Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

Tabel 3.78. Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan dan Perpustakaan No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kendaraan roda 6 1 unit Baik 2. Kendaraan roda 4 4 buah Baik 3. Kendaraan roda 2 1 buah Baik 4. Rak koleksi 20 buah Baik 5. Meja 21 buah Baik 6. Kursi 70 buah Baik 7. Komputer 10 buah Baik 8. Laptop 1 buah Baik 9. LCD 1 buah Baik Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam urusan perpustakaan adalah masih terbatasnya prasarana ruangan administrasi dan ruang perpustakaan sehingga tidak mampu menampung pertambahan koleksi. Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

C. URUSAN PILIHAN 1. Urusan Perikanan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah a) Penyusunan buku profil perikanan b) Diversifikasi pengolahan dan kampanye makan ikan c) Optimalisasi UPTD Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Pemberdayaan dan pemantapan kelompok tani ikan b) Pemberdayaan petani pembenih ikan c) Magang dan kursus petani ikan 3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a) Pelatihan rekayasa teknologi budidaya perikanan b) Diseminasi budidaya Lele Sangkuriang c) Restocking perairan umum d) Pengembangan usaha dan agribisnis perikanan

358


e) Gerakan cinta ikan f) Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) g) Peningkatan mutu induk Ikan Nila di masyarakat h) Magang teknologi perbenihan ikan i) Pemberdayaan

dan

Pemandirian

Masyarakat

Perikanan

(Pendampingan PNPM-MKP) b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan perikanan adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah a) Penyusunan

buku

profil

perikanan

melalui

perencanaan

pembangunan perikanan 5 unit, pendataan perikanan di 17 kecamatan serta penyusunan dan pendistribusian buku profil perikanan 100 buku. b) Pemasyarakatan hasil perikanan 3 kali, sosialisasi gizi ikan 2 kali, sarasehan pasar ikan kelompok 5 kali, penyusunan buku resep aneka masakan dan kudapan ikan 100 buku, kampanye makan ikan 5 kali, dan penyelenggaraan lomba masak ikan dan kudapan tingkat kecamatan dan kabupaten 18 kali. c) Optimalisasi UPTD Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan sebanyak 5 Balai Benih Ikan, pembelian pakan ikan 5 zak, pembelian pupuk cair 1 paket, pembuatan brosur 3.000 eksemplar dan pembuatan 1 unit paranet bak pendederan. 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Pelaksanaan evaluasi 34 kelompok petani ikan di 17 kecamatan b) Pemberdayaan petani pembenih ikan melalui evaluasi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) sebanyak 17 kali, sarasehan UPR 3 kali, sarasehan pembudidaya udang galah 6 kali, sarasehan pembudidaya gurami 6 kali dan kunjungan ke sumber teknologi Balai Budidaya Air Tawar, Bogor, Jawa Barat.

359


c) Magang dan kursus 135 orang petani ikan terdiri dari kursus UPR, kursus manajerial kelompok, magang petani ikan di Jawa Tengah dan kursus petani ikan. 3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a) Pelatihan rekayasa teknologi budidaya perikanan bagi 20 orang petugas. b) Diseminasi

budidaya

Lele

Sangkuriang

sebanyak

3

kali,

pembuatan brosur teknologi budidaya Lele Sangkuriang 3.000 eksemplar, pembelian 4.000 calon induk Lele sangkuriang, dan pembelian 144 zak pakan ikan. c) Penebaran 750 kilogram benih ikan di perairan umum d) Pengembangan

usaha

dan

agribisnis

perikanan

melalui

pengelolaan administrasi usaha perikanan, pelaksanaan temu usaha 2 kali diikuti 80 orang pelaku usaha perikanan, dan kunjungan 40 orang pelaku usaha perikanan di Cilacap, Jawa Tengah. e) Penyelenggaraan lomba lukis ikan antar siswa SD dan pendistribusian 1.000 buku gerakan cinta ikan. f) Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sebanyak 3 kali, pembelian obat-obatan perikanan 2 paket, pembelian 2 jenis bahan obat-obatan ikan, pembuatan 2.000 eksemplar brosur CBIB dan 2.000 eksemplar brosur gerakan cinta ikan. g) Produksi dan pendistribusian calon induk ikan Nila bermutu sebanyak 1.034 kilogram, sosialisasi teknologi penggunaan induk ikan Nila bermutu 2 kali, pembuatan 1.000 brosur teknologi budidaya ikan Nila, pembuatan 2.000 eksemplar bulletin OVA, dan pembelian 63 zak pakan ikan. h) Magang teknologi perbenihan ikan bagi 10 orang petugas BBI. i) Pendampingan

kegiatan

PNPM-MKP

selama

10

bulan,

pembelian obat-obatan perikanan 2 jenis, pembelian pupuk perikanan 2 jenis dan temu usaha perikanan 2 kali.

360


(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perikanan sebagaimana buku lampiran) Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung peningkatan produksi ikan sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.79. Perkembangan Produksi IkanTahun 2005– 2009 No.

Produksi Ikan

1.

Ikan Konsumsi (ton)

2.

Ikan Hias (ekor)

3.

Benih Ikan (ekor)

2005

2006

2007

2008

2009

5.275,80

6.458,39

8.148,85

10.297,78

12.405

6.733.250

7.432.450

7.818.000

9.278.860

10.065.700

315.373.300

427.441.200

532.156.500

704.545.000

748.435.700

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2009 sebesar 20,46% dikarenakan adanya peningkatan produktivitas kolam, jumlah kelompok pembudidaya meningkat 3,17% menjadi 325 kelompok, peningkatan

produktivitas

alat

tangkap

perairan

umum,

serta

meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidayaan ikan. Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2009 meningkat 4,64% dari 24,80 kg/kapita/tahun pada tahun 2008 menjadi 25,95 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi Provinsi DIY sebesar 19,23 kg/kapita/tahun pada tahun 2009. Peningkatan produksi ikan hias rata-rata tahun 2009 sebesar 8,48% dipasarkan ke Jakarta dan Kota Yogyakarta. Sementara, peningkatan produksi benih ikan sebesar 6,22%, dipasarkan untuk kebutuhan Sleman, waduk di Jawa Tengah dan Waduk Jatiluhur Jawa Barat. Keberhasilan urusan perikanan dapat pula dilihat dari prestasi yang diraih oleh beberapa kelompok tani ikan sebagai berikut : 1) Juara III Pembudidaya Udang Tk Nasional Kelompok Mina Jaya Kadipolo Sendangtirto Berbah 2) Juara III Festival Karya penyuluh Perikanan Tk Nasional a.n, Frans Ero Making (Penyuluh Perikanan Kec. Ngemplak)

361


3) Juara Harapan I Pembudidaya Nila Tk Nasional Kelompok Mina Mulya Banjeng Maguwoharjo 4) Juara III Lomba Kelompok Unit Pembenih Rakyat ( UPR ) Tingkat Propinsi DIY atas nama KPI Mino Rahayu, Kopensari, Madurejo, Prambanan 5) Juara III Lomba Kelompok Pembudidaya Lele Tingkat Propinsi DIY atas nama KPI Mina Karya, Kaliduren I, Sumberagung, Moyudan 6) Juara III Lomba Kelompok Pembudidaya Nila Tingkat Propinsi DIY atas nama KPI Mino Tani Mulyo, Ringinsari, Maguwoharjo, Depok c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perikanan adalah Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan, berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman

dan

Keputusan

Bupati

Sleman

Nomor

27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan kehutanan. Bidang Perikanan memiliki fungsi: 1) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan bidang perikanan. 2) Penyelenggaraan pemberdayaan bidang perikanan. 3) Pembinaan pengembangan produksi perikanan. 4) Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan perikanan. 5) Pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha perikanan. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perikanan adalah sebagai berikut:

362


Tabel 3.80. SDM Penyelenggara Urusan Perikanan Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 5 2 SMP 1 3 SMA 24 4 Sarmud/D3 14 5 Strata 1 15 6 Strata 2 4 Jumlah 63 Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

No 1. 2. 3. 4.

Golongan I II III IV

Jumlah

Jumlah 3 10 45 5

63

Pejabat struktural penyelenggaraan urusan perikanan adalah 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 4 orang pejabat eselon IV serta pejabat fungsional terdiri dari 2 orang PPA dan 16 orang PPL. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perikanan sebesar Rp807.957.900,00 realisasi Rp782.696.050,00 atau 96,87%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah, anggaran sebesar Rp188.730.000,00 realisasi Rp181.246.000,00 atau 97,16%. 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, anggaran sebesar Rp170.524.800,00 realisasi Rp167.066.750,00 atau 97,97%. 3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, anggaran sebesar Rp448.703.100,00 realisasi Rp434.383.300,00 atau 96,80%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan perikanan dilaksanakan secara partisipatif melalui pertemuan kelompok tani ikan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam pembangunan bidang perikanan dengan didampingi oleh PPL yang disinkronkan dengan program Dinas Pertanian dan Kehutanan. Dalam penyelenggaraan urusan perikanan mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Sleman

juga

membangun

jaringan

kerjasama

dengan

Jurusan

363


Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada dan Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Balai Penelitian Budidaya Air Tawar Bogor dan Badan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Loriskanwar Sukamandi, Jawa Barat. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perikanan sebagai berikut: Tabel 3.81. Sarana dan Prasarana Urusan Perikanan No. Jenis Jumlah 1. Kantor 1 unit 2. UPTD Pengembangan dan 1 unit Pemasaran Ikan Sempu 3. Balai Benih Ikan 5 unit - Rewulu - Moyudan - Tanjungtirto, Berbah - Ngemplak - Sempu 4. Kendaraan roda 4 2 unit 5. Kendaraan roda 2 9 unit 6. Komputer/Laptop 11 unit 7. LCD 2 unit 8. Kamera 2 unit 9. Handycam 2 unit Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

Keterangan 295 m2 0,6 ha 1,3 ha(0,78 ha kolam) 0,8 ha(0,5 ha kolam) 1 ha (0,8 ha kolam) 1 ha (0,6 ha kolam) 0,8 ha untuk kolam

h. Permasalahan dan Solusi Eksport ikan nila ke Amerika Serikat mengalami kelesuan karena adanya krisis mengakibatkan penjualan benih ikan nila mengalami penurunan menyebabkan penjualan benih ke waduk menurun. Upaya yang telah ditempuh antara lain dengan membuka jaringan pasar lokal.

364


2. Urusan Pertanian a. Program dan Kegiatan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan a) Pengembangan tanaman pangan alternatif b) Pelatihan budidaya perternakan 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan a) Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP) b) Pengawasan mutu, konsumsi dan keamanan pangan c) Revitalisasi lumbung pangan d) Dem kentang dataran medium e) Pendampingan

pengembangan

desa

mandiri

pangan,

penanganan daerah rawan f) Pendampingan peningkatan ketahanan pangan peternakan 3) Program Peningkatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa dengan kegiatan Pendampingan PNPM Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) 4) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah a) Pengelolaan statistik tanaman pangan dan hortikultura b) Penyusunan buku neraca bahan makanan c) Inventarisasi dan validasi data perkebunan d) Pengelolaan database peternakan 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan a) Pembinaan dan pengembangan penangkar benih b) Perlindungan tanaman c) Pemantauan, pengawasan peredaran penggunaan pupuk dan pestisida d) Antisipasi kekeringan dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) e) Pelestarian padi lokal dalam rangka prima tani f) Pendampingan pengembangan hortikultura g) Pendampingan kegiatan Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Kesejahteraan Petani (APBN)

365


h) Pendampingan pengelolaan lahan dan air serta WISMP i) Pengembangan tanaman buah unggulan j) Pengembangan tanaman hortikultura dan buah-buahan k) Pendampingan peningkatan produksi tebu l) Pembinaan teknis budidaya tanaman perkebunan m) Pembinaan

teknologi

dan

peningkatan

produksi

tanaman

semusim komoditas perkebunan n) Pengamatan dan pengendalian OPT Perkebunan o) Pembinaan pengelolaan lahan dan air perkebunan p) Pemulihan lahan dan rehabilitasi kebun q) Peningkatan kualitas bahan baku tembakau 6) Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/

Perkebunan a) Bimbingan pengolahan hasil pertanian, pengemasan produk & penanganan hasil pertanian b) Bimbingan penanganan pasca panen padi c) Optimalisasi STA d) Diversifikasi pengolahan dan kampanye pangan lokal e) Optimalisasi pengelolaan lahan kebun TPH f) Pengembangan kemitraan usaha dan pemasaran komoditas perkebunan g) Optimalisasi Kebun Sawungan h) Diversifikasi pengolahan dan kampanye produk perkebunan i) Peningkatan pelayanan usaha peternakan j) Pengelolaan Pasar Hewan Gamping k) Pendampingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (TPH, Peternakan dan Perkebunan) l) Diversifikasi pengolahan dan kampanye produk peternakan m) Optimalisasi UPTD Pengembangan Budidaya Peternakan dan Pemotongan Hewan n) Pembinaan dan penyuluhan peternakan

366


7) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Pemberdayaan kelompok tani TPH b) Sekolah lapang dan pembinaan tata guna air c) Demplot pola tanam d) Bimbingan manajemen UPJA e) Penyusunan SPO Salak Madu, Jambu Dalhari, Jamur dan Krisan f) Bimbingan dan pengelolaan sumberdaya tanaman terpadu (PTT) g) Pemberdayaan kelompok tani perkebunan h) Pelatihan kelompok tani dan petugas perkebunan i) Demplot pembuatan kompos 8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian a) Penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran atsiri b) Pembinaan teknologi pasca panen dan pengolahan jarak 9) Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak a) Pengawasan peredaran produk asal hewan dan obat-obatan b) Peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair c) Penanganan Avian Influenza (AI) d) Optimalisasi UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan e) Pemeriksaan daging, susu dan telur f) Antisipasi penyakit hewan menular 10) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan a) Pengembangan ternak besar, kecil dan unggas dan peningkatan kualitas bibit ternak b) Penyempurnaan klinik hewan b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan pertanian adalah sebagai berikut: 1) Program Penanggulangan Kemiskinan a) Bimbingan budidaya talas dan garut sebanyak 2 unit, penanaman 9.000 batang tanaman garut dan 1.000 batang tanaman talas.

