LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi
……………………………………………… ………………………………………………
i ii
BAB
I
PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografi 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Ungguluan b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
BAB
II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Misi dan Visi B. Strategi dan Arah Kebijakan desa (RPJMDes) C. Prioritas Desa
BAB
III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
BAB
IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA A. URUSAN ASAL USUL DESA B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
BAB
V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
BAB
VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA C. BATAS DESA D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
BAB
VII
PENUTUP.
Kata Pengantar Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang disebutkan dalam : Ayat ( 1 ) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) tahun. Ayat ( 2 ) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Bupati melalui Camat. Ayat ( 3 ) Laporan Keterangan Pertangungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam musyawarah BPD. Ayat ( 4 ) Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, selaku Kepala Desa sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak tugas menyelenggarakan Pemerintahan desa meliputi urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan – urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa mencakup : a. b. c.
Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten pengaturannya kepada desa. Tugas Pembantuan dari Pemerintah.
yang
diserahkan
Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2013 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran, untuk selanjutnya sebagai bahan kajian Kinerja selama 1 (satu) tahun, oleh Badan Permusyawaratan Desa. Apabila didalam pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran ini terdapat hal – hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan – penjelasan sesuai hasil evaluasi Badan Permusyawaratan desa demi kelangsungan kemajuan desa. Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.
Pandanlor, 18 Pebruari 2014 Kepala Desa Pandanlor
S A R J I
BAB I PENDAHULUAN A.
DASAR HUKUM Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2013 disusun dengan berdasarkan pada : 1. 2.
3.
4.
5. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang No 13 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 );
15.
16.
17.
18.
19. 20. 21.
B.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan antar Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 ); Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008, Nomor 31 ); Perturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013; Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
GAMBARAN UMUM DESA 1.
Kondisi Geografis Secara geografis Desa Pandanlor, Kecamatan klirong, Kabupaten kebumen, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi : 1.
Iklim : Curah hujan Jumlah bulan hujan Suhu rata-rata harian Tinggi tempat Bentang Wilayah
: : : : :
2000 Mm 5 ( lima ) bulan 23-30 Derajat C 12 mdl Datar
2.
Tipologi : Desa pantai / pesisir
3.
Orbitasi : Jarak ke Ibu kota Kecamatan Lama tempuh ke Ibu kota Kecamatan Jarak ke Ibu kota Kabupaten Lama tempuh ke Ibu kota Kabupaten
4.
5.
: 5 : 0,25 : 17 : 1
Km jam Km jam
Batas Desa : Sebelah Utara : Desa Bendogarap dan Kedungsari Sebelah Timur : Desa Ayam putih Kecamatan Buluspesantren Sebelah Selatan : Desa Tanggulangin Sebelah Barat : Desa Tambakprogaten dan Tanggulangin Luas Wilayah : Luas wilayah Desa Pandanlor adalah : 127,98 ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi : 1. Tanah Kering.
2. Gambaran Umum Demografis .
Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan . Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Penyebaran pada wilayah sebagai berikut : A.
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM ): 1.
UMUR. NO 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2.
3.
KELOMPOK UMUR 2 0 – 12 Bulan 1 – 10 Tahun 11 – 20 Tahun 21 – 30 Tahun 31 – 40 Tahun 41 – 50 Tahun 51 Tahun keatas
JUMLAH : 1. Jumlah Jiwa 2. Jumlah Laki – laki 3. Jumlah Perempuan 4. Jumlah Kepala Keluarga
: 2594 : 1348 : 1246 : 712
JUMLAH / ORANG 3 37 Orang 455 Orang 533 Orang 541 Orang 376 Orang 363 Orang 289 Orang
orang orang orang KK
MUTASI PENDUDUK : Datang : 14 Orang Pindah : 7 Orang Lahir : 32 Orang Meninggal : 21 Orang Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses perubahan sebagaimana tersebut pada angka 3, dan kondisi tersebut dikarenakan :
Datang, berasal dari
: Kec. Alian, Kec. Puring, dan Kab. Cilacap Karena : Ikut Suami / Istri Pindah tempat tinggal ke Desa / Kecamatan / Kabupaten / Propinsi: Kec. Mirit, Kec. Bulus pesantren dan Bangka Belitung Karena : Ikut Suami / Istri Meninggal dunia disebabkan karena : Penyakit Kecelakaan
4.
