Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

C. URUSAN PILIHAN 1. Urusan Perikanan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a) Pengembangan bibit ikan unggul b) Pengembangan usaha dan agribisnis perikanan c) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan (DAK) 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan a) Evaluasi pelaku usaha perikanan b) Pelatihan dan Pembinaan teknologi perikanan 3) Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan a) Optimalisasi peran kelembagaan pemasaran b) Gerakan pemasyarakatan hasil perikanan 4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar a) Pemetaan potensi pengembangan perikanan b) Restocking perairan umum b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan perikanan adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a) Pengembangan bibit ikan unggul melalui diseminasi budidaya Ikan

Lele

Sangkuriang,

pembuatan

750

lembar

brosur,

pembelian 2.850 ekor calon induk dan pembelian 100 zak pakan ikan serta peningkatan mutu induk Ikan Nila di masyarakat melalui pembelian 180 kg benih calon induk, sosialisasi teknologi, pembuatan 500 lembar brosur dan pembelian 70 zak pakan ikan. b) Pengembangan

usaha

dan

agribisnis

perikanan

melalui

pengelolaan administrasi selama 10 bulan, temu usaha, pembuatan 850 lembar brosur dan pembuatan 2.000 lembar buletin tiga bulanan. 333


c) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan (DAK) melalui pembangunan sarana dan prasarana 1 Unit Pembenihan Rakyat, 1 unit tempat pemasaran benih, 1 unit bangsal penampungan benih, 1 unit kolam penampungan ikan, 1 unit kios pemasaran ikan, 2 unit pos penyuluhan, pembelian 1 paket peralatan budidaya perikanan, 20 buah kendaraan roda dua, 1 paket peralatan

laboratorium,

5

paket

peralatan

penunjang

penyuluhan. 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan a) Evaluasi 17 kelompok tani, pemberdayaan petani pembenih ikan melalui 8 kali sarasehan dan evaluasi UPR di 17 kecamatan b) Pelatihan 1 angkatan rekayasa teknologi budidaya, 2 kali sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), pembelian 1 paket obat-obatan perikanan, pembuatan 1.000 eksemplar brosur CBIB, pembuatan 200 buku saku pengendalian penyakit ikan, pelaksanaan 1 angkatan magang teknologi perbenihan ikan bagi petugas perikanan, 1 angkatan Kursus Unit Pembenihan Rakyat (UPR), 2 angkatan Kursus Petani Ikan, dan 1 angkatan kursus manajerial kelompok. 3) Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan a) Optimalisasi peran kelembagaan pemasaran melalui pengelolaan UPT PBPP, optimalisasi 5 unit BBI, pembelian 145 zak pakan dan pembuatan 1.250 lembar brosur. b) Gerakan pemasyarakatan hasil perikanan melalui diversifikasi pengolahan dan kampanye makan ikan berupa 18 kali lomba masak, penyusunan 100 eks buku resep, 3 kali pemasyarakatan hasil perikanan, 4 kali sarasehan pasar ikan kelompok, 2 kali sosialisasi gizi ikan, 4 kali kampanye makan ikan, gerakan cinta ikan berupa 1 kali lomba lukis, pembuatan 1.000 lembar brosur dan pembuatan 750 eks buku.

334


4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar a) Pemetaan

potensi

pengembangan

perikanan

melalui

perencanaan pembangunan perikanan 4 unit dan pendataan perikanan di 17 kecamatan b) Restocking perairan umum melalui penebaran 750 kg benih ikan di perairan umum. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perikanan sebagaimana buku lampiran) Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung peningkatan produksi ikan sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.32. Perkembangan Produksi Ikan Tahun 2006– 2010 No.

Produksi Ikan

1.

Ikan Konsumsi (ton)

2.

Ikan Hias (ekor)

3.

Benih Ikan (ekor)

2006

2007

2008

2009

2010

6.458,39

8.148,85

10.297,78

12.425,90

14.574,68

7.432.450

7.818.000

9.278.860

9500000

11.445.500

427.441.200 532.156.500

704.545.000

789367500

785.857.500

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

Peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2010 sebesar 17,29% terjadi karena adanya peningkatan produktivitas kolam, jumlah kelompok pembudidaya meningkat 16,61% menjadi 379 kelompok, peningkatan

produktivitas

alat

tangkap

perairan

umum,

serta

meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidayaan ikan.

Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2010 meningkat 3% menjadi 26,73 kg/kapita/tahun dari 25,95 kg/kapita/tahun pada tahun 2009. Tingkat konsumsi tahun 2010 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi Provinsi DIY sebesar 22,00 kg/kapita/tahun. Produksi ikan hias tahun 2010 naik sebesar 20,47% dengan tujuan pemasaran Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta.

335


Keberhasilan urusan perikanan dapat pula dilihat dari prestasi yang diraih oleh beberapa kelompok tani ikan sebagai berikut: 1) Juara III Kategori UPT Daerah Tingkat Nasional dalam rangka Penghargaan Adibakti Mina Bahari Tahun 2010 atas nama UPT Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan Sempu, Kecamatan Pakem. 2) Juara III Kategori Ikan Hias Tingkat Nasional dalam rangka Penghargaan Adibakti Mina Bahari Tahun 2010 atas nama KPI Planet Ikan Hias, Sribit, Sendangtirto, Kecamatan Berbah. 3) Juara I Lomba Kelompok Pembenih Ikan Tingkat Provinsi atas nama KPI Yasa Mina, Cangaan, Sendangtirto, Kecamatan Berbah. 4) Juara III Lomba Kelompok Budidaya Lele Tingkat Provinsi atas nama KPI Mina Rukun, Kuton, Tegaltirto, Kecamatan Berbah. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perikanan adalah Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan,

dan

Kehutanan

Kabupaten

Sleman.

Secara

rinci,

kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perikanan di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 61 orang (17 orang bidang perikanan, 25 orang pengembangan budidaya perikanan,

18

orang

penyuluh

perikanan).

Secara

rinci

SDM

penyelenggaraan urusan perikanan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

336


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perikanan sebesar Rp3.804.264.700,00 realisasi Rp3.650.995.440,00 atau 95,97%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, anggaran sebesar Rp3.350.380.000,00 realisasi Rp3.209.357.490,00 atau 95,79%. 2) Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan, anggaran sebesar

Rp246.689.300,00

realisasi

Rp236.297.800,00

atau

95,79%. 3) Program

Optimalisasi

Perikanan,

anggaran

Pengelolaan sebesar

dan

Pemasaran

Produksi

Rp146.876.000,00

realisasi

Rp146.876.000,00 atau 100%. 4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar,

anggaran

sebesar

Rp60.269.400,00

realisasi

Rp58.464.150,00 atau 97,00%.

f. Proses Perencanaan Proses perencanaan perikanan dilaksanakan secara partisipatif melalui pertemuan kelompok pembudidaya ikan, tokoh masyarakat dengan pendampingan

dari

penyuluh

perikanan

untuk

mengidentifikasi

permasalahan dan kebutuhan dalam budidaya perikanan.

g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perikanan di Bidang Perikanan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi Masalah sumber air yang semakin terbatas baik dari jumlah maupun kualitasnya menjadi permasalahan penting, terutama di wilayah Sleman barat dimana kegiatan budidaya perikanan sebagian besar bergantung pada pengairan dari saluran Van der Wijck dan Selokan Mataram. Saat 337


ini kedua saluran terganggu alirannya karena adanya timbunan material vulkanik erupsi Merapi berupa pasir dan batu. Selain mendesain ulang jaringan irigasi, solusi lain yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik petani maupun pembudidaya ikan untuk memilih komoditas yang dapat tumbuh baik dengan sumber air terbatas seperti ikan gurami dan lele. Selain itu, perlu ditingkatkan peran organisasi pemakai air (P3A).

