Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kata Pengantar

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, maka dapatlah disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2015 Desa NYANGLAN Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih nyata Desa NYANGLAN tentang Organisasi Pemerintahan Desa dan lain-lain sebagai bahan pertimbangan guna mengembangkan potensi Desa NYANGLAN dan menggerakkan masyarakat Desa NYANGLAN ke arah peningkatan di berbagai bidang. Penyelenggaran pemerintahan dalam satu tahun aggaran harus dilaporkan kepada Bupati Klungkung dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pertanggunjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disusun oleh Perbekel Desa NYANGLAN Kecamatan Banjarangkan adalah gambaran nyata hasil kerja Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran dengan berbagai kendala yang dihadapi dan capaian maksimum yang dapat diraih. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disusun oleh Perbekel Desa NYANGLAN Kecamatan Banjarangkan semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh semua pihak yang berkepentingan untuk menentukan kebijkan yang lebih bermanfaat bagi pembangunan. Akhirnya kritik dan saran sangat kami perlukan dalam penyempurnaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimasa yang akan datang.

NYANGLAN, 10 Pebruari 2016 Perbekel Desa Nyanglan

I NYOMAN SETEMER

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana telah diatur dalam : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(

Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23 ); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; Maka perkenankanlah dengan hormat kami menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan hak, wewenang dan kewajiban kami selaku pimpinan Desa NYANGLAN Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dalam bentuk

Laporan Keterangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bapak Bupati Klungkung di Klungkung .

B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis Desa

: NYANGLAN

Kecamatan

: Banjarangkan

Kabupaten

: Klungkung

Propinsi

: Bali

2. Luas dan batas wilayah  

Luas desa 175 Ha Batas wilayah

Sebelah Utara

: Desa Bangbang

Sebelah Timur

: Tukad Jinah

Sebelah Selatan : Desa Timuhun Sebelah Barat

: Tukad Bubuh

Kondisi Geografis    

Ketinggian Curah hujan Tofografi Suhu Udara

: 1300 M dari permukaan air laut : 2,000 mm / tahun : Dataran Rendah : 26 oC

1. Orbitasi   

Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan Jarak dari ibukota Kabupaten Jarak dari ibukota Provinsi

2. Gambaran Umum Demografis 1. Jumlah Penduduk  

Laki-laki Perempuan Jumlah

: 978 : 635 : 1.613

2. Struktur Usia       

0 5 7 14 18 24 31

– – – – – – –

4 6 13 17 23 30 40

: : : : : : :

68 53 96 136 213 225 392

: 15 Km : 18 Km : 48 Km

 

41 57

– 56 keatas

Jumlah

: 437 : 351 : 1.613

3. Jenis Pekerjaan          

Karyawan Petani Pedagang Nelayan Buruh Tani Pegawai Negeri Sipil TNI/POLRI Pertukangan Pensiunan Lainnya Jumlah

: 78 : 205 : 61 : 0 : 58 : 38 : 11 : 30 : 9 : 1.123 : 1.613

4. Pendidikan        

SD / Sederajat SLTP / Sederajat SLTA / Sederajat Diploma Strata I Srata II Belum Tamat SD / Sederajat Tidak Tamat SD / Sederajat

Jumlah

: : : : : : : :

378 254 230 61 57 2 232 399

: 1.613

5. Agama       

Jumlah

Islam Kristen Katolik Hindu Budha Konghucu Aliran Kepercayaan

: 4 : 0 : 0 : 1.609 : 0 : 0 : 0 : 1.613

3. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Desa 

Pertanian dengan total luas sawah sebanyak 57,75 Ha yang menghasilkan :

Padi sawah senilai

Rp.

Kacang Tanah

Rp. 1.108.800.000

Jagung senilai

Rp.

57.500.000

Sayur Hujau

Rp.

370.000.000



808.500.000

Peternakan

Sapi

:

140 ekor

Babi

:

250 ekor

Bebek

:

1.000 ekor

Ayam kampong

:

600 ekor



Industri/Kerajinan

Industri Kecil

:

Industri Rumah Tangga :

0

Orang

12 Orang

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA Strategi yang diterapkan dalam pembangunan desa adalah maksimalisasi penggunaan anggaran dengan dukungan swadaya masyarakat. Sedangkan arah kebijakan desa adalah memprioritaskan pembangunan yang dapat membantu kelancaran ekonomi masyarakat. B. PRIORITAS DESA 

Melaksanakan Pembangunan Balai Serba Guna



Bantuan Rehab Rumah Warga Miskin



Pemeliharaan Pam Desa



Peningkatan Kapasitas / SDM Perangkat Desa.



Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.



Penyuluhan dari Dinas Kesehatan pada masa Panca Roba.



Kegiatan Bantuan APE utk TK.



Kerja Bhakti / Gotong Royong membersihkan Tempat Suci.

BAB III RUANG LINGKUP LPPD

A. BIDANG PEMERINTAHAN 1.

Organisasi Pemerintahan Desa Dasar Hukum

Secara spesifik dasar organisasi Pemerintahan Desa Nyanglan adalah Perdes No 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. 1.2.