PENDIDIKAN : Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian dalam tahun 2013, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut : Pendidikan Terakhir : 1. Tamat SD/sederajat = 1412 orang. 2. SLTP = 626 orang. 3. SLTA = 82 orang 4. D3 = 2 orang 5. S 1 = 3 orang
6.
PENYEBARAN PENDUDUK : Penyebaran Penduduk Desa Pandanlor tersebar pada wilayah masing – masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel :
DUSUN
JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 I II III 3.
2 291 518 539
JUMLAH KK
3 278 490 478
4 569 1.008 1.017
Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Desa. 1). Pertanian. Komoditi sektor pertanian yang berupa tanaman Jagung dan Rumput gajah dan sebagainya, dan ini merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat desa pada umumnya . Kepemilikan Tanaman Jagung dan Rumput gajah rata – rata dimiliki oleh masyarakat/Kepala Keluarga dan Produksi usaha sampingan ini setidak – tidaknya membantu perekonomian yang berkelanjutan disamping tanaman lainnya. Pemasaran hasil Pertanian tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan disamping diluar desa/kota, bahan dasar tersebut dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi . 2).
Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal Sapi, Ayam, Bebek, Kambing dan lain – lainnya, menjadi komoditi unggulan desa, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan desa maupun pemiliknya, secara terperinci dapat kami sampaikan sebagai berikut : Jumlah/ekor Perkembangan/Th Produksi/bln/Th Jenis Ternak Sapi 550 ekor 1 Tahun Rp.250.000.000,Kambing 160 ekor 1 Tahun Rp.16.000.000,Ayam kampung 350 ekor 1 Tahun Rp.3.500.000,-
3).
Perikanan. Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh Rumah Tangga berupa Alat tangkap ikan yaitu Perahu mesin dan jaring, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan Laut selatan. Pemilik
Produk
Perahu mesin 1 GT dan Jaring Perahu mesin 1 GT Warijan dan Jaring Perahu mesin 1 GT Kasir dan Jaring Perahu mesin 1 GT Sohibun dan Jaring Perahu mesin 1 GT Jemirin dan Jaring Perahu mesin 1 GT Lipnodi dan Jaring Perahu mesin 1 GT Wakhidun dan Jaring Perahu mesin 1 GT Ulfatul Khanafi dan Jaring Perahu mesin 1 GT Muslimin dan Jaring Ratimin
JUMLAH
Jenis ikan Layur
Produksi /th (Rp) Modal Awal Nilai Jual 3.700.000
42.093.315
1.875.000
44.294.000
375.000
4.266.850
Layur
1.500.000
27.994.790
Layur
250.000
5.370.240
Layur
250.000
3.272.900
Layur & Bawal
1.000.000
15.212.000
Layur
2.000.000
16.313.495
Layur
250.000
3.552.180
11.200.000
162.369.770
Layur & Bawal Layur & Bawal
4).
Industri. Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan /atau Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjanjikan, sebagai gambaran pendapatan yang diperoleh oleh pengrajin sbb : Biaya Total Nilai Bahan Baku Jenis Industri RT Produksi (RP) (RP) Industri Kesed 3.000,2.000,Industri Pertukangan 35.000,30.000,-
Bahan Penolong Keterangan (RP) 1.000,/ buah 5.000-, / meter
b. Pertumbuhan Ekonomi. Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian dan Peternakan, disamping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainnya diluar sektor unggulan /dominan , sangat memungkinkan berkembang apabila adanya perhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaram serta pembinaan dan bantuan permodalan. . BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Visi dan Misi. Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai denga rencana Strategis desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lima Tahunan) tahun 2011 sd 2015 Dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud Kegiatan baik Fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif. 1. Visi : “MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG KUAT UNTUK MENUJU MASYARAKAT YANG MAKMUR, SEJAHTERA, MAJU, AMAN DAN AGAMIS “ 2. MISI Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi serta kebutuhan Desa Pandanlor, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Pandanlor adalah : a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian; b. Pengembangan agri bisnis berbasis kelompok; c. Meningkatkan Kwalitas sumber daya manusia;
d. e. f.
Meningkatkan pelayanan masyarakat; Pengembangan ekonomi masyarakaf; dan Meningkatkan sarana dan prasarana Keagamaan.
