LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KUDUS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA BUPATI KUDUS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, , kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
4.1 4.1.1
Urusan Wajib Urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dalam rangka pelaksanaan sub bidang Otonomi Daerah, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Tugas Pokok Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus adalah mempersiapkan perumusan kebijakan bidang perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta penyelenggaraan urusan rumah tangga bagian. Sedangkan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja serta rencana kegiatan anggaran satuan kerja Bagian ; b. penyusunan program legislasi daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku ; c. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia ;
d. pelaksanaan penyusunan dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan ; e. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, harmonisasi dan fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah ; f. pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian sengketa hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia ; g. penyelenggaraan pengkajian dan dokumentasi hukum dengan pengelola unit penunjang jaringan dokumentasi dan informasi hukum ; h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum ; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan a. Meningkatkan kinerja, efektifitas, efisien serta akuntabilitas pemerintah daerah. b. Meningkatkan pembaharuan dan penyusunan produk hukum daerah, pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi hukum serta pemahaman kesadaran hukum dan HAM. c. Penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan Pemda. 4.1.1.1
Program dan Kegiatan A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.
Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : : :
Penyediaan Jasa surat menyurat Rp. 1.000.000,Bagian Hukum
2.
Kegiatan
:
Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : :
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 6.000.000,Bagian Hukum
Kegiatan
:
Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : :
Kegiatan
:
Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : :
Penyediaan jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend Dinas/Ops. Rp. 4.000.000,Bagian Hukum
Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : : :
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Rp. 8.340.000,Bagian Hukum
3.
4.
5.
Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor Rp. 4.000.000,Bagian Hukum
6.
Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : : :
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 12.000.000,Bagian Hukum
7.
Kegiatan
:
Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : :
Penyediaan Barang Penggandaan Rp. 5.180.000,Bagian Hukum
8.
Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : : :
Penyediaan bahan bacaan dan perat Per-uu-an Rp. 7.500.000,Bagian Hukum
9.
Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : : :
Penyediaan makanan dan minuman Rp. 9.000.000,Bagian Hukum
:
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Rp. 53.490.000,Bagian Hukum
10. Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : :
Indikator a) Indikator Program
:
Cetakan
dan
• Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
b) Output 1. Terlaksananya jasa surat menyurat 2. Terlaksananya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Terlaksananya jasa Administrasi keuangan 6. Terlaksananya alat tulis kantor 7. Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan 8. Terlaksananya bahan bacaan dan perat.perundang-undangan 9. Terlaksananya makanan dan minuman pegawai 10. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Manfaat
:
• Peningkatan kinerja aparatur
Dampak
:
• Peningkatan pelayanan kpd masyarakat
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1. Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : : :
Pemeliharaan rutin/ dinas/ops Rp.19.955.000,Bagian Hukum
berkala
kendaraan
2. Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : :
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rp. 750.000,Bagian Hukum
3. Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : : :
Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair Rp. 1.500.000,Bagian Hukum
Indikator a) Indikator Program
:
:
• Meningkatnya perkantoran
kelancaran
administrasi
b) Output 1. Tersedianya sarpras kendaraan dinas/operasional 2. Tersedianya sarpras peralatan gedung kantor 3. Tersedianya sarpras mebeleur Manfaat
:
• Peningkatan kinerja aparatur
Dampak
:
• Peningkatan pelayanan kpd masyarakat
C. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Lokasi Indikator a) Indikator Program b) Output Manfaat Dampak
: Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah. : Rp. 134.565.000,: : Bagian Hukum
: Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah : Terselesaikannya perkara Pemda : Berkurangnya perkara Pemda : Terwujudnya peningkatan ketaatan hukum masyarakat
D. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 1.
Kegiatan
:
Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : :
Indikator a) Indikator Program
:
b) Output
:
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Rp. 190.000.000,Bagian Hukum
Meningkatnya pengetahuan di bidang perturan perundang-undangan Tersusunnya 5 Ranperda, 25 Perbup.,594 Keputusan Bupati.
2
Manfaat
:
Dampak
:
Kegiatan
:
Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : :
Indikator a) Indikator Program :
3
Memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. • Produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Terwujudnya penegakan hukum daerah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Rp. 50.000.000,Bagian Hukum
Meningkatnya pengetahuan di bidang peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi bidang cukai di 3 desa,3 kecamatan, dengan peserta sebanyak 129 orang Mewujudkan pemahaman hukum di bidang cukai Masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan
b) Output
:
Manfaat
:
Dampak
:
Kegiatan Anggaran Sub Kegiatan Lokasi
: : : :
Publikasi Peraturan Perundang-undangan. Rp. 52.000.000,Bagian Hukum
Indikator a) Indikator Program
:
b) Output
:
Manfaat
:
Dampak
:
Meningkatnya pengetahuan di bidang peraturan perundang-undangan • Tersusun dan terdistribusikannya Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2012 sebanyak 260 buku ; • Tersusunnya Himpunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebanyak 5 buku. • Meningkatkan pengetahuan bagi pengelola JDI di UPJ • Petugas JDI di UPJ memahami akan tugasnya
4.1.1.2 Permasalahan dan solusi 1) Permasalahan - Terbatasnya jumlah tenaga teknis di bidang hukum dan perundangundangan pada sebagian besar SKPD; - Masih adanya SKPD/Desa/Kelurahan yang belum memahami manfaat SJDI Hukum, khususnya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan produk-produk hukum yang dimiliki. - Terbatasnya kewenangan PNS sebagai kuasa hukum Pemda.
