LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI KUDUS

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI KUDUS Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati : Saudara Ketua, Wakil Ketua, unsur pimpinan Fraksi dan Komisi, serta para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Yang saya hormati Saudara - saudara unsur Forkopinda, Yang saya homati segenap jajaran Eksekutif, kepala desa, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita masih diberi kesempatan menghadiri forum sidang ini dalam keadaan sehat wal’afiat, untuk mengikuti serangkaian agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2015 ini adalah ringkasan dari dokumen lengkap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2015 yang telah saya kirim kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terkait dengan indikator hasil pembangunan, menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018.

Peserta Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2015 ini, untuk memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, bahwa LKPJ disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Adapun dasar hukum dan substansi materi penyusunan LKPJ Bupati Kudus Tahun 2015 adalah: 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

2

Peserta Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan beberapa faktor antara lain potensi daerah, kapasitas keuangan daerah, birokrasi, pertumbuhan investasi swasta, kapasitas masyarakat, kondusifitas keamanan dan ketertiban serta pendayagunaan teknologi. Secara agregat, indikator yang menunjukkan kompilasi hasil pembangunan adalah peningkatan kontribusi sektor unggulan daerah, angka pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Saat ini, BPS telah mempublikasikan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga tahun 2010 dengan perubahan nama dan tambahan jumlah sektor. Kontribusi sektor industri pengolahan tetap menjadi unggulan daerah yang besarnya 81,12%. Sedangkan sektor pendukung perekonomian daerah yang menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat Kudus adalah sektor perdagangan, sektor konstruksi dan sektor pertanian dengan kontribusi masing-masing sebesar 5,19%, 3,39% dan 2,33%. Seiring dengan perbaikan ekonomi nasional, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan capaian tertinggi tahun 2013 sebesar 4,53% dan pada tahun 2015 seiring dengan perlambatan ekonomi nasional, capaian pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,13%. Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, tingkat investasi swasta, tingkat suku bunga pinjaman, Incremental Capital Output Ratio, dan besaran Upah Minimum Kabupaten. Di sisi lain, ketersediaan infrastruktur dan kemudahan serta kenyamanan berinvestasi, merupakan faktor pendorong investasi di daerah. Realisasi investasi di Kabupaten Kudus tahun 2015 yang mencapai Rp. 17,616 LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

3

trilyun (193%) dari target Rp. 9,089 trilyun, diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang. Lancarnya arus distribusi barang dan akses informasi harga barang serta stabilnya harga komoditas strategis di tahun 2015, berdampak terkendalinya laju inflasi Kabupaten Kudus sebesar 3,28%. Inflasi ini merupakan angka yang paling rendah dalam lima tahun terakhir seiring dengan kondisi perekonomian nasional yang fluktuatif. Berbagai upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui pengurangan beban pengeluaran antara lain berupa Jamkesda, layanan kesehatan gratis, beasiswa masyarakat miskin, Bantuan Operasional Sekolah (sekolah gratis), bedah rumah tidak layak huni, serta peningkatan pendapatan melalui pelatihan ketrampilan ibu RT, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dengan fasilitasi Kredit Usaha Produktif, pelatihan usaha, penyediaan tempat usaha, dan fasilitasi pemasaran di berbagai tingkatan, yang diyakini dapat mengurangi angka kemiskinan. Penduduk miskin Kabupaten Kudus pada tahun 2014 berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BPS mencapai 65.800 jiwa atau 7,99%, dan pada tahun 2015 diprediksikan menurun menjadi 65.331 jiwa atau 7,93% dari jumlah penduduk Kabupaten Kudus sebanyak 823.843 jiwa. Namun demikian, angka tersebut masih perlu dicermati karena berdasarkan pengamatan saya di lapangan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus kurang dari 7%. Pengurangan pengangguran terbuka telah dilakukan melalui pelatihan ketrampilan ketenagakerjaan, penyebaran informasi bursa kerja, dan penempatan kerja bagi pencari kerja. Berdasarkan hasil Sakernas, pada tahun 2014 jumlah penganggur tercatat 22.619 orang atau 5,035% dan pada tahun 2015 jumlah penganggur berkurang menjadi


4

22.480 orang atau 5,001% dari angkatan kerja sebanyak 449.480 orang. Peserta Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, RPJMD merupakan dasar komitmen bersama antara eksekutif, DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu lima tahun dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, kebijakan dan program daerah. Untuk mewujudkan visi “Kudus Yang Semakin Sejahtera” diupayakan melalui Misi : 1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas. 3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. 4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh. 5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing. 6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. 7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan 8. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial. Peserta Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, Kebijakan Umum APBD diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan efisiensi anggaran untuk efektivitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat maka LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

5

APBD diarahkan untuk pencapaian efisiensi, efektivitas dan optimalisasi penggunaan anggaran dalam pembiayaan pembangunan yang selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional yaitu peningkatan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya dengan mengupayakan berkurangnya ketergantungan pada pembiayaan Pemerintah. Arah dan kebijakan tersebut menjadi materi dalam perumusan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan DPRD Kabupaten Kudus tanggal 6 Agustus 2014. Sedangkan untuk Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan DPRD Kabupaten Kudus tanggal 20 Agustus 2015. Peserta Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia, APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai refleksi formal penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, secara garis besar terdiri dari 3 komponen anggaran, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah telah diupayakan berdasarkan prinsip-prinsip: taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang implementasinya telah LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

