelaksanaan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Sleman pada tahun 2005-2010 adalah membangun sektor pertanian ke arah agribisnis dengan memperkuat sistem pertanian dalam arti luas. Pelaksanaan

berbagai

program

dan

kegiatan

tersebut

mampu

mendukung keberhasilan peningkatan ketahanan pangan selama kurun waktu 5 tahun (2005 - 2010). Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman terlaksana dengan baik sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.20. Capaian Indikator Pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan Capaian Kabupaten Sleman Indikator 2006 2007 2008 2009 1 2 3 4 5 Aspek Ketersediaan Pangan 1. Surplus beras ( ton ) 90.063 82.440 96.571 95.925 2. Produktivitas a. Padi sawah 57,48 57,17 62,14 60,87 b. Padi ladang 29,21 22,84 30,17 30,42 Aspek Distribusi Pangan 1. Harga Beras di Kab. Sleman a. Harga tertinggi 4.754 5.342 5.133 5.383 b. Harga terendah 3.546 4.288 4.400 4.875 c. Rerata harga beras 3.672 4.748 4.748 5.097

2010 6 85.236 59,53 39,91 7.117 5.244 6.102

187


1 2 3 4 5 6 2. Jumlah 3 bulan berturut-turut dengan harga 0 0 0 0 0 lebih dari 25% dari rerata harga pasar (Stabil) (Stabil) (Stabil) (Stabil) (Stabil) Aspek Konsumsi Pangan 1. Konsumsi beras ( kg/kapita/tahun ) a. Nasional 118,00 118,00 120,00 120,00 120,00 b. Kabupaten Sleman 63,70 63,70 63,70 63,70 63,70 2.Konsumsi protein hewani (kg/kapita/tahun) 13,41 13,97 14,56 14,45 16,29 3. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 20,30 23,14 24,80 25,95 26,73 4. Kekurangan Energi Protein (KEP) % KEP < 15% = Resiko rawan pangan gizi ringan 11,36 10,96 11,66 10,85 10,85 5. Angka Kecukupan Gizi a. Energi (K. Kalori/kapita/hari) - Nasional 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 - Kab. Sleman 1.936,2 2.001,4 2.018,8 2.029,9 2.060,0 b. Protein (Gram/kapita/hari) - Nasional 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - Kab. Sleman 63,1 52,0 63,6 61,1 58,3 Sumber: Sekretariat Daerah

Salah satu indikator pencapaian program peningkatan

ketahanan

pangan pada aspek ketersediaan pangan adalah surplus beras sebagai bahan pangan utama di Kabupaten Sleman. Walaupun dihadapkan pada tantangan peningkatan kebutuhan beras yang tidak diikuti penurunan laju alih fungsi lahan, selama tahun 2006–2010 Kabupaten Sleman masih mampu mempertahankan predikat sebagai lumbung beras di Provinsi DIY. Surplus beras pada tahun 2010 sebanyak 85.236 ton

disebabkan antara lain Program Peningkatan Beras Nasional

(P2BN), bantuan pupuk organik dari dana APBD Provinsi DIY dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dari Departemen Pertanian. Dalam hal aspek distribusi pangan, khususnya stabilisasi harga pangan pokok (beras), selama lima tahun terakhir belum pernah terjadi lonjakan kenaikan harga melebihi dari 25% dari rerata harga pasar selama tiga bulan berturut-turut. Melalui Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM LUEP), Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat Sistem Tunda Jual (BPLM STJ) dan kegiatan Operasi Pasar Masyarakat (OPM Beras) oleh Bulog, Pemerintah Kabupaten Sleman mampu melaksanakan stabilisasi harga pada posisi harga wajar dan terjangkau. 188


Untuk konsumsi

beras

per kapita per tahun tidak

mengalami

perubahan dari tahun 2006 hingga 2010 sebanyak 63,7 kg/kapita/tahun jauh lebih rendah dari konsumsi beras nasional 120 kg/kapita/tahun. Sebagian warga Sleman mulai mengurangi konsumsi nasi beras (kelompok pangan padi-padian) dan sedikit demi sedikit mulai mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras. Konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Sleman juga mengalami peningkatan, pada tahun 2006 konsumsi ikan perkapita sebesar 20,30 kg dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 26,73 kg. Tingkat konsumsi ikan di Sleman secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi ikan di Provinsi DIY yaitu sebesar 20 kg untuk tahun 2010. Peningkatan konsumsi ikan di Sleman ini dipicu oleh meningkatnya jumlah rumah makan/restoran ikan dan meningkatnya kesadaran kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, yang mulai bergeser pada konsumsi makanan non kolesterol. Angka Kecukupan Gizi (AKG) menunjukkan adanya peningkatan konsumsi energi dari tahun 2006 senilai 1.936,2 K menjadi 2.060 K. Kal/kapita/hari pada tahun 2010. Point ini mendekati angka ideal Nasional 2.200 K.kal/kapita/hari. Konsumsi protein selama lima tahun terakhir

selalu

berada

di

atas

angka

ideal

Nasional

50

gram/kapita/tahun. Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bergizi dan beragam, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Program yang dilaksanakan telah mampu mempertahankan surplus pangan pokok, meskipun hasil produksi dan produktivitas mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009. Penurunan produksi dan produktivitas disebabkan mewabahnya hama wereng coklat sebagai akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi di sentra produksi padi wilayah Sleman Barat dan adanya erupsi

Gunung Merapi.

Situasi

189


produksi pangan pokok tahun 2009 dan 2010 ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 3.21. Situasi Pangan Pokok Kabupaten Sleman Tahun 2009 dan 2010 No

Komoditas

Produksi 2009

Produksi 2010

(Ton) (Ton) 1 Beras 170.263 168.158 2 Jagung 32.712 31.703 3 Ubi Kayu 26.153 20.868 4 Kedelai 772 698 Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Susutan 2010 (%) 8 20 18 16

(Ton) 13.453 6.341 3.756 111

Penyediaan 2010 (Ton) 154.705 25.362 17.112 585

Tabel 3.22. Keadaan Penyediaan dan Konsumsi Pangan Per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2010 Dikonsumsi Penyediaan (Kg/kapita) (Kg/kapita) (Ton) 1 Padi-padian 165,11 66,56 72.558,14 Beras 141,86 63,70 69.469,12 Jagung 23,26 2,86 3.119,02 2 Kacang-kacangan 4,61 19,14 20,871,27 Kacang Tanah 4,08 1,93 2,104,79 Kedelai 0,54 17,00 18.539,64 Kacang Hijau 0,00 0,21 226,84 3 Umbi-umbian 19,23 6,97 7.599,07 Ubi kayu 15,69 5,46 5.954,50 Ubi jalar 3,54 1,51 1,644,58 Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No

