Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

18. Urusan Pertanahan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air,

listrik dan

langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor. e) Penyediaan jasa peralatan kerja f) Penyediaan alat tulis kantor g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor i) Penyediaan makanan dan minuman rapat j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi k) Penyediaan jasa administrasi kantor l) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 3) Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya b) Pengelolaan Kepegawaian 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD. d) Monitoring dan evaluasi program kegiatan SKPD. e) Penyusunan profil SKPD lima tahun terakhir.

225


5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah a) Penyuluhan hukum pertanahan b) Inventarisasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah c) Pelayanan izin peruntukkan penggunaan tanah d) Intensifikasi retribusi bidang pertanahan e) Monitoring dan evaluasi tanah kas desa (TKD) f) Monitoring dan evaluasi tata guna tanah g) Monitoring dan evaluasi perizinan pertanahan h) Tertib administrasi pertanahan i) Tertib administrasi tanah kas desa (TKD) dan Sultan Ground (SG) j)

Penyusunan kebijakan pertanahan

k) Peningkatan kapasitas pemda di bidang manajemen pertanahan melalui workshop, seminar, dan jaring aspirasi l) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan a) Fasilitasi penyelesaian konfilk-konflik pertanahan b) Pengawasan pemanfaatan tanah c) Pengawasan dan penyelesaian masalah TKD d) Penyelesaian masalah pertanahan 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan a) Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal b) Pemeliharaan sistem informasi c) Penyusunan dan updating database pertanahan b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam urusan pertanahan adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a) Pengelolaan surat menyurat selama 12 bulan b) Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media cetak untuk 12 bulan. 226


c) Pembayaran tunjangan bendahara, pengurus barang selama 12 bulan. d) Pembayaran tenaga kontrak dan belanja alat kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bulan.. e) Perbaikan komputer, mesin ketik dan perlengkapan kantor . f) Penyediaan belanja alat tulis kantor selama 12 bulan. g) Penyediaan barang cetakan dan 13 macam penggandaan. h) Pelaksanaan perawatan komponen listrik dan elektronik selama 12 bulan. i) Fasilitasi rapat dan penerimaan tamu selama 12 bulan. j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan 166 kali konsultasi k) Penyediaan kebutuhan materai, perangko dan jasa pengiriman l) Pangelolaan jasa kearsipan dan perpustakaan selama 12 bulan. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan gedung/kantor selama 12 bulan. b) Pangelolaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan c) Pemeliharaan peralatan mebelair selama 12 bulan 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Penyelenggaraan diskusi pertanahan 2 kali, 5 orang mengikuti seminar kearsipan, 1 orang mengikuti diklat pertanahan, 5 orang mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa. b) Penyusunan file pegawai, daftar nominatif dan bezeting PNS, penjagaan dan pemrosesan kenaikan pangkat, penjagaan dan pemrosesan KGB, penjagaan dan pemrosesan pensiun pegawai, pemrosesan KARIS/KARSU dan Askes dan pembuatan laporan bulanan. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan

2 buku

laporan capaian kinerja dan laporan

penetapan kinerja b) Penyusunan 12 buku laporan bulanan/SPJ, 12 buku laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK), 1 catatan atas laporan keuangan.

227


c) Penyusunan 1 buku RKA, 1 buku RKA ABT, 1 buku DPA ABT, 1 buku Renstra DPPD, 1 buku Renja SKPD. d) Penyusunan 12 buku laporan bulanan, 1 buku LPPD, 1 buku LAKIP, 1 buku laporan tahunan, 2 kali monitoring pemasangan patok SG dan monitoring pemasangan papan informasi. e) Penyusunan profil DPPD, leaflet IPPT, TKD dan SG sebanyak 150 eksemplar 5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah a) Pelaksanaan penyebaran informasi melalui publikasi media cetak pertanahan 3 kali, iklan media cetak 6 kali, iklan layanan masyarakat 6 paket, pemasangan 5 buah papan informasi. b) Pelaksanaan inventasisasi 1.255 peta persil TKD yang sudah bersertifikat, inventarisasi tanah kosong di 3 kecamatan (Ngaglik, Pakem, Mlati), inventarisasi 2.331 bidang P4T di Girikerto Turi. c) Pemrosesan 967 permohonan izin masuk dan 675 permohonan izin terselesaikan. d) Pelaksanaan kajian 45 kasus permohonan keringanan retribusi dan surat tanggapan, penyusunan draft Perbup tentang Tata Cara Pemberian, Pembebasan, Pengurangan dan Keringanan 1 buah retribusi IPT e) Pelaksanaan monitoring perizinan TKD di 52 lokasi f) Pelaksanaan monitoring dan evalusi pemanfaatan tata guna tanah pada 2 kawasan (4 kecamatan) dan Penyediaan neraca penatagunaan tanah Kecamatan Kalasan g) Pelaksanaan monitoring dan penggunaan perolehan tanah pada 30 badan hukum h) Pelaksanaan sosialisasi pertanahan 54 kali, pembentukan pokmas sadar tertib pertanahan di 18 desa (4 kecamatan), Pelayanan Pendaftaran Tanah dan Konsultasi Pendaftaran Tanah (Larasita) di 45 desa i) Pemrosesan 15 rekomendasi magersari SG yang dipakai Pemda dan pensertifikatan 185 bidang TKD

228


j) Penyusunan kajian akademis berupa 1 draft peraturan tentang kebijakan pemanfaatan tanah kosong, 1 draft peraturan tentang single basemap k) Pelaksanaan 1 kali seminar, 1 kali penjaringan dan 1 kali workshop l) Pelaksanaan penunjangan dan monitoring pensertifikatan 100 bidang tanah UKM 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan a) Penyusunan laporan kajian hukum perkara pertanahan sebagai tindak lanjut pelaksanaan isi putusan dan kajian hukum pelaksanaan penyelesaian 17 kasus sengketa dan konfllik pertanahan b) Pelaksanaan pengawasaan dan penertiban pemanfaatan tanah, tinjau lokasi 75 tempat di 12 kecamatan c) Pelaksanaan pengawasan penyelesaian masalah TKD di 56 lokasi, terfasilitasi penyelesaian 14 masalah TKD sesuai hukum yang berlaku. d) Fasilitasi penyelesaian 11 masalah tanah sesuai hukum yang berlaku dan 4 masalah dalam proses. 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan a) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM) Pertanahan di 2 kecamatan (Ngaglik dan Gamping) b) Pangelolaan sub domain [email protected] dan SIM pertanahan dan update berita selama 12 bulan c) Pelaksanaan update single base map, penyediaan data base pertanahan

antara

lain

TKD, lokasi perizinan

perubahan

peruntukkan, data peta persil dan status tanah, pembuatan peta IPPT di 820 lokasi. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

ketenagakerjaan sebagaimana buku lampiran) Pelaksanaan urusan pertanahan pada tahun 2010 telah berhasil memroses permohonan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) 229


sebanyak 967 buah, 506 buah disetujui (52,33%), 169 buah ditolak (17,48%) dan 292 buah

dalam proses (30,20%) sebagaimana

digambarkan dalam grafik berikut. Grafik 30. Kondisi Perizinan Pemanfaatan Tanah Tahun 2010 dalam proses 30,20%

disetujui 52,33% ditolak 17,48%

disetujui

ditolak

dalam proses

Sumber: DPPD Kabupaten Sleman

Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan. Ketersediaan data terus diupayakan dengan inventarisasi peta persil tanah kas desa sebanyak 1.225 bidang di Kecamatan Moyudan, Minggir dan Seyegan serta penyusunan neraca penatagunaan tanah di Kecamatan Kalasan. Guna kepastian status tanah yang dimanfaatkan pemerintah daerah dan tanah kas desa sampai tahun 2010, dilakukan proses sertifikasi 185 bidang tanah kas desa, pemrosesan 15 rekomendasi izin pakai tanah-tanah Sultan Ground (kekancingan), dan pemrosesan 22 permohonan izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa, meliputi 2 izin pelepasan, 12 izin sewa menyewa, dan 8 izin perubahan peruntukan. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan pertanahan adalah Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah yang didukung Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun

2009

tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

Pemerintah

Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, dan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 230


2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi tersebut adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanahan adalah 44 orang SDM dari DPPD dan 16 orang SDM dari Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Secara rinci, SDM penyelenggara urusan pertanahan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanahan sebesar Rp4.765.778.948,00 realisasi Rp4.562.340.126,00 atau 95,7%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp215.038.000,00 dengan realisasi sebesar Rp205.020.811,00 atau 95,34%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar

Rp166.795.000,00

realisasi

Rp162.480.883,00

atau

97,41%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp68.800.000,00 realisasi Rp57.358.500,00 atau 83,37% 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja

dan

Keuangan,

anggaran

sebesar

Rp163.200.000,00

realisasi Rp161.230.000,00 atau 98,79% 5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah,

anggaran

sebesar

Rp2.028.671.000,00

realisasi Rp1.885.569.236,00 atau 92,95% 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, anggaran sebesar Rp212.816.000,00 realisasi Rp Rp198.711.000,00 atau 93,37% 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, anggaran sebesar Rp172.700.000,00 realisasi Rp171.612.000,00 atau 99,37% 231


f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan pertanahan diawali dengan pemetaan permasalahan pertanahan termasuk pemeringkatan prioritas yang harus segera diatasi. Dari pemeringkatan tersebut disusun program dan kegiatan untuk mengatasi masalah serta mengangkat potensi yang ada. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh SKPD DPPD sebagaimana lampiran. h. Permasalahan dan Solusi 1) Pengendalian

dan

pengawasan

terhadap

pemanfaatan

dan

pemilikan tanah belum optimal. Solusi yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan berupa pemberian surat peringatan serta peningkatan peran aparat dalam pengawasan pemanfaatan tanah. 2) Implementasi Sistem Informasi Perizinan belum optimal. Solusi yang dilakukan adalah peningkatan kerjasama dengan Sustainable Capacity Building Development (SCBD).

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a)

Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat

b)

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan

c)

Penyediaan jasa administrasi keuangan

d)

Penyediaan jasa kebersihan kantor

e)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f)

Penyediaan jasa alat tulis kantor

g)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

i)

Penyediaan makanan dan minuman rapat

j)

Rapat kordinasi dan konsultasi

k)

Penyediaan jasa keamanan 232


2) Program Peningkatan Sarana dana Prasarana Aparatur a)

Pemeliharaan gedung

b)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a)

Pengelolaan kepegawaian

b)

Bimtek, workshop, seminar, lokakarya

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

b)

Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran

c)

Penyusunan perencanaan kerja SKPD

d)

Penyusunan profil data hasil pembangunan SKPD

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat a)

Pembinaan dan fasilitasi ketertiban masyarakat

b)

Pengawasan dan pengendalian keamanan

6) Program Pemeliharaan Kamtaramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a)

Peningkatan

kapasitas

aparat

dalam

rangka

pelaksanaan

Siskamswakarsa b)

Operasional Linmas dan kesiapsiagaan Linmas

c)

Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)

d)

Monitoring kesiapsiagaan keamanan pasar

e)

Pengamanan wilayah, patroli terpadu dan piket kantor

f)

Pemantauan penyelenggaraan Pilkada, Pilkades, Pildukuh dan pengisian perangkat desa

7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a)

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

b)

Fasilitasi dan pembinaan keagamaan bagi pejabat dan PNS

c)

Fasilitasi kerukunan umat beragama

d)

Fasilitasi pembinaan kaum rois dan pelatihan imam dan khotib

e)

Fasilitasi pembinaan Gerakan Penghayatan dan Pengamalan isi kandungan Al Qur’an ( GPPA)

233


f)

Fasilitasi Badan Amil Zakat, sosialisasi Undang-undang Zakat dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

g)