367


b) Pelatihan budidaya perternakan sebanyak 6 angkatan dengan peserta 210 orang. 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan a) Penyusunan laporan Sistem Ketahanan Pangan dan identifikasi 12 kelompok daerah rawan pangan. b) Pengembangan konsumsi pangan masyarakat 3 kali, uji bahan pangan, apresiasi mutu dan keamanan pangan bagi 75 orang, pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan 2 kali, pengembangan cadangan pangan di 10 kelompok, dan apresiasi cadangan pangan bagi 200 orang siswa. c) Pendataan lumbung pangan di 17 kecamatan, pembinaan kelompok lumbung pangan 4 kali bagi 50 orang anggota dan evaluasi 4 kelompok lumbung pangan. d) Pelaksanaan dem kentang dataran medium seluas 2 ha. e) Magang petugas dan pengurus 2 kelompok ke desa mandiri pangan, kampanye pangan 3B di sekolah sebanyak 3 kali dengan peserta 300 orang dan intervensi ke 2 daerah rawan pangan. f) Pengendalian penyakit hewan, penerapan higiene sanitasi susu dan fasilitasi administrasi kegiatan masing-masing 1 paket. 3) Program Peningkatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sosialisasi PUAP bagi 150 orang, pelatihan manajemen Gabungan Kelompok Petani (GAPOKTAN) bagi 52 orang dan pengukuhan 52 kelompok GAPOKTAN. 4) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah a) Perencanaan pembangunan TPH 10 buku, pengumpulan dan pengelolaan data statistik pertanian di 17 kecamatan, monitoring evaluasi dan pelaporan 12 kali dan operasional 17 petugas pengumpul data SP di 17 kecamatan b) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 20 buku, sosialisasi NBM bagi 150 orang, penyusunan perencanaan pangan 20 buku dan sosialisasi perencanaan pangan.

368


c) Penyusunan,

pengolahan,

analisa

dan

penyajian

data

perkebunan 12 kali, ubinan 5 komoditas perkebunan di 10 titik, penyusunan laporan perkebunan 16 kali, penyusunan profil keluarga perkebunan dan pembelian kamera digital d) Penyusunan profil peternakan 50 buku, penyusunan rencana kerja peternakan, monitoring evaluasi peternakan, pendataan peternakan di 60 desa dan penyusunan laporan peternakan 12 kali. 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan a) Sekolah lapang perbenihan 2 angkatan sebanyak 50 orang, pertemuan asosiasi perbenihan 3 kali, pertemuan kelompok perbenihan 2 kali dan demplot perbenihan 2 unit seluas 5 ha. b) Pertemuan petandu tingkat kabupaten 2 kali dan tingkat koordinat 8 kali, gerakan pengendalian OPT 40 kali, pembuatan 1.000 leaflet, pembelian 1 paket obat-obatan, sosialisasi pemusnahan tikus 50 kali, kompensasi penangkapan 80.000 ekor tikus, dan dem pengendalian lalat buah 2 unit. c) Pemantauan, pengawasan peredaran penggunaan pupuk dan pestisida

12

kali,

penyusunan

100

buku

rekomendasi

pemupukan, workshop rekomendasi pemupukan bagi 100 orang dan sinkronisasi alokasi pupuk. d) Pengadaan pestisida berupa 150 kg racumin, 300 kg belerang, 200 kg karbit, 50 kg applaud, dan 100 liter BPMC. e) Sekolah lapang pengembangan padi lokal dan temu lapang bagi 25 orang petani f) Pendampingan administrasi kegiatan, pengembangan alsin dan sarana produksi hortikultura, pengembangan fasilitas terpadu investasi hortikultura, penerapan GAP/SOP, fasilitasi sekolah lapang hortikultura, SLPHT 6 unit, peningkatan produksi dan mutu

produk

hortikultura

serta

pengembangan

kawasan

hortikultura 3 unit, bantuan benih/bibit hortikultura, peningkatan

369


produksi dan mutu sayuran dan biofarmaka, pengembangan pisang dan pembuatan demplot nanas. g) Pendampingan

administrasi

kegiatan

selama

9

bulan,

pengembangan pertanian terpadu tanaman ternak, kompos dan biogas 3 kelompok, bantuan benih tanaman pangan 15.855 ha, mekanisasi pra dan pasca panen 15 unit, pelatihan teknis tanaman pangan 2 angkatan, Sekolah Lapang Pengelolan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu 652 kelompok, dan uji kalibrasi di 5 kecamatan. h) Pendampingan pengelolaan lahan dan air dan WISMP melalui sertifikasi lahan kawasan tanaman pangan 400 sertifikat, sertifikasi lahan kawasan tanaman hortikultura 200 sertifikat, perbaikan kesuburan lahan sawah berbasis jerami 20 ha, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani sepanjang 2.500 m, rehabilitasi jaringan irigasi desa sepanjang 1.300 m, pembuatan irigasi air permukaan kawasan tanaman pangan, pembuatan sumur resapan 2 unit, pembuatan irigasi tanah dangkal kawasan hortikultura dangkal 2 unit, sekolah lapang iklim, pengelolaan 2 unit irigasi partisipatif, fasilitasi pembentukan dan legalisasi P3A/GP3A 14 kelompok, pelatihan intensifikasi 5 kelompok, demplot SRI 4 kelompok, pelaksanaan administrasi kegiatan 10 bulan, dan pembelian 2 unit printer. i) Pengembangan tanaman buah unggulan terdiri dari 750 batang Salak Madu dan 750 batang Jambu Dalhari. j) Pembelian 5 varietas tanaman anggrek, 10.000 bibit tanaman nanas, 1.100 bibit tanaman pisang dan pelatihan tanaman hias, tanaman nanas dan pisang. k) Pendampingan peningkatan produksi tebu melalui pembelian stickbrix dan genset, penyusunan rencana teknis serta monitoring dan pelaporan 5 kali.

370


l) Pembinaan teknis budidaya tanaman jarak pagar bagi 15 kelompok sebanyak 240 orang, pembinaan teknis budidaya tanaman lada 2 kelompok sebanyak 30 orang dan monitoring evaluasi tanaman Jarak di 3 kecamatan. m) Penyusunan dan somiloka roadmap mendong, bimbingan teknis pemurnian tembakau bagi 4 kelompok, dan bimbingan teknis pasca kepras dan bongkar ratoon pada tanaman mendong 4 kelompok. n) Pengamatan

dan

pengendalian

OPT

perkebunan

di

17

kecamatan, pembelian paket obat-obatan serta pembelian alat penunjang pertanian 2 jenis. o) Identifikasi potensi daerah pengembangan irigasi air dangkal, rehabilitasi lahan mendukung kawasan perkebunan, monitoring pengelolaan lahan dan air perkebunan di 5 lokasi serta pembelian 8 unit pompa air. p) Rehabilitasi dan pemeliharaan tanaman kopi seluas 50 ha, pemeliharaan dan sulaman tanaman mete sebanyak 2.000 batang serta rintisan kebun pala, cengkeh, kako dan jarak pagar sebanyak 3.100 batang. q) Peningkatan kualitas bahan baku tembakau melalui demplot area varietas tembakau 5 ha, demplot area pemupukan 5 ha, pembinaan industri tembakau, pembelian 3 unit handtractor, pembinaan panen dan pasca panen tembakau 5 angkatan, workshop standarisasi mutu, pembelian 2 jenis alat penunjang, analisa usaha tani tembakau, pelatihan penguatan kelembagaan kelompok tani, pemetaan daerah pengembangan tembakau, uji petik tembakau di 24 titik serta monitoring, evaluasi dan pelaporan komoditas tembakau. 6) Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/

Perkebunan a) Pelaksanaan bimibingan bagi 175 orang petani yang terdiri dari bimibingan pengolahan hasil pertanian 2 angkatan, pengemasan

371


produk 2 angkatan, penanganan kehilangan hasil pertanian 1 angkatan, dan standarisasi mutu produk pertanian 2 angkatan. b) Pelaksanaan sosialisasi penanganan pasca panen 2 kali, bimibingan

penanganan

pasca

panen

2

kelompok,

dem

penanganan pasca panen 3 kelompok, dan pembinaan kelompok 6 kali. c) Pelaksanaan temu usaha dan temu bisnis 3 kali, pasar lelang 2 kali, temu asosiasi pertanian 44 kali, pasar tani 7 kali, analisa 6 komoditas usaha tani, promosi dan pengembangan pertanian dan kehutanan 2 kali serta pembelian 2.470 batang bibit buahbuahan. d) Penyusunan 75 buku aneka resep hasil lomba, diversifikasi pengolahan tingkat kecamatan di 17 kecamatan dan diversifikasi pengolahan tingkat kabupaten. e) Optimalisasi pengelolaan lahan kebun di BPP Moyudan 1 komoditas, BPP Rewulu, Godean 2 komoditas, BPP seyegan 2 komoditas, BPP Sleman 2 komoditas, BPP Pakem 3 komoditas, BPP Berbah dan Tanjungtirto 2 komoditas serta BPP Prambanan 1 komoditas. f) Pelaksanaan temu mitra komoditas kopi, mendong dan tembakau 3 kali serta sarasehan tembakau 2 kali. g) Optimalisasi Kebun Sawungan melalui pemeliharaan tanaman perkebunan, pembelian 4 jenis bibit, pembuatan pagar keliling dan pintu pagar. h) Diversifikasi pengolahan kopi 2 unit bagi 60 orang dan kampanye produk perkebunan bagi 80 orang. i) Peningkatan pelayanan usaha peternakan melalui apresiasi pengembangan ternak 3 kali, monitoring informasi harga pasar 12 kali, pengawasan lalu lintas ternak 12 kali, sosialisasi perizinan di 17 kecamatan, inventarisasi alat mesin peternakan, peternak dan penjual sate kelinci serta apresiasi pengembangan usaha kelinci, sapi dan kambing.

372


j) Pemeliharaan pasar dan pembelian peralatan soundsystem 2 unit. k) Pendampingan P2HP peternakan, TPH dan perkebunan serta pembelian printer 2 unit. l) Diversifikasi pengolahan dan kampanye produk peternakan melalui apresiasi pengolahan hasil peternakan, demontrasi pengolahan 3 jenis hasil peternakan, kampanye minum susu bagi 300 siswa di 5 SD/TK, kampanye makan daging kelinci di 17 kecamatan, serta evaluasi pengolahan pasca panen dan kampanye hasil olahan. m) Optimalisasi UPTD Pengembangan Budidaya Peternakan dan Pemotongan Hewan melalui pembelian pakan ternak dan obatobatan, pengelolaan bibit ternak dan induk ternak serta perawatan kandang. n) Penumbuhan 17 kelompok tani baru, pembentukan 57 kelompok tani pemula, pembinaan 112 kelompok tani pemula/lanjut, pembinaan 17 paguyuban kelompok tani, pembinaan 10 lembaga keuangan,, evaluasi 39 kelompok tani ternak, dan pembuatan leaflet 3.000 eksemplar. 7) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Pelaksanaan evaluasi 34 kelompok tani kelas pemula dan lanjut, evaluasi 8 kelompok Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) padi tingkat kabupaten, evaluasi kelompok PMI padi tingkat provinsi, pemberian

penghargaan

pada

15

kelompok

berprestasi,

pelatihan kapasitas pengurus Kelompok Petani Kecil (KPK) 2 angkatan sebanyak 60 orang, dan siaran pedesaan 7 kali serta pembuatan leaflet 1.750 eksemplar. b) Pelaksanaan SLPHT 6 kelompok sebanyak 150 orang, SLTGA 4 kelompok sebanyak 100 orang dan demplot usaha tani hemat air 4 unit.