Komoditas

Surplus/Minus (Kg/kapita) (Ton) 98,55 107.480 78,16 85.236 20,40 22.243 (14,52) (15.838) 2,14 2.342 (16,46) (17.955) (0,21) (225) 12,26 13.375 10,23 11.157 2,03 2.218

Pada tahun 2010 terdapat surplus pangan untuk komoditas

beras

sebanyak 10.480 ton, jagung sebanyak 22.243 ton, kacang tanah sebanyak 2.342 ton, ubi kayu sebanyak 11.157 ton dan ubi jalar 2.218 ton. Kekurangan kebutuhan pangan terjadi pada komoditas kedelai sebanyak 17.955 ton dan kacang hijau sebanyak 225 ton. Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP) terlaksana melalui terwujudnya 1 unit Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan di Kabupaten Sleman Tahun 2010. Analisis data SKPG pada gabungan indikator pertanian, indikator sosial ekonomi dan indikator kesehatan menampilkan informasi bahwa pada tahun 2009 di Kabupaten Sleman termasuk peta hijau (artinya wilayah dengan resiko kerawanan pangan dan gizi ringan).

190


Kecamatan yang beresiko tinggi rawan pangan dan gizi (peta merah) hanya di Kecamatan Minggir, sedangkan untuk kecamatan beresiko rawan pangan dan gizi sedang tetapi tetap perlu diwaspadai berjumlah 4 kecamatan meliputi Kecamatan Seyegan, Tempel, Cangkringan dan Prambanan. Sebelumnya pada tahun 2009 jumlah desa dengan kategori peta merah (resiko rawan pangan dan gizi tinggi) ada 12 desa meliputi

Desa

Sendangmulyo,

Sendangrejo,

Sendangagung,

Margomulyo, Caturharjo, Tambakrejo, Sumberrejo, Mororejo, Wukirsari, Sambirejo, Gayamharjo dan Wukirharjo. Indikator pangan dan indikator kesehatan pada keduabelas desa tersebut menunjukkan skor 1 atau 2 artinya resiko ringan atau sedang, namun

jika dilihat dari indikator

ekonomi menunjukkan skor 4 ( jumlah KK Miskin > 40%, resiko tinggi rawan pangan dan gizi). Erupsi Merapi menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah Desa Rawan Pangan dan Gizi, khususnya di wilayah yang termasuk kawasan terkena langsung erupsi Merapi yaitu di desa-desa Kecamatan Cangkringan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan antara lain dapat dilihat dari penerimaan penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional Tahun 2010 sebanyak 4 kategori

berdasarkan SK

Mentan Nomor: 3651/Kpts/KP.450/11/2010. Adapun data prestator penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional adalah sebagai berikut : 1) Juara 1 Kategori Kelompok

Binaan PKK

diraih oleh Kelompok

Wanita “ KSP Merapi Mulia “, Daleman Girikerto, Turi , Sleman. 2) Juara 1 Kategori Kelompok Pengembang Cadangan Pangan Masyarakat Kelompok diraih oleh Lumbung Pangan Kelompok Tani “ Taruno Mulyo “, Panggung, Argomulyo, Cangkringan. Sleman. 3) Juara 2 Kategori Perkumpulan Petani Pengelola Air diraih oleh Kelompok P3A “ Sidomakmur “, Pondokrejo, Tempel , Sleman

191


4) Juara 1 Kategori

kelompok Agribisnis Hortikultura – Komoditas

Tanaman Hias diraih oleh Asosiasi Petani Tanaman Hias, Desa Sidokarto, Godean, Sleman. Khusus untuk kategori kelompok masyarakat – kelompok binaan PKK, prestasi tahun 2010 merupakan penghargaan kali ke-6 (enam) yang diperoleh secara berturut-turut oleh wakil dari Kabupaten Sleman sejak tahun 2005. Pada kategori kelompok pengembang cadangan pangan masyarakat dan kelompok P3A prestasi ini merupakan penghargaan berturut-turut sejak tahun 2009. Prestasi lain di bidang ketahanan pangan

tingkat

Nasional

yaitu

Penghargaan

Gapoktan

PUAP

berprestasi yang diraih oleh Gapoktan Sidoluhur, Godean, Sleman. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan adalah Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi Kehutanan

dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan

Kabupaten

Perekonomian

Sleman

Sekretariat

yang

Daerah

didukung

Kabupaten

oleh

Bagian

Sleman.

Secara

terperinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 25 orang. Secara rinci sumberdaya

manusia

penyelenggara

urusan

ketahanan

pangan

menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

192


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan

sebesar

Rp2.894.968.600,00

Rp2.444.195.535,00 atau

84,43%.

dengan

realisasi

Secara terperinci anggaran dan

realisasi masing-masing program sebagai berikut : 1) Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

anggaran

Rp623.307.700,00 realisasi Rp516.659.380,00 atau 82,89% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran Rp632.434.500,00 realisasi Rp599.519.255,00 atau 94,80% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran Rp398.393.700,00 realisasi Rp338.112.200,00 atau 84,87% 4) Program

Peningkatan

Pelaporan,

Capaian

Pengembangan Kinerja

dan

Sistem

Perencanaan

Keuangan,

anggaran

Rp372.978.500,00 realisasi Rp277.676.000,00 atau 74,45% 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, anggaran Rp867.854.200,00 realisasi Rp712.228.700,00 atau 82,07% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan ketahanan pangan diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Pengidentikiasian masalah dan kebutuhan pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan secara partisipatif melalui pertemuan kelompok tani dengan didampingi oleh PPL yang disinkronkan dengan program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan dilaksanakan secara multi sektor yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasinya dilakukan melalui jejaring kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Negeri

maupun

Swasta,

Lembaga

swadaya

masyarakat

perusahaan swasta serta dengan Balai Pusat Penelitian Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan.