Fasilitasi, pembinaan dan evaluasi lomba Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)

h)

Fasilitasi dan pembinaan pondok pesantren

i)

Fasilitasi

dan

pembinaan

tempat

ibadah

dan

kegiatan

keagamaan j)

Implementasi wawasan kebangsaan

k)

Pendataan WNA, OT, ORMAS dan LSM

8) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan a)

Pembinaan wasbang dan pemantapan ideologi negara

b)

Peningkatan pemahaman wasbang

c)

Pemantauan dan pendataan WNA/MNI Keturunan, Government

Organization

(NGO),

Lembaga

Non-

Swadaya

Masyarakat (LSM), dan Lembaga Asing 9) Program Pendidikan Politik Masyarakat a)

Penyuluhan kepada masyarakat

b)

Koordinasi forum-forum diskusi politik

c)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

d)

Fasilitasi kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah 2010

e)

Tim koordinasi kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

f)

Forum komunikasi antar partai

g)

Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PILKADA

h)

Pendampingan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES), Pemilihan Kepala Dukuh (PILDUK), dan pengisian perangkat desa

i)

Forum kewaspadaan dini masyarakat

10) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam a)

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

b)

Koordinasi penanggulangan bencana 234


c)

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana

d)

Operasional

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

penanggulangan bencana e)

Pengembangan sistem informasi kebencanaan

f)

Antisipasi penanggulangan bencana alam

11) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pengelolaan jasa surat menyurat selama 12 bulan b) Penyediaan

jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan

langganan selama 12 bulan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan e) Pelaksanaan perbaikan 20 unit peralatan kerja selama 12 bulan f) Penyediaan jasa alat tulis kantor selama 12 bulan g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan h) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan i) Penyediaan makanan dan minuman rapat selama 12 bulan j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan k) Pelaksanaan jasa pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan l) Pelaksanaan penyediaan jasa keamanan, 1 orang selama 12 bulan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan 2 unit gedung, 2 unit posko dan 1 unit bak air selama 12 bulan b) Pemeliharaan rutin/berkala 33 unit kendaraan dinas selama 12 bulan

235


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Pengelolaan pelayanan kepegawaian untuk 125 orang dan 2 kali pembinaan kepegawaian b) Pelaksanaan 12 kali latihan Korsik Pemda dan 28 kali kegiatan 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan bulanan, laporan tahunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), 16 kali monitoring kegiatan dan 2 kali evaluasi kegiatan. b) Penyusunan RKA/DPA, penyusunan 24 buku Laporan Keuangan, dan penyusunan 2 dokumen LPJ Keuangan. c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD masing-masing 2 kali dan Renstra SKPD 2 kali. d) Penyusunan 50 eksemplar profil data hasil pembangunan SKPD. 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat a) Pelaksanaan 4 kali pembinaan Pol PP untuk 90 orang, 3 kali pembinaan Satpam untuk

40 orang, 4 kali rapat Koordinasi

Trantib Kecamatan untuk 30 orang, 15 kali kerjasama dengan aparat keamanan dan Posko Siaga Ketentraman dan Ketertiban selama 365 hari. b) Pelaksanaan 10 kali pengamanan pejabat dan foreder pejabat/tamu VIP, 10 kali pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan, Pengamanan Pemilukada, 15 kali Pildukuh dan Perangkat desa, 8 kali pengamanan unjuk rasa, 1 kali pengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, 5 kali pelatihan Kamling, 5 kali penyuluhan Bidang Ketentraman dan Ketertiban, pembuatan 1000 buah leaflet, 5 buah spanduk dan 1000 buah brosur. 6) Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a) Pembinaan 110 orang Linmas tingkat kabupaten dan 200 orang Linmas tingkat Kecamatan, pelaksanaan optimalisasi Ruang 236


Pusat Pengendalian Komunikasi (Rupusdalkom) selama 12 bulan dan pembentukan serta 3 kali pembinaan 30 orang Tim SAR Air. b) Pelaksanaan operasional Linmas dan kesiapsiagaan Linmas di 17 kecamatan, 32 kali pengerahan Linmas, Karya Bhakti Linmas untuk mendukung TMMD sebanyak 2 kali/42 hari; Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kasatgas desa dan Kasi Trantib Kecamatan sebanyak 103 orang di 17 kecamatan, Pelaksanaan implementasi wasbang/upacara bendera 8 kali dan Pelaksanaan pembelian 2 buah terompet untuk kegiatan korsik Pemda. c) Pelaksanaan 11 kali koordinasi dengan Komunitas Intelejen Daerah. d) Pelaksanaan 4 kali monitoring kesiapsiagaan petugas keamanan pasar di 14 pasar. e) Pelaksanaan pengamanan wilayah, patroli terpadu dan piket kantor selama 12 bulan di 17 Kecamatan f) Pelaksanaan 159 kali pemantauan penyelenggaraan Pemilukada, Pilkades, Pildukuh dan pengisian perangkat desa. 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a) Pelaksanaan

2

kali

pertemuan

Forum

Kerukunan

Umat

beragama b) Pelaksanaan Upacara Hari Jadi Kabupaten Sleman, pelaksanaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI; Kegiatan Syawalan dengan Gubernur DIY dan Kegiatan Syawalan Karyawan dan Karyawati Pemda Sleman 2 kali, Pisah Sambut dan Peresmian Gedung 2 kali. c) Pelaksanaan pembinaan rohani pejabat dan PNS untuk 2000 orang PNS/4 kali, 10 kali pembinaan dan pengajian Malam Jumat Bergema untuk 1.500 orang PNS; 17 kali Safari Jum’at dan 18 kali Tarawih Keliling. d) Pelaksanaan 3 kali Sarasehan Kerukunan Umat Beragama untuk 225 orang. e) Pelaksanaan 2 kali Fasilitasi Pelatihan Imam dan Khotib untuk 150 orang, 2 kali Pembinaan Kaum Rois untuk 150 orang. 237


f) Pelaksanaan 2 kali Fasilitasi pembinaan Gerakan Penghayatan dan Pengamalan Isi Kandungan Al Qur’an (GPPA) untuk 150 orang. g) Pelaksanaan 3 kali Fasilitasi Badan Amil Zakat, sosialisasi Undang-undang Zakat untuk 420 orang dan pembentukan UPZ h) Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Lomba Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di 9 desa i)

Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi di 9 Pondok Pesantren

j)

Fasilitasi

dan

pembinaan

tempat

ibadah

dan

kegiatan

keagamaan untuk 80 orang k) Pelaksanaan Upacara tanggal 17, HUT RI di 17 kecamatan l)

Pendataan WNA, OT, ORMAS dan LSM di 10 kecamatan

8) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan a) Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara untuk 60 orang di Cangkringan dan Ngemplak b) Pelaksanaan Forum Komunikasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda Antar Etnis dan Suku

di Depok dan Godean

sebanyak 80 orang; 22 kali deteksi dini cegah dini (deni ceni); monitoring dan 2 kali update data bekas anggota organisasi terlarang di 17 kecamatan. c) Pemantauan dan pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO (LSM) dan lembaga asing di 17 kecamatan 9) Program Pendidikan Politik Masyarakat a) Sosialisasi pemahaman kehidupan demokrasi dan HAM di 3 Kecamatan untuk 120 orang; 2 kali penyuluhan peningkatan organisasi kemasyarakatan yang diikuti oleh 40 organisasi kemasyarakatan; sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik di Kalasan dan Gamping yang diikuti oleh 50 orang b) Verifikasi bantuan keuangan kepada 12 partai politik. c) Pertemuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 87 kali d) Fasilitasi kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 tahap pelaksanaan Pemilukada

238


e) Pertemuan 4 kali forum komunikasi antar partai yang diikuti oleh 40 orang f) Pelaksanaan 9 kali fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilukada. g) Pendampingan Pilkades 1 kali, Pendampingan Pilduk 34 kali, pendampingan

pengisian

perangkat

desa

10

kali

dan

penyusunan naskah ujian 10) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam a) Sosialisasi daerah rawan bencana yang diikuti 15 angkatan di Cangkringan,

Prambanan

dan

Berbah,

dan

Pelaksanaan

pembangunan Gardu Pandang di Tunggularum, Wonokerto, Kecamatan Turi. b) Pelaksanaan

operasional

dan

pelatihan

penanggulangan

bencana dan pengurangan resiko jatuhan batu di Gedangatas Prambanan c) Pelaksanaan operasional dan pelatihan SAR untuk 45 orang dalam 2 angkatan; Gladi Lapang Bencana secara terpadu dalam 4 angkatan di Kepuharjo, Cangkringan; serta Pelaksanaan Wajib Latih Penanggulangan Bencana yang diikuti 30 orang

(2

angkatan) d) Pelaksanaan

operasional

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana penanggulangan bencana 9 unit Early Warning System (EWS) di Kecamatan Cangkringan, Pakem, Turi dan Ngemplak serta operasional dan pemeliharaan bunker di Tunggularum, Kaliurang, Kaliadem dan di Pakem e) Penyusunan 10 buku Contingency Plan dan 10 buku updating Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (SIPBA). f) Pelaksanaan gladi lapang dan koordinasi penanggulangan bencana alam yang tersebar di 9 Kecamatan 11) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelaksanaan

pembinaan

anggota

Linmas

kecamatan

dan

239


pemantauan satuan keamanan lingkungan di masyarakat yang tersebar di 17 kecamatan 12 bulan. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan urusan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana buku lampiran) Keberhasilan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tercermin dengan kondisi kehidupan sosial politik di wilayah Kabupaten Sleman yang kondusif. Pada tahun 2010, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung serta pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan dengan lancar. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan pelaksanaan pemilukada. Upaya-upaya terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjaga stabilitas dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan, dan pemantapan ideologi bagi aparat dan tokoh masyarakat serta dengan meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan dan ketertiban di wilayah. Dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial politik telah diupayakan langkah-langkah monitoring, deteksi dini dan pencegahan dini melalui forum kewaspadaan dini masyarakat serta mengefektifkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, KODIM, Polres, Kejaksaan Negeri dan BIN. Upaya lain yang ditempuh untuk cara deteksi dini dan cegah dini wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik SARA dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama. Pencegahan timbulnya gangguan keamanan secara umum dilakukan melalui pengamanan kegiatan penting seperti pada saat pemilihan kepala desa, patroli sambang desa, pengamanan hari besar, serta pelatihan penanggulangan huru hara. 240


c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Badan

Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan

Masyarakat

dan

Penanggulangan Bencana yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nonor 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan

Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan

Masyarakat

dan

Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Umum pada Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar pada Dinas Pasar, dan Kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbanglinmas dan PB sebanyak 101 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp6.355.659.590,00 dan terrealisasi sebesar Rp5.933.030.343,00 atau 93,35%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp411.070.155,00 dan teralisasi sebesar Rp385.107.081,00 atau 93,68%.

241


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran Rp577.451.850,00 dan teralisasi sebesar Rp548,027.810,00 atau 94,90%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran Rp68.878.600,00 dan teralisasi sebesar Rp65.893.100,00 atau 95,67%. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan, anggaran Rp140.552.300,00 dan teralisasi Rp39.239.750,00 atau 99,07%. 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dengan anggaran sebesar Rp300.570.050,00 dan teralisasi sebesar Rp277.337.550 atau 90,23%. 6) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, anggaran sebesar Rp696.292.750,00 dan teralisasi sebesar Rp634.234.550,00 atau 91,09 %. 7) Program Pengembangan wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar

Rp1.479.692.985,00

dan

teralisasi

sebesar

Rp1.432.521.385,00 atau 96,81%. 8) Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan dengan anggaran

sebesar

Rp72.500.000,00

dan

teralisasi

sebesar

anggaran

sebesar

Rp66.040.500 atau 91,09%. 9) Program

Pendidikan

Politik

Masyarakat

Rp1.547.255.500,00 dan teralisasi Rp1.473.417.000 atau 95,17%. 10) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp1.140.289.260 dan teralisasi sebesar Rp982.414.227 atau 86,15%. 11) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp144.086.260 dan teralisasi sebesar Rp143.529.510 atau 99,61%.