2. Urusan Pertanian a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis b) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis c) Peningkatan kemampuan lembaga petani d) Sekolah lapang pertanian e) Pembinaan dan pengembangan GAPOKTAN f) Pemberdayaan petani (tembakau) 2) Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan a) Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan b) Penyuluhan

distribusi

pemasaran

atas

hasil

produksi

pertanian/perkebunan masyarakat c) Penyuluhan

kualitas

dan

teknis

kemasan

hasil

produksi

pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan d) Pemasyarakatan hasil pembangunan pertanian e) Pengembangan pertanian wisata f) Diversifikasi pengolahan hasil pertanian g) Pengembangan agribisnis pertanian h) Pembinaan panen dan pasca panen 338


3) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna a) Pengadaan

sarana

dan

prasarana

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna b) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna c) Pelatihan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam d) Bimbingan SPO-GAP (Standar Procedure Operational-Good Agriculture Practices) e) Pengembangan sarana uji laboratorium dan pengembangan metode pengujian f) Dem area tembakau nikotin rendah 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan a) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan b) Pengelolaan lahan dan air c) Perlindungan tanaman d) Pengembangan kentang dataran medium e) Pengembangan pembibitan krisan 5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan a) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan b) Pemberdayaan kelompok dan UPT BP3K (Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan) 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak a) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak b) Pengawasan peredaran produk asal hewan dan obat-obatan c) Optimalisasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan d) Pengelolaan Klinik Hewan e) Penanganan Penyakit Menular 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan pengembangan agribisnis peternakan

339


8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan a) Diversifikasi pengolahan dan kampanye produk peternakan b) Optimalisasi

pengembangan

budidaya

peternakan

dan

pemotongan hewan 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna.

b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan pertanian adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Pelatihan 60 orang petani dan pelaku agribisnis TPH dan perkebunan terdiri dari pelatihan pengurus kelompok petani kecil 2 angkatan, magang 30 orang petani dan pelaku agribisnis, pelatihan 58 orang petani perkebunan, dan supervisi 17 kelompok tani serta pemberian stimulan untuk 3 kelompok tani. b) Penyuluhan dan pendampingan 100 orang petani dan pelaku agribisnis melalui pengembangan tanaman hortikultura dan buahbuahan berupa 4 angkatan pelatihan tanaman hias, nanas dan pisang, pembelian 1.250 batang tanaman hias daun potong, 3.000 batang bibit tanaman nanas dan 750 batang bibit tanaman pisang serta pembinaan dan penyuluhan peternakan berupa pembentukan 112 kelompok tani pemula, pembinaan 70 kelompok tani pemula/lanjut dan pembinaan 6 kelompok lembaga keuangan mikro. c) Peningkatan kemampuan lembaga petani melalui evaluasi 34 kelompok tani kelas pemula, evaluasi 8 kelompok Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI)

padi tingkat kabupaten, evaluasi 1

kelompok PMI padi tingkat provinsi, pemberian penghargaan bagi 15 kelompok berprestasi dan peningkatan kelas kelompok pada 50 kelompok.

340


d) Sekolah lapang tata guna air 2 angkatan, Pembinaan P3A 3 angkatan dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 5 angkatan e) Pembinaan dan pengembangan GAPOKTAN melalui workshop gabungan kelompok tani, pelatihan manajemen Gapoktan 2 angkatan, pelatihan kewirausahaan Gapoktan 2 angkatan dan koordinasi Gapoktan tingkat kecamatan untuk 17 kecamatan f) Pemberdayaan petani melalui sekolah lapang tembakau nikotin rendah untuk 6 kelompok dan pembuatan dem percontohan tembakau nikotin rendah 6 kelompok. 2) Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/

Perkebunan a) Fasilitas kerjasama regional, nasional, internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan melalui 26 kali pertemuan forum komunikasi. b) Penyuluhan

distribusi

pemasaran

atas

hasil

produksi

pertanian/perkebunan masyarakat, terdiri dari 3 angkatan temu mitra komoditas kopi, mendong dan tembakau, pembinaan 1 kelompok tani penerima PM perkebunan dan 1 paket monitoring evaluasi dan pelaporan. c) Penyuluhan

kualitas

dan

teknis

kemasan

hasil

produksi

pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan melalui 3 unit bimbingan standarisasi mutu hasil pertanian berupa uji residu produk segar, 3 unit uji laboratorium produk olahan, 1 angkatan bimbingan standarisasi mutu produk pertanian serta bimbingan pengolahan dan pengemasan produk hasil pertanian berupa 1 angkatan bimbingan pengolahan hasil pertanian, 1 angkatan bimbingan pengemasan produk olahan dan pembelian 1 unit alat penunjang pertanian. d) Pemasyarakatan hasil pembangunan pertanian terdiri dari 1 kali Agro and Food Expo, 1 kali Hari Pangan Sedunia dan Pameran 1 kali Potensi Pembangunan.

341


e) Pengembangan pertanian wisata berupa 4 kali perlombaan bidang pertanian. f) Diversivikasi pengolahan hasil pertanian berupa perlombaan pengolahan mananan tingkat kecamatan 17 kali dan tingkat kabupaten 1 kali, dan cetak 75 buku resep. g) Pengembangan

agribisnis

pertanian

melalui

12

kali

pengembangan sistem informasi harga pasar, analisis 6 komoditi usaha tani, 33 kali temu asosiasi pertanian, 2 kali promosi hasil produksi pertanian dengan temu usaha dan temu bisnis, 5 kali pasar tani, 1 kali promosi pengembangan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pengelolaan 1 unit kebun STA. h) Pembinaan panen dan pasca panen berupa peningkatan kualitas 4 kelompok olahan tembakau, pengadaan 3 paket sarana prasarana pertanian, 3 angkatan sarasehan, 4 angkatan temu usaha dan 2 kali pertemuan koordinasi asosiasi tembakau. 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. a) Pengadaan

sarana

dan

prasarana

teknologi

pertanian

perkebunan tepat guna berupa pengamatan OPT di 17 kecamatan, pembelian 1 paket obat-obatan, 3 unit Dem perangkat uret tebu dan 3 unit Dem perangkat hyphhotan. b) Penyuluhan penerapan teknologi Pertanian/perkebunan tepat guna melalui penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna TPH yang terdiri dari 7 kali siaran pedesaan, pembuatan 40 buku data kelompok tani dan pembuatan 1.000 lembar leaflet, penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna perkebunan berupa pelatihan dan pengembangan 2 kelompok, percontohan 2 unit tanaman TOGA, sosialisasi dan pengembangan 1 unit desa mandiri energi serta demplot pola tanam berupa 2 ha demplot kedelai, 2 ha demplot jagung, 0,1 ha demplot cabai dan sekolah lapang pola tanam 3 kelompok c) Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam, berupa bimbingan dan pembinaan untuk 7

342


kelompok dan kaji terap tumpang sari dan pemupukan nilam 2 kelompok d) Bimbingan SPO-GAP (Standar Procedure Operational – Good Agricultural Practices) sebanyak 2 angkatan dan 2 kelompok pendampingan register kebun e) Pengembangan sarana uji laboratorium dan pengembangan metode pengujian berupa 1 unit rancangan laboratorium pengujian, pembelian 1 paket alat penunjang pertanian f) Dem area tembakau nikotin rendah 2 kelompok, pembelian 2 unit sarana pertanian, 1 kali pelatihan TOT penyuluh SL tembakau dan pembelian 1 unit UPS 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan a) Pengembangan

bibit

unggul

pertanian/perkebunan

melalui

pengembangan tanaman buah unggulan 500 batang bibit Jambu Air Dalhari. b) Pengelolaan lahan dan air melalui pengelolaan lahan dan air TPH dan WISMP, sertifikasi lahan sebanyak 500 sertifikat, reklamasi 25 ha lahan dengan bahan organik, rehabilitasi 2 km Jalan Usaha Tani, 1 paket pengembangan metode SRI, 1 paket consolidate farming, rehabilitasi 2 km Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dan 1,3 km Jaringan Irigasi Desa, pembangunan 1 unit embung/dam parit, 2 unit sumur resapan, pengembangan 2 unit air permukaan kawasan

hortikultura,

1

unit

Irigasi

Partisipatir,

1

paket

Pengarusutamaan gender, Legalisasi 6 kelompok Badan Hukum P3A/GP3A,

Pelatihan

penguatan

P3A/GP3A

3

angkatan,

pelatihan usaha Instensifikasi/Ekstensifikasi dan Diversifikasi Pertanian 3 angkatan, pembuatan 1 unit sumur dangkal dan penyusunan data base PLA Perkebunan di 17 kecamatan. c) Perlindungan tanaman melalui 2 kali pertemuan petandu tingkat kabupaten, 8 kali pertemuan petandu tingkat UPT BP3K, gerakan pengendalian OPT 40 kelompok dan pembuatan 1.000 lembar leaflet.