193


g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan

di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pertanian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Secara umum permasalahan dan solusi urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut: 1) Aspek Ketersediaan Pangan a) Perubahan iklim yang sulit diprediksi disertai dampak erupsi Merapi berupa penurunan luas lahan produktif, penurunan suplai air irigasi akibat banyaknya kerusakan infrastruktur bendung dan saluran irigasi menyebabkan penurunan populasi, produksi dan produktivitas berbagai komoditas pertanian dan berdampak pada penurunan

ketersediaan

cadangan

pangan

di

Kabupaten

Sleman. Solusi yang dilakukan adalah dengan percepatan upaya peningkatan daya dukung lahan pertanian produktif, peningkatan daya

dukung ketersediaan air irigasi

dan peningkatan

ketersediaan agro input yang didukung dengan pemberdayaan kelompok tani. b) Akses petani ke sumber permodalan sampai saat ini masih rendah. Solusi yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi kelompok tani agar mendapatkan kemudahan pinjaman modal dan pada saat bersamaan meningkatkan kinerja berbagai jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM), antara lain Pinjam yang dikelola oleh (BKM), Gapoktan

Usaha Simpan

Badan Keswadayaan Masyarakat

Peningkatan Usaha Agribisnis Pedesaan

(PUAP), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED – SP), Badan Kredit Desa

(BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan

(BUKP) dan berbagai jenis LKM lainnya. 194


2) Aspek Distribusi Pangan Sebagian besar tingkat pengelolaan kelompok lumbung pangan sebagai lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat sekaligus lembaga distribusi pangan termasuk kategori sederhana. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan pemberdayaan kelompok lumbung pangan dan lebih mengarah pada orientasi bisnis-ekonomis serta mampu berperan sebagai Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP), Dana Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Pemberdayaan Lumbung Pangan. 3) Aspek Konsumsi Pangan a) Masih terdapat 12 (duabelas) desa yang tergolong Desa Rawan Pangan dan Gizi pada tahun 2009 yang diiindikasikan jumlahnya akan bertambah akibat erupsi Merapi pada tahun 2010. Solusi yang dilakukan adalah melakukan percepatan pelaksanaan intervensi berupa Fasilitasi Daerah Rawan Pangan dan Gizi, Penguatan Penumbuhan

Kelembagaan Desa

Mandiri

Akses

Pangan

Pangan

Masyarakat,

(DEMAPAN)

dan

percepatan tanggap darurat penanganan bencana Merapi, khususnya untuk pemulihan multisektor bidang ekonomi. b) Pola konsumsi pangan sebagian masyarakat Kabupaten Sleman belum sesuai dengan Pola Pangan Harapan AB3 (Aman, Berragam, Bergizi dan Berimbang). Solusi yang dilakukan adalah meakukan peningkatan konsumsi pangan lokal dengan dukungan Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) berbasis sumber daya lokal. 14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program dan Kegiatan 1) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan koordinasi dan monitoring perlindungan perempuan dan anak.

195


2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan: a) Pelatihan bagi pelatih dan pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) b) Fasilitasi

upaya

perlindungan

perempuan

terhadap

tindak

kekerasan dan pengarusutamaan gender. c) Pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di Bidang perekonomian bagi kelompok PKK Padukuhan. d) Penyelenggaraan Hari Anak Nasional. 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan.

b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : 1) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak terealisasi sosialisasi UU PKDRT, UU PA dan trafficking diikuti 80 orang, serta koordinasi dan monitoring gerakan sayang ibu (GSI) di 17 kecamatan. 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a) Pelatihan bagi 46 orang pelatih dan pendamping korban KDRT serta sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT kepada 34 orang. b) Koordinasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan dan koordinasi tim PUG 80 orang. c) Koordinasi dan monitoring pemberdayaan perempuan di Bidang perekonomian bagi kelompok PKK di 200 Padukuhan. d) Pelaksanaan seminar hari anak nasional,

sosialisasi hak dan

perlindungan anak, dan peringatan hari anak nasional.

196


3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

terealisasi

pelaksanaan

pameran

hasil

karya

perempuan di bidang pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional bagi 10 kelompok. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana buku lampiran) c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD

penyelenggara

urusan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009, tentang organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. kedudukan, tugas pokok

Secara rinci,

dan fungsi Badan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

perempuan

dan

manusia

penyelenggara

perlindungan

anak

di

urusan

pemberdayaan

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 9 orang. Secara rinci SDM

penyelenggaraan

perlindungan

anak

urusan

menurut

pemberdayaan

golongan

dan

perempuan pendidikan

dan

adalah

sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp198.670.250,00 realisasi Rp194.174.050,00 atau 96,03%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

197


1) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan

Anak,

anggaran

sebesar

Rp28.100.000,00

realisasi

Rp28.100.000,00 atau 100%. 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, anggaran sebesar Rp132.807.750,00 realisasi Rp132.804.750,00 atau 99,99% 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,

anggaran

sebesar

Rp37.762.500,00

realisasi

Rp33.269.300,00 atau 88,10% f. Proses Perencanaan Proses

perencanaan

urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak berawal dari penyerapan masukan desa, kecamatan, tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya ditunnjnag dengan

kompilasi data

yang

sudah

terinventarisasi.

Data

inventarisasi masalah yang terkompilasi menjadi dasar bagi

dan

Badan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyusun usulan program dan kegiatan. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

pemberdayaan

prasarana perempuan

pendukung dan

penyelenggaraan

perlindungan

anak

di

urusan Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan KB PP dan PA adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan dan anak. Solusinya dengan sosialisasi tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, fasilitasi terhadap lembagalembaga advokasi perlindungan anak dan perempuan, serta mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

198


2) Masih terdapat bias gender yang terjadi di masyarakat. Solusinya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan

gender,

menggiatkan

pelaksanaan

Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) kepada masyarakat. 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat. b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, dan langganan. c) Penyediaan jasa admnistrasi keuangan. d) Penyediaan jasa kebersihan kantor. e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. g) Penyediaan alat tulis kantor. h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. i) Penyediaan makanan dan minuman rapat. j) Rapat koordinasi dan konsultasi. k) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a) Pengelolaan kepegawaian. b) Peningkatan kapasitas perencana dan anggaran. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi keuangan. c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD. d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD. e) Penyusunan profil dinas hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir.

199


5) Program Keluarga Berencana a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin. b) Fasilitasi pelayanan KIE. c) Harganas Pertasikencana. d) Fasilitasi pelayanan KB-KR dan pengembangan jaringan kerja. e) Pembinaan dan pengendalian program KB. f) Analisa dan penyajian data KB-KS. g) Fasilitasi bhakti TNI KB terpadu. 6) Program

Kesehatan

Reproduksi

Remaja

dengan

kegiatan

pembinaan hak reproduksi remaja. 7) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. a) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB. b) Pembinaan bina keluarga sejahtera. c) P2WKSS. b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Layanan surat menyurat 12 bulan. b) Pembayaran jasa telepon, air, listrik, dan media cetak 12 bulan. c) Pengelolaan keuangan 12 bulan d) Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor 12 bulan. e) Perbaikan peralatan kerja12 bulan. f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan. g) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan. h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan. i) Fasilitasi rapat dan penerimaan tamu 12 bulan. j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan. k) Pengelolaan kearsipan dan pembelian 26 buku perpustakaan 12 bulan 200