373


c) Demplot pola tanam kedelai 10 ha, jagung 15 ha, cabe 0.1 ha dan sekolah lapang pola tanam bagi 5 kelompok sebanyak 125 orang. d) Pelaksanaan bimbingan administrasi dan manajemen UPJA bagi 25 orang. e) Penyusunan dan workshop SPO Salak Madu, Jambu Dalhari, jamur dan krisan serta pembuatan 200 buku SPO. f) Pelaksanaan SLPTT bagi 25 orang, pelatihan pembuatan pupuk organik bagi 25 orang, demplot PTT, dan dem pengembalian bahan BO 2 unit. g) Evaluasi 17 kelompok tani perkebunan, pemberian stimulan bagi 5 kelompok tani perkebunan, penerapan teknologi 17 unit dan pemberdayaan 5 asosiasi perkebunan. h) Pelatihan 25 petugas perkebunan dan pelatihan 156 petani terdiri dari pelatihan petani 7 angkatan, magang petani 2 angkatan dan in house traning. i) Pelatihan bagi 90 orang petani dalam pembuatan kompos 3 angkatan serta demplot dan aplikasi kompos 3 angkatan. 8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian a) Pendampingan penerapan teknologi pengolahan bagi 100 orang petani, pembinaan manajemen pemasaran atsiri bagi 25 orang petani, temu usaha atsiri 25 orang, praktek penyulingan atsiri 7 orang serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan 4 kali. b) Pembinaan teknologi pasca panen dan pengolahan jarak 3 kelompok sebanyak 75 orang, sosialisasi dan pembentukan 2 kelompok forum Masyarakat Desa Mandiri Energi. 9) Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak a) Pengawasan

RPH/RPA

dan

penampungan

susu

6

kali,

pengawasan peredaran daging tingkat kecamatan 6 kali, pengawasan

peredaran obat

hewan

6

kali,

pengawasan

peredaran daging di supermarket dan hotel 6 kali, pendataan

374


penjual daging ayam, daging ternak besar dan ternak kecil di 17 kecamatan, serta pembelian 3 jenis alat laboratorium peternakan. b) Pelaksanaan pemeriksaan specimen laboratorium diagnostik 900 sampel, pemantauan pasar hewan kurban 2 kali, pemantauan penyakit zoonosa 12 kali, pemeriksaan hewan kurban di 17 kecamatan, pembelian bahan obat-obatan, pembuatan 9 buku peta penyakit 2009, pemeriksaan 40 sampel ke laboratorium rujukan diagnostik, pengadaan 2 paket alat laboratorium, pendataan tempat pemotongan ayam di 17 kecamatan dan sosialisasi pemotongan hewan kurban di 17 kecamatan serta sosialisasi peduli ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) di 17 kecamatan. c) Penanganan Avian Influenza (AI) melalui pengasapan desinfeksi 204 kali, sosialisasi AI di 34 lokasi, pengadaan bahan obatobatan dan pengadaan 2 paket bahan laboratorium. d) Optimalisasi pemantauan

UPTD dan

Pelayanan pelayanan

Kesehatan kesehatan

Hewan hewan

melalui 6

kali,

pemeriksaan kebuntingan 691 ekor, penanganan gangguan alat reproduksi 1.021 ekor, pengambilan dan pemeriksaan 1.356 sampel

spicemen,

pemantauan

kematian

ternak

6

kali,

pemantauan post vaksinasi Anthrax 12 kali, vaksinasi ND 75.133 dosis, sosialisasi Anthrax 50 kali, evaluasi poskeswan tingkat provinsi, kompensasi pasca vaksinasi Anthrax 4 buah serta pengadaan leaflet 2.200 lembar, bahan obat-obatan, bahan laboratorium, peralatan kedokteran hewan masing-masing 1 paket dan almari obat 2 buah. e) Pembelian bahan laboratorium, pemeriksaan 501 sampel daging, 510 sampel susu dan 512 sampel telur, pengujian 20 sampel residu antibiotika dan 20 sampel cemaran mikroba serta pembelian 2 jenis alat laboratorium.

375


f) Antisipasi penyakit hewan menular melalui pelatihan petugas dan kader, sosialisasi tingkat peternak 2 kali, pengambilan 250 sampel darah babi dan swab babi, pembelian alat pencegahan penyakit, pengiriman sampel 25 paket dan pengujian 250 sampel. 10) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan a) Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan IB 12 kali, pembinaan IB 50 kelompok, pengawasan peredaran mutu bibit ternak unggas di 17 kecamatan, penyusunan data IB, PKB dan kelahiran ternak 12 kali, pemeriksaan 20 sampel pakan, pembinaan dan intensifikasi penyelesaian ternak pemerintah di 14 kelompok, pengadaan 90 dosis bibit straw sapi perah, sosialisasi standarisasi ternak kambing PE di 10 kelompok, sertifikasi ternak 50 ekor kambing PE, pengadaan 8 buah kandang jepit untuk IB, pengadaan 10 ekor bibit ternak domba jantan dewasa, dan pengadaan 2 jenis alat kedokteran hewan. b) Pengadaan 2 paket peralatan kantor, bahan laboratorium dan alat kedokteran hewan serta pembuatan meja porselin. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanian sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan urusan pertanian pada tahun 2009 mampu mendukung produksi tanaman pangan berupa padi sawah dan ladang sebanyak 269.404 ton serta mengalami surplus sebesar

95.925 ton

untuk pemenuhan kebutuhan beras di Kabupaten Sleman dan kabupaten lain di Provinsi DIY. Produksi tanaman pangan dan hortikultura lain yang mengalami kenaikan adalah jagung, kedelai, cabe dan kacang panjang. Perkembangan beberapa produk tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut:

376


Tabel 3.82. Perkembangan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2005-2009 (dalam ton) No.

Produk

2005

1. Padi sawah 240.624 2. Padi ladang 1.307 3. Beras 150.723 4. Jagung 24.254 5. Kedelai 838 6. Ubi kayu 20.540 7. Pisang 12.517 8. Rambutan 14.553 9. Cabe 5.072 10. Kacang Panjang 2.232 Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

2006

2007

2008

2009

250.375 1.274 159.042 23.003 893 19.774 12.328 17.634 3.109 1.134

242.684 194 153.535 26.629 705 19.923 12.049 15.734 3.741 1.377

267.607 1.321 167.491 30.896 1.130 24.449 12.351 16.119 3.754 1.938

268.075 1.329 170.263 32.712 772 26.153 12.319 19.748 3.951 2.141

Di bidang peternakan terjadi perkembangan jumlah populasi ternak sebagaimana tabel berikut. Tabel 3.83. Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2005-2009 No. Ternak 2005 2006 2007 1. Sapi Potong 45.007 45.983 47.352 2. Sapi Perah 7.971 6.985 5.589 3. Kerbau 3.708 3.545 3.474 4. Kambing 30.627 31.607 32.354 5. Domba 55.116 55.607 56.997 6. Ayam Buras 1.540.899 1.543.916 1.571.706 7. Ayam Petelur 1.505.225 1.518.160 1.540.932 8. Ayam Pedaging 1.810.216 2.365.817 2.681.775 9. Itik 190.351 192.008 195.848 10. Burung Puyuh 881.608 910.646 901.425 Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

2008 51.514 5.465 3.387 35.075 68.955 1.599.729 1.885.432 2.795.899 199.645 948.591

2009 54.921 5.265 3.266 36.152 71.623 1.615.285 1.993.395 2.977.735 212.967 949.478

Dari data diatas, perkembangan rata-rata selama 5 tahun terakhir populasi ternak yang paling besar adalah ayam pedaging dan petelur. Populasi sapi perah mengalami penurunan karena harga susu yang tidak sebanding dengan besarnya biaya produksi menyebabkan beberapa peternak mengawinkan sapi perahnya dengan sapi potong yang lebih menguntungkan, sehingga berkorelasi dengan produk susu yang menurun pada tahun 2009 sebesar 3,23% dari 5.712,16 ton menjadi 5.527,41 ton.

377


Dalam bidang perkebunan, melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 Kabupaten Sleman mampu mendukung hasil produksi tembakau 9.530,45 kwintal (tembakau virginia, tembakau rakyat dan tembakau vorstenland), tebu 53.911,11 kwintal, kopi 528,65 kwintal (robusta, arabika, dan kartika), mendong 33.744 kwintal, kelapa 83.105,75 kwintal dan kakao 324 kwintal. Dalam mendukung pemberdayaan kelompok tani dan meningkatkan produktivitas pertanian, telah dilakukan penguatan modal bagi kelompok tani. Secara rinci perkembangan kelompok tani penerima dana penguatan modal dan dana penguatan modal dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 35. Perkembangan Kelompok Tani Penerima Dana Penguatan Modal Tahun 2005-2009 500

422

400 300 200

185

157140

100

149 120

42

38

26

0 2005

2006 TPH

172 107

2007

Peternakan

172 74

24

16

2008

2009

Perkebunan

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

Grafik 36. Perkembangan Dana Penguatan Modal Tahun 2005-2009 (dalam ribuan) 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

TPH

2.401.450

3.384.000

3.295.000

4.175.000

4.625.600

Peternakan

5.386.500

2.907.000

5.313.000

5.214.000

5.096.000

Perkebunan

800.000

630.000

513.500

492.000

420.000

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

378


Keberhasilan urusan pertanian dapat pula dilihat dari prestasi yang diraih sebagai berikut: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Kelompok tani Agribisnis Hortikultura ( Kelompok Tanaman Buah ) berprestasi Tingkat Nasional dalam rangka Penghargaan Ketahanan Pangan atas nama Kelompok Tani Kembang Mulyo 2. Kelompok tani Agribisnis Hortikultura ( Kelompok Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Kategori Perusahaan ) Berprestasi Tingkat Nasional dalam rangka Penghargaan Ketahanan Pangan atas nama CV. Merapi Farma 3. Pelaku Usaha Penerap Jaminan Mutu ( Jaminan Mutu Hortikultura ) berprestasi Tingkat Nasional dalam rangka Penghargaan Ketahanan Pangan atas nama Kelompok tani Duri Kencana, Trumpon, Desa Merdikorejo, Tempel 4. Kelompok Masyarakat ( Kelompok PKK ) berprestasi Tingkat Nasional dalam rangka Penghargaan Ketahanan Pangan atas nama Kelompok Perempuan Kreatif Cempaka Dusun Surowangsan, Desa Margorejo, Tempel 5. Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi seimbang dan Aman Berbasis Potensi Sumberdaya wilayah Tingkat Nasional dalam rangka Hari Pangan Sedunia ( HPS ) XXVIII Tahun 2008 atas nama Tim Penggerak PKK Kedung Banteng, Desa Sumberagung, Moyudan 6. Juara II Evaluasi Peningkatan Mutu Intensifikasi Padi ( PMI ) Tingkat Propinsi DIY atas nama Kelompok tani Mulyo Dliring, Argomulyo, Cangkringan. Bidang Perkebunan 1. Petani Pengembang Perkebunan Berprestasi Tingkat Nasional dalam rangka Penghargaan Ketahanan Pangan atas nama Madyo Wardoyo, Petani Tebu. 2. Juara III Kategori Lomba Petani/kelompok tani komoditas unggulan (Kopi) pada Program Pengembangan Agribisnis Kegiatan Eksibisi

379


Perlombaan dan Penghargaan kepada petani/pelaku agribisnis Tingkat Propinsi DIY atas nama Kelompok Tani Cipto makmur, Petunga, Kepuharjo, Cangkringan. 3. Juara III Petugas Pendamping Komoditas Kopi Kategori Lomba Petugas Komoditas Unggulan Tingkat Propinsi DIY atas nama Syaiful Hadi, A.Md. 4. Juara III Petugas Pendamping Komoditas Tebu Kategori Lomba Petugas Komoditas Unggulan Tingkat Propinsi DIY atas Agus Supriyanto, A.Md 5. Juara I Pemenang Kategori Lomba Petani Tebu Tingkat Propinsi DIY atas nama Madyo Wardoyo. 6. Juara II Pemenang Kategori Lomba Petani Tebu Tingkat Propinsi DIY atas nama Sarimin, BA. 7. Juara Harapan I Pemenang Kategori Lomba Petani Tebu Tingkat Propinsi DIY atas nama Ismadi. Bidang Peternakan 1. Juara I Petugas Inseminator Berprestasi Tingkat Propinsi DIY atas nama Sdr. Sudarmanto, SPIB Seyegan 2. Juara II Ternak Pejantan dalam rangka Lomba Bibit Ternak Sapi Potong jenis PO/Brahman Tingkat Propinsi DIY atas nama Jiyo, Kelompok Sido Rukun, Dukuh, Sidomoyo, Godean 3. Juara III Pedet Jantan dalam rangka Lomba Bibit Ternak Sapi Potong jenis PO/Brahman Tingkat Propinsi DIY atas nama Hardiman, Tlogowono, Tegaltirto, Berbah 4. Juara III Pedet Betina dalam rangka Lomba Bibit Ternak Sapi Potong jenis PO/Brahman Tingkat Propinsi DIY atas nama Sarjuni, Tlogowono, Tegaltirto, Berbah 5. Juara I Kelompok Ternak Berprestasi Tingkat Propinsi DIY atas nama Kelompok ternak Andini Loka, Semampir Kulon, Tambakrejo, Tempel.

