Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

h. Permasalahan dan Solusi Peraturan Perundang-undangan yang dari Pemerintah Pusat sering tumpang tindih antar kementerian sehingga menimbulkan multi tafsir. Solusi yang ditempuh adalah koordinasi dengan BPK atau Pemerintah Pusat.

• Kepegawaian a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Penyusunan pedoman ujian penyesuaian kenaikan pangkat b) Seleksi Diklatpim II dan uji kompetensi c) Pemberian penghargaan pegawai d) Pembinaan dan perawatan kesehatan e) Penyesuaian gaji pokok CPNS/PNS tahun 2009 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Ujian kedinasan dan alih fungsi b) Pengelolaan LP2P c) Pemberhentian PNS (pensiun PNS) d) Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dan peninjauan masa kerja e) Pengendalian dan penetapan penilaian angka kredit (PAK) f) Pengelolaan jabatan fungsional g) Pengelolaan dan pengendalian tenaga honorer

303


h) Pengelolaan administrasi, kualifikasi, seleksi, dan bantuan pendidikan bagi peserta TB, IB, IBK i) Pengelolaan dan penanganan pegawai bermasalah j) Pembekalan bagi PNS calon purna tugas k) Penyelenggaraan diklat prajabatan golongan I, II, III l) Diklat pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi m) Pemantauan alumni diklat dan evaluasi pasca diklat n) Pengiriman diklat kepemimpinan tingkat II, III o) Pengiriman diklat teknis fungsional p) Analisis kebutuhan diklat q) Penempatan Jabatan Fungsional Umum(JFU)/staf, Jabatan Fungsional Khusus(JFK) dan pegawai r) Penyusunan pertimbangan kepegawaian dan penempatan pejabat struktural dan kepala sekolah s) Pengembangan pelayanan kepegawaian t) Pembinaan

dan

pemantauan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian instansi u) Diklat dan pembimbingan penulisan karya tulis ilmiah bagi guru v) Rekruitmen calon praja IPDN w) Laporan harta kekayaan penyelenggara daerah x) Penataan pegawai dalam kelembagaan baru y) Program Peningkatan Administrasi z) Pengangkatan CPNS dan PNS serta sumpah PNS å) Penyusunan formasi PNS ä) Pengadaan CPNS 3) Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah a) Pengembangan, pemeliharaan, dan penyajian database SIMPEG b) Penyusunan profil kepegawaian c) Decoding dan encoding kelembagaan baru

304


b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam sub urusan kepegawaian adalah: 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Tersusunnya pedoman ujian penyesuaian kenaikan pangkat 1 dokumen b) Terlaksananya pertimbangan seleksi diklat bagi 104 orang, dan uji kompetensi calon pejabat bagi 420 orang c) Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang mempunyai masa kerja 30 dan 20 tahun pada 598 orang, dan pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas sebanyak 420 orang d) Terlaksananya medical check up bagi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, III, IV dan fungsional sebanyak 541 orang, dan pengujian kesehatan PNS yang mengalami gangguan jasmani dan rohani sebanyak 21 orang e) Terlaksananya penerbitan SK penyesuaian gaji CPNS/PNS bagi 13.891 orang 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Terlaksananya ujian kedinasan bagi 50 orang, dan alih fungsi JFU ke jabatan fungsional sebanyak 54 orang b) Terlaksananya pemantauan pembayaran pajak terhadap 9.439 orang c) Terlaksananya penerbitan SK pensiun pegawai sebanyak 505 SK d) Terlaksananya nota pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat bagi 1.693 orang, dan nota pertimbangan SK Peninjauan masa kerja bagi 3 orang e) Terlaksananya pengendalian dan penetapan PAK jabatan fungsional pada 1584 orang

