LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Assalamu’alaikum Wr. Wb Yang terhomat Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia hidayah dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku pengemban amanat masyarakat sekaligus sebagai khalifah di muka bumi ini. Shalawat serta salam semoga selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada pembawa pelita Islam yaitu Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan contoh solidarits dan toleransi yang tinggi kepada sesama. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Tanah Merah Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati Indragiri Hilir ini merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa dalam rangka transparansi Pemerintahan Desa selama Tahun 2016, serta merupakan pemerintahan

bagian yang

dari

mekanisme

berkaitan

dengan

dalam

sistem

tugas–tugas

penyelenggaraan

pokok

dan

fungsi

Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa,

Pelaksanaan

Pembangunan

Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, selama kurun waktu satu tahun yakni tahun 2016. Laporan ini dilaksanakan untuk menjalankan amanat Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa yang mana semua Kepala Desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik

Indonesia

harus

memberikan

Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah

1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Tanah Merah TA. 2016

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 tahun 2015 tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya, dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Dalam Laporan ini di samping merupakan kewajiban konstitusional dan proses rapor dari pelaksanaan pembangunan Desa Tanah Merah selama dalam waktu 1 ( satu ) tahun, tapi merupakan Pertanggung Jawaban moral kepada masyarakat yang kelak akan dijadikan landasan pembangunan berikutnya dan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah tahun

berikutnya.

Laporan

Pertanggungjawaban

Realisasi

Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 ini merupakan hal yang pertama dilakukan sejak dilantik oleh Bupati Indragiri Hilir pada Tanggal 31 Desember 2015. Hasil–hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selama kurun waktu tahun 2016, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya. Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah desa bersama masyarakat Desa Tanah Merah selama tahun 2016 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari tahun sebelumnya dan mekanisme pelaksanaannya menggunakan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM

Desa)

yang

dilakukan

secara

Partisipatif,

sinergis,

koordinatif,

transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi, peluang, serta melihat kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan. Penyampaian Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemasyarakatan

Desa, Desa,

Pelaksanaan dan

Pembangunan

Pemberdayaan

Desa,

Masyarakat

Pembinaan Desa,

yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tanah Merah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dari Bulan Januari sampai Desember 2016.

2


Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintahan Desa maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Tanah Merah, sementara itu yang belum berhasil di lihat sebagai tantangan untuk diatasi dimasa yang akan datang. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 ini akan kami sampaikan secara sistimatis sebagai berikut : BAB I

BAB II

BAB III

Pendahuluan A.

Dasar Hukum;

B.

Gambaran Umum Desa.

Pembangunan Jangka Menengah Desa A.

Visi Misi;

B.

Strategi dan Arah Kebijakan Desa;

C.

Prioritas Desa.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa A.

Pengelolaan Pendapatan Desa; 1. Intensifikasi dan Eksentifikasi; 2. Target dan Realisasi Pendapatan; 3. Permasalahan dan Penyelesaian.

B.

Pengelolaan Belanja Desa; 1. Kebijakan Umum keuangan Desa; 2. Target dan Realisasi Belanja; 3. Permasalahan dan Penyelesaian.

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa

3

A.

Urusan Hak Asal Usul Desa;

B.

Urusan Pemerintah yang diserahkan Kabupaten.


BAB V

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan A.

Tugas Pembantuan yang diterima;

B.

Tugas Pembantuan yang diberikan.

BAB VI Urusan Pemerintahan Lainnya A.

Kerjasama Antar Desa;

B.

Kerjasama dengan Pihak Ketiga;

C.

Batas Desa;

D.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;

E.

Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB VII Penutup Tiada gading yang tak retak begitu pula selama saya beserta Aparat Desa dalam melaksanakan tugas tentunya tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, dan kami mohon agar dibukakan pintu maaf dan selanjutnya mari kita Membangun Desa dengan menjunjung tinggi Spirit Baru Indragiri Hilir. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah memberikan bimbingan dan motivasi semoga ke arah kemajuan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Tanah Merah. Wabillahitaufik wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb Tanah Merah, 31 Januari 2016 KEPALA DESA TANAH MERAH

ZULFADLI

4


BAB I PENDAHULUAN

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir melalui Visi dan Misi Menuju Kabupaten yang Maju, Bermartabat dan Bermarwah, Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah berusaha melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat otonomi Desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Tanah Merah serta Kabupaten Indragiri Hilir. A.

Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);

2.

Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2015 tentang

Desa

Maju

Indragiri

Hilir

Jaya

(Lembaran

daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 5); 9.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Desa Melalui program Desa Maju Indragir Hilir Jaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 11); 11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 15);

6


12.

Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanah Merah Tahun 2016-2021, (Lembaran Desa Tanah Merah Tahun 2016 Nomor 2);

13.

Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Tanah Merah Tahun 2016 Nomor 5);

B.

Gambaran Umum Desa 1.

Kondisi Geografis Desa Tanah Merah adalah salah satu desa di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir secara geografis terletak di 103O 15’ 57,6” BT dan terletak di 0O 30’ 27,36” LS yang mempunyai luas wilayah 13.693 Hektare atau 136,93 KM2. Dilihat dari topografi ketinggian wilayah Desa Tanah Merah berada pada ketinggian ± 5 s/d 17 Meter dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan ratarata 2000 mm/tahun serta suhu rata-rata antara 27-30 Celcius. Adapun batas-batas wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut : ❖

Sebelah Utara

: Desa Tanjung Baru

❖

Sebelah Timur

: Desa Tanjung Pasir

❖

Sebelah Selatan

: Kelurahan Kuala Enok

❖

Sebelah Barat

: Desa Selat Nama

Luas wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir adalah 13.693 Hektare atau 136,93 KM2 yang terdiri dari :

7

a.

Tanah Pekarangan masyarakat

permukiman

b.

Tanah Perkebunan Rakyat

920 Hektare

c.

Tanah Perkebunan Swasta

2.100 Hektare

d.

Tanah HGU Industri/Pabrik


472 Hektare

125 Hektare

e.

Tanah yang dipergunakan untuk fasilitas umum

3.850 Hektare

f.

Tanah Kas Desa

g.

Daerah Aliran Sungai

1.820 Hektare

h.

Rawa-Rawa & Hutan Pantai

1.550 Hektare

i.

Lain-lain

2.853 Hektare

3 Hektare

Desa Tanah Merah terdiri dari 8 (delapan) Rukun Warga/RW dan 45 (empat puluh lima) Rukun Tetangga/RT. Orbitasi jarak tempuh ke ibukota Kecamatan ± 1 Km, ke ibukota Kabupaten ± 50 Km dan jarak ke ibu kota Provinsi adalah ± 200 Km. 2.

Demografi 2.1.

Kependudukan Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Tanah Merah

adalah 14.566

Jiwa

dengan jumlah Kepala Keluarga 3.961 Kepala Keluarga (KK). Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan di Desa Tanah Merah. Berkaitan dengan

kependudukan,

aspek

yang

penting

antara

lain

perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya. Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah Tahun 2014 (Berdasarkan DDK)

8

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH TOTAL

7.261 Jiwa

7.305 Jiwa

14.566 Jiwa


2.2.

