Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program dan Kegiatan 1) Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Desa,

dengan

kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan. 2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok Masyarakat. b) Fasilitasi dan Koordinasi Usulan Kelompok Masyarakat. c) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan. 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa a) Penyampaian, Pembinaan, dan Monitoring Dana Penyeimbang Desa dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). b) Pemberdayaan Kelembagaan Desa c) Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan d) Fasilitasi Bantuan Aspal e) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Swadaya Masyarakat f) Fasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Desa g) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Fisik h) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sosial i) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi j) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Budaya k) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup (LH) 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a) Pelatihan

Aparatur

Pemerintahan

Desa

Dalam

Bidang

Desa

Dalam

Bidang

Pengelolaan Keuangan Desa b) Pelatihan

Aparatur

Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan Desa c) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa 290


5) Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Kelompok Tani 6) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Stimulan Kelompok Berprestasi Pertanian dan Kehutanan b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan

urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa adalah sebagai berikut : 1) Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Desa,

dengan

kegiatan Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan berupa penyaluran dan monitoring penguatan modal kepada 45 Koperasi dan 50 UKM serta penyaluran dan monitoring penguatan modal perindustrian kepada 46 Koperasi dan 54 Industri Kecil Menengah (IKM). 2) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan a) Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kelompok Masyarakat. b) Penyusunan dokumen pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kelompok masyarakat serta pemberian penghargaan kepada 51 kelompok masyarakat berprestasi. c) Pembinaan BPD dan Anggota BPD sebanyak 43 kali untuk 323 orang serta pemberdayaan kepada 178 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan 121 Kelompok Tani (Kelomtan). 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa a) Penyampaian, Pembinaan dan Monitoring Dana Penyeimbang Desa dan PBHTB di 86 desa. b) Pemberian stimulan kepada 86 unit lumbung pangan dan pencanangan dan monitoring pelaksanaan bulan bakti gotong royong di 86 Desa.

291


c) Evaluasi pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan di 17 kecamatan dan terselenggaranya evaluasi pembangunan desa terbaik di 5 Desa. d) Fasilitasi pemberian bantuan stimulan pembangunan fisik pengaspalan jalan di 17 kecamatan. e) Monitoring dan evaluasi pembangunan swadaya masyarakat sebanyak 40 kali dan peninjauan ke 60 lokasi kegiatan gotong royong. f) Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan fisik prasarana dasar permukiman di 17 kecamatan, bantuan stimulan pembangunan fisik pasar desa di 5 pasar desa serta bantuan stimulan pembangunan fisik irigasi di 17 kecamatan. g) Fasilitasi kegiatan gotong royong masyarakat desa sebanyak 56

kali

dan

fasilitasi

kegiatan

monitoring

pelaksanaan

pembangunan di kecamatan sebanyak 48 kali. h) Fasilitasi pemberdayaan kegiatan kelompok perempuan dan perlindungan anak sebanyak 151 kali, fasilitasi penyusunan data dan laporan penanggulangan kemiskinan sebanyak 101 kali, fasilitasi kegiatan PKK sebanyak 32 kali, fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga sebanyak 86 kelompok, fasilitasi kegiatan peningkatan pendidikan non formal sebanyak 27 kegiatan, fasilitasi kegiatan UKS,

pencegahan

sebanyak

22

penyakit

kegiatan,

dan

fasilitasi

pelaksanaan kegiatan

imunisasi

peningkatan

pendidikan anak usia dini dan TK sebanyak 52 kelompok serta monitoring dan evaluasi KKN sebanyak 8 kali. i) Fasilitasi

kegiatan

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat

sebanyak 62 kali, fasilitasi kegiatan pameran potensi daerah sebanyak 17 kali, fasilitasi bazar pasar lebaran sebanyak 1 kali, penyusunan data dan laporan monitoring kegiatan industri kecil sebanyak 21 eksemplar serta fasilitasi kegiatan pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 61 kali. 292


j) Fasilitasi kegiatan pelestarian adat dan budaya sebanyak 58 jenis dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan seni tradisional sebanyak 45 jenis. k) Fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dan limbah sebanyak 45 kali dan fasilitasi penyelesaian masalah

pencemaran

dan

kerusakan

lingkungan

hidup

sebanyak 12 kali. 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a) Pembinaan

APBDes

di

4

kecamatan

dan

pembinaan

bendahara desa di 86 desa. b) Pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi perangkat desa baru sebanyak 10 orang. c) Pembinaan pembinaan perangkat desa sebanyak 66 kali. 5) Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan berupa fasilitasi permodalan bagi 415 kelompok tani. 6) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah berupa pembinaan 7 kelompok berprestasi dan fasilitasi kepada

4

orang

petugas/masyarakat

pertanian

penerima

penghargaan tingkat nasional.

(IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana buku lampiran)

Implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk dana bantuan sosial yang meliputi bantuan organisasi kemasyarakatan sebesar Rp6.675.000.000,00, bantuan gotong royong sebesar Rp3.500.000.000,00, bantuan kepada organisasi politik sebesar Rp1.000.000.000,00, bantuan kepada organisasi keagamaan sebesar Rp3.211.518.618,20, serta kelompok binaan dan mitra kerja sebesar Rp20.796.784.106,80. Selain itu ada bantuan berupa hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta sebesar Rp20.280.011.487,00.

293


Pemberian bantuan tersebut mampu meningkatkan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Dana Gotong royong pada tahun 2010 dapat menggali dana partisipasi masyarakat sebesar Rp36.159.123.567,00 atau meningkat sebesar 1033% dari pemberian bantuan sebesar Rp3.500.000.000,00. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 serta untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa menuju demokratisasi dan kemandirian desa diberikan Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai. Pada tahun 2010 Alokasi Dana Desa sebesar Rp6.844.516.200,00 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp10.198.348.059,00. Hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan dan anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan. Realisasi Alokasi Dana Desa pada beberapa tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik berikut: Grafik 35. Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2006-2010 milyar rupiah

15,000

10,992

9,741

10,198

10,000

6,844 4,360

5,000 0,000 2006

2007

2008

2009

2010

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, Setda.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Penggunaan

Alokasi

Dana

Desa

(ADD)

diperinci

untuk

biaya

operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Besaran 70% dari ADD ini didistribusikan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di 294


tingkat

desa

sebagai

wujud

partisipasi

warga

dalam

proses

perencanaan pembangunan. Upaya lain untuk memberdayakan masyarakat dan pemerintah desa melalui pemberian bagi hasil kepada pemerintah desa yang meliputi: 1) Dana

Penyeimbang

Desa

(Pengembalian

Pajak

Bumi

dan

Bangunan) sebesar Rp4.291.342.000,00 2) Pengembalian Bea Perolehan dari Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp2.780.888.400,00 3) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp3.109.500.000,00 dan bagi hasil retribusi sebesar Rp1.447.030.720,80. 4) Bagi

hasil

PBB

dan

hasil

retribusi

Provinsi

sebesar

Rp1.265.206.200,00 Penggunaan dana bagi hasil kepada pemerintah desa adalah untuk memberikan

stimulan

pembangunan

di

tingkat

padukuhan

dan

penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten Sleman juga memberikan bantuan lain kepada pemerintah desa yang meliputi tunjangan bagi aparat pemerintah desa sebesar Rp13.675.800,00, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp2.244.600.000,00, operasional dukuh, bantuan RT/RW, bantuan pemilihan kepala desa dan pemilihan dukuh, hadiah lunas PBB, penghargaan kepala desa yang habis masa jabatan serta bantuan lumbung pangan. Selain dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberdayaan masyarakat juga mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui PNPM Perkotaan dan PNPM Perdesaan. PNPM Perkotaan dari APBN sebesar Rp5.640.000.000,00 dengan dana pendampingan dari APBD sebesar Rp776.481.000,00 yang ditujukan bagi 75 desa di 15 Kecamatan berupa bantuan langsung masyarakat kepada 75 BKM. PNPM Perdesaan dari APBN sebesar Rp2.108.175,00,00 untuk Kecamatan Prambanan dan Kecamatan 295