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMDesa) 1. Strategi. a. Aparatur Pemerintah Desa. 1. Peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di bidang Administrasi ditempuh melalui peningkatan SDM Perangkat Desa. 2. Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat Desa, dengan jalan Pelatihan bagi Perangkat Desa. 3. Peningkatan Pelayanan Masyarakat ditempuh melalui Peningkatan Disiplin jam kerja. b.
Pertanian, Peternakan, Perikanan. 1. Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian meningkat melalui penyuluhan. 2. Peningkatan kualitas ternak sapi ditempuh melalui pembibitan ternak unggul. 3. Peningkatan kemampuan petani nelayan agar komoditas perikanan meningkat melalui pembinaan. 4. Peningkatan kemampuan agar komoditas pengrajin meningkat melalui pelatihan .
c.
Keshatan. 1. Peningkatan kualitas sehat bagi masyarakat usia dini melalui posyandu. 2. Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut dengan melalui pelaksanaan Posyandu Lansia. 3. Peningkatan Gizi balita dengan melalui penambahan Pemberian Makanan Tambahan.
2. Arah Kesehatan. Strategi adalah arah kebijakan akan ditempuh dengan upaya mencapai tujuan : a.
Aparatur Pemerintah Desa. 1. Menganggarkan dana Pelatiahn peningkatan kapasitas perangkat desa. 2. Peningkatan kedisiplinan ditempuh dengan Pengawasan melekat dan pelaksanaan meeting bagi Perangakat Desa. 3. Peningkatan disiplin masuk kerja dan pemberlakuan absensi bagi kehadiran Perangkat Desa.
b.
Pertanian, Peternakan, Perikanan. 1. Penyelenggaraan Pelatihan bagi tani ternak. 2. Pelaksanaan Kawin Suntik / IB. 3. Penyelenggaraan Pembinaan bagi Tani Nelayan . 4. Penyelenggaraan Pelatihan bagi Pengrajin. 5. Penyuluhan dan Pelatihan bagi Kelompok Tani
3. Prioritas Desa. Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lima Tahunan dan RKP ini merupakan rel kegiatan selama 1 tahun untuk tahun 2013 berupa kegiatan Pengadaan perlengkapan Kantor (Laptop), Pengadaan Pupuk untuk sarana Pertanian, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ), Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, LINMAS, LKMD, dan RT, Peningkatan Infrastruktur Perdesaan diantaranya adalah : Pembangunan Rehab MCK Balai Desa, dan tertuanag didalam APBDesa tahun anggaran 2013.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA A.
PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksakan secara Ekonomis, Efisien, dan Efektif denga asas pemgelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan ini ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) Tahun anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban penggunaannya, adapun struktur APBDesa terdiri Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Untuk Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berjalan dengan baik seuai ketentuan telah dibentuk Tim Pengelola dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 412.6 / 1 / I / KEP / 2013 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa . 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Upaya untuk mencapai target sesuai rencana yang ditargetkan didalam APBDesa tahun anggaran 2013 dilakukan secara Intensifkasi dan Ekstensifikasi pendapatan, ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain : a. Menggali dan memanfaatkan Potensi Desa, sehingga pendapatan desa meningkat (misal : Hasil Usaha Desa, hasil Kekayaan Desa, Swadaya dan partisipasi, Gotong Royong dll) b. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos lainnya yang sah. (Bantuan Pihak Ketiga dll) c. Memotivasi masyarakat arti pentingnya pendapatan asli desa sebagai aset berharga mendukung kegiatan pembangunan desa. (misal : Pungutan Biaya Pengurusan Administrasi Desa, KTP, Surat Keterangan dsb). 2.