305


f) Terlaksananya

kajian

tentang

pengangkatan

dan/atau

pemberhentian, kenaikan pangkat, dan atau alih fungsi jabatan fungsional tertentu sebanyak 2 kajian g) Terlaksananya penerbitan pengendalian tenaga honorer pada 40 OPD h) Terlaksananya pengelolaan administrasi dan penerbitan surat izin bagi peserta IB, TB, dan IBK sebanyak 797 orang, penyeleksian peserta TB dan IBK sebanyak 104 orang, pemantauan perkembangan studi peserta TB dan IBK sebanyak 7 kali, dan penyampaian bantuan pendidikan S1 bagi 172 orang guru i) Terlaksananya ketentuan

identifikasi

yang

berlaku

pegawai pada

13

yang

melanggar

OPD,

pembinaan

perkawinan/perceraian pada 9 OPD, dan penyusunan bahan pertimbangan penyelesaian kasus atas 6 kasus j) Terlaksananya pembekalan bagi PNS calon purna tugas sebanyak 499 orang k) Terlaksananya diklat prajabatan golongan I, II, dan III bagi 616 orang l) Terlaksananya diklat pengadaan barang/jasa bagi 100 orang, dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa bagi 197 orang m) Terlaksananya presentasi hasil diklat sebanyak 3 presentasi, dan penyusunan hasil evaluasi pasca diklat sebanyak 2 buku n) Terlaksananya pengiriman peserta Diklatpim Tk. II, III, dan IV sebanyak 16 orang o) Terlaksananya pengiriman diklat teknis fungsional sebanyak 439 orang p) Tersusunnya analisis kebutuhan diklat 1 buku q) Terlaksananya penerbitan SK penempatan pegawai sebanyak 1.558 SK r) Terlaksananya rekomendasi dan penerbitan surat keputusan bagi 39 orang personil

306


s) Terlaksananya pencetakan KTP sebanyak 2.064 KTP, pengusulan penetapan Karis/Karsu sebanyak 708 buah, Karpeg 628 buah, dan Taspen 658 buah; pemrosesan cuti bagi 123 orang dan KGB sebanyak 18 buah; serta penerbitan rekomendasi Taperum sebanyak 375 buah t) Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pengelolaan administrasi

kepegawaian

pada

41

instansi,

dan

penyelenggaraan sosialisasi bidang kepegawaian bagi 180 orang u) Terlaksananya diklat dan pembimbingan penulisan karya tulis ilmiah bagi guru; sebanyak 40 orang v) Terlaksananya

pengiriman

laporan

harta

kekayaan

penyelenggara negara ke KPK dari 40 OPD w) Terlaksananya penerbitan SK penempatan pegawai dalam kelembagaan baru sebanyak 13.446 SK 3) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan a) Terlaksananya pemrosesan SK pengangkatan CPNS/PNS bagi 1.202 orang, dan pelaksanaan sumpah PNS bagi 637 orang b) Terlaksananya

penyusunan

formasi

JFU

dan

jabatan

fungsional tertentu pada 40 OPD c) Tersusunnya formasi kebutuhan CPNS sebanyak 1 dokumen, dan terlaksananya pendaftaran dan seleksi CPNS sebanyak 6.518 orang 4) Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah a) Terlaksananya

pengembangan

aplikasi

dan

database

sebanyak 1 aplikasi, pemeliharaan database sebanyak 2.353 orang, penyajian database kepegawaian pada 40 instansi, pengelolaan data manual kepegawaian sebanyak 6.152 file, dan konversi NIP sistem 9 digit ke sistem 18 digit sebanyak 1 aplikasi b) Tersusunnya buku profil kepegawaian sebanyak 60 buku

307


c) Terlaksananya 1 aplikasi database seluruh pegawai sesuai kelembagaan

baru,

dan

penyajian

informasi

data

kepegawaian sesuai kelembagaan baru sebanyak 85 buku (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan sub urusan kepegawaian sebagaimana buku lampiran) Pengelolaan pegawai (SDM) di Kabupaten Sleman sampai tahun 2009 dapat meningkatkan kualitas pegawai. Kondisi sumber daya manusia pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2009 ditinjau dari tingkat pendidikan ditampilkan dalam grafik berikut:

6.000 "#

5.000

# ! "

!

4.000

#"

!"