6

disesuaikan dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian daerah secara riil, beberapa pos pendapatan daerah tahun 2015 targetnya dilakukan koreksi meningkat. Adapun dari sisi belanja juga telah dikoreksi menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 untuk penyesuaian tunjangan profesi guru, penyesuaian plafond bantuan sosial dan hibah serta penyesuaian belanja langsung yang diarahkan untuk pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2013-2018. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp.1.802.470.309.000,- (satu trilyun delapan ratus dua milyar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.1.759.781.233.001,86 (satu trilyun tujuh ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu satu rupiah delapan puluh enam sen) atau 97,63%. Rincian pendapatan daerah Tahun Anggaran 2015 dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD ditetapkan sebesar Rp.255.275.392.000,(dua ratus lima puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.259.295.905.248,86 (dua ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen) atau 101,57%. 2. Dana Perimbangan. Target pendapatan dana perimbangan ditetapkan sebesar Rp.1.057.634.172.000,- (satu trilyun lima puluh LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

7

tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.1.033.505.128.258,- (satu trilyun tiga puluh tiga milyar lima ratus lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) atau 97,72%, disebabkan karena beberapa faktor antara lain keterlambatan petunjuk teknis DAK Pendidikan, dan penyerapan belanja hibah barang yang bersumber dari DAK sampai dengan akhir bulan desember tidak dapat dicairkan karena kendala regulasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp.489.560.745.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.466.980.199.495,- (empat ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 99,48%. Peserta Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia, Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp.2.128.385.154.000,- (dua trilyun seratus dua puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.1.710.860.243.449,- (satu trilyun tujuh ratus sepuluh milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 80,38%, jadi terdapat dana yang tidak terserap sebesar 19,62% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: perubahan regulasi bantuan sosial dan hibah, keterlambatan petunjuk DAK bidang pendidikan, pembatasan ketentuan penggunaan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

8

dana cukai, dan penyediaan barang e-catalog dalam kondisi stok terbatas. Selanjutnya Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikelompokkan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun alokasinya dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp.1.020.128.917.000,- (satu trilyun dua puluh milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.929.054.238.904,- (sembilan ratus dua puluh sembilan milyar lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) atau 91,07%. Rincian target dan realisasi belanja tidak langsung sebagai berikut: a. Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp.817.761.217.000,(delapan ratus tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp.752.900.556.127,- (tujuh ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) atau 92,07%, disebabkan karena adanya perubahan regulasi terkait dengan kegiatan pemberian hibah kepada pihak ketiga, dan realisasi gaji disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji PNS. b. Belanja Bunga, ditetapkan sebesar Rp.70.802.000,(tujuh puluh juta delapan ratus dua ribu rupiah) realisasinya sebesar Rp.16.878.577,- (enam belas juta LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

9

delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 23,84%, dikarenakan pembayaran menyesuaikan dengan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan. c. Belanja Hibah, ditetapkan sebesar Rp.26.734.745.000,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp.11.465.425.000,- (sebelas milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 42,89%, disebabkan karena kendala perubahan regulasi. d. Belanja Bantuan Sosial, ditetapkan sebesar Rp.27.302.507.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp.20.244.810.000,- (dua puluh milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atau 74,15%, jumlah tersebut menyesuaikan kebijakan Pemerintah. e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa ditetapkan sebesar Rp.9.213.406.000,- (sembilan milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.9.183.182.300,- (sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus dua delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau mencapai 99,67%. f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, ditetapkan sebesar Rp.136.046.240.000,- (seratus tiga puluh enam milyar empat puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), terealisasi sesuai kebutuhan riil sebesar Rp.134.792.186.900,(seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus sembilan


10

puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) atau 99,08%. g. Belanja Tidak Terduga, ditetapkan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terealisasi sesuai kebutuhan riil hanya sebesar Rp.451.200.000,- (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) atau 15,04%. Alhamdulillah pada tahun 2015 Kabupaten Kudus tidak terjadi bencana alam. 2. Belanja Langsung Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp.1.108.256.237.000,- (satu trilyun seratus delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp.781.806.004.545,- (tujuh ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus enam juta empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau 70,54%, yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp.55.456.909.000,- (lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp.34.273.533.385,(tiga puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau 61,80%, disebabkan karena belanja pegawai dalam bentuk honor disesuaikan dengan realisasi belanja kegiatannya. b. Belanja Barang dan Jasa ditetapkan sebesar Rp.461.440.488.000,- (empat ratus enam puluh satu milyar empat ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), terealisasi sesuai kebutuhan riil sebesar Rp.296.202.161.981,- (dua ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus dua juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) atau 64,19%, disebabkan karena LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

11

belanja barang dan jasa untuk hibah disesuaikan dengan realisasi belanja kegiatannya. c. Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp.591.358.840.000,- (lima ratus sembilan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp.451.330.309.179,- (empat ratus lima puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 76,32%. Beberapa belanja modal yang tidak terlaksana disebabkan beberapa hal antara lain: belum keluarnya ijin prinsip lahan perhutani untuk waduk Logung, ketiadaan barang alat kesehatan, keterlambatan juknis DAK pendidikan, dan karena memenuhi ketentuan hibah barang yang tidak direalisasikan. d. Selisih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan surplus atau defisit. Pada tahun anggaran 2015 ditetapkan defisit sebesar Rp.325.914.845.000 (tiga ratus dua puluh lima milyar sembilan empat belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) terealisasi surplus sebesar Rp.48.920.989.552,86,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh enam sen), atau menurun 15,01%, karena adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Peserta Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia, Selanjutnya, mengenai Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2015, dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Penerimaan Pembiayaan. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

