Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011

18. Urusan Pertanahan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumberdaya

air,

listrik

dan

langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f) Penyediaan alat tulis kantor g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor i) Penyediaan makanan dan minuman rapat j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi k) Penyediaan jasa administrasi kantor l) Penyediaan Dokumen SKPD 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Pengkajian Kompetensi Kepegawaian 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Monitoring dan evaluasi program kegiatan SKPD e) Penyusunan profil SKPD 5) Program

Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah a) Penyuluhan hukum pertanahan

237


b) Inventarisasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah c) Pelayanan izin peruntukkan penggunaan tanah d) Intensifikasi retribusi bidang pertanahan e) Monitoring dan evaluasi tanah kas desa (TKD) f) Tertib Administrasi Pertanahan g) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang pertanahan h) Pengendalian

pemanfaatan

Penggunaan

Penguasaan

dan

Pemilikan Tanah i)

Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Kosong

j) Ploting Peta Bidang Tanah Kas Desa k) Inventarisasi Bukti Kepemilikan Tanah Hak Milik Adat pada 86 Desa l) Pelayanan Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah, Ijin Penetapan Lokasi m) Pengeloaan Administrasi Perijinan Pertanahan n) Monitoring dan Evaluasi IPPT dan Pelaksanaan Keputusan Bupati Sleman Nomor 57/Kep.KDH/2008 o) Monitoring dan Pembinaan Perolehan Tanah p) Tertib Administrasi Tanah Sultan Ground (SG) q) Tertib Administrasi Tanah Kas Desa (TKD) r) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan a) Fasilitasi penyelesaian konfilk-konflik pertanahan b) Pengawasan pemanfaatan tanah c) Pengawasan pemanfaatan TKD d) Penyelesaian masalah pertanahan 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan a) Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal b) Penyusunan dan updating database perizinan pertanahan c) Pembuatan Peta Lampiran SK IPPT d) Pengelolaan Single Base Map e) Penyusunan dan Updating Database Pertanahan

238


b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam urusan pertanahan adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a) Pengelolaan surat menyurat selama 12 bulan 5.648 surat. b) Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media cetak untuk 12 bulan. c) Pembayaran tunjangan bendahara, pengurus barang 12 bulan. d) Pembayaran tenaga kontrak dan belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan. e) Perbaikan komputer, AC, dan perlengkapan kantor 12 bulan f) Penyediaan belanja alat tulis kantor 12 bulan. g) Penyediaan barang cetakan 13 macam. h) Pelaksanaan perawatan komponen listrik dan elektronik 12 bulan. i) Fasilitasi rapat dan penerimaan tamu sebanyak 22 kali 12 bulan. j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi 139 kali. k) Penyediaan kebutuhan materai, perangko dan jasa pengiriman 12 bulan. l) Pangelolaan jasa kearsipan dan perpustakaan 12 bulan. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan gedung/kantor 12 bulan. b) Pangelolaan kendaraan dinas/operasional 12 bulan. c) Pemeliharaan peralatan mebelair 12 bulan. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Penyusunan file pegawai, pembuatan daftar nominatif, pembuatan daftar formasi dan bezeting, penjagaan dan pemrosesan KGB pensiun, karis/karsu, askes, dan pembuatan laporan bulanan 12 bulan. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan bulanan dan LAKIP 1 kali b) Penyusunan laporan bulanan/SPJ 12 kali, laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) 12 kali.

239


c) Penyusunan RKA 1 buku , DPA 1 buku, Renstra 1 buku, 1 buku Renja, dan program kerja 1 buku. d) Penyusunan 12 buku laporan bulanan, laporan penyelenggaraan pemerintahan 1 buku, LAKIP 1 buku, laporan tahunan 1 buku, monitoring pemasangan patok SG dan monitoring pemasangan papan informasi 2 kali. e) Penyusunan profil DPPD 1 buku, serta leaflet IPPT, TKD dan SG 150 eksemplar 5) Program Penataan,