Laju Pertumbuhan, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Penduduk

Desa

Tanah

Merah

masih

mengalami

pertumbuhan, dari data tahun 2010 sebanyak 14.081 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 1,23 % sampai dengan tahun 2014 menjadi sebesar 14.566 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Tanah Merah selama 5 (lima) tahun terjadi penambahan 570 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,93 %. Dengan luas wilayah 136,93 KM2, kepadatan penduduk Desa Tanah Merah pada tahun 2010 sebesar 103 /KM2. Angka tersebut mengalami kenaikan pada akhir tahun 2014 menjadi sebesar 106 /KM2. Sedangkan Sex Ratio penduduk Desa Tanah Merah tahun 2010 s/d 2014 sebesar 4,46 %, yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 17 jiwa penduduk laki-laki. Untuk lebih jelas, data perkembangan penduduk Desa Tanah Merah dari tahun 2010 s/d 2014, dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut ini : Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah Tahun 2010-2014 Jenis Kelamin No.

2.3.

Tahun

Jumlah LK

PR

Peruba han

Pertum buhan (%)

Kepada tan/ Km2

1

2010

7.271

6.810

14.081

172

1,23 %

103

2

2011

7.245

6.814

14.059

22

0,16 %

103

3

2012

7.220

6.776

13.996

63

0,45 %

102

4

2013

7.252

7.306

14.558

8

0,05 %

106

5

2014

7.261

7.305

14.566

570

4,07 %

106

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2014 lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 2.3 berikut ini :

9


Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Tanah Merah Tahun 2013 No.

1.

10

WILAYAH/ LINGKUNGAN DSN RW I 001

JENIS KELAMIN LK

PR

Sub Jumlah

125 301 176 106 101 809 122 116 306 146 128 59 81 958 199 265 251 354 245 241 158 80 1.793 131 185 65 113 158 137 789 198 96 327 232 307 163 190 1.513 129 172 208 74 583 4 77 104 105 290 183 87 133 114 517

155 242 235 136 93 861 103 145 466 117 137 57 94 1.119 213 228 243 369 243 270 124 77 1.767 139 205 70 120 183 221 938 174 33 266 231 273 176 147 1.300 136 187 148 65 536 4 94 112 104 314 164 105 106 96 471

280 543 411 242 194 1.670 225 261 772 263 265 175 175 2.077 412 493 494 723 488 511 282 157 3.560 270 390 135 233 341 358 1.727 372 129 593 463 580 339 337 2.813 265 359 356 139 1.119 8 171 216 209 604 347 192 239 212 988

Total Jumlah

7.252

7.306

14.558

2.

I

Sub Jumlah 002

3.

II

Sub Jumlah 003

4.

II

Sub Jumlah 004

5.

Sub Jumlah III 005

6.

Sub Jumlah III 006

7.

IV

8.

Sub Jumlah IV 008

Sub Jumlah 007

RT 001 002 003 004 005

JUMLAH (Jiwa)

001 002 003 004 005 006 007 001 002 003 004 005 006 007 008 001 002 003 004 005 006 001 002 003 004 005 006 007 001 002 003 004 001 002 003 004 001 002 003 004


3.

Pendidikan Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Berdasarkan struktur tingkat pendidikan, penduduk Desa Tanah Merah tergolong penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok umur 7-18 tahun sedang pernah sekolah merupakan yang terbanyak jumlahnya masing-masing 1.492 jiwa Laki-laki dan 1.653 jiwa Perempuan.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin Tahun 2015 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18

KELOMPOK UMUR

3 – 6 belum TK/PAUD 3 – 6 sedang TK/PAUD 7 – 18 Tdk pernah sekolah 7 – 18 sedang pernah sekolah 18 - 56 Tidak pernah sekolah 18 - 56 Tidak tamat SD 18 - 56 Tidak tamat SLTP 18 - 56 Tidak tamat SLTA Tamat SD/Sederajat Tamat SLTP/Sederajat Tamat SLTA/Sederajat Tamat D-1/Sederajat Tamat D-2/Sederajat Tamat D-3/Sederajat Tamat S-1/Sederajat Tamat S-2/Sederajat Tamat S-3/Sederajat Jumlah

TAHUN 2014 (Jiwa) LK PR JUMLAH 155 187 342 97 102 199 229 302 531 1.492 1.653 3.145 345 539 884 373 729 1.102 422 507 929 438 655 1.093 1.794 1.277 3.071 901 586 1.487 702 452 1.154 39 34 73 31 47 78 45 58 103 198 177 375 7.261 7.305 14.566

Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam poersentase sebagaimana dapat dilihat pada Tabel. 2.5 berikut ini :

11


Tabel 2.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam Persentase Tahun 2015 NO

TINGKAT PENDIDIKAN

PERSENTASE (%) 21,08 %

1

Tamat SD/Sederajat

2

Tamat SLTP/Sederajat

10,20 %

3

Tamat SLTA/Sederajat

7,92 %

4

Tamat Perguruan Tinggi

4,31 %

5

Pelajar TK/PAUD/Sederajat

1,36 %

6

Pelajar SD/SLTP/SLTA/PT

21,59 %

10

Tidak Tamat SD/Sederajat

7,56 %

11

Tidak Tamat SLTP/Sederajat

10,20 %

12

Tidak Tamat SLTA/Sederajat

7,50 %

13

Belum Sekolah

2,22 %

14

Tidak Pernah Sekolah

6,06 %

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Desa Tanah Merah kebanyakan penduduk yang tidak sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar 31,32 %, kemudian yang memiliki bekal pendidikan dasar 21,08 % dan Pelajar SD/SLTP/SLTA/Perguruan Tinggi yaitu 21,59 %, serta yang selesai perguruan tinggi hanya 4,31 %.

4.

Kesehatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Tanah Merah

antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola

penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi. Indikator pelayanan kesehatan dapat dilihat dari aspek angka kematian bayi lahir, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 angka kelangsungan hidup bayi di Desa Tanah Merah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel. 2.6 berikut ini :

12


Tabel 2.6 Angka Kematian Ibu melahirkan, Angka Kematian Bayi Lahir Desa Tanah MerahTahun 2010-2014. NO

CAPAIAN KINERJA INDIKATIF 2010 2011 2012 2013 2014

1

AKB/KH

-

2

2

4

8

2

AKI/KH

-

1

1

1

4

3

AKBAL/KH

-

-

-

1

1

4

BBLR

-

-

2

1

4

Keterangan

:

AKB AKI AKBAL BBLR KH

: : : : :

1. 2. 3. 4. 5.

6.

INDIKATOR

Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu (Ibu Hamil, Melahirkan, Nifas) Angka Kematian Balita Berat Bayi Lahir Rendah Kelahiran Hidup (jumlah bayi lahir yang hidup)

Kehidupan Beragama Penduduk Desa 97,13 % memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik. Tabel 2.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama/Aliran Kepercayaan Desa Tanah Merah Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5

AGAMA/ ALIRAN KEPERCAYAAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA

JUMLAH

7.

JENIS KELAMIN LK PR 8.814 5.335 34 20 30 17 200 116 9.078

5.488

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perempuan dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Tanah Merah. Perempuan dan Anak dari komposisi penduduk Desa Tanah Merah, pada Tahun 2014 jumlah penduduk wanita mencapai 7.305 jiwa atau sekitar 50,15 % dari total penduduk berjumlah

13


14.566 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 0-20 tahun mencapai 4.662 Jiwa atau sekitar 32,00 %. Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang

pembangunan

antara

lain

ditandai

belum

optimalnya

partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih sangat rendah. 8.