Cangkringan

dan

dana

pendampingan

dari

APBD

sebesar

Rp450.000.000,00 yang dialokasikan untuk Kecamatan Prambanan sebesar Rp250.000.000,00 dan Kecamatan Cangkringan sebesar Rp200.000.000,00. PNPM perdesaan digunakan untuk simpan pinjam perempuan

(SPP)

sebesar

25%

dan

sisanya

untuk

kegiatan

pengembangan sarana prasarana fisik, kesehatan dan pendidikan

c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara

urusan

pemberdayaan

masyarakat

dan

desa

dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Perekonomian, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah dan Kecamatan. Satuan organisasi tersebut dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2009

tentang Organisasi Perangkat

Daerah

Pemerintah

Kabupaten Sleman dan peraturan bupati, yaitu: 1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentan Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan. Secara rinci kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

manusia

penyelenggara

urusan

pemberdayaan

masyarakat dan desa adalah Bagian Pemerintahan Desa sebanyak 18 orang, Bagian Kesejahteraan Rakyat sebanyak 17 orang, Bagian Perekonomian sebanyak 19 orang, dan Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan sebanyak 15 orang dan Kecamatan sebanyak 608 orang. Perincian sumber daya manusia penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

296


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sub urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan

Desa

Rp3.069.625.200,00

terealisasi

sebesar

Rp2.770.876.000,00 atau sebesar 91,87%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, anggaran sebesar Rp100.750.000,00 realisasi Rp91.750.250,00 atau 90,89%. 2) Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan,

anggaran sebesar Rp491.958.000,00 realisasi Rp384.534.800,00 atau 78,16%. 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa,

anggaran

sebesar

Rp1.774.932.700,00

realisasi

Rp1.668.523.300,00 atau 94,00%. 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, anggaran sebesar Rp205.250.000,00 realisasi Rp190.365.900,00 atau 92,75%. 5) Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan, dengan anggaran Rp403.014.500,00 dengan realisasi Rp344.232.000,00 atau 85,41%. 6) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah, dengan anggaran Rp93.720.000,00 dengan realisasi Rp91.650.000,00 atau 97,79%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan program dan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa disusun berdasar rencana strategis yang mengacu pada RPJMD dan RPJP. Proses perencanaan diupayakan seoptimal mungkin menggali partisipasi masyarakat dengan melalui mekanisme musrengbangdes, rakorbang dan rakorpemdes baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagaimana terlampir. 297


h. Permasalahan dan Solusi Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan dan anggaran belanja pegawai mengalami

kenaikan

serta

tidak

adanya

lagi

bagi

hasil

dari

pertambangan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar Dana Alokasi Umum yang diterima dapat mengalami kenaikan. 22. Urusan Sosial a. Program dan Kegiatan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan a) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. b) Pendampingan PNPM Perkotaan. c) Monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. d) Fasilitasi KTP dan KK bagi warga miskin. e) Pembinaan

Usaha

Peningkatan

Pendapatan

Keluarga

Sejahtera/UPKKS. f) Pembinaan Usaha Ekonomi Pekerja ter-PHK. g) Pendampingan wanita rawan sosial ekonomi. h) Penyuluhan dan bimbingan sosial bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) i) Fasilitasi distribusi raskin. j) Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah/TKPKD. k) Pelatihan ketrampilan industri kecil bagi keluarga miskin l) Fasilitasi operasi pasar. m) Bimbingan Teknis usaha untuk pedagang di pasar. n) Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya kerja pada masyarakat. o) Fasilitasi PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2010. 298


p) Pelatihan budidaya peternakan. q) Pengembangan Tanaman Pangan Alternatif. r) Penanaman Tanaman Penghijauan. 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). a) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin b) Bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial c) Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) 3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a) Identifikasi dan pembinaan anjal/gepeng b) Penyediaan beras penyangga (buffer stock) c) Pelatihan ketrampilan penanggulangan bencana bagi Satgassos d) Penanganan

dan

pemberian

bantuan

orang

terlantar,

gelandangan dan gelandangan psikotik e) Verifikasi dan kajian bantuan bagi keluarga tidak mampu f) Fasilitasi jaminan sosial untuk penyadang cacat g) Rehabilitasi bagi penyandang cacat h) Koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat i) Koordinasi dan monitoring kebijakan kesehatan masyarakat 4) Program Pembinaan Anak Terlantar dengan Kegiatan fasilitasi advokasi penyelesaian kasus bayi / anak terlantar 5) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan pemberdayaan penyandang cacat 6) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan kegiatan subsidi kebutuhan dasar bagi anak asuh panti sosial 7) Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial,

dengan kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial

299


b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan sosial adalah sebagai berikut : 1) Program Penanggulangan Kemiskinan a) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu berupa stimulasi bantuan 14.000 zak semen dan stimulasi bantuan bedah rumah sebanyak 34 unit. b) Pendampingan PNPM Perkotaan di 15 kecamatan. c) Penyusunan

Laporan

Monitoring

dan

evaluasi

program

penanggulangan kemiskinan sebanyak 20 buku. d) Fasilitasi KTP dan KK bagi warga miskin sebanyak 3.614 KTP dan 1.876 KK. e) Pembinaan UPPKS. f) Pembinaan kewirausahaan kepada 100 orang dan penyerahan pinjaman sebanyak 1 kali. g) Seleksi dan identifikasi calon WRSE di 2 lokasi sebanyak 40 orang, bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan serta stimulan bagi WRSE sebanyak 1 kali sebanyak 40 orang dan bimbingan lanjut dan tambahan modal usaha untuk kelompok sebelumnya sebanyak 4 kelompok. h) Sosialisasi program KTK sebanyak 1 angkatan untuk 30 Orang, bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi KTK sebanyak 1 kali kepada 20 Orang, bantuan usaha bagi KTK kepada 20 Orang serta bimbingan lanjut bagi kelompok KTK sebanyak 1 kelompok. i) Fasilitasi pendistribusian raskin dan distribusi kartu RTM kepada 37.416 RTM. j) Fasilitasi TKPK dalam melaksanakan fungsi koordinasi kebijakan dan perumusan program penanggulangan kemiskinan sebanyak 12 bulan. k) Pelatihan ketrampilan industri kecil bagi keluarga miskin dalam pemanfaatan potensi lokal sebanyak 10 angkatan kepada 200 Orang. 300