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pemeliharaan rutin/berkala 1 paket gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin/berkala 77 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda 4. c) Pemeliharaan 1 paket rutin/berkala meubelair. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a) Pembinaan kepegawaian 2 kali dan penyusunan angka kredit 62 orang tenaga fungsional b) Pembinaan bagi tenaga perencana dan pemegang kas 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a) Penyusunan 5 buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. b) Penyusunan 50 buku laporan keuangan dan realisasi keuangan. c) Penyusunan 30 buku rencana kerja SKPD. d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD selama 12 bulan. e) Penyusunan 1 dokumen profil dinas hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir. 5) Program Keluarga Berencana a) Pengadaan 1 buah ginbed, 6 almari tempat alat kontrasepsi dan sosialisasi pelayanan KB bagi 65 orang keluarga miskin. b) Pembuatan 2000 leafleat, 750 stiker, 4 kali siaran radio, 2 kali siaran TV, 30 banner dan 51 set alat Komunikasi Informasi dan Edukasi Bina Keluarga Sejahtera (KIE BKS) c) Pelaksanaan rangkaian kegiatan Harganas Pertasikencana. d) Pembekalan bagi 50 bidan, sosialisasi program KB bagi 55 pekerja perusahaan, pembinaan 55 pengelola KB, pembinaan 70 calon penganten di tingkat kabupaten dan kecamatan, evaluasi pelayanan KB bagi 50 orang, pertemuan tri komponen di 24 puskesmas, pembinaan KB Lestari di 17 kecamatan, dan pengayoman peserta KB bagi 719 peserta KB.

201


e) Bimbingan petugas KB 10 kali, pengendalian anggaran dan program KB 12 kali, review program KB 1 kali, dan konsolidasi program KB 1 kali. f) Analisa dan penyajian data KB-KS 24 kali, pencatatan, pengolahan dan pelaporan data KB-KS 12 kali, dan pelatihan bagi petugas pengolahan data KB-KS 2 kali. g) Pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan bhakti TNI KB terpadu, pembuatan 20 spanduk, penyuluhan program KB di 9 kecamatan dan monitoring pelaksanaan Bhakti TNI KB Terpadu di 17 kecamatan. 6) Program

Kesehatan

Reproduksi

Remaja

terealisasi

melalui

pembinaan Pusat Informasi Konseling Kesahatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) untuk 340 orang, koordinasi KRR tingkat kabupaten 2 kali, cerdas cermat hak KRR 100 orang dan penyuluhan KRR 100 orang. 7) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. a) Pelaksanaan jambore kader Intitusi Masyarakat Pedesaaan (IMP) yang diikuti 200 orang, pertemuan kader IMP tingkat kabupaten 1 kali, pertemuan paguyuban IMP 1 kali dan evaluasi IMP dan Petugas Keluarga Berencana (PKB) 1 kali. b) Pembinaan 51 kelompok bina keluarga sejahtera, pertemuan koordinasi Bina Keluarga Berencana-Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) 102 orang dan evaluasi kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) di 17 kecamatan. c) Pembinaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera

(P2WKSS) di 6 desa, pembinaan 240 warga

binaan, pembinaan 6 TPA (tempat penitipan anak) dan rakor kebersihan lingkungan 1 kali.

202


(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan di bidang KB dapat meningkatkan jumlah peserta KB aktif sebanyak 3.216 peserta (meningkat 2,72%), sehingga pada tahun 2010 jumlah peserta KB aktif mencapai 121.245 peserta. Dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 151.572 pasangan maka tingkat prevalensi peserta KB aktif mencapai 79,99%, meningkat 1,75% dari tahun 2009 sebesar 78,24%. Sementara keikutsertaan pria dalam KB pada tahun 2010 sebanyak 8.447 peserta (6,97% dari peserta KB aktif). Perkembangan peserta KB aktif dan KB baru dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam grafik berikut. Grafik 26. Perkembangan Jumlah Peserta KB Aktif dan Baru Tahun 2006-2010 140.000

113.296

117.882

116.229

120.000

118.029

121.245

10.630

11.823

100.000 80.000 60.000 40.000

8.297

10.644

10.910

20.000 0 2006

2007

2008 Aktif

2009

2010

Baru

Sumber: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keikutsertaan KB pria mengalami penurunan dari jumlah KB pria 8.524 menurun pada tahun 2009 menjadi 8.477 (-0,5%) pada tahun 2010. Pada sisi lain keikutsertaan KB wanita mengalami peningkatan dari 109.505 orang pada tahun 2009 meningkat menjadi 112.768 pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 2,98%. Perkembangan keikutsertaan KB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

203


Grafik 27. Perkembangan Jumlah Peserta KB Pria dan Wanita Tahun 2006-2010 110851

109.795 108.345 105.131 120000 100000 80000 60000 40000 8.087 7.844 20000 8.165 0 2006 2007 2008 KB Pria

8.338 2009

113027

8.447 2010

KB Wanita

Sumber: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera juga dapat dilihat dari berbagai prestasi yang telah dicapai antara lain : 1) Juara

II

Tingkat

Nasional

pada

Kejuaraan

Kelompok

Bina

Lingkungan Keluarga. 2) Juara I Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan Keluarga Harmonis. 3) Juara I Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan Kader BKB. 4) Juara I Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan Kelompok BKN. 5) Juara I Tingkat Provinsi DIY pada kejuaraan Kelompok Bina Lingkungan Keluarga. 6) Juara II Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan Gerakan Sayang Ibu. 7) Juara II Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan Paduan Suara. 8) Juara III Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan P2WKSS. 9) Juara III Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan PKB.

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

adalah

Badan

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok

dan

fungsi

Badan

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana terlampir.

204


d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera

berjumlah

95

orang.

Secara

rinci

SDM

penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga

Sejahtera

sebesar

Rp1.236.041.000,00

realisasi

Rp1.188.977.726,00 atau 96,19%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp240.475.000 realisasi Rp216.855.876 atau 90,18%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp246.183.000,00 realisasi Rp237.852.750,00 atau 96,62%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp52.459.000,00 realisasi Rp51.945.250,00 atau 99,02%. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp86.910.000,00 realisasi Rp78.667.250,00 atau 90,52%. 5) Program Keluarga Berencana, anggaran sebesar Rp452.021.000,00 realisasi 449.714.100,00 atau 99,49%. 6) Program

Kesehatan

Reproduksi

Remaja,

anggaran

sebesar

Rp28.500.000 realisasi Rp28.500.000 atau 100%. 7) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, anggaran sebesar Rp129.493.000,00 realisasi Rp125.442.500,00 atau 96,87%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera berawal dari penyerapan masukan dari para pemangku penetingan (desa, kecamatan, masyarakat dan LSM) yang ditunjang dengan data yang sudah terinventarisasi. Kompilasi data ini digunakan sebagai dasar 205


penyusunan usulan program dan kegiatan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

Khusus untuk program KB terlebih dahulu dipresentasikan dalam rapat kerja daerah di BKKBN