Sosial Budaya Masyarakat Desa Tanah Merah

menjaga dan menjunjung

tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya dan kearipan lokal pada setiap prosesi resepsi pernikahan, Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Kebudayaan Suku, lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya mempertahankan kelestarian nilainilai budaya melalui pagelaran kesenian tradisional maupun religi. Tabel 2.8 Jumlah Penduduk berdasarkan Etnis/Kesukuan di Desa Tanah Merah Tahun 2015 NO

ETNIS/SUKU

JENIS KELAMIN LK

1

MELAYU

2.875

2.173

2

BANJAR

2.280

1.903

3

JAWA

1.473

1.222

4

BUGIS

1.172

1.019

5

TIONGHOA

101

90

6

DUANU

72

67

7

MINANG

25

81

8

BATAK

8

5

8.006

6.560

JUMLAH

14

PR


9.

Mata Pencaharian Penduduk usia kerja adalah usia 15 tahun keatas. Mata pencaharian pokok menurut jenis Kelamin di Desa Tanah Merah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dominan pada jenis pencaharian Wiraswasta, Nelayan dan Karyawan Swasta. Berikut disajikan data mata pencaharian pokok penduduk umur 15 tahun keatas di Desa Tanah Merah pada tahun 2012-2014, sebagaimana Tabel 2.9 berikut ini : Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah umur 15 keatas menurut Mata Pencaharian Pokok Tahun 2015

No.

Jenis Mata Pencaharian Pokok

1

Petani

2 3 4 5 6 7 8 9

Buruh Tani PNS Pedagang Peternak Nelayan Karyawan Swasta Aparat Desa Wiraswasta

Jenis Kelamin LK

JUMLAH

Jumlah

PR 67

23

90

25 85 29 5 417 1.753 68 5.353 7.802

15 99 22 265 4 5.620 4.848

40 184 51 5 417 2.018 72 9.773 12.650

10. Dinamika Politik Desa Proses

reformasi

yang

bergulir

sejak

tahun

1997

telah

memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan demokrasi telah dimamfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam

15


proses pemilihan umum, hal tersebut dapat dilihat angka partisipasi masyarakat pada tabel berikut. Tabel 2.10 Jumlah Data Pemilih Tetap dan Hak Pilih PEMILU dan PILKADA Tahun 2014 PEMILU

JUMLAH DPT

JUMLAH Hak Pilih

TAHUN

Pemilihan Umum

9.586

6.059

2014

Presiden dan Wakil Presiden Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati

9.586

6.059

2014

9.631

6.455

2013

9.631

6.455

2013

Sedangkan konstituen dan pengurus

Partai Politik peserta

pemilu tahun 2014 yang ada di Desa Tanah Merah adalah sebagai berikut : Tabel 2.11 Daftar Peserta Pemilihan Umum berdasarkan Kepengurusan Aktif di Tahun 2014 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PARTAI POLITIK

KEPENGURUSAN /RANTING/ KONSTITUEN AKTIF TIDAK

NASDEM PKB PKS PDI-PERJUANGAN GOLKAR DEMOKRAT PAN PBB PKP

√ √ √ √ √

√ √ √ √

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah periode 2015-2021 yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Indragiri Hilir adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan

Pemerintah

Nomor

43

Tahun

2014

tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2015

16


tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Pelaksanaan

Pemilihan

Kepala

Desa,

dan

telah

diselenggarakan mulai tanggal 22 September s/d 31 Desember 2015 yang diikuti oleh 5 (lima) Calon Kepala Desa. Pada tanggal 31 Desember 2015 telah dilaksanakan pelantikan oleh Bupati Indragiri Hilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 849/XII/HK-2015 tanggal 28 Desember 2015.

Tabel 2.12 Jumlah Data Pemilih Sementara/Tetap Dan Hak Pilih Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Tahun 2015 JENIS KELAMIN

DATA PILKADES Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pelaksanaan PILKADES

JUMLAH

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

4.798

4.538

9.336

4.273

4.135

8.408

SAH 4.448

TDK SAH 43

JUMLAH 4.491

Pola kepemimpinan penduduk di wilayah Desa Tanah Merah dalam pengambilan keputusan berada di tangan Kepala Desa, namun semua dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari masyarakat. Keterwakilan masyarakat di tingkat desa, diwadahi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan Lembaga Pemerintahan di tingkat desa.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan

desa harus mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Tanah Merah mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis. Berdasarkan

deskripsi

dari

fakta-fakta

diatas,

dapat

disimpulkan bahwa Desa Tanah Merah mempunyai dinamika politik lokal, Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokrasi ke dalam politik lokal.

17


11. Kondisi Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Tanah Merah secara umum

juga

mengalami

bertambahnya

jumlah

peningkatan,

penduduk

yang

hal

ini

dinilai

dari

memiliki

usaha

atau

pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk Desa Tanah Merah masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Tanah Merah terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan kelapa oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mareka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapakan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani ke mulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, kinerja tenaga PPL di desa kami tidak bekerja maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah yang menugaskannya. Tabel 2.13 Komposisi Tenaga Kerja di Desa Tanah Merah berdasarkan Umur menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

NO 1 2

TENAGA KERJA Usia 7 – 18 tahun masih sekolah Usia 18 – 56 tahun (a + b)

JENIS KELAMIN LK PR 1.692 1.593 3.982 2.538

a. Usia 18 – 56 tahun bekerja b. Usia 18 – 56 tahun belum bekerja/tidak bekerja Jumlah (1 + 2) Jumlah Total (LK + PR)

18


2.897 1.085

1.527 1.077

5.674 4.131 9.805 orang

12. Sumber Daya Alam Kondisi topografi, Desa Tanah Merah memiliki relief daerah dataran rendah pesisir. Desa Tanah Merah merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor Industri Perkebunan Kelapa dan Nelayan. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah Kelapa Dalam, Hybrida, Sawit, jagung, kacang-kacangan dan tanaman hortikultura yang meliputi bawang, sayuran, dan buahbuahan. Sumber

daya

alam

sangat

bermanfaat

bagi

kehidupan

makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Tanah Merah pada musim kemarau masih kekurangan air bersih, dan apabila musim penghujan kondisi perkebunan tergenang air karena proses tata air yang kurang maksimal. Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu rata-rata 26O Celcius, suhu minimun 22O Celcius dan suhu maksimum 33O Celcius. Potensi lahan perkebunan Desa Tanah Merah dengan luas 13.693 Ha yang terdiri dari Tanah perkebunan seluas 3.023 Ha (22,08%) dan tanah Non perkebunan seluas 10.670 Ha (77,92%). Lahan

perkebunan

dikelompokkan

berdasarkan

penggunaannya menjadi lahan perkebunan yang dikelola swasta dan lahan perkebunan masyarakat yang terdiri dari varietas kebun Kelapa

Dalam

perkebunan

dan

Kelapa

Hybrida.

Sedangkan

lahan

Non

dikelompokkan

menjadi

permukiman/bangunan,

pabrik/industri pengolahan kelapa, sarana dan prasarana lainnya. 13.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat a.

