BAB I PENDAHULUAN Pemerintah telah mencanangkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok tanah air melalui tehapan pembangunan yang ditetapkan satu tahun sekali guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk perwujudan dari tujuan nasional diatas sangat diperlukan peran serta masyarakta terlebih lagi Aparat Pemerintah Desa. Karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat serta didukung dengan kinerja Aparat Pemerintah Desa yang efektif akan memperlancar jalannya pembangunan di segala bidang, baik dibidang ekonomi, social, budaya dan keamanan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa merupakan tolok ukur keberhasilan tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang berada pada tataran pemerintahan terendah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Tumpouan desa dalam melaksanakan tugasnya secara formal dilindungi oleh undang-undang maupun peraturan yang ada. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun 2011, dapat kami susun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2011, Kepala Desa Kalirejo, dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN yeng memuat Dasar Hukum Pembuatan laporan dan gambaran umum Desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari.
BAB II
RENSTRA PEMERINTAHAN DESA KALIREJO.
BAB III
KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2011
BAB IV
JUMLAH DAN SUMBER DANA YANG DIKELUARKAN
BAB V
DAMPAK DARI KEGIATAN PELAKSANAAN.
BAB VI
HAMBATAN DAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN.
BAB VII
HASIL - HASIL YANG DICAPAI
BAB VIII
PENUTUP.
Dengan sistematika ini kami megharapkan apa yang kami laporkan selama tahun anggaran 2011 dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti yang berkepentingan, sehingga dapat menilai sejauh mana keberhasilan maupun kekurangan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun anggaran 2011.
1
A. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang mencakup : a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten kota; d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh perundang-undangan diserahkan kepada pemerintah desa.
Pelimpahan sebagian urusan dilaksanakan sebagai upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, dan memperhatikan azas akuntabilitas serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik sebagimana telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintahan desa yang baik disamping aspiratif juga perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan perwujudan upaya menciptakan tata pemerintahan desa yang baik. Sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa, ditekankan bahwa Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Dsa memiliki kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dalam bentuk ILPPD. Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan adalah sebagi berikut : 1. Undang – undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
2
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ; 4. Undang – undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389 ); 5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
3
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3 Seri E ); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan nomor 9 Tahun
2006 tentang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4 Seri E ); 15. Peraturan Daerah kabupaten Grobogan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3 Seri D ); 16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 21 tahun 2008 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan pemerintah kabupaten Grobogan tahun 2008 Nomor 2 Seri E ); 17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E ); 18. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 209 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 19. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 02 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010.
B. GAMBARAN UMUM 1. Kondisi Geografis Secara Geografis Desa Kalirejo merupakan daerah dataran rendah dengan curah hujan tinggi, rata-rata 213,42 mm/th. Terletak di sebelah selatan Ibukota Kecamatan Wirosari, dengan ketinggian 35 dpl. Desa Kalirejo memiliki luas wilayah 417 Ha, dengan batas wilayah : 1. Utara
: Kelurahan Wirosari.
2. Selatan
: Desa Kropak.
3. Barat
: Kelurahan Kunden, Desa Tambahrejo.
4. Timur
: Desa Tanjungsari, Kecamatan Kradenan.
Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan ) : Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan
:
Jarak dari Pusat Pemerintahan Administratif
: - km.
Jarak dar Ibukota Kabupaten
: 23 km.
Jarak dari Ibukota Provinsi
: 86 km.
Jarak dari Ibukota Negara
: 517 km.
4
2 km.
2. Gambaran Umum Demografis Banyaknya Penduduk Desa Kalirejo diketahui sebesar 5.409 jiwa, terdiri dari 2.611 jiwa Laki – laki dan 2.798 jiwa Perempuan. Tingkat pertumbuhan Penduduk rata – rata sebesar 0.72 % tahun terakhir. Tingkat kepadatan penduduk, di Desa Kalirejo rata – rata sebesar 1402 jiwa per Km2. Desa Kalirejo terbagi menjadi 4 Dusun, terditi dari 5 RW, dan 34 RT dengan jumlah perangkat Desa 11 orang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 4 Kepala Urusan, 5 Kepala Dusun. Dengan penyebaran penduduk per dusun sebagai berikut :
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Kalirejo per dusun Dusun Kalirejo Pojok Beru Kudon
Jumlah Jiwa Laki – laki Perempuan 814 491 492 563 985 832 404 823 2.695 2.709
KK 435 246 526 335 1.542
Total 1.305 1.055 1.817 1.227 5.404
Adapun Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur adalah sebagiman berikut :
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Menurut Kelompok Umur No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kelompok Umur 0-4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 + Jumlah
L 237 198 286 256 228 261 372 202 304 371 2.715
P 210 181 239 238 262 315 321 208 307 408 2.689
Jumlah 447 379 525 494 490 576 693 410 611 779 5.404
Penduduk Desa Kalirejo 100 % memelik Agama Islam dan tidak ada Penduduk Desa Kalirejo yang beragama Non Islam.