12

Penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp.420.502.501.000,- (empat ratus dua puluh milyar lima ratus dua juta lima ratus satu ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.421.684.696.247,- (empat ratus dua puluh satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 100,28%. 2. Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp.74.449.860.000,- (tujuh puluh empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp.24.446.017.736,- (dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) atau 32,84%. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM, Rp.16.998.000.000,(enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), PD BPR Bank Pasar sebesar Rp.800.000.000,-, (delapan ratus juta rupiah), Bank Jateng Cabang Kudus Rp.6.534.860.000,- (enam milyar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran pokok utang sebesar Rp. 113.157.736,-. (seratus tiga belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). Peserta Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia, Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp.346.052.641.000,-(tiga ratus empat puluh enam milyar lima puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) terealisasi Rp.397.238.678.511,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam


13

ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah) atau 114,79% . Dari perhitungan surplus dan pembiayaan netto tersebut terakumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) tahun 2015 sebesar Rp.446.159.668.063,86 (empat ratus empat puluh enam milyar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen). SILPA tersebut antara lain terdiri dari : 1. Dana Bantuan Gubernur sebesar Rp.26.188.965.215,(dua puluh enam milyar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah) ; 2. Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau Rp.225.020.754.808,-(dua ratus dua puluh lima milyar dua puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah) ; 3. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.38.000.353.559,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) ; 4. Pajak rokok sebesar Rp. 21.196.904.084,- (dua puluh satu milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat ribu delapan puluh empat rupiah); 5. TPP guru dan tunjangan profesi guru sebesar Rp.55.689.766.772,- (lima puluh lima milyar enam ratus delapam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan 6. Sisa lain yang terkait hibah barang dan uang yang tidak terealisasi serta beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sebesar Rp.58.802.653.103,- (lima puluh delapan milyar delapan ratus dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) Peserta Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

14

Dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, akan kami sampaikan secara garis besar kegiatan dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2015. Pelaksanaan Pembangunan ini terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : A. URUSAN WAJIB 1.

Urusan Pendidikan Pelaksanaan urusan pendidikan ditujukan untuk peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kualitas dan kesetaraan layanan pendidikan, dijabarkan melalui 10 program dengan 101 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 111.326.376.000,- (seratus sebelas milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Urusan pendidikan diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan yang merata dan terjangkau serta mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Sasaran dalam peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan adalah pemberian kartu pintar, rehabilitasi berat dan sedang untuk SD/sederajat dan SMP/sederajat, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pembangunan perpustakaan dan pengadaan bukunya serta pemberian BOS. Untuk mewujudkan peningkatan pendidikan secara merata dan berkualitas, dianggarkan pula belanja tidak langsung berupa bantuan sosial sebesar Rp. 9.582.310.000,(sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan sasaran beasiswa bagi siswa kurang mampu, bantuan kesejahteraan guru wiyata bhakti, peningkatan kualifikasi guru,


15

bantuan kesejahteraan GTT, guru RA, MI, MTs, MA swasta, dan fasilitasi penyelenggaraan UN, UASBN dan UNPK. Indikator hasil pembangunan urusan pendidikan tahun 2015 tercermin pada : a. Untuk Tingkat Sekolah SD/MI/Paket A yaitu : APK 105,89%, Rata-rata Kelulusan 100%; b. Untuk Tingkat Sekolah SMP/MTs/SMPLB/Paket B yaitu : APK 105,49%, Rata-rata Kelulusan 99,97%; c. Untuk Tingkat Sekolah SMA/SMK/SMALB/Paket C yaitu : APK 91,74%, Rata-rata Kelulusan 99,99%; d. Bangunan sekolah SD/MI kondisi baik 90,32%, SMP/MTs 98,77% dan SMA/SMK/MA 98,38%; Apresiasi patut kita berikan kepada Ananda Monica Janice Wibowo (Siswa SMA 1 Kudus) yang telah menunjukkan prestasinya di forum internasional dengan diraihnya Medali Emas pada Korea Science Academy Science Fair 2015. Di samping itu terdapat pula berbagai kejuaraan yang diraih pada tingkat nasional tahun 2015, antara lain : a. Juara 1 Lomba Insight Challenge ITB tahun 2015 an. Maulida Mardhatillah dan Nabila Intan Nurulita (SMA 2 Kudus); b. Juara 1 Lomba Kaligrafi Islam Tingkat SMP tahun 2015 dalam pekan ketrampilan dan seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS PAI) tingkat Nasional VII di Bekasi an. Mico Ardiansyah (SMP 2 Kudus); c. Special Award National Young Inventor Award (NYIA) ke-8 Tahun 2015 an. Izza Aulia Putri Purwanto (SDIT Al Islam); d. Medali Perak Lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Bidang IPA tahun 2015 an. Dwiki LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

16

Yudha Himawan dan Rizaldi Julianto (SMA 1 Kudus); e. Piagam Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2015 an. SDIT Al Islam dan SMP 1 Jati Di samping itu, Kabupaten Kudus juga berhasil mendapatkan 37 gelar juara pada berbagai kejuaraan di tingkat provinsi tahun 2015 yang diraih SD sampai dengan SMA/SMK di Kabupaten Kudus. Apresiasi juga pantas kita berikan atas terwujudnya inovasi pengembangan SMK Kabupaten Kudus bersama dengan pihak dunia usaha dan dunia industri yang mampu menjawab persoalan kebutuhan tenaga kerja profesional bertaraf internasional di antaranya : Teknik Komputer dan Jaringan SMK Muhammadiyah dan SMK Ma’arif, Program Kuliner Nusantara SMK Negeri 1, Teknik Mesin dan Kelautan SMK Wisudha Karya, Teknik Animasi SMK Raden Umar Said, Tata Busana SMK Banat NU dan beberapa program yang lain yang dikembangkan di SMK Kabupaten Kudus. 2.