Provinsi DIY, guna mensinkronkan program

kabupaten dan provinsi. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

adalah

sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Jumlah PUS sebanyak 151.572 pasangan, yang mengikuti program KB sebesar 121.245 sehingga belum dapat dikatakan maksimal. Solusinya dengan meningkatkan sosialisasi dan advokasi kepada PUS. 16. Urusan Perhubungan a. Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan alat tulis kantor f)


g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h) Penyediaan makanan dan minuman rapat i)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

j)

Penyediaan jasa keamanan kantor

k)


206


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin berkala peralatan kerja 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya b) Pengelolaan kepegawaian 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Penyusunan profil SKPD 5 tahun terakhir 5. Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan a) Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan b) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan a) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor b) Rehabilitasi dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) c) Inventarisasi dan verifikasi lampu penerangan 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a) Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan b) Uji

kelayakan

sarana

transportasi

guna

keselamatan

kenyamanan

penumpang

penumpang c) Penciptaan

keamanan

dan

dilingkungan terminal d) Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

207


8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas b) Pengelolaan perparkiran 9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a) Pelayanan uji kendaraan bermotor b) Pembinaan perbengkelan b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perhubungan adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan. b) Pembayaran langganan listrik, telelpon, air dan media cetak dan koneksi internet selama 12 bulan dan pengadaan 1 unit daya LPSE . c) Pembayaran tunjangan bendahara dan pengurus barang 19 orang selama 12 bulan d) Pembayaran gaji petugas kebersihan kantor 2 orang selama 12 bulan dan penyediaan 25 jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih . e) Penyediaan 39 jenis alat tulis kantor selama 12 bulan f) Penyediaan 11 jenis barang cetakan dan penggandaan 75.328 lembar g) Penyediaan 10 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. h) Penyediaan makanan dan minuman 57 kali rapat, 15 org tamu dan extra fooding untuk 18 orang selama 300 hari. i) Pelaksanaan 20 kali rapat koordinasi dan konsultasi j) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan. k) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan selama 12 bulan, dan 7 jenis cetak kearsipan.

208


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan 3 unit bangunan kantor, rehabilitasi 2 buah kamar mandi, pembangunan 1 paket sekat ruang e-Proc b) Operasional 10 unit kendaraan roda 2 dan 4 unit kendaraan roda 4 dan,

perawatan 8 unit kendaraan roda 4 dan 12 unit

kendaraan roda 2 . c) Perawatan 2 unit sistem aplikasi dan 6 buah printer cetak gaji, 33 unit notebook, 10 unit tower wireless LAN, 1 paket website, 60 unit jaringan infrastruktur LAN dan WAN. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pelaksanaan bimtek dan workshop 4 kali. b) Pengelolaan kepegawaian untuk 403 orang, penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional PKB sebanyak 12 PNS, general cek up sebanyak 16 orang 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan 12 buku laporan bulanan, 1 buku laporan tahunan dan 1 buku LAKIP b) Pelaksanaan verifikasi SPJ 12 bulan, penyusunan SPJ 12 bulan, penyusunan

2

dokumen

laporan

keuangan,

konsiyering

pengeluaran anggaran dinas 4 kali c) Penyusunan 10 buku perencanaan kerja SKPD, RKA, DPA, SPPA, Renja SKPD dan Program Kerja. d) Penyusunan 10 buku profil SKPD 5 tahun terakhir, profil dan database SKPD. 5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan a) Penyusunan draf raperda Penerangan Jalan Umum b) Pengelolaan 5 buah terminal yaitu Terminal Prambanan, Jombor, Condongcatur,

Pakem,

dan

Gamping,

serta

pembangunan/pemeliharaan 7 unit fasilitas Terminal Jombor (kanopi terminal, tempat

tunggu

penumpang,

pengecatan

terminal, pengaspalan, pos tempat pemungutan retribusi, tempat parkir, dan pot tanaman) 209


6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan a) Perawatan 9 unit alat uji kendaraan bermotor (brake tester, axle load tester, speedo meter tester, smoke tester, CO-HC tester, side slip tester, highlight tester, pitwell tester, dan soundlevel tester),

pemeliharaan

3

unit

sarana

pendukung

alat

uji

(kompresor, bogie roller, dan kalibrasi alat uji), dan pengadaan 12 unit suku cadang alat uji kendaraan bermotor b) Pemeliharaan LPJU di 2.000 titik dan pemasangan KWH meter untuk 10 kelompok c) Penyediaan data verifikasi LPJU di Kecamatan Depok di 3.000 titik. 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a) Pengawasan dan pengendalian lalu lintas 176 kali, sosialisasi tertib lalu lintas 20 kali, survey lalu lintas untuk 10 ruas jalan dan koordinasi teknis bidang perhubungan darat 1 kali. b) Pelaksanaan uji kelayakan angkutan wisata disekolah untuk 300 lokasi sekolah c) Pelaksanaan monitoring 35.000 kendaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru, serta pembuatan 100 lembar stiker angkutan lebaran, 5 buah spanduk lebaran, dan 230 lembar peta informasi lebaran d) Pengelolaan 33 ijin angkutan 8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas a) Pemasangan 85 unit rambu-rambu lalu lintas, pengecatan marka jalan sepanjang 1.000 m2, pemasangan 10 unit Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ), pemasangan 3 unit flashing, pemeliharaan 5 unit Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan pemeliharaan 8 unit flashing. b) Penerbitan 183 izin parkir, dan pengadaan 300 buah rompi parkir 9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a) Pengujian 17.500 buah kendaraan bermotor, pengadaan 39.000 keping plat uji, 750 gross baut seng, 19.500 pasang stiker uji

210


samping, 400 buku formulir uji, 6.000 buku uji, 750 buku blangko retribusi, dan 4.500 buku kartu registrasi b) Pembinaan 75 usaha perbengkelan (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

perhubungan sebagaimana buku lampiran) Prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi prasarana dan sarana lalulintas, manajemen transportasi dan terminal merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang mengoptimalkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Sleman. Perkembangan hasilhasil pembangunan urusan perhubungan selama 5 tahun dapat terlihat sebagai berikut: Tabel 3.23. Data perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan tahun 2006-2010: TAHUN Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah pemeliharaan jaringan LPJU (titik) Jumlah pemasangan LPJU: - Lampu TL 40 watt - Lampu mercury 125 watt - Lampu mercury 250 watt - Lampu natrium 250 watt Jumlah pemeliharaan (titik) Jumlah pemasangan KWH meter (klp) Pemeliharaan rutin LPJU (buah) Sumber: Dinas Dishubkominfo

