Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat, arsip dan perpustakaan b) Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumberdaya

air,

listrik,

dan

langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f) Penyediaan alat tulis kantor g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i)

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

j)

Penyediaan peralatan rumah tangga

k) Penyediaan makanan dan minuman rapat l)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

m) Penyediaan jasa keamanan kantor n) Penyediaan jasa administrasi kantor o) Pengelolaan dokumen SKPD 2) Program Peningkatan Sarana dana Prasarana Aparatur a) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas f) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair g) Pemeliharaan rutin/berkala taman 3) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 256


b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Penyusunan profil data SKPD e) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a) Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri b) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah c) Fasilitasi keuangan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, dan sekretariar daerah d) Fasilitasi pimpinan dan mantan pejabat e) Pengadaan sarana dan prasarana kerja f)

Belanja perawatan dan pengobatan KDH dan Wakil KDH

g) Forum Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian (DILKEJAKPOL) h) Fasilitasi tamu kunjungan pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri i)

Fasilitasi Administrasi Pimpinan

j)

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

k) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah l)

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah

m) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya n) Tindaklanjut hasil temuan pengawasan o) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan p) Penatausahaan LHP q) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi r)

Gelar pengawasan daerah

s) Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan jalannya pemerintahan t)

Penyusunan Reviu Laporan Keuangan Daerah

u) Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

257


5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 6) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan a) Penyususnan Sistem Informasi Pengawasan dan Layanan Publik b) Penyusunan PKPT dan UPKPT 7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a) Fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah b) Monitoring dan evaluasi penyampaian laporan pelaksanaan tugas OPD 8) Program Penataan Peraturan perundang-undangan a) Legisiasi rancangan peraturan perundang-undangan b) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan c) Fasilitasi forum komunikasi supremasi hukum d) Evaluasi dan pengkajian produk-produk hukum e) Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati f)

Pendokumentasian dan publikasi produk hukum

g) Penanganan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi h) Penyusunan juknis bantuan stimulan i)

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa

j)

Evaluasi rancangan peraturan desa

k) Fasilitasi rapat kerja/rapat koordinasi dan rapat risalah l)

Fasilitasi Pansus non raperda dan Renja DPRD serta alat kelengkapan lainnya

m) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan dan perizinan n) Sosialisai peraturan perundang-undangan o) Penyusunan peraturan penanggulangan bencana p) Operasional korsik pemda

258


q) Kajian

Peraturan

perundang-undangan

daerah

terhadap

perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan r)

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

9) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Peningkatan kualitas aparatur kehumasan b) Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pendidikan,

seminar,

dan

pendampingan kunker DPRD c) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya d) Penglajian kompetensi kepegawaian e) Pelatihan profesional petugas PBB f) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah g) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah h) Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 10) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur a) Penyelenggaraan Forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara b) Peningkatan kinerja dan pengembangan pegawai c) Pembinaan pelayanan kepegawaian d) Pengembangan budaya kerja Aparatur e) Penyusunan rencana pembinaan karier PNS f) Seleksi penerimaan calon PNS g) Penempatan PNS h) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS i) Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS j) Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar k) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi l) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS m) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas n) Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat) o) Pengembangan pelayanan kepegawaian p) Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan LP2P q) Pengelolaan dan pengendalian tenaga kontrak 259


r) Pengujian kesehatan PNS s) Medical Check Up t) Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dan peninjauan masa kerja u) Pengendalian dan penetapan penilaian angka kredit (PAK) v) Pengangkatan CPNS dan PNS serta sumpah PNS w) Penyusunan pertimbangan jabatan dan kepangkatan x) Pemberhentian PNS (pensiun) y) Penyelenggaraan sosialisasi bidang kepegawaian z) Pembinaan administrasi kepegawaian instansi aa) Koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial PNS bb) Fasilitasi dan koordinasi pengembangan usaha cc) Sosialisasi pengembangan usaha 11) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan a) Monitoring, evaluasi, dan analisis kelembagaan daerah b) Monitoring, evaluasi dan formulasi kinerja OPD c) Penyusunan tolok ukur kinerja d) Pengembangan tata hubungan kerja e) Penyusunan analisis jabatan f)

Monitoring, evaluasi sistem dan prosedur kerja

g) Penyusunan rancangan kebijakan ketatalaksanaan h) Penerapan tata naskah dinas i)

Penetapan status PPK BLUD

j)

Penyusunan standard operasional (SOP) pelayanan dinas

12) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik a) Fasilitasi dan koordinasi kebijakan BUMD b) Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengembangan potensi perekonomian c) Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengembangan usaha perekonomian d) Kajian monitoring dan fasilitasi pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan e) Penyusunan database lembaga keuangan mikro (LKM) f)

Analisis kebijakan pengendalian pengadaan barang/jasa 260


g) Pendampingan dan evaluasi penerapan 'e-procurement (LPSE) h) Kajian dan penyusunan materi rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat i)

Koordinasi, monitoring, evaluasi dan analisis pengendalian pembangunan

j)

Penyiapan rancangan kebijakan pemulihan ekonomi pasca bencana merapi

k) Penyiapan rancangan kebijakan penanganan penguatan modal pasca bencana merapi 13) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Fasilitasi peminjaman gedung, lapangan dan Bus Pemda b) Fasilitasi kegiatan pemerintah di Jakarta c) Pelayanan keprotokolan d) Layanan pengaduan/keluhan melalui multi canal akses e) Layanan informasi kebijakan dan potensi Kabupaten Sleman f)

Publikasi media internal

g) Publikasi media massa dan tatap muka h) Pengembangan materi informasi melalui cyber media i)

Fasilitasi pameran

j)

Media relation

k) Pembuatan visualisasi kegiatan pemerintah kabupaten l)

Pengembangan jaringan informasi publik

m) Monitoring dan evaluasi BUKP n) Penelitian proposal, monitoring dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa o) Operasional

TPAPD,

Tunjangan

BPD,

Bantuan

RT/RW,

Tunjangan Operasional Dukuh p) Penelitian proposal penyaluran dan evaluasi penggunaan bantuan Pilkades dan Pildukuh q) Pemrosesan dan pelantikan BPD Antar Waktu r)

Konsolidasi,

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan desa 261


s) Penyelesaian permasalahan Kepala Desa dan Perangkat Desa t)

Penyelesaian sewa tanah kas desa dan tindak lanjut LHP

u) Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik v) Koordinasi dan monev Badan Kredit Desa (BKD) w) Koordinasi,

fasilitasi

dan

analisis

pembangunan

berbasis

partisipasi masyarakat dan TNI x) Analisis dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) y) Pameran dan kompetisi kualitas pelayanan publik z) Monitoring dan evaluasi standar pelayanan aa) Monitoring dan evaluasi kondisi gedung rumah dinas dan pelayanan umum bb) Fasilitasi penggunaan perlengkapan kerja cc) Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan dd)Fasilitasi Pelaksanaan Publik Hearing dalam rangka Sosialisasi Penetapan Perda Layanan informasi publik ee) Fasilitasi Pendampingan Badan Tetap DPRD ff) Pelayanan informasi perizinan dan pengaduan gg) Pelayanan perijinan hh) Pengolahan perijinan ii)

Koordinasi penyelesaian perijinan

jj)

Promosi pelayanan perijinan

kk) Pengelolaan sistem informasi perizinan ll)

Pengelolaan ijin HO

mm) Pengendalian ijin HO nn) Koordinasi penyelesaian perijinan oo) Pengawasan perijinan usaha industri (TDI/IUI) pp) Fasilitasi program anti korupsi qq) Pemantauan perijinan SIUP, jasa laundry dan pemntauan TDP salon rr) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai ss) Pengelolaan Sistem Informasi Perijinan tt) Pelayanan perijinan penelitian, PKL dan KKN serta pendampingan 262


KKN uu) Rapat koordinasi pimpinan kecamatan vv) Fasilitasi lomba antar wilayah ww)Koordinasi/monev

penyelenggaraan

kegiatan

bidang

sosial

budaya xx) Koordinasi/monev penyelenggaraan kegiatan bidang fisik yy) Koordinasi/monev penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi zz) Koordinasi/monev penyelenggaraan kegiatan bidang lingkungan hidup aaa) Pembinaan pendidikan dan olahraga masyarakat 14) Program Adminstrasi Pemerintahan a)

Penegasan batas wilayah kecamatan se Kabupaten Sleman

b)

Pembinaan,

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintah kecamatan c)

Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa

d)

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

15) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum a)

Pelayanan bantuan hukum

b)

Penyelesaian sengketa perdata dan Tata Usaha Negara

c)

Fasilitasi pengkajian regulasi dan permasalahan hukum

d)

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

e)

Pengembangan sistem jaringan hukum

f)

Penyuluhan hukum

16) Program Penegakan Hukum a)

Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap pelanggaran perda

b)

Operasi penertiban

c)

Koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan

17) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat a)

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

b)

Penjaringan aspirasi masa reses

c)

Kunjungan kerja komisi

d)

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 263


e)

Pengadaan jasa asuransi dewan

f)

Pengadaan pakaian dinas DPRD dan perelengkapannya serta Sekretariat DPRD

g)

Monitoring pembangunan

h)

Peningkatan kinerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, BKD, Badan Legislasi

i)