Angka Partisipasi Sekolah Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang pendidikan sebagai salah satu indikator pertama. Berdasarkan data tingkat pendidikan di Desa Tanah Merah sampai dengan tahun 2014, terbanyak tamatan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat kemudian secara berurutan tidak atau belum pernah sekolah

19


serta tidak atau belum tamat SD, SLTP, SLTA, atau sederajat, dan terakhir Akademi/Diploma, S1 dan S2. b.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) APK (Angka Partisipasi Kasar) SD merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. APM (Angka Partisipasi Murni) SD merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK (Angka Partisipasi Kasar) SLTP merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang

SLTP

atau

sederajat

dengan

jumlah

penduduk

kelompok usia sekolah. APM (Angka Partisipasi Murni) SLTP merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SLTP atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun. APM SLTP mengalami peningkatan. Gejala ini menunjukkan bahwa pelajar lulusan SD banyak yang melanjutkan ke tingkat SLTP. APK (Angka Partisipasi Kasar) SLTA merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK/Paket C atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. APM (Angka Partisipasi Murni) SLTA merupakan angka hasil pembagian antara jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK/Paket C atau sederajat dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun. APM SLTA juga mengalami peningkatan. Gejala ini menunjukkan bahwa pelajar lulusan SLTP banyak yang melanjutkan ke tingkat SMA/MA/SMK/Paket C.

20


14. Kondisi Pemerintahan Desa Terkait dengan keberadaan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada, berikut disampaikan daftar namanama Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga serta Komposisi personalia kepengurusannya dalam bentuk tabel : Tabel 2.14 Struktur Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Tahun 2016

No

Nama Lengkap

1

ZULFADLI

2

AGUS RUDIANTO

3

AZHAR SATAR

4

HATTA MARALA

5

IDHAM

6

ABDUL RASYID

7

SRI NENGSIH

8

ANDI ZAIDUL KHAIR,S.Kom ISKANDAR SYAHPUTRA

9 10

BHARUDDIN

11

ZULFAHMI

12

AGUSTAMI

21

Tempat/ Tgl. Lahir Kuala Enok, 05-11-1968 Kuala Enok, 15-01-1986 Kuala Enok, 09-06-1961 Kuala Enok, 31-12-1962 Kuala Enok, 25-07-1970 Kuala Enok, 12-07-1980 Kuala Enok, 18-07-1977 Kuala Enok, 26-02-1992 Kuala Enok, 25-08-1980 Kuala Enok, 20-02-1977 Kuala Enok, 25-12-1979 Tanah Merah, 16-081984

Jabatan/ Tugas

PDDK

Kepala Desa

SLTA

Sekdes Kasi Pemerintahan Kasi Kemasyarakatan Kasi Pembangunan Ka.Urusan Umum Ka. Urusan Keuangan Ka.Urusan Perencanaan Kepala Dusun Sei.Perigi Kepala Dusun Swadaya Kepala Dusun Sungai Menit Kepala Dusun Sei.Pinang

S.1 SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA S.1 SLTA SLTA SLTA SLTA

Surat Pengangkatan Nomor 848/HKXII/2015 01/III/PEM2016 01/III/PEM2016 01/III/PEM2016 01/III/PEM2016 01/III/PEM2016 01/III/PEM2016 01/III/PEM2016 01/III/PEM2016 01/III/PEM2016 01/III/PEM2016 01/III/PEM2016


Tanggal

Diterbitkan Oleh

28-12-2015

BUPATI

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

Tabel 2.15 Struktur Lembaga Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Tahun 2016 No

Nama Lengkap

1

EDDY

2

ABD. MUIN, SH

3

PARIDAH

4

EKMANTO. P

5

ARDIYANSYAH

6

RUDI HERPENDI

7

BUDI WIYANTO

8

SURYADI

9

SRI DEWI

Tempat/ Tgl. Lahir Tanah Merah 03-07-1972 Kuala Enok, 28-10-1963 Kuala Enok, 01-04-1978 Tanah Merah, 05-07-1972 Kuala Enok, 04-03-1972 Kuala Enok, 20-03-1976 Nganjuk, 26-01-1972 Tanah Merah, 10-11-1977 Kuala Enok, 11-12-1973

Jabatan/ Tugas KETUA

PDDK

Surat Pengangkatan Nomor

Tanggal

Diterbitkan Oleh

SLTA

BUPATI

WKL. KETUA

S.1

BUPATI

SEKRETARIS

SLTA

BUPATI

ANGGOTA

SLTA

BUPATI

ANGGOTA

SLTA

BUPATI

ANGGOTA

SLTA

BUPATI

ANGGOTA

SLTA

BUPATI

ANGGOTA

SLTA

BUPATI

ANGGOTA

SLTA

BUPATI

Tabel 2.16 Struktur Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Tahun 2016 No

Nama Lengkap

1

KASMULYADI

2

SYAMSUL BAHRI

3

M.RAFIQ R

4

ZULINA

5

M.SAINI,S.Pd.I

6

M.TAHER

7

M.SAHURI

8

BAHTIAR EFENDI

9

ITA NORMAYUNITA,S.Gz

10

WULAN CAHAYU,A.Md.Keb

22

Tempat/ Tgl. Lahir Tanah Merah, 05-10-1969 Kuala Enok, 10-12-1979 Kuala Enok, 23-07-1971 Mandah, 04-05-1978 Pasenggrahan, 17-08-1980 Kuala Enok, 21-02-1991 Kuala Enok, 06-11-1974 Tanah Merah, 03-031979 Tanah Merah, 15-08-1988 Bandar Lampung, 26-03-1993

Jabatan/ Tugas KETUA

PDDK D3

WKL. KETUA

SLTP

SEKRETARIS

SLTA

BENDAHARA

SLTA

ANGGOTA

S.1

ANGGOTA

SLTA

ANGGOTA

SLTA

ANGGOTA

SLTP

ANGGOTA

S.1

ANGGOTA

D3

Surat Pengangkatan Nomor 06/IV/PEM2016 06/IV/PEM2016 06/IV/PEM2016 06/IV/PEM2016 06/IV/PEM2016 06/IV/PEM2016 06/IV/PEM2016 06/IV/PEM2016 06/IV/PEM2016 06/IV/PEM2016


Tanggal

Diterbitkan Oleh

25-04-2016

KADES

25-04-2016

KADES

25-04-2016

KADES

25-04-2016

KADES

25-04-2016

KADES

25-04-2016

KADES

25-04-2016

KADES

25-04-2016

KADES

25-04-2016

KADES

25-04-2016

KADES

Tabel 2.17 Struktur Lembaga Kemasyarakatan Desa Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Tahun 2016 No

Nama Lengkap

1

H. NUR ICHSAN

2

MUHAMMAD ALWI

3

SAPTURIAL

4

TONI HARDINATA

5

H.AHMAD TANG

6

SUMINTO

7

MISRIANTO

8

MARYADI

9

H.M.SUGIHARTONO

10

SUDARTONO

11

H.MUKHTAR

12

SUHAIMI. AB

13

H. FIRMAN

14

ZULKIFLI

15

H. BURHANDDIN. HB

16

SUPRIYADI MOENYAR

17

MARIANI ATAR

18

RAIHAN SYARIF

19

H.ZAINAL ABIDIN

20

JAMALUDDIN

21

M.YUNUS

22

ABDULLAH SAID

23

ARBAIN

24

ABDUL RASYID

25

SYARKAWI

26

INDRA GUNAWAN

23

Tempat/ Tgl. Lahir Sapat 31-01-1954 Tekulai, 01-05-1970 Sapat, 15-03-1958 Kuala Enok, 31-12-1971 Kuala Enok, 15-10-1956 Nganjuk, 08-02-1969 Tembilahan, 01-07-1974 Jambi, 15-09-1967 Tanah Merah, 14-04-1957 Kuala Enok, 04-04-1970 Tanjung Pasir,