380


c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan pertanian adalah Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan kehutanan. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan fungsi: 1) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan bidang tanaman pangan dan hortikultura. 2) Penyelenggaraan pemberdayaan bidang tanaman pangan dan hortikultura. 3) Pembinaan

pengembangan

produksi

tanaman

pangan

dan

hortikultura. 4) Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura 5) Pembinaan, pengawasan dan pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Bidang Peternakan memiliki fungsi: 1) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan bidang peternakan. 2) Penyelenggaraan pemberdayaan bidang peternakan. 3) Pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan peternakan. 4) Pembinaan dan pengawasan usaha peternakan.

381


5) Pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan hewan. 6) Pembinaan dan penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner. Bidang Perkebunan memiliki fungsi: 1) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pembangunan bidang perkebunan. 2) Penyelenggaraan pemberdayaan bidang perkebunan. 3) Pembinaan pengembangan produksi perkebunan. 4) Pembinaan

dan

penyelenggaraan

perlindungan

tanaman

perkebunan. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanian adalah sebagai berikut: Tabel 3.84. SDM Penyelenggara Urusan Pertanian (TPH, Peternakan dan Perkebunan) Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan Jumlah 1 SD 1 1. I 2 2 SMP 3 2. II 47 3 SMA 83 3. III 215 4 Sarmud/D3 72 4. IV 15 5 Strata 1 111 6 Strata 2 9 Jumlah 279 Jumlah 279 Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

Pejabat struktural penyelenggara urusan pertanian adalah 1 orang pejabat eselon II, 3 orang pejabat eselon III dan 17 orang pejabat eselon IV serta pejabat fungsional terdiri dari 8 orang PPA, 76 orang PPL dan 18 PMHP. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanian terdiri dari bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan sebesar

Rp5.755.632.430,00

realisasi

Rp5.030.765.880,00

atau

382


87,41%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program

Penanggulangan

Kemiskinan,

anggaran

sebesar

Rp75.970.000,00 realisasi Rp67.162.000,00 atau 88,41%. 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, anggaran sebesar Rp310.110.000,00 realisasi Rp258.187.650,00 atau 83,26%. 3) Program Peningkatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, anggaran sebesar Rp148.950.900,00 realisasi Rp134.221.900,00 atau 90,11%. 4) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah, anggaran sebesar Rp295.356.000,00 realisasi Rp257.345.100,00 atau 87,13%. 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, anggaran sebesar

Rp1.873.816.250,00

realisasi

Rp1.590.181.350,00atau

84,86%. 6) Program

Peningkatan

Perkebunan,

anggaran

Pemasaran sebesar

Hasil

Produksi

Pertanian/

Rp1.256.706.330,00

realisasi

Rp1.100.929.580,00 atau 87,60%. 7) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, anggaran sebesar Rp699.443.250,00 realisasi Rp629.381.075,00 atau 89,98%. 8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, anggaran sebesar Rp65.050.000,00 realisasi Rp42.200.625,00 atau 64,87%. 9) Program

Pencegahan

&

Penanggulangan

Penyakit

Ternak,

anggaran sebesar Rp803.459.500,00 realisasi Rp754.441.800,00 atau 93,90%. 10) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, anggaran sebesar Rp226.770.200,00 realisasi Rp196.714.800,00 atau 86,75%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan pertanian dilaksanakan secara partisipatif melalui pertemuan kelompok tani untuk mengidentifikasi permasalahan dan

383


kebutuhan dalam pembangunan urusan pertanian dengan didampingi oleh PPL yang disinkronkan dengan program Dinas Pertanian dan Kehutanan. Dalam penyelenggaraan bidang tanaman pangan dan hortikultura,

mulai

proses

perencanaan

hingga

pelaksanaan,

Pemerintah Kabupaten Sleman membangun jaringan kerjasama dengan Dinas Pertanian Propinsi DIY, Universitas Gadjah Mada, UPN, STPP Yogyakarta, STPP Magelang, PT. Pertani, PT. Pusri, PT. Petrokimia, PT. Tanindo, PT. Shang Hyang Sri, Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB), Balai Penelitian Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Penelitian Tanaman Tropis (BALITRO) Bogor, dan Balai Penelitian Tanaman

Obat

(BPTO)

Karanganyar.

Di

bidang

perkebunan,

Pemerintah Kabupaten Sleman membangun jaringan kerjasama dengan Pusat Penelitian Koka Jember, BALITAS Malang, Balai Sertifikasi Barang Surakarta, PG. Madukismo Yogyakarta, PT. Sadana Arifnusa, Pabrik Rokok Sukun Semarang, Pabrik Rokok 45 Kudus, PT. Deviana Purwokerto, UPH ( Unit Pengolahan Hasil ) Yogyakarta, Konsultan Marketing dan Principles Yogyakarta, Konsultan Marketing Konsumer Food Yogyakarta, Komunitas Pedagang Angkringan Malioboro, Biro Perjalanan Wisata Asita Yogyakarta, PHRI Yogyakarta, Asosiasi Petani Kopi Temanggung, dan PT. Jatropha Pura Mandiri Perwakilan DIY dalam

kemitraan

Pengembangan

Jarak

Pagar.

Dalam

bidang

peternakan, Pemerintah Kabupaten Sleman membangun jaringan kerjasama dengan Dinas Pertanian Propinsi DIY, UGM, Balai Besar Veteriner Wates, Balai Penelitian Veteriner Bogor, Balai Diagnostik Kehewanan DIY, Local Deceases Control Center (LDCC), FAO, Balai Besar

Pelatihan

Peternakan

Batu,

Malang,

Balai

Pendidikan

Kepemimpinan Pertanian Ciawi, Bogor, Balai Besar Penelitian Teknologi Pertanian, Balai Besar Agribisnis dan Kesehatan Hewan Bogor, Balai Pelatihan Peternakan Cikole, RRI, TVRI, Radio Konco Tani, Balai POM dan MUI Yogyakarta.

384


g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pertanian (TPH, peternakan dan perkebunan) sebagai berikut: Tabel 3.85. Sarana dan Prasarana Urusan Pertanian No. Jenis Jumlah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kantor Balai Penyuluhan Pertanian UPTD Sub Terminal Agribisnis Poskeswan Poskeswan pembantu Rumah Potong Hewan UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan 8. UPTD Pengembangan Budidaya Peternakan dan Pemotongan Hewan 9. UPTD Pasar Hewan Ambarketawang 10. Kebun Plasma Nutfah 11. Kebun Sawungan, Pakem 12. Tempat Pemrosesan Hasil produksi Kopi 13. Laboratorium 14. Gudang obat 15. Kendaraan roda 4 16. Kendaraan roda 2 17. Komputer/Laptop 18. LCD 19. Kamera 20. Handycam 21. Alat laboratorium 22. Peralatan medis veteriner 23. Milk can 24. Timbangan ternak 25. GPS 26. Soil Moisture Tester 27. Alat Tester Rendeman Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

Keterangan

3 unit 7 unit 1 unit 8 unit 2 unit 3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit 6 unit 185 unit 42 unit 4 unit 6 unit 1 unit 13 paket 11 paket 8 unit 1 unit 5 unit 10 unit 3 unit

8 unit rusak

385


h. Permasalahan dan Solusi 1) Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian akan menurunkan produksi pertanian. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan memberikan insentif kepada pemilik lahan pertanian yang masih dipertahankan sebagai lahan pertanian berupa pensertifikatan tanah dan bantuan sarana produksi. 2) Ketersediaan air untuk pertanian sangat terbatas. Upaya yang telah dilakukan adalah penjadwalan pendistribusian air untuk semua kebutuhan pertanian melalui pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). 3. Urusan Kehutanan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengelolaan RTH a) Penghijauan lingkungan b) Puncak Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional (PPKAN) c) Penanaman sempadan sungai d) Pengembangan tanaman bambu 2) Program

Penanggulangan

Kemiskinan

dengan

kegiatan

pengembangan tanaman penghijauan 3) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah a) Pengelolaan planologi kehutanan b) Penyusunan profil kehutanan 4) Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/

Perkebunan dengan kegiatan temu usaha kehutanan 5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Pemberdayaan penyuluh dan kelompok tani kehutanan b) Panduan wilayah kerja penyuluh kehutanan 6) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan a) Sosialisasi dan pembinaan petugas penerbit Surat Keterangan Asal-usul Kayu (SKAU)

386


b) Penataan hasil hutan 7) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan dengan kegiatan pembinaan persuteraan alam dan pengembangan perlebahan 8) Program Rehabilitasi Hutan & Lahan a) Pendampingan GERHAN b) Evaluasi Gerakan Perempuan Tanam & Pelihara Pohon (GPTPP) c) Perkemahan konservasi 9) Program Perlindungan & Konservasi SDA a) Pengiriman Pramuka Saka Wanabakti ke Jambore Pertiwana b) Pemeliharaan dan pengamatan tanaman gaharu c) Pengembangan dan pemeliharaan tanaman perindang jalan dan kawasan hutan lindung d) Pembuatan KBD tanaman hutan e) Pengembangan tanaman aren f) Pembinaan dan pemeliharaan tanaman hutan rakyat pengkayaan pola blockgrand g) Pembuatan bangunan konservasi sipil teknis h) Pelestarian sumber mata air i) Konservasi kawasan lereng selatan Gunung Merapi b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan kehutanan adalah sebagai berikut: 1) Program Pengelolaan RTH a) Penanaman

tanaman

penghijauan

di

sekitar

kawasan

perkantoran, sekolah dan terminal sebanyak 450 batang b) Pelaksanaan Puncak Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional (PPKAN) melalui penanaman 5.000 batang mahoni dan 1.875 batang sengon c) Penanaman 2.000 batang bibit tanaman kayu-kayuan di daerah sempadan/bantaran sungai d) Penanaman 2.100 batang bibit pohon bambu

387


2) Program Penanggulangan Kemiskinan Pengembangan tanaman penghijauan melalui penanaman 7.000 batang bibit jati, 2.500 batang bibit mahoni, 2.000 batang bibit durian, 1.500 batang bibit mangga, 2.000 batang bibit rambutan, 2.000 batang bibit pisang, 7.000 batang bibit sengon, dan 2.000 batang pete. 3) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah a) Penyusunan

perencanaan

program

dan

kegiatan

bidang

kehutanan, pendataan dan penyusunan laporan kegiatan 12 kali, penyusunan potensi kehutanan dan pengendalian kegiatan teknis 6 kali. b) Penyusunan

profil

kehutanan

sebanyak

30

buku,

siaran

pedesaan 8 kali, penyusunan leaflet 2.000 lembar, dan penyusunan 100 buku statistik kehutanan. 4) Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/

Perkebunan Pelaksanaan kegiatan temu usaha kehutanan bagi 40 orang 5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Pemberdayaan penyuluh dan kelompok tani kehutanan melalui siaran pedesaan 4 kali, RPPK 1 unit, kunjungan ke sumber teknologi,

P3D 15 kelompok, pelatihan penyegaran penyuluh

dan petugas kehutanan 6 kali sebanyak 25 orang, media penerapan teknologi 15 unit, supervisi penyuluh kehutanan 15 unit, evaluasi 12 kelompok dan pemberian stimulan 3 kelompok tani kehutanan. b) Pembuatan panduan wilayah kerja penyuluh kehutanan 17 kecamatan 6) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan a) Sosialisasi bagi 20 orang petugas penerbit Surat Keterangan Asal-usul Kayu (SKAU) serta pembinaan dan pendampingan 86 pejabat penerbit SKAU.

388


b) Pembelian

sarana

dan

prasarana

tata

usaha

kayu,

penyelenggaraan pelayanan tata usaha kayu 12 kali, dan pembinaan penatausahaan hasil hutan 10 kali. 7) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Pembinaan persuteraan alam sebanyak 3 kali, pengembangan perlebahan 2 kali dan pembinaan 2 kelompok tani persuteraan alam dan lebah. 8) Program Rehabilitasi Hutan & Lahan a) Pelaksanaan pendampingan GERHAN melalui pembelian 1 unit UPS. b) Evaluasi Gerakan Perempuan Tanam & Pelihara Pohon (GPTPP) di 17 kecamatan c) Pelaksanaan perkemahan konservasi dengan penanaman pohon di lereng selatan Gunung Merapi sebanyak 17.500 batang 9) Program Perlindungan & Konservasi SDA a) Pengiriman Pramuka Saka Wanabakti ke Jambore Pertiwana (tidak terlaksana) b) Pemeliharaan dan pengamatan demplot tanaman gaharu seluas 1 ha c) Pengembangan dan pemeliharaan tanaman perindang jalan dan kawasan hutan lindung melalui penanaman 5.000 batang tanaman mahoni sebagai perindang jalan baru, pemasangan ajir untuk 5.000 batang, pemeliharaan tanaman perindang jalan 4.200 batang, gerakan penanggulangan serangan penyakit karat puru dan hama ulat kantong sebanyak 40 kelompok dan pembuatan leaflet 2.000 eksemplar. d) Pembuatan kebun bibit tanaman hutan terdiri dari 2 kg bibit Sengaon, 15 kg bibit Mahoni, dan 50 kg bibit Jati. e) Pengembangan

tanaman

aren

melalui

survei

lokasi

pengembangan di 3 lokasi, sosialisasi pengembangan tanaman aren, pembuatan KBD tanaman aren sebanyak 20.000 bibit dan demplot tanaman aren seluas 3 ha di lereng Merapi.