242


f. Proses Perencanaan Proses penyusunan program dan kegiatan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilakukan setelah mendengarkan hasil focus group discussion dari para pemangku kepentingan, hasil koordinasi dan konsultasi dengan berbagai forum yang ada

di

Kabupaten Sleman seperti Kominda, serta masukan dari FKUB; evaluasi atas kegiatan deteksi dini dan upaya cegah dini serta analisis kondisi sosial politik di masyarakat. Hasil forum tersebut kemudian digunakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan agar tercapai situasi keamanan dan lingkungan yang kondusif. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh SKPD Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan di urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri antara laian: 1) Masih tingginya kasus-kasus tindakan kriminal dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sleman, 2) Semakin beragamnya modus operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan 3) Adanya indikasi meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi berbasis informasi (cyber crime) Solusi yang telah dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar aparat keamanan, mengefektifkan forum-forum seperti Kominda, deteksi dini cegah dini (deni ceni), meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan, sosialisasi dan penegakan peraturan kepada masyarakat.

243


20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Pengawasan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat menyurat, arsip dan perpustakaan b) Fasilitasi rapat dan tamu c) Penyediaan jasa kebersihan kantor d) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi e) Penyediaan jasa administrasi keuangan f) Belanja perawatan dan pengobatan g) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan h) Koordinasi dan konsultasi i)

Penyediaan jasa pengamanan

j)

Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan

k) Pengadaan asuransi dewan l)

Penyusunan angka kredit petugas fungsional

m) Pembinaan jasa konstruksi 2) Program Peningkatan Sarana dana Prasarana Aparatur a) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumah dinas b) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas c) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional f) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas g) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair h) Pemeliharaan rutin/berkala taman 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran 244


c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD e) Penyusunan profil Sekretariat Daerah f) Penyusunan profil DPRD dan Sekretariat DPRD g) Penyusunan profil data SKPD h) Penyusunan profil data hasil pembangunan SKPD i) Penyusunan renstra SKPD 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a) Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah b) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah c) Fasilitasi keuangan bupati, wabup, sekda dan setda d) Fasilitasi pimpinan dan mantan pejabat e) Pengadaan sarana dan prasarana kerja f)

Belanja perawatan dan pengobatan KDH dan Wakil KDH

g) Forum Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian (DILKEJAKPOL) 5) Program Penataan Peraturan perundang-undangan a) Legisiasi rancangan peraturan perundang-undangan b) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan c) Fasilitasi forum komunikasi supremasi hukum d) Evaluasi dan pengkajian produk-produk hukum e) Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati f)

Pendokumentasian dan publikasi produk hukum

g) Penanganan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi h) Penyusunan juknis bantuan stimulan i)

Penyusunan Perbup Tindak Lanjut Perda nomor 4 tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

j)

Penyiapan

bahan

rancangan

Perbup

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa k) Fasilitasi penyelenggaraan rapat kerja/rapat koordinasi/rapat risalah l)

Fasilitasi pendampingan Pansus Non Raperda dan Renja Dewan

245


m) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan n) Sosialisasi peraturan perundang-undangan 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Pengelolaan kepegawaian b) Peningkatan kualitas aparat kehumasan c) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya d) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah e) Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah f) Pelatihan profesional petugas PBB 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur a) Penyelenggaraan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara b) Peningkatan kinerja dan pengembangan pegawai 8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Penyusunan rencana pembinaan karier PNS b) Seleksi penerimaan calon PNS c) Penempatan PNS d) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS e) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah f) Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS g) Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar h) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi i) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS j) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas k) Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) l) Pengembangan pelayanan kepegawaian m) Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan LP2P n) Pengelolaan dan pengendalian tenaga kontrak o) Pengujian kesehatan PNS p) Medical Check Up 246


q) Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dan peninjauan masa kerja r) Pengendalian dan penetapan penilaian angka kredit (PAK) s) Pengangkatan CPNS dan PNS serta sumpah PNS t) Penyusunan pertimbangan jabatan dan kepangkatan u) Pemberhentian PNS (pensiun) v) Penyelenggaraan sosialisasi bidang kepegawaian w) Pembinaan administrasi kepegawaian instansi x) Koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial PNS y) Fasilitasi dan koordinasi pengembangan usaha z) Sosialisasi pengembangan usaha 9) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan a) Monitoring, evaluasi, dan analisis kelembagaan daerah b) Monitoring, evaluasi dan formulasi kinerja OPD c) Penyusunan tolok ukur kinerja d) Analisis pengembangan tata hubungan kerja e) Monitoring, evaluasi dan analisis ketatalaksanaan f)

Penyusunan analisis jabatan

g) Analisis beban kerja h) Monitoring dan evaluasi sistem dan prosedur kerja i)

Penyusunan rancangan kebijakan ketatalaksanaan

10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Fasilitasi peminjaman gedung, lapangan dan Bus Pemda b) Fasilitasi kegiatan pemerintahan di Jakarta c) Pelayanan keprotokolan d) Layanan pengaduan/keluhan melalui multi canal akses e) Layanan informasi kebijakan dan potensi Kabupaten Sleman f)

Publikasi media internal

g) Publikasi media massa dan tatap muka h) Pengembangan citra positif dan promosi Kabupaten Sleman i)

Pengembangan materi informasi melalui cyber media

j)

Fasilitasi pameran

k) Media relation l)

Pembuatan visualisasi kegiatan Kabupaten Sleman 247


m) Pengembangan jaringan informasi publik n) Monitoring dan evaluasi BUKP o) Penelitian proposal, monitoring dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa p) Operasional

TPAPD,

Tunjangan

BPD,

Bantuan

RT/RW,

Tunjangan Operasional Dukuh q) Operasional bantuan Pilkades, Pildukuh dan Dana Alokasi Desa r)

Pemrosesan dan peresmian BPD Antar Waktu

s) Konsolidasi,

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan desa t)

Penyelesaian permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

u) Penyelesaian sewa tanah kas desa dan penyelesaian LHP v) Fasilitasi TMMD dan Karya Bhakti TNI w) Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik x) Analisis dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat y) Pameran pelayanan publik z) Layanan informasi publik aa) Fasilitasi pendampingan Panitia Tetap DPRD (Pansus, Panitia Anggaran, Badan Legislasi, BKD) bb) Pelayanan informasi dan pengaduan cc) Pelayanan Perizinan dd) Pengolahan Perizinan ee) Kordinasi Penyelesaian Perizinan ff) Promosi pelayanan perijinan gg) Pengolahan sistem informasi perizinan hh) Pengelolaan ijin HO ii) Pengendalian ijin HO jj) Kajian dan fasilitasi Badan Kredit Desa kk) Rapat koordinasi pimpinan kecamatan ll) Fasilitasi lomba antar wilayah mm) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya nn) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang fisik oo) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup 248


pp) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi qq) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana fisik rr) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ekonomi ss) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana sosial tt) Koordinasi bidang pembangunan uu) Rapat koordinasi pemerintahan vv) Monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan/pertanian dan perkebunan ww) Pembinaan pendidikan dan olahraga masyarakat xx) Pendampingan dan pelayanan perijinan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yy) Pelayanan ijin penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) aaa) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat bbb) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kewenangan perindagkop di kecamatan ccc) Pengelolaan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 11) Program Adminstrasi Pemerintahan Daerah a)

Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi perkotaan

b)

Penegasan batas wilayah kecamatan se Kabupaten Sleman

c)

Pembinaan,

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintah kecamatan d)

Monitoring dan evaluasi administrasi desa

e)

Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa

f)

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

12) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum a)

Pengembangan sistem informasi hukum

b)

Pelayanan bantuan hukum

c)

Penyelesaian sengketa perdata dan Tata Usaha Negara

d)

Fasilitasi pengkajian regulasi dan permasalahan hukum

e)

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

f)

Penyuluhan hukum

13) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat a)

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

b)

Penjaringan aspirasi masa reses 249


c)

Kunjungan kerja komisi

d)

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

e)

Pengadaan jasa asuransi dewan

f)

Pengadaan pakaian dinas DPRD dan perelengkapannya serta Sekretariat DPRD

g)

Monitoring pembangunan

h)

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih

i)

Peningkatan kinerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, BKD, Badan Legislasi

j)

Pelantikan DPRD Antar Waktu

k)

Fasilitasi Rapat Paripurna Istimewa

l)

Pembentukan Panwas Pilkada, fasilitasi penyampaian visi misi calon Bupati/Wakil Bupati dan monitoring Pilkada

m)

Public Hearing APBD

14) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik a)

Pengkajian dan penyusunan kebijakan kehumasan

b)

Monitoring, evaluasi dan fasilitasi koordinasi perekonomian daerah

c)

Fasilitasi dan koordinasi BUMD

d)

Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengembangan potensi perkeonomian

e)

Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengembangan usaha perkeonomian

f)

Kajian, monitoring dan fasilitasi pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan

g)

Pengkajian,

perumusan

bidang

pemuda

dan

olahraga,

perlindungan perempuan, anak dan agama h)

Evaluasi dan pengendalian pembangunan

i)

Monitoring kegiatan APBD dan APBN

j)

Pengendalian pengadaan barang dan jasa

k)

Fasilitasi pelaksanaan public hearing dalam rangka sosialisasi penetapan Perda

250


15) Program Pendidikan Kedinasan a)

Pendidikan dan pelatihan teknis

b)

Pendidikan penjenjangan struktural

c)

Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan

d)

Ujian kedinasan

16) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a)

Pengembangan invensi dan inovasi teknologi

b)

Pengembangan kelembagaan riset dan pemanfaatan teknologi

c)

Penguatan kelembagaan litbang daerah

d)

Pengelolaan sistem informasi penggajian

e)

Pengelolaan aplikasi layanan kepemerintahan

f)

Pengadaan perangkat lunak berlisensi

g)

Pengelolaan aplikasi sistem terintegrasi

h)

Pengelolaan internet dan intranet

i)

Pengelolaan dan pengembangan sistem gateway SMS

j)

Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan

k)

Pengelolaan dan pengembangan pusat data/data center

l)

Pengelolaan sistem informasi pasar

17) Program Penegakan Hukum a)

Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap pelanggaran perda

b)

Operasi penertiban

c)

Pengawasan perijinan usaha industri

d)

Fasilitasi program anti korupsi

18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah a) Penyusunan Analisa Standar Biaya b) Penyusunan Standar Barang dan Jasa c) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah d) Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2010 e) Penyusunan

Laporan

Keuangan

dan

Publikasi

Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 251


f)

Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan

g) Penyusunan Laporan Periodik h) Pendampingan dan implementasi SIPKD dan regulasi i)

Annual Report Tahun 2009

j)

Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Daerah

k) Penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran dan Evaluasi Penyerapan Anggaran l)

Pelaporan SPT masa dan tahunan (PPh 21) Tahun 2010

m) Manajemen Kasda n) Operasional Pos Bantuan Keuangan o) Pengelolaan data dan dokumen dari kas daerah dan rekonsiliasi bank p) Pengadaan kendaraan dinas q) Pengadaan peralatan dan mesin r)

Pengadaan mebelair dan perlengkapannya

s) Pengelolaan aktiva tetap dan check fisik barang t)

Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU dan RTPBU

u) Penghapusan Aktiva Tetap v) Penyusunan dan pengesahan DPAL w) Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD x) Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA y) Penyusunan anggaran kas z) Penyusunan instruksi anggaran aa) Evaluasi Laporan Barang dan TPTGR bb) Pengkajian dan pemanfaatan asset daerah cc) Pendistribusian barang daerah dd) Penyelesaian status hukum kepemilikan aset daerah ee) Pelatihan pengurus barang dalam penggunaan SIM ASET ff) Pengkajian hibah gedung SD gg) Penyempurnaan SIM aset hh) Penyusunan SK Bendahara Klarifikasi dan SK Bendahara ii) Analisis data dan penerbitan SP2D jj) Analisis data dan penerbitan SKPP 252


kk) Analisis data gaji, upgrade sofware aplikasi SP2D dan kartu gaji ll) Pengelolaan dan pengendalian dana transfer dan bagi hasil provinsi mm) Forkom dan monev pengelolaan administrasi gaji nn) Pembinaan bendahara oo) Validasi SPJ dan koordinasi administrasi pelaksanaan APBD pp) Administrasi pengelolaan keuangan daerah qq) Sofware pengelolaan keuangan daerah rr) Pengadaan plakat dan kalender ss) Penyusunan draf regulasi pengelolaan barang daerah tt) Penyusunan dokumen status penggunaan aset daerah uu) Survey dan analisis investasi vv) Evaluasi investasi ww) Pengadaan tanah xx) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yy) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi zz) Pembayaran Pajak PBB aaa) Legalitas tanah (sertifikat tanah), IPT, HO, UKL-UPL, IMB Puskesmas bbb) Penatausahaan hasil kegiatan pembangunan ccc) Optimalisasi pendapatan UPTD/Kebun Dinas ddd) Pelaporan barang inventaris, barang TK, SD, SMP, SMA dan SMK eee) Kajian kebijakan investasi fff)

Pengadaan kendaraan dinas

ggg) Tindak lanjut Perpres Gaji ke-13 hhh) Regulasi pengendalian Kasda 19) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah a) Pendaftaran calon WP dan pemantauan WP daerah b) Pemeriksaan pajak daerah c) Pemantauan WP daerah dan pemantauan malam natal dan tahun baru d) Intensifikasi pajak reklame 253


e) Pengelolaan aplikasi sistem MAPATDA f)

Pengelolaan titik lokasi reklame

g) Penetapan pajak daerah h) Analisis hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan pajak daerah i)

Penyediaan surat ketetapan pajak PPJU

j)

Penagihan pajak daerah

k) Pelayanan keberatan dan keringanan pajak daerah l)

Operasional pemungutan retribusi masuk kawasan Kaliurang

m) Pembinaan WP daerah n) Pengembalian PHR o) Evaluasi PAD p) Bagi hasil pajak q) Pengelolaan PBB r)

Pendataan dan pemeliharaan basis data

s) Pembinaan dan operasional BPHTB t)

Pemeliharaan stadion

u) Penyusunan dan pemasaran Stadion Maguwoharjo v) Kajian sarana dan prasrana aset kabupaten w) Penyusunan pedoman pengelolaan Stadion Maguwoharjo x) Analisis potensi PAD y) Penyusunan draft Raperda Pajak Hotel dan Raperbup Petunjuk Pelaksanaan z) Penyusunan draft Raperda Pajak Restoran dan Raperbup Petunjuk Pelaksanaan aa) Penyusunan draft Raperda Pajak Hiburan dan Raperbup Petunjuk Pelaksanaan bb) Penyusunan draft Raperda Pajak Reklame dan Raperbup Nilai Sewa Reklame cc) Penyusunan draft Raperda Pajak Air Bawah Tanah dan Raperbup Petunjuk Pelaksanaan

254


dd) Penyusunan draft Raperda Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Raperbup Petunjuk Pelaksanaan BPHTB ee) Pengalihan kewenangan BPHTB ff) Rekonsiliasi data ketetapan pajak daerah. 20) Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan daerah d) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya e) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan audit hasil pemeriksaan BPK f)

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

g) Penatausahaan LHP h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi i)

Gelar Pengawasan Daerah

j)

Pemeriksaan khusus dan pengawasan jalannya pemerintahan

k) Penyusunan Review Laporan Keuangan Daerah l)

Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

m) Implementasi sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem pengendalian mutu n) Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah o) Monitoring dan evaluasi penyampaian laporan pelaksanaan tugas OPD 21) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

dengan

kegiatan

pelatihan

pengembangan

tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

255


22) Program Penataan dan Penyempurnaan Kabijakan Sistem dan Prosedur a) Penyusunan Sistem Informasi Pengawasan dan Layanan Publik b) Penyusunan PKPT, UPKPT b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan sub urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pangelolaan administrasi surat menyurat selama 12 bulan b) Penyediaan

jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan

langganan selama 12 bulan c) Pengelolaan administrasi keuangan dan barang selama 12 bulan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan e) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan f) Pemeliharaan 64 paket peralatan kerja g) Penyediaan 37 paket alat tulis kantor h) Penyediaan 119 paket blangko persuratan i) Penyediaan 109 paket komponen instalasi listrik untuk kantor j) Penyediaan 5 paket peralatan dan perlengkapan pendukung kerja k) Penyediaan 7 paket peralatan kebutuhan rumah tangga kantor l) Fasilitasi rapat dan tamu selama 12 bulan m) Pelaksanaan perjalanan dinas dan rapat koordinasi eksternal selama 12 bulan n) Fasilitasi keamanan kantor selama 12 bulan o) Fasilitasi kebutuhan jasa pengemudi, petugas administrasi dan petugas lainnya selama 12 bulan p) Pengelolaan arsip dan perpustakaan selama 12 bulan q) Penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan selama 12 bulan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pelaksanaan pembayaran PBB Rumah Dinas bupati, wabup dan rumah pejabat di 3 lokasi. 256


b) Pelaksanaan pengadaan 1 paket peralatan rumah jabatan/dinas. c) Pemeliharaan rumah dinas bupati, wabup dan sekda selama 12 bulan d) Pemeliharaan 50 gedung kantor dan pelaksanaan sewa 10 lahan yang digunakan untuk pasar. e) Pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional

berupa

137

kendaraan roda empat dan 277 kendaraan roda dua. f)

Pemeliharaan 1 paket perlengkapan rumah jabatan/dinas.

g) Pemeliharaan 54 paket mebelair. h) Pemeliharaan 3 unit taman gedung perkantoran, rumah dinas dan gedung pelayanan umum. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan 384 eksemplar laporan bulanan, 32 eksemplar laporan tahunan dan 24 eksemplar LAKIP. b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran selama 12 bulan. c) Penyusunan 25 eksemplar perencanaan kerja SKPD dan 25 eksemplar RKA SKPD. d) Penyusunan 3 buku profil Setda. e) Penyusunan 2 dokumen profil DPRD dan Setwan f) Penyusunan 500 eksemplar profil data Dinas Pasar g) Penyusunan 60 eksemplar profil data hasil pembangunan SKPD h) Penyusunan 60 eksemplar renstra SKPD. 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah melalui

12

kali

koordinasi

penanganan

permasalahan

pemerintahan umum, 6 kali pelaksanaan forum komunikasi kebijakan Pimpinan Daerah dan 12 kali Rakorpim. b) Fasilitasi keuangan bupati, wabup, sekda dan setda selama 12 bulan

257


c) Fasilitasi bupati/wabup, pimpinan DPRD , eselon II dan mantan bupati/wabup, mantan pejabat eselon II serta fasilitasi mantan pimpinan DPRD. d) Pengadaan sarana dan prasarana kerja melalui pengadaan 25 stel pakaian dinas bupati dan wabup, 3 stel sepatu dan tas bupati dan wabup, 2 stel pakaian dinas upacara aspri dan 2 stel pakaian sipil aspri. e) Terealisasinya belanja perawatan dan pengobatan KDH dan Wakil KDH, serta mantan bupati dan wabup. 5) Program Penataan Peraturan perundang-undangan a) Penyusunan 16 perda dan 1 draft raperda. b) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui 2 kali pembinaan kadarkum, 2 kali pembinaan pokmaskum, 1 kali pembinaan pokjanal, 1 kali pembinaan PTUN dan 4 kali sosialisasi produk hukum pusat dan daerah. c) Fasilitasi forum komunikasi supremasi hukum 1 kali. d) Pelaksanaan 4 kali evaluasi dan pengkajian produk-produk hukum. e) Penyusunan 45 buah Peraturan Bupati dan 411 Keputusan Bupati. f) Penyusunan 15 buah Lembaran Daerah, 45 buah Berita Daerah, 250 Buku Informasi Perundang-undangan, 250 buku Abstrak Perundang-undangan, 250 buku warta perundang-undangan, dan 450 himpunan Peraturan Perundang-undangan. g) Penanganan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten dan 17 Kecamatan. h) Penyusunan 1 draft bantuan stimulan aspal, 1 draft bantuan stimulan prasarana dasar permukiman, 1 draft bantuan stimulan irigasi, dan 1 draft bantuan stimulan pasar. i) Penyusunan 1 buah Perbup Tindak Lanjut Perda nomor 4 tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

258


j) Penyiapan 1 draft bahan rancangan Perbup tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. k) Fasilitasi penyelenggaraan rapat kerja/rapat koordinasi/rapat risalah melalui penyusunan 12 kali risalah rapat dan notulen rapat sebanyak 150 eksemplar. l) Fasilitasi pendampingan Pansus Non Raperda dan Renja Dewan yaitu 1 rekomendasi pansus tanggapan LKPJ Bupati, 1 dokumen Renja Dewan, 1 dokumen kode etik tata tertib DPRD. m) Penyusunan 47 eksemplar laporan pelanggaran perundangundangan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. n) Sosialisasi 3 buah peraturan perundang-undangan. 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Pengelolaan pelayanan kepegawaian selama 12 bulan dan fasilitasi kenaikan pangkat

33 orang Pejabat Fungsional

Arsiparis (PFA) b) Pelaksanaan peningkatan kualitas aparat kehumasan melaui 1 kali forkom kehumasan, 2 kali forkom keprotokolan dan workshop pengembangan

pribadi

dan

6

kali

mengikuti

seminar/lokakarya/bimtek/sosialisasi/rapat koordinasi. c) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya bagi 16 orang pegawai. d) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi 503 Calon PNS Daerah melalui diklat pra jabatan golongan I dan II bagi ex honorer, diklat pra jabatan golongan III bagi CPNS umum dan diklat pra jabatan golongan I dan II bagi CPNS umum. e) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi 48 PNS Daerah. f) Pelatihan profesional bagi 143 orang petugas PBB g) Pelaksanaan seminar dan pendampingan kunjungan kerja DPRD

259


7) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur a) Penyelenggaraan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara

melalui

forkompanda

penyusunan

dan

1

forkompanas,

dokumen 1

kali

bahan

untuk

penyelenggaraan

forkompanda, 1 kali keikutsertaan dalam forkompanas sebanyak, dan

penyusunan

1

dokumen

evaluasi

pelaksanaan

pengembangan budaya kerja. b) Pelaksanaan peningkatan kinerja dan pengembangan pegawai melalui 4 kali pembinaan kerja, dan 1 kali studi orientasi. 8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Pelaksanaan pengiriman peserta diklat struktural sebanyak 54 orang b) Penyusunan 1 dokumen formasi kebutuhan CPNS, pelaksanaan pendaftaran dan seleksi penerimaan calon PNS yang diikuti 5.000 orang peserta dan penetapan NIP sebanyak 185 orang c) Pemrosesan penerbitan 1.287 SK penempatan pegawai. d) Penyediaan 1 sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS. e) Pelaksanaan pemeliharaan database manual sebanyak 4.013 file,

penyajian

database

kepegawaian

dalam

48

buku,

pengembangan 1.015 file database (entri data pegawai), dan pengelolaan 9.228 berkas/dokumen data manual. f)