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah a) Pelaksanaan sosialisasi melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) 3 kali di radio 6 paket, iklan media cetak 9 kali, sosialisasi melalui papan informasi 8 kali, pembuatan papan informasi 3 buah, layanan informasi pada 776 orang, dan display papan informasi 5 buah. b) Pelaksanaan inventasisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) pada 2.623 bidang tanah di Desa Girikerto Turi. c) Penyusunan Keputusan Bupati dan surat tanggapan 446 buah. d) Berkurangnya tunggakan IPPT 180 buah. e) Pelaksanaan monitoring dan evalusi TKD 20 perizinan. f) Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi teknis, pelayanan pertanahan di 81 desa pada 16 Kecamatan dan fasilitasi Larasita se Kabupaten Sleman 162 kali. g) Pelaksanaan seminar dan penjaringan aspirasi 2 kali. h) Penerbitan rekomendasi pemanfaatan TKD kepada Gubernur untuk 21 pemohon. i) Pelaksanaan inventarisasi data tanah yang diindikasikan kosong dari tanaman pangan pada 17 desa di 3 Kecamatan. j) Pelaksanaan

sosialisasi

kepemilikan

tanah

bagi

pejabat

kabupaten, kecamatan dan desa 1 kali dan identifikasi kepemilikan tanah di Cangkringan 3.759 bidang.

240


k) Penerbitan keputusan bupati dan tanggapan Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah, Izin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 322 buah. l) Pelaksanaan penataan dokumen IPPT 12 bulan. m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi IPPT 30 kali. n) Pelaksanaan monitoring dan pembinaan perolehan tanah pada 30 badan hukum. o) Penerbitan 17 rekomendasi tanah SG. p) Pemasangan pilar batas dan patok batas Desa wilayah kecamatan Cangkringan, SPK konstruksi dan pembayaran sertifikat 232 TKD. q) Monitoring dan Evaluasi Pensertifikatan Tanah UMK 100 bidang. 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan a) Penyusunan laporan kajian hukum perkara pertanahan sebagai tindak

lanjut

pelaksanaan

isi

putusan

dan

kajian

hukum

pelaksanaan penyelesaian sengketa dan konfllik pertanahan 15 kasus. b) Pelaksanaan pengawasaan dan penertiban pemanfaatan tanah 62 buah. c) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban pemanfaatan TKD di 42 lokasi. d) Fasilitasi penyelesaian masalah tanah sesuai hukum yang berlaku 22 buah. 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan a) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM) Pertanahan di 4 kecamatan (Depok, Ngaglik, Mlati, dan Gamping). b) Pembuatan peta data lokasi perizinan se Kabupaten Sleman c) Penerbitan lampiran Surat Keputusan Perizinan di 803 lokasi d) Pencetakan peta batas dan digitasi Point Of Interest (POI) pada 17 Kecamatan e) Pangelolaan sub domain [email protected] dan SIM pertanahan selama 12 bulan

241


f) Pelaksanaan update single base map, penyediaan data base pertanahan

antara

lain

TKD,

lokasi

perizinan

perubahan

peruntukkan, data peta persil dan status tanah. g) Penyusunan 300 dokumen database pecah kapling di Desa Maguwoharjo dan Condongcatur Depok. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

ketenagakerjaan sebagaimana buku lampiran) Pelaksanaan urusan pertanahan pada tahun 2011 telah berhasil memproses permohonan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang baru

serta

menyelesaikan

tunggakan

tahun-tahun

sebelumnya.

Tunggakan permohonan IPPT telah dapat diselesaikan sebanyak 180 buah. Sedangkan untuk permohonan baru IPPT telah dapat diproses sebanyak 1,177 buah dengan hasil 478 buah (40,61%)

disetujui, 176

buah (14,95%) ditolak, dan 385 buah (32,71%) dalam proses. Grafik 3.26. Kondisi Perizinan Pemanfaatan Tanah Tahun 2011

dalam proses 37,05%

disetujui 46,01%

ditolak 16,94%

disetujui

ditolak

dalam proses

Sumber: DPPD Kabupaten Sleman

Perkembangan

penyelenggaraan

pelayanan

perizinan

di

bidang

pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.29. Data Perkembangan Pelayanan Perizinan Bidang Pertanahan No 1. 2. 3. 4.