389


f) Penyiangan dan pemangkasan 30.000 batang kayu putih serta pembelian 6.000 batang bibit kayu putih. g) Pembuatan bangunan konservasi sipil teknis melalui pembuatan dam penahan 2 unit, pembuatan Gully Plug 4 unit, pembuatan sumur resapan air hujan 15 unit, dan pembuatan bronjong kawat pengendali tebing. h) Penanaman

bibit

pohon

beringin,

gayam,

kantil,

mahoni

sebanyak 1.200 batang di sekitar sumber mata air i) Pemeliharaan tanaman kehutanan sebanyak 10.000 batang dan penyulaman tanaman kehutanan sebanyak 4.840 batang. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan sebagaimana buku lampiran) Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009 mampu mendukung hasil produksi kehutanan non kayu seperti madu sebanyak 4.030 kg atau naik 45,23% dari tahun 2008. Pada tahun 2009 penanganan lahan kritis cukup berhasil terbukti pada pengurangan areal lahan sangat kritis sebanyak 2,59% menjadi lahan kritis dan pengurangan lahan kritis sebanyak 6,17% menjadi agak kritis. Keberhasilan ini disebabkan karena berhasilnya kegiatan penghijauan pada lahan-lahan kritis, baik yang dilaksanakan melalui kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman maupun swadaya masyarakat. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan kehutanan adalah Bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman

390


Nomor 27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan kehutanan. Bidang Kehutanan memiliki fungsi: 1) Penyelenggaraan

perencanaan,

penataan,

pengukuran,

dan

perpetaan hutan. 2) Penyelenggaraan pemberdayaan bidang kehutanan. 3) Penyelenggaraan rehabilitasi dan konversi lahan. 4) Pembinaan dan pengelolaan hutan. 5) Pembinaan usaha kehutanan. 6) Pengendalian peredaran hasil hutan. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kehutanan adalah sebagai berikut: Tabel 3.86. SDM Penyelenggara Urusan Kehutanan Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 3 SMA 20 4 Sarmud/D3 6 5 Strata 1 18 6 Strata 2 5 Jumlah 49 Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah 10 37 2

Jumlah

49

Pejabat struktural penyelenggaraan urusan kehutanan adalah 1 orang pejabat eselon II dan 4 orang pejabat eselon IV serta pejabat fungsional sebanyak 15 orang terdiri dari 1 orang PPA dan 14 orang PPL. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi

anggaran

untuk

penyelenggaraan

urusan

kehutanan

sebesar Rp1.127.760.000,00, realisasi Rp936.041.300,00 atau 83,06%.

391


Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pengelolaan RTH, anggaran sebesar Rp43.600.000,00 realisasi Rp42.625.000,00 atau 97,76%. 2)

Program

Penanggulangan

Kemiskinan,

anggaran

sebesar

Rp109.686.000,00 realisasi Rp106.281.800,00 atau 96,90%. 3) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah, anggaran sebesar Rp87.240.000,00 realisasi Rp72.493.750,00 atau 83,10%. 4) Program

Peningkatan

Perkebunan,

Pemasaran

anggaran

Hasil

sebesar

Produksi

Pertanian/

Rp8.750.000,00

realisasi

Rp8.648.250,00 atau 98,84%. 5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, anggaran sebesar Rp96.985.000,00 realisasi Rp87.956.100,00 atau 90,69%. 6) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, anggaran sebesar Rp59.318.500,00 realisasi Rp57.043.500,00 atau 96,16%. 7) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, anggaran sebesar Rp9.550.000,00 realisasi Rp6.197.000,00 atau 64,89%. 8) Program

Rehabilitasi

Hutan

&

Lahan,

anggaran

sebesar

Rp246.928.000,00 realisasi Rp153.863.000,00 atau 62,31%. 9) Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam, anggaran sebesar

Rp465.702.500,00

realisasi

Rp400.932.900,00

atau

86,09%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan kehutanan melalui pertemuan kelompok tani kehutanan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dalam pembangunan bidang kehutanan dengan didampingi oleh PPL yang disinkronkan dengan program Dinas Pertanian dan Kehutanan. Dalam penyelenggaraan urusan kehutanan mulai proses perencanaan hingga pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Sleman juga mengembangkan jaringan kerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi

392


DIY, INSTIPER Yogyakarta, BP DAS SOP Provinsi DIY, PT. Garuda Indonesia Airways, BPD Cabang Sleman, PKK, Pramuka, TNI, pelajar dan kelompok-kelompok masyarakat pecinta alam. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan kehutanan sebagai berikut: Tabel 3.87. Sarana dan Prasarana Urusan Kehutanan No. Jenis Jumlah 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 1 unit 3. Kendaraan roda 2 9 unit 4. Komputer/Laptop 6 unit 5. Handycam 1 unit 6. Kamera 3 unit 7. GPS 2 unit 8. Alat Ukur Tanah 1 unit Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan

Keterangan 364 m2

h. Permasalahan dan Solusi Masih terdapat lahan kritis seluas 3.658,09 Ha. Upaya yang telah dilakukan adalah penanaman pohon penghijauan di lahan kritis dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral a. Program dan Kegiatan 1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan pengukuran debit dan pemeliharaan mata air Umbul Wadon 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a) Pengelolaan perizinan usaha bidang pertambangan dan energi b) Penghitungan volume produksi dan pemanfaatan bahan galian golongan C

393


c) Penyusunan perizinan dan pembentukan kelompok penambang binaan d) Pemantauan dan pengendalian bahan galian golongan C e) Penanganan kasus bidang pertambangan dan energi f) Pemantauan distribusi energi 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a) Pengembangan energi terbarukan b) Operasional dan pemeliharaan energi terbarukan b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan energi dan sumberdaya mineral adalah sebagai berikut: 1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengukuran debit mata air Umbul Wadon sebanyak 12 kali, plester bak reformasi dan tersusunnya laporan RKL-RPL mata air Umbul Wadon tiap 6 bulan. 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a) Pelayanan perizinan 7 Surat Izin Pengeboran (SIP), 24 Surat Izin Pengambilan Air Tanah(SIPA), 8 Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD), 20 Surat Izin Penambangan Daerah Penambang Rakyat (SIPD PR). b) Pembuatan

laporan

penghitungan

volume

produksi

dan

pemanfaatan bahan galian golongan C sebanyak 10 buku. c) Pembentukan 90 kelompok penambang binaan dan pemberian bantuan alat sebanyak 90 paket. d) Pemantauan dan pengendalian air tanah di 40 lokasi, galian golongan C di 45 lokasi, serta pembuatan buku laporan hasil pemantauan sebanyak 4 buku. e) Penanganan 12 kasus bidang pertambangan dan energi serta pembuatan buku laporan sebanyak 4 buku.

394


f) Pemantauan distribusi minyak tanah dan gas di 13 agen dan 700 pangkalan. 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a) Pembangunan instalasi biogas limbah ternak 11 unit di Desa Sinduadi, Margoagung, Margomulyo, Margokaton, Tambakrejo, Sariharjo,

Purwobinangun,

Umbulmartani,

Selomartani,

Gayamharjo, dan Caturharjo. b) Operasional dan pemeliharaan 147 unit PLTS, 9 unit Biogas, dan 3 unit PLTMH. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral sebagaimana buku lampiran) Sampai akhir tahun 2009, masih terdapat 42 KK yang belum menggunakan fasilitas listrik karena terbatasnya jangkauan jaringan. Penyediaan listrik untuk masyarakat yang tidak terjangkau layanan listrik PLN, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan penggunaan listrik tenaga surya. Sampai tahun 2009 telah terpasang 147 unit PLTS dan dalam upaya mencari energi alternatif, telah dikembangkan pemanfaatan energi biogas sebanyak 16 unit dengan memanfaatkan kotoran sapi. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan energi dan sumber daya mineral adalah Bidang

Pertambangan

Pertambangan

dan

dan

Energi

Penanggulangan

pada Bencana

Dinas (P3BA)

Pengairan, dibentuk

berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 26/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana

395


Kabupaten

Sleman.

Penanggulangan

Dinas

Bencana

Pengairan,

memiliki

Pertambangan

tugas

pokok

dan

melaksanakan

kewenangan bidang pengairan, pertambangan dan energi, dan penanggulangan bencana alam. Bidang Pertambangan dan Energi memiliki fungsi: 1) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan dan konservasi pertambangan dan energi. 2) Penyelenggaraan

dan

pembinaan

usaha

sumber

daya

pertambangan dan energi. 3) Pengawasan pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan energi dan sumberdaya mineral adalah sebagai berikut: Tabel 3.88. SDM Penyelenggara Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 1. I 2 SMP 2. II 3 SMA 7 3. III 4 Sarmud/D3 4. IV 5 Strata 1 10 6 Strata 2 4 Jumlah 21 Jumlah Sumber: Dinas P3BA

Jumlah 2 17 2

21

Pejabat struktural penyelenggara urusan energi dan sumberdaya mineral

adalah 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III

dan 3 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi

anggaran

sumberdaya

untuk

mineral

penyelenggaraan sebesar

urusan

energi

Rp680.960.500,00,

dan

realisasi

Rp638.452.600,00 atau 94%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

396


1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, anggaran sebesar Rp100.960.000,00 realisasi Rp96.402.725,00 atau 95,49% 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

anggaran

sebesar

Rp364.278.500,00

realisasi

Rp336.946.875,00 atau 92,49% 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, anggaran sebesar Rp215.722.000,00 realisasi Rp205.103.000,00 atau 95,07% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan energi dan sumberdaya mineral melalui kajian potensi pertambangan dan energi yang melibatkan multi stakeholder (Perguruan Tinggi, LSM dan Masyarakat). g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan energi dan sumberdaya mineral sebagai berikut: Tabel 3.89. Sarana dan Prasarana Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral No. Jenis Prasarana Jumlah Keterangan 1.

Kantor

1 unit

2.

Bangunan Pelindung Pengaturan Debit Air (Bak Reform) Broncaptering PLMTH + Jaringan Listrik 10 Kwh

1 buah

3.

4. PLTS Kapasitas 200watt 5. Energi Biogas 6. Kendaraan roda 4 7. Kendaraan roda 2 8. Komputer/Laptop 9. Alat ukur debit digital 10. Pesawat HT Alinco 11. Palu geologi 12. Kompas geologi 13. Kamera Digital 14. Flowmeter 15. Watermeter Sumber: Dinas P3BA

224 m²

2 unit 127unit 9 unit 1unit 6 unit 6 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 3 unit

Kondisi rusak

397


h. Permasalahan dan Solusi Lokasi penambangan rakyat tanpa izin letaknya tersebar di Kecamatan Cangkringan, Pakem dan Turi, sementara angkutan hasil penambangan melebihi kemampuan jalan yang ada dan sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Sleman sehingga mengakibatkan kerusakan jalan. Solusi yang dilakukan adalah penataan/pembuatan jalur tambang dan pembuatan depo. 5. Urusan Pariwisata a. Program dan Kegiatan 1) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD dengan kegiatan pembinaan petugas retribusi di obyek wisata 2) Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM a) Sosialisasi peraturan perizinan usaha pariwisata b) Pengawasan dan verifikasi usaha pariwisata c) Klasifikasi usaha pariwisata 3) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah dengan kegiatan pengelolaan data statistik kebudayaan dan pariwisata 4) Program Pengembangan Komunikasi Informatika dan Media Massa dengan kegiatan pengelolaan WEB 5) Program

Pengembangan

Destinasi,

Obyek

dan

Daya

Tarik

Pariwisata a) Fasilitasi pengembangan desa wisata dan peningkatan serta pelatihan SDM masyarakat di desa wisata b) Pembinaan Petugas Desa Wisata, Polisi Pariwisata, Satuan Pengamanan Wisata dan Forum Komunikasi Wisata c) Penataan dan pemeliharaan obyek wisata Menara Pandang, Tlogo Putri dan ODTW Kaliadem d) Penambahan sarana bermain anak di Tlogo Putri, Kaliurang