Pelantikan DPRD Antar Waktu

j)

Fasilitasi Rapat Paripurna Istimewa

k)

Public Hearing APBD

18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah a)

Penyusunan Standar Barang dan Jasa

b)

Penyusunan laporan keuangan dan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah

c)

Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan

d)

Pendampingan dan implementasi SIPKD dan regulasi SIKD

e)

Annual Report

f)

Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Daerah

g)

Pelaporan SPT masa dan tahunan (PPh 21) Tahun 2010

h)

Manajemen Kasda

i)

Operasional Pos Bantuan Keuangan

j)

Pengelolaan data dan dokumen dari kas daerah dan rekonsiliasi bank

k)

Pengadaan kendaraan dinas

l)

Pengadaan peralatan dan mesin

m)

Pengadaan mebelair dan perlengkapannya

n)

Pengelolaan aktiva tetap dan check fisik barang

o)

Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU dan RTPBU

p)

Penghapusan Aktiva Tetap

q)

Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD

r)

Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA

s)

Penyusunan anggaran kas

t)

Penyusunan instruksi anggaran 264


u)

Pengkajian dan Pemanfaatan Aset Daerah

v)

Pendistribusian barang daerah

w)

Penyelesaian status hukum kepemilikan aset daerah

x)

Penyempurnaan SIMASET

y)

Analisis data SPM dan Penerbitan SP2D

z)

Analisa data dan Penerbitan SKPP

aa) Analisis data gaji, upgrade software, aplikasi SP2D dan kartu gaji bb) Pengelolaan dan pengendalian dana transfer dan bagi hasil Provinsi cc)

Validasi SPJ dan koordinasi administrasi pelaksanaan APBD

dd) Administrasi pengelolaan keuangan daerah ee) Pengadaan Plakat dan Kalender ff)

Pendataan dan survey investasi

gg) Evaluasi Investasi hh) Pengadaan Tanah ii)

Penyusunan realisasi APBD

jj)

Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Aset Daerah

kk)

Verifikasi Pengelolaan Aset

ll)

Evaluasi dan Pengendalian pelaksanaan pengelolaan barang daerah

mm) Penerbitan dan Penatausahaan SPD nn) Penyusunan sistem penganggaran oo) Pelaporan administrasi gaji, perkartuan dan aplikasi software kartu gaji pegawai pp) Pengelolaan administrasi gudang qq) Penyusunan laporan keuangan per segmen rr)

Penyusunan laporan penyerapan anggaran belanja

ss)

Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan daerah

tt)

Penyusunan SOP bidang keuangan

uu) Analisis Investasi vv)

Pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan SKPKD 265


ww) Fasilitasi TPTGR xx)

Klarifikasi calon bendahara dan Pembinaan Bendahara

yy)

Penyusunan pedoman administrasi gaji pegawai & pembinaan pengelola gaji

zz)

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

aaa) Pembayaran Pajak PBB bbb) Optimalisasi Pendapatan UPTD ccc) Pengadaan pakaian kerja ddd) Analisis pelaporan hasil kegiatan APBD 19) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah a)

Pendaftaran Calon Wajib Pajak Daerah dan Pendataan WP daerah

b)

Pemeriksaan Pajak daerah

c)

Penetapan pajak daerah

d)

Penagihan pajak daerah

e)

Operasional pemungutan retribusi masuk kawasan kaliurang

f)

Evaluasi PAD

g)

Pendataan dan pemeliharaan basis data PBB

h)

Pemeliharaan stadion

i)

Operasional pengelolaan Sistem Informasi Pajak Sleman (SIMPAMAN)

j)

Penyampaian SPPT PBB dan Pembayaran PBB Panutan

k)

Publikasi dan pemasaran stadion

l)

Pengadaan Sarpras Stadion

m)

Konseling BPHTB

n)

Sosialisasi PAD

o)

Pendataan wajib pajak daerah

p)

Pemantauan dan pembinaan WP daerah

q)

Fasilitasi pajak hotel dan restoran

r)

Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah

s)

Penagihan pajak bumi dan bangunan

t)

Rekonsiliasi penerimaan PBB 266


u)

Penelitian SSPD dan BPHTB

v)

Pengendalian penerimaan dan tunggakan pajak daerah

w)

Penyusunan draft raperda pajak penerangan jalan

x)

Penyusunan draft raperda pajak parkir

y)

Penyusunan draft raperda pajak MBLB

z)

Penyiapan pendaerahan PBB

aa) Fasilitasi ruang promosi di pasar tradisional 20) Program

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten a)

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah

21) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a)

Pengelolaan sistem Informasi pasar

b)

Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian

c)

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

d)

Pengadaan Pakaian Kerja

e)

Pengelolaan aplikasi layanan kepemerintahan

f)

Pengadaan perangkat lunak berlisensi

g)

Pengelolaan aplikasi sistem terintegrasi

h)

Pengelolaan internet dan intranet

i)

Pengelolaan dan pengembangan sistem gateway SMS

j)

Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan komputer

k)

Pengelolaan dan pengembangan pusat data (data centre)

l)

Rehab dan pemeliharaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi

22) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang IPTEK a)

Pengembangan invensi dan inovasi teknologi

b)

Penguatan kelembagaan litbang daerah

23) Program Pendidikan Kedinasan a)

Pendidikan dan Pelatihan teknis

b)

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan

c)

Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan

d)

Ujian kedinasan

267


b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian program dan kegiatan sub urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pangelolaan administrasi surat menyurat 12 bulan b) Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumberdaya

air,

listrik

dan

langganan 12 bulan c) Pembayaran pengelola administrasi keuangan dan barang 157 orang ,12 bulan d) Pembayaran jasa kebersihan kantor selama 82 orang, 12 bulan e) Pemeliharaan peralatan kerja 12 bulan f) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan g) Penyediaan blangko persuratan 12 bulan h) Penyediaan komponen instalasi listrik untuk kantor 46 paket i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung kerja dan bahan bacaan dan peraturan 5 paket j) Penyediaan peralatan kebutuhan rumah tangga kantor 16 paket k) Fasilitasi rapat dan tamu selama 12 bulan l) Pelaksanaan perjalanan dinas dan rapat koordinasi selama 1.696 kali/volume m) Fasilitasi jasa keamanan kantor 86 orang,12 bulan n) Fasilitasi kebutuhan jasa pengemudi pejabat, petugas administrasi dan petugas santel 15 orang, 12 bulan o) Pengelolaan dokumen arsip dan perpustakaan 12 bulan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Penyediaan peralatan rumah dinas dan rumah jabatan 2 paket. b) Pemeliharaan rumah dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah 12 bulan. c) Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan. d) Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 101 kendaraan roda empat dan 170 kendaraan roda empat. e) Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 12 bulan. f)

Pemeliharaan mebelair kantor 12 bulan. 268


g) Pemeliharaan taman gedung perkantoran, rumah dinas dan gedung pelayanan umum 12 bulan. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan bulanan, laporan tahunan, dan LAKIP 386 eksemplar, b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran selama 12 bulan. c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD, RKA dan DPA SKPD 77 dokumen. d) Penyusunan profil SKPD 94 eksemplar. e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 12 bulan 4) Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah a) Pelayanan tamu dan kunjungan kerja 16 kali b) Pengkajian penanganan permasalahan pemerintahan umum, pelaksanaan rapat koordinasi daerah dan rapat koordinasi pimpinan 3 dokumen. c) Fasilitasi administrasi keuangan bupati, wakil bupati, sekda dan assekda 12 bulan d) Fasilitasi pimpinan dan mantan pejabat 4 orang e) Penyediaan pakaian dinas bupati 34 stel, wakil bupati 21 stel, sepatu kerja bupati 3 pasang, wakil bupati 4 pasang, tas Kerja bupati 3 buah, wakil bupati 4 buah, PSL sekda dan assekda 8 stel, PSL aspri bupati, wakil bupati, sekda dan asekda 7 stel. f) Perawatan kesehatan bupati dan wakil bupati 2 orang g) Pelaksanaan Forum Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian 2 kali h) Fasilitasi tamu pemda 7.750 orang i) Pelayanan ketatausahaan peimpinan 12 bulan j) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan 42 buah k) Penyusunan LHP kasus 19 buah l) Iventarisasi permasalahan pelaksanaan program pembangunan dan upaya pemecahannya 10 buku 269


m) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan kasus desa 6 buah n) Penyusunan laporan tindaklanjut hasil pemeriksaan 36 buku o) Penyusunan evaluasi pengawasan 16 buku p) Pangelolaan laporan hasil pemeriksaan 324 buah q) Penyusunan laporan monev LHKPN 10 buku r) Terselanggaranya gelar pengawasan daerah tahun 2011 s) Penyusunan LHP khusus 80 buah, LHR 20 buah dan pemantauan pengisian lowongan kepala desa dan perangkat desa di 16 desa t) Penyusunan review keuangan daerah 20 laporan u) Pelaksanaan sosialisasi SPIP 2 kali 5) Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa aparatur dengan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 16 kali 6) Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan a) Pelaksanaan input LHP 2 bulan b) Penyusunan UPKPT sebanyak 15 buku 7) Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah c) Terlaksananya monev penyelenggaraan otonomi daerah 4 kali dan 1 dokumen. Terfasilitasinya penanganan permasalahan pelimpahan kewenangan dan otonomi daerah 4 kali dan 1 dokumen. Tersusunnya kajian kewenangan masyarakat bidang sarana prasarana publik 1 dokumen. d) Tersusunnya

laporan

hasil

monev

penyampaian

laporan

pelaksanaan tugas OPD kepada Bupati sebanyak 31 buku. 8) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a) Penyusunan Raperda 17 buah dan terlaksananya konsultasi dengan pakar 2 kali b) Pembinaan Kadarkum sebanyak 2 kali, pembinaan pokmaskum sebanyak 2 kali, pembinaan Pokjanal 1 kali, pembinaan PTUN 1 kali, sosialisasi produk hukum pusat dan daerah 4 kali