l) Operasi

pasar

untuk

penyaluran

kebutuhan

pokok

bagi

masyarakat miskin. m) Bimbingan teknis usaha untuk pedagang kecil di pasar dan bantuan peralatan kerja kepada 150 Orang. n) Penanaman nilai-nilai budaya kerja masyarakat di 2 kecamatan sebanyak 4 kali. o) Fasilitasi PNPM Mandiri Perdesaan di 2 kecamatan yaitu Prambanan dan Cangkringan. p) Pelatihan budidaya peternakan sebanyak 4 angkatan kepada 140 Orang. q) Pengembangan tanaman pangan alternatif berupa bimbingan budidaya talas dan garut kepada 2 kelompok, penanaman tanaman garut sebanyak 2.375 kg, penanaman tanaman talas sebanyak 3.200 batang. r) Penanaman bibit mahoni sebanyak 2.000 batang, bibit durian sebanyak 1.500 batang, bibit rambutan sebanyak 1.500 batang, bibit pete sebanyak 2.000 batang, bibit mindi sebanyak 2.000 batang dan bibit gmelina sebanyak 2.000 batang. 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): a) Pembinaan ketrampilan teknis bagi 12 calon pendamping Usaha Sosial Ekonomi Produktif/USEP baru, pembentukan, bimbingan sosial dan ketrampilan bagi kelompok USEP baru kepada 2 kelompok sebanyak 40 orang, bantuan modal usaha bagi Kelompok USEP baru kepada 2 kelompok, bimbingan lanjut bagi kelompok USEP yang berhasil berupa penambahan modal bagi 2 kelompok serta Forum KIE Kelompok USEP (baru dan lama) sebanyak 1 kali 4 Orang. b) Bimbingan sosial kepada 30 KK Miskin, pelatihan homecare kader pendamping lansia sebanyak 1 kali untuk 35 Orang, bantuan kebutuhan dasar kepada 30 KK miskin non potensial

301


serta bantuan kebutuhan dasar lansia rentan sosial ekonomi sebanyak 300 Orang. c) Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Kecamatan kepada 4.375 RSTM di 17 kecamatan. 3) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial: a) Identifikasi dan pembinaan anjal/gepeng tingkat kecamatan dan kabupaten sebanyak 30 kali, penyuluhan dan bimbingan sosial bagi anjal/gepeng sebanyak 20 kali, pemberdayaan anjal/gepeng melalui rumah singgah di 3 lokasi sebanyak 15 Orang. b) Penyediaan beras penyangga (buffer stock) untuk tanggap darurat sebanyak 4 ton, penyediaan sarana dapur umum sebanyak 2 lokasi, bantuan korban bencana(sakit, meninggal dunia) sebanyak 34 Orang dan bantuan lauk pauk untuk 29 KK. c) Sosialisasi

penanganan

akibat

bencana bagi 160

Orang

sebanyak 4 angkatan, pelatihan ketrampilan bagi Satgassos sebanyak 120 orang dalam 4 angkatan. d) Penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar/kehabisan bekal sebanyak 291 Orang, bantuan perawatan/pengiriman ke RS untuk 8 Orang, bantuan biaya pemakaman kepada 4 Orang, pengiriman orang terlantar ke RS/PS/PA untuk 10 Orang serta pemulangan orang terlantar ke daerah asal sebanyak 7 orang. e) Verifikasi dan pemberian jaminan sosial bagi masyarakat sebanyak 492 Orang. f) Fasilitasi pemberian bantuan bagi penyandang cacat berat sebanyak 52 Orang. g) Pembelian alat bantu bagi penyandang cacat keluarga miskin sebanyak 32 unit. h) Koordinasi penanganan permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat sebanyak 5 kali serta Pelaksanaan kegiatan evaluasi penanganan masalah kesejahteraan sosial sebanyak 5 kali.

302


i) Koordinasi dengan PMI sebanyak 2 kali, koordinasi KPAD sebanyak 2 kali, serta Pelaksanaan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) sebanyak 2 kali. 4) Fasilitasi advokasi penyelesaian kasus bayi/anak terlantar berupa penyelesaian 19 kasus bayi/anak. 5) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, berupa bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan serta bantuan untuk 2 angkatan sebanyak 30 Orang, pemberian stimulan bagi 50 siswa penyandang cacat berprestasi, bantuan sarana operasional kegiatan kepada 4 organisasi sosial/lembaga sosial, pemberian bantuan sarana

operasional

kegiatan

kepada

4

organisasi/lemsos

penyandang cacat yaitu ITMI, Tuna Daksa, PERTUNI, PPCS serta sosialisasi rehabilitasi berbasis masyarakat untuk 2 angkatan sebanyak 30 Orang. 6) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, berupa bimbingan home parenting bagi Pengasuh Panti Asuhan sebanyak 1 angkatan 30 Orang, bantuan sarana peningkatan pelayanan anak di TPA, pemberian subsidi kebutuhan dasar anak di 10 Panti Asuhan serta penyelenggaraan forum komunikasi panti asuhan sebanyak 1 kali. 7) Program berupa

Pemberdayaan pelaksanaan

Kelembagaan

forkom

organisasi

Kesejahteraan sosial

dengan

Sosial, para

pemangku kepentingan sebanyak 1 angkatan 40 Orang, bimbingan teknis pekerja sosial sebanyak 1 angkatan 30 Orang, bantuan sarana operasional kegiatan K3S sebanyak 1 kali, bantuan penyelenggaraan kegiatan FK PSM Kabupaten Sleman 1 kali, bantuan penyelenggaraan kegiatan Komda Lansia Kabupaten Sleman

1

kali,

bantuan

sarana

pengembangan

organisasi

sosial/lemsos sebanyak 1 kali untuk 15 Orsos, bimbingan dan pelatihan ketrampilan bagi Karang Taruna untuk 30 Orang 15 Karang Taruna dan fasilitasi penyelenggaraan bakti Karang Taruna sebanyak 1 kali.

303


(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan sosial sebagaimana buku lampiran) Dalam

rangka

upaya

penanggulangan

kemiskinan,

Pemerintah

Kabupaten Sleman telah melakukan upaya pendataan KK miskin. Hasil pendataan tahun 2009 mencatat keseluruhan jumlah KK di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 255.555 KK. Sebesar 25,50 % atau 65.157 KK di antaranya termasuk KK miskin. Pendataan tahun 2010 terdapat 391.106 KK di Kabupaten Sleman dimana sebanyak 57.979 KK diantaranya adalah KK miskin atau turun menjadi 14,82%. Penurunan proporsi jumlah KK miskin dari 25,50% menjadi 14,82% merupakan hasil berbagai intervensi kebijakan yang pro rakyat miskin. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman diantaranya memberikan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu berupa pemberian bantuan 14.000 zak semen dan bantuan bedah rumah sebanyak 34 unit. Pemberian fasilitasi pembuatan KTP dan KK bagi warga miskin sebanyak 3.614 KTP dan 1.876 KK. Pemberian fasilitasi distribusi raskin dan kartu RTM kepada 37.416 RTM. Bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial (kesrakat) dan lansia rentan sosial melalui bimbingan sosial kepada 30 KK miskin, pelatihan homecare kader pendamping lansia sebanyak 1 kali 35 orang, bantuan kebutuhan dasar kepada 30 KK miskin non potensial serta bantuan kebutuhan dasar lansia rentan sosial ekonomi sebanyak 300 Orang. Pendampingan dana APBD juga dilakukan untuk kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan maupun PNPM Mandiri Perdesaan, pemberdayaan kelompok miskin dan usaha ekonomi produktif. Terdapat 33 Kelompok USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif) Lanjut Usia yang berhasil mengembangkan

dana

bergulir

mencapai

Rp2.959.456.800,00.