343


d) Pengembangan kentang dataran medium melalui 1 unit dem kentang dataran medium. e) Pengembangan pembibitan krisan melalui magang 1 angkatan petugas kultur jaringan, optimalisasi pemanfaatan 1 paket laboratorium dan pembelian 1 planlet 5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan a) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan melalui

3 kali pelatihan penyuluh swakarsa, 2 kali pelatihan

pengelola P4S, penyusunan program penyuluhan metode PRA 2 unit, 120 unit fasilitas UKB penyuluh, 1 unit magang petugas ke Balitkabi Jatim, koordinasi 10 kelompok penyuluh Tanaman Pangan dan Holtikultura, 3 kali pelatihan Petugas Perkebunan, 1 kali studi banding petugas. b) Pemberdayaan kelompok dan UPT BP3K melalui 8 paket pemberdayaan kelompok, 8 unit demplot di UPT BP3K, koordinasi tk. UPT BP3K dengan kelompok 8 unit 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak a) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak melalui pemeriksaan 750 sampel specimen laboratorium diagnostik, 150 sampel hasilvaksinasi antrax, pemantauan pasar hewan qurban 2 kali, pemantauan penyakit zoonosa 12 kali, pemeriksaan hewan qurban di 17 kecamatan, pemeriksaan 300 sampel HI Test, 300 sampel AI Test, 300 sampel Pullorum Test, pembelian 1 paket bahan obat-obatan, 1 paket bahan/alat laboratorium,

pembuatan

5

buku

Peta

Penyakit

2010,

pemeriksaan 52 sampel ke laboratorium rujukan diagnostik, pengadaan 1 jenis alat-alat laboratorium peternakan, pendataan pemotong ayam di 17 kecamatan, sosialisasi peduli ASUH di 17 kecamatan, sosialisasi pemotongan hewan qurban di 17 kecamatan, sosialisasi pemotongan hewan qurban tingkat desa di 17 desa, dan pembuatan 1.500 buku tatacara pemotongan hewan.

344


b) Pengawasan peredaran produk asal hewan dan obat-obatan melalui

pembelian

2

unit

alat

laboratorium,

pengawasan

RPH/RPA 5 kali, pengawasan tempat penampungan susu 5 kali, pengawasan peredaran daging tingkat kecamatan 5 kali, pengawasan peredaran daging di supermarket dan hotel 5 kali, pendataan penjual daging ayam, daging ternak besar dan ternak kecil di 17 kecamatan. c) Optimalisasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan melalui 6 kali pemantauan

dan

pelayanan

kesehatan,

pemeriksaan

kebuntingan 521 ekor, penanganan gangguan alat reproduksi 1.132 ekor, pengambilan dan pemeriksaan spesimen 1.240 sampel, pemantauan ternak 6 kali, pemantauan post vaksinasi antrax 10 kali, pelayanan puskesmas keliling 72 kali, vaksinasi ND 121.927 dosis, pengadaan bahan dan obat-obatan 1 paket, pengadaan bahan laboratorium 1 paket, pembelian papan nama 1 buah, pembuatan 2000 leaflet, sosialisasi anthrax 34 kali, pengadaan alat-alat kedokteran hewan 1 paket, kompensasi pasca vaksinasi anthrax 1 paket. d) Pengelolaan klinik hewan melalui pembelian 1 paket bahan obatobatan, pembelian 1 paket bahan laboratorium, pembelian 1 paket makanan hewan, pemeliharaan 1 paket bangunan, pembelian 2 unit peralatan dapur, pembelian 1 unit alat kedokteran hewan. e) Penanganan penyakit menular melalui pengasapan (desinfeksi) di

17 kecamatan, pembelian 1 paket bahan obat-obatan,

pembelian 1 paket bahan laboratorium, sosialisasi AI di 86 lokasi, rapat koordinasi dengan kader di 17 kecamatan, belanja 1 paket Pakaian Kerja Lapangan. 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan pengembangan agribisnis peternakan melalui penataan usaha peternakan 8 kali, monitoring informasi harga pasar 10 kali, pengawasan lalu lintas ternak 10 kali, sosialisasi perijinan di 17 kecamatan,

apresiasi

pengembangan

usaha

ternak

4

kali, 345


pengembangan ternak besar, kecil dan unggas dengan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan IB 10 kali, pembinaan IB 15 kelompok, penyusunan data P2SDS di 10 kecamatan, pengawasan peredaran mutu bibit unggas di 17 kecamatan, pencatatan kelahiran ternak 4.685 ekor, pengadaan bibit straw sapi 3.000 dosis, pemeriksaan 10 sampel pakan, pemeriksaan 10 sampel semen beku, pembinaan dan intensifikasi penyelesaian ternak pemerintah 7 kelompok, pengadaan 2 jenis alat kedokteran hewan. 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan a) Diversifikasi pengelolaan dan kampanye produk peternakan melalui apresiasi pengolah pasca panen 1 kali, kampanye minum susu anak SD di 3 SD, kampanye makan daging kelinci di 17 kecamatan, demonstrasi pengolahan 3 jenis hasil peternakan, evaluasi pengolahan pasca panen 1 kali. b) Optimalisasi UPTD pengembangan budidaya peternakan melalui pengelolaan

pengembangan

budidaya

peternakan

dan

pemotongan hewan 12 bulan, pembelian 1 paket obat hewan, dan pembelian 1 paket pakan ternak, pemeliharaan 1 unit kandang. 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan melalui penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna berupa pelatihan pembuatan kompos dan demplot aplikasi kompos masingmasing 2 angkatan (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanian sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan urusan pertanian pada tahun 2010 mampu mendukung produksi tanaman pangan berupa padi sawah dan ladang sebanyak 266.073 ton serta mengalami surplus sebesar 85.236 ton untuk pemenuhan kebutuhan beras di Kabupaten Sleman dan kabupaten lain di Provinsi DIY. Sementara produksi beberapa tanaman pangan lainnya mengalami penurunan karena terjadinya fenomena perubahan iklim yang ekstrim (curah hujan sangat tinggi) dan serangan

346


organisme pengganggu tanaman yang semakin meningkat disamping dampak bencana erupsi Gunung Merapi yang terjadi di triwulan IV tahun 2010.

Perkembangan

beberapa

produk

tanaman

pangan

dan

hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.33. Perkembangan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2006-2010 (dalam ton) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Produk Padi sawah Padi ladang Beras Jagung Kedelai Ubi kayu Pisang Rambutan Cabe Kacang Panjang Salak

2006 250.375 1.274 159.042 23.003 893 19.774 12.328 17.634 3.109 1.134 57.302

2007 242.684 194 153.535 26.629 705 19.923 12.049 15.734 3.741 1.377 57.605

2008 267.607 1.321 169963 30.896 1.130 24.449 12.351 16.119 3.754 1.938 58.217

2009 268.075 1.329 170.263 32.712 772 26.153 12.319 19.748 3.951 2.141 58.599

2010 264.317 1.756 168.158 31.703 698 20.868 10.020 16.722 4.123 2.463 56.554

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Komoditas perkebunan yang mengalami penurunan produksi yang berarti adalah tembakau rakyat sebesar 93,5% terutama di Kecamatan Ngaglik dan Sleman karena curah hujan yang sangat tinggi, sehingga tembakau mengalami gagal panen. Tabel 3.34. Perkembangan Produk Perkebunan Tahun 2006-2010 (dalam kwintal) No.

Produk

2006

2007

1. Kelapa 84.766,56 83.417,20 2. Kopi 839,35 883,45 3. Tembakau rakyat 7.732,40 6.255,45 4 Tembakau virginia 2.054,22 1.997,00 5. Mendong 28.622,00 28.476,00 6. Tebu 49.203,36 54.224,69 Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2008

2009

2010

83.694,05 861,30 6.830,30 2.242,55 30.325,00 53.907,54

83.105,75 528,65 7.600,00 1.831,45 33.744,00 53.911,11

81.642,73 578,60 495,30 1.041,50 31.309,00 48.956,65

Di bidang peternakan terjadi perkembangan jumlah populasi ternak sebagaimana tabel berikut. Tabel 3.35. Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2006-2010 (ekor) No. Ternak 1 2 1. Sapi Potong 2. Sapi Perah 3. Kerbau

2006 3 45.983 6.985 3.545

2007 4 47.352 5.589 3.474

2008 5 51.514 5.465 3.387

2009 6 54.921 5.265 3.266

2010 7 47.909 3.134 3.193

347


1

2

3

4

5

6

7

4.