3.000 2.000 1.000

"

0 D.I V-

S.2

S.1

D. III D.I -

SL TA

SL TP

SD

#" Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009

Manajemen kepegawaian yang diawali perekrutan pegawai, pada tahun 2009 diselenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi (online system). Selanjutnya guna menjamin obyektivitas seleksi penerimaan calon pegawai, Pemerintah Kabupaten Sleman bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dalam hal pembuatan materi ujian dan koreksi hasil ujian. Pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan mengacu pada pola merit dan pola karier. Sistem ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara formasi jabatan struktural yang terbatas dengan banyaknya calon yang tersedia, serta untuk menjamin

308


kualitas sumber daya manusia. Terlebih dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, yang kemudian membutuhkan pengisian jabatan struktural dan penataan pegawai menyesuaikan kelembagaan baru. Uji kompetensi pegawai calon pejabat merupakan penjabaran konkrit dari sistem tersebut. Uji kompetensi calon pejabat eselon IV dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, sedangkan untuk calon pejabat eselon III dan II bekerjasama dengan LPKM Psikologi UGM. Untuk meningkatkan profesionalisme pegawai antara lain diupayakan melalui pengembangan jabatan fungsional, dimana hingga saat ini terdapat 36 jenis jabatan fungsional. Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan dengan memberi kesempatan untuk mengikuti tugas belajar, ijin belajar, pendidikan dan pelatihan teknis. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 antara lain berupa latihan pra jabatan golongan I, II, dan III bagi 616 orang, penyeleksian peserta tugas belajar dan izin belajar sebanyak 104 orang, pemberian surat izin belajar bagi 739 orang, dan pengiriman tugas belajar sebanyak 39 orang. Pengelolaan kepegawaian dalam konteks pembinaan dilakukan melalui sistem pemberian reward dan punishment bagi pegawai. Penerapan

sistem

ini

berupa

pemberian

penghargaan

dan

pemberian hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran. Bentuk

penghargaan

yang

diberikan

berupa

pemberian

Satyalencana masa kerja 20 tahun dan 30 tahun, serta pemberian penghargaan bagi pegawai purna tugas. Pada tahun 2009 pegawai yang menerima hukuman/sanksi berjumlah 35 orang, terdiri dari 24 orang menerima sanksi berat, 3 orang menerima sanksi sedang, dan 8 orang menerima sanksi ringan.

309


c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara

sub

urusan

kepegawaian

adalah

Badan

Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 38/Kep.KDH/A/2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah. Sedangkan fungsi Badan Kepegawaian Daerah adalah: 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kepegawaian daerah, 2) pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara sub urusan kepegawaian adalah sebagai berikut: $ % ! &' *

( %

+ ! $

& $) +

%

*

%

# &'!

+ " "" """ "(

%

% # % %

% )

)

Pejabat struktural penyelenggara sub urusan kepegawaian adalah 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III dan 10 orang pejabat eselon IV.

310


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sub urusan kepegawaian sebesar

Rp51.867.555.445,41

dengan

realisasi

sebesar

Rp45.805.181.022,00 atau sebesar 88,31%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program

Peningkatan

anggaran

sebesar

Kapasitas

Sumberdaya

Rp1.782.079.400,00

Aparatur, realisasi

Rp1.623.483.805,00 atau 91,10% (rerata di matrik 81, 84%) 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, anggaran sebesar Rp5.040.905.100,00 realisasi Rp3.931.258.375,00 atau 77,99% (rerata di matrik 76,18%). 3) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan, anggaran sebesar Rp727.528.500,00 realisasi Rp448.047.390,00 atau 61,58% (rerata di matrik 62,52%). 4) Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah, anggaran sebesar Rp107.719.650,00 realisasi Rp92.430.875,00 atau 85,81% (rerata di matrik 87,30%). f. Proses Perencanaan Pengelolaan pegawai dimulai dari pendataan kepegawaian yang meliputi

jumlah

pegawai,

formasi,

kebutuhan

pegawai

dan

ditindaklanjuti dengan analisa tentang kebutuhan pegawai termasuk analisa kebutuhan pendidikan dan latihan (diklat), sehingga dapat diformulasikan ke dalam program dan kegiatan prioritas. Program dan prioritas kegiatan tersebut kemudian dikoordinasikan antar instansi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Secara prinsip pengelola kepegawaian daerah (dalam hal ini BKD) bertanggung jawab terhadap jumlah dan mutu pegawai, sehingga SDM dapat menjalankan tugas secara profesional di dalam penyelenggaraan

pemerintahan

daerah.