5
Tabel 1.3 Struktur Pemeluk Agama No
Agama
1
Islam
2
Lainnya
Jumlah ( Orang ) 5.404 -
3 Jumlah
5.404
Dalam bidang Pendidikan, tingkat pendidikan Desa Kalirejo untuk Usia 5 ( lima ) tahun keatas sebagaimana berikut : Tabel 1.4 Struktur Pendidikan Penduduk No 1 2 3 4 5 6 7 8
Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Tamat Akademi Tamat SLTA Tamat SLTP Tamat SD Tidak Tamat SD Belum Tamat SD Tidak Sekolah / belum Sekolah Jumlah
Jumlah ( orang ) 117 98 734 1.265 965 758 764 703 5.404
3. Kondisi Ekonomi Secara Umum Masyarakat Desa Kalirejo sebagian besar bekerja dibidang Pertanian, sedangkan yang lainnya adalah Wiraswasta, jasa dan lain – lain, dikarenakan ada warisan dari para leluhur yaitu bertani, maka yang paling mendominasi Penduduk Desa Kalirejo adalah Petani. Sebagaimana dalam tabel Struktur mata pencarian Penduduk dibawah ini . Tabel 1.5 Struktur Pencaharian penduduk No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mata Pencaharian PNS TNI / POLRI Karyawan Wiraswasta Tani Pertukangan Buruh tani Pensiunan Nelayan Pemulung
Jumlah ( Orang ) 31 9 19 26 3.073 44 1.703 23 0 4
6
BAB II RENSTRA PEMERINTAHAN DESA KALIREJO A. VISI dan MISI Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan memiliki arah kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan system pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, pada awal pemerintahan kami menyusun Visi dalam jangka menengah untuk 5 tahunsebagai pedoman, pegangan dan haluan dalam mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalirejo. Adapun Visi tersebut sebagai berikut : “Dengan Perilaku Budi Luhur Terwujudlah Masyarakat Adil Makmur dan Sejahtera yang Agamis” Pemerintahan yang baik mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalirejoyang bersih, yang terbebas dari praktik KKN serta memenuhi aspek tertib administrasi pemerintahan. Sedangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan mengarahkan peningkatan standard mutu pelayanan kepada masyarakat desa Kalirejo. Adapun yang dimaksud kemandirian masyarakat adalah masyarakat Desa Kalirejo yang mampu bertunpu pada kemampuan dan kekuatan sendiri dalam rangka peningkatan taraf kehidupan serta turut aktif dalam pembengunan Desa Kalirejo.
Dengan mencermati visi jangka menengah tersebut maka misi Desa Kalirejo untuk 5 tahun yang berjalan sejak awal pemerintahan merupakan penjabaran dari visi tersebut. Adapun rumusan misi tersebut adalah sebagi berikut : 1. Menciptakan pemerintahan yang baik ( goodgovermence ) yang demokratis. 2. Mewujudkan system administrasi desa yang berlandaskan transparansi sehingga program kegiatan dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka pencapaian akuntabilitas pemerintahan desa. 3. Meningkatkan Standar pelayanan kepada masyarakat. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui program-program pemberdayaan masyarakat. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik ( infra struktur ) dibidang pemerintahan, perhubungan dan produksi. 6. Meningkatkan produksi pertanian dengan mengupayakan pendistribusian pupuk dan benih tapat waktu.
7
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Sebagai Kepala Desa Kalirejo, kami memfokuskan pada 3 (tiga) Strategi sebagai pedoman dan arah kebijakan desa : 1.