Urusan Kesehatan Pelaksanaan urusan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, dijabarkan melalui 18 program dengan 69 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 298.871.185.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Urusan kesehatan diprioritaskan pada pelayanan kesehatan gratis dan jaminan kesehatan


17

nasional di Puskesmas dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan gratis kelas III di RSUD, peningkatan sarpras pelayanan kesehatan dan alat-alat kesehatan. Di sisi lain, urusan kesehatan juga didukung belanja tidak langsung berupa hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kudus sebesar Rp.100.000.000,-, Indikator hasil pembangunan urusan kesehatan tercermin pada : a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin semua (100%) pasien dapat terlayani; b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin semua (100%) pasien rujukan dapat terlayani; c. Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,03%, terkategori sangat rendah; d. Prevalensi Balita Gizi Kurang 0,43%, terkategori sangat rendah; e. Prevalensi HIV 0,02%; f. Cakupan penduduk menggunakan air bersih 87%. 3.

Urusan Pekerjaan Umum Pelaksanaan urusan pekerjaan umum oleh Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah, dijabarkan melalui 17 program dengan 60 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 232.208.130.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar dua ratus delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Pelaksanaan urusan pekerjaan umum diprioritaskan pada pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten, pembangunan dan penggantian jembatan, pemeliharaan jalan/jembatan, pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase, pembangunan dan


18

pemeliharaan talud, pemeliharaan jaringan irigasi, konservasi sungai, penataan pedestrian, dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Indikator hasil pembangunan urusan pekerjaan umum tahun 2015 tercermin pada: a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/sedang sebesar 88,09%; b. Proporsi jumlah jembatan dalam kondisi baik sebesar 83,11%; c. Panjang saluran drainase yang dibangun sebesar 1.679,5 m; d. Proporsi drainase dalam kondisi baik 80,48%; e. Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik 68,46%; f. Proporsi talud dalam kondisi baik 45,44%; g. Cakupan pelayanan jaringan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 83%; h. Untuk memperlancar arus transportasi dibangun jembatan baru 1 unit yaitu jembatan Tambak Lulang. 4.

Urusan Perumahan Pelaksanaan urusan perumahan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan perumahan dan pemukiman, dijabarkan melalui 9 program dengan 37 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 10.511.968.000,- (sepuluh milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Urusan perumahan diprioritaskan pada pelayanan persampahan, operasional rusunawa, pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Indikator hasil pembangunan urusan perumahan tahun 2015 tercermin pada: a. Persentase rumah layak huni sebesar 88,58%;


19

b. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 100%. 5.

Urusan Penataan Ruang Pelaksanaan urusan penataan ruang oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis, yang dijabarkan melalui 3 program dengan 6 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.800.925.000,(delapan ratus juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Urusan penataan ruang diprioritaskan pada penyusunan Ranperda RDTRK, RTBL kawasan wisata menara dan GOR, sosialisasi pemanfaatan ruang dan rakor pokja pengendalian pemanfaatan ruang. Indikator hasil pembangunan urusan penataan ruang tahun 2015 tercermin tersusunnya 3 (tiga) dokumen ranperda Rencana Detail Tata Ruang.

6.

Urusan Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Perekonomian dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, yang dijabarkan ke dalam 14 program dengan 46 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 4.827.877.000,(empat milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Urusan perencanaan pembangunan diprioritaskan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, penyusunan berbagai dokumen perencanaan teknis, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan, serta fasilitasi program pusat maupun provinsi.


20

Indikator hasil pembangunan urusan perencanaan pembangunan tahun 2015 dapat dilihat pada : a. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 98,2%; b. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah 10 dokumen. 7.

Urusan Perhubungan Pelaksanaan urusan perhubungan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, yang dijabarkan melalui 9 program dengan 42 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 46.585.843.000,- (empat puluh enam milyar lims ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Urusan perhubungan diprioritaskan pada pembangunan sarana prasarana perhubungan, pemeliharaan terminal, dan pengamanan lalu lintas, serta pengawasan kelaikan kendaraan bermotor. Indikator hasil pembangunan urusan perhubungan tahun 2015 dapat dilihat dari : a. Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan 60,14%; b. Persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten sebesar 72,85%; c. Pemasangan rambu-rambu sebesar 19,96%; d. Jumlah uji KIR angkutan umum 18.166 unit. Apresiasi kita berikan atas diraihnya penghargaan Wahana Tata Nugraha kategori lalu lintas oleh Kabupaten Kudus.


21

8.