28-08-1979 Tanjung Pasir, 07-05-1963 Kuala Enok, 02-01-1971 Kuala Enok, 27-10-1972 Tanah Merah, 01-05-1957 Sawah Lunto, 10-10-1955 Tanah Merah, 06-12-1977 Kuala Enok, 06-12-1977 Tanah Merah, 31-12-1941 Tanah Merah, 07-05-1969 Tanah Merah, 01-04-1973 Kuala Enok, 23-03-1973 Sapat, 05-07-1950 Pulau Kijang, 04-12-1966 Kuala Enok, 15-12-1963 Tanah Merah, 30-07-1971

Jabatan/ Tugas KETUA RW. 001 KETUA RW. 002 KETUA RW. 003 KETUA RW. 004 KETUA RW. 005 KETUA RW. 006 KETUA RW. 007 KETUA RW. 008 KETUA RT. 001/001 KETUA RT. 002/001 KETUA RT. 003/001 KETUA RT. 004/001 KETUA RT. 005/001 KETUA RT. 001/002 KETUA RT. 002/002 KETUA RT. 003/002 KETUA RT. 004/002 KETUA RT. 005/002 KETUA RT. 006/002 KETUA RT. 001/003 KETUA RT. 002/003 KETUA RT. 003/003 KETUA RT. 004/003 KETUA RT. 005/003 KETUA RT. 006/003 KETUA RT. 007/003

PDDK SLTA SLTA SLTP SLTP SLTP SLTP SLTA SLTA SLTA SLTP SLTA SLTP SLTA SLTP SD SLTP SD SLTA SD SLTP SLTA SLTA SD SLTA SD SLTA

Surat Pengangkatan Nomor 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016


Tanggal

Diterbitkan Oleh

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

27

M. SATTA

28

JAPRI.H

29

SARDIN. L

30

AMASTRI YUSUF

31

ABDUL RAHIM

32

A L E L. S

33

J A F A R

34

ABDURRAHMAN

35

SULAIMAN

36

SULTAN SANI

37

UMAR

38

ROSWANDI

39

SUYITNO

40

BUSRI

41

HARWANDI

42

IMAM SARTONO

43

SUBANDI

44

TUMAJI

45

AMANSYAH

46

ABD.ISA

47

ASMARAN

48

MASNUR

49

ABD. MURAD

50

SYAFRIZAL

51

NURDIN

52

BAHARUDDIN

53

BAMBANG MUSIONO

54

M.RIF’AN MASUDIN

24

Kuala Enok, 31-12-1960 Tanah Merah, 12-12-1972 Kuala Enok, 12-12-1960 Kuansing, 31-12-1945 Tanah Merah, 14-03-1983 Tanah Merah, 01-07-1957 Kuala Enok, 04-05-1966 Kuala Enok, 31-12-1963 Kuala Enok, 27-06-1970 Sul-Sel 11-11-1970 Rengat, 31-12-1960 Enok, 07-04-1958 Solo, 10-03-1960 Kuala Enok, 07-08-1959 Cerenti, 20-07-1962 Magetan, 31-12-1966 Magetan, 01-11-1967 Trenggalek, 13-05-1969 Sei.Bandung, 01-07-1966 Kampar, 10-02-1963 Sapat, 01-03-1960 Sei.Bandung, 08-03-1968 Tanah Merah, 01-07-1971 Sapat, 01-01-1975 Sei.Pinang, 12-04-1977 Kuala Enok, 13-12-1968 Palembang, 01-11-1967 Malang, 25-12-1976

KETUA RT. 008/003 KETUA RT.009/003 KETUA RT. 001/004 KETUA RT. 002/004 KETUA RT. 003/004 KETUA RT. 004/004 KETUA RT. 005/004 KETUA RT. 006/004 KETUA RT. 001/005 KETUA RT. 002/005 KETUA RT. 003/005 KETUA RT. 004/005 KETUA RT. 005/005 KETUA RT. 006/005 KETUA RT. 001/006 KETUA RT. 002/006 KETUA RT. 003/006 KETUA RT. 004/006 KETUA RT. 001/007 KETUA RT. 002/007 KETUA RT. 003/007 KETUA RT. 004/007 KETUA RT. 005/007 KETUA RT. 006/007 KETUA RT. 001/008 KETUA RT. 002/008 KETUA RT. 003/008 KETUA RT. 004/008

SD SD SLTP/B SD SD SD SD SD SLTA SLTA SD SLTA SLTP SLTP SLTA/C SD SLTA SLTA SD SD SD SLTP SD SD SD SLTA SLTA SLTA

02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016 02/III/PEM2016


21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

21-03-2016

KADES

14.1. Struktur Organisasi Tata Kerja Aparatur Desa

14.2. Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

25


BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A.

Visi Visi adalah suatu gambaran yang menjabarkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Tanah Merah dilakukan oleh Kepala Desa terpilih dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan

di

desa

seperti

Pemerintah

Desa,

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat desa pada umumnya, serta atas dasar Pertimbangan Visi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Tanah Merah saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), maka untuk pembangunan Desa Tanah Merah pada periode 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2016-2021), disusun visi sebagai berikut : “KEMANDIRIAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA,AMAN DAN AGAMIS”

Dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Kondisi kehidupan sosial masyarakat dipandang dari sisi pendidikan,

kesehatan,

kesejahteraan,

keamanan,

kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban sudah semakin menigkat

sehingga

menjadi

kondusif

untuk

memacu

pembangunan; 2. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat Agamis adalah masyarakat yang menjunjungi tinggi nilai-nilai keharmonisan dan

kehidupan

beragama

serta

beribadah

berazaskan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Stabilitas ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat dinamis,

produktifitas,

mengurangi

pengangguran,

menurunkan kemiskinan, membina usaha kecil kebutuhan masyarakat;

26


B.

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya pelaksanaan 10 program pokok PKK yang bertujuan pada peningkatan penghasilan masyarakat. 2. Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis dengan sasaran terbinanya kelompok pengajian dan majelis ta’lim yang bertujuan terciptanya kerukunan dan toleransi umat beragama. 3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih,transparan dan berwibawa dengan sasaran pembinaan aparatur desa yang bertujuan terwujudnya perangkat/aparatur desa yang berkualitas dan berdaya saing dalam pelayanan masyarakat. 4. Terwujudnya wadah ekonomi masyarakat desa dengan sasaran terbinanya masyarakat kelompok usaha yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengembangkan ekonomi kreatif melalui industri rumah tangga sehingga tercipta satu personil satu produk. 5. Terwujudnya masyarakat tentram dan aman dengan sasaran terbinanya masyarakat sadar hukum yang bertujuan terciptanya masyarakat yang berakhlakul karimah,tenggang rasa dalam kehidupan 6. Terwujudnya masyarakat sehat jasmani dan rohani serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dengan sasaran terbinanya masyarakat hidup sehat dan kreatif yang bertujuan tercapainya masyarakat berpola hidup sehat,kreatif dan berfikir cerdas. 7. Terwujudnya masyarakat yang madani dengan sasaran terciptanya masyarakat beriman berteknologi dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan peningkatan keterampilan masyarkat.

C.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 1.

Strategi Pembangunan Strategi

yang

digunakan

untuk

mencapai

tujuan

pembangunan desa dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut : Misi 1 :

Meningkatkan mendukung jembatan,

pembangunan perekonomian

infrastruktur desa,

pelabuhan/dermaga

seperti

serta

yang jalan,

infrastruktur

lainnya, dengan tujuan: 1)

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa;

27


2)

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa;

3)

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan;

4)

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan.

Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuantujuan diatas adalah : (1)

Meningkatkan

pembangunan

sarana

prasarana

pembangunan

sarana

prasarana

ekonomi; (2)

Meningkatkan

pertanian dalam arti luas; (3)

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan;

(4)

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana di bidang pemerintahan.