270


c) Terlaksananya Forkam Supremasi Hukum 1 kali, tersusunnya buku

peta

permasalahan

hukum 25

buah,

terlaksananya

pencermatan relaas panggilan sidang 425 buah. d) Terlaksananya evaluasi dan pengkajian produk-produk hukum 15 kali. e) Tersusunnya

peraturan

Bupati

34

buku

dan

tersusunnya

keputusan Bupati 330 buah f) Tersusunnya lembaran daerah 17 buah, terususunnya berita daerah 51 buah, tersusunnya buku informasi

250

buah,

terususunnya buku abstrak 250 buah, tersusunnya buku warta 250 buah, tersusunnya buku himpunan peraturan perundangundangan 500 buah g) Terlaksananya penanganan SJDI Hukum Kabupaten dan 17 Kecamatan 18 kali. h) Draf Juknis Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 1 draf dan 30 buku, Juknis sebanyak 1 dokumen dan 20 buku, Juknis Bantuan Stimulan Aspal sebanyak 1 juknis, Juknis Bantuan Stimulan Prasarana Dasar Permukiman sebanyak 1 juknis, Juknis Bantuan Stimulan Irigasi sebanyak 1 juknis, Juknis Bantuan Stimulan Pasar Desa sebanyak 1 juknis. i) Terlaksanya sosialisasi perda desa 49 kali, sosialisasi peraturan perizinan 5 kali, sosialisasi peraturan perundang-undangan 12 kali j) Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes di 86 desa, Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang pungutan desa di 84 desa. k) Tersusunnya risalah rapat dan notulen rapat menghasilkan 150 eksemplar dan penyelenggaraan rapat kerja/rapat koordinasi sebanyak 12 kali. l) Rekomendasi pansus, tanggapan LKPJ Bupati sebanyak 1 rekomendasi, Renja Sekretariat DPRD tersusun sebanyak 1 dokumen, Penyusunan kode Etik, Tatib DPRD sebanyak 1 dokumen. 271


m) Laporan penyelenggaraan peraturan per-UU-an sejumlah 8 buah. n) Terselenggaranya sosialisasi raperda pengelolaan pasar dan raperda tentang retribusi pelayanan pasar sejumlah 13 buah dan peraturan per-UU-an yang disosialisasikan sejumlah 8 buah. o) Penyusunan produk hukum sebagai pedoman penanggulangan bencana 1 draft. p) Operasional dan latihan korsik Pemda untuk 28 orang, 12 bulan q) Penyusunan kajian hasil pembinaan ke sarana kesehatan swasta sebanyak 3 dokumen r) Pembinaan ke sarana swasta 5 kali, penegakan perda 5 kali, laporan pelanggaran sebanyak 29 eksemplar, sosialisasi perda 6 buah, laporan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan sejumlah 10 buah 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pelaksanaan forkom kehumasan 1 kali, forkom keprotokolan dan pengembangan pribadi 2 kali, dan peningkatan kapasitas 4 kali b) Terlaksananya seminar dan pendampingan kunjungan kerja DPRD sebanyak 12 kali 1 dokumen c) Terlaksananya bimbingan teknis workshop 13 orang 12 bulan d) Pengelolaan kepegawaian SKPD 297 orang, pembinaan pegawai 94 orang, pengkajian pengkajian kompetensi kepegawaian 159 PNS serta penataan arsip pegawai 4 kali. e) Pelatihan professional petugas pengelola PBB sebanyak 1 kali. f) Diklat prajab Golongan I,II,III sebanyak 424 orang. g) Pengiriman peserta diklatpim Tk. II,III,IV 139 orang h) Terlaksananya pengiriman diklat fungsional 20 orang 10) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Penyusunan bahan untuk forkompanda dan forkompanas 2 dokumen, keikutsertaan dalam forkompanas 1 kali, keikutsertaan dalam forkompanda sebanyak 1 kali, dan penyelenggaraan forkompanda 1 kali.

272


b) Pembinaan kinerja 4 kali, Pengiriman peserta dalam kursus-kursus singkat 4 kali, bimbingan teknis petugas keamanan pasar 36 orang c) Pemrosesan KP, KGB, Cuti dan DP3 pegawai pada 9 bagian SETDA, pembuatan DUK, nominatif 2 dokumen, rapat koordinasi kepegawaian 12 kali, penyusunan kajian 2 dokumen d) Evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja 1 kali dan penyusunan hasil analisa pemberlakuan lima hari kerja 1 dokumen e) Uji

kompetensi

calon

pejabat

sebanyak

204

orang

dan

penyusunan pedoman tentang standar kompetensi jabatan 6 OPD f) Penerbitan SK guru sebagai Kepala Sekolah 244 SK, SK jabatan fungsional

umum dan

fungsional

tertentu

1.713

SK

dan

terselenggaranya pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural 368 orang g) Pemrosesan administrasi kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 1.901 orang h) Penyusunan formasi JFU dan Jabatan fungsional tertentu pada 46 OPD, analisis Kebutuhan pegawai pada 46 OPD, penyusunan kajian Jabatan fungsional 1 kajian, tersusunnya pedoman standar kompetensi 1 dokumen. i) Terlaksananya seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar (TB) dan Ijin Belajar Khusus (IBK) 57 orang j) Penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi 299 orang, pemberian penghargaan purna tugas kepada 221 orang, pembekalan bagi PNS calon purna tugas 516 orang, dan pemantauan kinerja PNS pada 46 OPD. k) Pemantauan dan pembinaan pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku pada 46 OPD, pertimbangan penyelesaian 9 kasus pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat, teridentifikasinya alternatif pemecahan masalah 35 orang pegawai. l) Pengelolaan administrasi dan penerbitan surat izin bagi peserta IB, TB, dan IBK 446 orang, pemantauan perkembangan studi peserta

273


TB dan IBK 6 kali, pengembangan SDM 6 orang, dan terlaksananya seleksi calon peserta IPDN 6 orang m) Penyusunan instrumen pengembangan diklat meliputi analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, dan penyusunan pedoman diklat 1 jenis buku. n) Pencetakan KTP pegawai 2.707 buah, pengusulan penetapan Karis/Karsu 269 buah, Karpeg 515 buah, dan Taspen 319 buah; pemrosesan

cuti

dan

KGB

139

orang;

serta

penerbitan

rekomendasi Taperum 360 buah. o) Kompilasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada 39 OPD dan LP2P 9.016 orang. p) Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian tenaga kontrak pada 46 OPD q) Pengujian kesehatan PNS yang mengalami gangguan kesehatan jasmani dan rohani 19 orang PNS r) Terlaksananya medical check-up bagi pejabat struktural dan sebagian fungsional 432 orang. s) Terprosesnya nota pertimbangan kepangkatan dan SKKP bagi 1.848 orang serta nota pertimbangan SK peninjauan masa kerja bagi 12 orang pegawai. t) Pengendalian dan penetapan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional 1.494 orang. u) Pemrosesan SK

pengangkatan bagi

608

CPNS/PNS

dan

pengambilan sumpah PNS pada 433 orang v) Pemberian rekomendasi jabatan dan kepangkatan 5 jenis w) Penerbitan SK pensiun pegawai 543 SK x) Sosialisasi bidang kepegawaian 3 kali dan penyusunan Buku Sistem dan Prosedur Pelayanan Kepegawaian Edisi ke-2 55 buku y) Penataan file kepegawaian di instansi 1.750 file/berkas z) Kunjungan kepada anggota KORPRI yang sakit 48 orang, pemberian santunan kepada anggota keluarga KORPRI yang

274


meninggal dunia 58 orang, perumusan Perbup tentang Tata Upacara Pemakaman anggota KORPRI 1 draft. aa) Kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 1 paket, meliputi rakor dengan pihak ketiga, survey lapangan dan promosi usaha KORPRI bb) Sosialisasi pengembangan usaha 125 orang anggota KORPRI 11) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan a) Penyusunan hasil evaluasi kelembagaan daerah 1 dokumen dan Perbup tentang pembentukan kelembagaan 1 draft b) Penyusunan hasil capaian kinerja OPD1 dokumen c) Penyusunan Kepbup tentang toko ukur kinerja1 draft d) Penyusunan dokumen tata hubungan kerja 1 draft dan hasil evaluasi pelaksanaan tata hubungan kerja1 dokumen e) Penyusunan hasil analisis jabatan pada 4 OPD dan Kepbup tentang kualifikasi jabatan struktural1 draft f) Penyusunan regulasi sisdur 10 draft SOP (Perijinan, Penyertaan Modal,