Kambing

31.607

32.354

35.075

36.152

31.837

5.

Domba

55.607

56.997

68.955

71.623

64.853

6.

Ayam Buras

1.543.916

1.571.706

1.599.729

1.615.285

1.477.278

7.

Ayam Petelur

1.518.160

1.540.932

1.885.432

8.

Ayam Pedaging

2.365.817

2.681.775

2.795.899

2.977.735

2.522.194

9.

Itik

10. Burung Puyuh

1.993.395

1.433.704

192.008

195.848

199.645

212.967

200.883

910.646

901.425

948.591

949.478

879.397

2009

2010

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tabel 3.36. Perkembangan Produksi Hasil Ternak No.

Ternak

2006

2007

2008

1.

Telur (ton)

16.031,00

17.523,72

19.449,16

19.550,57

18.133,88

2.

Susu (ton)

7.759,05

6.687,88

5.712,16

5.527,41

4.597,59

3.

Daging (ton)

19.356,41

20.515,81

21.558,31

21.776,59

21.348,85


Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah semua populasi ternak mengalami penurunan karena banyak ternak mati terutama di 3 wilayah kecamatan yakni Cangkringan, Pakem dan Turi akibat erupsi Merapi selama Oktober hingga November 2010. Produksi telur, susu dan daging pada tahun 2010 juga mengalami penurunan yang cukup berarti. Banyaknya ternak yang mati di wilayah sentra produksi susu dan telur (Cangkringan dan Pakem) karena erupsi Merapi menyebabkan penurunan produksi komoditi tersebut.

Penguatan modal bagi kelompok tani dilakukan sebagai upaya mendukung

pemberdayaan

kelompok

tani

dan

meningkatkan

produktivitas pertanian. Secara rinci perkembangan kelompok tani penerima dana penguatan modal dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada grafik berikut.

348


Grafik 38 . Perkembangan Kelompok Tani Penerima Dana Penguatan Modal Tahun 2006-2010 200 157 150

172 140

172

180

149 120

107 74

100 50

59

42

26

24

24

16

0 2006

2007 TPH

2008 Peternakan

2009

2010

Perkebunan


Grafik 39. Perkembangan Dana Penguatan Modal Tahun 2006-2010 (dalam ribuan) 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

2006

2007

2008

2009

2010

TPH

3.384.000

3.295.000

4.175.000

4.625.600

4785000

Peternakan

2.907.000

5.313.000

5.214.000

5.096.000

3297000

Perkebunan

630.000

513.500

492.000

420.000

445000


Keberhasilan urusan pertanian dapat dilihat dari prestasi yang diraih yakni: 1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Penghargaan Hortikultura Tingkat nasional atas prakarsa dan prestasinya ketahanan

dalam mendorong dan mewujudkan pangan

regional/daerah

tahun

2010

pemantapan atas

nama

Sudarmono, Sidokarto, Godean. 2) Bidang Perkebunan a) Juara II lomba Komoditas Perkebunan Tingkat Propinsi DIY atas nama Kelompok Tani Rukun Dusun Klopo Sawit, Girikerto, Kecamatan Turi. b) Juara I lomba Petugas Penyuluh Pendamping Petani Kelapa Tingkat Propinsi DIY atas nama Jumadi.

349


c) Juara II lomba Komoditas Perkebunan Unggulan kategori Petani Tebu Tingkat Propinsi DIY atas nama Ristianto, Gendeng, Madurejo, Kecamatan Prambanan. d) Juara III lomba Komoditas Perkebunan Unggulan kategori Petani Tebu Tingkat Propinsi DIY atas nama S. Purwono, Rejosari, Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik. e) Juara I lomba Petugas

Pendamping kelompok Petani Tebu

Tingkat Propinsi DIY atas nama Ir. Endang. 3) Bidang Peternakan a) Juara II Lomba Ternak Sapi Potong Tingkat Propinsi DIY atas nama Kelompok Handini Mukti, Barak, Margoluwih, Kecamatan Seyegan. b) Juara II Ternak Kambing dan Domba Tingkat Propinsi DIY atas nama Kelompok Sukorejo I, Sukorejo, Girikerto, Kecamatan Turi. c) Juara II Ternak Itik Tingkat Propinsi DIY atas nama Kelompok Ternak Mulyoadi, Sedon, Jetis XII, Sendangmulyo, Kecamatan Minggir. d) Juara I Dokter Hewan Berprestasi Tingkat Propinsi DIY atas nama drh. Gigih Bawono, Puskeswan Sleman, Wadas, Tridadi, Kecamatan Sleman.

c. SKPD Penyelenggara Urusan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman, penyelenggara urusan pertanian adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Bidang

Peternakan

dan

Bidang

Kehutanan

dan

Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir.

350


d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanian di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta Peternakan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 254 orang (bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura 26 orang, bidang Peternakan 30 orang, bidang Kehutanan dan Perkebunan 27 orang, bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 25 orang, UPT Pasar Hewan 14 orang, UPT Pelayanan Kesehatan Hewan 26 orang, Terminal Agribisnis 7 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian 18 orang, Penyuluh Peternakan 20 orang, Penyuluh Perkebunan 17 orang, Penyuluh Tanaman Pangan dan Holtikultura 44 orang). Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan pertanian menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanian terdiri dari bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan sebesar Rp4.448.235.575,00

realisasi Rp3.647.295.575,00 atau

81,99%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani,

anggaran

Rp652.454.850,00 dengan realisasi Rp504.567.725,00 atau 77,33% 2) Program

Peningkatan

Pertanian/Perkebunan,

Pemasaran

anggaran

Hasil

Rp882.296.000,00

Produksi dengan

realisasi Rp771.180.000,00 atau 87,41% 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, anggaran Rp719.971.625,00 dengan realisasi Rp337.931.950,00 atau

46,94%.

Kecilnya

realisasi

ini

karena

pembangunan

laboratorium uji tembakau dibatalkan karena SDM belum siap mengoperasionalkan. 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, anggaran Rp647.827.550,00 dengan realisasi Rp459.696.250,00 atau 70,96%. 5) Program Lapangan,

Pemberdayaan anggaran

Penyuluhan

Rp635.116.450,00

Pertanian/Perkebunan dengan

realisasi

Rp612.134.450,00 atau 96,38% 351


6) Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

Rp551.023.700,00 dengan realisasi Rp516.015.300,00 atau 93,65%. 7) Program

Peningkatan

Produksi

Hasil

Peternakan,

anggaran

Rp143.668.800,00 dengan realisasi Rp128.989.300,00 atau 89,78% 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, anggaran Rp188.132.600,00 dengan realisasi Rp178.010.600,00 atau 94,62% 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, anggaran Rp27.744.000,00 dengan realisasi Rp27.654.000,00 atau 99,68%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan pertanian dilaksanakan secara parsitipatif melalui pertemuan kelompok tani untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam pembangunan pertanian dengan didampingi petugas lapangan yang disinkronkan dengan program-program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pertanian di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Erupsi Gunung api Merapi meninggalkan banyak permasalahan dalam pembangunan pertanian yaitu banyaknya kebun kopi yang tersapu awan panas, lahan sawah tertutup lahar dingin, bendungan dan saluran irigasi rusak, dan saluran intake Selokan Mataram belum bisa dibuka karena timbunan lahar dingin. Selain itu adanya fenomena perubahan iklim ekstrim dan serangan organisme pengganggu tanaman yang mengancam produksi pertanian. Untuk meminimalkan kerugian yang dialami petani perlu diberikan bantuan paket kegiatan seperti bantuan sarana produksi, reklamasi lahan dan rehabilitasi saluran irigasi.