Misi 2 :

Meningkatkan

pembangunan

di

bidang

kesehatan

untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang, dengan tujuan : 1)

Meningkatkan

derajat

kesehatan

dan

gizi

masyarakat; 2)

Meningkatkan

optimalisasi

kesehatan

masyarakat; Strategi untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuan diatas adalah sebagai berikut : (1)

Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin;

(2)

Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit;

(3)

Meningkatkan

peran

serta

masyarakat.

28


pemberdayaan

Misi 3 :

Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, dengan tujuan-tujuan : 1)

Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat;

2)

Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan;

3)

Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan;

4)

Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi ketiga dan tujuantujuannya adalah sebagai berikut : (1)

Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di desa;

(2)

Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang

pendidikan,

pembinaan

pemuda

dan

olahraga. Misi 4 :

Meningkatkan mendorong

semakin

pembangunan perikanan,

pembangunan di

tumbuh

bidang

industri,

ekonomi dan

berkembangnya

perkebunan,

perdagangan

dengan

dan

pertanian, pariwisata,

dengan tujuan-tujuan : 1)

Meningkatkan produktifitas perkebunan, pertanian dalam arti luas;

2)

Meningkatkan

pemasaran

hasil

produksi

perkebunan dan pertanian dalam arti luas; 3)

Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dan perikanan;

4)

Meningkatkan

penguasaan

keterampilan

dan

pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.

29


Strategi untuk mencapai misi keempat dan tujuantujuannya adalah sebagai berikut : (1)

Meningkatkan

keterampilan

SDM

petani

dan

nelayan dalam arti luas dalam upaya peningkatkan produksi; (2)

Meningkatkan pendampingan petani dan nelayan untuk

menjadi

mitra

usaha

dengan

pelaku

perdagangan; (3)

Meningkatkan

kerja

sama

pemerintahan

desa

dengan investor guna pengembangan agrowisata; (4)

Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani dan nelayan;

(5)

Meningkatkan penyediaan sarana produksi berupa alat dan kelengkapan penunjang kegiatan petani dan nelayan.

(6)

Memfasilitasi penyuluhan petani, pekebun, dan nelayan dalam rangka meningkatkan mutu dan kuantitas hasil produksi di pasaran lokal.

Misi 5 :

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegak hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan-tujuan, sebagai berikut : 1)

Meningkatkan

pelayanan

bidang

pemerintahan

kepada masyarakat; 2)

Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa;

3)

Meningkatkan transparansi dan rasa

keadilan

serta ketertiban masyarakat. Strategi untuk mencapai misi kelima dan tujuantujuannya adalah sebagai berikut : (1)

Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi;

30


(2)

Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (Control Public);

(3)

Meningkatkan akuntabilitas

transparansi, perencanaan

partisipasi pembangunan

dan dan

penyelenggaraan pemerintah termasuk keuangan desa. Misi 6 :

Mengupayakan

dan

meningkatkan

mutu

dengan

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan informasi dan teknologi secara cerdas dan

sehat,

dengan

tujuan-tujuan

adalah

sebagai

mengoptimalkan

mutu

berikut : 1)

Meningkatkan pelayanan

dan

publik

berdasarkan

peraturan

dan

perundang-undangan; 2)

Memfasilitasi pelayanan publik berbasis Informasi dan Teknologi tepat guna.

Strategi untuk mencapai misi keenam dan tujuantujuannya adalah sebagai berikut : (1)

Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya administrasi kependudukan; (2)

Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi/kelompok masyarakat peduli terhadap kebutuhan informasi dan teknologi secara online;

(3)

Mengoptimalkan sarana prasarana informasi dan teknologi

dan

cepat

tumbuh

untuk

pembangunan secara global.

31


memacu

2.

Arah Kebijakan Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan yang dituju secara rinci adalah sebagai berikut : Misi 1 :

Meningkatkan mendukung jembatan,

pembangunan perekonomian

infrastruktur desa,

pelabuhan/dermaga

yang

seperti

serta

jalan,

infrastruktur

strategis lainnya, maka arah kebijakan yang akan dituju antara lain : (a) Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

jalan,

jembatan, dan pelabuhan/dermaga; (b) Meningkatkan

sarana

prasarana

ekonomi

pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, industri dan pariwisata; (c)

Meningkatkan sarana prasarana kesehatan;

(d) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan; (e) Meningkatkan

sarana

prasarana

bidang

pemerintahan. Misi 2 :

Meningkatkan

pembangunan

di

bidang

kesehatan

untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang, maka arah kebijakan yang akan dituju antara lain : (a) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional; (b) Meningkatkan

standar

pelayanan

minimal

di

bidang pelayanan kesehatan. Misi 3 :

Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih

baik,

maka

arah

kebijakan

meliputi:

32


yang

ditempuh

(a) Meningkatkan

penyelenggaran

pendidikan

di

semua jenjang pendidikan; (b) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan; (c) Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga. Misi 4 :

Meningkatkan mendorong

pembangunan semakin

pembangunan perikanan,

dibidang

industri,

ekonomi

tumbuh

dengan

kembangnya

perkebunan,

perdagangan,

pertanian,

dan

pariwisata,

maka arah kebijakan yang akan diambil antara lain : (a) Meningkatkan

produktivitas

dan

pemasaran

produk unggulan; (b) Meningkatkan

kemampuan

pengolahan

lahan,

teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan; (c)

Meningkatkan

penyediaan

pupuk

dan

sarana

produksi pertanian dan perkebunan; (d) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana alat tangkap ikan dan penyediaan lahan tambak; (e) Meningkatkan penyediaan bibit unggul ayam, itik, kambing, dan sapi; (f)

Menguatkan Kelompok Tani, lembaga keuangan mikro untuk modal usaha, dan kelembagaan ekonomi

lainnya

yang

berbasis

ekonomi

masyarakat. Misi 5 :

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegak hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, maka arah kebijakan yang akan dituju antara lain :

33


(a) Meningkatkan pemerintahan

kualitas desa

SDM

sesuai

aparatur

kompetensi

yang

partisipasi

dan

dibutuhkan; (b) Meningkatkan

transparansi,

akuntabilitas

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa; (c)

Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa;

(d) Meningkatkan

pelayanan

kualitas

pelayanan

publik di berbagai bidang pelayanan; (e) Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan desa yang demokratis; (f)

Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Misi 6 :

Mengupayakan

dan

meningkatkan

mutu

dengan

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan informasi dan teknologi secara cerdas dan sehat, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah : (a) Mewujudkan mutu pelayanan publik yang prima berbasis informasi dan teknologi; (b) Memfasilitasi

masyarakat

dalam

pemanfaatan

informasi dan teknologi secara cerdas dan sehat; (c)

Mewujudkan fasilitas dan pengendalian kawasan perkebunan, pertanian, dan perikanan berbasis informasi dan teknologi kepada masyarakat;

(d) Mewujudkan

kemitraan

dengan

badan

usaha,

lembaga, dan masyarakat terhadap pemanfaatan informasi dan teknologi.

34


D.

Pengelolaan Belanja Desa 1.

Pendapatan Desa Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan desa di susun berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Pendapaatan Rincian Dana Desa setiap Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Desa Melalui program Desa Maju Indragir Hilir Jaya Tahun Anggaran 2016, maupun asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan

berdasarkan

potensi

yang

menjadi

sumber

pendapatan asli desa, Bagian dana perimbangan keuangan dari Pemerintah

Pusat,

Pemerintah

Provinsi,

dan

Pemerintah

Kabupaten, Hibah dan sumbangan pihak ketiga. 2.