Urusan Lingkungan Hidup Pelaksanaan urusan lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ditujukan untuk peningkatan kualitas lingkungan, dijabarkan melalui 13 program dengan 46 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 23.001.246.000,- (dua puluh tiga milyar satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Urusan lingkungan hidup diprioritaskan pada pengendalian pencemaran, konservasi Sumber Daya Alam, pengelolaan persampahan, serta pengelolaan ruang terbuka hijau. Indikator hasil pembangunan urusan lingkungan hidup tahun 2015 dapat dilihat pada : a. Persentase luas tutupan lahan 0,84%; b. Persentase penanganan sampah 87,65%; c. Proporsi Ruang Terbuka Hijau publik 6%. Apresiasi pantas kita berikan atas diraihnya Anugerah Adipura Tahun 2015 oleh Kabupaten Kudus untuk Kategori Kota Sedang.

9.

Urusan Pertanahan Pelaksanaan urusan pertanahan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Bagian Aset ditujukan untuk mewujudkan tertib pertanahan dengan anggaran sebesar Rp. 26.080.669.000,- (dua puluh enam milyar delapan puluh juta enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) namun hanya terealisasi sebesar Rp.294.391.450,- (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah). Permasalahan dalam pengadaan tanah yaitu terkait dengan proses penataan Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) jalan lingkar, dan untuk pembangunan waduk logung,


22

proses pengadaan tanah pengganti perhutani menunggu ijin prinsip dari Kementerian LH dan Kehutanan. Indikator hasil pembangunan urusan pertanahan tahun 2015 dapat dilihat dari : a. Luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten 1.069.990 m2; b. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 3 kasus. 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dijabarkan melalui 5 program dengan 28 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 3.674.063.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah). Urusan kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada pengoperasian SIAK, pengadaan blangko dokumen kependudukan, dan penataan arsip kependudukan. Indikator hasil pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2015 dapat dilihat dari : a. Kepemilikan e KTP sebesar 95,12%; b. Kepemilikan akta kelahiran 69,46%. 11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana ditujukan untuk meningkatkan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, dijabarkan melalui 4 program dengan 4 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 4.212.442.000,- (empat milyar dua ratus dua belas juta empat ratus empat puluh dua LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

23

ribu rupiah). Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diprioritaskan pada kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta pembinaan organisasi perempuan. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga didukung dari belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk hibah kepada pihak ketiga sebesar Rp. 154.000.000,-. Indikator capaian hasil pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2015 tercermin pada upaya pelatihan-pelatihan yang berorientasi gender yang mampu mendorong : a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 5,04%; b. Partisipasi perempuan di lembaga legislatif 13,33%; c. Cakupan penyelesaian kasus KDRT dan kekerasan anak yang tertangani 100%. 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana ditujukan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk, dijabarkan melalui 8 program dengan 26 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 4.611.406.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta empat ratus enam ribu rupiah). Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diprioritaskan untuk pembinaan akseptor KB, pengadaan sarpras KB, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan pelayanan KB medis. Indikator hasil pembangunan urusan Keluarga Berencana tahun 2015 meliputi : a. Cakupan peserta KB aktif 77,78%; b. Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) yang istrinya di bawah usia 20 tahun 1,61%;


24

c. Cakupan pelayanan kontrasepsi metode operasi pria/wanita 100%; dan d. Jumlah penemuan penderita HIV AIDS 40 orang. 13. Urusan Sosial Pelaksanaan urusan sosial oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditujukan untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan beragama di masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan sosial, dijabarkan melalui 8 program dengan 38 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 1.376.900.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Pelaksanaan urusan sosial juga didukung belanja tidak langsung melalui program hibah sebesar Rp.1.545.425.000,(satu milyar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bantuan sosial sebesar Rp.10.662.500.000,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Belanja hibah sebagian besar diperuntukkan kegiatan organisasi keagamaan dan tilawatil Qur’an, pemberangkatan ibadah haji serta serta kegiatan pensiunan PNS TNI POLRI dan veteran. Adapun bantuan sosial diperuntukkan bagi rehabilitasi sosial daerah kumuh, bantuan kesejahteraan guru TPQ, Petugas Dikonia, Pengajar Injil, Agama Budha dan Hindu, dan santunan kematian. Indikator hasil pembangunan urusan sosial tahun 2015 meliputi jumlah fakir miskin, anak terlantar, dan eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pelatihan keterampilan 230 orang. 14. Urusan Ketenagakerjaan Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditujukan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

25

untuk pengembangan kesempatan kerja/ berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja, dijabarkan melalui 6 program dengan 29 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 35.188.657.000,- (tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Urusan ketenagakerjaan diprioritaskan untuk pemeliharaan dan rehab BLK, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui berbagai jenis ketrampilan dan keahlian antara lain: komputer, desain grafis, bahasa asing, otomotif, las listrik, menjahit, tata boga, dan lain-lain. Adapun untuk memperluas kesempatan kerja dilaksanakan pula job fair dan penempatan bagi pencari kerja. Indikator hasil pembangunan urusan ketenagakerjaan tahun 2015 meliputi : a. Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan 3.456 orang; b. Jumlah pencari kerja tertempatkan 2.586 orang; c. Tingkat pengangguran terbuka 5,001% menurun dibanding tahun 2014 sebesar 5,035%. 15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM dan kecamatan ditujukan untuk pengembangan peran UMKM, dijabarkan melalui 8 program dengan 40 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.4.302.438.000,- (empat milyar tiga ratus dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Urusan koperasi dan usaha kecil menengah diprioritaskan pada pemberdayaan perkoperasian, penguatan UKM, dan perluasan pemasaran produk unggulan. Indikator hasil pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil menengah tahun 2015 meliputi : a. Jumlah UMKM 13.750; LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