Pelaksanaan penyusunan formasi JFU dan jabatan fungsional tertentu pada 46 OPD, analisis kebutuhan pegawai pada 46 OPD, penyusunan 2 buah kajian jabatan fungsional, dan penyusunan 1 dokumen pedoman standar kompetensi

g) Pelaksanaan seleksi dan penetapan 69 orang PNS untuk tugas belajar (TB) dan Ijin Belajar Khusus (IBK). h) Terselengaranya penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi 405 orang, pemberian penghargaan purna tugas kepada 400 orang, pembekalan bagi 533 orang PNS calon purna tugas, dan pemantauan kinerja PNS pada 46 OPD 260


i)

Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku pada 46 OPD, pembinaan perkawinan dan perceraian pada 12 OPD, pertimbangan penyelesaian 11 kasus pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat

j)

Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penerbitan surat izin bagi peserta IB, TB, dan IBK bagi 411 orang, 6 kali pemantauan perkembangan studi peserta TB dan IBK, pengembangan SDM untuk 86 orang, dan penyampaian bantuan studi lanjut bagi 32 orang perawat

k) Pelaksanaan penyusunan instrumen pengembangan diklat meliputi analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, dan penyusunan 1 jenis buku pedoman diklat. l)

Pencetakan 2.054 buah KTP pegawai, pengusulan penetapan 712 buah Karis/Karsu, 491 buah Karpeg dan 822 buah Kartu Taspen; pemrosesan cuti bagi 122 orang dan KGB bagi 17 orang; serta penerbitan 400 buah rekomendasi Taperum.

m) Terkompilasinya laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada 46 OPD dan LP2P untuk 9.577 orang n) Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian tenaga kontrak pada 46 OPD o) Pelaksanaan

pengujian

kesehatan

PNS

yang

mengalami

gangguan kesehatan jasmani dan rohani bagi 19 orang PNS p) Pelaksanaan medical check-up bagi pejabat struktural dan sebagian fungsional sejumlah 534 orang q) Pemrosesan nota pertimbangan kepangkatan dan SKKP bagi 1.848 orang serta nota pertimbangan SK peninjauan masa kerja bagi 3 orang pegawai r)

Penyelenggaraan pengendalian dan penetapan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional sebanyak 1.469 orang

s) Pemrosesan SK pengangkatan bagi 917 CPNS/PNS dan Pelaksanaan pengambilan sumpah PNS bagi 535 orang t)

Penyediaan 5 jenis rekomendasi jabatan dan kepangkatan 261


u) Penerbitan 599 SK pensiun pegawai v) Penyelenggaraan sosialisasi bidang kepegawaian 3 kali w) Tertatanya 1.519 file/berkas kepegawaian di instansi x) Pelaksanaan

koordinasi

penanganan

permasalahan

kesejahteraan sosial bagi 63 PNS. y) Pelaksanaan 7 kali fasilitasi dan koordinasi pengembangan usaha. z) Sosialisasi pengembangan usaha bagi 200 orang. 9) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan a) Penyusunan hasil evaluasi kelembagaan berupa 1 dokumen dan draft pembentukan lembaga LPSE, Jabfung, BPPS sebanyak 1 dokumen b) Penyusunan 1 dokumen hasil capaian kinerja OPD dan 1 draft perbup tentang pemberian penghargaan c) Penyusunan 1 draft perbup tentang tolok ukur kinerja d) Penyusunan 1 dokumen hasil analisa pengembangan tata hubungan kerja 3 OPD e) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tata hubungan kerja pada 3 OPD, pembinaan penggunaan dan pemanfaatan tata naskah dinas pada 5 OPD, monitoring dan evaluasi penggunaan tata naskah dinas pada 5 OPD f)

Penyusunan hasil analisis jabatan pada 6 OPD

g) Penyusunan hasil analisis beban kerja pada 6 OPD h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem dan prosedur pada 10 obyek, Penyusunan dokumen analisa sistem dan prosedur kerja sebanyak 5 jenis sisdur, penyusunan 5 draft regulasi sisdur i)

Penyusunan 7 dokumen analisa sarana dan prasarana kerja dan 7 draft regulasi sarana dan prasarana kerja

j)

Penyusunan 1 dokumen kajian penerapan status PPK BLUD dan penyusunan SK Bupati tentang Tim Penilai PPK BLUD

10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Fasilitasi peminjaman gedung, lapangan dan Bus Pemda selama 12 bulan b) Fasilitasi kegiatan pemerintahan di Jakarta bagi 680 orang 262


c) Pelaksanaan

620

kali

keprotokolan

pimpinan;

222

kali

pelayanan keprotokolan kegiatan instansi; penyediaan 1 paket peralatan protokol; pelayanan administrasi pejabat terkait dengan keprotokolan selama 12 bulan; 156 kali kegiatan layanan penerimaan tamu di Kabupaten Sleman; pembuatan notulen audiensi pada 87 kegiatan audiensi; penyusunan 300 buku panduan tamu d) Pengelolaan layanan pengaduan/keluhan selama 12 bulan melalui 1 sistem multi canal akses e) Pengelolaan layanan informasi kebijakan dan potensi Kabupaten Sleman, meliputi: (1) publikasi melalui leaflet dan booklet sebanyak 4 jenis; (2) 156 kali operasional ruang audio visual; (3) pembuatan 526 sambutan/makalah bupati; (4) Penyediaan 1 paket media publikasi potensi Kabupaten Sleman di kantor Bupati; (5) pembuatan 5.170 buku kerja tahun 2010 dan 2011. f)

Penerbitan 2 edisi tabloid Varia Sleman dan 2 edisi tabloid Akar

g) Sosialisasi kebijakan di media televisi melalui 30 kali siaran dan sosialisasi kebijakan di media radio melalui 325 kali siaran h) Pengembangan citra positif dan promosi Kabupaten Sleman melalui 4 paket advetorial di media massa, 8 paket baliho promosi dan 18 buah spanduk promosi. i)

Pengembangan materi informasi cyber media melalui 1 kali evaluasi materi website Sleman, 4 kali koordinasi dan fasilitasi pengisian materi website Sleman, pengelolaan materi SubDomain Humas selama 12 bulan

j)

Fasilitasi pameran potensi daerah di Kabupaten Sleman 1 kali dan fasilitasi pameran potensi daerah di Alun-alun Yogyakarta sebanyak 2 kali

k) Kegiatan media relation berupa: (1) fasilitasi media massa kepada 17 media; (2) 3 kali press tour; (3) 15 kali media gathering; (4) 400 kali release media; dan (5) 12 kali jumpa pers l)

Pembuatan visualisasi kegiatan Kabupaten Sleman, meliputi : (1) pembuatan 2 paket videotron; (2) 270 kali penayangan videotron; 263


(3) pembuatan 1 paket CD visualisasi hasil pembangunan; dan (4) pembuatan 1 paket CD visualisasi hasil kinerja 10 tahun masa jabatan bupati m) Fasilitasi dan koordinasi KIM untuk 14 kelompok dan 2 kali sosialisasi kebijakan terpadu n) Penyusunan 1 dokumen pelaksanaan Monitoring dan evaluasi BUKP o) Pelaksanaan penelitian proposal, monitoring dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa dari 86 desa p) Pendataan dan penyaluran TPAPD, Tunjangan BPD, Bantuan RT/RW, Tunjangan Operasional Dukuh untuk 14.927 orang pada 86 desa q) Penyaluran bantuan Pilkades, Pildukuh dan ADD kepada 86 desa r)

Pemrosesan dan fasilitasi peresmian BPD Antar Waktu untuk 8 orang

s) Pelaksanaan 4 kali rapat koordinasi pemerintahan desa dan inventarisasi

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

dengan

peserta dari 17 kecamatan t)

Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

penyelesaian

permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada 7 desa u) Penyelesaian perjanjian sewa tanah kas desa pada 44 bidang dan tindak lanjut LHP untuk 44 LHP v) Fasilitasi TMMD di 2 kecamatan dan 15 kali fasilitasi Bhakti TNI di 15 kecamatan w) Evaluasi pencapaian IPM bidang kesehatan, pertanian dan pendidikan, monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik di RSUD Sleman, RSUD Prambanan dan Puskesmas Sleman, persiapan keikutsertaan OPD dalam seleksi calon peserta lomba citra pelayanan prima sebanyak 3 OPD dan penyusunan 1 dokumen hasil analisa peningkatan kualitas pelayanan di kecamatan

264


x) Survey

IKM

di

RSUD

Sleman,

RSUD

Prambanan

dan

Puskesmas Sleman y) Pelaksanaan pameran pelayanan publik di Jakarta z) Operasional layanan informasi publik selama 12 bulan aa)

Fasilitasi 6 kali kegiatan Panitia Tetap dan BK

bb)

Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang dilaporkan melalui 18 buku laporan

cc)

Pelayanan perizinan sebanyak 72 perizinan

dd)

Pengolahan perizinan sebanyak 72 perizinan

ee)

Koordinasi penyelesaian perijinan sebanyak 72 perizinan

ff)

Sosialisasi dan promosi pelayanan perizinan sebanyak 72 perizinan

gg)

Pemeliharaan database dan sistem informasi perizinan

hh)

Pelaksanaan 70 kali rapat pengelolaan ijin HO dan penerbitan 2.018 ijin HO

ii)

Pengendalian ijin HO sebanyak 90 ijin

jj)

Penyusunan 1 dokumen kajian pengelolaan Badan Kredit Desa

kk)

Pelaksanaan 152 kali rakorpim kecamatan, 108 kali rakorpim instansi dan 24 kali rakor pemerintahan

ll)

Pelaksanaan lomba antar wilayah berupa 39 kali/lomba pada 17 kecamatan

mm) Pelaksanaan 56 kali pertemuan koordinasi antar ormas dan kelompok agama; 50 kali pelayanan dan rehabilitasi masalah kesra; 36 kali pembinaan/ penanggulangan

penyalahgunaan

NAPZA; 86 kali pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga; 56 kali komunikasi antar umat

beragama; 26 kali

monev pelayanan KB nn)

Pelaksanaan 137 kali koordinasi pengendalian perubahan pemanfaatan tanah pada 16 kecamatan dan fasilitasi pelayanan perijinan (IMB dan HO) sebanyak 300 ijin pada 16 kecamatan

oo)

Pelaksanaan

koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang

lingkungan hidup pada 11 kecamatan berupa 28 kali koordinasi 265


pengelolaan sampah dan limbah dan 22 kali koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pp)

Pelaksanaan koordinasi pendataan dan monev industri kecil sebanyak 38 kali, pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi sebanyak 22 kali, pendataan dan monev ketahanan pangan sebanyak 29 kali

qq)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana fisik pada 11 kecamatan berupa monev fasilitas umum sebanyak 47 kali dan monev sampah dan limbah sebanyak 29 kali

rr)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ekonomi pasar dan fasilitas lainnya sebanyak 9 kali pada 7 kecamatan

ss)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana sosial sebanyak 17 kali pada 6 kecamatan

tt)

Pelaksanaan

rapat

koordinasi

bidang

pembangunan

di

Kecamatan Moyudan 2 kali uu)

Pelaksanaan rapat koordinasi bidang pemerintahan sebanyak 4 kali pada Kecamatan Prambanan

vv)

Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

bidang

ketahanan

pangan/pertanian dan perkebunan di Kecamatan Prambanan 4 kali ww) Pelaksanaan pembinaan pendidikan dan olahraga masyarakat sebanyak di Kecamatan Turi 4 kali xx)