Pemeliharaan

LPJU

yang

264

216

337

315

340

958 1.528 1.682 4.865 1.000 20 1.350

815 1.149 1.579 5.228 1.200 28 1.400

715 1.152 1.545 5.410 1.950 10 1.750

500 1.255 1.855 6.552 1.500 21 1.850

815 1.149 3.087 4.087 1.500 10 2.000

dilakukan

menunjukkan

peningkatan

efektivitas dan efisiensi yang cukup signifikan sebagaimana dapat dilihat dalam grafik perbandingan target dengan realisasi pemeliharan rutin LPJU sebagai berikut: Grafik 28. Perbandingan Target dan Realisasi Pemeliharan Rutin LPJU Tahun 2006-2010 2000 1500

1.750 1.350 1.250

1.400 1.250

1.850

2.000

1.500

1.500

1.500

Target

1000

Realisasi

500 0 2006

2007

2008

2009

2010

Sumber: Dinas Dishubkominfo

211


Hasil-hasil pembangunan di bidang penerangan jalan umum tersebut memberikan

dampak

positif

yang

signifikan

dalam

capaian

perkembangan jalan strategis yang terlayani lampu penerangan jalan sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini: Grafik 29. Capaian Perkembangan Jalan Strategis yang Terlayani Lampu Penerangan Jalan Tahun 2006-2010 (prosentase) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

88 79

82

90

97

Prosentase Jalan Strategis yang terlayani LPJU

2006

2007

2008

2009

2010

Sumber: Dinas Dishubkominfo

Pada bidang angkutan jalan untuk menangani pelayanan angkutan darat terdapat armada bus yang memanfaatkan fasilitas Terminal Jombor; Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 27.556 kendaraan, Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 147.199 kendaraan dan angkutan pedesaan dan perkotaan sebanyak 50.614 kendaraan atau menurun. Jumlah

angkutan

dibandingkan

pedesaan

dan

perkotaan

menurun

51,5%

tahun 2009, disebabkan oleh permasalahan biaya

operasional yang tinggi dalam menjalankan usaha angkutan umum dan gaya hidup masyarakat yang berpandangan lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan angkutan umum. Armada kendaraan umum tersebut pada tahun 2010 telah melayani penumpang sebanyak 833.044 orang untuk AKAP, 2.419.523 orang untuk AKDP dan 1.953.309 orang untuk angkutan pedesaan dan perkotaan.

212


Jumlah bengkel dan tenaga kerja yang dibina dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut: Tabel 3.24. Data bengkel dan tenaga kerjanya Tahun 2006-2010: No

Uraian

1. Jumlah bengkel 2. Jumlah tenaga kerja Sumber: Dinas Hubkominfo

2006

2007

TAHUN 2008

75 448

75 425

79 432

2009

2010

77 428

75 411

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan pada tahun 2010 telah mampu meningkatkan kualitas sarana perhubungan yang terpasang menjadi lebih baik daripada tahun 2009, antara lain berupa rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1.030 buah atau meningkat 8,2%; marka jalan sepanjang 160 km atau meningkat 0,6%; APILL sebanyak 17 unit atau meningkat 41,1%; flashing light sebanyak 11 unit atau meningkat 27,2%; dan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) sebanyak 200 atau meningkat 5%. Jumlah tempat parkir dan tukang parkir yang terdaftar adalah sebagai berikut: Tabel 3.25. Data Tempat Parkir dan Tukang Parkir Tahun 2006-2010: No

Uraian

1. Tempat parkir 2. Tukang parkir Sumber: Dinas Dishubkominfo

2006

2007

Tahun 2008

2009

2010

181 504

288 661

298 684

286 657

229 560

Guna menjamin keamanan dan kelaikan jalan kendaraan wajib uji yang beroperasi telah dilakukan pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi kendaraan umum dan bukan umum, sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.26. Data Kendaraan Yang Telah Diuji Tahun 2006-2010 No 1

Uraian

2.

2 Mobil penumpang Taxi

3.

Mobil Bus

4.

Pick Up

1.

2006 Bukan Umum Umum 3 4


Tahun 2008 Bukan Umum Umum 7 8



691

-

617

-

632

-

594

-

186

-

-

-

-

-

-

-

-

-

325

-

1.596

83

1.499

89

1.387

68

1.231

86

1.125

79

-

9.902

-

9.491

-

9.705

-

9.497

-

9.487

213


1 5.

2

3

Truck

6.

Tangki Kend. 7. Gandeng Kend. 8. Tempel Kend. 9. Khusus Jumlah

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

3.838

12

4.004

9

3.835

7

3.591

61

3.537

-

-

-

1

-

5

-

2

-

5

-

3

-

5

-

4

-

14

-

6

-

2

-

10

-

-

_

-

1

-

4

-

4

-

6

-

4

2.304

13.827

2.128

13.594

2.028

13.621

1.832

13.198

1.697

13.128

Sumber: Dinas Hubkominfo

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perhubungan adalah Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Dinas ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Secara rinci kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

manusia

penyelenggara

urusan

perhubungan

di

Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berjumlah 96 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan

urusan perhubungan menurut golongan

dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar Rp5.877.769.250,00 realisasi Rp5.185.040.872,00 atau 88,21%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

214


1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp692.856.250,00 realisasi Rp656.966.172,00 atau 94,82% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp498.239.000,00 realisasi Rp496.267.550,00 atau 99,60% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp70.005.000,00 realisasi Rp49.663.100,00 atau 70,90% 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp110.486.000,00 realisasi Rp105.723.950,00 atau 95,69% 5) Program

Pembangunan

Prasarana

Fasilitas

Perhubungan,

anggaran sebesar Rp325.000.000,00 realisasi Rp309.348.600,00 atau 95,18% 6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan, anggaran sebesar Rp2.165.233.000,00 realisasi Rp1.734.440.700,00 atau 80,10% 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, anggaran sebesar Rp324.000.000,00 realisasi Rp307.190.100,00 atau 94,81% 8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, anggaran sebesar

Rp873.250.000,00

realisasi

Rp784.211.400,00

atau

89,80% 9) Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, anggaran sebesar Rp818.700.000,00 realisasi Rp741.259.300,00 atau 90,54% f. Proses Perencanaan Berdasarkan usulan masyarakat dan pertimbangan teknis dilakukan survey kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana perhubungan. Selanjutnya berdasarkan data dan permasalahan yang diperoleh

dari

hasil

survey

disusun

rencana

kerja.

Untuk

menyempurnakan rencana kerja, dilaksanakan diskusi dengan para pemangku kepentingan di antaranya ORGANDA, koperasi angkutan penumpang dan perguruan tinggi.

