Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011

E. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas

Pertanian,

Perikanan,

dan

Kehutanan

mempunyai

tugas

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; b. Pelaksanaan

tugas

bidang

pertanian

tanaman

pangan

dan

hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan

hortikultura,

perkebunan,

peternakan,

ketahanan

pangan,

perikanan, dan kehutanan; d. Pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; e. Penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; dan f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian,

keuangan,

perencanaan,

evaluasi,

dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 29


1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) Penyelenggaraan urusan umum; 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) Penyelenggaraan urusan keuangan; 6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 7) Pengoordinasian

penyelenggaraan

tugas

satuan

organisasi;

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat. c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Bidang

Tanaman

Pangan

dan

Hortikultura

mempunyai

tugas

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan

rencana

kerja

Bidang

Tanaman

Pangan

dan

Hortikultura; 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura; 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura; 4) Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan

produksi

tanaman pangan dan hortikultura; 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura; 6) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura; 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

30


d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan Bidang

Kehutanan

dan

Perkebunan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan. Bidang Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kehutanan dan Perkebunan; 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan; 3) Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan

usaha

kehutanan dan perkebunan; 4) Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan

produksi

kehutanan dan perkebunan; 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tanaman dan lahan kehutanan dan perkebunan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kehutanan dan Perkebunan. e. Bidang Perikanan Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi perikanan. Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan; 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi perikanan; 3) Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan

usaha

perikanan; 4) Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan

produksi

perikanan; 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perikanan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perikanan.

31


f.

Bidang Peternakan Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi peternakan serta kesehatan hewan

dan

masyarakat

veteriner.

Bidang

Peternakan

dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan; 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan masyarakat verteriner; 3) Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan

usaha

peternakan; 4) Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengembangan

produksi

peternakan; 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Peternakan. g. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketersediaan, distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta kelembagaan dan penyelenggaraan

penyuluhan.

Bidang

Ketahanan

Pangan

dan

Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan

rencana

kerja

Bidang

Ketahanan

Pangan

dan

Penyuluhan; 2) Perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan

dan

pengembangan

ketersediaan, distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan; 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan;

32


4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan distribusi dan penganekaragaman pangan; 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan; 6) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan penyuluhan; 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. h. Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2. Sumber Daya Manusia. a. Jumlah pegawai Dinas Pertaanian, Perikanan dan Kehutanan menurut golongan, adalah sebagai berikut: No

Unit Kerja

IV

Golongan III II

I

Jumlah

1

Kepala Dinas

1

-

-

-

1

2

Sekretariat

1

21

11

5

38

3

Bid. Kehutanan & Perkebunan

1

21

3

0

25

4

Bid. Ketapangluh

2

20

4

0

26

5

Bid. Perikanan

1

16

1

0

18

6

Bid. Peternakan

4

20

6

0

30

7

Bid. Tanaman Pangan

1

23

3

0

27

8

Pejabat Fungsional

14

112

8

0

134

9

UPT Pasar Hewan Ambarketawang

0

9

5

0

14

10

UPT Sub Terminal Agribisnis

0

6

1

0

7

11

UPT Pelayanan Kesehatan Hewan

3

14

10

0

27

12

UPT Pengmb Budidaya Perikanan

0

11

9

2

22

13

BPP Wilayah I

0

3

1

1

5

14

BPP Wilayah II

1

3

2

0

6

15

BPP Wilayah III

0

5

0

0

5

16

BPP Wilayah IV

0

2

2

0

4

17

BPP Wilayah V

1

2

1

1

5

18

BPP Wilayah VI

1

3

1

0

5

19

BPP Wilayah VII

0

2

1

0

3

33


1

20

2

BPP Wilayah VIII Jumlah

3

4

5

6

7

0

6

0

0

6

31

299

69

9

408

b. Jumlah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: No

Unit Kerja

1 2 3

Kepala Dinas Sekretariat Bid. Kehutanan & Perkebunan Bid. Ketapangluh Bid. Perikanan Bid. Peternakan Bid. Tanaman Pangan Pejabat Fungsional UPT Pasar Hewan &RPH UPT Sub Terminal Agribisnis UPT Pelayanan Kesehatan Hewan UPT Pengemb Budidaya dan Pemasaran Perikanan BPP Wilayah I BPP Wilayah II BPP Wilayah III BPP Wilayah IV BPP Wilayah V BPP Wilayah VI BPP Wilayah VII BPP Wilayah VIII Jumlah