352


3. Urusan Kehutanan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan a) Pengembangan hasil hutan non-kayu b) Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan c) Pengembangan pengujian & pengendalian peredaran hasil hutan 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan a) Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan b) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan d) Peningkatanan pemanfaatan hutan dan lahan (DAK) 3) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan a) Pemberdayaan penyuluh dan kelompok tani kehutanan b) Pengelolaan planologi Kehutanan c) Penyusunan rancangan teknis bangunan sipil teknis b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan a) Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan berupa 1 kali temu usaha kehutanan sebanyak 40 orang b) Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan berupa 1 kali penyegaran petugas, 2 kali pembinaan dan pendampingan dan pelayanan tata usaha 12 bulan. 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan a) Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan berupa, pemeliharaan 1 unit KBD tanaman aren. b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam GERHAN dalam penanaman 5.250 tanaman pada puncak penghijauan dan konservasi alam nasional.

353


c) Peningkatanan pemanfaatan hutan dan lahan (DAK) berupa 1 paket konservasi tanah dan air (KTA), pembuatan 1 paket bangunan sipil teknis, 2 paket sarana dan prasarana penyuluhan (kendaraan roda dua), 15 unit petak pengalaman penyuluh kehutanan, 1 paket administrasi kegiatan, pembelian 2 buah sarana kantor. 3) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan a) Pengelolaan penyuluh dan kelompok tani kehutanan berupa 5 kali

siaran

pedesaan,

1

unit

Rencana

Penyelenggaraan

Penyuluhan Kehutanan (RPPK), 6 unit (Pengkajian Partisipatif Penghijauan Desa (P3D), 5 kali pelatihan penyegaran penyuluh, evaluasi 12 kelompok tani untuk pemantapan kelembagaan kelompok tani, pemberian stimulan untuk 3 kelompok tani kehutanan. b) Pengelolaan planologi Kehutanan berupa penyusunan 1 unit perencanaan program dan kegiatan, 12 kali pendataan dan penyusunan laporan, penyusunan 1 unit potensi kegiatan sektor kehutanan, 6 kali pengendalian kegiatan teknis, penyusunan dan pengumpulan data statistik di 17 kecamatan dan ubinan komoditas perkebunan di 7 titik c) Penyusunan rancangan teknis bangunan sipil teknis berupa, rancangan teknis 4 unit dam penahan dan rancangan teknis 4 unit gully plug. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan sebagaimana buku lampiran) Erupsi merapi yang terjadi pada akhir tahun berdampak pada peningkatan luas lahan kritis yang pada tahun 2009 tercatat 6.237,0 ha menjadi 7.265,5 ha pada tahun 2010 dan menurunnya luas hutan rakyat dari 4.167,41 ha pada tahun 2009 menjadi 3.327,4 ha pada tahun 2010. Selain itu erupsi merapi juga menyebabkan upaya penghijauan yang telah dilakukan sebelum erupsi terjadi menjadi tidak berarti. 354


Tabel 3.37. Perkembangan Data Kehutanan TAHUN ANGGARAN No

URAIAN DATA

2006

2007

2008

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

%

Realisasi

%

Luas lahan (Ha)

5.181,82

5.575,75

5.810,14

5.899,15

1,53

5.5059,14

-14,24

TNGM :

1.729,91

1.729,91

1.729,91

1.729,91

0,00

1.729,91

0,00

- Hutan lindung

1.446,65

1.446,65

1.446,65

1.446,65

0,00

1.446,65

0,00

- Cagar Alam

164,6425

164,6425

164,6425

164,6425

0,00

164,6425

0,00

- Taman Wisata

118,6135

118,6135

118,6135

118,6135

0,00

118,6135

0,00

b

Hutan Rakyat

3.450,00

3.844,00

4.078,40

4.167,41

2,18

3.327,4

-20,30

c

Hutan Kota

1,83

1,83

1,83

1,83

0,00

1,83

0,00

1 a

2

2009

2010

Luas lahan kritis (Ha)

6.837,16

6.437,00

6.237,00

6.237,00

0,00

7.265,51

16,49

a

Potensi kritis

2.568,00

2.668,00

2.581,91

2.581,91

0,00

2.721,91

5,42

b

Agak kritis

3.329,16

2.929,00

2.984,25

3.017,34

1,11

3.017,34

0,00

c

Kritis

656,00

556,00

442,09

415,00

-6,13

1.175,51

183,25

d

Sangat kritis

284,00

284,00

231,75

225,75

-2,59

350,75

55,37 -12,90

3

Produksi Madu Lebah (kg)

1.600

1.730

2.775

4.030

45,23

3.510

4

Produksi Ulat Sutera ( kg )

4.725

4.627

300

-

100,00

-


Erupsi Merapi telah mengakibatkan lebih dari 840 ha hutan rakyat hancur, 900 ha tegakan atau populasi tanaman di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Merapi habis terbakar. Pembangunan kehutanan ke depan diprioritaskan pada program penghijauan kawasan lereng Merapi sehingga dapat memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengamanatkan bahwa setiap daerah minimal mempunyai penutupan vegetasi 30%.

Prestasi yang diraih di bidang kehutanan adalah sebagai berikut: 1. Juara II lomba penyuluh kehutanan swadaya Tingkat Propinsi DIY atas nama Kuat Prayogo, Singlar, Glagaharjo, Cangkringan. 2. Juara II kontes pohon induk sengon Tingkat Propinsi DIY atas nama Miratmo Harsono, Ngepringan, Wukirsari, Cangkringan. 3. Juara III Penyuluh kehutanan

teladan Tingkat Propinsi DIY atas

nama Marjana.

355


c. SKPD Penyelenggara Urusan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman, penyelenggara urusan Kehutanan adalah Bidang Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kehutanan di Bidang Kehutanan

dan

Perkebunan

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan berjumlah 42 orang (Bidang Kehutanan dan Perkebunan 27 orang, Penyuluh Kehutanan 15 orang). Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan kehutanan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kehutanan sebesar Rp1.621.079.100,00 Realisasi Rp1.097.895.850,00 atau 67,71%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut : 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, anggaran Rp98.826.900,00 dengan realisasi Rp70.520.900,0 atau 71,36 %. 2) Program

Rehabilitasi

Rp1.338.031.200,00

Hutan

dengan

dan

realisasi

Lahan,

anggaran

Rp897.322.900,00

atau

67,06% 3) Program

Perencanaan

dan

Pengembangan

Hutan

anggaran

Rp184.221.000,00 dengan realisasi Rp129.840.050,00 atau 70,48%.

356


f. Proses Perencanaan Proses perencanaan kehutanan dilaksanakan secara parsitipatif melalui pertemuan kelompok tani untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam merehabilitasi lahan maupun mengusahakan tanaman keras. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kehutanan di Bidang Kehutanan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Luasan lahan kritis meningkat dari 6.237 ha pada tahun 2009 menjadi 7.265,51 ha pada tahun 2010, sebagian besar merupakan akibat erupsi Merapi. Upaya yang telah dilakukan adalah penanaman pohon penghijauan dan konservasi tanah di lahan kritis dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. 4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral a. Program dan Kegiatan 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan a) Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian golongan C. b) Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan. c) Pengelolaan perizinan usaha bidang ESDM. d) Perencanaan dan pengembangan bidang pertambangan. 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan dengan kegiatan pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat melalui pemantauan dan pengendalian kegiatan pertambangan rakyat. 3) Program Pengembangan Energi Terbarukan a) Pemantauan dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas. b) Pengembangan energi alternatif. c) Operasional dan pemeliharaan energi terbarukan.

357


4) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan melalui rehabilitasi/pemeliharaan ketenagalistrikan. b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan energi dan sumberdaya mineral adalah sebagai berikut: 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. a) Pemantauan dan pengendalian air tanah sebanyak 40 kali dan BGGC sebanyak 40 kali. b) Penyusunan 1 dokumen hasil penghitungan volume produksi dan pemanfaatan BGGC. c) Pengelolaan perijinan usaha bidang energi sumber daya mineral terdiri dari 4 Surat Izin Pengeboran, 22 Surat Izin Pengambilan Air, 1 Surat Izin Penambangan Daerah Penambangan Rakyat dan 2 Surat Izin Penambangan Daerah. d) Penyusunan

10

dokumen

dan

peta

rencana

wilayah

pertambangan, 10 dokumen kajian akademis nilai perolehan air tanah dan Penyelenggaraan Seminar Kajian Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Sleman. 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan melalui penanganan 7 kasus izin bidang pertambangan dan laporan data penyelesaian kasus sebanyak 24 izin. 3) Pengembangan Energi Terbarukan a) Pemantauan dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas untuk 13 agen 85 pangkalan. b) Pembangunan 6 unit instalasi biogas limbah ternak, pengadaan 6 paket genset untuk biogas limbah ternak, 6 paket dan 1 unit jaringan biogas limbah buah. c) Operasional dan pemeliharaan 161 unit PLTS, 9 unit biogas, dan 3 unit PLTMH.