398


e) Pembinaan usaha pariwisata f) Peningkatan SDM pelaku usaha pariwisata g) Forum komunikasi asosiasi pariwisata h) Aneka lomba usaha pariwisata 6) Program Pengembangan Pemasaran Wisata a) Pengayaan materi promosi b) Promosi dalam dan luar negeri c) Penyusunan kajian analisa pangsa pasar dan survey pasar wisata d) Pembinaan pramuwisata dan pemberian lisensi e) Penyuluhan bagi kelompok sadar wisata dan masyarakat perbatasan f) Penyusunan paket wisata g) Fasilitasi gebyar wisata di obyek dan daya tarik wisata b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan dalam urusan pariwisata adalah sebagai berikut: 1) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD Pembinaan petugas retribusi di obyek wisata pada bulan Januari sampai dengan Desember 2009 2) Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM a) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perizinan usaha pariwisata di 17 kecamatan b) Pengawasan dan verifikasi usaha pariwisata di Kecamatan Mlati, Depok, Ngaglik, Kalasan, Pakem dan Cangkringan c) Klasifikasi usaha pariwisata di Kecamatan Depok, Pakem, Ngaglik, Cangkringan, Mlati dan Kalasan 3) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah Pengelolaan data statistik kebudayaan dan pariwisata 100 exemplar

399


4) Program Pengembangan Komunikasi Informatika dan Media Massa Pengelolaan website kepariwisataan www.slemantourism.go.id 5) Program

Pengembangan

Destinasi,

Obyek

dan

Daya

Tarik

Pariwisata a) Fasilitasi pengembangan 10 desa wisata, pelaksanaan lomba desa wisata dan pelatihan bagi 250 masyarakat desa wisata b) Pembinaan 33 petugas desa wisata, fasilitasi Forum Desa Wisata 4 kali, operasional 25 petugas pengamanan pariwisata dan fasilitasi operasional polisi pariwisata sebanyak 64 kali c) Penataan,

pengembangan

dan

pemeliharaan

infrastruktur

ODTW di Menara Pandang, Tlogo Putri dan Kaliadem. d) Pengadaan peralatan mainan di Tlogo Putri, Kaliurang. e) Pembinaan usaha jasa boga, pembinaan usaha akomodasi, pembinaan usaha biro perjalanan wisata serta 2 kali pembinaan usaha rekreasi dan hiburan umum f) Pembinaan 5 kelompok pelaku usaha pariwisata g) Penyelenggaraan Forum Komunikasi Usaha Pariwisata sebanyak 3 kali h) Penyelenggaraan

lomba

mancing,

rias

pengantin,

dan

pembuatan makanan khas. 6) Program Pengembangan Pemasaran Wisata a) Pembuatan materi promosi pariwisata berupa 5.000 eksemplar leaflet, 2.000 eksemplar booklet, 3 buah stand banner, 2 foto duratran, 1.000 tas promosi, 1.000 buah kalender meja, 1.200 VCD dan CD interaktif , dan 1.000 buah buku calendar of events 2010. b) Pelaksanaan promosi dalam negeri melalui Pameran

Potensi

Daerah Kabupaten Sleman, Pameran Luar Jawa di Nusa Dua, Bali,, Pameran Majapahit Travel Fair di Surabaya, dan Pameran Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta dan promosi luar negeri di Suntec City Expo, Singapura. Pelaksanaan travel dialog

400


di Temanggung dan Wonosobo Jawa Tengah, Banjar dan Ciamis Jawa Barat, Lamongan dan Bojonegoro, Jawa Timur, DKI Jakarta, Lampung, serta terlaksananya promosi media cetak/ elektronik dan promosi Fam Trip 4 kali. c) Penyusunan kajian pangsa pasar dan survey pasar wisata sebanyak 40 eksemplar. d) Pembinaan pramuwisata berlisensi sebanyak 1 kali e) Penyuluhan kelompok sadar wisata bagi masyarakat di 4 wilayah perbatasan f) Penyusunan 6 paket panduan wisata g) Penyelenggaraan gebyar wisata menyambut tahun baru di Tlogo Putri, Kaliurang (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pariwisata sebagaimana buku lampiran) Setelah bencana gempa bumi pada tahun 2006, kunjungan wisatawan sudah mulai pulih. Bahkan krisis finansial global tidak mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah wisatawan. Pada tahun 2009 jumlah wisatawan meningkat sebesar 57,96% menjadi 3.595.924 wisatawan. Grafik 37. Perkembangan Jumlah Wisatawan Tahun 2005-2009 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

2005

2006

2007

2008

2009

wisman

174.767

54.653

94.646

133.174

346.395

wisnus

3.137.907

1.360.796

1.663.896

2.143.304

3.249.529

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rata-rata lama tinggal untuk wisatawan mancanegara mengalami kenaikan dari 2,62 hari pada tahun 2008 menjadi 2,81 hari pada tahun

401


2009.

Sedangkan

rata-rata

lama

tinggal

wisatawan

nusantara

mengalami penurunan dari 2,84 hari pada tahun 2008 menjadi 2,56 pada tahun 2009. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan pariwisata adalah Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 33/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang kebudayaan dan pariwisata. Bidang Pariwisata memiliki fungsi: 1) penyelenggara kebijakan teknis di bidang obyek dan daya tarik wisata. 2) penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang sarana dan usaha jasa pariwisata 3) penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan pengembangan pariwisata. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan pariwisata adalah sebagai berikut: Tabel 3.90. SDM Penyelenggara Urusan Pariwisata Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 2 SMP 7 3 SMA 15 4 Sarmud/D3 4 5 Strata 1 8 6 Strata 2 4 Jumlah 40 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 9 13 15 3

40

402


Pejabat struktural penyelenggara urusan pariwisata adalah 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi

anggaran

untuk

penyelenggaraan

sebesar Rp1.387.238.300,00,

urusan

pariwisata

realisasi Rp1.249.848.050,00 atau

90,10%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD, anggaran sebesar Rp34.800.000,00 realisasi Rp31.889.000,00 atau 91,64%. 2) Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM,

anggaran

sebesar

Rp66.731.000,00

realisasi

Rp55.953.000,00 atau 83,85%. 3) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah, anggaran sebesar Rp13.940.000,00 realisasi Rp 10.951.000,00 atau 78,56%. 4) Program Pengembangan Komunikasi Informatika dan Media Massa, anggaran sebesar Rp10.000.000,00 realisasi Rp9.300.000,00 atau 93,00%. 5) Program

Pengembangan

Pariwisata,

anggaran

Destinasi, sebesar

Obyek

dan

Daya

Rp715.701.000,00

Tarik

realisasi

Rp657.352.500,00 atau 91,85%. 6) Program Pengembangan Pemasaran Wisata, anggaran sebesar Rp546.066.300,00 realisasi Rp484.402.550,00 atau 88,71%. f. Proses Perencanaan Proses perencanaan kepariwisataan mengacu pada review Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan disamping itu menjaring aspirasi dengan melibatkan multi stakeholder melalui forum komunikasi dengan para pelaku pariwisata.

403


g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pariwisata sebagai berikut: Tabel 3.91. Sarana dan Prasarana Urusan Pariwisata No. Jenis Prasarana Jumlah 1. Kantor 2 2. Panggung kesenian 2 3. Pusat Informasi Wisata 4. Arena Bermain Anak 5. Kios Pedagang 6. Gardu Pandang 7. Kendaraan roda 4 8. Kendaraan roda 2 9. Komputer/Laptop 10. Kamera Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Keterangan

1 1 20 1 2 4 7 1

h. Permasalahan dan Solusi Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku wisata terutama di desa wisata yang berimplikasi pada lemahnya manajemen usaha pariwisata. Upaya yang ditempuh adalah pembinaan kepada pelaku wisata melalui pelatihan, penyuluhan dan studi orientasi.

6. Urusan Perindustrian a. Program dan Kegiatan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan pelatihan ketrampilan industri kecil bagi KK miskin 2) Program

Pengembangan

Produksi

UMKM

dengan

kegiatan

pelatihan ketrampilan dan teknologi industri kecil/industri rumah tangga dalam rangka pemanfaatan potensi setempat 3) Program Pengembangan Kewirausahaan UKM a) Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok usaha bersama industri b) Pelatihan

perencanaan

usaha

industri

(bussines

plan

development training)

404


4) Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

dengan

kegiatan

pelayanan perizinan usaha industri 5) Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang industri b) Pengawasan perizinan usaha industri 6) Program Penyiapan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi dengan kegiatan penunjangan penguatan dan penguatan modal bidang industri 7) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah a) Penyusunan buku panduan dan pengolahan data industri b) Penyusunan profil industri menengah besar c) Penyusunan profil pengembangan sentra industri kecil d) Pembuatan profil komoditi unggulan e) Pemetaan industri hasil tembakau 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a) Gelar potensi industri kecil menengah di Show Room Kabupaten Sleman b) Gelar potensi IKM di INACRAFT 2009 c) Gelar potensi produk budaya d) Gelar potensi IKM lewat mall e) Gelar potensi produk IKM unggulan dalam rangka Pekan Budaya Nusantara 9) Program Pengemb angan Industri Kecil dan Menengah a) Pelatihan peningkatan ketrampilan dan teknologi industri kecil krupuk dan abon lele di Pakembinangun, Pakem b) Pelatihan peningkatan kualitas dan deversifikasi produk olahan salak di Sonokulon, Merdikorejo, Tempel 10) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a) Pelatihan pengelolaan sisa proses produksi bagi IK ATBM Moyudan

405


b) Penerapan sistem pengendalian mutu terpadu/gugus kendali mutu bagi IKM di Pakem dan Gamping c) Total Motivation Training bagi pengusaha Kabupaten Sleman 11) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK dan Rekayasa Sistem Produksi a) Gelar teknologi tepat guna di luar daerah b) Orientasi industri kecil makanan olahan ke perusahan kripik buah, Malang, Jawa Timur b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan dalam urusan perindustrian adalah sebagai berikut: 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Pelatihan ketrampilan industri kecil bagi 80 orang di 4 kecamatan (Kecamatan Cangkringan, Prambanan, Pakem dan Seyegan) dan pelatihan ketrampilan dan teknologi IK/IRT di lingkungan pabrik rokok untuk 60 orang di Kecamatan Mlati dan Berbah. 2) Program Pengembangan Produksi UMKM Pelatihan

ketrampilan

dan

teknologi

IK/IRT

dalam

rangka

pemanfaatan potensi setempat bagi 100 orang peserta di 10 kecamatan. 3) Program Pengembangan Kewirausahaan UKM a) Pelatihan jiwa kewirausahaan bagi 25 orang anggota kelompok usaha bersama industri b) Pelatihan

perencanaan

usaha

industri

(bussines

plan

development training) bagi 25 orang pengusaha 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelayanan perizinan usaha industri terdiri dari 99 TDI dan 13 IUI 5) Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang industri bagi 30 orang pengusaha b) Pemantauan 40 unit usaha industri

406


6) Program Penyiapan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Penyaluran kredit bagi 44 unit usaha dan monitoring kredit penguatan modal terhadap 172 nasabah 7) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah a) Penyusunan 200 buku panduan dan 80 buku data industri b) Penyusunan 200 buku profil industri menengah besar c) Penyusunan 80 buku profil 4 sentra pengembangan industri kecil (genteng, roti, bakpia dan logam metal) d) Pembuatan 320 buku profil komoditi unggulan e) Pembuatan 10 buku pemetaan industri hasil tembakau di 7 kecamatan 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a) Pelaksanaan gelar potensi industri kecil menengah di Show Room dengan peserta 160 pengusaha b) Keikutsertaan pada pameran INACRAFT 2009 di Jakarta Convention Center dengan peserta 8 pengusaha c) Keikutsertaan pada gelar potensi produk budaya tahun 2009 di Jakarta Convention Center dengan peserta 9 pengusaha d) Pelaksanaan gelar potensi IKM sebanyak 2 kali di Ambarukmo Plaza dengan peserta 16 pengusaha e) Gelar potensi produk IKM unggulan dalam rangka Pekan Budaya Nusantara (tidak terlaksana) 9) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a) Pelatihan peningkatan ketrampilan dan teknologi industri kecil krupuk dan abon lele bagi 15 orang di Pakembinangun, Pakem b) Pelatihan peningkatan kualitas dan deversifikasi produk olahan salak bagi 15 orang di Sonokulon, Merdikorejo, Tempel 10) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a) Pelatihan pengelolaan sisa proses produksi bagi IK ATBM Moyudan bagi 40 orang

407


b) Penerapan sistem pengendalian mutu terpadu/gugus kendali mutu bagi 2 IKM di Pakem dan Gamping c) Total Motivation Training bagi 25 pengusaha 11) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK dan Rekayasa Sistem Produksi a) Keikutsertaan dalam Gelar Teknologi Nasional Tahun 2009 di Pekan Baru dengan peserta 4 perusahaan rekayasa alat tepat guna b) Pelaksanaan orientasi industri kecil makanan olahan bagi 14 orang ke perusahan kripik buah, Malang, Jawa Timur (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

perindustrian sebagaimana buku lampiran) Secara rinci perkembangan industri dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.92. Perkembangan Industri Tahun 2005 - 2009 No. Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 1. Jumlah Industri 81 88 89 91 100 Besar dan Menengah 2. Jumlah Industri 14.867 14.254 14.555 14.610 15.012 Kecil dan Rumah Tangga 3. Penyerapan 61.262 62.553 63.635 62.948 63.255 Tenaga Kerja 4. Nilai Bahan 1.886.285.927 1.945.446.154 1.980.059.230 2.027.483.958 1.768.000.626 Baku (000) 5. Nilai Produksi 2.613.763.923 2.850.741.190 2.909.465.477 2.985.854.969 2.830.242.670 (000) 6. Nilai Tambah 727.477.966 905.295.036 929.406.247 958.371.011 1.062.242.044 (000)

Sumber: Dinas P2KPM

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perindustrian adalah Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun

2003

tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

Pemerintah

408


Kabupaten

Sleman

dan

Keputusan

Bupati

Sleman

Nomor

28/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sleman. Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal memiliki tugas

pokok

melaksanakan

kewenangan

bidang

Perdagangan,

Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal. Bidang Perindustrian memiliki fungsi : 1) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan produksi. 2) Pembinaan dan pengembangan usaha industri. 3) Pembinaan dan pengendalian usaha industri. 4) Penyelenggaraan dan pembinaan registrasi dan pelaporan. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perindustrian adalah sebagai berikut: Tabel 3.93. SDM Penyelenggara Urusan Perindustrian Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 2 SMP 1 3 SMA 5 4 Sarmud/D3 4 5 Strata 1 8 6 Strata 2 2 Jumlah 20 Sumber: Dinas P2KPM

No 1. 2. 3. 4.