Implementasi

Penguatan

Modal,

SPIP,

Pedoman

Pemberian

Uang

penyusunan

SOP,

Penghargaan,

Draft

Penyusunan SOP, Pentahapan Perizinan, pengumpulan data kinerja pada OPD, dan penjatuhan hukuman disiplin PNS), laporan hasil monitoring dan evaluasi sistem dan prosedur1 dokumen, analisa sistem dan prosedur kerja 1 dokumen (dokumen analisis SOP penyaluran modal, inventarisasi SOP, penanggulangan bencana). g) Penyusunan 1 dokumen analisa sarana dan prasarana kerja dan 7 draft regulasi sarana dan prasarana kerja (Draft regulasi tentang uang pembinaan, penggunaan pakaian dinas, Pengaturan lima hari kerja, status dan peruntukan rumah dinas, Pendelegasian wewenang

KGB,

Pendelegasian

wewenang

KP4,

dan

Pendelegasian wewenang DP3). h) Pembinaan dan sosialisasi tata naskah dinas bagi 80 orang, monitoring dan evaluasi penggunaan tata naskah dinas 5 OPD 275


i) Penyusunan Perbup tentang juknis penerapan PPK BLUD di RSUD Sleman 1 draft dan SK Bupati tentang penerapan PPK BLUD di RSUD Prambanan dan KP3M 1 draft. j) Penyusunan standard operasional (SOP) pelayanan dinas 1 paket 12) Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik a) Penyusunan dokumen laporan koordinasi kebijakan BUMD 10 buku b) Penyusunan dokumen agenda promosi daerah 10 buku, dokumen kajian arah pengembangan promosi daerah 10 buku, dokumen evaluasi pengembangan kawasan minapolitan 10 buku. c) Penyusunan

dokumen

database

usaha

informal

bidang

transportasi di Sleman barat 15 buku, laporan pelaksanaan koordinasi PKL 20 buku d) Kajian dan fasilitasi pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan 25 kali e) Penyusunan dokumen database lembaga keuangan mikro (LKM) sebanyak 33 buku f) Pendampingan proses pengadaan barang/jasa pada 47 OPD, penyusunan daftar prioritas pengendalian pengadaan barang/jasa 10 buku g) Penyusunan hasil evaluasi penerapan e-procurement (LPSE) 10 buku,

terlaksananya

pendampingan

PPK

pada

25

OPD,

pendampingan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada 25 OPD, pendampingan bagi 50 penyedia jasa h) Penyusunan

materi

rumusan

kebijakan

pemberdayaan

masyarakat, keagamaan dan sosial 3 dokumen i) Penyusunan daftar prioritas pengendalian pembangunan 10 buku, laporan pemantauan 10 buku, laporan pengendalian formatik 10 buku dan pelaksanaan rakordal 4 kali j) Tersusunnya materi penyusunan SK Bupati tentang Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Merapi 1 dokumen

276


k) Tersusunnya materi penyusunan SK Bupati tentang Kebijakan Penanganan Penguatan Modal Pasca Bencana Merapi 1 dokumen 13) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Fasilitasi peminjaman gedung 5 buah, lapangan 2 buah dan Bus Pemda 3 buah 12 bulan b) Fasilitasi kegiatan pemerintahan di Jakarta sebanyak 1 gedung c) Pelayanan keprotokolan pimpinan 786 kali, kegiatan instansi 315 kali, penyediaan peralatan protokol1 paket, pengadaan seragam keprotokolan10 stel, pembuatan notulen audiensi tamu 1 dokumen d) Layanan pengaduan/keluhan 12 bulan melalui sistem multi canal akses e) Layanan publikasi melalui leaflet dan booklet 4 jenis, operasional ruang audio visual 25 kali, pembuatan sambutan/makalah bupati 634 kali, penyediaan media publikasi potensi Kabupaten Sleman melalui advetorial, baliho dan spanduk 89 paket f) Penerbitan majalah Sembada 1 edisi, tabloid Varia Sleman 3 edisi dan tabloid Akar 3 edisi g) Sosialisasi kebijakan di media televisi 23 kali dan sosialisasi kebijakan di media radio 349 kali h) Evaluasi materi website Sleman 2 kali,, koordinasi dan fasilitasi pengisian materi website Sleman 6 kali, pengelolaan materi SubDomain Humas 12 bulan i) Fasilitasi pameran potensi daerah di Kabupaten Sleman 1 kali dan di Alun-alun Yogyakarta sebanyak 2 kali j) Fasilitasi media massa kepada 15 media, press tour dalam/luar daerah 4 kali, media gathering 2 kali, release media 862 kali; dan jumpa pers 21 kali k) Pembuatan videotron 2 paket, penayangan videotron 192 kali, pembuatan CD visualisasi hasil pembangunan1 paket, dan data visual 4 paket

277


l) Fasilitasi dan koordinasi KIM 10 kelompok, fasilitasi dan koordinasi jaringan informasi desa pada 86 desa dan sosialisasi kebijakan terpadu 1 kali m) Penyusunan dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUKP 10 buku n) Penelitian proposal, monitoring dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa dari 86 desa o) Pendataan dan penyaluran operasional TPAPD, tunjangan BPD, bantuan RT/RW, tunjangan operasional dukuh 14.819 orang pada 86 desa p) Penyaluran bantuan Pilkades dan Pildukuh kepada 86 desa q) Pemrosesan dan fasilitasi pelantikan BPD antar waktu 19 orang r) Rapat

koordinasi

pemerintahan

desa

dan

inventarisasi

penyelenggaraan pemerintahan desa 4 kali dengan peserta dari 17 kecamatan, serta terlaksananya 1 kali studi banding s) Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 3 orang kades dan 4 orang perangkat desa t) Penyelesaian perjanjian sewa tanah kas desa 51 bidang dan tindak lanjut LHP 24 desa u) Penyusunan analisis kualitas pelayanan publik 1 dokumen dan hasil monev kualitas pelayanan publik1 dokumen v) Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan koordinasi dan monev Badan Kredit Desa 15 buku w) Fasilitasi TMMD 2 kali pada 2 kecamatan dan fasilitasi Bhakti TNI 15 kali pada 15 kecamatan x) Survey IKM di UPT JPKM, Kecamatan Berbah, Bappeda, KPP, dan Puskesmas Berbah. y) Pelaksanaan partisipasi dalam kompetisi citra bhakti abdi negara1 kali z) Penyusunan laporan pencapaian SPM dan 1 dokumen bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik 1 dokumen 278


aa) Penyusunan dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kondisi gedung rumah dinas dan pelayanan umum 10 eksemplar bb) Penyusunan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapan kerja selama 12 bulan cc) Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan 6 kali dd) Fasilitasi public hearing oleh DPRD 4 kali ee) Fasilitasi kegiatan Panitia Tetap dan BK DPRD dengan hasil 12 SK ff) Pelayanan informasi perizinan dan pengaduan perizinan 81 laporan gg) Pelayanan perizinan di KPP dan 15 kecamatan sebanyak 736 ijin, pelayanan ijin usaha industri 132 ijin, pelayanan perijinan SIUP 1.296 ijin, TDP 1.104 ijin, TDG 21 ijin, pelayanan perijinan IUTM dan IUPP 29 ijin, pelayanan perijinan tenaga/sarana kesehatan 1.867 ijin, sosialisasi Perda SIUP 60 orang, komputerisasi pelayanan izin tempat dasaran pada Dinas Kesehatan 1 paket hh) Pengolahan 81 perizinan ii) Koordinasi penyelesaian 81 perizinan jj) Promosi pelayanan 81 perizinan kk) Operasional pelayanan 81 perizinan ll) Penerbitan1.989 ijin HO mm) Pengawasan dan pengendalian 500 ijin HO nn) Penyelesaian permasalahan 5 perizinan oo) Pengawasan perizinan 40 ijin usaha industri (TDI/IUI) dan uji petik produk selama 12 bulan pp) Penyusunan hasil evaluasi program anti korupsi 10 buku qq) Pemantauan perizinan SIUP Jasa Laundri dan TDP salon kecantikan 300 perizinan dan terlaksananya 1 kali orientasi perizinan toko modern jasa laundri dan salon kecantikan rr) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai rokok 40 orang ss) Pengelolaan 1 sistem informasi perizinan.