358


4) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan melalui

rehabilitasi/pemeliharaan

berupa

1

paket

konsultasi

perencanaan, 1 paket pemindahan gardu listrik, dan pengadaan sarana prasarana panel genset. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral sebagaimana buku lampiran). Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, didapat data perkembangan hasil terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.38. Perkembangan Hasil yang terkait dengan urusan SDAEM Tahun No Uraian Data 2006 2007 2008 1. PLTS 2. PLTMH 3. Biogas 4. SPBU 5. Agen Minyak Tanah ( subsidi) 6. SPPBE 7. Agen LPG 3 Kg Sumber: Dinas SDAEM

83 unit 1 unit 26 unit 20 buah 10 buah 1 buah --



2009

2010

181 unit 3 unit 109 unit 35 buah 13 buah 3 buah 14 buah

173 unit 3 unit 113 unit 35 buah -3 buah 17 buah

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan kegiatan urusan energi dan sumberdaya mineral adalah Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral, berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun

2009

tentang Organisasi Perangkat

Daerah

Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sumber Daya Air, Energi dan Mineral adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan energi dan sumberdaya mineral di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral berjumlah 106 orang. Secara rinci SDM

359


penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral anggaran sebesar Rp1.471.642.500,00

terealisasi

sebesar

Rp1.364.944.680,00

atau

92,75%. Secara rinci anggaran masing-masing program sebagai berikut: 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, anggaran

sebesar

Rp329.942.500,00

terealisasi

sebesar

Rp280.884.050,00 atau 85,13 % 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi

Merusak

Lingkungan,

anggaran

sebesar

Rp62.075.000,00 terealisasi sebesar Rp61.003.000,00 atau 98,27%. 3) Program Pengembangan Energi Terbarukan , anggaran sebesar Rp579.625.000,00

terealisasi

sebesar

Rp525.407.880,00

atau

90,65%. 4) Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan dengan anggaran Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp497.649.750,00 atau 99,53%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan energi dan sumberdaya mineral melalui kajian potensi pertambangan dan energi yang melibatkan para pemangku kepentingan (perguruan tinggi, LSM dan masyarakat). g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Wilayah Usaha Pertambangan sampai saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah, sehingga izin pertambangan tidak bisa dikeluarkan. Saat ini wilayah usaha pertambangan di sekitar Gunung

360


Merapi belum ditetapkan oleh pemerintah, sehingga setiap kali ada yang mengajukan izin harus menunggu adanya rekomendasi dari Pemerintah Pusat. Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan usaha pertambangan sangat mendesak untuk direalisasikan. Selain itu Pemerintah diharap untuk segera menyerahkan urusan pertambangan ke daerah dengan menerbitkan NSPK yang jelas. 2) Erupsi Merapi menyebabkan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba) sangat melimpah. Menurut BPTTK Yogyakarta sampai dengan Desember 2010 material vulkanik yang dibawa oleh aliran air banjir lahar dingin baru mencapai 10% dari total volume 140 juta m 3. Batu dan pasir material vulkanik terbawa sampai di wilayah luar KRB III.

Koordinasi

penambang

dengan

sudah

pemerintah

dilakukan.

desa

dan

pemberdayaan

Pelaksanaan

penambangan

dilaksanakan setelah status Gunung Merapi kembali aktif normal sehingga tidak membahayakan keselamatan penambang. Selain itu, penggunaan alat-alat berat untuk penambangan dilaksanakan bersamaan dengan upaya normalisasi aliran sungai, sehingga dampak bahaya sekunder letusan Merapi dapat diminimalisasi. 5. Urusan Pariwisata a. Program dan Kegiatan 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a)

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek

b) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata c) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata d) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri e) Pengembangan statistik kepariwisataan f)

Pelatihan pemandu wisata terpadu

g) Pengkajian dan penelitian pemanfaatan dana promosi pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a) Pengembangan daerah tujuan wisata b) Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

361


c) Pengelolaan dan pengembangan Museum gunung Merapi d) Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan a) Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. b) Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya. c) Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang pariwisata. b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan dalam urusan pariwisata adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a) Penyusunan 15 buku kajian analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata. b) Pembuatan 1 paket materi promosi berupa 3.000 eksemplar leaflet, 1.500 eksemplar booklet, 4 buah banner, 1.000 unit tas promosi, 1.000 buah kalender meja, 1.500 unit CD Interaktif, 1.000

eksemplar

calendar

of

events

dan

Pelaksanaan

pengelolaan website. c) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara berupa Pameran Potensi Kabupaten Sleman di Komplek Gedung Serba Guna Kabupaten Sleman, Pameran Obyek Wisata Expo di Ambarukmo Plaza Yogyakarta, Pameran majapahit Travel Fair di Grand City Convex Surabaya, Pameran Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta Convention Centre, Pameran Festival Batik di Graha Manggala Siliwangi Bandung, Pameran di Suntec City Expo, Singapura, Pelaksanaan travel dialog ke Temanggung dan Wonosobo Jawa Tengah, Banjar dan Ciamis Jawa Barat, Lamongan dan Bojonegoro

Jawa

Timur,

DKI

Jakarta,

Lampung,

serta

Pelaksanaan promosi melalui media elektronik berupa 8 kali jumpa pers, 2 kali talk show di radio, 1 kali talk show di televisi, 1 kali penulisan artikel budaya dan pariwisata di media cetak dan Farm Trip 4 kali.. 362


d) Penyusunan 50 eksemplar buku statistik kebudayaan dan pariwisata sesuai keadaan dan perkembangan terkini. e) Pelaksanaan 2 kali pelatihan pemandu wisata terpadu. f) Penyusunan 1 dokumen pengkajian dan penelitian pemanfaatan dana promosi pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a) Pelaksanaan kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata berupa 1 kali lomba desa wisata dan 3 kali pelatihan bagi masyarakat desa wisata, penataan dan pemeliharaan 4 obyek dan daya tarik wisata dan fasilitasi pengembangan 10 desa wisata. b) Pelaksanaan pariwisata,

3 kali sosialisasi peraturan perijinan usaha

20

kali pengawasan

dan pelayanan

perijinan

pariwisata, dan pengklasifikasian 15 jenis usaha pariwisata. c) Pengelolaan dan pengembangan Museum Gunung Merapi. d) Pelaksanaan pembangunan Camping Ground tahap 3 di Kalitengah, Glagaharjo, Cangkringan dan 1 paket pembangunan Kawasan Wisata Gunung Bengkel . 3. Program Pengembangan Kemitraan a) Pelaksanaan 6 kali pembinaan petugas desa wisata, fasilitasi 4 kali pertemuan forum komunikasi desa wisata, 6 kali operasional petugas

pengamanan

wisata,

72

kali

operasional

polisi

pariwisata dan 5 kali pembinaan usaha wisata. b) Pelaksanaan 3 kegiatan koordinasi usaha jasa pariwisata. c) Pelaksanaan 2 kegiatan pengembangan SDM pelaku usaha bidang pariwisata. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata sebagaimana buku lampiran) c. SKPD Penyelenggara Urusan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Kabupaten

Sleman, 363


penyelenggara urusan pariwisata adalah Bidang Pengembangan Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan Parwisata di Bidang Bidang Pengembangan Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata berjumlah 42 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan pariwisata menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pariwisata sebesar Rp 3.598.623.00,00 realisasi

Rp2.927.338.069,00 atau

81,35%.

Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, anggaran sebesar Rp456.778.000,00 realisasinya Rp422.326.500,00 atau 92,46%. 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, anggaran sebesar Rp1.086.280.000,00 realisasinya Rp633.084.750,00 atau sebesar 58,28%. 3. Program

Pengembangan

Kemitraan,

anggaran

sebesar

Rp159.589.000,00 realisasinya Rp.145.923.000,00 atau 91,45%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan pariwisata melalui sinkronisasi usulan dari kecamatan, pelaku wisata dengan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku wisata terutama di desa wisata yang berimplikasi pada lemahnya

364


manajemen usaha pariwisata.

Upaya yang ditempuh adalah

pembinaan kepada pelaku wisata melalui pelatihan, penyuluhan dan studi orientasi. 2) Bencana erupsi Merapi mengakibatkan turunnya jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara serta rusaknya sarana prasarana wisata terutama di kecamatan Pakem dan Cangkringan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain perbaikan sarana prasarana wisata dan dengan promosi wisata. 6. Urusan Perindustrian a. Program dan Kegiatan 1. Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah a) Fasilitasi

bagi

industri

kecil

dan

menengah

terhadap

pemanfaatan sumber daya melalui pelatihan ketrampilan dan teknologi Industri Kecil/Industri Rumah Tangga (IK/IRT) dalam rangka pemanfaatan potensi setempat, pelatihan ketrampilan Industri kecil kerajinanmendong dan pelatihan ketrampilan dan teknologi Industri kecil kerajinantenun ATBM. b) Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah. c) Pelatihan ketrampilan dan manajemen usaha bagi IK/IRT di lingkungan pabrik rokok. 2. Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. a) Pembinaan kemampuan teknologi industri. b) Pengembangan dan pelayanan teknologi industri. b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan dalam urusan perindustrian adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya berupa 1 angkatan (15 orang) pelatihan ketrampilan Industri

kecil

kerajinanMendong

Kecamatan Minggir, dan

di

Desa

Sendangsari,

1 angkatan (15 orang) pelatihan

365


ketrampilan dan teknologi industri kecil kerajinantenun ATBM di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan. b) Pemberian kemudahan izin usaha bagi industri kecil dan menengah dengan telah terlayaninya 104 ijin yang terdiri dari 74 TDI dan 10 IUI. c) Pelatihan ketrampilan dan pengelolaan manajemen usaha bagi IK/IRT di lingkungan pabrik rokok yang diikuti oleh 5 angkatan (setiap

angkatan

masing-masing

diikuti

oleh

20

peserta

dilaksanakan di Berbah dan Mlati; 3 angkatan pelatihan ketrampilan bagi IK/IRT di lingkungan pabrik rokok masingmasing juga diikuti oleh 20 peserta, yang dilaksanakan di Kalitirto Berbah). Materi pelatihan di Berbah berupa pelatihan pembuatan abon ikan, dendeng ikan air tawar, nugget, crispy dan pepes. Materi pelatihan di Mlati berupa pembuatan bolu kukus, egg roll, onde-onde mekar, sakura dan roti kering (Sendangadi)

serta

pelatihan membatik (Tlogoadi). 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a) Pembinaan kemampuan teknologi industri sebanyak 12 kali yaitu untuk 30 orang pengrajin yang telah mengisi Showroom Dinas Perindagkop, 15 orang pengrajin makanan pembuat bakpia di Minomartani, 15 orang pengrajin genteng di Kwagon, Sidorejo, Godean, 15 orang pengrajin genteng di Krapyak, Margoagung, Seyegan, 15 orang pengrajin makanan ringan di Lumbungrejo, Tempel, 15 orang anggota kelompok pengrajin pasir semen di Sidoarum, Godean, 15 orang anggota kelompok pengrajin genteng di Karang Beran, Margodadi, Seyegan, 15 orang pengungsi dari Umbulharjo, Cangkringan, 15 orang ibu-ibu pembuat batik di Gatak, Donokerto, Turi, 15 orang pengungsi dari Glagaharjo,

Cangkringan

dan

15

orang

pengungsi

dari

Kepuharjo, Cangkringan. b) Pengembangan dan pelayanan teknologi

melalui pelatihan

packaging sebanyak 1 angkatan dengan peserta 20 orang pelaku usaha yang tergabung dalam Kelompok Harapan Mulia di Dusun Klaci, Margoluwih, Seyegan.

366


(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan sebagaimana buku lampiran) c. SKPD Penyelenggara Urusan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman,

penyelenggara

urusan

perindustrian

adalah

Bidang

Perindustrian. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian,

Perdagangan

dan

Koperasi

adalah

sebagaimana

terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perindustrian di Bidang Perindustrian

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan

dan

Koperasi

berjumlah 18 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan perindustrian menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perindustrian sebesar Rp280.638.935,00 realisasi Rp195.155.000,00 atau

69,53%. Secara

rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah anggaran sebesar Rp220.638.935,00 realisasi Rp141.130.000,00atau 63,96%. 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri anggaran sebesar Rp60.000.000,00 realisasi Rp54.025.000,00 atau 90,04%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Perindustrian melalui sinkronisasi usulan dari kecamatan dengan rencana kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

367


g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1. Ketergantungan bahan baku dari luar daerah bagi industri tertentu. Upaya yang ditempuh adalah melalui pelatihan penerapan bahan baku substitusi dan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah lain. 2. Produk industri yang dihasilkan kurang dapat memenuhi selera pasar, baik dari sisi desain, kreasi, maupun kualitas. Solusi yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang bergerak di bidang industri kreatif, disamping itu juga meningkatkan kualitas produk dengan inovasi teknologi. 7. Urusan Perdagangan a. Program dan Kegiatan 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengaduan Konsumen a) Fasilitasi penyelesaian masalah-masalah pengaduan konsumen b) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a) Pengembangan data base informasi potensi unggulan b) Pembangunan promosi perdagangan internasional 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a) Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha b) Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan c) Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional 4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan a) Pendataan pedagang di luar dasaran b) Pendataan pedagang kaki lima c) Kajian pengelolaan pedagang kaki lima d) Pelayanan Taman Kuliner Condongcatur 368


6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi a) Sosialisasi pemeliharaan bangunan b) Kajian pengembangan pasar c) Pemeliharaan bangunan pasar 7. Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar a) Peningkatan pelayanan pedagang pasar b) Pembinaan pedagang pasar c) Pembinaan pengelola pasar desa d) Penataan pedagang dan tempat dagangan b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan dalam urusan perdagangan adalah sebagai berikut: 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a) Fasilitasi penyelesaian masalah-masalah pengaduan konsumen melalui kegiatan sosialisasi dengan materi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar, metrologi, UU Pangan dan bahan tambahan pangan,

hygenitas

dan

sanitasi

makanan;

pengaduan

dan

penyelesaian sengketa konsumen yang dilaksanakan dalam 3 angkatan dengan jumlah peserta masing-masing 40 orang, yaitu : di Merdikorejo Tempel, Harjobinangun Pakem dan di

Trihanggo

Gamping; peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa berupa pengawasan peredaran barang dan jasa terhadap 40 toko dan 14 agen di wilayah Kabupaten Sleman, meliputi toko kelontong, elektronik, makanan, minuman dan obat; monitoring harga sembilan bahan pokok terhadap 20 komoditi dengan mengambil sampel 3 pasar yang dianggap representatif yakni Pasar Tempel, Godean, dan Prambanan serta 8 kali monitoring distribusi barang dalam pengawasan yaitu pupuk dan gas. b) Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan fasilitasi pengusulan dokumen sertifikasi HAKI untuk 3 UKM 1 kali.