Jumlah

Jumlah 4 14 2

20

Pejabat struktural penyelenggara urusan perindustrian adalah 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 3 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi

anggaran

untuk

penyelenggaraan

urusan

perindustrian

sebesar Rp1.000.205.000,00, realisasi Rp912.237.500,00 atau

91,21.

409


Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program

Penanggulangan

Kemiskinan,

anggaran

sebesar

Rp67.000.000,00 realisasi Rp65.500.000,00 atau 97,76%. 2) Program Pengembangan Produksi UMKM, anggaran sebesar Rp103.875.000,00 realisasi Rp102.850.000,00 atau 99,01%. 3) Program Pengembangan Kewirausahaan UKM, anggaran sebesar Rp62.000.000,00 realisasi Rp61.450.000,00 atau 99,11%. 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan, anggaran sebesar Rp30.000.000,00 realisasi Rp28.410.000,00 atau 94,70%. 5) Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM,

anggaran

sebesar

Rp35.135.000,00

realisasi

Rp34.485.000,00 atau 98,15%. 6) Program Penyiapan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi,

anggaran

sebesar

Rp62.000.000,00

realisasi

Rp57.140.000,00 atau 92,16%. 7) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah, anggaran sebesar Rp152.000.000,00 realisasi Rp145.213.600,00 atau 95,54%. 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, anggaran sebesar

Rp289.175.000,00

realisasi

Rp223.312.000,00

atau

77,22%. 9) Program Pengemb angan Industri Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp29.450.000,00 realisasi Rp28.850.000,00 atau 97,96%. 10) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, anggaran sebesar Rp87.820.000,00 realisasi Rp85.299.500,00 atau 97,13%. 11) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK dan Rekayasa Sistem Produksi,

anggaran

sebesar

Rp81.750.000,00

realisasi

Rp79.727.400,00 atau 97,53%.

410


f. Proses Perencanaan Kebijakan

bidang

perindustrian

di

Kabupaten

Sleman

lebih

diprioritaskan pada industri kecil dan rumah tangga, sehingga proses perencanaan perindustrian dilakukan dengan penjaringan aspirasi kelompok-kelompok industri kecil dan rumah tangga melalui Forum Kelompok Industri Kecil dan Rumah Tangga. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

perindustrian sebagai berikut: Tabel 3.94. Sarana dan Prasarana Urusan Perindustrian No. Jenis Prasarana Jumlah 1. Kantor 1 unit 2. Kendaraan roda 4 3. Kendaraan roda 2 4 Komputer/laptop 5 Kamera Sumber: Dinas P2KPM

1 nit 3 unit 6 unit 1 unit

Keterangan 200 m2 Rusak 1 unit

h. Permasalahan dan Solusi Ketergantungan bahan baku dari luar daerah bagi industri tertentu. Upaya yang ditempuh melalui pelatihan penerapan bahan substitusi dan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah lain. 7. Urusan Perdagangan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Kewirausahaan UKM dengan kegiatan pelatihan manajemen pemasaran 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Pelayanan perizinan perdagangan(SIUP, TDP, TDG) b) Peningkatan pelayanan pedagang pasar c) Penataan pedagang dan tempat dagangan d) Lomba antar los, kantor pasar dan gerakan bersih pasar e) Fasilitasi ruang promosi

411


3) Program Pembentukan Hukum, Penegakan Hukum dan HAM a) Sosialisasi peraturan daerah tentang kemitraan dan temu usaha b) Pemantauan perizinan usaha perdagangan c) Verifikasi dokumen perizinan API dan pengakuan ETPIK d) Sosialisasi raperda pengelolaan pasar 4) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a) Monitoring harga bahan pokok dan barang strategis b) Monitoring barang dalam pengawasan c) Pembinaan perlindungan konsumen d) Penyusunan profil pasar dan toko modern 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a) Pemantauan realisasi ekspor dan impor b) Pameran potensi produk unggulan c) Pelatihan prosedur ekspor dan impor 6) Program Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan bimbingan teknis usaha untuk pedagang di pasar 7) Program Pelayanan Administrasi a) Pengelolaan kepegawaian b) Penyediaan dan pengelolaan kearsipan dan pengelolaan arsip pasar c) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi d) Penyediaan jasa administrasi keuangan e) Penyediaan jasa kebersihan kantor f) Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggadaan g) Fasilitasi rapat dan tamu h) Koordinasi dan konsultasi i) Perencanaan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan kegiatan j) Penyusunan LAKIP, RKA-DPA-RKPA-DPPA dan pelaporan keuangan k) Monitoring evaluasi pengelolaan keuangan pasar

412


8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pengadaan sarana kerja kantor pasar b) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pembinaan kepegawaian b) Bimbingan teknis pengelolaan retribuís daerah c) Monitoring kesiagaan keamanan pasar d) Pembinaan pedagang pasar e) Bimbingan teknis manajemen f) Pembinaan pedagang pasar desa 10) Program

Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan dengan kegiatan intensifikasi penarikan retribusi pasar 11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan kegiatan penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) pengelolaan retribusi pasar 12) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah dengan kegiatan pengelolaan database dan sistem informasi pasar 13) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan radio komunikasi di pasar 14) Program Penyiapan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi a) Pemeliharaan bangunan pasar b) Sosialisasi pemeliharaan bangunan c) Penyiapan operasional Pasar Manggung b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan dalam urusan perdagangan adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Kewirausahaan UKM Pelatihan manajemen pemasaran sebanyak 80 orang di Kecamatan Sleman dan Gamping.

413


2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Pelayanan perizinan perdagangan terdiri dari 1.237 SIUP, 1.018 TDP, dan 15 TDG. b) Penyelenggaraan pelayanan kepada 13.031 pedagang pasar, penataan pedagang pasar di 14 kelompok pasar c) Penataan pedagang dan tempat dagangan sebanyak 6 kali di Pasar Sardjito, Sleman, Tempel dan Godean. d) Penyelenggaraan lomba antar los, kantor pasar dan gerakan bersih pasar di 14 kelompok pasar e) Pelaksanaan operacional radio pasar di Pasar Gamping dan Sambilegi 3) Program Pembentukan Hukum, Penegakan Hukum dan HAM a) Sosialisasi

peraturan

perdagangan

daerah

tentang

kemitraan,

usaha

dan temu usaha kemitraan serta evaluasi

pelaksanaan kemitraan usaha perdagangan bagi 80 orang b) Pemantauan

perizinan

usaha

perdagangan

terhadap

300

pengusaha c) Verifikasi dokumen ekspor impor d) Sosialisasi raperda pengelolaan pasar di 14 kelompok pasar 4) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a) Monitoring harga bahan pokok dan barang strategis terhadap 20 komoditas di Pasar Tempel, Godean dan Prambanan b) Monitoring barang dalam pengawasan terhadap 4 komoditas sebanyak 4 kali c) Pembinaan perlindungan konsumen bagi 80 orang d) Penyusunan profil pasar dan toko modern sebanyak 70 buku 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a) Pelaksanaan pemantauan realisasi ekspor dan impor b) Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada pameran International Furnicraft Indonesia 2009 (IFFINA) di Jakarta International Expo, Jakarta oleh 5 pengusaha, pameran ICRA di Jakarta Convention

414


Center, Jakarta oleh 6 pengusaha, pameran Pekan Raya Jakarta oleh 21 pengusaha, Pameran Produk Ekspor (PPE)/ Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakata International Expo, Jakarta oleh 7 pengusaha, pameran Jogja Export Expo di Jogja Expo Center, Yogyakarta oleh 6 pengusaha c) Pelatihan prosedur ekspor dan impor bagi 40 orang peserta 6) Program Penanggulangan Kemiskinan Bimbingan teknis usaha untuk 150 orang pedagang kecil di Pasar Ngino, Prambanan, Potrojayan dan Kenaran. 7) Program Pelayanan Administrasi a) Pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan terdiri dari 94 orang PNS dan 116 orang PTT b) Pengelolaan kearsipan perpustakaan dan kantor selama 12 bulan c) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi terdiri dari listrik, telekomunikasi, air, gas, dan media cetak selama 12 bulan d) Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan e) Penyediaan jasa kebersihan cantor selama 12 bulan f) Penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggadaan selama 12 bulan g) Fasilitasi rapat dan tamu selama 12 bulan h) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan i) Perencanaan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan kegiatan selama 12 bulan j) Penyusunan LAKIP, RKA-DPA-RKPA-DPPA dan pelaporan keuangan selama 12 bulan k) Monitoring evaluasi pengelolaan keuangan pasar sebanyak 4 kali 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pengadaan sarana kerja di 14 kantor pasar b) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pembinaan 217 orang pegawai dan petugas pasar b) Bimbingan teknis 70 orang pengelola retribusi daerah

415


c) Monitoring kesiagaan keamanan di 14 kelompok pasar d) Pembinaan pedagang pasar di 14 kelompok pasar e) Bimbingan teknis manajemen terhadap 40 pedagang f) Pembinaan 30 pedagang pasar desa 10) Program

Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber

Pendapatan Pembinaan peningkatan motivasi 50 orang petugas penarik retribusi pasar 11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) pembukuan retribusi pasar dan SOP pengelolaan retribusi pasar 12) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah Pengelolaan data pedagang dan data perizinan dengan Sistem Informasi 13) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Pengadaan dan pemasangan radio komunikasi di 5 kelompok pasar 14) Program Penyiapan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi a) Pemeliharaan bangunan pasar di 14 kelompok pasar b) Sosialisasi pemeliharaan bangunan di 14 kelompok pasar c) Penyiapan operasional Pasar Manggung yang terdiri dari pembuatan data base pedagang dan penyediaan prasarana sementara bagi 60 pedagang (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

perdagangan sebagaimana buku lampiran) Perkembangan jumlah eksportir, volume dan nilai ekspor dapat dilihat pada tabel berikut:

416


Tabel 3.95. Perkembangan Jumlah Eksportir, Volume dan Nilai Ekspor Tahun 2005-2009 Uraian Jumlah Eksportir

2005

2006

2007

2008

2009

53

60

55

51

49

7.874.448,01

6.258.375,79

3.711.868,31

Volume (kg)

13.603.837,45

11.392.759,45

Nilai (US$)

72.661.666,17

73.663.139,7555.008.403,70

54.401.729,69

43.851.293,33

Sumber: Dinas P2KPM

Penurunan ekspor secara umum disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: 1) Dampak krisis keuangan global pada pertengahan tahun 2008 masih berlanjut sampai hingga saat ini. Kondisi tersebut terjadi di berbagai negara yang merupakan pasar potensial bagi produk dari Kabupaten Sleman telah membawa dampak berupa transaksi menggunakan L/C yang merugikan importir karena harus memberikan jaminan kepada opening bank 100% yang sebelum krisis besar jaminan hanya 10-20%, sehingga banyak bahan baku produk perdagangan yang tidak terpenuhi. Dengan naiknya deposit tersebut, eksportir yang telah memiliki Purchasing Order banyak transaksinya yang ditunda bahkan dibatalkan. 2) Semakin

ketatnya

persaingan

pada

pasar

global,

terutama

munculnya pesaing-pesaing baru dari negara berkembang seperti Vietnam, Cina dan Thailand terhadap produk ekspor sejenis, kualitas maupun harga produk sehingga buyer mempunyai banyak pilihan dan posisi kondisi pasar semakin buyer market. Disamping itu, Indonesia menjadi incaran karena merupakan pasar potensial dilihat dari banyaknya jumlah penduduk. 3) Semakin

maraknya

atribut

ekspor

(non-tarrif

barrier)

yang

dipersyaratkan negara mulai tahun 2007 seperti Amerika dan Eropa dengan berbagai pertimbangan seperti keselamatan konsumen, perlindungan flora dan fauna, pencegahan pencemaran lingkungan, serangan bakteri/virus yang terbawa oleh produk impor maupun keamanan nasional.