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pendidikan D-III SLTA

S-2

S-1

1 4 2

11 11

1 1

1 2 0 5 2 0 1

13 9 12 9 48 5 4

0

Jumlah

SLTP

SD

15 11

6 0

1 0

1 38 25

4 1 5 2 54 3 0

8 6 13 10 30 6 2

0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

26 18 30 27 134 14 7

15

9

1

1

1

27

0

2

2

13

1

4

22

1 1 0 0 0 1 0 0 21

1 0 1 1 3 1 1 2 149

0 1 2 1 0 0 1 1 88

2 4 2 2 1 3 1 3 133

1 0 0 0 1 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 0 6

5 6 5 4 5 5 3 6 408

c. Jumlah pejabat struktural sebanyak 51 orang meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 5 orang pejabat eselon IIIB dan 32 orang pejabat eselon IVA dan 11 orang pejabat eselon IV/b.Sedangkan jumlah pejabat fungsional sebanyak 134 orang meliputi 79 orang penyuluh pertanian, 20 orang penyuluh perikanan, 15 orang penyuluh kehutanan, 15 orang pengawas hasil mutu pertanian, 2 orang medis veteriner dan 1 orang arsiparis.

34


3. Sarana Prasarana Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Dinas Pertaanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut: No

Uraian

Januari 2011 (Rp)

1

2

3

A. B.

C. D.

E.

Tanah Peralatan dan Mesin - Alat Besar - Alat Angkutan - Alat Bengkel & Alat Ukur - Alat Pertanian/ Peternakan - Alat Kantor & Rumah Tangga - Alat Studio & Komunikasi - Alat Kedokteran - Alat Laboratorium - Alat Keamanan Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung - Bangunan Monumen Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan - BangunanAir/Irigasi - Instalasi - Jaringan Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan - Barang bercorak kesenian/kebudayaan - Hewan ternak dan tumbuhan - Konstruksi dlm Pengerjaan Jumlah Aktiva Tetap - Sistem Informasi - Aktiva lain-lain Jumlah Total

Bertambah (Rp)

Berkurang (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

4

5

-

-

1.781.352.731

366.721.000

-

122.842.000

3.528.242

-

126.370.242

230.964.100

33.920.000

-

264.884.100

2.242.124.630

359.056.642

-

2.601.181.272

148.942.000

-

-

148.942.000

5.199.000 447.759.000 -

1.545.800 6.973.160 -

-

6.744.800 454.732.160 -

16.342.250.080 -

1.013.450.000 -

-

17.355.700.080 -

-

783.758.200 -

783.758.200 451.589.780 128.226.184 -

7.074.450 -

15.517.550 -

-

22.592.000 -

43.576.350

-

-

43.576.350

-

-

-

-

22.735.658.505 22.735.658.505

1.800.712.394 1.800.712.394

-

24.536.370.899 24.536.370.899

783.758.200 451.589.780 128.226.184 -

-

2.148.073.731

F. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

di

bidang

ketenagakerjaan, 35


ketransmigrasian, dan sosial. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. Perumusan

kebijakan

teknis

bidang

ketenagakerjaan,

ketransmigrasian, dan sosial; b. Pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial; c. Penyelenggaraan

pelayanan

umum

bidang

ketenagakerjaan,

ketransmigrasian, dan sosial; d. Pembinaan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian,

keuangan,

perencanaan,

evaluasi,

dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) Penyelenggaraan urusan umum; 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) Penyelenggaraan urusan keuangan; 6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat. c. Bidang Tenaga Kerja Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, dan kesejahteraan

pekerja,

serta

pengembangan

dan

pengawasan 36


ketenagakerjaan. Bidang Tenaga Kerja dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja; 2) Perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, dan kesejahteraan pekerja, serta pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan; 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja; 4) Penyelenggaraan,

pembinaan,

dan

pengendalian

hubungan

industrial dan kesejahteraan pekerja; 5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan; dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja. d. Bidang Kesejahteraan Sosial Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan kesejahteraan sosial, rehabilitasi tuna sosial, dan bantuan sosial. Bidang Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kesejahteraan Sosial; 2) Perumusan kebijakan teknis kesejahteraan sosial, rehabilitasi tuna sosial, dan bantuan sosial; 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian kesejahteraan sosial; 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian rehabilitasi tuna sosial; 5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian bantuan sosial; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kesejahteraan Sosial. e. Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina ketransmigrasian, menyelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan kemiskinan, dan menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi kemiskinan. Bidang 37


Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan; 2) Perumusan kebijakan

teknis

ketransmigrasian,

penanganan

kemiskinan, dan pengelolaan data dan informasi kemiskinan; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan ketransmigrasian; 4) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan kemiskinan; 5) Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi kemiskinan; dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan. f.

Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenagakerja dan Sosial

2. Sumber Daya Manusia. a. Jumlah Pegawai Dinas Tenagakerja dan Sosial menurut golongan adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7

Unit Kerja Kepala Dinas Sekretariat Bidang Tenaga Kerja Bidang Kesejahteraan Sosial Bidang Transmigrasi & Nangkis Balai Latihan Kerja Pejabat Fungsional Jumlah

IV

Golongan III II

I

1 1 0 2 1 1 1 7

0 13 16 12 14 8 43 106

0 4 0 0 0 1 0 5

0 4 3 2 1 8 0 18

Jumlah 1 23 19 16 16 18 44 136

b. Jumlah Pegawai Dinas Tenagakerja dan Sosial menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: No

Unit Kerja

1 2 3 4 5

Kepala Dinas Sekretariat Bid. Tenaga Kerja Bid. Kesjhteraan Sos Bid. Transmigrasi & Nangkis Balai Latihan Kerja

6

Golongan DIII SLTA

S-2

S-1

1 1 0 1 2

6 16 7 8

0 0 4 1

1

3

0

Jumlah

SLTP

SD

10 11 3 4

5 1 1 0

0 0 0 1

1 23 28 16 16

9

4

1

18

38


1

7

2

Pejabat Fungsional Jumlah

3

4

5

6

7

8

9

0 6

29 60

3 8

12 49

0 11

0 2

44 136

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 14 orang pejabat eselon IVA, 1 orang pejabat eselon IVB. Sedangkan jumlah pejabat fungsional sebanyak 37 orang meliputi 30 orang instruktur latihan kerja, 3 orang pengawas tenaga kerja, dan 4 orang perantara hubungan industrial. 3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah sebagai berikut: No

Uraian

Januari 2011 (Rp)

1

2

3

A. B.

C. D.

Tanah Peralatan dan Mesin - Alat Besar - Alat Angkutan - Alat Bengkel & Alat Ukur - Alat Pertanian/ Peternakan - Alat Kantor & Rumah Tangga - Alat Studio & Komunikasi - Alat Kedokteran - Alat Laboratorium - Alat Keamanan Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung - Bangunan Monumen Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan - BangunanAir/Irigasi - Instalasi - Jaringan

Bertambah (Rp)

Berkurang (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

4

5

-

-

-

-

1.519.167.900

124.000.000

155.000.000

4.391.077.800

450.000

-

4.391.527.800

-

-

-

-

2.496.966.382

17.756.000

-

2.514.722.382

61.185.500

-

-

61.185.500

5.744.000 -

-

-

5.744.000 -

5.939.768.000 -

7.500.000 -

-

5.947.268.000 -

-

-

-

-

1.488.167.900

39


1 E.

2 Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan - Barang bercorak kesenian/kebudayaan - Hewan ternak dan tumbuhan - Konstruksi dlm Pengerjaan

3

Jumlah Aktiva Tetap - Sistem Informasi - Aktiva lain-lain Jumlah Total

4

5

3.927.300 2.320.000

1.253.800 -

-

5.181.100 2.320.000

-

-

-

-

-

-

-

-

14.420.156.882 5.000.000 14.425.156.882

150.959.800 150.959.800

155.000.000 155.000.000

14.416.116.682 5.000.000 14.421.116.682

G. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil; b. Pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil; c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil; d. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian,

keuangan,

perencanaan,

evaluasi,

dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat; 40


2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) Penyelenggaraan urusan umum; 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) Penyelenggaraan urusan keuangan; 6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat. c. Bidang Pendaftaran Penduduk Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan

informasi

administrasi

kependudukan.