BKD

juga

telah

melaksanakan perintisan analisis signifikasi antara kewenangan daerah, kebutuhan daerah dengan jumlah pegawai.

311


g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan sub urusan kepegawaian adalah sebagai berikut: $ % ! & *

& $) +

+

% * *

+ & , % . & % /

%

-

& ) 0 .1

$ , 2 34$ $ 560!7 . & 2 .8 . 9 4 &12 . 6 . . . "! 2 & $ ; 0 &, / 2

-

-

- :

- :

h. Permasalahan dan Solusi Penentuan kuota penerimaan pegawai dari Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan formasi yang diusulkan. Solusi yang dilakukan dengan berkoordinasi dan mengusulkan sesuai dengan kebutuhan formasi lepada Pemerintah Pusat.

• Pengawasan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a) Penyediaan dan pengelolaan surat menyurat, arsip dan perpustakaan.

312


b) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi. c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor. e) Penyediaan

alat

tulis

kantor,

barang

cetakan

dan

penggandaan. f) Koordinasi dan konsultasi. g) Fasilitasi rapat dan tamu. h) Pengelolaan kepegawaian. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. a) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja b) Rehabilitasi sarana dan prasarana kerja 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya dan rapat koordinasi pengawasan 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a) Penyusunan perencanaan dan pelaporan satuan kerja pemerintah daerah. b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan pemantauan disiplin aparatur 6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan kegiatan penyusunan petunjuk teknis review laporan keuangan 7) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabiltas Pemerintah Daerah a) Penyusunan usulan program kerja pengawasan tahunan, program

kerja

pengawasan

tahunan,

dan

evaluasi

pengawasan b) Penyusunan/pemutakhiran tindaklanjut hasil pemeriksaan c) Gelar pengawasan daerah d) Pemeriksaan kasus e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden

313


Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. f) Penyusunan Pemerintah

Laporan Kabupaten,

Akuntabilitas Penetapan

Kinerja Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kabupaten, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP ) Instansi. g) pemeriksaan tugas pokok dan fungsi instansi, keuangan, aparatur, kekayaan dan pembahasan hasil pemeriksaan h) Pemeriksaan khusus dan pengawasan jalannya pemerintahan desa. i) Penyusunan review laporan keuangan daerah j) Pendampingan program-program pembangunan k) Audit hasil pemeriksaan BPK l) Fasilitasi program anti korupsi m) Penyusunan Indikator Kinerj a Utama n) Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah o) Sosialisasi audit investigasi 8) Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip dengan kegiatan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan 9) Program Pengelolaan Data/Informasi/Statistik Daerah a) Pemutakhiran database pengawasan/pemeriksaan b) Penyusunan sistem informasi pengawasan b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian progam dan kegiatan sub urusan pengawasan adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Terkelolanya 6.000 surat menyurat, 100 undangan, 75 arsip dan 965 laporan hasil pemeriksaan serta 40 buku laporan b) Tersedianya jasa komunikasi, kebutuhan air, penerangan, internet dan media cetak selama 12 bulan

314


c) Terlaksananya administrasi keuangan selama 12 bulan d) Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor selama 12 bulan dan pembayaran jasa 1 orang petugas kebersihan selama 12 bulan e) Tersedianya alat tulis kantor, barang cetakan, dan foto copy selama 12 bulan. Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan f) Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah sebanyak 225 kali dan luar daerah 12 kali, tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu selama 12 bulan g) Terlaksananya pengelolaan kepegawaian untuk 60 orang, kenaikan pangkat 33 orang bagi Pejabat Fungsional Auditor 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Terlaksananya pemeliharaan inventaris kantor 12 bulan b) Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana kerja selama 12 bulan 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Terlaksananya

bimbingan

teknis,

workshop,

seminar,

lokakarya 24 kali b) Terlaksananya rapat koordinasi pengawasan sebanyak 1 kali 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Tersusunnya 5 buku