Jenis Izin Izin Lokasi IPT IPPT LC Jumlah Sumber: DPPD Kab.Sleman

2007 10 139 290 439

2008 11 172 206 2 391

2009 19 309 339 830

2010 25 383 363 3 774

2011 9 276 192 1 478

Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan. Pensertifikatan tanah kas 242


desa sebanyak 232 bidang. Pembuatan peta untuk lampiran SK IPPT sebanyak 803 lokasi. Inventarisasi penataan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan pemanfaatan tanah (P4T) sebanyak 2.623 bidang. Guna kepastian status tanah yang dimanfaatkan pemerintah daerah dan tanah kas desa sampai tahun 2011, dilakukan proses sertifikasi 232 bidang tanah kas desa, pemrosesan dan penerbitan 17 rekomendasi izin pakai tanah-tanah Sultan Ground (kekancingan), serta pemrosesan dan penerbitan 21 permohonan izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah kas desa meliputi 7 izin pelepasan TKD dan 14 izin sewa menyewa TKD. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan pertanahan adalah Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah yang didukung Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, dan Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, dan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi tersebut sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanahan adalah 43 orang SDM dari Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dan 14 orang SDM dari Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, serta 23 orang dari Bidang Permukiman Dinas

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan.

Secara

rinci,

SDM

243


penyelenggara urusan pertanahan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanahan sebesar Rp2.801.652.500,00 realisasi Rp2.715.653.928,00 atau 96,93%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp217.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp198.989.250,00 atau 91,49%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar

Rp187.275.000,00

realisasi

Rp179.917.968,00

atau

96,07%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp38.000.000,00 realisasi Rp36.700.000,00 atau 96,58% 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp145.000.000,00 realisasi Rp139.742.250,00 atau 96,37% 5) Program

Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah, anggaran sebesar Rp1.710.278.000,00 realisasi Rp1.673.414.710,00 atau 97,88% 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, anggaran sebesar Rp217.500.000,00 realisasi Rp205.592.750,00 atau 94,53% 7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, anggaran sebesar Rp286.099.500,00 realisasi Rp280.767.000,00 atau 98,14% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan pertanahan diawali dengan pemetaan permasalahan pertanahan termasuk pemeringkatan prioritas yang harus segera diatasi antara lain berupa pengendalian konversi lahan dan pensertifikatan tanah kas desa. Dari pemeringkatan tersebut disusun program dan kegiatan untuk mengatasi masalah serta mengangkat potensi yang ada.

244


g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh SKPD DPPD sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pemilikan tanah

belum optimal.

Solusi

yang

ditempuh

adalah

dengan

meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan berupa pemberian surat peringatan dan denda. 2) Implementasi Sistem Informasi Perizinan belum optimal. Solusi yang dilakukan

adalah

peningkatan

pemanfaatan

Sistem

Informasi

Perizinan melalui penyusunan SOP pelayanan perizinan. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a)

Penyediaan jasa surat menyurat

b)

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan

c)

Penyediaan jasa administrasi keuangan

d)

Penyediaan jasa kebersihan kantor

e)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f)

Penyediaan jasa alat tulis kantor

g)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i)

Penyediaan makanan dan minuman rapat

j)

Rapat kordinasi dan konsultasi

k)

Penyediaan jasa administrasi kantor

l)

Pengelolaan Dokumen SKPD

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a)

Bimtek, workshop, seminar, lokakarya 245


b)

Pengkajian kompetensi kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b)

Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran

c)

Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas

d)

Penyusunan perencanaan kerja SKPD

e)

Penyusunan profil data hasil pembangunan SKPD

5) Program Pemeliharaan Kamtaramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a)

Peningkatan

kapasitas

aparat

dalam

rangka

pelaksanaan

Siskamswakarsa b)

Operasional Linmas dan kesiapsiagaan Linmas

c)

Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)

d)

Pengamanan wilayah, patroli terpadu, dan piket kantor

e)

Pemantauan penyelenggaraan Pilkada, Pilkades, Pildukuh dan pengisian perangkat desa

f)

Monitoring Kesiagaan Keamanan Pasar

6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan a)

Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara

b)

Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan

c)

Pemantauan

dan

pendataan

WNA/WNI

Keturunan,

Non

Government Organization (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Lembaga Asing 7) Program Pendidikan Politik Masyarakat a)