Kelompok USEP Ibu Rumah Tangga sebanyak 142 kelompok dengan anggota 5.439 orang yang berhasil mengembangkan dana bergulir sebesar Rp1.705.748.920,00. Sementara untuk USEP Karang Taruna data pada tahun 2010 menunjukkan terdapat 54 kelompok dengan 304


anggota sebanyak 2.114 orang berhasil menghimpun dana sebesar Rp182.180.000,00. Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bayi/anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna korban bencana, lansia dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Jumlah PMKS di Kabupaten Sleman yang ditangani pada tahun 2010 sebanyak 215.578 orang, termasuk di dalamnya adalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis, balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, serta para penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Berdasarkan hasil penjaringan/penertiban

secara

akumulasi

sampai

dengan

Bulan

Desember 2010 ada sejumlah 198 orang terdiri dari anak jalanan dan gelandangan. Setelah diidentifikasi lebih lanjut, sebanyak 71 orang anjal terdiri 56 laki-laki dan 15 perempuan, gelandangan sebanyak 127 orang terdiri 89 laki-laki dan 38 perempuan. Adapun anjal yang berada dibawah binaan 3 Rumah Singgah sebanyak 45 orang. Hal tersebut menunjukkan masih banyaknya anjal dan gepeng yang belum mampu ditangani rumah singgah dan kemungkinan hidup kembali di jalanan yang pada gilirannya dapat kembali terjaring pada saat penertiban bahkan lebih dari satu kali. Penyelenggaraan urusan sosial selalu ditingkatkan baik bentuk kegiatan maupun obyek dan sasaran kegiatan. Secara agregat implementasi urusan bidang sosial melalui program dan kegiatan secara terpadu dan terkoordinir menghasilkan beberapa prestasi, yaitu: 1) Juara I Karang Taruna Berprestasi Tingkat Provinsi D.I.Y. 2) Juara II PSM Berprestasi Tingkat Provinsi D.I.Y. 3) Juara II Organisasi Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi D.I.Y. 305


c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan sosial adalah Bidang Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2009


Daerah

Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor

Pemerintah 20 Tahun

2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir. Penyelenggaraan urusan ini juga didukung oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; Bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan; Bidang Perkotaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi; Bidang Keluarga Sejahtera Perempuan,

pada dan

Badan

Keluarga

Perlindungan

Berencana,

Anak;

Bidang

Pemberdayaan Pembinaan

dan

Pengembangan Pasar pada Dinas Pasar; Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan serta Kecamatan. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan sosial menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan sosial sebesar Rp3.994.660.380,00

terealisasi sebesar Rp3.311.326.900,00

atau

sebesar 82,89%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program

Penanggulangan

Kemiskinan

anggaran

sebesar

Rp3.593.675.500,00 realisasi Rp2.919.108.395,00 atau 81,23%.

306


2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS anggaran sebesar Rp49.898.880,00 realisasi Rp23.018.880,00 atau 46,13%. 3) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial anggaran sebesar Rp353.732.500,00 realisasi Rp319.891.125,00 atau 90,43%. 4) Program

pembinaan

anak

terlantar

anggaran

sebesar

Rp6.000.000,00 realisasi Rp6.000.000,00 atau 100%. 5) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma anggaran sebesar Rp20.815.000,00 realisasi Rp20.165.000,00 atau 96,88%. 6) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo anggaran sebesar Rp6.962.500,00 realisasi Rp5.757.500,00 atau 82,69%. 7) Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial

anggaran sebesar Rp23.901.000,00 realisasi Rp17.386.000,00 atau 72,74%.

f. Proses Perencanaan Permasalahan sosial yang dominan diindentifikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan antara lain Perkumpulan Penyandang Cacat Sleman (PSCS), Perkumpulan Bina Remaja Sleman (PBRS) menjadi prioritas dalam penyusunan program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi instansi. Proses perencanaan secara sinergis dan terkoordinir melibatkan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan program dan kegiatan yang komprehensif dan terintegratif.

g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan sosial adalah sebagaimana terlampir.

307


h. Permasalahan dan Solusi 1) Adanya

perbedaan kriteria

KK

miskin yang ditetapkan

oleh

pemerintah pusat dalam (BPS) dengan pemerintah daerah (Dinas Nakersos) sehingga banyak KK miskin tidak bisa tertangani oleh program dan kegiatan dari pemerintah pusat. Solusi yang dilakukan adalah dengan memberikan

bantuan dan santunan kepada

masyarakat yang membutuhkan. Koordinasi dan sinkronisasi data dengan BPS juga dilakukan sebagai salah satu solusi. 2) Seiring terjadinya erupsi Gunung Merapi terjadi jumlah peningkatan KK Miskin sehingga perlu ditangani secara sinergis dan simultan dengan meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Solusi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menangani masalah ini. 3) Meningkatnya jumlah PMKS baik yang bersifat permanen maupun insidentil dan belum Penyediaan pusat rehabilitasi bagi PMKS mengakibatkan penanganan PMKS kurang optimal karena hanya bersifat bimbingan sosial. Solusi yang dilakukan yaitu menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memiliki sarana penampungan dan bimbingan rehabilitasi.

23. Urusan Kebudayaan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa perbaikan alat kerja e) Penyediaan Alat Tulis Kantor f)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 308


h) Penyediaan makanan dan minuman rapat i)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

j)

Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan

2) Program peningkatan sarana dan prasarana kantor a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan pengelolaan kepegawaian 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan rencana kerja SKPD d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir 5) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya a) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya b) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah c) Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 6) Program pengembangan nilai budaya a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah b) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 7) Program pengelolaan keragaman budaya a) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah b) Penyelenggaraan dialog budaya c) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

309


b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan. b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan langganan selama 12 bulan. c) Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. d) Penyediaan jasa perbaikan alat kerja selama 12 bulan. e) Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan. f)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.

g) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan. h) Penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan. i)

Fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan.

j)

Pengelolaan jasa kearsipan dan perpustakaan selama 12 bulan.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan. c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair selama 12 bulan. 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a) Penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 17 buku. b) Penyusunan dokumen laporan keuangan dan realisasi keuangan selama 12 bulan. c) Penyusunan dokumen rencana kerja SKPD, RKA dan DPA sebanyak 10 buku. d) Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD sebanyak 7 laporan selama 12 bulan. e) Penyusunan 1 buku profil data SKPD lima tahun terakhir. 310


5) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya a) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya sebanyak 14 kali di 5 sanggar meliputi: (1) Sarasehan

lembaga

budaya

”Gito-Gati”

di

Pajangan

Pendowoharjo Ngaglik tanggal 30 Januari 2010. (2) Sarasehan lembaga budaya ”Girikerto Budoyo” di Balai Desa Girikerto, Turi tanggal 11 Februari 2010. (3) Sarasehan lembaga budaya ”Sentana Budaya” melalui kegiatan pelatihan Pranatacara dan berbusana jawa di Mranggen, Sinduadi Mlati tanggal 21 Maret 2010. (4) Pembinaan lembaga budaya ”Catur Setya Budaya” di Plambongan, Banyurejo Tempel tanggal 28 Juni 2010. (5) Pembinaan lembaga budaya ”Widya Permana” di Sanggar Widya Permana, Cokrojayan, Banyuraden Gamping 31 Juli 2010. b) Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai sejarah sebanyak 3 kali dan sosialisasi budaya sebanyak 3 kali (1) Sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah di Ambarketawang Gamping Sleman. (2) Sosialisasi

budaya

pada

masyarakat

di

Balai

Desa

Margoagung, Seyegan. (3) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah di Balai Desa Tlogoadi Mlati. (4) Sosialisasi budaya tentang warisan rumah tradisi budaya (5) Sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah di Balai Desa Sidoagung Godean (6) Sosialisasi Benda Cagar Budaya bagi masyarakat di pendopo Agrowisata Turi c) Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah sebanyak 21 kali. 6) Program pengembangan nilai budaya a) Fasilitasi upacara adat dan merti dusun 38 kali b) Pembinaan dan penghargaan warisan budaya pada 10 rumah tradisional dan kerjasama di bidang budaya di Kecamatan Berbah. 311