Program Kerja, 4 Laporan Target

Kinerja, 48 Laporan Bulanan, 5 bendel RKA, 20 DPA-DPPA, 4 Laporan Tahunan, 5 buku LAKIP Bawasda b) Tersusunnya laporan keuangan 12 bulan dan 5 bendel laporan perhitungan anggaran 5) Program Peningkatan Pengelolaan SDM Aparatur dengan terlaksananya pemantauan disiplin aparatur pada 20 instansi 6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan tersusunnya 10 buku petunjuk teknis review laporan keuangan

315


7) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah a) Tersusunnya 15 buku usulan program kerja pengawasan tahunan, dan program kerja pengawasan tahunan, 16 buku evaluasi dan laporan b) Tersusunnya data pemutakhiran hasil pemeriksaan 36 buku c) Terselenggaranya 1 kali gelar pengawasan daerah d) Terlaksananya pemeriksaan 60 kasus e) Tersusunnya 10 buku laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan

pemberantasan

korupsi

dan

laporan

harta

kekayaan penyelenggara negara sebanyak 75 orang f) Tersusunnya 30 buku LAKIP Kabupaten, 10 buku Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten, 5 buku Penetapan Kinerja Perubahan Anggaran dan 12 Laporan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) instansi g) Tersusunnya 48 Laporan hasil pemeriksaan reguler h) Tersusunnya 100 Laporan hasil pemeriksaan khusus i) Tersusunnya 20 Laporan hasil pemeriksaan review laporan keuangan j) Tersusunnya hasil 10 buku inventarisasi permasalahan pelaksanaan Kabupaten

program Sleman

pelaksanaan

pembangunan dalam

pada

kerjasama

Pemerintah pengendalian

program pembangunan antara pemerintah

kabupaten sleman dengan BPKP DIY k) Tersusunnya hasil audit BPK 5 laporan hasil pemeriksaan l) Terasilitasinya program anti korupsi 1 kali dan penyusunan 10 buku program anti korupsi m) Tersusunnya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman dan indikator kinerja utama SKPD 10 buku n) Terlaksananya

sosialisasi

sistem

pengendalian

intern

pemerintah bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman 1 kali

316


o) Terlaksananya sosialisasi audit investigasi bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman 1 kali 8) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah dengan

tersusunnya

penatausahaan

965

laporan

hasil

pemeriksaan sesuai klasifikasi 9) Program Pengelolaan Data /Informasi /Statistik Daerah a) Tersusunnya 50 buku pemutakhiran database pengawasan b) Terlaksananya Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM – HP) 1 paket (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan sub urusan pengawasan sebagaimana buku lampiran) Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dan

pemerintahan desa dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan rata-rata nilai capaian kinerja pencapaian sasaran pemerintah daerah tahun 2005-2009 dapat dikategorikan sangat berhasil. Pada tahun 2005 mencapai 96,18% dari 16 sasaran, tahun 2006 mencapai 92,74% dari 14 sasaran, tahun 2007 sebesar 91,26% dari 20 sasaran dan tahun 2008 sebesar 96% dari 19 sasaran, tahun 2009 mencapai 94,16% dari 9 sasaran. ' 200 150