417


Meskipun jumlah eksportir, volume dan nilai ekspor mengalami penurunan,

namun

usaha

perdagangan

di

Kabupaten

Sleman

mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya jumlah usaha perdagangan dari 8.766 unit pada tahun 2008 menjadi 9.550 unit pada tahun 2009 yang meliputi PT, CV, Firma, perorangan, koperasi dan badan usaha lainnya. Jumlah sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.96. Perkembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Tahun 2005-2009 No.

Uraian

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Pasar Tradisional/Desa

24

26

26

40

41

2. 3. 4. 5.

Pasar Lokal/Kabupaten Pasar Hewan S Pasar Swalayan Pasar Grosir

36 4 52 3

36 5 58 3

36 5 73 3

36 5 73 3

37 5 96 2

Sumber:Dinas P2KPM

c. SKPD Penyelenggara Urusan : SKPD

Penyelenggara

urusan

perdagangan

adalah

Bidang

Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal (P2KPM) dan Kantor Pengelolaan Pasar Daerah (KPPD). Dinas P2KPM dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman

dan

Keputusan

Bupati

Sleman

Nomor

28/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi

dan

Penanaman

Modal

Kabupaten

Sleman.

Dinas

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal ini memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal. Bidang Perdagangan memiliki fungsi :

418


1) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam negeri. 2) Penyelenggaraan, pembinaan dan pemantauan perdagangan luar negeri. 3) Penyelenggaraan, bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan. 4) Penyelenggaraan,

pembinaan

dan

pemantauan

perlindungan

konsumen. Kantor Pengelolaan Pasar

dibentuk berdasarkan Perda Nomor 12

Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar. Kantor Pengelolaan

Pasar

memiliki

tugas

membantu

Bupati

dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perdagangan adalah sebagai berikut: Tabel 3.97. SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan (Dinas P2KPM) Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 1 1. I 2 SMP 1 2. II 3 SMA 7 3. III 4 Sarmud/D3 3 4. IV 5 Strata 1 7 6 Strata 2 2 Jumlah 21 Jumlah Sumber: Dinas P2KPM

Jumlah 4 15 2

21

Pejabat struktural penyelenggara urusan perdagangan di Dinas P2KPM adalah 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 4 orang pejabat eselon IV.

419


Tabel 3.98. SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan (KPPD) Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No Golongan 1 SD 14 1. I 2 SMP 24 2. II 3 SMA 86 3. III 4 Sarmud/D3 2 4. IV 5 Strata 1 15 6 Strata 2 3 Jumlah 144 Jumlah Sumber: KPPD

Jumlah 36 84 24 -

144

Pejabat struktural penyelenggara urusan perdagangan di KPPD adalah 3 orang pejabat eselon IV. Selain itu, dalam penyelenggaraan urusan perdagangan, Kantor Pengelolaan Pasar Daerah dibantu oleh 59 PTT. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perdagangan di Dinas P2KPM sebesar Rp676.078.000,00 realisasi Rp619.342.125,00 atau 91,61%. Alokasi anggaran urusan perdagangan di KPPD sebesar Rp4.487.115.500,00 realisasi Rp3.608.345.125,00 atau 80,42%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Kewirausahaan UKM, anggaran sebesar Rp45.000.000,00 realisasi Rp45.000.000,00 atau 100%. 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, anggaran sebesar Rp661.681.000,00 realisasi Rp542.117.000,00 atau 81,93%. 3) Program Pembentukan Hukum, Penegakan Hukum dan HAM, anggaran sebesar Rp130.800.000,00 realisasi Rp111.519.725,00 atau 85,26%. 4) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, anggaran sebesar Rp70.700.000,00 realisasi Rp67.064.000,00 atau 94,86%. 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, anggaran sebesar

Rp449.578.000,00

realisasi

Rp410.353.900,00

atau

91,28%.

420


6) Program Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan bimbingan teknis

usaha

untuk

pedagang

di

pasar,

anggaran

sebesar

Rp35.000.000,00 realisasi Rp30.777.000,00 atau 87,93%. 7) Program

Pelayanan

Administrasi,

anggaran

sebesar

Rp1.709.611.000,00 realisasi Rp1.399.731.875,00 atau 81,87%. 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran sebesar

Rp236.865.000,00

realisasi

Rp221.816.100,00

atau

93,65%. 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar

Rp303.865.000,00

realisasi

Rp258.829.125,00

atau

85,18%. 10) Program

Intensifikasi

Pendapatan,

anggaran

dan

Ekstensifikasi

sebesar

Sumber-Sumber

Rp219.958.500,00

realisasi

Rp148.859.500,00 atau 67,68%. 11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, anggaran sebesar Rp25.000.000,00 realisasi Rp19.161.500,00 atau 76,65%. 12) Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah, anggaran sebesar Rp45.000.000,00 realisasi Rp33.130.500,00 atau 73,62%. 13) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, anggaran sebesar Rp54.000.000,00 realisasi Rp48.900.000,00 atau 90,56%. 14) Program Penyiapan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi,

anggaran

sebesar

Rp1.211.000.000,00

realisasi

Rp989.799.825,00 atau 81,73% . f. Proses Perencanaan Kebijakan bidang perdagangan lebih diprioritaskan pada pedagang tradisional, peredaran barang strategis (sembako, saprodi pertanian, BBM) dan barang kadaluwarsa sehingga proses perencanaan urusan

421


perdagangan dilakukan dengan penjaringan aspirasi melalui Forum Kelompok Pedagang Tradisional, Perguruan Tinggi dan KADIN. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

perdagangan sebagai berikut: Tabel 3.99. Sarana dan Prasarana Urusan Perdagangan (Dinas P2KPM) No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor Bidang Perdagangan 1 unit 200 m2 2.

UPTD Taman Kuliner

1 unit

3.

Kendaraan roda 4

1 unit

4. Kendaraan roda 2 5. Komputer/Laptop Sumber: Dinas P2KPM

15.000 m2

3 unit 7/2 unit

Tabel 3.100. Sarana dan Prasarana Urusan Perdagangan (KPPD) No. Jenis Jumlah Keterangan 1. Kantor Pengelolaan Pasar Daerah 1 unit 120 m2 2.

Pasar Kabupaten

37 unit

3.

Kendaraan roda 4

2

4. Kendaraan roda 2 5. Komputer/Laptop 6. LCD Sumber: KPPD

7 8 1

Tanah:120.049 m2 Bangunan: 597 m2

h. Permasalahan dan Solusi 1) Dampak krisis keuangan global yang terjadi pertengahan 2008 masih berlanjut, yang mengakibatkan banyaknya pembatalan dan penundaan permintaan produk dari negara lain yang mengakibatkan menurunnya nilai ekspor. Untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan dengan melakukan promosi produk-produk unggulan Kabupaten Sleman di berbagai pameran guna menangkap pasar nasional dan internasional.

422


2) Rendahnya daya saing produk Sleman di pasar global maupun nasional terutama dalam mengimbangi produk-produk impor. Upaya yang telah dilakukan melalui peningkatan mutu produk. 3) Masih lemahnya pelaku usaha dalam membaca peluang. Solusi yang tempuh melalui pengembangan jejaring kerja. 4) Fisik bangunan pasar 22% tidak layak digunakan meliputi kios 25 unit, los 156 unit, kantor 7 unit, MCK 12 unit, TPS 5 unit dan pagar bumi 3 unit. Solusi yang dilakukan adalah perbaikan dengan skala prioritas di Pasar Balangan, Pakem, Sambilegi dan Sleman.

8. Urusan Ketransmigrasian a. Program dan Kegiatan 1) Program Peningkatan Informasi Kerja dan Kualitas Penempatan Tenaga Kerja dengan kegiatan fasilitasi Forum Mitra Makarya Muktitama 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja a) Pengelolaan transmigrasi b) Bimbingan

petugas

pendaftaran

calon

transmigran

dan

pemantauan b. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi program dan kegiatan urusan ketransmigrasian adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Informasi Kerja dan Kualitas Penempatan Tenaga Kerja Pelaksanaan penjajakan ke calon wilayah penempatan transmigran tahun 2009-2010 di Kabupaten Bengkalis (Provinsi Riau), Kabupaten Buaol (Provinsi Sulawesi Tengah), dan Kabupaten Ogan Ilir (Provinsi Sumatera Selatan).

423


2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja a) Pelaksanaan ketransmigrasian sebanyak di 40 desa, seleksi dan validasi data calon transmigrasi sebanyak 565 KK, pembinaan dan motivasi bagi calon transmigrasi sebanyak

270 KK,

pemberian bantuan bagi 16 KK calon transmigran yang siap berangkat ke Provinsi Bengkulu, serta monitoring dan evaluasi transmigran penempatan tahun 2005-2006 di Kabupaten Barito Kuala dan Banjar, Kalimantan Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Dawas Raya, Sumatera Barat serta Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. b) Pelaksanaan bimbingan bagi 103 petugas pendaftaran calon transmigran dan pemantauan transmigrasi kembali tingkat kecamatan dan desa. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

ketransmigrasian sebagaimana buku lampiran) c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD

penyelenggara

urusan

ketransmigrasian

adalah

Seksi

Transmigrasi, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana (Nakersos KB) dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 31/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Keluarga Berencana. Bidang

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dengan fungsi:

424


1) Penyelenggaraan dan pembinaan, pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan. 2) Penyelenggaraan

dan

pembinaan

hubungan

industrial

dan

kesejahteraan pekerja. 3) Penyelenggaraan dan pembinaan penempatan dan perluasan tenaga kerja. 4) Penyelenggaraan dan pembinaan transmigrasi. Seksi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, menyelenggarakan penyuluhan,

pendaftaran dan seleksi,

penampungan dan pemindahan calon transmigrasi. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan ketransmigrasian adalah sebagai berikut: Tabel 3.101. SDM Penyelenggara Urusan Ketransmigrasian Jumlah SDM No. Jenis Pendidikan Jumlah No 1 SD 1 1. 2 SMP 2. 3 SMA 3 3. 4 Sarmud/D3 4. 5 Strata 1 4 6 Strata 2 1 Jumlah 9 Sumber: Dinas NakersosKB


Jumlah 2 5 2

Jumlah

9

Pejabat struktural penyelenggara urusan ini adalah 1 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 1 orang pejabat eselon IV. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketransmigrasian sebesar Rp303.260.000,00, realisasi Rp286.134.250,00 atau 94,35%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

425


1) Program Peningkatan Informasi Kerja dan Kualitas Penempatan Tenaga Kerja,

anggaran sebesar Rp61.510.000,00 realisasi

Rp61.070.000,00 atau 99,28% 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja,

anggaran sebesar

Rp266.750.000,00 realisasi Rp247.464.250,00 atau 92,77% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan ketransmigrasian dilaksanakan secara partisipatif melalui musrenbang dan dialog dengan calon transmigran. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

ketransmigrasian sebagai berikut: Tabel 3.102. Sarana dan Prasarana Urusan Ketransmigrasian No. Jenis Jumlah 1. Kantor 2. Kendaraan roda 2 3. Komputer/Laptop Sumber: Dinas NakersosKB

Keterangan

1 unit 3 unit 3 unit

h. Permasalahan dan Solusi 1) Alokasi jumlah transmigran dari Pemerintah Pusat belum dapat memenuhi besarnya minat bertransmigrasi warga Sleman. Solusi yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan kebutuhan riil transmigrasi masyarakat Sleman. 2) Masih adanya daerah penerima transmigran yang tidak mentaati ketentuan MoU berkaitan dengan keluasan lahan yang akan diberikan kepada transmigran.

Solusi yang dilakukan dengan

melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan daerah tujuan transmigrasi.

426


D. Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan

Daerah,

Pemerintah

melakukan

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi EKPPD, EKPOD dan EDOB. Sehubungan

Surat

Edaran

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor:

SE.120.04/356/OTDA, tanggal 19 Februari 2009 dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor: 188.31/126/SJ, tanggal 18 Januari 2010, maka pemerintah daerah diminta untuk mengisi LPPD Tahun 2008 dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan dilengkapi dengan : 1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan. 2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) capaian kinerja pada tataran pelaksana kebijakan. Secara rinci IKK capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan serta capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib pilihan Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2009 adalah sebagaimana tersebut

pada

Buku

Lampiran

Indikator

Kinerja

Kunci

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sleman tahun 2009 ini.

427

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009

Recommend Documents