Penempatan lokasi KKN dan perijinan KKN di masyarakat sebanyak 39 perijinan tersebar pada 17 kecamatan

yy)

Penerbitan surat keputusan izin penelitian dan PKL sebanyak 2300 izin selama 12 bulan

zz)

Penyusunan 15 buku Indeks Kepuasan Masyarakat

aaa) Koordinasi pelaksanaan kewenangan perindagkop selama 12 bulan di 17 kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan urusan perindagkop sebanyak 7 urusan di 17 kecamatan bbb) Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan IUJK selama 12 bulan

266


11) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan a) Penyusunan data administrasi kota di 17 kecamatan berupa 17 buku data administrasi Kecamatan dan 1 buku rekap data administrasi Kota b) Pelaksanaan 3 kali rapat koordinasi dan penelitian dokumen batas kecamatan, survey/pelacakan kembali dan penentuan garis batas wilayah sementara kecamatan Sleman pada 31 titik, pemasangan pilar batas wilayah kecamatan Sleman pada 31 titik c) Pelaksanaan 2 kali bimbingan/fasilitasi penyusunan renstra SKPD kecamatan, 2 kali monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kecamatan, 2 kali monitoring dan evaluasi penyusunan monografi kecamatan, 1 kali evaluasi pelaksanaan tugas kecamatan untuk penilaian peringkat kecamatan d) Pelaksanaan bimbingan monitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan siklus tahunan desa pada 86 desa, monitoring dan evaluasi pengisian buku administrasi desa pada 17 kecamatan. e) Pembinaan dan monev siklus tahunan desa 57 kali; pembinaan tertib administrasi keuangan dan kekayaan desa 60 kali; pendampingan

pengelolaan

ADD66

kali;

pendampingan

pengelolaan arsip desa 52 kali; dan inventarisasi TKD dan SG pada 59 lokasi/dokumen f) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang menghasilkan 65 dokumen laporan dan supervisi terhadap 172 Peraturan Desa 12) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum a) Pengembangan sistem SJDI Hukum (SIM Hukum) di pusat jaringan (Bagian Hukum SETDA) dan anggota jaringan (17 kecamatan) b) Pengkajian

dan

penyusunan

peta

permasalahan

hukum

sebanyak 16 buku, pemberian bantuan terhadap perbuatan hukum perdata, pidana dan TUN (3 jenis perkara) dan fasilitasi relaas panggilan sidang sebanyak 445 buah 267


c) Penyelesaian sengketa terhadap 1 jenis gugatan perdata dan 4 kasus TUN d) Fasilitasi kajian mengenai regulasi dan permasalahan hukum e) Penyuluhan Hukum 41 kali 13) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat a) Penyusunan 10 draft raperda inisiatif dan non inisiatif DPRD dan pembayaran 10 orang staf tenaga ahli fraksi b) Pelaksanaan 3 kali penjaringan aspirasi masa reses anggota DPRD c) Pelaksanaan 21 kali kunjungan kerja d) Pelaksanaan 4 kali seminar dan pengiriman bimtek, workshop dan seminar 8 kali e) Fasilitasi pengadaan asuransi 50 orang anggota dewan f) Penyediaan 150 stel pakaian dinas dan atribut dan 55 buah penunjuk papan nama g) Monitoring hasil pembangunan 25 kali h) Pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih i) Kunjungan kerja badan kelengkapan DPRD 6 kali j) Pelaksanaan 2 kali rapat paripurna istimewa k) Pelaksanaan 10 kali monitoring pilkada dan 2 kali penyampaian visi misi calon bupati dan wakil bupati 14) Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik a) Penyusunan 1 draft dokumen kajian arah pengembangan promosi daerah, 1 draft dokumen agenda promosi daerah dan 1 paket dokumen monitoring promosi daerah b) Penyusunan draft dokumen data bidang transportasi informal, draft dokumen pengembangan taman kuliner, dan dokumen penataan PKL c) Tersusunnya dokumen data ekonomi sarana prasarana dan tenaga kerja, kajian ekonomi regional serta evaluasi rumah potong hewan d) Penyusunan dokumen laporan hasil koordinasi BUMD e) Penyusunan daftar prioritas pengendalian pembangunan di 32 268


SKPD, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembangunan 3 kali, pengendalian pembangunan 60 kali dan terkoordinasinya kasus pembangunan 24 kali f) Pelaksanaan peninjauan lapangan dan pengendalian formatik 100 kali g) Penyusunan model dokumen pengadaan dan Pelaksanaan pemantauan proses pengadaan barang/jasa h) Penyusunan draft peraturan bupati tentang mekanisme layanan informasi publik dan draft perbup tentang pelayanan aduan i) Pelaksanaan kajian dan fasilitasi pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan 25 kali dan penyusunan dokumen kajian j) Fasilitasi public hearing 4 kali 15) Program Pendidikan Kedinasan a) Pelaksanaan pengiriman peserta diklat teknis dalam dan luar negeri sebanyak 194 orang dan pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa 197 orang b) Pelaksanaan pengiriman peserta diklatpim 54 orang c) Penyusunan kurikulum diklat 3 buku d) Penyelenggaraan ujian kedinasan bagi 31 orang dan ujian persamaan ijazah 29 orang 16) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a) Pelaksanaan lomba rancang bangun iptek, lomba karya tulis ilmiah, seminar iptek 1 kali, pemberian hibah 2 kelompok riset potensial dan 1 kali pameran mini teknologi. b) Fasilitasi 2 kelompok riset pelajar SMU dan SLTP, koordinasi jaringan pengembangan iptek antar lembaga bagi 10 organisasi, dokumentasi penemuan/pengembangan iptek Kabupaten Sleman 1 buku, penyusunan 1 buku daftar iptek aplikatif terbaru. c) Pelaksanaan 12 bulan fasilitasi Dewan Riset Daerah selama. d) Penyediaan data dan informasi gaji pegawai yang up to date. e) Pengelolaan 12 aplikasi sistem informasi.

269


f) Penyediaan 1 paket acuan untuk proses migrasi sistem ke open source, dan tersedia1 paket aplikasi Sistem informasi berbasis open source. g) Penyediaan 1 paket aplikasi sistem informasi eksekutif. h) Pelaksanaan pelayanan internet melalui email, surat warga, dan buku tamu secara berkelanjutan selama 12 bulan. i)

Pangelolaan sistem SMS sebagai media informasi yang praktis dan cepat selama 12 bulan

j)

Terpasangnya wireless di 3 desa dan terpasangnya fiberoptic di 3 SKPD.

k) Penyediaan 2 perangkat data center. l)

Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pasar selama 12 bulan.

17) Program Penegakan Hukum a) Pelaksanaan 41 kali operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda. b) Pelaksanaan 84 kali operasi penertiban. c) Pelaksanaan pengawasan perijinan 40 unit usaha industri d) Fasiilitasi program anti korupsi 18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah a) Penyusunan 175 buku analisis standar biaya. b) Penyusunan 400 buku standar harga barang dan jasa. c) Penyusunan 90 buku Juklak APBD 2010. d) Penyusunan 75 buku Laporan Realisasi dan Evaluasi APBD 2010. e) Penyusunan 95 buku Perda LPJ 2009, 95 buku Penjabaran LPJ 2009, 75 buku Laporan keuangan SKPD, dan Pelaksanaan publikasi laporan keuangan di 6 media massa. f) Penyusunan 160 laporan Tugas Pembantuan. g) Penyusunan 60 buku laporan periodik. h) Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di 46 SKPD. 270


i) Penyusunan 500 buku dan 25 CD Annual Report j) Penyusunan 12 laporan realisasi penerimaan daerah. k) Penyusunan 6 laporan penyerapan anggaran l) Terlaksananya laporan SPT masa tahun 2010 dalam 13 data m) Pemeliharaan data dan dokumen dari kas daerah, laporan analisis realisasi penerimaan daerah selama 12 bulan n) Pelaksanaan operasional pos bantuan keuangan bagi 22 organisasi sosial dan 25 organisasi profesi o) Pangelolaan 12 dokumen Kas Daerah dan

Pelaksanaan

rekonsiliasi rekening bank. p) Pelaksanaan pengadaan 23 kendaraan dinas roda empat dan 22 kendaraan dinas roda dua. q) Pelaksanaan pengadaan 22 jenis peralatan dan mesin. r) Pelaksanaan pengadaan 27 jenis mebelair dan perlengkapannya s) Pelaksanaan 3 paket berat pemeliharaan gedung, kendaraan dan peralatan mesin t) Penyusunan 6 buku rencana kebutuhan barang per instansi. u) Pelaksanaan penghapusan 3 jenis aktiva tetap. v) Penyusunan 250 buku perda APBD 2010, 250 buku Perbup penjabaran APBD 2010, 250 buku perda perubahan APBD 2010, 250 buku Perbup penjabaran Perubahan APBD 2010, 125 buku raperda APBD 2010, dan 175 buku Raperbup Penjabaran APBD 2011. w) Penyusunan 490 Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2010 dan 490 buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2010. x) Penyusunan 95 buku Cash Budget APBD 2010 dan 90 buku Cash Budget Perubahan APBD 2010 y) Penyusunan 120 buku Instruksi perubahan APBD 2010 dan 120 buku Instruksi APBD 2011 aa) Evaluasi laporan pengurus barang 46 SKPD dan 3 kali fasilitasi tuntutan ganti rugi. bb) Kajian pemanfaatan 3 bidang aset. 271


cc) Pendistribusian barang di 46 SKPD. dd) Penyelesaian 34 sertifikat tanah atas nama Pemda Sleman ee) Pelatihan bagi 210 orang pengurus barang ff) Kajian hibah 20 gedung SD gg) Penyempurnaan 1 SIM Aset. hh) Penyusunan SK 68 Bendahara. ii) Analisis data 1250 SPM dan penerbitan 1000 SP2D jj) Penerbitan 375 SKPP kk) Analisis 4.224 data gaji, upgrade sofware aplikasi SP2D dan kartu gaji ll) Realisasi pencairan dana perimbanganselama 12 bulan. pp) Forkom dan monev pengelolaan gaji bagi 185 orang qq) Pelaksanaan pembinaan 150 bendahara non gaji rr) Pengelolaan 278 SPJ ss) Penyediaan 11 MoU hibah tt) Penyediaan 1 paket Software perencanaan keuangan uu) Pengadaan 250 plakat dan 1500 kalender vv) Penyusunan 1 draft Raperbup pengelolaan barang daerah ww)Penyusunan 50 SK Bupati tentang status penggunaan aset daerah yang dipergunakan oleh setiap SKPD xx) Penyusunan 10 buku hasil survey dan analisis investasi yy) Terssusunnya 20 buku evaluasi investasi zz) Pengadaan tanah di SMP 1 Kalasan. aaa) Monitoring dan evaluasi penarikan retribusi selama 12 bulan, dan optimalisasi pengelolaan 7 unit lahan kebun TPH. bbb) Intensifikasi dan eksentifikasi pajak dan retribusi di 17 kecamatan sebanyak 252 kali. ccc) Pembayaran PBB 25 puskesmas. ddd) Pelaksanaan sertifikasi tanah dan perijinan 3 puskesmas eee) Penyusunan 48 berita acara penyerahan hasil kegiatan APBD. fff)

Optimalisasi pengelolaan Pasar Hewan Gamping dan Kebun Sawungan. 272


ggg) Pelaporan pengelolaan barang di 3 TK N, 389 SD N, 54 SMP N, 17 SMA N, dan 8 SMK N. hhh) Pelaksanaan kajian investasi di 2 lokasi ccc) Pengadaan pakaian untuk pemungut pajak/retribusi berupa 500 rompi juru parkir dan 25 jaket pemungut pajak. jjj)

Pelaksanaan koreksi SPP gaji dan penerbitan SP2D gaji ke-13 untuk penerbitan 156 daftar gaji.