Penyuluhan kepada masyarakat

b)

Koordinasi forum-forum diskusi politik

c)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

d)

Forum Komunikasi Antar Partai (FKAP)

e)

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

f)

Forum Koordinasi Pembinaan LSM/Ormas 246


g)

Fasilitasi PKBN bagi Masyarakat

h)

Pendampingan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES), Pemilihan Kepala Dukuh (PILDUK), Kepala Bagian dan Terlantiknya Kades dan Perangkat Desa

8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam a)

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

b)

Rehabilitasi Barak Pengungsi di Bimomartani

c)

Koordinasi penanggulangan bencana

d)

Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

penanggulangan

bencana e)

Operasional

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

penanggulangan bencana f)

Antisipasi penanggulangan bencana alam

g)

Penanganan Darurat Pasca Bencana

h)

Konsolidasi Komunitas Peduli Bencana

9) Program

Pemberdayaan

Masyarakat

untuk

menjaga

Ketertiban

Masyarakat dan Keamanan a) Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban Masyarakat b) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan 10) Program Peningkatan dengan

kegiatan

Keamanan dan Kenyamanan

Pembinaan

satuan

keamanan

Lingkungan

lingkungan

di

masyarakat 11) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a) Pendataan WNA, Organisasi Terlarang (OT), ormas, dan LSM b) Implementasi Wawasan Kebangsaan c) Fasilitasi Kegiatan Kenegaraan dan Kemasyarakatan d) Fasilitasi kerukunan umat beragama e) Fasilitasi Badan Amil Zakat, sosialisasi Undang-undang Zakat dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) f)

Fasilitasi, pembinaan dan evaluasi lomba Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)

g) Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan mental spiritual h) Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Ibadah haji 247


b. Tingkat Capaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam urusan pertanahan adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pengelolaan jasa surat menyurat 12 bulan b) Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumberdaya

air,

listrik

dan

langganan 12 bulan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan e) Pelaksanaan perbaikan peralatan kerja 12 bulan f) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan h) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 12 bulan i) Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 bulan j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan k) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 macam l) Pelaksanaan jasa keamanan 12 bulan m) Pelaksanaan pengelolaan dokumen SKPD 12 bulan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan 3 unit gedung 12 bulan b) Pemeliharaan rutin/berkala 46 unit kendaraan dinas 12 bulan 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Pengelolaan pelayanan kepegawaian 125 orang dan pembinaan kepegawaian 2 kali b) Pelaksanaan latihan Korsik Pemda 12 kali 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan bulanan, laporan tahunan, Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), dan Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) 2 dokumen, monitoring 16 kali dan evaluasi kegiatan dinas 12 kali 248


b) Penyusunan RKA/DPA, Laporan Keuangan, dan LPJ Keuangan 3 dokumen c) Monitoring dan evaluasi kegiatan 10 kali d) Penyusunan Rencana kerja (Renja) SKPD 2 dokumen e) Penyusunan profil data hasil pembangunan SKPD 58 eksemplar 5) Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a) Pembinaan Linmas tingkat Kecamatan 527 orang, optimalisasi Ruang Pusat Pengendalian Komunikasi (Rupusdalkom) selama 12 bulan b) Operasional Linmas dan kesiapsiagaan Linmas di 17 kecamatan, pengerahan Linmas32 kali, Karya Bhakti Linmas untuk mendukung TMMD 2 kali (42 hari), fasilitasi dan koordinasi kasatgas desa dan Kasi tramtib kecamatan 103 orang di 17 kecamatan, serta implementasi wasbang/upacara bendera 9 kali c) Koordinasi dengan Komunitas Intelejen Daerah 11 kali, FGD 1 kali dan sosialisasi ke unsur pimpinan kecamatan dan desa 2 kali d) Pengamanan wilayah, patroli terpadu dan piket kantor selama 12 bulan di 17 Kecamatan e) Pemantauan penyelenggaraan Pilkades, Pildukuh dan pengisian perangkat desa 57 kali. f) Monitoring kesiapsiagaan petugas keamanan pasar 4 kali di 8 UPT pasar 6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan a) Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi negara untuk 100 orang sebanyak 2 kali b) Pelaksanaan Forum Komunikasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda Antar Etnis dan Suku di Depok dan Godean sebanyak 50 orang dan pengawasan bekas anggota OT 1 kali c) Pemantauan dan pendataan WNA/WNI Keturunan 2 kali, NGO (LSM) dan lembaga asing di 17 kecamatan