Target dan Realisasi Pendapatan. Perhitungan pendapatan akhir tahun anggaran dari realisasi pendapatan desa dilihat dari rencana dan realisasi sebagai berikut :
Pendapatan Desa : Pendapatan PAD
RENCANA /TARGET Rp 32.126.000 Rp
Bagi Hasil Pajak Rp
RENCANA DAN REALISASI (Rp) MELEBIHI REALISASI SESUAI TARGET TARGET 32.496.000 Rp
370.000
4.113.942 Rp
4.113.942 Rp
- Rp
4.113.942
Bagian dari Retribusi
Rp
280.662 Rp
280.662 Rp
- Rp
280.662
ADD
Rp 62.590.540 Rp
62.590.540 Rp
- Rp
62.590.540
146.726.000 Rp
- Rp
146.726.000
Bantuan Keuangan Pem Rp 146.726.000 Rp Prov, Kab Hibah
TDK TERCAPAI
Sumbangan Pihak Ketiga
Dengan data sebagaimana tersebut pada tabel diatas, maka Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2013 semua tercapai sesuai dengan target antara lain : a. Pos PAD Target Rp. 32.126.000,- Realisasi Rp. 32.496.000,3. Pemasalahan dan Penyelesaian. Dengan hasil capaian selama akhir tahun anggaran , bahwa antara rencana dan kenyataan masih banyak permasalahan yang perlu penanganan lebih intensip
sehingga kedepan target dapat tercapai dan/atau melampaui, adapun kendala yang ada dan upaya penyelasaiannya sbb : a. Permasalahan : Kurangnya kesadaran masyarakat mentaati Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Rendah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Rendahnya Swadaya Masyarakat . b. Solusi/Penyelesaian : Penyampaian informasi melalui pertemuan RT/RW, selapanan desa. Setai saat masyarakat selalau diberi informasi perkembangan desa. Pemanfaatan media Informasi B. PENGELOLAAN BELANJA DESA. Pengelolaan Belanja Desa selama satu tahun anggaran yang diperhitungkan dengan pendapatan desa dengan realisasi sebagai sbb : Belanja Desa : RENCANA DAN REALISASI (Rp). Belanja Langsung
RENCAN /TARGET
Belanja Pegawai Rp
REALISASI
MELEBIHI TARGET
5.535.000
Rp
4.835.000
Rp
SESUAI TARGET
700.000
TIDAK TERCAPAI Rp
700.000
Belanja Barang/Jasa
Rp
26.230.500
Rp
28.340.000
Rp
(2.109.500)
Rp
-
Belanja Modal
Rp
49.815.540
Rp
48.278.000
Rp
1.537.540
Rp
1.537.540
Jumlah
Rp
81.581.040
Rp
81.453.000
Rp
128.040
Rp
128.040
Belanja Tidak Langsung
Rp 164.238.000
Rp 164.238.000
Rp
-
Rp
164.238.000
80.988.000
Rp
80.988.000
Rp
-
Rp
80.988.000
83.250.000
Rp
83.250.000
Rp
-
Rp
83.250.000
Belanja Pegawai Rp Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan
Rp
Data sesuai penggunaan anggaran APBDesa TA yang berjalan. C. Permasalahan dan Penyelasaian Realisasi pembelajaran selama tahun anggaran 2013 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan didalam APBDesa, namun demikian banyak kendala yang muncul sbb : a. Permasalahan : Kesulitan proses pembukuan. Rendah kemampuan pengelolaan keuangan desa. Harga dilapangan seringkali melebehi pagu anggaran Kurang intensipnya pelaksanaan administrasi / SPJ. Pencaiaran Bantuan diakhir tahun pembayaran Pajak ( PPh / PPN ) di Bank maupun Kantor Pos sangat padat dan dibatasi .
b. Solusi/penyelesaian : Peningkatan SDM Pengelola kegiatan. Pendampingan lebih intensip. Pembinaan secara reguler dari Kecamatan, Kabupaten. Mohon Pencairan bantuan diawal atau pertengahan tahun anggaran agar Pembayaran PPh dan PPN tepat waktu .
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
A. URUSAN ASAL USUL DESA. 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, telah ditindaklanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pandanlor, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. a.
Data Personil Perangkat : 1. Kepala Desa 2. Kepala Urusan Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kaur Keuangan 4. Pembantu Kaur : Pembantu Kaur Pemerintahan Pembantu Kaur Umum 5. Kepala Dusun : Kepala Dusun I Kepala Dusun II Kepala Dusun III 6. Petuga Teknis lapangan : TPK LKMD Ketua RW dan Ketua RT
b.
Dari Struktur yang ada jabatan dalam perangkat desa belum lengkap/belum terisi semua .