Bidang

Pendaftaran

Penduduk dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran Penduduk; 2) Perumusan

kebijakan

administrasi

teknis

kependudukan

pengelolaan dan

dan

informasi

pelayanan administrasi

kependudukan; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan; 4) Penyelenggaraan

dan

pembinaan

pengelolaan

informasi

administrasi kependudukan; 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pendaftaran Penduduk. d. Bidang Catatan Sipil Bidang Catatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pelayanan pencatatan sipil. Bidang Catatan Sipil dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 41


1) Penyusunan rencana kerja Bidang Catatan Sipil; 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan pencatatan sipil pencatatan sipil; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan anak; 4) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Catatan Sipil. e. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan analisis kependudukan dan pengelolaan dokumen kependudukan. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan; 2) Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

analisis

kependudukan dan pengelolaan dokumen kependudukan; 3) Penyelenggaraan analisis kependudukan; 4) Penyelenggaraan pengelolaan dokumen kependudukan; 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan. 2. Sumber Daya Manusia a. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut golongan adalah sebagai berikut No 1 2 3 4 5

Unit Kerja Kepala Dinas Sekretariat Bidang Pendaftaran Penduduk Bidang Catatan Sipil Bidang PPK Jumlah

IV 1 1 1 1 1 5

Golongan III II 7 1 6 5 12 0 4 1 29 7

I 1 0 0 0 1

Jumlah 1 10 12 13 6 42

42


b. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: No

Unit Kerja

1 2 3 4 5

Kepala Dinas Sekretariat Bidang Pendaft Penddk Bidang Catatan Sipil Bidang PPK Jumlah

S-2 1 1 1 1 4

Pendidikan D-III SLTA 1 6 1 2 7 2 8 12

S-1 1 6 4 3 3 17

SLTP 1 1

SD -

Jumlah 1 9 12 13 6 42

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIA, 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 8 orang pejabat eselon IVA, 1 orang pejabat fungsional arsiparis 3. Sarana Prasarana Sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut: No

Uraian

Januari 2011 (Rp)

1

2

3

A. B.

C. D.

Tanah Peralatan dan Mesin - Alat Besar - Alat Angkutan - Alat Bengkel & Alat Ukur - Alat Pertanian/ Peternakan - Alat Kantor & Rumah Tangga - Alat Studio & Komunikasi - Alat Kedokteran - Alat Laboratorium - Alat Keamanan Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung - Bangunan Monumen Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan - BangunanAir/Irigasi - Instalasi - Jaringan

Bertambah (Rp)

293.247.000

Berkurang (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

4

5

-

-

-

-

-

293.247.000

-

-

-

-

-

-

-

-

473.172.760

18.917.900

58.747.000

433.343.660

4.050.000

14.840.000

-

18.890.000

150.000

-

-

150.000

300.000.000 -

-

-

300.000.000 -

35.868.000

-

-

35.868.000

43


1 E.

2 Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan - Barang bercorak kesenian/kebudayaan - Hewan ternak dan tumbuhan - Konstruksi dlm Pengerjaan

3

Jumlah Aktiva Tetap - Sistem Informasi - Aktiva lain-lain Jumlah Total

4

5

1.650.000

1.500.000

-

3.150.000

-

-

-

-

1.108.137.760 1.108.137.760

35.257.900 35.257.900

58.747.000 58.747.000

1.084.648.660 1.084.648.660

H. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan; b. Pelaksanaan tugas bidang

pekerjaan umum, penataan ruang, dan

perumahan; c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan; d. Pembinaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat Sekretariat kepegawaian,

mempunyai

tugas

keuangan,

melaksanakan perencanaan,

urusan evaluasi,

umum, dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat; 44


2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) Penyelenggaraan urusan umum; 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) Penyelenggaraan urusan keuangan; 6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat. c. Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Bidang Bina Marga dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga; 2) Perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan; 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan; 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pemeliharan jalan; 5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jembatan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Bina Marga. d. Bidang Permukiman Bidang Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase.