249


7) Program Pendidikan Politik Masyarakat a) Sosialisasi pemahaman kehidupan demokrasi dan HAM 180 orang di 2 Kecamatan dan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik 120 orang di 2 kecamatan b) Verifikasi bantuan keuangan kepada 12 partai politik. c) Pertemuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 8 kali, pemantauan

daerah

rawan

ipoleksosbud

2

kali

dan

penyelenggaraan FGD 12 kali d) Pertemuan forum komunikasi antar partai 4 kali yang diikuti oleh 40 orang e) Pelaksanaan FKUB12 kali, FGD 1 kali dan seminar kerukunan umat beragama 2 kali f) Pendataan 142 LSM 11 kali dan pembentukan forum LSM bagi 50 orang g) Pelaksanaan fasilitasi PKBN bagi masyarakat 21 orang h) Pendampingan Pilkades 1 kali, Pendampingan Pilduk 42 kali, pendampingan monitoring kabag 17 kali, dan penyusunan naskah ujian 1 paket 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam a) Sosialisasi daerah rawan bencana 5 angkatan b) Pembangunan barak pengungsian di Bimomartani kecamatan Ngemplak 1 (satu) unit c) Pelaksanaan

operasional

penanggulangan

bencana

dan

operasional dalam antisipasi lahar hujan 12 bulan. d) Pelaksanaan operasional dan pelatihan SAR 90 orang dalam 2 angkatan; Gladi Lapang Bencana secara terpadu 400 orang dalam 2 angkatan; dan Pelaksanaan Wajib Latih Penanggulangan Bencana 60 orang dalam 2 angkatan e) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 6 unit Early Warning System (EWS) yaitu 5 unit sirene dan 1 unit penakar hujan serta pemeliharaan bunker 2 (dua) unit 250


f) Pembangunan EWS lahar hujan 3 (tiga) unit di Padukuhan Kayen Sindumartani

Ngemplak,

Padukuhan

Jaranan

Argomulyo

Cangkringan dan Padukuhan Teplok Argomulyo Cangkringan, dan pemantauan bencana alam di 14 kecamatan. g) Penanganan sarpras yang rusak akibat bencana dan pemberian bantuan kepada korban bencana alam 1 paket. h) Pembentukan komunitas peduli bencana 6 buah dan pengadaan alat komunikasi 6 unit 9) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat a) Pelaksanaan pembinaan Satpam 90 orang, kerjasama dengan Polres

dalam

rangka

Kamtibmas

10

kali,

Posko

Siaga

Ketentraman dan Ketertiban selama 365 hari dan penyusunan 1 dokumen SOP ketenteraman dan ketertiban b) Pelaksanaan pengamanan pejabat dan fore rider pejabat/tamu VIP 20 kali, pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan 14 kali, Pengamanan Pilkades, Pildukuh dan Perangkat desa 15 kali, penanggulangan huru-hara 10 kali, pengamanan obyek vital 15 kali, patroli daerah perbatasan dan daerah rawan 10 kali dan penyuluhan bidang trantib di 6 kecamatan. 10) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelaksanaan pembinaan anggota Linmas kecamatan 1.184 orang dan pemantauan satuan keamanan lingkungan di masyarakat yang tersebar 1.086 buah di 17 kecamatan. 11) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a) Pelaksanaan pendataan WNA, Organisasi Terlarang (OT), ORMAS dan LSM di 15 kecamatan 103 kali b) Pelaksanaan upacara rutin dan hari besar serta pelatihan paskibra tingkat kecamatan sebanyak 230 kali di 17 kecamatan

251


c) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan kenegaraan sebanyak 7 kegiatan meliputi peringatan Hari Jadi, HUT RI, Syawalan Gubernur, Syawalan Pemda, Pisah Sambut Pimpinan, dan Peresmian Gedung serta Upacara d) Pelaksanaan fasilitasi sarasehan kerukunan umat beragama sebanyak 2 kali e) Pelaksanaan fasilitasi Badan Amil Zakat, sosialisasi Undangundang Zakat dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebanyak 12 kali f)

Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan evaluasi lomba Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di 9 desa

g) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi rohani pejabat dan PNS 3 kali, pengajian malam jum'at bergema 10 kali, safari jum'at 17 kali, tarawih keliling 18 kali, pembinaan imam dan khatib 1 kali, pelatihan kaum/rois 1 kali, pelatihan dan pembinaan GPAA 1 kali serta pelaksanaan refleksi 1 tahun erupsi merapi h) Pelaksanaan Koordinasi, monitoring penyelenggaraan ibadah haji sebanyak 6 kali di 17 kecamatan (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan urusan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana buku lampiran)

c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Badan

Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan

Masyarakat

dan

Penanggulangan Bencana yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nonor 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan

Kesatuan

Bangsa,

Perlindungan

Masyarakat

dan 252


Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Umum pada Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar pada Dinas Pasar, dan Kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah tersebut sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana sebanyak 95 orang, 18 orang dari Bagian Pemerintahan Desa, 125 orang dari Bagian Umum, 17 orang dari Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah, 70 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja, 19 orang Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar pada Dinas Pasar, dan semua Kecamatan. Secara rinci SDM penyelenggara urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp5.983.875.230,00 dan terealisasi sebesar Rp5.689.871.687,00 atau 95,08%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp657.441.300,00 dan teralisasi sebesar Rp615.837.414,00 atau 93,67%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran Rp474.746.000,00 dan teralisasi sebesar Rp473.074.138,00 atau 99,65%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran Rp58.996.500,00 dan teralisasi sebesar Rp55.732.000,00 atau 94,47%.

253


4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan, anggaran Rp187.482.650,00 dan teralisasi Rp184.718.575,00 atau 98,53%. 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dengan anggaran sebesar Rp290.403.000,00 dan teralisasi sebesar Rp 258.553.000,00 atau 89,03%. 6) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, anggaran sebesar Rp681.344.500,00 dan teralisasi sebesar Rp665.629.900,00 atau 97,69%. 7) Program Pengembangan wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar

Rp1.542.516.260,00

dan

teralisasi

sebesar

Rp1.512.999.860,00 atau 98,09%. 8) Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan dengan anggaran

sebesar

Rp53.000.000,00

dan

teralisasi

sebesar

anggaran

sebesar

Rp52.985.000,00 atau 99,97%. 9) Program

Pendidikan

Politik

Masyarakat

Rp448.541.260,00 dan teralisasi Rp425.676.750,00 atau 94,90%. 10) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp 1.439.293.760,00 dan teralisasi sebesar Rp1.294.379.290,00 atau 89,93%. 11) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp153.081.260,00 dan teralisasi sebesar Rp152.690.760,00 atau 99,74%. f. Proses Perencanaan Proses penyusunan program dan kegiatan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilakukan melalui kajian prioritas yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD dengan memperhatikan hasil focus group discussion dari para pemangku kepentingan, hasil koordinasi dan konsultasi dengan berbagai forum yang ada

di Kabupaten Sleman

seperti Kominda, serta masukan dari FKUB; evaluasi atas kegiatan deteksi dini dan upaya cegah dini serta analisis kondisi sosial politik di 254


masyarakat. Hasil kajian dan masukan dari forum tersebut digunakan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan agar tercapai situasi keamanan dan lingkungan yang kondusif. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh SKPD Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang masih dihadapi antara lain: 1) Semakin beragamnya modus operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan 2) Adanya indikasi meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi berbasis informasi (cyber crime) 3) Belum meratanya jumlah penduduk mandiri mitigasi dan relawan di lokasi bencana Solusi yang telah dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar aparat keamanan, mengefektifkan forum-forum seperti Kominda, deteksi dini cegah dini (deni ceni), meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan, sosialisasi,

dan

penegakan

peraturan

kepada

masyarakat

dan

meningkatkan frekuensi pelatihan serta mapping kawasan bencana di lokasi-lokasi yang masih rendah jumlah penduduk mandiri mitigasi dan relawan bencana.

255

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011

Recommend Documents