369


2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a) Pengembangan data base informasi potensi unggulan melalui pemantauan realisasi ekspor dan impor Kabupaten Sleman yang dilakukan setiap bulan selama 1 tahun. Pada tahun 2010 ada 43 eksportir, 5 importir dan 31 UKM non SKA. b) Promosi perdagangan internasional berupa Pameran IFFINA di JI Expo Arena PRJ Kemayoran Jakarta, dengan peserta yang terfasilitasi sebanyak 6 UKM, Pameran Pekan Raya Jakarta di JI Expo

Kemayoran

Jakarta,

dengan

peserta

yang

terfasilitasi

sebanyak 21 UKM, PPE/TEI di JI Expo Kemayoran Jakarta, dengan peserta yang terfasilitasi sebanyak 6 UKM, pameran JEE di JEC Yogyakarta, dengan peserta yang terfasilitasi sebanyak 7 UKM, INACRAFT 2010 di JCC Senayan Jakarta, dengan peserta yang terfasilitasi sebanyak 6 unit usaha dan Pameran Produk Budaya 2010

di JCC Senayan Jakarta, dengan peserta yang terfasilitasi

sebanyak 9 pengrajin. 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a) Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

melalui

penerbitan 2508 ijin usaha perdagangan yang terdiri dari 1406 SIUP, 1083 TDP, 19 TDG. b) Sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil di Pandan Garden Resto Sleman dalam 2 angkatan, angkatan I

peserta

sebanyak 25 orang dari UKM binaan UPTD Agro Bisnis dan angkatan II di peserta sebanyak 25 orang dari UKM binaan IKAPIM, terfasilitasinya forum komunikasi produsen produk lokal dengan pelaku usaha sebanyak 4 angkatan dilaksanakan Pandan Garden Resto Sleman, angkatan I Forum komunikasi antara UKM anggota IKAPIM dengan PT. Carefour

peserta sebanyak 30 orang, angkatan II Forum

komunikasi antara UKM binaan UPTD Agro Bisnis dengan PT. Lion Superindo peserta sebanyak 30 orang, angkatan III Forum komunikasi antara UKM anggota IKAPIM dengan PT. Mirota dilaksanakan peserta 370


sebanyak 30 orang, angkatan IV forum komunikasi antara UKM binaan UPTD Agro Bisnis dan IKM binaan Bidang Perindustrian dengan PT. Lion Superindo peserta sebanyak 30 orang. c) Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional berupa penyusunan raperda ijin usaha toko modern, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional dengan sasaran IUTM, IUPP, IUP2T, identifikasi 80 toko modern, sosialisasi Perbup Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan

dengan

peserta dukuh, kepala desa, camat, instansi terkait dan anggota DPRD. 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi: a) Sosialisasi pemeliharaan bangunan di 15 lokasi pasar b) Penyusunan 4 kajian pengembangan pasar dan site plan Pasar Bronggang dan Pasar Kemloko, penggalian potensi Pasar Pucung dan Pasar Salakan. c) Pemeliharaan bangunan di 14 kelompok pasar 5. Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar: a) Peningkatan pelayanan pedagang pasar di 14 kelompok pasar, peralatan kebersihan, peralatan keamanan di 14 kelompok pasar, bantuan pengambilan sampah di 28 TPS, perawatan peralatan di 14 kelompok pasar. b) Pelaksanaan pembinaan pedagang pasar di 14 kelompok pasar c) Pelaksanaan penataan pedagang dan tempat dagangan di 8 pasar 2 kali. 6. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan : a) Pelaksanaan penataan pedagang di luar dasaran di wilayah 4 pasar kabupaten b) Pelaksanaan pendataan PKL di wilayah aglomerasi perkotaan di Kecamatan

Gamping,

Kecamatan

Depok,

Kecamatan

Mlati,

Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Kalasan. c) Pelaksanaan pelayanan Taman Kuliner Condongcatur 12 bulan. d) Pelaksanaan pembinaan dan penataan PKL di 16 kecamatan. 371


c. SKPD Penyelenggara Urusan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian,

Perdagangan

dan

Koperasi

Kabupaten

Sleman,

penyelenggara urusan perdagangan adalah bidang perdagangan. Secara rinci,

kedudukan,

tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perdagangan di Bidang perdagangan berjumlah 15 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan

perdagangan

menurut

golongan

dan

pendidikan

adalah

sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perdagangan sebesar Rp2.650.030.250,00 realisasi Rp2.441.104.025,00 atau

92,11%. Secara

rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, anggaran sebesar Rp174,262.500,00 realisasi Rp161.871.000,00 atau 92,89%. 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor anggaran sebesar Rp550.301.750,00 realisasi Rp440.507.350,00 atau 80,05%. 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri anggaran sebesar Rp183.282.250,00 realisasi Rp170.261.750,00 atau 92,90%. 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan anggaran sebesar Rp462.235.750,00 realisasi Rp450.173.250,00 atau 93,67%. 5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi anggaran sebesar Rp783.948.000,00 realisasi Rp772.106.750,00 atau 98,49%. 6. Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar anggaran sebesar Rp496.000.000,00 realisasi Rp446.183.925,00 atau 89,95%. 372


f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Perdagangan melalui sinkronisasi usulan dari kecamatan

dengan

rencana

kerja

Dinas

Perindustrian,

Industri,

Perdagangan dan Koperasi. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Perdagangan sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1. Rendahnya daya saing produk Sleman di pasar global maupun nasional terutama dalam mengimbangi produk-produk impor. Upaya yang telah dilakukan melalui peningkatan mutu produk. 2. Masih lemahnya pelaku usaha dalam membaca peluang. Solusi yang ditempuh melalui pengembangan jejaring kerja. 3. Kondisi

sebagian

pasar

tradisional

sudah

tidak

lagi

dapat

mengakomodasi kebutuhan pedagang yang meningkat dan tuntutan pengunjung yang membutuhkan akses yang praktis dan nyaman dalam berbelanja. Solusi yang ditempuh dengan membuat kajian dan rehabilitasi beberapa pasar tradisional. 4. Erupsi Merapi menyebabkan kelesuan perdagangan sayur mayur. Akibat abu vulkanik Merapi, petani sayur banyak yang mengalami gagal panen. Akibatnya harga sayur sempat melambung dan langka di pasaran. Solusi yang dilakukan adalah meminta pasokan dari daerah sentra sayur yang tidak terdampak oleh erupsi Merapi. 8. Urusan Ketransmigrasian a. Program dan Kegiatan Program Transmigrasi Regional a) Penyuluhan Trasmigrasi Regional b) Bimbingan Petugas Pendaftaran dan Validasi Minat Transmigrasi c) Penyiapan Pelayanan Penempatan Calon Transmigran d) Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi Transmigran Paska Penempatan e) Fasilitasi Forum Mitra Makarya Muktitama 373


b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi Program Transmigrasi Regional adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan 50 kali penyuluhan trasmigrasi regional di 50 desa di wilayah Kabupaten Sleman yang diikuti oleh 30 orang peserta setiap kali penyuluhan. 2. Pelaksanaan bimbingan petugas pendaftaran yang diikuti 86 peserta dari 17 Kecamatan dan validasi minat transmigrasi yang diikuti diikuti 17 orang dari 17 kecamatan. 3. Penyiapan pelayanan penempatan calon transmigran dengan jumlah terdaftar 3. 565 orang. 4. Fasilitasi pengembangan usaha bagi transmigran paska penempatan berupa monitoring dan penyerahan bantuan modal pengembangan usaha untuk 3 KK di lokasi Sesayap, Kabupaten Ketapang dan 10 KK di Nunukan Kalimantan Timur. 5. Penjajagan dan koordinasi program penempatan transmigrasi tahun 2011-2012 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. c. SKPD Penyelenggara Urusan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, penyelenggara urusan transmigrasi adalah Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan ketransmigrasian di Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berjumlah

17

orang.

Secara

rinci

SDM

penyelenggaraan

urusan

374


ketransmigrasian menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan transmigrasi

sebesar

Rp376.970.000,00 realisasi Rp312.046.550,00 atau 82,78%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi program Transmigrasi Regional sebesar Rp376.970.000,00 realisasi Rp312.046.550,00 atau 82,78%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan Transmigrasi dilakukan secara sinergis dan terkoordinir antar bidang, seksi maupun lintas sektor. Selain itu usulan dan aspirasi dari masyarakat diserap melalui meanisme musrenbang berjenjang dari desa, kecamatan sampai dengan kabupaten. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1. Penempatan calon transmigrasi telah ditentukan berdasarkan kuota dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga tidak dapat mengakomodasi tingginya minat calon transmigran dari Kabupaten Sleman. Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai besaran kuota. 2. Pemerintah daerah tujuan transmigrasi tidak memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam MoU/nota kesepahaman. Solusi yang dapat dilakukan

adalah

melakukan

pengawalan/pemantauan

terhadap

pelaksanaan nota kesepahaman.

375

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

Recommend Documents