,

%

#

182 108

130

140

104

127

154 120 111

100

104

50 0 2005

2006 Jumlah obrik

2007

2008

2009

Jumlah temuan

317


Jumlah temuan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 6,3% dibandingkan dengan tahun 2008 dari 111 temuan menjadi 104 temuan. Selama tahun anggaran 2009 dapat diselamatkan keuangan negara/daerah sebesar Rp1.376.768.388,00. Terhadap laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat 38 laporan, telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil 34 kasus (89,47%) terbukti kebenarannya, 4 kasus (11,11%) tidak terbukti. Dari 38 kasus tersebut yang berkenaan dengan permasalahan PNS sebanyak 24 kasus, telah ditindaklanjuti dengan 24 rekomendasi yakni berupa pemberian hukuman disiplin (kategori berat 7 orang, kategori sedang 4 orang dan kategori ringan 2 orang) dan pembinaan. Akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

yang

dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999

Pemerintah

tentang telah

Laporan

dilaksanakan

Akuntabilitas dan

Kinerja

berhasil

Instansi

memperoleh

kategori cukup. Pelaporan penyusunan penetapan kinerja yang disampaikan kepada Presiden dengan tembusan stakeholder telah disampaikan tepat waktu

dan

mendapatkan

penghargaan

dari

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara berupa piagam berorientasi pada out come. c. SKPD Penyelenggara Penyelenggara sub urusan pengawasan adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001

318


tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3/Per.Bup./2005 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman

memiliki tugas

membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan daerah terhadap tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan dan kekayaan serta aparatur. Fungsi dari Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan 2) Pembinaan

pelayanan

penunjang

penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pelaksanaan

investigasi

terhadap

kasus–kasus

penyimpangan yang merugikan daerah d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara sub urusan pengawasan adalah sebagai berikut: $ % ! &' *

( %

+ !

& $) + % + % #

&' *

%

$ &'! % )

% % %

+

%

" "" """ "(

)

%

Pejabat struktural penyelenggara sub sub urusan pengawasan adalah 1 orang pejabat eselon II, 2 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. Pejabat fungsional yang ada sejumlah 33 orang auditor.

319


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan sub urusan pengawasan sebesar Rp2.653.137.740,00 realisasi Rp2.498.208.187,00 atau 94,16%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp244.464.610,00 realisasi Rp226.786.787,00 atau 92,76% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran sebesar Rp180.374.500,00 realisasi Rp179.746.650,00 atau 99,65% 3) Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur,

anggaran sebesar Rp79.403.800,00 realisasi Rp60.522.100,00 atau 76,22% 4) Program Peningkatan

Peningkatan Pengembangan Sistem

Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja

dan

Keuangan,

anggaran sebesar Rp91.760.000,00 realisasi Rp88.420.000,00 atau 96,36% 5) Program Peningkatan Pengelolaan SDM Aparatur, anggaran sebesar

Rp36.325.000,00

realisasi

Rp35.385.000,00

atau

97,41% 6) Program

Penataan

Kelembagaan

dan

Ketatalaksanaan,

anggaran sebesar Rp18.925.000,00 relisasi Rp18.745.000,00 atau 99,04% 7) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

anggaran

sebesar

Rp1.821.909.025,00

realisasi

Rp1.715.957.200,00 atau 94,18% 8) Program Daerah

Penyelelamatan anggaran

dan

sebesar

Pelestarian

Dokumen/Arsip

Rp86.442.400,00

realisasi

Rp81.842.050,00 atau 94,67% 9) Program Pengelolaan Data/Informasi/Statistik Daerah, anggaran sebesar

Rp93.533.405,00

realisasi

Rp90.803.350,00

atau

97,08%

320


f. Proses Perencanaan Program pengawasan jalannya pemerintahan daerah dan desa dilaksanakan

melalui

Pengawasan

Tahunan

penyusunan (UPKPT)

usulan

Program

Kerja

menjadi

Program

Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dikoordinasikan oleh Gubernur DIY.

PKPT

menjadi

pedoman/acuan

untuk

melaksanakan

pengawasan jalannya pemerintah daerah dan desa selama 1 tahun. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan sub urusan pengawasan sebagai berikut: $ % ! & * . & . 6 . . %

& $) + %

+

&

%

.

& ,

60!'( < 34$ 9 !, 4 4 &12 : . + & ,

h. Permasalahan dan Solusi Masih terjadinya tumpang tindih dalam pengawasan terhadap obyek pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan baik internal maupun eksternal.

321

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

Recommend Documents