Tata Pemerintahan Desa yang baik ( good govermence ) Penataan kembali manajemen pemerintahan desa yang dinamis mengingat
keterbatasan
Sumber Daya Perangkat Desa yang ada. Pembagian tugas yang
proporsional kepada masing-masing Perangkat Desa sesuai tupoksi masing-masing serta tugas lain yang kami bebankan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan pelayanan pada masyarakat semakin prima. Koordinasi dengan berbaghai lembaga yang ada baik ditingkat desa maupun kepada system birokrasi diatasnya mutlak untuk dipelihara sehingga hubungan kerja kondusif dan arus penyelenggaraan pemerintahan di desa semakin lancar. Ditingkat desa koordinasi dengan lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi yaitu Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa wajib untuk dikondusifkan mengingat dalam penentuan arah kebijakan tahunan pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam APBDesa juga harus mendapatkan persetujuan dari lembaga tersebut. Secara garis besar arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalirejo di bidang pemnerintahan dapat dijabarkan melalui upayaupaya sebagai berikut : 1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat oleh semua aparat Pemerintah Desa. 2. Mengoptimalkan tugas pokok dan kewajiban aparat desa dengan pembagian tugas yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan. 3. Mewujudkan aparat pemerintah desa yang disiplin, tertib, berwibawa dan bersih dari tindakan yang melanggar peraturan maupun ketentuan sebagai perangkat desa. 4. Memberlakukan dengan tegas sanksi terhadap perangkat desa yang terbukti melakukan tindaskan yang melanggar peraturan maupun ketentuan sebagai perangkat desa. 5. Menjalin hubungan yang harmonis dengan perangkat desa, lembaga desa, seperti : BPD, LPMD, RW, RT, tikoh masyarakt serta tokoh agama. 6. Meningkatkan fungsi dan peran serta lembaga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi. 7. Mewujudkan tertib administrasi pemerintah desa. 8. Mengadakan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa sesuai susunan Organisasi dan Tata Pemerintah Desa. 8
2.
Pembangunan desa secara dinamis di berbagai bidang. Sebagai ujung tombak dalam pembangunan di desa guna mencapai kemajuan
dan kemandirian masyarakat desa, maka perlu memiliki arah kebijakan di bidang pembangunan. Pembangunan dibidang infra struktur desa harus dilakukan secara bertahap. Hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan keuangan desa terkait pembiayaan program pembangunan yaitu dengan menggali berbagai potensi sumber pendapatan dan mengoptimalkan setiap potensi desa dengan menggunakan skala prioritas seperti dibidang pertanian dimana merupakan mata pencaharian utama masyarakat Desa Kalirejo. Peningkatan produksi di bidang pertanian akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya nanti juga akan meningkatkan peranserta masyarakat dibidang pembangunan infra struktur dengan swadaya masyarakat yang dikelola program pemberdayaan masyarakat. Secara garis besar arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalirejodi bidang pembangunan dapat dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut : 1. Meningkatkan sarana dan prasarana khususnya dibidang perhubungan seperti pemadatan dan pengerasan jalan, pembangunan jembatan dan lain-lain. 2. Menyelenggarakan program penghijauan/reboisasi hutan untuk mengantisipasi terjadinya kegundulan hutan. 3. Mengadakan renovasi / perbaikan gedung Balai Desa Kalirejo, Kantor Desa, Kantor PKK, Kantor BPD dan LPMD. 4. Meningkatkan kebersihan lingkungan ditingkat RW, RT. Serta kepedulian masyarakat mengenai “kebiasaan hidup sehat”. 5. Pengadaan sarana pemerintahan desa guna mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 6. Meningkatkan
sumber
pendapatan masyarakat melaluli perbaikan ekonomi
disektor riil serta home industri , inkra, ukm dll, dengan berbagai program pelatihan ketrampilan melalui kader-kader PKK. 7. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegitan-kegiatan pemebrdayaan masyarakat. 3.
Pembangunan Desa Secara Dinamis Di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan. Secara garis besar arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kalirejo di bidang kemasyarakatan dapat dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut : 1.
Memberikan penyuluhan atau siraman Rohani kepada masyarakat untuk dapat menjalankan Perintah dan menjauhi Larangan agama kepada masyarakat, 9
2.