Program dan Kegiatan Serta Realisasinya. 

Penguatan Peran BPD Dalam pemerintahan desa.



Penguatan administrasi desa yang direalisasikan dengan dibukukannya seluruh kegiatan desa dalam register.



1.3.

Tertib kerja yang direalisasikan dengan absensi perangkat desa. Keadaan Aparatur Desa

Jumlah Seluruh Aparatur Pemerintah Desa NYANGLAN berdasarkan Perdes No 04 Tahun 2014 sebanyak 9 orang, terdiri dari : 

Perbekel



Sekretaris Desa



Perangkat Desa Lainnya : - Kaur Pemerintahan 1 Orang - Kaur Kesejahteraan 1 Orang - Kaur Umum 1 Orang - Kaur Keuangan 1 Orang - Kelian Banjar Dinas 2 Orang

1.4.

Kondisi Sarana Kerja Cukup memadai dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan masyarakat namun kedepan

perlu adanya penambahan sarana kerja berupa 1 unit computer . 1.5.

Permasalahan dan Solusi Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat, Kepala Desa NYANGLAN

menyikapi dengan merencanakan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa yang dituangkan dan dianggarkan dalam APBDesa tahun 2016. Sedangkan kekurangan

sarana kerja akan dipenuhi pada tahun-tahun mendatang dengan mengoptimalkan sarana kerja yang sekarang ada. 2.

Lembaga Kemasyarakatan Desa

2.1.

Dasar Hukum

Secara spesifik dasar hukum Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Perdes No 06 Tahun 2014 tentang Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2.2.

Lembaga Kemasyarakat Desa Yang Ada   

2.3.

LPM PKK KARANG TARUNA

Jumlah dan Realisasi Anggaran   

2.4.

LPMD PKK KARANG TARUNA

: Rp. 6.000.000 (terealisasi) : Rp. 5.000.000 (terealisasi) : Rp. 5.000.000 (terealisasi)

Kondisi Sarana dan Prasana

Kurang memadai

2.5.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka membantu pemerintahan desa dalam pembangunan, namun desa membantu menfasilitasi kepada lembaga kemasyarakatan desa yang ada untuk menggali pendanaan secara mandiri dari masyarakat disamping mengalokasikan anggaran setiap tahun dalam APB desa. 3. APB Desa 3.1.

Dasar Hukum

Dasar hukum APB Desa adalah Perdes Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa NYANGLAN Kecamatan Banjarangkan Tahun Anggaran 2015. 3.2.

Ringkasan APB Desa

3.2.1. Pendapatan Desa     

Pendapatan Asli Desa Dana Desa Alokasi Dana Desa Bagian Hasil Pajak Retribusi Bantuan Keuangan Khusus

Rp. 2.726.405,66 Rp. 271.162.773,Rp. 832.185.103,40 Rp. 114.845.979,Rp. 256.000.000,-



Sumbangan Pihak Ketiga

Jumlah Pendapatan

Rp.

0,-

Rp. 1.476.920.261,06

3.2.2. Belanja 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Rp. 432.099.081,92



Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Rp. 573.499.201,86



Bidang Pembinaan Masyarakat

Rp.



Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 430.858.732,00

Jumlah Belanja

41.836.732,00

Rp.1.478.293.747,78

3.2.3. Pembiayaan 

Penerimaan Pembiayaan

Rp.



Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

Pembiayaan Bersih

Rp.

2.263.712,38 0,2.263.712,38

4. Produk Hukum Desa 4.1.

Peraturan Desa

Perdes Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015;

4.2.

Keputusan Kepala Desa 

Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Bendaharawan Desa Tahun 2015 ;



Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Porum Desa Siaga di Tingkat Desa ;



Keputusan Kepala Desa Nomor 03 s/d 15 Tahun 2015 Tentang Kader-kader di Tingkat Desa Desa 2015 ;



Keputusan Kepala Desa Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa



Keputusan Kepala Desa Nomor 17 s/d 39 Tahun 2015 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan yang ada di Desa .

B. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan 

Belanja Pegawai Terealisasi dengan Jumlah Rp. 160.800.000,00 SDM yang terlibat 8 Orang



Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa dan BPD Terealisasi dengan Jumlah Rp. 43.344.563,20 SDM yang terlibat 13 Orang

2. Operasional Perkantoran 

Belanja Barang dan Jasa Terealisasi dengan Jumlah Rp. 109.905.883,40



Belanja Modal Terealisasi dengan jumlah Rp. 70.231.882,00

3. Rehab Gedung Kantor Desa Terealisasi dengan Jumlah Rp. 29.329.041,00

4. Operasional BPD Terealisasi dengan Jumlah Rp. 2.500.000,00 SDM yang terlibat 5 Orang

5. Operasional Kelihan Banjar Dinas Terealisasi dengan Jumlah Rp. 2.000.000,00 SDM yang terlibat 2 Orang

6. Kegiatan Penyusunan Profil Desa Terealisasi dengan Jumalh Rp. 2.240.000,00 SDM yang terlibat 245 KK

7. Kegiatan Penyusunan RPJM Des Terealisasi dengan Jumlah Rp. 5.690.000,00 SDM yang terlibat 11 Orang Permasalahan : SDM Perangkat Desa tentang Pemerintahan Desa kurang, Kesejahteraan Perbekel dan Perangkat Desa kurang karna minimnya Penghasilan. Solusi : Perlu adanya Peningkatan SDM Perangkat Desa tentang Pemerintahan Desa, Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa perlu ditingkatkan

C. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1. Pembangunan Balai Serba Guna Terealisasi dengan Jumlah Rp. 342.675.599,47 SDM yang terlibat 50 Orang

2. Rehab Rumah KK Miskin Terealisasi dengan Jumlah Rp. 77.055.000,00 SDM yang terlibat 10 Orang

3. Pemeliharaan Air PAM Desa Terealisasi dengan Jumlah Rp. 23.810.277,00 SDM yang terlibat 125 KK

Permasalahan dan Solusi : 

Ketersediaan anggaran dan minimnya partisipasi masyarakat dalam swadaya bentuk uang.



Solusi dengan mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam bentuk uang selain tenaga kerja

D. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Operasional Satgas Linmas Terealisasi dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.097.100,SDM yang terlibat 32 Orang 2. Operasional PKK Terealisasi dengan Jumlah Anggaran Rp. 1.200.000,SDM yang terlibat 25 Orang 3. Operasional Karang Taruna Terealisasi dengan Jumlah Anggaran Rp. 5.000.000,SDM yang terlibat 100 Orang 4. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Terealisasi dengan jumlah Anggaran Rp. 3.000.000,SDM yang terlibat 5 Kelompok 5. Bantuan Sembako Lansia Terealisasi dengan jumlah Anggaran Rp. 10.420.000,SDM yang terlibat 100 Orang

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Kegiatan Pelatihan Perbekel dan Perangkat Desa Terealisasi dengan Jumlah Anggaran Rp. 5.000.000,SDM yang terlibat 5 Orang 2. Operasional LPM Terealisasi dengan jumlah Anggaran Rp. 6.000.000,-

SDM yang terlibat 28 Orang 3. Operasional Posyandu Terealisasi dengan jumlah Anggaran Rp. 7.841.232,SDM yang terlibat 110 Orang 4. Operasional GSI B Terealisasi dengan jumlah Anggaran Rp. 1.080.000,SDM yang terlibat 5 Orang 5. Operasional PHBS Terealisasi dengan jumlah Anggaran Rp. 3.000.000,SDM yang terlibat 4 Orang 6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Terealisasi dengan jumlah Anggaran Rp. 2.500.000,SDM yang terlibat 5 orang 7. Kegiatan di Bidang Pendidikan Terealisasi dengan jumlah Anggaran Rp. 12.577.500,SDM yang terlibat 50 Orang 8. Kegiatan Pengelolaan Persampahan Terealisasi dengan jumlah Angaran Rp. 122.860.000,SDM yang terlibat 425 KK 9. Pemberdayaan Lembaga adat dan Keagamaan Terealisasi dengan jumlah Anggaran Rp. 256.000.000,SDM yang terlibat 425 KK.

BAB IV KESIMPULAN

1. Berdasarkan data yang tertulis ini perlu lebih meningkatkan pembangunan disegala bidang . 2. Untuk

meningkatkan

kesadaran

masyarakat

dalam

pembangunan

diperlukan

fungsionalisasi yang mantap Lembaga-lembaga di desa antara lain : BPD, LPMD dan PKK serta para tokoh masyarakat dan para ulama. 3. Perlu adanya pembinaan dari Instansi yang ada ditingkat lebih atas yaitu Kecamatan dan yang lainnya. 4. Pelayanan KB perlu ditigkatkan untuk membendung perkembangan penduduk di Desa NYANGLAN. 5. Motifasi terhadap masyarakat Desa NYANGLAN perlu ditingkatkan volumenya. 6. Penertiban Administrasi dalam segala kegiatan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa NYANGLAN.

BAB V PENUTUP

Pada akhimya keberhasilan pembangunan di Desa NYANGLAN sebagai pengamalan Pancasila tergantung dari semangat pembangunan dari seluruh masyarakat Desa NYANGLAN. Kedisiplinan aparat yang ada didesa, ketekunan para tokoh masyarakat dalam membimbing serta partisipasi dari seluruh masyarakat didesa NYANGLAN yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan dan pengarahan dari Instansi yang ada ditingkat atas. Mudah-mudahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disusun Perbekel Desa NYANGLAN ini dapat menjadikan bahan masukan yang berguna bagi pihakpihak yang berkompeten dalam rangka mengatur desa dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga cita-cita seluruh masyarakat dapat segera terwujud sesuai dengan apa yang didambakan dan diharapkan selama ini yaitu masyarakat yang adil, makmur lahir maupun batin berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada umatnya, Astungkara.

NYANGLAN, 10 Pebruari 2012 Perbekel Desa Nyanglan I NYOMAN SETEMER