215


g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

perhubungan sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Solusinya melakukan sosialisasi dan pembinaan tertib berlalu lintas kepada masyarakat. 2) Masih

kurangnya

kesadaran

masyarakat

untuk

memasang

penerangan jalan umum secara legal dengan alasan masyarakat telah membayar pajak LPJU langsung dapat dinikmati dengan ketersediaan LPJU. Solusi yang ditempuh adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat mengenai pemasangan LPJU dan melakukan pengkajian titik-titik lokasi PJU di setiap kecamatan sehingga dihasilkan pemetaan lokasi PJU legal. 3) Terjadinya bencana alam mengakibatkan sarana dan prasarana penunjang di bidang perhubungan rusak/hilang. Solusinya harus segera dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan. 17. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi b. Pelayanan masyarakat dalam pos dan telekomunikasi c. Pengembangan dan Pengelolaan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik ) d. Pembinaan

dan

pengembangan

jaringan

komunikasi

dan

informasi e. Implementasi

Indonesia

Goes

Open

Source

(IGOS)

dan

pengembangan sarana prasarana telekomunikasi f. Pelayanan informasi SIM Call Center g. Pengelolaan dan pengembangan VoIP kecamatan h. Pemasangan Sub PABX dan Jaringan ekstension Desa

216


i. Pengelolaan dan pengembangan persandian daerah j. Pengadaan alat studio dan komunikasi k. Penyusunan Buku Informasi Pembangunan Tahun 2010 l. Pengelolaan website Bappeda m. Pengelolaan website pertanian dan kehutanan n. Pembuatan peta potensi pertanian dan kehutanan o. Penerbitan suara parlemen, booklet, leaflet dan buletin p. Dokumentasi kegiatan dewan, pelayanan pers, dialog interaktif dan keprotokolan q. Pengelolaan informasi melalui internet dan anjungan 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi a) Pengkajian opini dan polling pendapat b) Pengkajian penggunaan media dan monitoring issue dan permasalahan melalui media massa b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Penyediaan 1 paket desain rancang bangun data warehouse, 1 paket aplikasi dan operasional sistem penerimaan CPNS yang up to date, 1 paket aplikasi SIPKD yang operasional, serta 1 paket desain sistem e-procurement. b) Penyediaan 12 paket data dan jenis pelayanan masyarakat dalam bidang pos dan telekomunikasi, 12 paket rancang bangun data base untuk pendataan bidang postel. c) Penataan 1 unit jaringan LPSE. d) Pelayanan operator telepon/rakom 24 jam selama 12 bulan, faksimile selama 12 bulan, dan perbaikan telepon selama 12 bulan

217


e) Penyediaan 1 unit server VoIP, 1 paket card interkoneksi, 15 unit phone adapter, implementasi IGOS untuk peningkatan security data/informasi di 14 instansi f) Pelayanan komunikasi berbasis sistem informasi 12 bulan, pelayanan cepat tepat dan komunikatif 12 bulan, 1 paket perangkat pendukung informasi SIM Call Center, peningkatan kualitas 7 orang SDM dalam pemberian

layanan kepada

masyarakat g) Pemeliharaan 52 buah telepon VoIP di kecamatan selama 12 bulan, pemasangan 17 buah perangkat pendukung kegiatan (telepon analog), peningkatan kemampuan 17 orang SDM tentang

teknologi

VoIP,

pengoptimalan

fungsi

server

di

kecamatan selama 12 bulan. h) Pengadaan IP PABX di 2 desa, pemasangan telepon layanan publik 1 nomor di 2 desa, pemasangan telepon ekstension VoIP desa 8 ekstension, ekstension analog di 2 desa, dan sosialisasi teknologi telepon VoIP di 4 desa. i) Penyediaan informasi melalui jaringan telekomunikasi selama 12 bulan, penyediaan storage 1 GB dan sofware encryption standard 20 unit di 2 desa, sosialisasi masalah security bagi 20 orang di 17 kecamatan, pengiriman 4 peserta seminar persandian dalam rangka HUT sandi, pengiriman 4 orang peserta seminar workshop security jaringan, dan penyediaan 1 paket software encryption SMS 1 paket. j) Pemasangan 1 buah repeater di Dinas Pasar. k) Penyusunan 175 buku dan 125 booklet informasi pembangunan tahun 2010. l) Pengelolaan website Bappeda selama 12 bulan. m) Pengelolaan website Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selama 12 bulan. n) Pembuatan 1 paket peta potensi pertanian dan kehutanan

218


o) Penerbitan 2000 eksemplar majalah Suara Parlemen, dan 100 eksemplar buku kerja. p) Dokumentasi kegiatan dewan selama 12 bulan, pelayanan pers untuk 8 media selama 12 bulan, 3 kali dialog interaktif

dan

pelayanan keprotokolan dewan selama 12 bulan q) Pengelolaan internet dan anjungan dewan selama 12 bulan. 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi terrealisasi sebagai berikut : a) Pengkajian opini dan polling pendapat berupa kajian opini masyarakat tentang kinerja pemerintahan desa kerjasama dengan Fisipol UGM 1 kali. b) Monitoring isue dan permasalahan melalui media massa 555 kali dari 7 media cetak lokal dan nasional. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika mampu memperlancar pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi maupun masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman serta penerapan e-government di Kabupaten Sleman. Sistem PABX yang telah diterapkan komunikasi antar instansi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien waktu dan biaya. Sampai tahun 2010 jumlah ektensi yang terpasang sebanyak 270 ekstensi. Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah terpenuhi jaringan ekstensi, termasuk ke kecamatan dan desa. Pada tahun 2010 ini dikembangkan telepon ekstension analog di 2 desa dan juga pengadaan IP PABX di 2 desa. Selain ekstension dengan sistem PABX juga terus dikembangkan telepon ekstension VoIP. Pada tahun 2010 telah dikembangkan dengan pemasangan telepon ekstension VoIP desa sebanyak 8 ekstension. Dengan demikian sampai dengan tahun 2010 terdapat 114 ektension VoIP, yang terdiri dari 78 ekstensi di kecamatan, 12 ektensi di 5 desa dan 24 di instansi. Pada tahun 2010 juga telah dipasang telepon layanan publik di 2 desa, yang tentunya 219


akan meningkatkan pelayanan sarana komunikasi kepada masyarakat. Sampai dengan tahun 2010 telepon VoIP di kecamatan dan instansi yang dapat terpelihara dengan baik. Untuk lebih meningkatkan pelayanan telekomunikasi, pada tahun 2010 telah ditambah 1 buah repeater di Dinas Pasar sehingga saat ini tersedia 4 buah repeater yang berlisensi dengan frekuensi kerja yang berbeda. Sarana telekomunikasi tersebut digunakan untuk monitoring 17 kecamatan oleh Bakesbanglinmas dan PB, Sat Pol PP, PMI, kecamatan dan instansi lainnya.