Belanja Desa Belanja

Desa

sebagaimana

dimaksud

meliputi

semua

pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam

satu

tahun

anggaran

sebagaimana

tertuang

dalam

Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015. Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

pasal

13

ayat

(1)

tentang

klasifikasi

Belanja

Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok

meliputi

:

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa,

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga, kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri dari atas jenis Belanja :

35


a.

Belanja Pegawai; Belanja diperuntukkan

Pegawai

sebagaimana

Pengeluaran

Penghasilan

dimaksud Tetap

dan

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat serta Tunjangan BPD,

pelaksanaannya

dibayarkan

setiap

bulannya

sebagaimana Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kelembagaan Desa Tahun 2015. b.

Belanja Barang dan Jasa; Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud diperuntukkan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

c.

Belanja Modal. Belanja Modal sebagaimana dimaksud diperuntukkan pengeluaran pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3.

Pembiayaan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun

pada

tahun

anggaran

berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari Penerimaan Pembiayaan

dan

pengeluaran

Pembiayaan.

Penerimaan

Pembiayaan sebagaimana diatas, meliputi : a.

Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

(SILPA)

tahun

sebelumnya; b.

Pencairan Dana Cadangan;

c.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

d.

Penerimaan Pinjaman. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana diatas, mencakup:

36

1)

Pembentukan Dana Cadangan;

2)

Penyertaan Modal Desa, dan

3)

Pembayaran Hutang.


E.

Kebijakan Umum Anggaran Kebijakan Anggaran baik Langsung maupun tidak langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Tanah Merah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdesa dan skala prioritas serta tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2016. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah, mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan, dan Alokasi Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Indragiri

Hilir Nomor

Operasional

Program

06 Desa

Tahun Maju

2016

tentang

Indragiri

Petunjuk

Hilir

Jaya.

Teknis

Kegiatan

sebagaimana dimaksud harus di dukung dengan pendapatan Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena prinsip pembangunan desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan

kegiatan

Pelaksanaan

Pembangunan

Desa

yang

bersumber dari Dana Desa (DD) yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. F.

Prioritas Desa Pelaksanaan pembangunan desa untuk tahun 2015 tidak banyak yang

dilaksanakan

kegiatannya.

Pekerjaan

tersebut

masih

mengandalkan dana Pemerintah yaitu ; Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dan Alokasi Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Prioritas desa ditetapkan dan disepakati melalui musyawarah dalam musrenbang di setiap tahun dan mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa. Semua

pelaksanaan

pembangunan

di

desa

menggunakan

ketentuan skala prioritas desa baik pekerjaan fisik dan pelaksanaan non fisik

37

seperti

Pelatihan-pelatihan

dan

Pengadaan


perlengkapan

Kantor/inventaris. Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tanah Merah yang tersusun dalam RKP tahun 2015 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana yang tersebut dalam rumusan masalah diatas. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir secara detail dikelompokkan sebagai berikut : 1.

Prioritas Program Pembangunan skala Desa; a.

Program dan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa yang didanai oleh Dana Desa (DD) tahun 2016, sebagai berikut : 1)

Pembangunan

Jerambah

Beton

Jl.

Hidayah

RT.006/002 ukuran/dimensi 58 m’ x 2,5 mtr; 2)

Pembangunan

Jerambah

Beton

Jl.

Cermai


Pembangunan

Jerambah

Beton

Jl.

Cendana


Pembangunan

Jembatan

Beton

Jl.

Cendana

RT.003/005 ukuran/dimensi 13 m’ x 2,00 mtr.

b.

Program dan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa yang didanai oleh Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) tahun 2015, sebagai berikut : 1)

Pembangunan Pos Keamanan Terpadu Jl. Bandes RT.005/003 ukuran/dimensi 10 x 5 mtr;

2)

Pembangunan Jerambah Beton Jl. Sadar RT.002/002 ukuran/dimensi 50 m’ x 2,0 mtr;

3)

Pembangunan

Jerambah

Beton

Jl.

Gg.

Seni


Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl. Batam Lestari ukuran/dimensi 300 m’ x 2,0 mtr

38


c.

Program dan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa yang didanai oleh Bantuan Keuangan Propinsi tahun 2015, sebagai berikut : 1)

Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl. Batam Lestari ukuran/dimensi 100 m’ x 2,00 mtr;

2.

Prioritas Program Pembangunan skala Kecamatan/Kabupaten. Prioritas p r o g r a m pembangunan s k a l a Kecamatan/Kabupaten

merupakan

program

dan

kegiatan

pembangunan merupakan pokok pikiran masyarakat Desa Tanah Merah tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakannya. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewewenang desa. Kedua secara pembiayaan desa tidak mampu karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga waktu yang tersedia tidak mencukupi terhadap dukungan SDM dan prasarana lainnya. Prioritas itu adalah Pembangunan Permanen Pelabuhan Utama di Jl. Buluk RT.001/001, dan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih/sumur bor. Berdasarkan

pertimbangan

diatas,

maka

prioritas

pembangunan tersebut sudah di bawa melalui forum musyawarah perencanaan

pembangunan

di

tingkat

Kecamatan

(Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Tanah Merah yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdesa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

39


BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A.

Pengelolaan Pendapatan Desa 1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Untuk lebih mengintensifkan pendapatan desa tentunya di tunjang dengan berbagai aspek, sehingga target perencanaan pendapatan dapat tercapai. Adapun aspek-aspek tersebut sebagai berikut : a.

Menyusun rancangan kebutuhan sehingga pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan;

b.

Mendahulukan kepentingan yang sangat mendesak;

c.

Melakukan

evaluasi

di

setiap

dana

yang

telah

dikeluarkan/dibelanjakan;

Tidak

hanya

penambahan

mengintensifkan ekstensifikasi

dana

tetapi

penambahan

juga

perlu

dana

guna

menunjang dan meminimalisir kekurangan defisit anggaran. Adapun yang perlu dilakukan yaitu dengan cara sebagai berikut : 1)

Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;

2)

Meningkatkan

budaya

gotong-royong

guna

mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan bagi masyarakat; 3)

Meningkatkan

kapasitas

Perangkat

Desa

melalui

bimbingan teknis, pelatihan dan kunjungan ke desa di kabupaten

lain

yang

lebih

maju

dalam

hal

pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik; 4)

Membuat proposal bantuan kepada Pemerintah guna meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Desa.

40


2.

Target dan Realisasi Pendapatan Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDes sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Tanah Merah, tetapi terjadi di Desa atau wilayah yang

lain

juga

keadaannya

tidak

jauh

berbeda.

Semua

pelaksanaan kegiatan di desa, dana di alokasikan pada pekerjaan yang

dianggap

pelaksanaannya

perlu

dan

menggunakan

mendesak. dana

Pekerjaan

besar

yang

diajukan

ke

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemerintah Provinsi Riau. Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Transfer ke Rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun Kecamatan

Realisasi

Tanah

pendapatan

Merah

Kabupaten

Desa

Tanah

Indragiri

Merah

Hilir

Tahun

Anggaran 2015 adalah tertuang pada Peraturan Desa Tanah Merah

Nomor

01

Tahun

2016

tentang

Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut pada lampiran-lampirannya. 3.

Permasalahan dan Penyelesaian a.