26

b. Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam pameran 102 UMKM; c. Persentase koperasi aktif mencapai 87,66%. 16. Urusan Penanaman Modal Pelaksanaan urusan penanaman modal oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ditujukan untuk meningkatkan investasi di daerah, dijabarkan melalui 5 program dengan 26 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 1.781.245.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Urusan penanaman modal diprioritaskan pada promosi investasi, dan peningkatan pelayanan perijinan. Indikator hasil pelaksanaan urusan penanaman modal pada Tahun 2015 meliputi : a. Realisasi PMDN sebesar Rp.17.616.815.287.032,(tujuh belas triliun enam ratus enam belas milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah); b. Jumlah investor berskala nasional mencapai 14 investor. 17. Urusan Kebudayaan Pelaksanaan urusan kebudayaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan kecamatan ditujukan untuk meningkatkan pelestarian budaya daerah, dijabarkan melalui 8 program dengan 40 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.6.599.347.000,- (enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Urusan kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian dan pengembangan adat budaya daerah, pemeliharaan dan pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB), pengelolaan situs Patiayam dan museum kretek, serta pengembangan taman budaya. Indikator hasil pembangunan urusan kebudayaan tahun 2015 yaitu jumlah organisasi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

27

kesenian yang berkembang sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 362 organisasi. 18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olah raga oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, kecamatan dan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dan pembinaan olahraga, dijabarkan melalui 6 program dengan 41 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 10.317.785.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Urusan kepemudaan dan olahraga diprioritaskan untuk pengembangan prestasi pemuda dan olahraga, pencegahan bahaya narkoba, dan peningkatan ketrampilan pemuda. Urusan kepemudaan dan olahraga juga mendapat dukungan dari belanja tidak langsung berupa hibah sebesar Rp. 8.850.000.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembinaan olahraga, pramuka dan KNPI. Indikator hasil pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga tahun 2015 meliputi : a. kegiatan kepemudaan sebanyak 15 kegiatan; b. Jumlah organisasi pemuda sebanyak 26 organisasi; c. Jumlah kegiatan olahraga sebanyak 14 kegiatan; dan d. Jumlah organisasi olahraga sebanyak 36 organisasi. Prestasi yang diraih pemuda-pemudi pada tingkat nasional antara lain: a. Juara 1 Kejurnas Tenis Meja Kelompok Beregu “Sukun Cup 2015” di Yogyakarta atas nama : Andi Putra Pradana (SMK Negeri 2 Kudus); b. Juara 1 Pemula 200 meter putri Kejuaraan Nasional sepatu roda Solo Open II tahun 2015 an. Edina Waluyo (SMP 1 Kudus) Disamping itu terdapat pula berbagai kejuaraan yang diraih pada tingkat nasional dan regional lainnya. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

28

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat, kecamatan dan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dijabarkan melalui 13 program dengan 101 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.11.818.367.000,- (sebelas milyar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diprioritaskan pada pengamanan perayaan hari raya dan tahun baru, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah, serta peningkatan wawasan kebangsaan. Di samping itu juga dilakukan fasilitasi Forkopinda, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta pembinaan kepada ormas/LSM dan parpol. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ini juga didukung belanja tidak langsung sebesar Rp.896.695.900,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) untuk bantuan keuangan kepada partai politik. Indikator hasil pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Tahun 2015 meliputi : a. Persentase Penurunan tindak kriminalitas di daerah 10%; b. Persentase Penurunan konflik di daerah 10%; c. Persentase perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana sebesar 73,8%; d. Jumlah desa tangguh bencana 21 desa; e. Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas 100%. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

29

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelaksanaan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dijabarkan melalui 20 program dengan 549 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 75.901.528.000,- (tujuh puluh lima milyar sembilan ratus satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Urusan otonomi daerah diprioritaskan pada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan hingga tingkat desa, peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan pengelolaan keuangan desa, peningkatan sistem pengawasan internal pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan urusan otda, telah dianggarkan pula belanja tidak langsung sebesar Rp. 143.546.751.900,- (seratus empat puluh tiga milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang digunakan sebagai transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, pembayaran hutang serta belanja tidak terduga. Indikator hasil pembangunan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2015 meliputi : a. Jumlah perda yang ditetapkan 15 perda; b. Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis 3,24%; c. Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim 17,44%; LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

30

d. Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 100%; e. Persentase Perdes APBDes sesuai regulasi 100%. 21. Urusan Ketahanan Pangan Pelaksanaan urusan ketahanan pangan oleh Kantor Ketahanan Pangan ditujukan untuk menjaga ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, dan bergizi, dijabarkan melalui 5 program dengan 31 kegiatan dan anggaran Rp. 2.000.122.000,- (dua milyar seratus dua puluh dua ribu rupiah). Urusan ketahanan pangan diprioritaskan untuk pemantauan daerah rawan pangan, pelatihan pengolahan pangan lokal, pengembangan desa mandiri pangan, peningkatan cadangan dan keamanan pangan. Indikator hasil pembangunan urusan ketahanan pangan tahun 2015 meliputi: a. Ketersediaan Pangan Utama 129%; b. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 72%; c. Penguatan Cadangan Pangan 82%. 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana, Bagian Pemerintahan Desa, kecamatan dan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dijabarkan melalui 6 program dengan 116 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 6.889.954.000,- (enam milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah). Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diprioritaskan untuk fasilitasi lomba desa, fasilitasi penyaluran dana desa, pelatihan pengelolaan keuangan desa, dan