279


tt) Penempatan lokasi KKN dan perijinan KKN di masyarakat tersebar pada 17 kecamatan dan penerbitan surat keputusan izin penelitian dan PKL 2.500 izin uu) Rapat koordinasi pimpinan kecamatan pada 17 kecamatan, meliputi rakorpim kecamatan 136 kali, rakorpim instansi 86 kali dan rakor pemerintahan 67 kali vv) Pelaksanaan lomba antar wilayah 52 kali/lomba di 17 kecamatan ww) Koordinasi antar ormas dan kelompok agama 57 kali, pelayanan dan

rehabilitasi

penanggulangan

masalah

kesra

50

kali

pembinaan/

penyalahgunaan NAPZA 38 kali, pembinaan

organisasi kepemudaan dan olahraga sebanyak 82 kali; (5) koordinasi pemantauan kegiatan KKN 5 kali, komunikasi antar umat beragama 43 kali, monev pelayanan KB 33 kali di 17 kecamatan xx) Koordinasi pengendalian perubahan pemanfaatan tanah 104 kali pada 16 kecamatan, monitoring dan evaluasi pengelolaan fasilitas umum 33 kali, monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dan limbah 35 kali yy) Pendataan dan monev industri kecil 44 kali, monev fasilitas ekonomi 14 kali, pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi 23 kali, pendataan dan monev ketahanan pangan 33 kali pada 16 kecamatan zz) Koordinasi pengelolaan sampah dan limbah serta koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebanyak 8 kali di Kecamatan Ngaglik aaa) Pembinaan pendidikan dan olahraga masyarakat 6 kali di Kecamatan Turi 14) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan a) Rapat koordinasi dan penelitian dokumen batas kecamatan 3 kali, survey/pelacakan kembali dan penentuan garis batas wilayah sementara Kecamatan Turi pada 35 titik, pemasangan pilar batas wilayah Kecamatan Turi pada 35 titik, dan evaluasi pelaksanaan 280


kegiatan pemasangan pilar batas wilayah Kecamatan Turi 1 kali. b) Pelaksanaan

monitoring

pemerintahan

dan

kecamatan,

evaluasi

penyelenggaraan

pembinaan/lomba

administrasi

kecamatan dan pembinaan dan pengolahan data pelaporan kecamatan 17 kecamatan. c) Pelaksanaan bimbingan monitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan siklus tahunan desa pada 86 desa, monitoring dan evaluasi pengisian buku administrasi desa pada 17 kecamatan. d) Pembinaan dan monev siklus tahunan desa 120 kali, pembinaan tertib administrasi keuangan dan kekayaan desa 58 kali; pendampingan

pengelolaan

ADD

72

kali,

pendampingan

pengelolaan arsip desa 44 kali, dan inventarisasi TKD dan SG pada 69 lokasi/dokumen, pendampingan program LARASITA 30 sertifikat, pembinaan dan monitoring IPT dan IPPT 30 lokasi, permasalahan pertanahan sesuai Undang Undang yang berlaku 6 kasus. e) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 110 dokumen laporan dan supervisi terhadap 257 Peraturan Desa. 15) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum a) Pemberian Advokasi dan pelayanan bantuan hukum diluar pengadilan 1 sistem di 17 kecamatan. b) Penanganan sengketa TUN dan perdata 3 kali. c) Pertemuan berkala SJDI Hukum Nasional 1 kali, pelaksanaan studi lanjutan (Legal drafting, kuasa/profesi Hukum dan SJDI Hukum) 1 kali. d) Pengelolaan SJDI Hukum Kecamatan Prambanan 12 bulan. e) Pelaksanaan

Rencana

Aksi

Nasional

Hak

Asasi

Manusia

(RANHAM) 1 kali. f) Pelaksananaan pengembangan Aplikasi SJDI 1 kali. g) Coaching clinic PPNS 4 kali, pemberdayaan gugus tugas PPNS 8 kali, pendataan/inventarisasi pelanggar perda 24 kali, sosialisasi Perda dan perundang-undangan 4 kali.

281


16) Program Penegakan Hukum a) Pelaksanaan operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda 20 kali, operasi yustisi 16 kali, pembinaan pelanggar perda 160 orang. b) Penertiban PKL 84 kali, operasi penertiban umum 25 kali, evakuasi 10 kali, operasi spanduk dan reklame 30 kali, operasi pekat 11 kali, operasi gelandangan, pengemis, anjal, pengamen dan orang gila 10 kali. c) Penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah 63 kali 17) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat a) Penyusunan raperda inisiatif dan non inisiatif DPRD 22 draft dan pembayaran staf tenaga ahli fraksi 8 orang b) Pelaksanaan penjaringan aspirasi masa reses anggota DPRD 3 kali c) Pelaksanaan kunjungan kerja 10 kali d) Pelaksanaan seminar 2 kali dan pengiriman bimtek, workshop dan seminar 9 kali e) Fasilitasi pengadaan asuransi anggota dewan 50 orang f) Penyediaan pakaian dinas 3 stel untuk 50 orang g) Monitoring hasil pembangunan 40 kali h) Kunjungan kerja badan kelengkapan DPRD 3 kali i) Pelaksanaan rapat paripurna istimewa 2 kali j) Pelaksanaan publik hearing APBD 2 kali 18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah a) Penyusunan standar harga barang dan jasa 400 buku b) Penyusunan 100 buku Perda LPJ 2010, 100 buku Penjabaran LPJ 2010, 75 buku Laporan keuangan SKPD, dan Pelaksanaan publikasi laporan keuangan di 4 media massa c) Penyusunan laporan tugas pembantuan160 eksemplar d) Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di 45 SKPD e) Penyusunan Annual Report 500 buku dan 25 CD 282


f) Penyusunan realisasi penerimaan daerah12 laporan g) Terlaksananya laporan SPT masa tahun 2011 dalam 13 data h) Pemeliharaan data dan dokumen dari kas daerah, laporan analisis realisasi penerimaan daerah selama 12 bulan i) Pelaksanaan

operasional

pos

bantuan

keuangan

bagi

22

organisasi sosial dan 25 organisasi profesi j) Pangelolaan Kas Daerah dan Pelaksanaan rekonsiliasi rekening bank 12 dokumen k) Pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda empat 2 unit l) Pelaksanaan pengadaan peralatan dan mesin 19 jenis m) Pelaksanaan pengadaan mebelair dan perlengkapannya 20 jenis n) Pelaksanaan

pemeliharaan

berat

gedung,

kendaraan

dan

peralatan mesin 3 paket o) Penyusunan rencana kebutuhan barang per instansi 6 buku p) Pelaksanaan penghapusan aktiva tetap 3 jenis q) Penyusunan perda APBD 2010 250 buku, Perbup penjabaran APBD 2010 250 buku, perda perubahan APBD 2011 250 buku, Perbup penjabaran Perubahan APBD 2011 250 buku, raperda APBD 2012 125 buku, dan Raperbup Penjabaran APBD 2012 125 buku r) Penyusunan Pelaksanaan Anggaran 2011 490 Dokumen dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2011 490 buku. s) Penyusunan Cash Budget APBD 2011 120 buku dan Cash Budget Perubahan APBD 2011 120 buku t) Penyusunan Instruksi perubahan APBD 2011 120 buku dan Instruksi APBD 2012 120 buku u) Penyusunan laporan pengkajian pemanfaatan 3 bidang aset 3 buku v) Pendistribusian barang di 46 SKPD. w) Penyelesaian sertifikat tanah atas nama Pemda Sleman 12 buah x) Komputerisasi data aset di 46 SKPD. y) Penerbitan 1.750 SPM dan penerbitan 1.750 SP2D 283


z) Penerbitan 375 SKPP aa) Analisis 4.224 data gaji, upgrade software aplikasi SP2D dan kartu gaji bb) Realisasi pencairan dana perimbangan selama 12 bulan. cc) Pengelolaan 2.244 SPJ dd) Penyediaan 11 MoU hibah ee) Pengadaan 255 plakat dan 1500 kalender ff) Penyusunan 3 dokumen survey dan analisis investasi gg) Penyusunan evaluasi investasi 5 dokumen hh) Pengadaan tanah di 5 lokasi ii) Penyusunan Laporan Realisasi dan Evaluasi APBD 2011 160 buku jj) Sosialisasi peraturan tentang pengeloaaan aset bagi 46 instansi kk) Verifikasi pengelolaan aset 46 dokumen ll) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan barang di 45 instansi mm) Penjadualan pencairan dana SKPD selama 12 bulan nn) Penyusunan 1 software perencanaan keuangan daerah oo) Penyusunan 4.224 data daftar gaji dan 13.500 kartu PNS pp) Pengelolaan administrasi gudang selama 12 bulan. qq) Penyusunan laporan pinjaman daerah pada pemerintah pusat 24 buku rr) Penyusunan laporan penyerapan anggaran 6 buah ss) Penyusunan Juklak APBD 2011 50 buku dan Perbup tentang Pengelolaan keuangan BLUB 75 buku tt) Penyusunan SOP Bidang Keuangan 3 buah uu) Penyusunan analisis investasi 3 dokumen vv) Penyusunan akuntansi dan laporan keuangan SKPD dan SKPKD 4 dokumen ww) Fasilitasi Tuntutan ganti Rugi 4 buah xx) Penyusunan SK Bupati tentang Bendahara dan Pengurus Barang yy) Pembinaan pengelola gaji 145 orang 284


zz) Pembinaan petugas lapangan dan pelaku wisata di kaliurang dan candi-candi selama 12 bulan. aaa) Pembayaran PBB rumah dinas bupati, wabup, rumah pejabat & wisma sembada di 4 lokasi, 25 puskesmas dan di RSUD Sleman bbb) Pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi di 7 UPT pelayanaan pasar ccc) Pengadaan pakaian kerja aparat Dinas Hubkominfo 110 stel ddd) Laporan kegiatan APBD 1 dokumen 19) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah a) Pendaftaran 1.100 calon wajib pajak daerah. b) Penyusunan LHP wajib pajak daerah 10 dokumen c) Penetapan pajak daerah 42.550 obyek d) Penagihan pajak 27.600 Surat Ketetapan Pajak Daerah e) Pemungutan retribusi masuk kawasan kaliurang selama 12 bulan f) Pelaksanaan evaluasi pendapatan asli daerah 12 kali g) Pendataan 31.250 obyek PBB h) Pemeliharaan Stadion Maguwoharjo selama 12 bulan i)

Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Sleman selama 12 bulan

j)

Penerimaan PBB 12 bulan

k) Pelaksanaan publikasi dan pemasaran Stadion Maguwoharjo 2 paket l)

Pengadaan sarpras Stadion Maguwoharjo 23 jenis

m) Penyusunan konseling BPHTB 6 dokumen n) Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah 142 kali o) Pendataan 4.500 wajib pajak daerah p) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah 10 dokumen q) Pelaksanaan forum komunikasi pengelola pajak hotel dan pajak restoran 1 kali r) Pelayanan pengurangan dan keringanan 100 wajib pajak daerah s) Pencapaian target pajak bumi dan bangunan t) Penyusunan data rekonsiliasi penerimaan PBB 20 buku 285


u) Validasi 10.160 SSPD BPHTB v) Penyusunan penerimaan pajak daerah dan daftar tunggakan pajak daerah 24 dokumen w) Penyusunan raperda pajak penerangan jalan 1 draft x) Penyusunan raperda pajak parkir 1 draft y) Penyusunan raperda pajak mineral bukan logam dan batuan 1 draft z) Penyusunan kajian materi rancangan peraturan daerah tentang pendaerahan pajak bumi dan bangunan 5 dokumen aa) Fasilitasi ruang promosi dan sosialisasi belanja di 2 pasar 20) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten a) Penyusunan raperda tentang pengelolaan pasar dan raperda tentang tarif retribusi pasar 21) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a) Penyusunan software farmasi dan sistem antrian rawat jalan 2 paket b) Data dan informasi gaji serta SK Penyesuaian gaji tahun 2011 bagi 13.495 pegawai c) Pengelolaan layanan kepemerintahan 5 aplikasi d) Pengadaan perangkat lunak berlisensi 5 paket e) Pengelolaan aplikasi sistem terintegrasi 1 paket f) Pelayanan email, surat warga dan buku tamu secara berkelanjutan selama 12 bulan g) Pengelolaan system SMS sebagai informasi yang praktis dan cepat selama 12 bulan h) Pemasangan jaringan bancup kecamatan dan pemasangan fiber optic di 2 SKPD i) Pengelolaan dan pengembangan pusat data di 2 lokasi j) Pengelolaan system informasi pasar selama 12 bulan k) Pemeliharaan fasilitas teknologi informasi di 2 lokasi 22) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang IPTEK

286


a) Pelaksanaan lomba penemu dan rancang bangun IPTEK bagi 3 orang; Harteknas 1 kali, Gelar TTG 1 kali, Penyusunan dokumen angugrah ristek 10 Buku, pameran mini teknologi 1 kali dan lomba karya tulis ilmiah tingkat pelajar 1 kali b) Pelaksanaan koordinasi jaringan pengembangan iptek bagi 8 lembaga, fasilitasi Dewan riset daerah selama penyusunan

inventarisasi kajian

di

Kabupaten

12 bulan, Sleman 10

eksemplar, penyusunan pengembangan modul 10 eksemplar, Rakernas Litbang 1 kali, seminar 1 kali dan penyusunan dokumen agenda riset daerah 50 buku 23) Program Pendidikan Kedinasan a) Pengiriman diklat teknis dalam dan luar negeri 208 orang, diklat pengadaan barang/jasa sebanyak 100 orang, ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa sebanyak 100 orang b) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan diklat 1 dokumen c) Penyusunan kurikulum diklat 1 dokumen d) Ujian kedinasan 57 orang peserta (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebagaimana buku lampiran) Beberapa hasil penyelenggaraan serta perkembangan penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian

dan

persandian

dapat

disampaikan sebagai berikut: 1) Otonomi daerah dan pemerintahan umum Penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2011 masih difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam pelayanan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan

meningkatkan kesadaran dan

penegakan hukum melalui produk hukum, sosialisasi, pelayanan hukum hingga penindakan pelanggaran hukum. 287


Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum pada manajemen pemerintahan umum telah menghasilkan produk hukum dengan optimalisasi proses penyusunan antara lain melalui public hearing dan konsultasi pakar. Hasil perumusan regulasi dalam bentuk produk hukum daerah tergambar dalam tabel berikut: Tabel 3.30. Rumusan Regulasi Tahun 2011 No Uraian 1 2 1. Peraturan Daerah sebanyak 17 buah, meliputi: a . Pajak Hotel b . Pajak Restoran c . Pajak Hiburan d . Pajak Reklame e . Bangunan Gedung f . Retribusi Izin Mendirikan Bangunan g . Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010 h . Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011 i . Pajak Penerangan Jalan j . Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam k . Pajak Parkir l . Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah m . Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan n . Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil o . Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat p . Retribusi Pengolahan Limbah Cair q . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 2. R a p e r d a a . Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum b . Retribusi Izin Trayek c . Retribusi Terminal d . Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor e . Retribusi Pelayanan pasar f . Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi g . Retribusi Rumah Potong Hewan h . Retribusi Izin Gangguan i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3. Peraturan Bupati sebanyak 34 buah 4. Keputusan Bupati sebanyak 330 buah 5. Perjanjian Kerjasama sebanyak 76 buah Sumber: Bagian Hukum, Setda

Keterangan 3 Nomor 1 Tahun 2011 Nomor 2 Tahun 2011 Nomor 3 Tahun 2011 Nomor 4 Tahun 2011 Nomor 5 Tahun 2011 Nomor 6 Tahun 2011 Nomor 7 Tahun 2011 Nomor 8 Tahun 2011 Nomor 9 Tahun 2011 Nomor 10 Tahun 2011 Nomor 11 Tahun 2011 Nomor 12 Tahun 2011 Nomor 13 Tahun 2011 Nomor 14 Tahun 2011 Nomor 15 Tahun 2011 Nomor 16 Tahun 2011 Nomor 17 Tahun 2011

Evaluasi Provinsi Evaluasi Provinsi Evaluasi Provinsi Evaluasi Provinsi Evaluasi Provinsi Evaluasi Provinsi Evaluasi Provinsi Evaluasi Provinsi Evaluasi Provinsi

288


Pembentukan produk hukum daerah dilakukan sebagai tindaklanjut peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan perkembangan sosial kemasyarakatan. Beberapa perda di antaranya mengatur tentang penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maksud perumusan produk hukum daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam kerangka penyelenggaraan

pemerintahan.

Upaya

pemasyarakatan

produk

hukum senantiasa dilakukan agar masyarakat memahami regulasi yang berlaku. Perkembangan jenis, jumlah, pendokumentasian, dan pemasyarakatan produk hukum dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3.31. Penetapan Produk Hukum Daerah No

Uraian

2007

Tahun Anggaran 2008 2009 2010

2011

15 27 548 1 40 68

8 45 336 26 103

17 34 330 76 111

1. Peraturan Daerah 2. Keputusan Bupati / Peraturan Bupati 3. Keputusan Bupati 4. Instruksi Bupati 5. Perjanjian Kerjasama 6. Keputusan Sekretaris Daerah Sumber: Bagian Hukum, Sekretariat Daerah

13 86 329 1 70 112

15 45 411 59 99

Tabel 3.32. Pendokumentasian dan Pemasyarakatan Produk Hukum No 1. 2. 3.

Uraian

2007

Kadarkum 2 Pokjanal 2 Sistem Jaringan Dokumentasi 10 dan Informasi 4. Pokmaskum 2 5. Sosialisasi Peraturan Pusat dan 5 Daerah 6. Pembinaan Peradilan Tata 2 Usaha Negara (PTUN) 7. Forkom Supremasi Hukum 1 8. Penyelesaian Sengketa Perdata 7 dan Tata Usaha Negara (TUN) 9. Pelayanan Bantuan Hukum 8 Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Tahun Anggaran 2008 2009 2010

2011

2 2 10

2 2 10

2 1 10

2 1 17

2 5

2 5

2 4

2 4

2

2

1

1

1 9

1 6

1 5

1 3

10

11

10

53

289


Dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan dilakukan melalui penyelenggarakan sarasehan kerukunan umat beragama dan pembinaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

Sebagai perwujudan

transparansi informasi kepada masyarakat

Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengembangkan layanan informasi kepada masyarakat berbasis SMS (Short Massage Service), publikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui dialog interaktif, publikasi di media massa dan penerbitan buku dan majalah, publikasi

hasil

pembangunan

melalui

pameran

pembangunan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

didukung

dengan

pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengembangan sistem informasi (SIM) terus dilakukan. Sampai dengan tahun 2011 telah dibangun sebanyak 31 SIM, yakni: 1) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 2) Sistem Informasi Manajemen Dokumentasi Hukum 3) Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan 4) Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah 5) Sistem Informasi Manajemen Layanan Industri 6) Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan 7) Sistem Informasi Manajemen Layanan Catatan Sipil 8) Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis in Aktif 9) Sistem Informasi Manajemen Profil Daerah 10) Sistem Informasi Manajemen Perizinan Pertanahan 11) Sistem Informasi Manajemen Kesehatan 12) Sistem Informasi Manajemen Pelatihan (BLK) 13) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 290