Bertambahnya jumlah repeater

memudahkan akses komunikasi instansi pengguna ke kecamatan. Pengelolaan berita bersifat rahasia khususnya yang menyangkut kestabilan negara melalui persandian juga ditingkatkan. Penambahan sarana persandian berupa storage 1 GB dan software encryption standard 20 unit serta sosialisasi masalah sandi ke 17 kecamatan akan meminimalisir kebocoran berita. Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi (dalam instansi) dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung secara on line. Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan pengembangan/penambahan perangkat lunak original yang dibutuhkan seperti MS Windows, MS Office dan pengembangan aplikasi sistem informasi. Pengembangan Sistem Informasi (SIM) terus dilakukan. Pada tahun 2009 terdapat 19 SIM, dan tahun 2010 telah ditambah 3 SIM ; yakni SIM Sistem informasi Eksekutif, Sistem Informasi Pelaporan Data penggajian berbasis web dan Sistem informasi Obat RSUD Prambanan. Sehingga sampai dengan tahun 2010 telah terdapat 22 SIM, yakni : 1)

Sistem Informasi Kepegawaian

2)

Sistem Informasi Penggajian

3)

Sistem Informasi Baperjakat

4)

Sistem Informasi Dokumentasi Hukum

5)

Sistem Informasi Perpustakaan 220


6)

Sistem Informasi Aset Daerah

7)

Sistem Informasi Layanan Industri (TDI dan IUI)

8)

Sistem Informasi Kependudukan (SAK)

9)

Sistem Informasi Layanan Catatan Sipil

10) Sistem Informasi Arsip Dinamis In-Aktif 11) Sistem Informasi Profil Daerah 12) Sistem Informasi Perizinan Pertanahan 13) Sistem Informasi Kesehatan 14) Sistem Informasi Pelatihan (BLK) 15) Sistem Informasi Keuangan Daerah 16) Sistem Informasi SMS Gateway 17) Sistem Informasi Pencari Kerja 18) Sistem Informasi Perangkat Desa 19) Sistem Informasi CPNS on line. 20) Sistem Informasi Eksekutif 21) Sistem Informasi pelaporan Data penggajian berbasis web. 22) Sistem Informasi Obat RSUD Prambanan Pengembangan

kualitas

Sistem

Informasi

juga

terus

dilakukan,

diantaranya melalui pengembangan modul SIAKD berbasis WEB, pengembangan modul SI Arsip berbasis web, pengembangan SIM Pelayanan Perijinan Terpadu, Desain integrasi SMS Gateway dengan data kependuudkan dan panggajian serta pengembangan sistem CPNS. Perkembangan tekhnologi informatika telah mampu

mendukung

terwujudnya e-gov di Sleman. Portal www.slemankab.go.id terus dikembangkan, dan pada tahun 2010 telah dikembangkan 4 subdomain yakni:

subdomain

hubkominfo

arsipda.slemankab.go.id, subdomain

slemankab.go.id,

subdomain

subdomain

invest.slemankab.go.id,

kepuharjodes.slemankab.go.id.

Sampai

saat

ini

www.slemankab.go.id telah memiliki 40 sub domain yang dikelola oleh masing masing instansi. Koneksi internet berkapasitas 1.3 Mbps yang dipakai secara bersama sama di seluruh instansi.

221


Pengelolaan sub domain yang dilakukan oleh Bappeda, sub domain pertanian

dan

kehutanan,

serta

Sekretariat

DPRD

mampu

meningkatkan pelayanan informasi dan data kepada masyarakat. Dalam pengelolaan sub domain ini website pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan telah memperoleh penghargaan sebagai website pertanian dan kehutanan terbaik dari Kementerian Pertanian RI. Pelayanan data dan informasi juga ditingkatkan dengan diterbitkannya 2000 eksemplar majalah Suara Parlemen yang berisi informasi tentang kegiatan DPRD Sleman, dan 125 buku dan 175 booklet buku Informasi pembangunan APBD, APBN dan APBD Provinsi . Pada tahun 2010 juga telah dibuat 1 paket desain sistem eproucrement, rancang bangun database untuk pendayaan bidang postel dan penyediaan data jenis jenis pelayanan masyarakat dalam bidang postel. Untuk pengembangan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) telah dilaksanakan penataan 1 unit jaringan LPSE, dengan alamat http:/lpse.slemankab.go.id.

LPSE diresmikan tanggal

14 Oktober 2010, dan dengan LPSE ini Pemkab Sleman telah melaksanakan pengadaan notebook DPKKD. Keberadaan LPSE akan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time dengan tingkat keamanan data yang terjamin dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang. Untuk mendukung rumusan kebijakan pemerintah, telah dilaksanakan Kegiatan pengkajian opini dan polling pendapat masyarakat bekerja sama dengan Fisipol UGM telah menghasilkan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan tentang pelayanan publik di pemerintah desa. Selain itu telah dilakukan monitoring berita di media cetak dan identifikasi permasalahan kritikan

di media massa. Dengan

kegiatan ini

yang dimuat di media massa, buku tamu di website

Slemanka.go.id dan [email protected] dapat diindentifikasi dan

222


dilaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Dengan upaya ini keluhan masyarakat dapat diketahui dan direspon oleh instansi terkait. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan komunikasi dan informatika adalah Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman

dan

Peraturan

Bupati

Sleman

Nomor

32/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Sekretariat Daerah 3) Sekretariat DPRD Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

manusia

penyelenggara

urusan

komunikasi

dan

informatika di Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan

Informatika

berjumlah

13.

Secara

rinci

SDM

penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp1.258.929.750,00 realisasi Rp1.034.914.550,00 atau 82,21%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa anggaran Rp1.205.229.750,00 terealisasi Rp981.934.550,00 atau 81,47%

223


2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, anggaran Rp53,700,000,00 terealisasi Rp52,980,000,00 atau 98,66% f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan dengan identifikasi kebutuhan dan perkembangan teknologi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yakni perguruan tinggi dan pakar telekomunikasi, LSM serta diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai

bahan

penyusunan

Renja

SKPD.

Dalam

penyusunan

perencanaan juga senantiasa berkordinasi dengan Kemekominfo, Kemendagri dan Pemerintah Provinsi. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir h. Permasalahan dan Solusi 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat kurang mampu diikuti oleh sebagian SDM dan ketersediaan dana. Upaya yang dlakukan untuk mengatasi solusi tersebut adalah optimalisasi sumber daya dan sarana yang ada. Selain itu kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan lembaga lain

terus

ditingkatkan. 2. Beberapa peralatan komunikasi mengalami kerusakan akibat erupsi Merapi antara lain repeater radio komunikasi, link repeater radio komunikasi, outline sistem di 3 kecamatan (Cangkringan, Pakem dan Turi)

dan

perangkat

on

line

di

5

desa

(Purwobinangun,

Hargobinangun, Umbulharjo, Glagaharjo, Kepuharjo). Solusi yang dilakukan adalah melakukan perbaikan sementara agar dapat berfungsi kembali.

224

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

Recommend Documents