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi perangkat mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 dan lainnya yang terkait. Untuk efektifnya pelaksanaan tugas semua perangkat yang ada meleksanakan sesuai bidangnya termasuk administrasi desa, sebagai berikut :
Jabatan Kepala Desa Sekdes
Kaur Pemerintahan
Kaur Pembangunan Kaur Umum
Kaur Keuangan
BENDAHARA DESA BUKAN KAUR KEUANGAN
Pengelolaan Adm Desa 1. Bk.Data Peraturan Desa 2. Bk.Data Kep. Kades 3. Bk.Data Aparat Pem. Des 4. Bk.Anggaran Penerimaan 1. Bk.Pengeluaran Rutin 2. Bk.Pengeluaran.Pemb 3. Bk.Profil Desa 1. Data Induk Penduduk 2. Data Mutasi Penduduk 3. Data Rekapitulasi Penduduk Akhir bulan 4. Data Penduduk sementara 5. Buku Register 1. rencana Pembangunan 2. Kegiatan Pembangunan 3. Inventaris Proyek 4. Kader-kader Pembangunan 1. Buku Data Tanah milik Desa/Kas 2. Bk.Data Tanah di desa 3. Bk.Agenda 4. Bk.Ekspedisi 5. Bk.Kas Umum 6. Bk.Kas Pembt.Penerimaan 7. Bk.Kas.Pembt.Pengeluaran Rutin 8. Bk.Kas.Pembt.Pengeluaran Pembangunan 9. Bk.Data Pengurusan Anggota Kemasyarakatan
1.Bk. Anggaran Penerimaan 2.Bk. Pengeluaran rutin 3.Buku.Pengeluaran Pembangunan 4.Foto copy RKP Desa 5.Foto copy APBDesa 1. Buku Kas Umum 2. Bk.Kas Pembt.Penerimaan 3. Bk.Kas.Pembt.Pengeluaran Rutin 4. Bk.Kas.Pembt.Pengeluaran Pembangunan
Jenis Buku Keterangan Adm A.1 A.2 A.4 C1 a C1 6 C1.c F3 B1 B2 B3 B4 F3 D1 D2 D3 D4 A5 A6 A7 A8 C2 C3 a C3 b C3 c F1 C1 a C1 b C1 c
C2 C3 a C3 b C3 c
KADUS
3.
4. Buku Bantu Induk Penduduk 5. Badan Mutasi Penduduk
PELAYANAN PRIMA Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat desa dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di Desa. Pelayanan prima mengandung Pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu,
mudah, murah, merata, terbuka, efisien, dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhana jelas dan pasti. Prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain : 1. Berorientasi kepuasan pelanggan. 2. Perbaikan yang kesinambungan. 3. Manajemen berdasarkan fakta 4. Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur organisasi secara menyeluruh. 5. Mengembangkan potensi daya pikir manusia. 6. Budidaya organisasi adalah moral tinngi. Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya peubahan sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja perangkat desa. Mendasari ketentuan dari prinsip-prinsip dasar pelayanan, untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah melaksanakan pelayanan dalam bentuk antara lain : 1. Pembagian tugas masing-masing kaur. 2. Sistem buka kantor tepat waktu. 3. Pelayanan cepat. 4. Sistem saling membantu dan kekompakan kerja antar perangkat. 4. PRODUK-PRODUK HUKUM DESA : Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa agar berjalan dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan telah diterbitkan beberapa Produk Hukum Desa yaitu : 1. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2012. 2. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa. 3. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2013. 4. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) tahun 2011 – 2015 . 5. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2013. 6. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2013. 7. Keputusan Kepala Desa Nomor 141 / 3 / KEP / I / 2014 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun Anggaran 2013. 5. PENYELENGGARAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN. Untuk mengurangi terjadinya kebuntuan informasi dan komunikasi baik informasi dari atas, dan desa yang meliputi berbagai bidang antara lain Pemerintahan, Kemasyarakatan, maupun pembangunan. Adapun jenis koordinasi yang telah dilaksanakan tahun 2013 sbb : 1. Koordinasi Tentang Pengelolaan ADD tahun 2013 2. Penataan kelembagaan. 3. Pengelolaan PNPM – MD .
6. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tugas Perangkat Desa kepada proses pelayanan kepada masyarakat disamping administrasi desa, yang tentunya akan selalu muncul berbagai permasalahan-permasalahan antara lain : a. Permasalahan : 1. Kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi seringkali tidak melalui RT/RW 2. Kapasitas Perangkat Desa masih pembinaan. 3. Kedisiplinan kurang
b. Penyelesaian : 1. Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa dan sosialisasi kepada masyarakat. 2. Penyiapan administrasi secara lengkap. 3. Pemantauan dari Tim Pembina Kecamatan/Kabupaten.