kkk) Mutasi Kasda dan regulasi penyimpanan uang selama 12 bulan 19) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah a) Pendaftaran 25.627 wajib pajak daerah. b) Penyediaan data uji kepatuhan 156 wajib pajak daerah. c) Pemantauan 138 WP daerah dan pemantauan malam natal dan tahun baru d) Intensifikasi pajak reklame bagi 280 WP e) Pengelolaan aplikasi sistem MAPATDA selama 12 bulan. f) Pemanfaatan 100 lokasi titik reklame. g) Penetapan 25.627 Surat Ketetapan Pajak Daerah h) Analisis pemeriksaan 116 wajib pajak daerah dan pelaksanaan analisis pemantauan 58 wajib pajak daerah. i) Penyediaan 1.582.413 lembar surat ketetapan pajak penerangan jalan umum j) Penagihan pajak berdasarkan 18.027 Surat Ketetapan Pajak k) Pelayananan keberatan dan keringanan pajak bagi 102 Wajib Pajak l) Pemungutan retribusi masuk kawasan Kaliurang selama 297 hari m) Pembinaan wajib pajak daerah 12 kali n) Pelaksanaan pengembalian pajak hotel restoran o) Pelaksanaan 12 kali evaluasi pendapatan asli daerah p) Tercapainya target penerimaan pajak daerah. q) Penyampaian 536.942 SPPT PBB dan penerimaan PBB Rp.54.324.478.906,00

273


r) Penerimaan

Bea

Perolehan

Hak

Tanah

dan

Bangunan

Rp33.65.404.512,00 s) Pemeliharaan stadion selama 12 bulan t) Publikasi dan pemasaran Stadion Maguwoharjo di 2 media massa u) Penyusunan 20 buku kajian sarana dan prasarana aset Kabupaten Sleman v) Penyusunan 1 pedoman pengelolaan Stadion Maguwoharjo w) Pelaksanaan 2 analisis pajak dan retribusi x) Penyusunan 1 draft Raperda Pajak Restoran dan 1 draft Raperbup Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran y) Penyusunan 1 draft Raperda Pajak Restoran dan 1 draft Raperbup Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran aa) Penyusunan 1 draft Raperda Pajak Hiburan dan 1 draft Raperbup Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan bb) Penyusunan 1 draft Raperda Pajak Reklame dan 1 draft Raperbup Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame cc) Penyusunan 1 draft Raperda Pajak Air Bawah Tanah dan 1 draft Raperbup Petunjuk Pelaksanaan Pajak Pajak Air Bawah Tanah dd) Penyusunan 1 draft Raperda BPHTB dan 1 draft Raperbup Petunjuk Pelaksanaan BPHTB ee) Penyusunan 1 dokumen pengalihan BPHTB ff)

Penyusunan 12 dokumen ketetapan pajak daerah yang telah direkonsiliasi.

20) Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah a) Penyusunan 42 buah Laporan Hasil Pemeriksaan b) Penyusunan 19 buah LHP kasus c) Iventarisasi permasalahan pelaksanaan program pembangunan dan upaya pemecahannya d) Penyusunan 6 buah laporan hasil pemeriksaan kasus desa e) Penyusunan 36 buku laporan tindaklanjut hasil pemeriksaan f) Penyusunan 16 buku evaluasi pengawasan 274


g) Pangelolaan 324 buah laporan hasil pemeriksaan sebanyak h) Penyusunan 10 buku laporan monev LHKPN i) Terselanggaranya gelar pengawasan daerah j) Penyusunan 80 buah LHP khusus sebanyak, 20 buah LHR sebanyak dan pemantauan pengisian lowongan kepala desa dan perangkat desa di 16 desa k) Tersusunnya 20 laporan hasil review keuangan daerah sebanyak Pelaksanaan sosialisasi SPIP l) Penyusunan 10 buku dokumen sistem Manajemen Mutu m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi permasalahan otonomi daerah 1 dokumen, dan Fasilitasi penyelesaian permaslahan otonomi daerah n) Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi penyampaian lapaoran tugas OPD kepada bupati 21) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa aparatur dengan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 22) Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur dengan kegiatan Penyusunan UPKPT sebanyak 15 buku (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebagaimana buku lampiran) Penyelenggaraan

urusan

otonomi

daerah,

pemerintahan

umum

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

serta

hasil

perkembangan

penyelenggaraan

dapat

disampaikan sebagai berikut: 1) Otonomi daerah dan pemerintahan umum Penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2010 difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam pelayanan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum melalui produk hukum, sosialisasi, pelayanan hukum hingga penindakan pelanggaran hukum. 275


Pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

umum

pada

manajemen pemerintahan umum telah menghasilkan produk hukum dengan optimalisasi proses penyusunan antara lain melalui public hearing dan konsultasi pakar. Hasil perumusan regulasi dalam bentuk produk hukum daerah berupa peraturan daerah tergambar dalam tabel berikut: Tabel 3.27. Rumusan Regulasi Tahun 2010 No 1 1.

2.

Uraian 2 Peraturan Daerah sebanyak 15 buah, meliputi: a . Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Urusan pada Pemerintahan Desa b . Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa c . Pendapatan Desa d . Lembaga Kemasyarakatan Desa e . Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dukuh f . Surat Izin Usaha Perdagangan g . Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2009 h . Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010 i . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 j . Perusahaan Daerah Air Minum Sleman k . Jaminan Kesehatan Daerah l . Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga m . Pajak Air Tanah n . Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan o . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Raperda a . Penyertaan Modal Daerah b . Retribusi IMB c . Bangunan Gedung d . Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 20102029

Keterangan 3 Nomor 1 Tahun 2010 Nomor 2 Tahun 2010 Nomor 3 Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Nomor 5 Tahun 2010 Nomor 6 Tahun 2010 Nomor 7 Tahun 2010 Nomor 8 Tahun 2010 Nomor 9 Tahun 2010 Nomor 10 Tahun 2010 Nomor 11 Tahun 2010 Nomor 12 Tahun 2010 Nomor 13 Tahun 2010 Nomor 14 Tahun 2010 Nomor 15 Tahun 2010 Pembahasan antara legislatif dengan eksekutif Pembahasan antara legislatif dengan eksekutif Pembahasan antara legislatif dengan eksekutif Pembahasan antara legislatif dengan eksekutif

276


1

2 e . Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman f . Pencabutan Retribusi Daerah g . Pajak Reklame h . Pajak Hotel i . Pajak Restoran j . Pajak Hiburan 3. Peraturan Bupati sebanyak 45 buah 4. Keputusan Bupati sebanyak 411 buah 5. Perjanjian Kerjasama sebanyak 59 Sumber: Bagian Hukum, Setda

3 Pembahasan antara legislatif dengan eksekutif Evaluasi Provinsi Evaluasi Provinsi Evaluasi Provinsi Evaluasi Provinsi

Pembentukan produk hukum daerah dilakukan sebagai tindaklanjut peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan perkembangan sosial kemasyarakatan. Beberapa Perda di antaranya mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, pajak Air Tanah, Jaminan Kesehatan Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20112015 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah. Maksud perumusan produk hukum daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemasyarakatan produk hukum senantiasa dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi yang berlaku. Perkembangan jenis, jumlah, pendokumentasian, dan pemasyarakatan produk hukum pemerintah Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3.28. Penetapan Produk Hukum Daerah No

Uraian

1. Peraturan Daerah 2. Keputusan Bupati / Peraturan Bupati 3. Keputusan Bupati 4. Instruksi Bupati 5. Perjanjian Kerjasama 6. Keputusan Sekretaris Daerah Sumber: Bagian Hukum, Sekretariat Daerah

2006

Tahun Anggaran 2007 2008 2009

2010

15 24 465 1 34 -

15 27 548 1 40 -

15 45 411 59 99

8 45 336 26 103

13 86 329 70 112

277


Tabel 3.29. Pendokumentasian dan Pemasyarakatan Produk Hukum No

Uraian

2006

1. 2. 3.

Kadarkum 1 Pokjanal 1 Sistem Jaringan Dokumentasi 10 dan Informasi 4. Pokmaskum 5. Sosialisasi Peraturan Pusat dan 5 Daerah 6. Pembinaan Peradilan Tata 1 Usaha Negara (PTUN) 7. Forkom Komunikasi Hukum 1 Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Tahun Anggaran 2007 2008 2009

2010

2 2 10

2 2 10

2 2 10

2 1 10

2 5

2 5

2 5

2 4

2

2

2

1

1

1

1

1

Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya meningkatkan kualitas kehidupan

sosial

penyelenggarakan

kemasyarakatan sarasehan

dan

kerukunan

keagamaan umat

melalui

beragama

dan

pembinaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

Sebagai perwujudan

transparansi informasi kepada masyarakat

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengembangkan layanan informasi kepada masyarakat berbasis SMS (Short Massage Service), publikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui dialog interaktif, publikasi di media massa dan penerbitan buku dan majalah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.

Dalam rangka tertib administrasi wilayah perbatasan telah dilakukan penegasan batas wilayah perbatasan melalui pemasangan dan pemeliharaan patok batas. Kebijakan ini sangat strategis untuk pengamanan potensi di wilayah perbatasan, serta pembakuan nama rupa bumi melalui penyusunan data base toponimi dan gazetir di seluruh wilayah kecamatan. Jumlah patok batas yang telah dipasang sampai dengan tahun 2010 tercatat sejumlah 329 buah.

278


2) Perangkat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah mengimplementasikan organisasi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Melalui organisasi perangkat daerah yang dibentuk

tersebut

diharapkan

mampu

meningkatkan

kinerja

pelayanan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah terus diupayakan secara berkesinambungan diantaranya dengan penentuan target kinerja organisasi perangkat daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan kepada instansi. Peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan pada masyarakat selalu diupayakan Pemerintah Kabupaten Sleman. Penerapan ISO 9001:2000 sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan secara berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2010 tercatat sebanyak 25 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 yakni pada 16 Puskesmas, Dinas Kesehatan, RSUD Sleman dan 7 Sekolah Menengah Kejuruan. Kegiatan

survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk

mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan pada 3 organisasi perangkat daerah yaitu RSUD Sleman, RSUD Prambanan dan Puskesmas Sleman. Sebelumnya pada tahun 2009 telah dilaksanakan survey IKM di 3 organisasi perangkat daerah. Sehingga sampai dengan tahun 2010 telah dilaksanakan survey IKM pada 6

organisasi

perangkat daerah yaitu UPT-PSA, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kantor Pengelolaan Pasar, RSUD Sleman, RSUD Prambanan dan Puskesmas Sleman.

279


Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, pada akhir tahun 2010 ditetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Sleman, semua Puskesmas (25), UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT JPKM. Pada tahun 2011 diharapkan penerapan PPK-BLUD sudah dapat berjalan secara efektif dan efisien. 3) Administrasi Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah Pengelolan keuangan daerah antara lain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapan daerah. Kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 3,59% dari Rp157.399.974.582,84 pada tahun 2009 menjadi Rp 163.044.777.670,77 pada tahun 2010. Kenaikan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Grafik 31. Perkembangan Pendapatan Asli DaerahTahun 2006-2010 (miliar rupiah) 157,4

163,1

139,94 150 125

115,53

115,72

100 75 50 2006

2007

2008

2009

2010

Sumber: DPKKD

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah antara lain ditempuh melalui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan dana perimbangan, dan penyempurnaan standarisasi harga barang dan jasa. Upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui media massa dan website Pemerintah Kabupaten Sleman, serta penyusunan annual report terhadap laporan keuangan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

280


Untuk mendukung upaya peningkatan ekonomi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat telah dilakukan analisis kelayakan modal, pengendalian kredit dana penguatan modal, rekonsiliasi modal, dan evaluasi

dana

penguatan

modal,

serta

pengembangan

dan

pemeliharaan sistem akuntansi dan komputerisasi pengguliran dana. Untuk mendukung tertib administrasi asset daerah, pemerintah melakukan pengendalian asset daerah pada 39 instansi berupa pembenahan penatausahaan aset melalui pengolahan data hasil sensus barang daerah, pelatihan pengurusan barang daerah, dan pembenahan

administrasi

mutasi

asset.