14) Sistem Informasi Manajemen SMS Gateway 15) Sistem Informasi Manajemen Pencari Kerja 16) Sistem Informasi Manajemen Perangkat Desa 17) Sistem Informasi Manajemen CPNS Online 18) Sistem Informasi Manajemen Eksekutif 19) Sistem Informasi Manajemen Obat 20) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 21) Sistem Informasi Manajemen Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)/pengembangan jaringan 22) Sistem Informasi Manajemen Administrasi Distribusi Barang 23) Sistem Informasi Manajemen Administrasi Transportasi 24) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 25) Sistem Informasi Manajemen Layanan Perijinan Terpadu 26) Sistem Informasi Manajemen Perkantoran Maya 27) Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan 28) Sistem Informasi Manajemen Penggajian 29) Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Daerah 30) Sistem Informasi Manajemen Difabel 31) Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Guna mendukung

sistem aplikasi telah dikembangkan pusat data

(data center) yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi serta pengendalian lalu lintas data baik yang melalui intranet maupun internet. Dalam rangka tertib administrasi wilayah perbatasan telah dilakukan penegasan batas wilayah perbatasan melalui pemasangan dan pemeliharaan patok batas wilayah. Kebijakan ini sangat strategis untuk pengamanan potensi di wilayah perbatasan, serta pembakuan nama rupa bumi melalui penyusunan data base toponimi dan gazetir di seluruh wilayah kecamatan. Jumlah patok batas wilayah yang telah dipasang sampai dengan tahun 2011 tercatat sejumlah 388 buah

291


terdiri dari patok batas antar Kabupaten, antar Kecamatan, maupun antar Desa. 2) Perangkat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah melakukan

penataan

organisasi

perangkat

daerah.

Penataan

organisasi perangkat daerah antara lain dilakukan pada organisasi yang

menangani bencana daerah dengan

Penanggulangan

Bencana

Daerah,

membentuk

mengembangkan

Badan bentuk

organisasi yang menangani pendapatan daerah sebagai tindak lanjut diserahkannya penanganan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah, serta penataan tugas fungsi organisasi dan penyesuaian nomenklatur. Penataan organisasi dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor

9 Tahun

2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011. Melalui penataan

organisasi

perangkat

daerah

ini

diharapkan

lebih

meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah terus diupayakan secara berkesinambungan diantaranya dengan penentuan target kinerja organisasi perangkat daerah, selanjutnya pada akhir tahun dilakukan evaluasi untuk menilai tingkat capaian target yang telah ditetapkan. Peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan pada masyarakat senantiasa diupayakan Pemerintah Kabupaten Sleman. Penerapan ISO 9001:2000 sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan secara berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2011 tercatat sebanyak 26 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 yakni pada 17 Puskesmas, Dinas Kesehatan, RSUD Sleman dan 7 Sekolah Menengah Kejuruan.

292


Kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan pada 5 organisasi perangkat daerah yaitu UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas

Berbah,

Kecamatan

Berbah,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, dan Kantor Pelayanan Perizinan. Sebelumnya pada tahun 2010 telah dilaksanakan survey IKM di 3 organisasi perangkat daerah. Sehingga sampai dengan tahun 2011 telah dilaksanakan survey IKM pada 11 organisasi perangkat daerah yaitu UPT-PSA, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Kantor Pengelolaan Pasar, RSUD Sleman, RSUD Prambanan, Puskesmas Sleman, UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Berbah, Kecamatan Berbah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kantor Pelayanan Perizinan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, pada akhir tahun 2011 ditetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Prambanan dan Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal. Sehingga sampai akhir tahun 2011 PPK-BLUD telah diterapkan pada 30 organisasi/unit organisasi yaitu RSUD Sleman, semua Puskesmas (25), UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan

Masyarakat,

dan

RSUD

Prambanan.

Sedangkan Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal masih dalam proses. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan telah disusun standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebanyak 27 SOP, yaitu: (a) Urusan Pemberdayaan Masyarakat (1)

SOP Pengelolaan Dana Penguatan Modal

(2)

SOP Pengelolaan Dana Pemberdayaan Masyarakat

(3)

SOP Bantuan Keuangan kepada Masyarakat 293


(4)

SOP Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan untuk Usaha Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Fisik

(b) Urusan Lingkungan Hidup (5)

SOP Penanganan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

(c) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil (6)

SOP Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

(d) Urusan Kearsipan (7)

SOP Mekanisme Pengelolaan Arsip

(8)

SOP Petunjuk Pelaksanaan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru dan Kabinet Reformasi Pembangunan

(e) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (9)

SOP Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

(f) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian: (10) SOP Mekanisme Penanganan Bencana Merapi (11) SOP Tatacara Penggunaan Graha Sleman (12) SOP Prosedur Tetap Penanggulangan Bahaya Kebakaran (13) SOP Mekanisme Pengelolaan Naskah Dinas (14) SOP Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus (15) SOP Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti PNS (16) SOP Pegawai Tidak Tetap (17) SOP Mekanisme Pengangkatan Direksi PD BPR “Bank Pasar” (18) SOP Tatacara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Urusan pada Pemerintahan Desa (19) SOP Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (20) SOP Pedoman Penyusunan Tatatertib Badan Perwakilan Desa (21) SOP Pemberian Izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan diri sebagai Kepala Desa 294


(g) Urusan Pariwisata (22) SOP Izin Pramuwisata (h) Urusan Penataan Ruang (23) SOP Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan (i) Urusan Pertanian (24) SOP Petunjuk Pelaksanaan Penghijauan (j) Urusan Pertanahan (25) SOP Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (k) Urusan Perhubungan (26) SOP Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor (l) Urusan Perdagangan (27) SOP Pemanfaatan Fasilitas Taman Kuliner Condongcatur Disamping itu pada organisasi perangkat daerah telah disusun SOP antara lain meliputi: a) SOP Pengajuan Term Of Reference b) SOP Analisa Risiko c) SOP Pengembangan Dokumen Perencanaan d) SOP Persiapan Pembuatan Dokumen Perencanaan e) SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD f)

SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

g) SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD h) SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD i)

SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD

j)

SOP Penelitian dan Pengembangan

k) SOP Penyusunan Dokumen Agenda Riset Daerah l)

SOP Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

m) SOP Penyusunan Dokumen RPJPD n) SOP Penyusunan Dokumen RPJMD o) SOP Penyusunan Dokumen RKPD p) SOP Penyusunan Dokumen Renstra q) SOP Penyusunan Dokumen Renja r)

SOP Pengelolaan Pegawai 295


s) SOP Pengelolaan Bahan Pustaka t)

SOP Pengadaan Bahan Pakai Habis

u) SOP Pengelolaan Barang Daerah v) SOP Pengelolaan Surat Menyurat w) SOP Pelayanan Perizinan x) SOP Pelayanan Pelanggan y) SOP Pengadaan Barang dan Jasa z) SOP Penanganan Keamanan aa) SOP Pengelolaan Keuangan bb) SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran cc) SOP Penyelenggaraan Forum Perencanaan Pembangunan dd) SOP Kegiatan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional ee) Serta SOP lain yang disusun SKPD 3) Administrasi Keuangan dan Kekayaan Daerah Pengelolan keuangan daerah antara lain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapan daerah. Kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 39,03% dari Rp 163.044.777.670,77 pada tahun 2010 menjadi Rp226.686.250.221,47 di tahun 2011. Capaian ini melebihi dari target sebesar Rp203.416.683.768,00 atau 111,44 %. Grafik 3.27. Perkembangan Pendapatan Asli DaerahTahun 2007-2011 (miliar rupiah) 226,7

250 225 200 139,94

175 150 125 100

157,4

163,1

115,72

75 50 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber: DPKKD

296


Pengembangan pengelolaan keuangan daerah antara lain ditempuh melalui

peningkatan

penerapan

Sistem

Informasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah dan penyempurnaan standarisasi harga barang dan jasa. Upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan

melalui

media

massa

dan

website

Pemerintah

Kabupaten Sleman, serta penyusunan annual report terhadap laporan keuangan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Guna mendukung upaya peningkatan ekonomi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat telah dilakukan analisis kelayakan modal, pengendalian kredit dana penguatan modal, rekonsiliasi modal, dan evaluasi

dana

penguatan

modal,

serta

pengembangan

dan

pemeliharaan sistem akuntansi dan komputerisasi pengguliran dana. Dalam rangka tertib administrasi asset daerah, pemerintah daerah melakukan

pengendalian

asset

daerah

pada

seluruh

instansi

(46 instansi) berupa pembenahan penatausahaan aset daerah melalui pengolahan data hasil sensus barang daerah menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP, serta pelatihan bagi pengurus barang dalam implementasi SIMDA. Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik telah dilakukan pengadaan berbagai barang daerah. Pengadaan

barang

daerah

berupa

tanah

untuk

perluasan

2

SMP 1 Kalasan seluas 870 m , pengadaan tanah untuk perluasan jalan Fly Over Jombor seluas 525 m2, pengadaan tanah untuk perluasan tanah Museum Gunung Api Merapi seluas 5.440 m2, dan pengadaan tanah untuk Taman Pemakaman Umum Madurejo Prambanan seluas 21.012 m2. 4) Kepegawaian Kondisi sumber daya manusia pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2011 sebanyak 13.100 orang, ditinjau dari tingkat pendidikan ditampilkan dalam grafik berikut:

297


Grafik 3.28. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2009-2011 3535 3.698

5378 4.851

4.0684112

Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011

327 365

D.I

S.2

D. IV -

-D .III

S. 1

339

SL TP

379

SL TA

183 166

SD

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2011

Sedangkan ditinjau dari golongan ruang ditampilkan dalam grafik sebagai berikut: Grafik 3.29. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Ruang 2011 5.685

6000 5000

4.364

4000 2.830

3000

Golongan

2000 1000

221

0 I

II

III

IV

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2011

Pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan mengacu pada pola merit dan pola karier. Sistem ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara formasi jabatan struktural yang terbatas dengan banyaknya calon yang tersedia dan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia. Uji kompetensi pegawai calon pejabat merupakan penjabaran konkrit dari sistem tersebut. Uji kompetensi untuk calon kepala sekolah dan pejabat eselon IV dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, sedangkan uji kompetensi untuk calon pejabat eselon III dan II bekerjasama dengan LPKM Fakultas Psikologi UGM. Peningkatan profesionalisme pegawai antara lain diupayakan melalui

298


pengembangan jabatan fungsional. Hingga saat ini di Pemerintah Kabupaten Sleman terdapat 39 jenis jabatan fungsional. Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan dengan pemberian kesempatan tugas belajar, ijin belajar, pendidikan dan pelatihan teknis. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain berupa latihan pra jabatan bagi pegawai golongan II sebanyak 309 orang, dan golongan III sebanyak 115 orang. Pemberian surat izin belajar bagi 421 orang terdiri S2 95 orang, S1 296 orang, D4 7 orang, D3 12 orang, D2 1 orang, Paket C 8 orang, paket B 2. Pengiriman tugas belajar sebanyak 26 orang terdiri S2 10 orang, S1 2 orang, D4 13 orang, dan D2 1 orang. Disamping itu dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis aparatur dilaksanakan pengiriman diklat teknis sebanyak 208 orang, diklat pengadaan barang dan jasa sebanyak 100 orang, serta diklat calon kepala sekolah sebanyak 80 orang. Pengelolaan kepegawaian dalam konteks pembinaan dilakukan melalui sistem pemberian reward dan punishment bagi pegawai. Bentuk penghargaan yang diberikan berupa pemberian Satyalencana bagi 299 PNS dengan perincian Satyalencana masa kerja 20 tahun sebanyak 205 PNS dan Satyalencana masa kerja 30 tahun sebanyak 94 PNS, serta pemberian penghargaan tali kasih bagi 221 pegawai purna tugas. Pegawai yang menerima hukuman/sanksi berjumlah 17 orang, terdiri dari 7 orang menerima sanksi berat, 2 orang menerima sanksi sedang, dan 8 orang menerima sanksi ringan. 5) Pengawasan Pelaksanaan

pengawasan

internal

dilakukan

oleh

Inspektorat

Kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan

desa

yang

bertujuan

meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

299


Selama

tahun

anggaran

2011

dapat

diselamatkan

keuangan

negara/daerah sebesar Rp256.586.900,00 dengan kerugian negara mencapai Rp265.102.516,00. Pemeriksaan kasus dilakukan sebanyak 45 kasus dengan hasil 36 kasus (80%) terbukti kebenarannya dan 9 kasus (20%) tidak terbukti kebenarannya.

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan dan berhasil mendapatkan penghargaan dari Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa juara II tingkat Nasional dari 497 Kabupaten/Kota se Indonesia. Kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari juara III meningkat Juara II.

Penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

didukung

dengan

pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Pembangunan dan implementasi aplikasi sistem informasi

manajemen

menjadi

kebutuhan dalam memperlancar

penyelenggaraan pemerintahan daerah. c. SKPD Penyelenggara Urusan Penyelenggara urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan

Kepegawaian

Daerah,

Dinas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Kekayaan Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja,

Sekretariat

Kecamatan.

KORPRI,

Sekretariat

Dinas/Badan/RSUD,

dan

Organisasi/satuan organisasi tersebut dibentuk dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang

300


Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan peraturan bupati yaitu: 1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan, 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, 9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan. d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

pemerintahan

manusia umum,

penyelenggara

administrasi

urusan

keuangan,

otonomi

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian, dan persandian adalah SDM SKPD Sekretariat Daerah sebanyak 271 orang, Sekretariat DPRD sebanyak 58 orang, Inspektorat Kabupaten sebanyak 56 orang, Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 70 301


orang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebanyak 128 orang, Kantor Pelayanan Perizinan sebanyak 23 orang, Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 70 orang, Sekretariat KORPRI sebanyak 9 orang, dan Kecamatan sebanyak 608 orang. Secara rinci, SDM penyelenggara urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar Rp96.622.778.590,00, realisasi Rp86.041.402.674,00 atau 89,05%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp29.563.310.960,00 realisasi Rp28.587.129.692,00 atau 96,70% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar

Rp4.302.070.050,00 realisasi Rp4.045.023.403,00 atau

94,03% 3) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaa,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp.1.573.865.500,00 realisasi Rp1.496.485.175,00 atau 95,08% 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah anggaran sebesar Rp2.445.844.700,00 realisasi Rp2.199.887.090,00 atau 89,94% 5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur, anggaran sebesar Rp40.426.500,00 realisasi Rp38.380.950,00 atau 94,94%

302


6) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, anggaran sebesar Rp45.153.200,00 realisasi Rp43.608.000,00 atau 96,58% 7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan

Kepala

Daerah,

anggaran

sebesar

Rp119.415.000,00 realisasi Rp110.275.050,00 atau 92,35%. 8) Program Penataan Peraturan perundang-undangan, anggaran sebesar Rp1.428.994.000,00 realisasi 1.320.079.000,00 atau 92,38% 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar


93,97% 10) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, anggaran sebesar Rp2.966.804.200,00 realisasi Rp2.450.482.980,00 atau 82,60% 11) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, anggaran sebesar Rp843.300.000,00 realisasi Rp796.201.100,00 atau 94,41% 12) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik, anggaran sebesar Rp707.838.000,00 realisasi Rp640.457.320,00 atau 90,48% 13) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, anggaran sebesar Rp5.674.665.660,00 realisasi Rp5.137.866.660,00 atau 90,54% 14) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan, anggaran sebesar Rp928.112.000,00 realisasi Rp901.989.650,00 atau 97,19%. 15) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum, anggaran sebesar Rp615.599.500,00 realisasi Rp507.077.875,00 atau 82,37% 16) Program Penegakan Hukum, anggaran sebesar Rp241.680.000,00 realisasi Rp238.070.000,00 atau 98,51% 17) Program Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan

Rakyat,

anggaran sebesar Rp8.308.160.650,00 realisasi Rp7.084.817.500,00 atau 85,28%.

303


18) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, anggaran sebesar Rp21.512.394.620,00 realisasi Rp17.503.318.000,00 atau 82,94% 19) Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, anggaran sebesar


82,47%. 20) Program

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten, anggaran Rp38.636.000,00 realisasi Rp36.429.000,00 atau 94,29% 21) Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi, anggaran sebesar


91,15% 22) Program

Pengkajian

dan

Penelitian

Bidang

Iptek,

anggaran

Rp266.800.000,00 realisasi Rp217.818.625,00 atau 81,64% 23) Program Pendidikan Kedinasan, anggaran Rp416.726.950,00 realisasi Rp376.723.070,00 atau 90,40% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan program dan kegiatan dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah mendasarkan pada rencana strategis yang mengacu pada RPJMD, RPJP. Hasil perencanaan menggunakan data hasil monitoring dan evaluasi, kebijakan pimpinan dan masukan

masyarakat

dan

stakeholders

terkait

sebagai

abahana

penyusunan RKPD. Perencanaan program dan kegiatan administrasi keuangan daerah khususnya perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui inventarisasi potensi pendapatan daerah. Sedangkan untuk belanja daerah melalui penyusunan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas dan untuk perencanaan kekayaan daerah melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) daerah.

304


g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja,

Sekretariat

KORPRI,

Sekretariat

Dinas/Badan/RSUD,

dan

Kecamatan adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1)

Tuntutan atas pelaksanaan good governance menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan otonomi dan pemerintahan umum. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel adalah hal yang utama. Selain itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih kurang serta ketaatan masyarakat terhadap hukum belum optimal. Solusi yang dilakukan organisasi

adalah

dengan

perangkat

berupaya

daerah

meningkatkan

dalam

pelayanan

kapasitas

masyarakat.

Transparanis dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta upaya meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum melalui produk hukum terus dilakukan melalui sosialisasi, pelayanan hukum hingga penindakan pelanggaran hukum 2)

Pengawasan terhadap obyek pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal masih berjalan secara tumpang tindih. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan baik internal maupun eksternal.

3)

Belum tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan BPK, terutama terkait nilai aset daerah. Solusi yang dilakukan meningkatkan pelaksanaan pencatatan dan administrasi aset serta meningkatkan kapasitas pengelola aset di SKPD.

305

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

Recommend Documents