7) Program pengelolaan keragaman budaya a) Pelaksanaan kegiatan Adeging Nagari Yogyakarta sebanyak 1 kali, pentas seni rutin kaliurang sebanyak 53 kali, gelar seni pada upacara adat sebanyak 7 kali, apresiasi wayang sebanyak 2 kali, gelar

seni

mendukung

event

khusus

sebanyak

3

kali,

pencipataan tari garapan unggulan Sleman sebanyak 1 kali dan pendampingan

kecamatan

sebagai

pusat

pelestarian

dan

pengembangan kebudayaan di 17 kecamatan b) Pelaksanaan dialog forum komunikasi pelestarian budaya 3kali c) Pelaksanaan festival kethoprak sebanyak 17 kali, festival Jembrana Bali, festival kesenian Sleman, parade tari tingkat provinsi, festival Sendratari tingkat provinsi, kegiatan mocopatan sebanyak 9 kali dan festival prajurit tradisional Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Indikator

Kinerja

Kunci

(IKK)

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan urusan kebudayaan sebagaimana buku lampiran. Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong pelestarian budaya yang hidup di masyarakat sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal ini antara lain tercermin dalam upacara adat dan tradisi merti dusun/desa yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman. Data upacara adat dan Merti Dusun di Kabupaten Sleman sebagaimana terlihat tabel berikut: Tabel 3.30. Data Upacara Adat di Kabupaten Sleman Tahun 2010 No 1

Kegiatan 2

1.

Saparan Ki Ageng Wonolelo

2. 3. 4. 5.

Merti Bumi Tunggularum Saparan Bekakak Upacara Kwagon Upacara Pendeman

Tempat 3 Pondok Wonolelo, Widodomartani Ngemplak Tunggularum, Wonokerto Turi Ambarketawang, Gamping Kwagon, Sidorejo, Godean Pendeman, Trimulyo ,Sleman

Pelaksanaan 4 21 Januari 2010 24 Januari 2010 29 Januari 2010 7 Februari 2010 7 Februari 2010

312


1 6.

2 Upacara adat Mbah Bergas

7.

Tuk Si Bedug

8. 9.

Upacara Adat Ki Ageng Tunggul Wulung Labuhan Merapi

10.

Nyadran Wot Galeh

11.

Nyadran Sutan

12.

Nyadran Watugajah

13.

Nyadran Kemiri

14.

3 Dusun Ngringin, Ngino, Margokaton, Seyegan Lapangan Mranggen, Balai Desa Margodadi dan di Sendang Tuk Si Bedug Balai Desa Sendangagung

4 10s/d18 Juni 2010 9 Juli 2010

Rumah Juru Kunci Merapi Mbah Maridjan Wot Galeh, Sendangtirto, Berbah

12 - 13 Juli 2010.

1 Agustus 2010

Nyadran Gabukan

Sendangsari Minggir di makam dusun Sutan Sendangagung Minggir di makam dusun Watugajah Margorejo Tempel di makam dusun Kemiri Donokerto Turi

15.

Nyadran Suruh

Makam Suruh Sidomoyo Godean

2 Agustus 2010

16.

Nyadran Wonolelo

Makam Wonolelo Widodomartani

3 Agustus 2010

17.

Nyadran Kalibulus

4 Agustus 2010

18.

Nyadran Pulesari

Bimomartani Ngemplak di Ndalem Joglo Mangunsudiharjan Wonokerto Turi di makam Pulesari Pesanggrahan Gunung Gamping

19.

Upacara Adat Hari Jadi Desa Ambarketawang Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1 Agustus 2010

1 Agustus 2010 1 Agustus 2010 1 Agustus 2010

4 Agustus 2010 13 Oktober 2010

Tabel 3.31. Data Tradisi Merti Dusun/Desa di Kabupaten Sleman Tahun 2010 No 1 1.

Upacara Adat 2

Lokasi 3

Pelaksanaan 4

Pulesari, Wonokerto, Turi

10 Februari 2010

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Saparan Merti Dusun Rebo Wekasan Merti Dusun Ponggol Merti Dusun Ngrowot Merti Dusun Nganggring Merti Desa Sidorejo Merti Dusun Plambongan Merti Dusun Pemidhangan

Wonokerto Turi Girikerto, Turi Nganggring, Girikerto Turi Sidorejo, Godean Plambongan, Banyurejo, Tempel Grogol, Margodadi Seyegan

13 Februari 2010 14 Februari 2010

8.

Merti Dusun Keceme

9.

Merti Dusun Plumbon

10.

Merti Dusun Nawung

rumah Bapak RH Suharisman 19 Juni 2010 Jurito rumah Bapak Muhadi Plumbon 19 Juni 2010 Lor Kedung Nganten, Nawung, 21 Juni 2010 Gayamharjo Prambanan

1 Mei 2010 12 Juni 2010 17 Juni 2010

313


1 11.

2 Merti Dusun Saren

3

4 Saren 3 Juli 2010

rumah kepala dusun Wedomartani Ngemplak 12. Merti Dusun Plembon Dukuh Plembun, Sendangsari Minggir 13. Merti Dusun Barongan Barongan 14. Merti Dusun Ketingan Rumah dukuh Ketingan 15. Merti Dusun Ngajek Purwomartani 16. Merti Dusun Sumberwatu Sambirejo Prambanan 17. Merti Dusun Kliran Rumah Dukuh Kliran Minggir 18. Merti Dusun Bokari Cebongan Kidul Tlogoadi Mlati Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

3 Juli 2010 3 Juli 2010 25 Juli 2010 25 Juli 2010 27 Juli 2010 2 &3 Oktober 2010 8 Oktober 2010

Upaya pelestarian dan pengembangan berbagai seni budaya lokal maupun nasional dilakukan melalui berbagai pembinaan kelompokkelompok kesenian. Pembinaan tersebut antara lain pembinaan group kesenian Jathilan untuk pentas seni di Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), pembinaan group kesenian elektone untuk pentas seni di ODTW, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan festival kethoprak tingkat kabupaten maupun provinsi. Jumlah

kelompok

kesenian

di

Kabupaten

Sleman

tahun

2010

sebagaimana grafik berikut: Grafik 36. Data Kelompok Kesenian Tahun 2010 Drama Tari, 12 Seni Tari; 274

Seni Musik; 492

Seni Sastra; 11 Wayang; 53

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penghargaan dan apresiasi terhadap kesenian di Kabupaten Sleman dapat ditunjukkan oleh gelar yang diraih oleh pelaku seni adalah: 1) Penyaji Terbaik II tingkat Nasional atas nama Nursih Andayani (Margomulyo Seyegan) pada Parade Tari Nusantara