31

pameran alat teknologi tepat guna. Di samping itu, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa juga didukung belanja tidak langsung sebesar Rp.920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk TMMD. Indikator hasil pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2015 meliputi: a. Jumlah desa berstatus swadaya 85 desa, desa berstatus swakarya 47 desa; b. Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan 100%; c. Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebanyak 89 lembaga. 23. Urusan Statistik Pelaksanaan urusan statistik oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk penyediaan data statistik daerah, dilaksanakan melalui 1 program dengan 1 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). Indikator hasil pembangunan urusan statistik meliputi tersusunnya 5 dokumen data/informasi statistik daerah. 24. Urusan Kearsipan Pelaksanaan urusan kearsipan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditujukan untuk meningkatkan pelayanan arsip yang terintegrasi dan tepat, dijabarkan melalui 4 program dengan 10 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.1.077.711.000,(satu milyar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah). Urusan kearsipan diprioritaskan pada pengadaan sistem informasi kearsipan, arsip digital, dan sarana penyimpan arsip, penyelamatan dan


32

pelestarian arsip, penataan dokumen arsip kependudukan dan pameran arsip. Indikator hasil pembangunan urusan kearsipan tahun 2015 meliputi : a. Pengelolaan arsip secara baku di 14 SKPD dan 25 desa; b. Persentase sarana prasarana kearsipan kependudukan dalam kondisi baik 75%. 25. Urusan Komunikasi dan Informatika Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bagian Hubungan Masyarakat, dan Sekretariat DPRD ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi, dijabarkan melalui 4 program dengan 13 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 8.138.267.000,- (delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Urusan komunikasi dan informatika diprioritaskan untuk pemeliharaan jaringan komunikasi data, operasional LPSE, pengadaan sarpras publikasi, penyusunan aplikasi SIM administrasi desa dan e performance, penyebarluasan informasi pembangunan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator capaian hasil pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika pada Tahun 2015 meliputi : a. Jumlah sistem informasi manajemen pemerintah daerah yang difasilitasi 37 sistem; b. Jumlah website milik pemerintah daerah 35 website; c. Jumlah penyiaran radio / TV yang sesuai standar penyiaran 27 stasiun.


33

26. Urusan Perpustakaan Pelaksanaan urusan perpustakaan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan perpustakan yang berbasis teknologi informasi, dijabarkan melalui 5 program dengan 26 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 3.809.523.000,-. (tiga milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Urusan perpustakaan diprioritaskan pada pembinaan perpustakan dan penyediaan buku perpustakaan. Indikator hasil pelaksanaan urusan perpustakaan tahun 2015 yaitu tercapainya pembinaan perpustakaan sebanyak 163 perpustakaan baik milik Pemda maupun swasta. B. URUSAN PILIHAN 1.

Urusan Pertanian Pelaksanaan urusan pertanian oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Kantor Ketahanan Pangan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dijabarkan melalui 14 program dengan 56 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 43.806.083.000,(empat puluh tiga milyar delapan ratus enam juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Urusan pertanian diprioritaskan pada pengendalian hama/penyakit tanaman, rehab UPT penyuluhan dan Balai Bibit Tanaman (BBT), pameran komoditas pertanian, pelatihan petani, pengadaan bibit dan benih, pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Water Resourses Irigation Sector Management Program (WISMP), serta pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ruminansia. Indikator hasil pembangunan urusan pertanian tahun 2015 meliputi: a. Peningkatan Nilai Tukar Petani 100,1;


34

b. Cakupan produk unggulan pertanian yang difasilitasi dalam pameran 90%; c. Cakupan bina kelompok tani 70%; d. Peningkatan produktivitas tanaman naik sebesar 5,85%; e. Cakupan kelompok tani yang mendapatkan pelayanan kesehatan ternak 70%; f. Peningkatan produksi asal ternak sebesar 3.809.914 kg. 2.

Urusan Kehutanan Pelaksanaan urusan kehutanan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dijabarkan melalui 5 program dengan 11 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 2.976.653.000,-. (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) Urusan kehutanan diprioritaskan untuk penyuluhan pengembangan hasil hutan dan peningkatan sarpras penyuluhan kehutanan. Indikator hasil pembangunan urusan kehutanan tahun 2015 meliputi : a. Jumlah pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 25 Ha; b. Luas rehabilitasi hutan dan lahan 500 Ha.

3.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral oleh Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral dijabarkan melalui 3 program dengan 5 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 42.699.470.000,(empat puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Urusan energi dan sumber daya mineral diprioritaskan pada pembayaran rekening LPJU, pemeliharaan dan pemasangan LPJU, dan pembinaan serta pengawasan pertambangan.


35

Indikator capaian hasil pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral pada Tahun 2015 meliputi : a. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 0,003; b. Berfungsinya LPJU 100%; c. Rasio elektrifikasi tingkat desa 100%. 4.

Urusan Pariwisata Pelaksanaan urusan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata, dijabarkan melalui 3 program dengan 13 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 7.291.834.000,- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Urusan pariwisata diprioritaskan pada pentas seni, pengelolaan UPTD wisata Colo, peningkatan sarpras destinasi wisata Colo dan kawasan GOR, pelatihan desa wisata, dan pengembangan kemitraan pariwisata. Indikator hasil pembangunan urusan pariwisata tahun 2015 dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan 1.503.012 orang.

5.