2) Solusi - Mengirimkan peserta untuk mengikuti Diklat di bidang hukum dan perundang-undangan. - Mengadakan pembinaan Jaringan dan personil ke instansi / Unit Penunjang Jaringan (UPJ) secara rutin. - Menghadiri sidang-sidang dan menghadap para pejabat pada Dinas/instansi. 4.1.1.3 Prestasi i) Internasional ii) Nasional • Penganugerahan Penghargaan atas upayanya dalam hal membina dan mengembangkan Kabupaten Kudus menjadi Kabupaten peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-29.KP.07.05 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013. iii) Provinsi 4.1.1.4 Kesimpulan Pada Bagian Hukrum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dilaksnanakan urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan Anggaran sebesar Rp. 559.280.000,Disamping itu, juga didukung dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 663.885.000,Adapun keberhasilan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari 4 Program dan 17 Kegiatan.
Kudus,
Desember 2013
KEPALA BAGIAN HUKUM
SUHASTUTI, SH. Pembina Tk.I NIP. 19610319 198607 2 001
DAFTAR PERJANJIAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 – 2013
1.
Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. Matahari Putra Tbk tentang Sewa menyewa sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Kab.Kudus di atas tanah sertifikat Hak Pengelolaan No.1 tahun 1989 terletak di desa Ploso Kec.Kota Kudus Kab.Kudus No.57 tahun 2009 (jk wkt s/d 2014);
2.
Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Pati Nomor 42 tahun 2010, Nomor 98 tahun 2010 dan Nomor 522/7133 tentang Pengelolaan Kawasan Muria Secara Terpadu (Jk wkt s/d 2015);
3.
Perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PD BPR BKK Jati Kudus tentang Sewa Menyewa sebagian tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 33 tahun 2003 seluas + 134 M2 yang terletak di Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Nomor Nomor 88 tahun 2010. (jk wkt s/d 2015)
4.
Perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan CV Lintas Reka Cipta tentang Sewa menyewa sebagian lantai IV Gedung Kudus Plaza yang berdiri di atas sertifikat tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Nomor 04 Tahun 2010. (jk wkt s/d 2015)
5.
Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT.Mulia Persada Pertiwi tentang Sewa menyewa sebagian tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1986 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1986 yang terletak di desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk Pembangunan Pusat Perbelanjaan / Pasar Modern sebagai Pengembangan Pusat Perbelanjaan Kudus Plaza Nomor 02 tahun 2011. (jk wkt s/d 2016)
6.
Perjanjian kerjasama Nomor 66 tahun 2009 antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PD.BPR BKK Jati Kudus tentang Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro di Kabupaten Kudus Tahun 37 Tahun 2011. (jk wkt s/d 2014)
7.
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT.BPD Jawa Tengah Cabang Kudus Nomor 24 Tahun 2011, Nomor 0439/HT.01.02/024/2011 tentang Pelaksanaan Penerimaan Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah Kabupaten Kudus. (jk wkt s/d 2016)
8.
Perjanjian Kerjasama antara PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.dengan Pemerintah kabupaten Kudus Nomor 7.CB.KDS/390/2011, Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penerimaan Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kudus. (jk wkt s/d 2016)
9.
Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Ikatan Dokter Indonessia Cabang Kudus tentang Sewa Menyewa sebagian bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Kudus di atas tanha sertifikat Hak Pakai Nomor 24 Tahun 2001 seluas + 4.353 M2 yang terletak di Kelurahan Mlati Kidul Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. (Jk wkt s/d 2016)
10.
Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT.Djarum tentang Pembangunan Monumen Kudus Kota Kretek, Pembangunan Patung Kudus Kota Kretek dan Pemindahan Tugu Batas Nomor 6 Tahun 2012, tanggal 8 Mei 2012. s/d 31 Des. 2042.
11.
Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2012, Nomor 320/2012 tentang Pengadaan Tanah Pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus tanggal 17 Desember 2012 s/d 17 Desember 2013)
12.
Kesepakatan Bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor : W9.LT.01.05-1533 Tahun 2012, Nomor : 20 Tahun 2012 tentang Kerjasama di Bidang Hukum dan HAM tanggal 5 Desember 2012 – 5 Desember 2013.
13.
/Perpanjangan Sewa menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus (depan SDN Dersalam) Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 s/d 12 September 2015.
14.
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT.Datalink Manunggal tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi bersama di Kabupaten Kudus Nomor 2A Tahun 2012, Nomor 001/DLMPD/MOU/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 s/d 5 Maret 2014.
15.
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT.Towerindo Konvergensi tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Kudus Nomor 2 tahun 2012, Nomor 120/TWR/SKS/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 s/d 25-Januari 2014.
16.
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus Dengan kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus tentang Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) Sebagai Pajak Daerah Nomor 1 B Tahun 2012, Nomor S-005/WPJ.10/KP.08/2012 tanggal 11 Januari 2012 s/d 11 Januari 2014.
17.
Perjanjian Kerjasama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Nomor 05/SPRIN/Ad/X/2013, Nomor 611.1/3342/2013, Nomor 112 Tahun 2013 tentang Pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 September 2013 s/d 6 September 2018.
18.
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor NPUB/2/9/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2013, Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Urusn Bersama Untuk Penaggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tanggal 2 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013.