314


2) Lima penyaji unggulan terbaik dan penyaji arak-arakan terbaik pada Festival Prajurit Tradisional Nusantara di TMII Jakarta oleh Bregodo Mangkubumen ( Ambarketawang Gamping ) 3) Juara II dan Pemeran putra terbaik oleh Eka Asmara ( Petukan, Ambarketawang, Gamping ) pada Festival Kethoprak Tingkat Provinsi DIY 4) Juara III tingkat Provinsi DIY pada Gelar Seni Pertunjukan oleh Sanggar Srengenge Emas (Gubugan, Donokerto, Turi ) 5) Juara III pada Festival Sendratari antar Kabupaten/kota se-Provinsi DIY dengan penata tari Supriyadi, S.Pd


urusan

Kebudayaan

adalah

Bidang

Peninggalan

Budaya, Nilai, dan Tradisi dan Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2009


Daerah

Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi sebanyak 14 orang dan Bidang Kesenian sebanyak 12 orang. Secara

rinci SDM penyelenggara urusan kebudayaan

menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

315


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kebudayaan melalui : 1) Program

Pelayanan

Administrasi

perkantoran

sebesar

Rp275.343.000,00 realisasi Rp213.632.269,00 atau 77,59% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp225.850.500,00 realisasi Rp199.131.950,00 atau 88,17% 3) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp106.952.000,00 realisasi Rp95.940.000,00 atau 89,70% 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Capaian

Kinerja

dan

Keuangan Sebesar Rp114.577.000,00 realisasi Rp111.395.500,00 atau 97,22% 5) Program

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya

sebesar

Rp130.447.000,00 realisasi Rp130.192.000,00 atau 99,80%. 6) Program Pengembangan Nilai Budaya sebesar Rp144.214.500,00 realisasi Rp125.056.500,00 atau 86,72% 7) Program

Pengelolaan

keragaman

budaya

sebesar

Rp816.562.000,00 realisasi Rp781.257.000,00 atau 95,68% f. Proses Perencanaan Program urusan budaya dirumuskan bertolak dari permasalahan dan rencana pengembangan potensi dan disusun menjadi prioritas dengan tujuan

untuk mengatasi

masalah

dan

mengoptimalkan

potensi.

Perumusan program diupayakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (Dewan Kesenian, Perkumpulan Karawitan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Badan Pengelolaan Cagar Budaya, Akademisi, Budayawan, Pelaku Budaya dan Pengamat Budaya) sehingga kegiatan-kegiatan yang dihasilkan merupakan jawaban untuk kebutuhan riil dari para pelaku di bidang budaya. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh SKPD Bidang Peninggalan Budaya,

Nilai, dan

Tradisi dan Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana terlampir. 316


h. Permasalahan dan Solusi 1) Masih terdapat pandangan bahwa upacara adat adalah milik pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya sering menunggu atau tergantung

pada

pemerintah.

Upaya

yang

dilakukan

adalah

memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi budaya merupakan

milik

masyarakat

dan

menempatkannya

secara

proporsional antara peran pemerintah dan masyarakat. 2) Masih

kurangnya

sarana

dan

prasarana

pendukung

upaya

pelestarian dan pengembangan kebudayaan di tingkat kecamatan. Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi sarana yang ada dan peningkatan swadaya masyarakat. 3) Materi budaya dalam pendidikan sekolah masih kurang mendapat porsi

yang

cukup.

Upaya

yang

dilakukan

adalah

dengan

meningkatkan peran pendidik untuk transformasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan.

24. Urusan Statistik a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah a) Penyusunan buku Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar lapangan usaha dan penggunaan tahun 2009 b) Penyusunan Buku PDRB Kecamatan c) Penyusunan buku statistik harga bahan bangunan d) Penyusunan Buku Inflasi 2010 e) Penyusunan Buku Statistik Industri f)

Penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009

g) Penyusunan Buku Penduduk Pertengahan h) Penyusunan Buku Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka tahun 2009 i)

Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat

j)

Penyusunan buku PDP3D tahun 2009 317


k) Peyusunan Metadata Spasial Kabupaten l)

Analisis Statistik Gender Kabupaten Sleman

m) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah n) Pengolahan, updating data dan analisis data dan statistik daerah o) Updating data dan Validasi data ketenagakerjaan dan sosial p) Updating data Kemiskinan q) Penyusunan data base pilar batas daerah dan peta koridor batas daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kab/kota yang berbatasan r)

Updating dan validasi data KB

s) Penyusunan data bidang kesejahteraan rakyat t)

Penyusunan Profil desa

u) Penyusunan monografi kecamatan b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan Statistik adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah a) Pelaksanaan penyusunan buku Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar lapangan usaha dan penggunaan tahun 2009 sebanyak 300 buku. b) Penyusunan buku PDRB Kecamatan sebanyak 150 buku c) Penyusunan buku Statistik Harga Bahan Bangunan sebanyak 100 buku d) Penyusunan buku Inflasi 2010 sebanyak 100 buku e) Penyusunan buku Statistik Industri sebanyak 100 buku f) Penyusunan

buku

Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

sebanyak 100 buku g) Penyusunan buku Penduduk Pertengahan sebanyak 100 buku h) Penyusunan buku Kabupaten dalam Angka tahun 2009 sebanyak 500

buku

dan

Kecamatan

dalam

Angka

tahun

2009

sebanyak1445 buku

318


i) Penyusunan buku Indikator Kesejahteraan Rakyat sebanyak 125 buku j) Penyusunan buku PDP3D tahun 2009 sebanyak 50 buku k) Penyusunan Metadata Spasial Kabupaten sebanyak 200 buku dan CD sebanyak 200 buah l) Penyusunan buku Analisis Statistik Gender Kabupaten 30 buku m) Penyusunan dan pengumpulan Data dan Statistik Daerah meliputi pengelolaan statistik tanaman pangan dan hortikultura melalui pengumpulan dan pengelolaan data statistik pertanian, perencanaan

pembangunan

bidang

tanaman

pangan

hortikultura, operasional petugas pengumpul data pertanian di 17 Kecamatan dan

dan

statistik

pengendalian pelaksanaan

kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura n) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah berupa penyusunan data peternakan di 17 kecamatan sebanyak 12 kali, penyusunan rencana kerja peternakan sebanyak 1 paket, monitoring

dan

evaluasi

peternakan

sebanyak

2

kali,

Pemutakhiran Data Sentra Industri Kecil di Kab Sleman sebanyak 200 buku dan Pelaksanaan Pengolahan Data Industri Kecil Kab Sleman sebanyak 40 buku o) Updating data dan Validasi Data Ketenagakerjaan dan Sosial pada tahun 2010 p) Updating Data Kemiskinan di 17 Kecamatan, 86 desa dan 1212 dusun pada tahun 2010 q) Penyusunan Data Base Pilar Batas Daerah dan Peta Koridor Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kab/kota yang berbatasan meliputi koordinasi lokasi, deskripsi lokasi, foto pilar, peta koridor sebanyak 241 pilar/ 3 buku. r) Updating dan validasi data KB s) Penyusunan Data Bidang Kesejahteraan Rakyat : Data warga Sejahtera/Pra Sejahtera di Kecamatan Turi (4 buah buku). t) Penyusunan Profil Desa, berupa pendataan dan penyusunan profil desa di 86 desa u) Penyusunan Data Monografi Kecamatan di 17 Kecamatan 319



urusan

Statistik

adalah

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyelenggara

urusan

statistik

didukung

oleh

Bagian

Tata

Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bidang Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dan Kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi

organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

manusia

penyelenggara

urusan

statistik

secara

rincimenurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan statistik melalui Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah sebesar Rp1.887.101.700,00 realisasi Rp1.750.524.350,00 atau sebesar 92,76%. f. Sarana Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan statistik yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bidang Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dan Kecamatan adalah sebagaimana terlampir. 320


g. Proses Perencanaan Proses perencanaan dalam urusan statistik diawali dengan melakukan identifikasi kebutuhan data dan informasi, selanjutnya disusun prioritas mengenai data dan informasi yang perlu ditata dan dikelola. Implementasi penyediaan data dasar dilakukan bekerjasama dengan Kantor Statistik Kabupaten Sleman dan penyediaan data sektoral dengan melibatkan SKPD terkait.

h. Permasalahan dan Solusi Kurangnya

validitas

data

karena

berpedoman pada acuan yang sama.

para

pengelola

data

belum

Solusi yang ditempuh adalah

dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi perundangan di bidang statistik dengan sasaran mulai di tingkat dusun sampai tingkat kabupaten serta meningkatkan koordinasi dengan BPS dan dengan SKPD serta pada berbagai kesempatan memberikan masukan ke pusat agar Pusat juga mulai menggunakan kriteria/acuan yang sama.