Bidang

Permukiman

dalam

menyelenggarakan

tugas

mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Permukiman; 2) Perumusan kebijakan teknis pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase; 45


3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman; 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung; 5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan drainase; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Permukiman. e. Bidang Penataan Bangunan Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan serta pelayanan dan pengendalian perizinan bangunan. Bidang Penataan Bangunan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Bangunan; 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan serta pelayanan dan pengendalian perizinan bangunan; 3) Penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan; 4) Penyelenggaraan pelayanan perizinan bangunan; 5) Penyelenggaraan

pengawasan

dan

pengendalian

perizinan

bangunan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penataan Bangunan. f.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan Bidang

Kebersihan

dan

Pertamanan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengelolaan persampahan, pertamanan, dan air limbah. Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan; 2) Perumusan

kebijakan

teknis

pengelolaan

persampahan,

pertamanan, dan air limbah; 46


3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pengelolaan persampahan; 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pengelolaan pertamanan; 5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pengelolaan air limbah; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan. g. Bidang Perumahan Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengembangan, pengendalian, dan pembangunan perumahan serta kemitraan dan pemberdayaan pelaku pendukung pembangunan perumahan. Bidang Perumahan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan; 2) Perumusan

kebijakan

teknis

pengelolaan,

pembinaan,

dan

pengendalian perumahan; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan perumahan; 4) Penyelenggaraan dan pembinaan pembangunan dan pengendalian perumahan; 5) Penyelenggaraan dan pembinaan kemitraan dan pemberdayaan perumahan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perumahan. h. Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 2. Sumber Daya Manusia a. Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut golongan adalah sebagai berikut: No 1 2

Unit Kerja Kepala Dinas Sekretariat

IV

Golongan III II

I

1 2

16

2

11

Jumlah 1 31

47


1

3 4 5 6 7 8 9 10

2

Bidang Kebersihan & Pertamanan Bidang Permukiman Bidang Penataan Bangunan Bidang Perumahan Bidang Bina Marga Rumah Susun Sederhana Sewa Taman Pemakaman Umum (TPU) UPT Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium Jumlah

3

4

5

6

7

1 1 2 1 1 0 0 0

13 16 15 8 15 3 2 8

30 6 9 5 9 9 1 8

41 0 0 0 3 1 0 0

85 23 26 14 28 13 3 16

9

96

88

47

240

b. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Menurut Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Unit Kerja Kepala Dinas Sekretariat Bid.Kebrshn & Pertamn Bidang Permukiman Bidang Penataan Bang. Bidang Perumahan Bidang Bina Marga Rusun Sederhana TPU UPT PPL Jumlah

S-2

S-1

Pendidikan Dipl SLTA

0 4 2 4 3 2 2 0 0 1 17

1 9 6 6 8 6 7 2 0 0 46

2 2 3 3 1 2 1 0 1 15

10 31 10 11 5 13 10 3 13 107

SLTP

SD

1 23 0 1 0 4 0 0 0 29

5 21 0 0 0 0 0 0 1 27

Jumlah 1 31 85 23 26 14 28 13 3 16 240

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 5 orang pejabat eselon IIIB dan 22 orang pejabat eselon IVA, dan 1 orang pejabat fungsional arsiparis. 3. Sarana Prasarana Sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

48


No

Uraian

Januari 2011 (Rp)

1

2

3

A. B.

C. D.

E.


I.

Bertambah (Rp)

Berkurang (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

4

5

-

-

-

-

4.267.267.000 6.660.045.000

-

862.667.000 1.975.715.00 0

3.404.600.000 4.684.330.000

226.179.500

18.150.000

-

244.329.500

99.636.000

-

-

99.636.000

1.211.063.473

230.213.350

-

1.441.276.823

9.900.000

19.441.500

-

29.341.500

620.075.000 -

-

-

620.075.000 -

28.886.545.155 -

6.598.089.470

-

5.484.634,635 -

998.622.520.101 13.473.978.200 929.958.000 11.097.107.204

25.904.282.057

-

1.024.526.802.158 16.611.913.010 929.958.000 15.689.683.395

3.210.090 2.657.900.701

6.730.300

-

9.940.390 2.657.900.701

-

-

-

-

96.829.000

96.500.000

1.068.862.214.424

40.603.917.678

2.838.382.000

1.106.627.750.102

372.449.875 1.896.337.091

153.468.000 353.791.700

-

525.917.875 2.250.128.791

1.071.131.001.390

41.111.177.378

2.838.382.000

1.109.403.796.768

-

3.137.934.810

4.592.576.191

193.329.000

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan

pemerintahan

perhubungan,

komunikasi,

informatika.