Sedangkan

untuk

mendukung kelancaran pelayanan publik telah dilakukan pengadaan berbagai barang daerah. Pengadaan barang daerah berupa tanah untuk SMP 1 Kalasan. Guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana kerja dilakukan pengadaan dan pendistribusian barang kepada SKPD berdasarkan data kebutuhan barang berupa kendaraan dinas terdiri dari 23 unit kendaraan roda empat, 22 unit kendaraan roda dua, serta sarana prasarana kerja lainnya seperti mebelair dan komputer. 4) Kepegawaian Kondisi sumber daya manusia pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2010 ditinjau dari tingkat pendidikan ditampilkan dalam grafik berikut: Grafik 32. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2008-2010 4.8515378 3535 4.1724.0684112 4.583 3.7143.698

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010

404 379 339

S.2

S.1

327 365

D.I V-

D.I

-D

.II I

279

SL TA

SL TP

204 183 166

SD

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

Seperti pada tahun sebelumnya, perekrutan pegawai pada tahun 2010 tetap menggunakan teknologi informasi (online system).

281


Pemerintah Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dalam hal pembuatan materi ujian dan koreksi hasil ujian untuk menjamin objektivitas seleksi penerimaan calon pegawai.

Pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan mengacu pada pola merit dan pola karier. Sistem ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara formasi jabatan struktural yang terbatas dengan banyaknya calon yang tersedia dan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjang dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang mempunyai efek dalam hal pengisian jabatan struktural dan penataan pegawai. Uji kompetensi pegawai calon pejabat merupakan penjabaran konkrit dari sistem tersebut. Uji kompetensi untuk calon kepala sekolah dan pejabat eselon IV dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, sedangkan uji kompetensi untuk calon pejabat eselon III dan II bekerjasama dengan LPKM Fakultas Psikologi UGM. Peningkatan profesionalisme pegawai antara lain diupayakan melalui pengembangan jabatan fungsional. Hingga saat ini di Pemerintah Kabupaten Sleman terdapat 39 jenis jabatan fungsional. Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan dengan pemberian kesempatan tugas belajar, ijin belajar, pendidikan dan pelatihan teknis. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 antara lain berupa latihan pra jabatan bagi pegawai golongan I sebanyak 503 orang, golongan II sebanyak 398 orang, dan golongan III sebanyak 105 orang. Penyeleksian peserta tugas belajar sebanyak 69 orang, pemberian surat izin belajar bagi 478 orang dan pengiriman tugas belajar sebanyak 18 orang dengan perincian DIII 3 orang, DIV 8 orang dan S2 7orang.

282


Pengelolaan kepegawaian dalam konteks pembinaan dilakukan melalui sistem pemberian reward dan punishment bagi pegawai. Bentuk penghargaan yang diberikan berupa pemberian Satyalencana masa kerja 20 tahun dan 30 tahun bagi 405 PNS, serta pemberian penghargaan bagi 400 pegawai purna tugas. Pada tahun 2010 pegawai yang menerima hukuman/sanksi berjumlah 10 orang, terdiri dari 5 orang menerima sanksi berat dan 5 orang menerima sanksi ringan. 5) Pengawasan Pelaksanaan

pengawasan

internal

dilakukan

oleh

Inspektorat

Kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan

desa

yang

bertujuan

meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selama tahun anggaran 2010 dapat diselamatkan keuangan negara/daerah sebesar Rp1.060.500.385,00. Pemeriksaan kasus dilakukan sebanyak 25 kasus dengan hasil 20 kasus (80%) terbukti kebenarannya, 5 kasus (20%) tidak terbukti kebenarannya dan 19 kasus melibatkan PNS. Rekomendasi terhadap pemeriksaan 19 kasus yang melibatkan PNS di antaranya berupa pemberian sanksi hukuman disiplin berat kepada 3 orang PNS, pemberian sanksi hukuman disiplin sedang kepada 1 orang PNS, pemberian hukuman disiplin ringan kepada 1 orang PNS, TPTGR sebanyak 4 dan pembinaan kepada 1 orang PNS. Tindaklanjut yang telah dilaksanakana diantaranya sebanyak 3 rekomendasi berupa pemberian sanksi hukuman disiplin berat kepada 2 orang PNS dan pemberian sanksi hukuman disiplin ringan kepada 1 orang PNS. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, jumlah kasus menurun dari 38 menjadi 25 atau turun sebesar 7%.

283


Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan dan berhasil mendapatkan penghargaan dari Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa juara III tingkat Nasional dari 497 Kabupaten/Kota se Indonesia. Upaya

meningkatkan

kelancaran

kegiatan

pembangunan

dan

memotivasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dilakukan melalui pemberian bantuan gotong royong pada 86 desa dan bantuan aspal

pada

17

pembangunan

kecamatan.

tersebut

mampu

Program

pemberian

bantuan

menggali

partisipasi

swadaya

masyarakat dalam pembangunan. Grafik 33. Rekapitulasi Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2006-2010 (dalam juta rupiah)

38.178

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

46.068

39.128

36.159

25.251 5.270

6.000

5.480

4.685

3.500

0

2006

2007

2008

Bantuan

2009

2010

Swadaya Masyarakat

Sumber: Sekretariat Daerah

Drum (buah)

2.9

2008

Nilai (juta Rp)

39 09

4.6

25 09

07

4.2

07 4.2

37 48 3.2

2007

36 3.5 23

7.1

80

2006

3.9

54 92 3.6 2.1

2.6

0

00

4.000

6.1

53

6.000

2.000

85

8.000

64 33

Grafik 34. Perkembangan Bantuan Aspal Tahun 2006-2010

2009

2010

Sw adaya (juta Rp)

Sumber: Sekretariat Daerah

284


Kebijakan pengembangan perekonomian daerah diarahkan pada upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat antara lain melalui program community development berupa pemberian modal usaha bagi kelompok ekonomi masyarakat dan penguatan modal pada Usaha Kecil Menengah (UKM), penyertaan modal pada BUMD dan melakukan pembinaan pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara

urusan

otonomi

daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat KORPRI, Sekretariat Dinas/Badan/RSUD, dan Kecamatan. Organisasi/satuan organisasi tersebut dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan peraturan bupati yaitu: 1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan,

285


7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, 9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan. d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

pemerintahan

manusia umum,

penyelenggara

administrasi

urusan

keuangan,

otonomi

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian, dan persandian adalah SDM SKPD Sekretariat Daerah sebanyak 280 orang, Sekretariat DPRD sebanyak 59 orang, Inspektorat Kabupaten sebanyak 60 orang, Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 69 orang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebanyak 131 orang, Kantor Pelayanan Perizinan sebanyak 21 orang, Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 73 orang, Sekretariat KORPRI sebanyak 6 orang, dan Kecamatan sebanyak 608 orang. Secara rinci, SDM penyelenggara urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar Rp92.692.593.384,00, realisasi Rp75.865.667.114,00 atau 81,85%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp30.770.700.970,00 realisasi Rp24.584.913.228,00 atau 79,90%.

286


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp3.779.842.800,00 realisasi Rp3.550.238.510,00 atau 93,93% 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp.1.580.205.850,00 realisasi Rp1.483.750.870,00 atau 93,90% 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah anggaran sebesar Rp775.905.000,00 realisasi Rp512.377.675,00 atau 66,04% 5) Program

Penataan

Peraturan

perundang-undangan,

anggaran

sebesar Rp1.051.718.500,00 realisasi Rp944.571.050,00 atau 89,81% 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp3.450.212.450,00 realisasi Rp2.826.303.400,00 atau 81,92% 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur, anggaran sebesar Rp220.835.000,00 realisasi Rp157.848.075,00 atau 71,48% 8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, anggaran sebesar Rp3.338.685.450,00 realisasi Rp2.915.831.821,00 atau 87,33% 9) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, anggaran sebesar Rp978.642.625,00 realisasi Rp880.795.175,00 atau 90,00%. 10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, anggaran sebesar Rp4.865.954.350,00 realisasi Rp4.538.960.259,00 atau 93,28%. 11) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan, anggaran sebesar Rp753.449.000,00 realisasi Rp683.319.300,00 atau 90,69%. 12) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum, anggaran sebesar Rp617.744.200,00 realisasi Rp450.392.700,00 atau 72,91%. 13) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, anggaran sebesar Rp8.848.629.800,00 realisasi Rp6.814.767.900,00 atau 77,01%. 14) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik, anggaran sebesar Rp694.163.500,00 realisasi Rp560.122.950,00 atau 80,69%. 287


15) Program

Pendidikan

Kedinasan,

anggaran

sebesar

Rp1.084.120.200,00 realisasi Rp1.042.646.675,00 atau 96,17% 16) Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi, anggaran sebesar Rp1.436.370.000,00 realisasi Rp1.075.238.925,00 atau 74,86% 17) Program Penegakan Hukum, anggaran sebesar Rp263.770.500,00 realisasi Rp174.639.500,00 atau 66,21% 18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, anggaran sebesar Rp18.548.543.879,00 realisasi Rp15.934.967.410,00 atau 79,90% 19) Program Peningkatan Pendapatan Daerah, anggaran sebesar Rp7.932.972.310,00 realisasi Rp6.290.491.316,00 atau 79,30%. 20) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan

Kepala

Daerah,

anggaran

sebesar

Rp1.441.304.000,00 realisasi Rp1.357.293.425,00 atau 94,17%. 21) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa, anggaran sebesar Rp48.163.000,00 realisasi Rp39.110.350,00 atau 81,20%. 22) Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur,

anggaran

sebesar

Rp66.830.000,00

realisasi

Rp47.086.600,00 atau 70,46%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan program dan kegiatan dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah mendasarkan pada rencana

strategis

yang

mengacu

pada

RPJMD

dan

RPJP.

Permasalahan di wilayah yang memerlukan fasilitasi dalam kebijakan dan sinkronisasi langkah di semua lini pemerintahan menjadi prioritas dalam penyusunan program sub manajemen pemerintahan umum. Proses perencanaan program dan kegiatan administrasi keuangan daerah untuk perencanaan pendapatan daerah melalui inventarisasi potensi

pendapatan

daerah

dan

pembahasan

dengan

DPRD.

Sedangkan untuk belanja daerah melalui penyusunan arah kebijakan

288


umum, strategi dan prioritas dan untuk perencanaan kekayaan daerah melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) daerah. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh

SKPD

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat

DPRD,

Inspektorat

Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat KORPRI, Sekretariat Dinas/Badan/RSUD, dan Kecamatan adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1)

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan umum yaitu semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Disamping itu masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ketaatan masyarakat terhadap hukum belum optimal. Solusi terhadap permasalahan tersebut adalah dengan mengupayakan peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam pelayanan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

dan

meningkatkan

kesadaran dan penegakan hukum melalui produk hukum, sosialisasi, pelayanan hukum hingga penindakan pelanggaran hukum 2)

Masih terjadinya tumpang tindih dalam pengawasan terhadap obyek pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan baik internal maupun eksternal.

3)

Penentuan kuota penerimaan pegawai dari Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan formasi yang diusulkan. Solusi yang dilakukan dengan berkoordinasi dan mengusulkan sesuai dengan kebutuhan formasi lepada Pemerintah Pusat. 289

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

Recommend Documents