25. Urusan Kearsipan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa administrasi keuangan c) Penyediaan jasa kebersihan kantor d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor e) Penyediaan alat tulis kantor f)

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i)

Penyediaan makan dan minum rapat

j)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 321


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya b) Pengelolaan kepegawaian 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Laporan Capaian Kinerja, dan Laporan Keuangan a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD 5) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan a) Kajian Sistem administrasi kearsipan b) Pembinaan arsip pemerintahan desa 6) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah a) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah b) Penduplikatan dokumen dalam bentuk informatika c) Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 7) Program

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

dan

Prasarana

Kearsipan dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan a) Pengelolaan dokumentasi kegiatan dan data Pemkab Sleman b) Penyediaan sarana layanan informasi kearsipan c) Sosialisasi/penyuluhan

kearsipan

di

lingkungan

instansi

pemerintah b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan kearsipan adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran d) Penyediaan sarana surat menyurat selama 12 bulan e) Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan f)

Penyediaan jasa kebersihan kantor dan lingkungannya selama 322


12 bulan g) Penyediaan sarana perbaikan dan terawatnya peralatan kerja selama 12 bulan h) Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan i)

Penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan

j)

Penyediaan sarana penerangan kantor selama 12 bulan

k) Penyediaan langganan surat kabar selama 12 bulan l)

Penyediaan makan minum harian, rapat dan tamu selama 12 bulan

m) Penyediaan biaya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Kantor a) Pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala selama 12 bulan b) Pemeliharaan kendaraan dinas selama 12 bulan 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia a) Pelaksanaan bimtek dan pengiriman peserta bimtek 4 kali b) Pengelolaan administrasi kepegawaian 25 orang 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Laporan Capaian Kinerja, dan Laporan Keuangan a) Penyusunan laporan kegiatan kerja bulanan sebanyak 12 kali, laporan kegiatan tahunan sebanyak 1 kali b) Penyusunan laporan keuangan, pembukuan, realisasi fisik keuangan sebanyak 12 kali c) Penyusunan 1 buah RKA, 1 buah DPA, dan 1 buah renstra SKPD 5) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan a) Pelaksanaan

kajian

administrasi

kearsipan

yang

meliputi

monitoring SKPB pada 46 OPD, Lomba SKPB yang mencakup 46 OPD, dan pendampingan pengelolaan danpenataan arsip pada 10 OPD serta kerjasama dengan 5 OPD. b) Pelaksanaan pembinaan arsip pemerintahan desa di Kecamatan Turi. 323


6) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah a) Pengelolaan arsip dinamis inaktif depo sebanyak 520 boks selama 12 bulan b) Penduplikatan dokumen informatika sebanyak 325 boks c) Penataan arsip sebanyak 650 boks, 3 kali koordinasi penyusutan arsip kabupaten, dan penyusunan draft pengelolaan arsip sebanyak 2 draft. 7) Program

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana

dan

Prasarana

Kearsipan a) Pemeliharaan arsip daerah yang bernilai guna secara rutin sebanyak 500 boks 8) Program peningkatan Kualitas pelayanan Informasi a) Pengelolaan

dokumentasi kegiatan Pemerintah

Kabupaten

Sleman selama tahun 2010 (foto, CD, dan kaset rekaman), pengelolaan

data

pembangunan

pada

12

bidang

dan

pengelolaan dokumentasi berita di 10 media massa. b) Pemeliharaan sarana layanan informasi kearsipan berupa 1 kali pameran dan penerbitan bulletin sebanyak 102 eksemplar. c) Sosialisasi/penyuluhan

kearsipan

di

lingkungan

instansi

pemerintah terhadap 133 orang. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan sebagaimana buku lampiran) Upaya meningkatkan efektifitas

pengelolaan kearsipan pada SKPD

dilaksanakan melalui pemberian bimbingan teknis kepada para pengelola kearsipan, pembinaan kearsipan, pendampingan kearsipan, monitoring sistem kearsipan pola baru, dan lomba sistem kearsipan pola baru pada 46 SKPD. Penataan dan pengolahan arsip dinamis inaktif yang dikelola oleh Kantor Arsip Daerah telah berhasil menata 100 boks, sehingga secara keseluruhan meningkat dari 5.100 boks pada tahun 2009 menjadi 5.200 boks di tahun 2010. 324


c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan Kearsipan adalah Kantor Arsip Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah. Penyelenggaraan urusan kearsipan didukung oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kearsipan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada tahun 2010, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan

adalah

sebesar

Rp639.379.700,00

dengan

realisasi

Rp616.683.700,00 atau 96,45%.

f. Proses Perencanaan Proses perencanaan pengelolaan arsip daerah disesuaikan dengan peningkatan

intensitas

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan yang semakin banyak dan luas. Pemeliharaan dokumendokumen strategis secara tertib merupakan prioritas program yang dikelola kearsipan daerah. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kearsipan adalah sebagaimana terlampir.

325


h. Permasalahan dan Solusi 1) Pemahaman tentang tata kelola arsip pada masing-masing SKPD masih rendah. 2) Belum semua SKPD memiliki arsiparis. 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan birokrat tentang fungsi dan pentingnya arsip. 4) Sarana kearsipan di depo Pemkab Sleman belum memadai. 5) Belum semua SKPD mempunyai depo arsip. Solusi yang dilakukan adalah dilakukan pembinaan penerapan SKPB secara rutin baik berbentuk workshop, pendampingan, lomba, dan sarasehan di bidang kearsipan.