dan

daerah Dinas

di

bidang

Perhubungan,

Komunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi, dan 49


informatika; b. Pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; d. Pembinaan dan pengembangan bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) Penyelenggaraan urusan umum; 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) Penyelenggaraan urusan keuangan; 6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 7) Penggordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat. c. Bidang Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengendalian operasional lalu lintas, pengelolaan dan pengembangan manajemen

dan

rekayasa

lalu

lintas,

serta

pengelolaan

dan

pengendalian perparkiran. Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 50


1) Penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas; 2) Perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas, pengelolaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pengelolaan dan pengendalian perparkiran; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian operasional lalu lintas; 4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian perparkiran; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Lalu Lintas. d. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Bidang

Sarana

dan

Prasarana

Lalu

Lintas

mempunyai

tugas

menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian angkutan, terminal, sarana lalu lintas, prasarana lalu lintas, dan penerangan jalan umum. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas; 2) Perumusan

kebijakan

teknis

pengelolaan

dan

pengendalian

angkutan, terminal, sarana lalu lintas, prasarana lalu lintas, dan pengelolaan penerangan jalan umum; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian angkutan dan terminal; 4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan; 5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas. e. Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang

Komunikasi

dan

Informatika

mempunyai

tugas

menyelenggarakan dan membina pelayanan pos, lalu lintas barang 51


kiriman, dan jasa telekomunikasi, pengelolaan sarana sistem informasi, dan

pengembangan

sistem informasi.

Bidang

Komunikasi

dan

Informatika dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Komunikasi dan Informatika; 2) Perumusan kebijakan teknis pelayanan pos, lalu lintas barang kiriman, dan jasa telekomunikasi, pengelolaan sarana sistem informasi, dan pengembangan sistem informasi; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan pos, lalu lintas barang kiriman, dan jasa telekomunikasi; 4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sarana sistem informasi; 5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan sistem informasi; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Komunikasi dan Informatika. f.

Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

2. Sumber Daya Manusia. a. Jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika menurut golongan adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7

Unit Kerja Kepala Dinas Pejabat fungsional Sekretariat Bidang Lalu Lintas Bidang Sapras Lalu Lintas Bidang Kominfo UPT Pengujian Kend.Bermotor Jumlah

IV

Golongan III II

I

1 0 1 0 1 0 0 3

7 12 9 24 10 5 67

0 1 0 1 0 0 2

4 4 8 11 1 5 33

Jumlah 1 11 18 17 37 11 10 105

b. Jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: No

Unit Kerja

1 2

Kepala Dinas Pejabat fungsional

S-2 0 1

S-1 1 3

Pendidikan Dipl SLTA 0 0 6 2

SLTP 0 0

SD 0 0

Jumlah 1 11

52


1

3 4 5 6 7

2

Sekretariat Bidang Lalu Lintas Bidang Sapras LL Bidang Kominfo UPT PKB Jumlah

3

4

5

6

7

8

9

1 2 1 2 0 7

6 3 4 6 2 24

3 1 1 1 0 12

5 11 29 2 8 57

2 0 1 0 0 3

1 0 1 0 0 2

18 17 37 11 10 105

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIA, 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 13 orang pejabat eselon IVA, dan 18 orang pejabat fungsional 3. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

penunjang

pelaksanaan

kegiatan

Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, adalah sebagai berikut: No

Uraian

Januari 2011 (Rp)

1

2

3

A. B.

C. D.

E.

Tanah Peralatan dan Mesin - Alat Besar - Alat Angkutan - Alat Bengkel & Alat Ukur - Alat Pertanian/ Peternakan - Alat Kantor & Rumah Tangga - Alat Studio & Komunikasi - Alat Kedokteran - Alat Laboratorium - Alat Keamanan Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung - Bangunan Monumen Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan - BangunanAir/Irigasi - Instalasi - Jaringan Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan - Barang bercorak kesenian/kebudayaan - Hewan ternak dan tumbuhan - Konstruksi dlm Pengerjaan

Bertambah (Rp)