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN. 1. Urusan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten telah diserahkan kepada Desa, meliputi berbagai bidang-bidang dan telah ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2004, tentang Kewenangan Desa meliputi : a. Bidang Kegiatan BSPS. b. Bidang Kegiatan Percepatan Pembangunan Desa. c. Bidang PTO PNPM – MD. d. Bidang Kegiatan Sarana Perkantoran.
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA. Tugas pembantuan yang diterima dalam tahun anggaran 2013 dari berbagai Dinas/Instansi, telah dikelola sesuai ketentuan dan/atau petunjuk pelaksanaan dinas pemberi antara lain : A. Dinas Pertanian dan Peternakan : 1. Program Pemberdayaan Kelompok Tani melalui penguatan kelembagaan kelompok tani dan Pemberdayaan masyarakat melalui pola bantuan Bibit Padi. a. Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan telah dilaksanakan dimusim tanam tahun 2013, dan dilaksanakan oleh Kelompok Tani “ TANI SUBUR “ , Kelompok Tani “ MAKMUR “ dan Kelompok Tani “ LESTARI “ Desa Pandanlor . b. Kegiatan yang diterima : Bibit Padi c. Sumber dan Jumlah - Sumber Biaya : DIPA Dinas Pertanian Kab. Kebumen - Jumlah : 600 Kg bibit padi. Permasalahan dan Penyelesaian : a. Permasalahan : Pengadaan bantuan Bibit kurang tepat waktu . Sebagian bibit yang ditanam ada yang tidak tumbuh . b. Penyelesaian : Pengadaan Bibit agar tepat waktu . Bibit agar yang berkwalitas . 2. Program Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak melalui penguatan kelembagaan kelompok tani dan Pemberdayaan masyarakat melalui pola bantuan Ternak Kambing. a. Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan telah dilaksanakan oleh Kelompok Tani Ternak “Ngudi Rahayu“ Desa Pandanlor . b. Kegiatan yang diterima : Pengadaan Kambing sebanyak 6 (enam) ekor. c. Sumber dan Jumlah - Sumber Biaya : Hibah Gubernur - Jumlah : 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
Permasalahan dan Penyelesaian : a. Permasalahan : Bantuan belum merata di anggota KTT . Banyak anggota KTT yang masih menggaduh pada perorangan . b. Penyelesaian : Permohonan Bantuan pada tahun berikutnya. 3. Program Pembibitan Sapi PO Kebumen. a. Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan telah dilaksanakan oleh Kelompok Pembibitan Pandanlor . b. Kegiatan yang diterima : Peralatan Recording. c. Sumber dan Jumlah - Sumber Biaya : TPD - Jumlah : Alat Ukur sapi (roundo dan stik) Timbangan Digital dan Gerobak Kartu ternak Kalung Nomor sapi Sapi Jantan 1 (satu) ekor Sapi Betina 1 (satu) ekor Permasalahan dan Penyelesaian : a. Permasalahan : Masyarakat peternak sapi kebanyakan belum memahami tentang pentingnya pencatatan sapi. Banyak terjadi perkawinan sedarah . b. Penyelesaian : Sosialisasi Perbibitan sapi PO Kebumen kepada warga masyarakat, khususnya bagi peternak sapi. B. Dinas BAPERMADES : 1. Program Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). a. Instansi Pemberi : BAPERMADES dan KEMENPERA. b. Pelaksana Kegiatan : Kegiatan telah terselenggara dengan baik, dan dilaksanakan oleh Panitia pelaksana . Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kurang Mampu. c. Kegiatan yang Diterima : Pemugaran 10 (Sepuluh) Unit rumah tidak layak huni dari P2MKM dan 1 (satu) unit rumah dari Program BSPS. d. Sumber dan Jumlah Biaya : Sumber Biaya : APBD II dan APBN. Jumlah Biaya : Rp. 66.000.000.- (Enam puluh enam juta rupiah) 2. Permasalahan dan Penyelasaian : a. Permasalahan : Bantuan Keuangan untuk pemugaran rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu sebanyak 11 (sebelas) unit belum bisa memenuhi target dari anggaran yang tertuang pada RPJM Desa Tahun 2011 – 2015 .
b. Penyelesaian : Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pemugaran rumah pada tahun berikutnya. C. Dinas Pekerjaan Umum : 1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Desa. a. Instansi Pemberi : DPU. b. Pelaksana Kegiatan : OMS dan DPU . Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa.
(PPIP)
dan
Percepatan
c. Kegiatan yang Diterima : Makadam dan Pengaspalan Jalan Desa. d. Sumber dan Jumlah Biaya : Sumber Biaya : APBN dan APBD I. Jumlah Biaya : Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PPIP dan Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta) dari Perepatan Pembangunan Desa. e. Permasalahan dan Penyelasaian : Permasalahan : Pembanguna Pengaspalan jalan di Desa belum bisa terselesaikan seluruhnya. Penyelesaian : Permohonan Bantuan pada tahun berikutnya. D. Dinas Kelautan dan Perikanan : 1. Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUMT-PT. a. Instansi Pemberi : DINLUTKAN. b. Pelaksana Kegiatan : DINLUTKAN. Sasaran Kegiatan : KUB Pandan Sari Lukulo. c. Kegiatan yang Diterima : Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUMT-PT. d. Sumber dan Jumlah Biaya : Sumber Biaya : APBN. Jumlah : 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). e. Permasalahan dan Penyelasaian : Permasalahan : Alat tangkap masih kurang lengkap. Penyelesaian : Permohonan Bantuan alat tangkap pada tahun berikutnya. E. APBN : 1. Program Shearing Anggaran untuk program Peningkatan Kwalitas Hidup a. Dasar Hukum : PTO PNPM – MD Tahun Anggaran 2013. b. Instansi Pemberi : UPK Kecamatan. c. Pelaksana Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan oleh TPK. Sasaran Kegiatan : Ibu rumah tangga.
d. Kegiatan yang Diterima : Pelatihan Dodol Pepaya. e. Sumber dan Jumlah Biaya : Sumber Biaya : APBN. Jumlah Biaya : Rp. 14.300.040,- (Empat belas juta tiga ratus empat puluh Rupiah). f. Permasalahan dan Penyelasaian : - Permasalahan : Bahan baku kurang terpenuhi. Pemasaran kurang lancar. Biaya produksi tinggi - Penyelesaian : Pembuatan dodol dengan bahan lain. 4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) a. Dasar Hukum : Peraturan Bupati Kebumen Nomor ..................... Tahun 2013. b. Instansi Pemberi : BAPERMADES. c. Pelaksana Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan oleh OMS. Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa. d. Kegiatan yang Diterima : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). e. Sumber dan Jumlah Biaya : Sumber Biaya : APBN. Jumlah Biaya : Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). f. Permasalahan dan Penyelasaian : - Permasalahan : Pembukuan/pengadministrasian kurang memahami. - Penyelesaian : Pendampingan dari FT maupun FM. D. PENANGANAN PBB : Baku PBB
Rp. 20.395.330,-
Setor
Rp. 20.395.330,-
Sisa
Rp. 0,-
BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA 1. Kebijakan : Peningkatan Komoditi Pertanian a. Kegiatan : Perawatan Jalan setapak antar Desa. b. Realisasi Pelaksanaan : Pemeliharaan Jalan Setapak . c. Permasalahan yang terjadi : Jalan di Desa Pandanlor yang menghubungkan dengan Dusun Sumber Desa Kedungsari masih sangat memprihatinkan di musim hujan . d. Penyelesaian : Pelebaran Jalan Memperkeras jalan
B. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 1. Gangguan Keamanan yang telah terjadi didesa antara lain : Pencurian, Mabukmabukan, norma sosial dsb. 2. Satuan Pelaksana kegiatan yang menangani di Desa : Pemerintahan desa, Hansip, Tokoh Masyakat dan Kepolisian . 3. Sumber Anggaran : PAD dan Swadaya. 4. Jumlah Anggaran : Rp. 1.500.000,5. Penanggulangan Konflik : a. Pembinaan mental kepada pemuda. b. Pelaksanaan kegiatan operasi serentak oleh warga. c. Siskamling 6. Kendala : a. Terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. b. Kurangnya pengertian dampak kejadian. 7. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan : a. Polres dan Polsek. b. Dinas/bagian selaku SKPD yang menangani. c. Kejaksaan Negeri. d. Pengadilan Negeri. e. Pemerintahan Desa. f. Hansip. g. Tokoh Masyarakat.
BAB VII PENUTUP
Demikian Keterangan Pertanggungjawaban kami sebagai Kepala Desa Pandanlor, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab selama Tahun 2013.
KEPALA DESA PANDANLOR
S A R J I