26. Urusan Perpustakaan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Arsip dan Perpustakaan b) Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Listrik dan

Langganan c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d) Penyediaan Jasa Kebersihan e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f)

Penyediaan Alat Tulis Kantor

g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan h) Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan i)

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

j)

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor b) Pemeliharaan Kendaraan Dinas 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimtek, Workshop, Seminar dan Lokakarya b) Pengelolaan Kepegawaian 326


4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD b) Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran c) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD 5) Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan a) Pemasyarakatan Minat Baca dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar. b) Pengembangan Minat dan Budaya Baca c) Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat d) Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan e) Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah f)

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

g) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat, arsip dan perpustakaan selama 12 bulan b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan langganan selama 12 bulan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan d) Pemeliharaan kebersihan kantor selama 12 bulan e) Perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan f)

Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan

g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan 327


h) Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan selama 12 bulan i)

Penyediaan makanan dan minuman rapat harian dan tamu selama 12 bulan

j)

Penyediaan biaya perjalanan dinas selama 12 bulan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala 2 gedung kantor selama 12 bulan b) Pemeliharaan kendaraan dinas selama 12 bulan 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pelaksanaan

bimtek,

workshop,

seminar

dan

lokakarya,

pengiriman peserta diklat selama 12 bulan b) Pengelolaan administrasi Kepegawaian selama 12 bulan 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan a) Penyusunan RKA, DPA, dan Renstra SKPD sebanyak 17 laporan b) Penyusunan laporan keuangan/SPJ, pembukuan dan realisasi fisik dan keuangan c) Penyusunan laporan kegiatan, tahunan, dan barang sebanyak 15 laporan 5) Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan a) Terselenggaranya layanan menetap perpustakaan dan Warintek, dengan jumlah pengunjung 35.742 orang, layanan Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Elektronik Keliling di 47 lokasi, dengan jumlah

pengunjung

53.685

orang

dan

layanan

kantong

perpustakaan di 13 lokasi b) Terselenggaranya Lomba Minat Baca Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan umum dengan jumlah peserta 874 orang dan pelaksanaan story telling di 4 lokasi. c)

Pendataan perpustakaan sekolah sejumlah 200 lokasi di 5 (lima) kecamatan

di

Kabupaten

Sleman,

dan

pembinaan

6

perpustakaan sekolah 328


d)

Monitoring dan pembinaan perpustakaan desa dan masyarakat di 8 lokasi.

e)

Pendampingan perpustakaan desa dan masyarakat di 6 lokasi

f)

Pameran Perpustakaan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman, penyusunan bibliografi sebanyak dan penyusunan profil sebanyak 50 eksemplar, booklet sebanyak 50 eksemplar, dan leaflet sebanyak 700 eksemplar.

g)

Pelaksanaan

pengadaan

dan

pengolahan

bahan

pustaka

sebanyak 974 judul, pengembangan koleksi Warintek dan otomasi perpustakaan sebanyak 2911 judul dan stock-opname 1 kali. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

perpustakaan sebagaimana buku lampiran). Program dan

kegiatan perpustakaan mendorong peningkatan minat

baca masyarakat. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah anggota, pengunjung,

maupun

peminjam

koleksi

perpustakaan

daerah.

Meningkatnya minat baca ini juga telah diimbangi dengan penyediaan koleksi yang memadai, baik dari jumlah eksemplar koleksi maupun keragaman judul, yang terlihat dari grafik berikut: Grafik 37. Statistik Perkembangan Jumlah Anggota, Pengunjung dan Peminjam Tahun 2006-2010 89427

90000 74216 80000 75059 68570 70000 59985 57814 60000 50173 Anggota 50000 54656 29213 Pengunjung 40000 23032 Peminjam 30000 15651 19097 17950 20000 15576 13677 10000 0 2006 2007 2008 2009 2010

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman

329


Dalam rangka meningkatkan persebaran perpustakaan dan peningkatan akses terhadap buku ke masyarakat, pada tahun 2010 dilakukan pelayanan pada kantong perpustakaan desa dan instansi meliputi: a) Perpustakaan Desa “Mandiri” Kecamatan Gamping b) Perpustakaan Desa “ Pustaka Karta” Sidokarto Godean c) Perpustakaan Desa “Melati” Sumberagung Moyudan d) Perpustakaan Desa “Tunas Mekar” Minggir e) Perpustakaan Desa “ Mesra” Merdikorejo Tempel f)

Perpustakaan “Diponegoro” Sambigo Maguwoharjo Depok

g) Perpustakaan Desa “Mentari” Gamplong Moyudan h) Perpustakaan Desa “Cahyo Kawedar” Brebah i)

Perpustakaan “Ngudi Kawruh” Prambanan

j)

Perpustakaan “Pustaka Widya” Margokaton Seyegan

k) Perpustakaan MTsN Seyegan l)

Perpustakaan Yakkum

m) Perpustakaan LP. Cebongan Monitoring

perpustakaan

pengembangan

desa

perpustakaan

dan

masyarakat

dilakukan

untuk

dan

bantuan

meningkatkan

kelestarian perpustakaan dilakukan, meliputi: a) Perpustakaan ”Tunas Mekar” Desa Sendangagung, Minggir b) Perpustakaan ”Melati” Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan c) Perpustakaan ”Pustaka Karta” Desa Sidokarto, Kecamatan Godean d) Perpustakaan ”Mandiri” Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping e) Perpustakaan ”Tunas Bangsa” Desa Donokerto, Kecamatan Turi f)

Perpustakaan ”Mesra” Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel

g) Perpustakaan ”Diponegoro” Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok h) Perpustakaan ”Cahyo Kawedar” Desa Sendangtirto, Berbah. i)

Perpustakaan ”Pustaka Widya” Desa Margokaton, Seyegan;

j)

Perpustakaan ”Mentari” Gamplong, Sumberrahayu, Moyudan;

k) Perpustakaan ”Ngudi Kawruh” Kenaran, Sumberharjo, Prambanan; l)

Perpustakaan ”Miftahul Ilmi” Macanan, Madurejo, Prambanan; 330


m) Perpustakaan Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan; dan n) Perpustakaan Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem. Supervisi pembinaan dan stimulasi juga dilakukan pada perpustakaan sekolah yang meliputi: a) Perpustakaan SD Negeri Keceme, Caturharjo, Sleman b) Perpustakaan SD Negeri Kandangan, Seyegan c) Perpustakaan SD Negeri Kalasan 1, Tirtomartani, Kalasan d) Perpustakaan SD Negeri Tamanan 1, Tamanmartani, Kalasan e) Perpustakaan SMP Negeri 3 Godean, Kec. Godean f)

Perpustakaan SMP Negeri 4 Pakem

Berbagai perkembangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan urusan perpustakaan, terlihat juga berbagai prestasi yang kembali diraih selama tahun 2010, yaitu: 1. Juara Favorit Teknologi Informasi Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Penerima Block Grant Perpusnas RI Tingkat Nasional Tahun 2010. 2. Juara I Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Penerima Block Grant Perpusnas RI Tingkat Provinsi Tahun 2010. 3. Juara II Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi oleh Perpustakaan Desa ”Pustaka Widya” Margokaton, Seyegan. 4. Juara II Lomba Mendongeng Tingkat

Provinsi oleh Jihan Nisfu

Sya’bani siswi MIN Tempel. c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Daerah. Secara rinci, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Kantor Perpustakaan Daerah adalah sebagaimana terlampir.

331


d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perpustakaan adalah SDM SKPD Kantor Perpustakaan Daerah, sejumlah 26 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan perpustakaan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi

anggaran

sebesar

untuk

penyelenggaraan

Rp786.345.350,00

realisasi

urusan

perpustakaan

keuangan

sebesar

Rp774.522.905,00 atau 98,50%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan pelaksanaan urusan perpustakaan berfokus pada upaya peningkatan minat baca masyarakat, yang merupakan dasar dalam pengelolaan perpustakaan daerah dan pengembangan program kepustakaan daerah. Program tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan prioritas Kantor Perpustakaan Daerah, sesuai tugas pokok dan fungsinya. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

perpustakaan yang dilaksanakan oleh SKPD Kantor Perpustakaan Daerah adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam urusan perpustakaan adalah masih belum memadainya sarana prasarana, kapasitas SDM yang terbatas, serta pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang belum optimal baik dari segi pembiayaan, prosedur, dan networking. Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, serta melakukan upaya berkesinambungan peningkatan kapasitas SDM melalui beberapa pendidikan dan pelatihan. Selain itu juga dengan mengoptimalkan langkah-langkah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 332

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

Recommend Documents