-

-

486.917.000 664.917.000

Berkurang (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

4

5 -

-

-

-

486.917.000

-

2.500.000

662.371.000

1.861.541.100

1.150.000

.862.691.100

1.862.691.100

-

-

-

-

2.048.038.551

69.899.700

99.500.000

2.018.438.251

71.996.100

-

-

71.996.100

-

-

-

-

-

-

-

-

662.100.000

925.920.000

-

1.588.020.000

6.772.285.971 -

15.070.000 -

-

6.787.355.971 -

-

-

-

-

-

-

-

-

3.251.063.000

127.830.000

-

3.378.893.000

4.672.065.739

162.182.900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.834.248.639

53


1

2 Jumlah Aktiva Tetap - Sistem Informasi - Aktiva lain-lain Jumlah Total

3

4

5

20.490.878.461

1.302.052.600

102.000.000

223.560.000

-

595.830.000

525.917.875

-

-

2.250.128.791

1.525.612.600

102.000.000

22.286.761.061

20.863.148.461

21.690.931.061

J. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Sumber

Daya

Air, Energi, dan Mineral

mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral; b. Pelaksanaan tugas bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral; c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral; d. Pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian,

keuangan,

perencanaan,

evaluasi,

dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) Penyelenggaraan urusan umum; 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) Penyelenggaraan urusan keuangan; 6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 54


7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat. c. Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan, konservasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air. Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air dalam menyelenggaraan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air; 2) Perumusan

kebijakan

teknis

penyediaan,

pendayagunaan,

konservasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air; 3) Penyelenggaraan penyediaan, pendayagunaan, dan konservasi sumber daya air; 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian sumber daya air; 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air. d. Bidang Irigasi Bidang Irigasi mempunyai tugas menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan, pengembangan, dan pembinaan irigasi. Bidang Irigasi dalam menyelenggaraan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Irigasi; 2) Perumusan

kebijakan

teknis

operasi

dan

pemeliharaan,

pengembangan, dan pembinaaan irigasi; 3) Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan irigasi; 4) Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan irigasi; 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Irigasi. e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

mempunyai

tugas

menyelenggarakan dan membina pengusahaan, pengembangan, dan pengendalian energi dan sumber daya mineral. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 55


1) Penyusunan rencana kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 2) Perumusan kebijakan teknis pengusahaan, pengembangan, dan pengendalian energi dan sumber daya mineral; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengusahaan energi dan sumber daya mineral; 4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan energi dan sumber daya mineral; 5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian energi dan sumber daya mineral; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral f.

Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral

2. Sumber Daya Manusia a. Jumlah pegawai Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral menurut golongan adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5

Unit Kerja Kepala Dinas Sekretariat Bidang PPSDA Bidang Irigasi Bidang ESDM Jumlah

IV

Golongan III II

1 1 1 0 1 4

19 5 9 12 45

9 8 53 4 74

I 1 0 14 0 15

Jumlah 1 30 14 76 17 138

b. Jumlah pegawai Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: No

Unit Kerja

1 2 3 4 5

Kepala Dinas Sekretariat Bidang PPSDA Bidang Irigasi Bidang ESDM Jumlah

S-2

S-1

1 4 1 2 3 11

6 3 2 9 20

Pendidikan D-III SLTA 2 1 2 0 5

15 9 43 5 72

SLTP

SD

3 0 18 0 21

0 0 9 0 9

Jumlah 1 30 14 76 17 138

56


c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 10 orang pejabat eselon IVA. 3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral, adalah sebagai berikut: No

Uraian

Januari 2011 (Rp)

1

2

3

A. B.

C. D.

E.


Bertambah (Rp)

-

Berkurang (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

4

5

-

-

-

863.872.000

-

29.150.000

834.722.000

199.640.000

14.180.000

-

213.820.000

-

-

-

-

779.497.570

69.300.700

40.133.575

808.664.695

86.101.400

9.750.000

-

95.851.400

-

-

-

-

-

-

-

-

662.100.000

925.920.000

-

1.588.020.000

2.247.650.000 -

-

-

2.247.650.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

2.247.650.000

-

-

2.247.650.000

2.247.650.000

-

-

2.247.650.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

225.865.504.664 -

6.988.401.700 -

69.283.575 58.410.000

232.784.622.789 525.917.875

-

-

173.871.500

2.250.128.791

226.097.786.164

6.988.401.700

69.283.575

233.016.904.289

57

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011

Recommend Documents