Urusan Kelautan dan Perikanan Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui 4 program dengan 5 kegiatan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.348.973.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Urusan kelautan dan perikanan diprioritaskan untuk sosialisasi “Gemarikan”, pembinaan pedagang ikan, dan rehab Balai Benih Ikan (BBI).


36

Indikator capaian hasil pembangunan urusan perikanan tahun 2015 yaitu produksi ikan kelompok pembudidaya sebanyak 1.959 Ton. 6.

Urusan Perdagangan Pelaksanaan urusan perdagangan oleh Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dan Bagian Perekonomian ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan, dijabarkan melalui 10 program dengan 40 kegiatan dan anggaran sebesar Rp.80.789.763.000,- (delapan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Urusan perdagangan diprioritaskan pada pengawasan dan pembinaan peredaran barang dan jasa, penyelenggaraan pasar murah di kecamatan, fasilitasi UMKM dalam berbagai pameran perdagangan, revitalisasi pasar, pembinaan pasar tradisional, peningkatan kebersihan pasar, penataan dan pembinaan PKL . Indikator hasil pelaksanaan urusan perdagangan tahun 2015 meliputi: a. Cakupan bina calon eksportir sebanyak 5 orang; b. Jumlah peserta pameran UMKM skala regional 15 Unit; c. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Rp.10,105 trilyun; d. Membina kelompok pedagang pasar sebanyak 10.501 pedagang; e. Membina kelompok PKL dan asongan sebanyak 1.200 pedagang.

7.

Urusan Industri Pelaksanaan urusan industri oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri, dijabarkan melalui 4 program dengan 6 kegiatan dan


37

anggaran sebesar Rp. 9.223.016.000,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu rupiah). Urusan industri diprioritaskan pada pelatihan produksi bagi IKM (Industri Kecil Menengah), sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran IKM, penyediaan peralatan dan bahan baku untuk uji tar dan nikotin Laborat IHT dan fasilitasi IKM dalam pameran kerajinan. Indikator hasil pelaksanaan urusan industri tahun 2015 meliputi: a. Cakupan IKM yang mendapat pelatihan tercapai sesuai dengan target sebesar 2%; b. Membina KUB sebanyak 50 unit; c. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 81%. 8.

Urusan Ketransmigrasian Urusan ketransmigrasian telah direncanakan, namun karena hasil peninjauan lokasi menunjukkan lokasi tujuan tersebut tidak layak, maka transmigrasi tidak dilaksanakan.

Peserta Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama telah dilaksanakan melalui koordinasi yang intensif antara Kabupaten Kudus dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai implementasi peningkatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah. Untuk melaksanakan tugas pembantuan dan urusan bersama Kabupaten Kudus pada tahun 2015 mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dari Pemerintah sebesar Rp.2.488.790.000,(dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan digunakan untuk bantuan operasional kesehatan dan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

38

Sipil yang digunakan untuk pengembangan sistem administrasi kependudukan terpadu. Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, pemerintah Kabupaten Kudus juga mendapat tugas untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a. Kerjasama Antar Daerah antara lain pengelolaan kawasan Muria, pembangunan waduk Logung, pemberian jaminan kesehatan nasional ; b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga antara lain pengembangan sarpras perdagangan,penyelenggaraan layanan publik, penguatan permodalan bagi UMKM; c. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah antara lain peningkatan pengelolaan keuangan darah, peningkatan ketaatan hukum, dan swasembada pangan nasional; d. Pembinaan Batas Wilayah, antara lain dengan merevisi batas wilayah sebagaimana ketentuan Permendagri tentang batas Kabupaten Kudus dengan kabupaten sekitar; e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana antara lain penanggulangan bencana banjir, longsor, kebakaran dan angin putting beliung; f. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum antara lain penertiban demontrasi, pelanggaran perda, dan penyakit social masyarakat yang dalam pelaksanaannya senantiasa melibatkan Polres Kudus dan Kodim 0722 Kudus. Saya menyadari, bahwa dalam pelaksanaan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Kudus pada Tahun 2015, masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat memenuhi sepenuhnya harapan dan aspirasi semua pihak. Oleh karena itu, kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat Kabupaten Kudus, saya sampaikan permohonan maaf. Semua itu terjadi, tidak lain karena LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

39

adanya keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana, serta adanya dinamika dan perkembangan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat. Namun demikian kiranya kita perlu bersyukur, bahwa Kabupaten Kudus masih dapat melaksanakan seluruh agenda penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam situasi yang kondusif. Melalui kesempatan ini pula, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua unsur dan segenap komponen masyarakat yang telah ikut aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Berbagai saran, kritik dan koreksi, sangat bermanfaat bagi saya untuk membantu dalam mengendalikan jalannya proses pembangunan di Kabupaten Kudus ini. Secara khusus saya juga menyampaikan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus, atas dukungan maupun koreksinya, sehingga penyelesaian tugas pekerjaan eksekutif dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Akhir Tahun Anggaran 2015 yang dapat saya sampaikan. Akhirnya kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua, unsur pimpinan Fraksi dan Komisi, segenap Anggota DPRD Kabupaten Kudus serta hadirin sekalian yang telah mengikuti dengan seksama penyampaian LKPJ ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan amanat untuk membangun LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Bupati Kudus

40

masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kudus. Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Kudus,

Maret 2016

BUPATI KUDUS

H.


MUSTHOFA

41

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI KUDUS

Recommend Documents