Melestarikan budaya daerah terutama kesenian tradisional agar dapat menjadi
hiburan
masyarakat
dan
juga
sebagai
wahana
dalam
Membantu pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial
yang
mengembangkan kreatifitas warga. 3.
ditujukan kepada masyarakat seperti bantuan raskin, serta berperan serta dalam pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan ( Sekeskin) dan BLT dan lain-lai, 4.
Meningkatkan kesehatan masyarakat desa khususnya balita dan anak-anak dengan menganjurkan dating ke Posyandu bagi ibu dan anak,
5.
Melestarikan tradisi yang mampu menjaga terciptanya persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat seperti sambatan, sedekah bumi, syukuran dan lain-lain
6.
Mengadakan penyuluhan-penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat.
C. PRIORITAS DESA Tidaklah mungkin seluruh program kegiatan mendapatkan alokasi anggaran dengan porsi yang sama. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya skala prioritas sehingga kegiatan yang sifatnya urgent dapat terakomodasi dan kegiatan lainpun tidak terbengkalai. Berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat Desa Kalirejo, maka prioritas penganggaran diarahkan untuk mencukupi kebutuhan rutin desa dan dibidang pembuatan talud dan pengerasan jalan guna akses transportasi desa. Sektor ini perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat prasarana perhubungan / akses transportasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat desa dalam beraktifitas dan memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap kelancaran proses kegiatan di berbagai bidang. Disamping itu arah kebijakan pembangunan desa juga pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana perkantoran yang nyaman baik bagi perangkat selaku subyek pelayan maupun masyarakat yang menikmati jasa pelayanan Pemerintahan Desa.
10
BAB III KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2011 Berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Kalirejo (MUSRENBANGDES) yang dihadiri oleh Aparat Pemerintah Desa dan lembagalembaga yang ada seperti Badan Perwakilan desa (BPD), LPMD, RW dan RT seta tokoh masyarakat dan tokoh agama, maka arah pembanguna Desa Kalirejo pada Tahun 2011 ditetapkan dalam APBDesa Kalirejo Tahun 2011 yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Grobogan. Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Desa telah mendapatkan dana bantuan pembangunan dari pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 59.866.500 ( Lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah ) Dana tersebut kami alokasikan untuk berbagai kegiatan pembanguna fisik maupun non fisik. Alokasi Dana Desa Kalirejo pada tahun 2011 dialokasikan untuk pembangunan prasarana kantor yaitu Pembangunan Rehab Teras Balai Pertemuan dengan dana Rp. 28.985.000,- ( Dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah ). Pada tahun anggaran 2011 kami juga memperoleh program pemeberdayaan Masyarakat yaitu dari Program Nasional Pemeberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) senilai Rp. 34.648.600,- (Tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah ) dana tersebut kami pergunakan untuk Pembangunan Jalan Telford Dusun Pojok sepanjang 550m. Penunjang kegiatan PKK kami mengalikasikan dana sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah ) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin PKK seperti : pelatihan kader, biaya pertemuan bulanan dan lain-lain. Juga untuk pengadaan data dinding PKK, untuk meningkatkan kreatifitas anggota dalam pemanfaatana lahan pekarangan dana halaman rumah. Kami juga mengalokasikan dana guna pembelian bibit tanaman mangga yang dimanfaatkan sebagai tabulapot. Guna mengantisipasi dampak musim kemarau yang merupakan permasalahan menahun (kelangkaan sumr daya air) di Desa Kalirejo, dari dana ADD Tahun 2011 teralokasikan stimulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembutan tendon air. Bantuan dana pendidikan Desa Kalirejo pada Tahun 2011 dialokasikan guna pavingisasi halaman TK di Dusun Pojok desa kalirejo, Kecamatan Wirosari dengan
11
besar nominal anggaran 3.025.000,- ( tiga juta duapuluh lima ribu rupiah ). Sehingga digharapkan siswa TK tersebut dapat dengan nyaman bermain dihalaman sekolah.
Dengan adnaya stimulus dana sebagai reward yang dijanjikan pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar 19 % dari baku PBB bila lunas pajak sebelum akhir April 2011, Kepala Desa yang mendapatkan pelimpahanm kewenangan sebagai Petugas Pemungut PBB mengupayakan penarikan PBB secara optimal di Desa Kalirejo. Dengan kerja keras berbagai pihak yang terkait akhirnya pada tanggal 30 April 2011 PBB Desa Kalirejo dapat terlunasi 100 %.
12
BAB IV JUMLAH DAN SUMBER DANA YANG DUGUNAKAN Pada Tahun Anggaran 2011, struktur dari APBDesa adalah sebagai berikut : I. Bagian Pendapatan adalah sebesar Rp. 629.676.500,- yang bersumber dari : 1.
Pendapatan Asli Desa
Rp.
541.210.000,-
2.
Pos Bagi Hasil
Rp.
3.750.000,-
3.
ADD
Rp.
59.866.500,-
4.
Bantuan Provinsi, TKAPD,dan Operasional BPD
Rp.
24.850.000,-
Jumlah
Rp.
629.676.500,-
II. Bagian Belanja A.
Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 279.421.500,- dengan perincian penggunaan Belanja antara lain : 1.
Belanja Pegawai / Honorarium
Rp.
67.740.500,-
2.
Belanja Barang / Jasa
Rp.
57.947.000,-
3.
Belanja Modal
Rp.
153.734.000,-
B.
Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp. 350.255.000,- dengan perincian penggunaan belanja antara lain : 1.
Pos Belanja Pegawai
Rp.
295.468.000,-
2.
Pos Belanja Subsidi
Rp.
-
3.
Pos Belanja Hibah
Rp.
2.000.000, -
4.
Belanja Bantuan sosial
Rp.
8.000.000,-
5.
Belanja Bantuan Keuangan
Rp.
42.425.500,-
6.
Belanja Tak terduga
Rp.
2.361.500,-
III. Bagian Pembiayaan adalah sebesar Rp.
,-
Realisasi secara keseluruhan Penggunaan Anggaran secara detail ada pada pertanggungjawaban penggunaan Anggaran ada pada peraturan Desa Kalirejo tentang pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran 2011.
13
BAB V DAMPAK DARI TERLAKSANANYA KEGIATAN Dengan
terlaksananya
semua
program
program
pemerintahan
dan
pembangunan pada tahun anggaran 2011, memberikan banyak perubahan yang positif sebagai dampak dari terlaksananya kegiatan. Adapun manfaat yang telah dicapai adalah :
1. Pembangunan kantor desa sebagai pusat pelayanan masyarakat dapat terealisasi sehingga diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang butuh pelayanan. 2.
Fasilitas pemerintah seperti balai desa sebagai tempat berkumpul dan mengadakan musyawarah dapat terpelihara dengan baik.
3. Arus transportasi semakin lancar dengan adanya program kegiatan pembangunan prasarana perhubungan dan kegiatan pembangunan lain dengan dana yang berasal dari hasil lelang, Program PNPM-MD, ADD dan bantuan pemerintah serta swadaya dari masyarakat. 4. Meningkatkan swadaya dan sikap gotong royong dari masyarakat dalam kegitan pembangunan, khususnya prasarana perhubungan dengan adanya kegiatan PNPM-MD pada tahun anggaran 2011 yang alokasi program adalah peningkatan fasilitas umum berbasis swadaya dan swakelola masyarakat. 5. Hubungan antara Pemerintah Desa dan lembaga desa yang ada serta dengan masyarakat semakin erat dan komunikatif karena dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut proses pemerintahan dan pembangunan dilakuakn dengan musyawarah mencapai mufakat. 6. Bantuan-bantuan pemerintah khususnya bagi RTM ( misal raskin, Pendataan BLT, Program simpan pinjam PNPM-MD ) dapat tersalurkan dengan baik sehingga akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup / tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kalirejo. 7. Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan kewenangan penarikannya kepada Kepala Desa dapat lunas pada tanggal 31 Agustus 2011, meskipun agak terlambat dari jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi diusahakan optimal dengan tidak adanya tunggakan PBB di Desa Kalirejo.
14
BAB VI HAMBATAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI A. HAMBATAN-HAMBATAN Pada umumnya proses kegiatan pembangunan berjalan dengan baik, tertib dan lancar, karena semua program pembangunan yang dilaksanakan telah tertuang dalam Peraturan Desa yang merupakan hasil musyawarah bersama antara Aparat Pemerintah Desa, Anggota BPD, lembaga desa seperti, RW, RT dan LPMD serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di desa, sehingga tercipta transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut, namun keterbatasan dana / finansial guna melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah dibahas bersama dalam musrenbangdesa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu butuh skala prioritas dalam proses pembangunan, karena tidak mungkin semua kegiatan pembangunan yang direncanakan sesuai hasil musrenbangdesa dapat terealisasi dalam satu tahun anggaran. Namun dengan bantuan dari pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana Desa, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan (PNPM-MD) serta swadaya dan
gotong royong dan dukungan
masyarakat yang sangat kuat, maka sebagian besar program pembangunan di Desa Kalirejo dapat direalisasi.
B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI dan PENYELESAIANNYA
Permasalahan
-
Keterbatasan Dana terutama perolehan dari pendapatan asli desa
-
Semakin lunturnya budaya gotong royong di masyarakat
-
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ikut memiliki aset – aset dari Pemerintahan Desa.
-
Dibidang Pertanahan, masih banyak tanah kas desa yang bersertifikat.
-
Masih belum
tuntasnya administrasi permasalahan yang ada hubungannya
dengan tukar – menukar ( Tukar guling ) antara masyarakat dengan Pemerintah Desa. -
Lahirnya kondisi tanah, sehingga jalan cepat rusak maupun sudah diperbaiki.
-
Dibidang Pertanian, persawahan di Desa Kalirejo masih tadah hujan.
-
Penyelesaian
Kami berusaha untuk berinovasi agar Pendapatan Asli Desa bisa bertambah dengan cara mengoptimalkan Pasar Desa dan bila dimungkinkan membentuk BUMDes.
-
Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat yang ada kaitannya dengan budaya gotong royong digiatnkan kembali. 15
-
Memberikan penyuluhan kepada masyarakat ikut memberi kaitannya dengan aset – aset milik Pemerintahan Desa dengan harapan masyarakat terlibat didalam perawatan dan pelestariannya aset – aset sebagimana dimaksud.
-
Merintis pensertifikatan tanah bondo deso ( Tanah Kas Desa ) sedikit demi sedikit mengingat anggaran.
-
Berusaha untuk melestarikan.
-
Perintisan pembangunan jalan desa dengan konstruksi beton, agar bertahan lebih lama.
-
Penaganan sementara dengan penyediaan Pompanisasi.
16
BAB VII HASIL YANG DICAPAI 1. Keadaan kantor desa sebagai pusat pelayanan pada masyarakat semakin baik karena telah disempurnakan dengan adanya wc dan kamar mandi di kantor desa tersebut.
2. Fasilitas dan peralatan kantor desa semakin lengkap yang nantinya akan memperlancar arus pelayanan kepada masyarakat.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, baik pembanguan fisik maupun non fisik yang dapat terlihat dengan semakin meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan untuk setiap tahunnya.
4. Selesainya Program PNPM-MD yang dialokasikan di Dusun Pojok untuk jalan yang ada di dudun Pojok berupa Jalan Telford, guna memadatkan jalan yang ada sehingga akses keluar masuk di musim apapun jadi lebih baik.
5. Balai desa sebagai wahana penampung aspirasi dan keinginan masyarakat, tempat musyawarah para pengurus lembaga desa terpelihara dengan baik.
6. Meningkatnya fungsi dan peran wanita dengan adanya kegiatan-kegiatan positif yang terwadah dalam kegiatan PKK seperti pelatihan ketrampilan, penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pembinaan anak dan remaja serta aktifitas lainnya.
7. Pelunasan PBB Desa Kalirejo pada tanggal 31 Agustus 2011 meskipun agak terlamabat dari rencana tatapi ini semua juga atas kerja keras Kepala Desa dan Perangkat desa yang ada serta peran serta lembaga yang ada dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sehingga tunggakan PBB untuk tahun 2011 tidak ada ( 0 % ).
17
BAB VIII PENUTUP
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Kalirejo selama tahun 2011, kami yakin masih banyak kekurangan, untuk itu dalam pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Akhir Tahun Anggaran 2011 Kepala Desa, sekaligus merupakan aplikasi program pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian laporan kami dan apabila ada kekurangan sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf, maka kritik dan saran yang membangun, masukan, petunjuk, maupun bimbingan selalu kami harapkan guna dapat menyempurnakan penyusunan laporan dimasa-masa yang akan datang.
Dibuat di
: Kalirejo
Pada tanggal : 10 Mei 2012.
Kepala Desa Kalirejo
TRI ADI PRIHANTO
18