Permasalahan Permasalahan

yang

dihadapi

terkait

Pengelolaan

Keuangan Desa Tanah Merah yaitu diantaranya : 1)

Belum tercapainya target PAD di APBDes;

2)

Secara umum target pencapaian sebesar 85 % sisa tinggal 15 %

3)

Belum adanya Peraturan Desa tentang pungutan untuk membayar administrasi surat menyurat;

4)

Belum adanya pelimpahan wewenang ke desa oleh Pemerintah

Kabupaten

terhadap

penyelenggaraan

pungutan biaya administrasi Kependudukan;

41


5)

Belum

adanya

rancangan

regulasi

terhadap

penggalian potensi yang menjadi objek Pendapatan Asli Desa (PAD), hal ini berkaitan agar tidak terjadi benturan dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten; 6)

Masih belum siapnya SDM pemerintah desa dalam melaksanakan mendapat

tata

perhatian

pemerintahan, khusus

hal

dalam

ini

perlu

peningkatan

kapasitas Aparatur di desa; 7)

Keterlambatan waktu terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan

yang

diselenggarakan

Pemerintah

Kabupaten berkaitan penerbitan Petunjuk Teknis Operasional.

b.

Penyelesaian Tindak lanjut penyelesaian yang sedang dihadapi di antaranya : 1)

Melalui

pengembangan

dan

penggalian

potensi

sehingga mendapatkan income guna menunjang dan memenuhi target yang tidak terealisasi; 2)

Memenuhi sebagian sarana dan prasarana dengan memprioritaskan kebutuhan yang sangat mendesak melalui Musyawarah Desa;

3)

Melakukan

koordinasi

dan

konsolidasi

dengan

instansi/dinas terkait di tingkat Kecamatan dan Kabupaten; 4)

Menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur yang ada di Desa secara rutin sesuai kemampuan keuangan desa;

5)

Memaksimalkan kegiatan usaha-usaha BUMDES yang ada di desa.

42


4.

Pengelolaan Belanja Desa. a.

Kebijakan Umum Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanah Merah 2015, sehingga dapat dilaksanakan dengan tidak menutup kemungkinan apabila ada hal-hal yang dipandang lebih mendesak yang mempengaruhi pendapatan maupun belanja desa maka Peraturan Desa tersebut akan di lakukan

perubahan

guna

penyesuaian

melalui

suatu

mekanisme yang telah di tetapkan. b.

Target dan Belanja Desa Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13 ayat (1) tentang klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok meliputi : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan

Pembangunan

Desa,

Pembinaan

Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga, dan merujuk Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Selain Belanja Desa dalam APBDes juga memuat pembiayaan.

Pembiayaan

desa

sebagaimana

dimaksud

adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ pengeluaran yang akan diterima kembali. Baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun

anggaran

berikutnya.

Tetapi

berdasarkan

perhitungan APBDesa Tahun 2015 untuk pos pembiayaan tidak ada transaksi atau kejadian yang terjadi.

43


Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 18 tentang Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok : 1)

Penerimaan Pembiayaan, dan

2)

Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) mencakup : 1)

Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

(SILPA)

tahun

sebelumnya; 2)

Pencairan Dana Cadangan;

3)

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan;

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) mencakup :

c.

1)

Pembentukan Dana Cadangan;

2)

Penyertaan Modal Desa.

Permasalahan dan Penyelesaian Terkait dengan penyusunan serta kebijakan keuangan Desa Tanah Merah yang sering di hadapi adalah : 1)

Waktu penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes masih kendala waktu karena menunggu kejelasan kisaran

dana

Kabupaten

yang

terutama

diberikan Alokasi

oleh

Dana

Pemerintah Desa

(ADD),

Bantuan Keuangan, dan Alokasi Dana bagi hasil Pajak dan

Retribusi

Daerah,

sehingga

menyulitkan

pelaksanaan di lapangan, solusinya agar penyusunan dilaksanakan Pemerintah

lebih

cepat

Kabupaten

termasuk

segera

yang

dari

memberikan

data

terutama dana yang akan turun ke desa melalui Program Desa Maju Indragiri Hilir (DMIJ);

44


2)

Terbatasnya sarana dan SDM Perangkat Desa dalam menyusun

d

a

n

mempertanggungjawabkan

pengelolaan keuangan dana yang diterima, solusinya perlu penambahan sarana kerja dan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui Bimtek; 3)

Permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah sering terjadinya perubahan harga pasar yang tidak stabil dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa;

4)

Masih terkendalanya pekerjaan pembangunan fisik terhadap kondisi cuaca/alam pasang surut yang bertepatan pelaksanaannya di desa;

5)

Kurangnya

pemahaman

pelaksanaan

Peraturan

Bupati Indragiri Hilir Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

45


BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A.

Urusan Hak Asal Usul Desa 1.

Program dan Kegiatan Program kegiatan yang ada di Desa saat ini masih belum memiliki tolak ukur yang memadai, namun dalam pelaksanaannya penyelenggaran urusan pemerintahan desa sudah berjalan dan meliputi hal-hal seperti di bawah ini : a.

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b.

Membina kehidupan masyarakat desa;

c.

Mengkordinir seluruh pembangunan yang ada di Desa;

d.

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

e.

Melaksanakan kehidupan demokrasi;

f.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

g.

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra pemerintah desa;

h.

Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;

i.

Membina, mengayomim dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di desa;

j.

Mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan hidup;

2.

k.

Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa;

l.

Menetapkan Peraturan Desa;

m.

Membuat Surat-surat Keputusan Kepala Desa.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tanah Merah dilaksanakan

dengan

azas

gotong–royong

atas

kerjasama

Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya maksimal.

46


Realisasi kegiatan pembangunan di Desa Tanah Merah Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri

Hilir,

APBD

Propinsi,

dan

APBN

yaitu

berupa

pembangunan fisik dan non Fisik sebagaimana tertuang pada Lampiran III Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2016 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 tertuang dalam daftar Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa. 3.

Permasalahan dan Penyelesaian Permasalahan yang terjadi ketika melaksanakan kegiatan tersebut

diatas

ketika

menggerakkan

swadaya

masyarakat,

kadang suatu program, berbenturan dengan rutinitas yang dikerjakan masyarakat. Maka penyelesaian yang dilakukan yaitu memilih waktu yang tepat dan memberi arahan kepada mayarakat tentang pentingnya program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa. Pada umumnya pemerintahan desa sudah dapat berjalan deengan bail baik, walaupun tidak dipungkiri masih ada kekurangan dan kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan yang disebabkan oleh masih rendahnya SDM aparatur pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada di desa untuk itu diperlukan suatu bimbingan terus menerus dari pemerintah yang lebih tinggi dalam upaya peningkatan kapasitas para Aparatur pemerintahan desa lebih-lebih ditahun 2016 akan mendapatkan kucuran dana yang besar dari Pemerintah Pusat. B.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten 1.

Program dan Kegiatan Kegiatan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan ke Pemerintah Desa pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

47

a.

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ);

b.

Pendataan Keluarga (PK 2015);

c.

Penyaluran Raskin ke RTS-PM;


d.

Penagihan

Pajak

dilaksanakan oleh

Bumi

dan

Bangunan

Pengurus/Ketua

RT

(PBB) yang

yang sudah

ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bersama Perangkat Desa. Untuk Tahun 2015 Jumlah Target PBB sebesar Rp. 111.709.389,-

dengan

jumlah wajib pajak sebanyak 3.128 WP, Realisasi sebesar Rp. 5.752.362,-

dengan Wajib Pajak 267 WP,

pencapaian sebesar ( 5,14 % ).

48


dengan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents