Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2012

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2012

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumberdaya

air,

listrik,

dan

langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f) Penyediaan alat tulis kantor g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j)

Penyediaan peralatan rumah tangga

k) Penyediaan makanan dan minuman rapat l)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

m) Penyediaan jasa keamanan kantor n) Penyediaan jasa administrasi kantor o) Pengelolaan dokumen skpd p) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas f) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair g) Pemeliharaan rutin/berkala taman 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Peningkatan kualitas aparatur kehumasan 265


b) Fasilitasi

penyelenggaraan

pendidikan,

seminar,

dan

pendampingan kunker dprd c) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya d) Pengkajian kompetensi kepegawaian e) Pelatihan profesional petugas pbb f) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon pns daerah g) Pendidikan penjenjangan struktural bagi pns daerah h) Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi pns daerah i) Pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi bagi pns daerah j) Operasional korps musik (korsik) pemda 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b) Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran c) Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD d) Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD e) Penyusunan Profil SKPD 5) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a) Penerimaan

kunjungan

kerja

pejabat

negara/

departemen/

lembaga pemerintah non departemen/luar negeri b) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah c) Fasilitasi keuangan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, dan sekretariat daerah d) Fasilitasi pimpinan dan mantan pejabat e) Pengadaan sarana dan prasarana kerja f)

Belanja perawatan dan pengobatan kdh dan wakil kdh

g) Fasilitasi tamu kunjungan pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 6) Program Penataan Peraturan perundang-undangan a) Legisiasi rancangan peraturan perundang-undangan b) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 266


c) Fasilitasi forum komunikasi supremasi hukum d) Evaluasi dan pengkajian produk-produk hukum e) Penyusunan peraturan bupati dan keputusan bupati f)

Pendokumentasian dan publikasi produk hukum

g) Evaluasi rancangan peraturan desa h) Fasilitasi rapat kerja/rapat koordinasi dan rapat risalah i)

Fasilitasi pansus non raperda dan renja dprd serta alat kelengkapan lainnya

j)

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan dan perizinan

k) Sosialisai peraturan perundang-undangan l)

Fasilitasi perumusan produk hukum daerah dan pembahasannya

m) Penyusunan draft peraturan bupati tentang pengujian kendaraan bermotor n) Kajian peraturan perundang-undangan o) Penyusunan

draft

peraturan

bupati

tentang

pengelolaan

lingkungan hidup 7) Program Pembinaan Dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur a) Penyelenggaraan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara b) Peningkatan kinerja dan pengembangan pegawai c) Pembinaan pelayanan kepegawaian d) Pengembangan budaya kerja aparatur e) Medical check up 8) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan a) Monitoring, evaluasi, dan analisis kelembagaan daerah b) Monitoring, evaluasi dan formulasi kinerja OPD c) Penyusunan tolok ukur kinerja d) Analisa pengembangan tata hubungan kerja e) Penyusunan analisis jabatan f)

Monitoring, evaluasi sistem dan prosedur kerja

g) Penyusunan rancangan kebijakan ketatalaksanaan h) Penerapan tata naskah dinas 267


i)

Pembinaan dan monitoring evaluasi penerapan status ppk blud

j)

Penyusunan standard operasional (SOP) pengelolaan barak dan logistik

k) Penyusunan laporan pelaksanaan SPM 9) Program Pendidikan Kedinasan a) Pendidikan dan pelatihan teknis b) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan c) Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan d) Ujian kedinasan 10) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur a) Penyusunan rencana pembinaan karier pns b) Seleksi penerimaan calon pns c) Penempatan pns d) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah e) Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS f) Seleksi dan penetapan pns untuk tugas belajar g) Pemberian penghargaan bagi pns yang berprestasi h) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin pns i) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas j) Pemberian bantuan dan penyelenggaraan penerimaan praja ipdn k) Pengembangan diklat (AKD, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) l) Pengembangan pelayanan kepegawaian m) Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) n) Pengelolaan dan pengendalian tenaga kontrak o) Pengujian kesehatan PNS p) Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dan peninjauan masa kerja q) Pengendalian dan penetapan penilaian angka kredit (PAK) r) Pengangkatan CPNS dan pns serta sumpah PNS s) Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 268


t) Pemberhentian PNS (pensiun) u) Penyelenggaraan sosialisasi bidang kepegawaian v) Pembinaan administrasi kepegawaian instansi 11) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik a) Fasilitasi dan koordinasi BUMD b) Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengembangan potensi perekonomian c) Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengembangan usaha perekonomian d) Kajian monitoring dan fasilitasi pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan e) Analisis kebijakan pengendalian pengadaan barang/jasa f)

Pendampingan dan evaluasi penerapan e-procurement (lpse)

g) Kajian dan penyusunan materi rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat h) Koordinasi, monitoring, evaluasi dan analisis pengendalian pembangunan i)

Analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengembangan sarana perekonomian

j)

Penyusunan road-map reformasi birokrasi

k) Kajian dan penyusunan materi perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat l)

Fasilitasi pelaksanaan publik hearing dalam rangka sosialisasi penetapan perda

m) Fasilitasi pendampingan badan tetap DPRD 12) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Pelayanan keprotokolan b) Layanan pengaduan/keluhan melalui multi canal akses c) Layanan informasi kebijakan dan potensi kabupaten sleman d) Publikasi media internal e) Publikasi media massa dan tatap muka f)

Pengembangan materi informasi melalui cyber media 269


g) fasilitasi pameran h) media relation i)

pembuatan visualisasi kegiatan pemerintah kabupaten

j)

pengembangan jaringan informasi publik

k) Monitoring dan evaluasi BUKP l)

Penelitian proposal, monitoring dan evaluasi penggunaan alokasi dana desa

m) Operasional TPAPD, tunjangan BPD, bantuan RT/RW, tunjangan operasional dukuh n) Konsolidasi,

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan desa o) Penyelesaian permasalahan kepala desa dan perangkat desa p) Penyelesaian sewa tanah kas desa dan tindak lanjut LHP q) Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik r)

Koordinasi,

fasilitasi

dan

analisis

pembangunan

berbasis

partisipasi masyarakat dan TNI s) Analisis dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) t)

Pameran dan kompetisi kualitas pelayanan publik

u) Monitoring dan evaluasi standar pelayanan v) Monitoring dan evaluasi kondisi gedung rumah dinas dan pelayanan umum w) Fasilitasi administrasi pimpinan x) Fasilitasi penggunaan perlengkapan kerja y) Fasilitasi koordinasi pengembangan lembaga keuangan mikro z) Operasional mess pemda sleman di jakarta aa) Fasilitasi peminjaman gedung, lapangan, dan bus pemda bb) Pengolahan izin HO cc) Pengendalian izin HO dd) Pelayanan informasi perizinan dan pengaduan ee) Pelayanan perizinan ff) Pengolahan perizinan gg) Koordinasi penyelesaian perizinan 270


hh) Promosi pelayanan perizinan ii) Pengolahan sistem informasi perizinan jj) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasrana ekonomi kk) Pelayanan perizinan ll) Rapat koordinasi pimpinan kecamatan mm) Fasilitasi lomba antar wilayah nn) Koordinasi / monev penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya oo) Koordinasi/monev penyelenggaraan kegiatan bidang fisik pp) Koordinasi/monev penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi qq) Pelayanan

perizinan

penelitian,

PKL

Dan

KKN

serta

pendampingan KKN rr) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kewenangan perindagkop di kecamatan ss) Pengolahan perizinan perdagangan tt) Analisis penyusunan IKM uu) Promosi pelayanan perizinan sosilisasi perbup IUTM vv) Pengelolaan IUJK 13) Program Adminstrasi Pemerintahan a) Penegasan batas wilayah kecamatan se kabupaten sleman b) Pembinaan,

monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintah kecamatan c) Kajian dan pembentukan padukuhan baru d) Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa e) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 14) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum a) Pelayanan bantuan hukum b) Penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara c) Fasilitasi pengkajian regulasi dan permasalahan hukum d) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) e) Pengembangan sistem jaringan informasi hukum f)

Penyuluhan hukum 271


15) Program Penegakan Hukum a) Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap pelanggaran perda b) Operasi penertiban c) Fasilitasi program anti korupsi d) Koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan 16) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat a) Pembahasan rancangan peraturan daerah b) Penjaringan aspirasi masa reses c) Kunjungan kerja komisi d) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD e) Pengadaan jasa asuransi dewan f)

Pengadaan pakaian dinas DPRD dan perelengkapannya serta sekretariat DPRD

g) Monitoring Pembangunan h) Peningkatan kinerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, BKD, Badan Legislasi i)

Pelantikan DPRD Antar Waktu

j)

Fasilitasi Rapat Paripurna Istimewa

k) Public Hearing APBD 17) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah a) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan b) Pengadaan plakat dan kalender c) Analisis pelaporan hasil kegiatan APBD d) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah e) Optimalisasi pendapatan UPTD f) Penyusunan analisa standar belanja g) Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa h) Penyusunan laporan keuangan dan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah i) Penyusunan laporan tugas pembantuan j) Pendampingan dan implementasi SIPKD dan regulasi SIKD 272


k) Penyusunan laporan realisasi penerimaan daerah l) Penyusunan

laporan

penyerapan

anggaran

dan

evaaluasi

penyerapan anggaran m) Pelaporan SPT masa dan tahunan (PPh21 ) n) Manajemen Kasda o) Operasional pos bantuan keuangan p) Pengelolaan data dan dokumen dari kas daerah q) Pengadaan kendaraan dinas r) Pengadaan peralatan dan mesin s) Pengadaan mabelair dan perlengkapan t) Pengelolaan aktiva tetap dan check fisik barang u) Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU dan RTPBU v) Penghapusan aktiva tetap w) Penyusunan perda dan perbup tentang APBD x) Penyusunan dan pengesahan DPA, dan DPPA y) Penyusunan anggaran kas z) Penyusunan instruksi anggaran aa) Pengkajian dan pemanfaatan aset daerah bb) Pendistribusian barang daerah cc) Penyelesaian status hukum kepemilikan aset daerah dd) Penyempurnaan SIM ASET ee) Analisis Data SPM dan Penerbitan SP2D ff) Analisis Data dan penerbitan SKPP gg) Analisis data gaji, upgrade sofware aplikasi SP2D hh) Pengelolaan dan pengendalian dana transfer dan bagi hasil propinsi ii) Validasi SPJ dan koordinasi administrasi pelaksanaan APBD jj) Administasi pengelolaan keuangan daerah kk) Rekonsiliasi bank ll) Survey dan analisis investasi mm) Evaluasi investasi nn) Pengadaan tanah oo) Penyusunan realisasi APBD 273


pp) Sosialisasi peraturan pengelolaan aset daerah qq) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan barang daerah rr)

Penerbitan dan penatausahaan SPD

ss)

Penyusunan sistem penganggaran

tt)

Pelaporan administrasi gaji, perkartuan dan aplikasi sofware kartu gaji pegawai

uu) Pengelolaan administrasi gudang vv)

Penyusunan laporan penyerapan anggaran belanja

ww) Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan daerah xx)

Analisis investasi

yy)

Pelaksanaan

akuntansi

dan

pertanggungjawaban

keuangan

SKPKD zz)

Fasilitasi TPTGR

aaa) Sosialisasi pedoman administrasi gaji pegawai dan pembinaan pengelolaan gaji bbb) Penyusunan laporan pinjaman ccc) Penyusunan regulasi keuangan daerah ddd) Pembinaan bendahara eee) Evaluasi barang daerah fff)

Optimaliasasi pemanfaatan Stadion Maguwoharjo

18) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah a) Pemeliharaan stadion b) Pendaftaran calon WP dan pemantauan WP daerah c) Pemeriksaan pajak daerah d) Penetapan pajak daerah e) Penagihan pajak daerah f) Operasional pemungutan retribusi masuk kawasan kaliurang g) Evaluasi pendapatan asli daerah h) Pendataan dan pemeliharaan basis data PBB i) Study potensi retribusi daerah j) Operasional pengelolaan sistem informasi pajak Sleman k) Penyampaian SPPT PBB dan pembayaran PBB panutan 274


l) Sosialisasi PAD m) pendataan wajib pajak daerah n) pemantauan dan pembinaan WP daerah o) Fasilitasi Pajak Hotel dan Restoran p) Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah q) Pelayanan pajak bumi dan bangunan r) Rekonsiliasi penerimaan PBB s) Penelitian SSPD dan BPHTB t) Pengendalian penerimaan dan tunggakan pajak daerah u) Pendampingan Intensifikasi Pph Orang Pribadi Dalam Negeri (OPDN) v) Penyusunan draf raperda/ raperbup pajak dan retribusi 19) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a) Pengelolaan sistem informasi penggajian b) Pengelolaan sistem informasi pasar c) Pengelolaan aplikasi layanan kepemerintahan d) Pengadaan perangkat lunak berlisensi e) Pengelolaan aplikasi sistem terintegrasi f) Pengelolaan internet dan intranet g) Pengelolaan dan pengembangan sistem gateway SMS h) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan komputer i) Pengelolaan dan pengembangan pusat data j) Rehab dan

pemeliharaan fasilitas teknologi informasi

dan

komunikasi k) Pra FS pengembangan Jogja Cyber Building l) Pembinaan komunitas radio komunikasi m) Pengendalian dan pengawasan operasional menara seluler 20) Program Program Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah c) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah d) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya 275


e) Tindak lanjut hasil pengawasan dan audit hasil pemeriksaan BPK f)

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

g) Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi i)

Gelar Pengawasan Daerah

j)

Pemeriksaan khusus dan pengawasan jalannya pemerintahan desa

k) Penyusunan review laporan keuangan daerah l)

Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah

21) Program

Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur Pengawasan a) Pelatihan teknis pengawas dan penilaian akuntabilitas kinerja b) Pelatihan

pengembangan

tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan 22) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan kegiatan penyusunan PKPT, UPKT (Program Kerja Pengawasan Tahunan, Usulan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan) 23) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a) Pengembangan inversi dan inovasi tehnologi b) Penyusunan kelembagaan litbang daerah c) Monitoring dan evaluasi penyampaian laporan pelaksanaan tugas OPD b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pengelolaan administrasi surat menyurat, 12 bulan

276


b) Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumberdaya

air,

listrik

dan

langganan, 12 bulan c) Pembayaran pengelola administrasi keuangan dan barang 157 orang, 12 bulan d) Pembayaran jasa kebersihan kantor 97 orang, 12 bulan e) Pemeliharaan peralatan kerja, 12 bulan f) Penyediaan alat tulis kantor, 12 bulan g) Pencetakan dan penggandaan dokumen, 12 bulan h) Penyediaan komponen instalasi listrik untuk kantor 158 paket i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 paket j) Penyediaan peralatan kebutuhan rumah tangga kantor 11 paket k) Fasilitasi rapat dan tamu di 27 SKPD 12 bulan l) Pelaksanaan perjalanan dinas dan rapat koordinasi di 27 SKPD 1.016 kali m) Fasilitasi jasa keamanan kantor 107 orang 12 bulan n) Fasilitasi kebutuhan jasa pengemudi pejabat petugas administrasi dan petugas santel 10 orang 12 bulan o) Pengelolaan dokumen arsip dan perpustakaan di 27 SKPD 12 bulan p) Penyediaan bahan bacaan 2 dokumen 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Penyediaan peralatan rumah dinas dan rumah jabatan 1 paket. b) Pemeliharaan 3 unit rumah dinas yaitu rumah dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah 12 bulan. c) Pemeliharaan 51 unit gedung kantor 12 bulan. d) Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kendaraan roda empat 132 unit dan kendaraan roda dua 266 unit. e) Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 12 bulan. f) Pemeliharaan meubelair kantor 12 bulan. g) Pemeliharaan 4 taman di gedung perkantoran, rumah dinas dan gedung pelayanan umum 12 bulan.

277


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Forkom

kehumasan

1

kali,

forkom

keprotokolan

dan

pengembangan pribadi 2 kali, dan peningkatan kapasitas 4 kali b) Seminar dan pendampingan kunjungan kerja DPRD sebanyak 14 kali 1 dokumen c) Bimbingan teknis workshop 15 orang 12 bulan d) Pengelolaan kepegawaian SKPD 798 orang, pengurusan kenaikan pangkat PFA melalui PAK 33 orang, dan penataan arsip pegawai 4 kali. e) Pelatihan profesional petugas pengelola PBB 6 kali. f) Diklat prajab Golongan I,II,III 183 orang. g) Pengiriman peserta diklatpim Tk. II, III, IV 51 orang h) Pengiriman peserta diklat fungsional 22 orang i) Pengiriman diklat tugas dan fungsi 170 orang j) Pemeliharaan peralatan korsik pemda 12 bulan, pelaksanaan latihan 12 kali dan pengadaan seragam korsik 30 stel 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Laporan bulanan, laporan tahunan, dan LAKIP 515 eksemplar b) Pelaporan keuangan dan realisasi anggaran 12 bulan. c) Perencanaan kerja SKPD 25 eksemplar, RKA dan DPA SKPD 497 eksemplar. d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 12 bulan e) Profil SKPD 81 eksemplar. 5) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a) Fasilitasi

penerimaan

kunjungan

kerja

pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 174 kali dan fasilitasi keprotokolan negara 10 kali. b) Dokumen penanganan permasalahan umum pemerintahan umum dan daerah 1 dokumen, rapat koordinasi daerah 1 dokumen, dan rapat koordinasi pimpinan 1 dokumen. c) Fasilitasi keuangan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, dan sekretariat daerah 12 bulan 278


d) Pengadaan pakaian dinas bupati 28 stel, pakaian dinas wabup 19 stel, sepatu bupati 4 stel, sepatu wabup 4 stel, tas kerja bupati 2 stel, tas kerja wabup 3 stel, pakaian sipil lengkap sekda, aspri bupati, aspri wabup, dan aspri sekda 6 stel. e) Perawatan kesehatan dan pengobatan bupati, wakil bupati dan keluarga sebanyak 4 orang, mantan bupati/wabup dan isteri 4 orang. f) Fasilitasi tamu kunjungan pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 10.550 orang. 6) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan berupa 17 buah raperda, 10 buah kajian raperda, dan 2 kali konsultasi dengan pakar. b) Fasilitasi

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

berupa

pembinaan kadarkum 1 kali, pokmaskum 1 kali, pokjanal 1 kali, PTUN 1 kali, dan sosialisasi produk hukum pusat dan daerah 10 kali. c) Fasilitasi

forum

komunikasi

supremasi

hukum

berupa

terlaksananya forum komunikasi supremasi hukum

2 kali,

penyusunan buku peta permasalahan hukum 10 dokumen, pencermatan relaas panggilan sidang 533 relaas. d) Evaluasi dan pengkajian produk-produk hukum berupa 1 kajian hukum pusat, 5 kajian hukum daerah, dan 7 laporan hasil produk hukum pusat dan daerah. e) Peraturan Bupati 36 buah dan Keputusan Bupati 396 buah. f) Pendokumentasian dan publikasi produk hukum berupa Lembaran Daerah 11 buah, Berita Daerah 5 buah, Buku Informasi 110 buku, Buku Abstrak 100 buku, Buku Warta 100 buku, dan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan 100 buku. g) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes 86 raperdes, Pungutan Desa 84 raperdes, rapat koordinasi evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes dan Pungutan Desa sebanyak 4 kali 216 orang, pelaksanaan pembuatan hasil evaluasi rancangan 279


peraturan desa yaitu 86 raperdes tentang APBDes, 86 raperdes tentang Pungutan Desa. h) Risalah rapat kerja dan notulen rapat kerja/rapat koordinasi 12 kali 150 eksemplar. i) Fasilitasi Pansus non raperda dan Renja DPRD serta alat kelengkapan lainnya berupa 1 rekomendasi pansus tanggapan LKPJ Bupati, 1 dokumen Renja Dewan, dan 1 dokumen Kode Etik Tatib DPRD. j) Monitoring dan pembinaan pelayanan kesehatan perorangan, sarana pelayanan dan pelayanan penunjang 1 kali, pelaksanaan tindaklanjut pembinaan sarana pelayanan yang tidak sesuai kewenangannya 1 kali, laporan pelanggaran peraturan perundangundangan 10 kali 17 eksemplar 12 bulan, monitoring sosialisasi peraturan perundang-undangan 6 buah. k) Sosialisai raperda pengelolaan pasar dan retribusi pelayanan pasar 2 kali 7 UPT, sosialisasi perda 49 kali, sosialisasi perizinan 5 kali, sosialisasi peraturan perundang-undangan 11 kali. l) Fasilitasi perumusan produk hukum daerah dan pembahasannya berupa rapat penyusunan draft 4 kali, pendalaman draft 2 kali. m) Draft Peraturan Bupati tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 1 dokumen. n) Kajian revisi Perda tentang Perizinan. o) Draft Peraturan Bupati tentang Revisi Keputusan Bupati Nomor 17/Kep.KDH/A/2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendayagunaan Aparatur a) Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara berupa 2 dokumen bahan untuk forkompanda dan forkompanas, 1 kali ikut serta dalam forkompanas, 5 kali ikut serta dalam forkompanda, 1 kali menyelenggarakan forkompanda. b) Pembinaan kinerja 4 kali, dan pengiriman peserta dalam kursuskursus singkat 4 kali. c) Pemrosesan KP, KGB, Cuti, DP3 di 9 bagian, pembuatan DUK, Nominatif 2 dokumen, pelaporan administrasi kepegawaian 12 kali, 280


rapat

koordinasi

kepegawaian

12

kali,

kajian

di

bidang

pemerintahan 2 dokumen, bidang kemasyarakatan 2 dokumen. d) Evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja 1 kali, hasil analisa pemberlakuan lima hari kerja 1 dokumen. e) Medical Check Up untuk 40 orang pegawai. 8) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan a) Dokumen hasil evaluasi kelembagaan daerah, dan 1 draft Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan. b) Dokumen hasil capaian kinerja OPD, dan 10 buku Draft Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Penghargaan. c) Tolok ukur kinerja berupa 1 draft dan 10 buku Draft Keputusan Bupati tentang Tolok Ukur Kinerja OPD. d) Analisis Tata Hubungan Kerja 1 dokumen, Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tata Hubungan Kerja 1 dokumen. e) Analisis jabatan sebanyak 3 dokumen. f) Analisis Sisdur Kerja 1 dokumen, Hasil Monev Sisdur Kerja 1 dokumen, dan 6 Draft Regulasi Sisdur. g) Dokumen analisa sarpras, 5 draft regulasi sarpras kerja, 1 dokumen rencana kerja penerapan SPIP, koordinasi pembentukan satgas SPIP di 48 OPD, refreshing materi SPIP bagi Satgas SPIP Pemkab 1 kali 5 hari, sosialisasi SPIP bagi Satgas SPIP OPD 1 kali 2 hari, terselenggaranya tahapan mapping SPIP di 48 SKPD, 1 dokumen Area of Improvement SPIP, dan 1 dokumen urutan prioritas pengendalian resiko. h) Penerapan tata naskah dinas berupa pembinaan dan sosialisasi tata naskah kepada 80 orang, monev penggunaan tata naskah 1 dokumen 5 OPD. i) Laporan Hasil Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Penerapan PPK BLUD 1 dokumen. j) Standar operasional (SOP) pengelolaan barak dan logistik 1 dokumen. k) Laporan pelaksanaan SPM berupa 1 peta kondisi tanah, dan 1 buku Laporan Pelaksanaan SPM. 281


9) Program Pendidikan Kedinasan a) Pengiriman diklat teknis 217 orang, diklat SPIP Mandiri sebanyak 121 orang b) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan diklat 2 buku c) Penyusunan kurikulum diklat 1 dokumen d) Ujian kedinasan 61 orang peserta, ujian kenaikan pangkat bagi JFU 46 orang 10) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Uji kompetensi calon pejabat sebanyak 187 orang, penyusunan pedoman tentang standar kompetensi jabatan 4 OPD, kajian kebutuhan tenaga satpam 1 dokumen, uji kompetensi tenaga keamanan 100 orang b) Penerbitan SK guru sebagai Kepala Sekolah 83 SK, SK jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu 7.338 SK, pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah 259 orang dan SK penempatan guru 295 SK c) Updating

database

SIMPEG

5.105

pegawai,

penyusunan

rekapitulasi data pegawai bulanan 48 buku, pengembangan database SIMPEG 1.524 orang d) Formasi jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu pada 48 OPD, analisis kebutuhan pegawai pada 48 OPD, kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian, kenaikan pangkat dan atau alih fungsi jabatan fungsional tertentu. e) Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 76 orang f) Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 dan 30 tahun bagi 450 orang, pembekalan bagi PNS calon purna tugas 519 orang, dan pemantauan kinerja PNS pada 48 OPD. g) Pemantauan dan pembinaan pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku pada 48 OPD, pertimbangan penyelesaian 19 kasus pelanggaran disiplin, identifikasi alternatif pemecahan masalah 79 orang pegawai.

282


h) Pengelolaan administrasi dan penerbitan surat izin bagi peserta IB, dan TB 242 orang, pemantauan perkembangan studi peserta TB dan IBK 5 kali, pengembangan SDM 60 orang i) Seleksi peserta calon praja IPDN 54 orang j) Instrumen pengembangan diklat meliputi analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, dan penyusunan pedoman diklat 1 jenis buku. k) Pencetakan KTP pegawai 1.677 buah, pengusulan penetapan Karis/Karsu 355 buah, Karpeg 423 buah, dan Taspen 85 buah; pemrosesan

cuti

dan

KGB

163

orang;

serta

penerbitan

rekomendasi Taperum 463 buah. l) Kompilasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara 21 orang dan LP2P 9.006 berkas m) Pengelolaan dan pengendalian tenaga kontrak pada 48 OPD n) Pengujian kesehatan PNS yang mengalami gangguan kesehatan jasmani dan rohani 15 orang PNS o) Nota pertimbangan kepangkatan dan SKKP bagi 2.175 orang, nota pertimbangan SK peninjauan masa kerja bagi 19 orang pegawai, database kenaikan pangkat dan pemberhentian dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 2.786 orang. p) Pengendalian dan penetapan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional 1.825 orang. q) Pemrosesan SK pengangkatan dan pengambilan sumpah PNS bagi 185 CPNS/PNS r) Pemberian rekomendasi jabatan dan kepangkatan 5 jenis (216 rekomendasi) s) Penerbitan SK pensiun pegawai 614 SK t) Sosialisasi bidang kepegawaian 2 kali peserta 107 orang u) Penataan file kepegawaian di instansi 932 file/berkas pada 5 UPT 11) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik a) Dokumen laporan koordinasi kebijakan BUMD 10 buku b) Dokumen fasilitasi dan koordinasi pengembangan promosi daerah 10 buku, dokumen kajian Rumusan Produk Unggulan Daerah 15 buku, dokumen evaluasi fasilitasi koordinasi kawasan minapolitan 283


10 buku, dokumen Draft Awal Pilar Pembangunan Ekonomi 15 buku, terlaksananya workshop PUD 1 kali. c) Dokumen laporan pelaksanaan koordinasi PKL 20 buku d) Kajian dan fasilitasi pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan 12 bulan e) Pendampingan proses pengadaan barang/jasa pada 47 OPD, penyusunan daftar prioritas pengendalian pengadaan barang/jasa 10 buku f) Buku hasil evaluasi penerapan e-procurement (LPSE) 10 buah, draft bahan pembentukan kelembagaan LPSE dan ULP 2 buah g) Materi rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 1 dokumen h) Daftar prioritas pengendalian pembangunan 10 buku, laporan pemantauan 10 buku, laporan pengendalian formatik 10 buku dan pelaksanaan

rakordal

4

kali,

dan

terlaksananya

Koordinasi, Peninjauan Lapangan, Pelaporan dan

Fasilitasi, Evaluasi

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi 8 buku i) Materi penyusunan SK Bupati tentang Kebijakan pengembangan sarana perekonomian 1 dokumen (15 buku) j) Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman Tahun 20132018 sebanyak 100 buku k) Koordinasi Mapping Desa Sejahtera selama 12 bulan, FGD 4 kali, penyusunan Dokumen Mapping Desa Sejahtera 100 buku dan launching 1 kali l) Fasilitasi public hearing oleh DPRD 4 kali m) Fasilitasi kegiatan panitia tetap dan BK DPRD 12 SK 12) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Pelayanan keprotokolan pimpinan 786 kali, kegiatan instansi 315 kali, penyediaan peralatan protokol 1 paket, pengadaan seragam keprotokolan 10 stel, pembuatan notulen audiensi tamu 1 dokumen, dan analisis pelayanan keprotokolan pimpinan 1 dokumen b) Layanan pengaduan/keluhan 12 bulan melalui sistem multi canal akses 284


c) Layanan publikasi melalui leaflet dan booklet 3 jenis, operasional ruang audio visual 31 kali, pembuatan sambutan/makalah bupati 555 kali, penyediaan media publikasi potensi Kabupaten Sleman melalui advetorial, baliho dan spanduk 43 paket, dan pembuatan buku kerja 2.900 buku d) Penerbitan majalah Sembada 1 edisi, tabloid Varia Sleman 2 edisi, tabloid Akar 2 edisi dan Annual Report 600 eksemplar e) Sosialisasi kebijakan di media televisi 26 kali, sosialisasi kebijakan di media radio 128 kali dan sosialisasi kebijakan terpadu 1 kali f) Evaluasi materi website Sleman 2 kali, koordinasi dan fasilitasi pengisian materi website Sleman 2 kali, pengelolaan materi SubDomain Humas 12 bulan g) Fasilitasi pameran potensi daerah di Kabupaten Sleman 1 kali dan di Alun-alun Yogyakarta sebanyak 2 kali h) Fasilitasi media massa kepada 15 media, press tour dalam/luar daerah 3 kali, media gathering 1 kali, release media 850 kali, jumpa pers 31 kali dan fasilitasi paguyuban wartawan 15 media i) Pembuatan videotron 1 paket, penayangan videotron 192 kali, pembuatan CD visualisasi hasil pembangunan 1 paket, dan data visual 4 paket j) Fasilitasi dan koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 18 kelompok, fasilitasi dan koordinasi jaringan informasi desa pada 86 desa k) Dokumen monitoring dan evaluasi BUKP 6 buku, laporan pembinaan SDM BUKP 5 buku dan fasilitasi Badan Pembina BUKP 1 kali l) Rencana pengalokasian ADD, SK Bupati tentang Besaran ADD, penelitian proposal, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD, pencairan dan tersampaikannya ADD bagi 86 desa m) Pendataan aparat pemerintahan desa dan RT/RW se-Kabupaten Sleman (aparat pemerintahan desa 3.190 orang, RT/RW 10.392 orang), penyampaian Operasional TPAPD, tunjangan BPD, bantuan RT/RW, dan tunjangan operasional dukuh (pencairan 285


operasional TPAPD, BPD dan operasional Dukuh 5 kali, bantuan RT/RW 1 kali) n) Rapat

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan pemerintahan

desa desa

dan

inventarisasi

(konsolidasi

dengan

kecamatan) 5 kali, monev penyelenggaraan pemerintahan desa 86 desa/17 kecamatan, fasilitasi paguyuban aparat pemerintahan desa 3 paguyuban o) Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan 5 orang kades dan 11 orang perangkat desa p) Penyelesaian perjanjian sewa tanah kas desa 51 bidang/5 surat perjanjian sewa dan tindak lanjut LHP 16 desa q) Analisis kualitas pelayanan publik 1 dokumen dan hasil monev kualitas pelayanan publik1 dokumen r) Fasilitasi TMMD pada 2 kecamatan dan fasilitasi Bhakti TNI pada 15 kecamatan s) Survey IKM di UPT Puskesmas Gamping dan DPRD t) Pelaksanaan partisipasi dalam kompetisi pelayanan publik 2 kali u) Laporan pencapaian SPM 1 dokumen v) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kondisi gedung rumah dinas dan pelayanan umum 3 lokasi w) Pelayanan ketatausahan pimpinan 6 pimpinan dan pembayaran iuran Sekretaris Daerah se-Indonesia 1 kali x) Fasilitasi penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapan kerja pada 3 lokasi y) Dokumen laporan koordinasi pengembangan lembaga keuangan mikro z) Fasilitasi kegiatan pemerintahan di Jakarta 1 gedung aa) Fasilitasi peminjaman gedung 5 buah, lapangan 2 buah dan Bus Pemda 3 buah selama 12 bulan bb) Penerbitan 1.989 izin HO cc) Pengawasan dan pengendalian 202 izin HO dd) Pelayanan informasi perizinan dan pengaduan perizinan 81 laporan 286


ee) Pelayanan perizinan di KPP dan Dinas Perindagkop sebanyak 81 jenis, pelayanan perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1.142 izin, Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 5 izin, Tanda Daftar Industri

(TDI) 85 izin, Izin Usaha Industri (IUI) 8 izin, Angka

Pengenal Import (API) 5 izin, Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) 1 izin ff) Pengolahan

dan

pemutakhiran

data

81

jenis

perizinan,

Pemasangan jaringan SIK Online Puskesmas 1 puskesmas, pengembangan database 18 indikator kesehatan gg) Koordinasi penyelesaian 81 jenis perizinan hh) Promosi pelayanan 81 jenis perizinan, sosialisasi dan pembinaan bagi 100 Dukuh ii) Operasional pelayanan 81 jenis perizinan jj) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana 14 pasar tradisional kk) Komputerisasi pelayanan izin tempat dasaran 1 paket, fasilitasi pelayanan

perizinan

1.202

berkas,

penyebarluasan

1.000

eksemplar leaflet informasi perizinan ll) Rapat koordinasi pimpinan kecamatan pada 17 kecamatan, meliputi rakorpim kecamatan 153 kali, rakorpim instansi 59 kali dan rakor pemerintahan 56 kali mm) Lomba antar wilayah 52 kali/lomba di 17 kecamatan nn) Koordinasi antar ormas dan kelompok agama 98 kali, pelayanan dan

rehabilitasi

penanggulangan

masalah

kesra

46

kali,

pembinaan/

penyalahgunaan NAPZA 35 kali, pembinaan

organisasi kepemudaan dan olahraga sebanyak 57 kali, koordinasi pemantauan kegiatan KKN 1 kali, komunikasi antar umat beragama 23 kali, monev pelayanan KB 37 kali dan pemantauan bencana alam 2 kali tersebar di 17 kecamatan oo) Koordinasi pengendalian perubahan pemanfaatan tanah 81 kali pada 11 kecamatan, monitoring dan evaluasi pengelolaan fasilitas umum 15 kali, monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dan limbah 12 kali pp) Pendataan dan monev industri kecil 33 kali, monev fasilitas ekonomi 11 kali, pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi 17 kali, 287


pendataan dan monev ketahanan pangan 25 kali pada 13 kecamatan qq) Penempatan lokasi KKN dan perizinan KKN di 17 kecamatan, terbitnya 2.500 surat izin penelitian dan PKL, monitoring lokasi KKN di 17 kecamatan rr) Koordinasi pelaksanaan kewenangan dan fasilitasi 7 urusan perindagkop di 17 kecamatan ss) Pengolahan 912 izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) tt) Penilaian kepuasan pelanggan di Dinas Kesehatan 2 kali uu) Sosialisasi Perbup Izin Usaha Toko Modern (IUTM) vv) Tersusunnya 1 Draft Revisi Perda Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 13) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan a) Rapat koordinasi dan penegasan batas Kecamatan Pakem 2 kali, survey/pelacakan kembali dan penentuan garis batas wilayah sementara Kecamatan Pakem pada 35 titik, penyusunan buku dokumen survey/pelacakan dan penentuan garis batas wilayah sementara Keamatan Pakem. b) Monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan

kecamatan 2 kali, pembinaan/lomba administrasi kecamatan dan pembinaan, pengolahan data pelaporan kecamatan 17 kecamatan dan dokumen kajian pemekaran Kecamatan Depok 7 eksemplar. c) Draft rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan Desa dan Padukuhan, penyusunan dokumen kajian pembentukan padukuhan baru di Kecamatan Cangkringan dan rancangan peraturan bupati tentang pembentukan padukuhan di Kecamatan Cangkringan 9 perbup. d) Monitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan siklus tahunan desa pada 62 kali, pembinaan tertib administrasi keuangan dan kekayaan desa 75 kali, pembinaan pengelolaan arsip desa 60 kali, inventarisasi TKD dan tanah SG 49 eksemplar, dan koordinasi permasalahan pertanahan 93 kali. 288


e) Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 107 eksemplar dan supervisi terhadap 191 peraturan desa. 14) Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum a) Pemberian Advokasi dan pelayanan bantuan hukum diluar pengadilan 3 jenis (perdata, pidana dan TUN) sebanyak 71 kali. b) Penanganan sengketa TUN dan perdata 4 kasus. c) Diklat legal drafting 1 kali, diklat profesi / kuasa hukum 1 kali, diklat SJDI 1 kali dan pertemuan berkala 1 kali. d) Pengelolaan SJDI Hukum Kecamatan Prambanan 12 bulan. e) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1 kali. f) Penyediaan informasi perundang-undangan

berbasis web,

pembinaan SJDI Hukum di pusat jaringan dan anggota Jaringan dan pengelolaan SIM Hukum 18 kali. 15) Program Penegakan Hukum a) Operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda 30 kali, operasi yustisi 16 kali, dan tindak lanjut putusan hakim 1 kali. b) Penertiban PKL 25 kali, evakuasi PKL 10 kali, operasi spanduk dan reklame 30 kali, operasi pekat 11 kali, operasi gelandangan, pengemis, anjal, pengamen dan orang gila 10 kali. c) Laporan evaluasi program anti korupsi 10 ekesemplar. d) Koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah 61 kali 16) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat a) Raperda inisiatif dan non inisiatif DPRD 24 draft dan pembayaran staf tenaga ahli fraksi 8 orang b) Penjaringan aspirasi masa reses anggota DPRD 3 kali c) Kunjungan kerja komisi 15 kali d) Pelaksanaan seminar 2 kali dan pengiriman bimtek, workshop dan seminar 1 kali e) Fasilitasi pengadaan asuransi anggota dewan 50 orang f) Penyediaan pakaian dinas anggota DPRD 3 stel untuk 50 orang g) Monitoring hasil pembangunan 8 kali h) Kunjungan kerja badan kelengkapan DPRD 7 kali i) Pelantikan pimpinan DPRD antar waktu 1 kali 289


j) Fasilitasi rapat paripurna istimewa 2 kali k) Pelaksanaan public hearing APBD 1 kali 17) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah a) Pembayaran PBB rumah dinas bupati, wabup, rumah pejabat dan 25 Puskesmas b) Pengadaan 250 plakat dan 1.600 kalender tahun 2012 serta 25 trophy. c) Laporan kegiatan APBD 2011 satu dokumen dan 20 buku d) Pembinaan petugas lapangan dan pelaku wisata di kaliurang dan candi-candi selama 12 bulan, pembinaan petugas pengelola retribusi pasar bagi 227 orang, dan tersedianya bukti pembayaran 46.905 buku serta 32.500 lembar e) Pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi di 7 UPT pelayanaan pasar f) Standar harga barang dan jasa 400 buku g) Perda Pertanggungjawaban APBD 2011 90 buku, Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 201190 buku, Laporan keuangan SKPD 75 buku h) Laporan tugas pembantuan 68 buku i) Laporan realisasi penerimaan daerah 14 buku j) Laporan penyerapan anggaran 5 laporan k) Laporan SPT masa tahun 2011 dalam 13 data l) Regulasi penyimpanan keuangan dan regulasi pengendalian kas daerah m) Operasional pos bantuan keuangan untuk kebutuhan masyarakat. n) Data dan dokumen dari kasda 12 bendel o) Pengadaan kendaraan dinas berupa 1 unit mobil pemadam kebakaran, 14 unit roda empat dan 40 unit roda dua p) Pengadaan peralatan dan mesin 25 paket q) Pengadaan meubelair dan perlengkapannya 26 paket r) Pemeliharaan gedung, kendaraan berat dan peralatan mesin 60 kegiatan s) Rencana kebutuhan barang per instansi 6 buku 290


t) Penghapusan aktiva tetap 4 jenis u) Perda APBD 2012 sejumlah 200 buku, Perbup penjabaran APBD 2012 sejumlah 200 buku, perda perubahan APBD 2012 sejumlah 200 buku, Perbup Penjabaran Perubahan APBD 2012 sejumlah 200 buku, Raperda APBD 2013 sejumlah 50 buku, dan Raperbup Penjabaran APBD 2013 sejumlah 50 buku v) DPA dan DPPA APBD 2012 sejumlah 30 buku w) Cash Budget APBD 2012 sejumlah 100 buku dan Cash Budget Perubahan APBD 2012 sejumlah 100 buku x) Instruksi perubahan APBD 2012 sejumlah 100 buku dan Instruksi APBD 2012 sejumlah 100 buku y) Laporan pengkajian pemanfaatan 3 bidang aset 3 buku z) Pendistribusian barang di 48 SKPD aa) Sertifikasi tanah 9 bidang bb) Penerbitan 1.750 SPM dan penerbitan 1.750 SP2D cc) Komputerisasi data aset di 48 SKPD. dd) Penerbitan 550 SKPP ee) Analisis 4.224 data gaji, upgrade software aplikasi SP2D dan kartu gaji ff) Pengelolaan administrasi pencairan dana transfer dan bagi hasil provinsi selama 12 bulan gg) Validasi 2.268 SPJ hh) MOU pengelolaan keuangan daerah 10 MOU, 1 dokumen penggunaan cukai tembakau, dan 1 laporan penggunaan cukai tembakau. ii) Rekonsiliasi Bank selama 12 bulan. jj) Data pendukung kebijakan investasi 30 buku kk) Dokumen investasi pemerintah daerah 40 dokumen ll) Pengadaan tanah seluas 21.998 m2 di 4 lokasi mm) Laporan realisasi APBD, laporan bulanan 80 buku, laporan triwulan I dan III sejumlah 180 buku, laporan semester I sejumlah 90 buku, laporan realisasi APBD semester I sejumlah 30 buku, laporan penjabaran realisasi APBD 30 buku. nn) Sosialisasi pengelolaan aset bagi 48 SKPD 291


oo) Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan barang daerah bagi 6 SKPD pp) Penjadwalan pencairan dana bagi 48 SKPD qq) Software Perencanaan Keuangan Daerah 1 unit rr) Pengisian 13.500 kartu gaji pegawai ss) Pengelolaan administrasi gudang selama 12 bulan. tt) Laporan penyerapan anggaran 5 buku uu) Juklak APBD 125 buku vv) Analisis investasi 3 buku dan penyusunan profil investasi 25 buku ww) Laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD di DPKAD 2 laporan xx) Pembebanan penghapusan piutang dan jaminan kepastian aktiva tetap 3 SK yy) Monitoring dan pembinaan pengelola administrasi gaji 145 orang zz) Laporan pinjaman daerah 24 buku aaa) Draft revisi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi, draft Peraturan Bupati tentang Sisdur Akuntansi, SOP pengadaan barang jasa, SOP Penatausahaan Barang Jasa, draft Peraturan Bupati tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, draft Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang, dan draft Peraturan Bupati tentang Dana Tidak Terduga. bbb) SK Bupati tentang Bendahara dan Pengurus Barang, dan pembinaan bendahara bagi 210 orang ccc) Evaluasi laporan barang daerah bagi 48 SKPD ddd) Publikasi Stadion Maguwoharjo selama 12 bulan. eee) Pengelolaan Kas Daerah dan Pelaksanaan rekonsiliasi rekening bank 12 dokumen 18) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah a) Pemeliharaan Stadion Maguwoharjo selama 12 bulan b) Pendaftaran Calon WP dan Pemantauan WP Daerah 1.016 Wajib Pajak. c) Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah 212 WP d) Penetapan Pajak Daerah 12 bulan; 32.364 obyek pajak e) Pemungutan dan penagihan pajak daerah melalui 13.320 SKPD 292


f) Pemungutan retribusi masuk kawasan Wisata Kaliurang 365 hari g) Koordinasi evaluasi pendapatan 8 kali dan monitoring pelaksanaan pemungutan retribusi di 8 UPT. h) Data obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan pada 14.217 obyek pajak i) Data Potensi Retribusi Daerah 2 laporan 2 jenis Retribusi Daerah. j) Operasional Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Sleman 12 bulan k) Penyampaian

592.000

SPPT PBB

dan PBB panutan 17

kecamatan l) Sosialisasi PAD 205 kali m) Pendataan wajib pajak bagi 3.400 WP n) Laporan Hasil Pemantauan dan Pembinaan Wajib Pajak 912 laporan o) Pengembalian Pajak Hotel dan Pajak Restoran 1 kali p) Pelayanan Pengurangan dan keringanan Pajak Daerah 100 WP q) Pengelolaan PBB 12 bulan r) Rekonsiliasi penerimaan PBB di 4 entitas. s) Validasi SSPD BPHTB 14.379 OP, kajian dan analisis regulasi Pajak Daerah BPHTB 1 laporan t) Penyusunan dokumen Penerimaan dan Tunggakan Pajak Daerah 14 dokumen u) Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak tentang pembayaran PPh Orang Pribadi Dalam Negeri selama 12 bulan. v) Draft Raperda PBB P2: Raperda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Raperbup Tata Cara Pendataan dan Penilaian Obyek PBB P2, Raperbup Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan PBB P2, dan Raperbup Tata Cara Pelayanan PBB P2. 19) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi a) Data dan informasi gaji serta SK penyesuaian gaji tahun 2011 bagi 13.303 pegawai b) Pengelolaan sistem informasi pasar selama 12 bulan c) Pengelolaan aplikasi layanan kepemerintahan 5 aplikasi d) Pengadaan perangkat lunak berlisensi 4 paket 293


e) Pengelolaan aplikasi sistem terintegrasi 4 paket f) Pelayanan email, surat warga dan buku tamu secara berkelanjutan selama 12 bulan g) Pengelolaan sistem SMS sebagai informasi yang praktis dan cepat selama 12 bulan h) Pemasangan jaringan bakcup kecamatan dan pemasangan fiber optic di 5 SKPD i) Pengelolaan dan pengembangan pusat data di 2 lokasi j) Pemeliharaan fasilitas teknologi informasi di 35 lokasi k) Pra Feasibility Study (FS) pengembangan Jogja Cyber Building 2 laporan l) Pembinaan komunitas radio kominikasi bagi 19 komunitas m) Pengendalian operasional menara telekomunikasi 12 bulan 20) Program Peningkatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a) Laporan hasil pemeriksaaan 54 LHP b) Penyusunan 40 LHP kasus c) Inventarisasi permasalahan pelaksanaan program pembangunan dalam 10 buku d) Penyusunan LHP kasus desa 4 LHP e) Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan 53 buku, pemutakhiran hasil pemeriksaan 3 kali f) Penyusunan evaluasi pengawasan 16 buku g) Pengelolaan 310 LHP h) Penyusunan laporan Monev LHKPN 10 buku i) Gelar pengawasan 1 kali j) Penyusunan 101 LHP khusus k) Penyusunan 20 laporan hasil review keuangan daerah l) Fasilitasi penanganan permasalahan pelimpahan kewenangan dan otonomi daerah 4 kali serta 1 dokumen evaluasi m) Laporan hasil monev penyampaian laporan pelaksanaan tugas OPD kepada bupati, 25 dokumen

294


21) Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur Pengawasan a) Pelatihan tenaga internal auditor SMM ISO 9001:2008 12 kali b) Pelatihan

pengembangan

tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan 12 kali 22) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur dengan penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan 12 buku 23) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang IPTEK a) Lomba penemu pengembang IPTEK 1 kali; Harteknas 1 kali, Gelar Tekhnologi Tepat Guna (GTTG) Nasional 1 kali, Focus Group Discussion 1 kali, pameran mini teknologi 1 kali b) Koordinasi jaringan penelitian selama 12 bulan, fasilitasi Dewan riset daerah selama 12 bulan, penyusunan dokumen analisa kebutuhan Iptek IKM 10 buku, seminar 1 kali, Focus Group Discussion 1 kali. Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja pada program dan kegiatan urusan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian rata-rata persentase pencapaian target indikator masukan dana sebesar 84,73% dan rata-rata keluaran kegiatan sebesar 101,91% yang meliputi 23 program dan 200 kegiatan. Beberapa hasil penyelenggaraan serta perkembangan penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian

dan

persandian

dapat

disampaikan sebagai berikut: 1) Otonomi daerah dan pemerintahan umum Penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2012 masih difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam pelayanan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah, dan meningkatkan

kesadaran dan

penegakan hukum melalui produk hukum, sosialisasi, pelayanan hukum hingga penindakan pelanggaran hukum. 295


Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum pada manajemen pemerintahan umum telah menghasilkan produk hukum dengan optimalisasi proses penyusunan antara lain melalui public hearing dan konsultasi pakar. Hasil perumusan regulasi dalam bentuk produk hukum daerah tergambar dalam tabel berikut: Tabel 4.39. Rumusan Regulasi Tahun 2012 No 1.

Uraian Peraturan Daerah sebanyak 20 buah, meliputi: a . Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum b . Retribusi Pelayanan Pasar c . Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor d . Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi e . Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah f . Retribusi Terminal g . Retribusi Rumah Potong Hewan h . Retribusi Izin Gangguan i . Retribusi Izin Trayek j . Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah k . Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan l . Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2013 m . Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sleman TA 2011 n . Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah TA 2012 o . Tanda Daftar Usaha Pariwisata p . Perizinan di Bidang Kesehatan q . Pengelolaan Pasar Kabupaten r . Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern s . Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Sleman TA 2013 t . Perubahan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah 2. Raperda a . Irigasi b . Pengelolaan Limbah Cair c . Perubahan Perda Kab. Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penguatan Modal d . Retribusi Pelayanan Pendidikan e . Pembentukan Desa f. Badan Usaha Milik Desa g . Mineral Bukan Logam dan Batuan h . Penanggulangan Bencana i. Kawasan Tanpa Rokok 3. Peraturan Bupati sebanyak 36 buah 4. Keputusan Bupati sebanyak 396 buah 5. Perjanjian Kerjasama sebanyak 41 buah Sumber: Bagian Hukum, Setda

Keterangan Nomor 1 Tahun 2012 Nomor 2 Tahun 2012 Nomor 3 Tahun 2012 Nomor 4 Tahun 2012 Nomor 5 Tahun 2012 Nomor 6 Tahun 2012 Nomor 7 Tahun 2012 Nomor 8 Tahun 2012 Nomor 9 Tahun 2012 Nomor 10 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 12 Tahun 2012 Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 14 Tahun 2012 Nomor 15 Tahun 2012 Nomor 16 Tahun 2012 Nomor 17 Tahun 2012 Nomor 18 Tahun 2012 Nomor 19 Tahun 2012 Nomor 20 Tahun 2012

296


Pembentukan produk hukum daerah dilakukan sebagai tindaklanjut peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan perkembangan sosial kemasyarakatan. Beberapa perda di antaranya mengatur tentang penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maksud perumusan produk hukum daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam kerangka penyelenggaraan

pemerintahan.

Upaya

pemasyarakatan

produk

hukum senantiasa dilakukan agar masyarakat memahami regulasi yang berlaku. Perkembangan jenis, jumlah, pendokumentasian, dan pemasyarakatan produk hukum dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 4.40. Penetapan Produk Hukum Daerah No

Uraian

1. Peraturan Daerah 2. Peraturan Bupati 3. Keputusan Bupati 4. Instruksi Bupati 5. Perjanjian Kerjasama 6. Keputusan Sekretaris Daerah Sumber: Bagian Hukum, Sekretariat Daerah

Tahun 2010

2011

2012

15 45 411 59 99

17 34 330 76 111

20 36 396 41 59

2010

Tahun 2011

2012

2 1 10 2 4 1 1 5

2 1 17 2 4 1 1 3

1 1 17 1 3 1 2 3

10

53

69

Tabel 4.41. Pendokumentasian dan Pemasyarakatan Produk Hukum No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uraian

Kadarkum Pokjanal Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Pokmaskum Sosialisasi Peraturan Pusat dan Daerah Pembinaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Forkom Supremasi Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) 9. Pelayanan Bantuan Hukum Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Sebagai perwujudan transparansi informasi kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengembangkan layanan 297


informasi kepada masyarakat berbasis Short Message Service (SMS), publikasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui dialog interaktif, publikasi di media massa dan penerbitan buku dan majalah, publikasi

hasil

pembangunan

melalui

pameran

pembangunan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

didukung

dengan

pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengembangan sistem informasi (SIM) terus dilakukan. Sampai dengan tahun 2012 telah dibangun sebanyak 32 SIM, yakni: 1) Sistem Informasi Kepegawaian 2) Sistem Informasi Dokumentasi Hukum 3) Sistem Informasi Perpustakaan 4) Sistem Informasi Aset Daerah 5) Sistem Informasi Baperjakat 6) Sistem Informasi Penggajian 7) Sistem Informasi Layanan Industri 8) Sistem Informasi Adminsitrasi Kependudukan 9) Sistem Informasi Layanan Catatan Sipil 10) Sistem Informasi Arsip Dinamis Inaktif 11) Sistem Informasi Profil Daerah 12) Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu 13) Sistem Informasi Perizinan Pertanahan 14) Sistem Informasi Kesehatan 15) Sistem Informasi Pelatihan 16) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) 17) Sistem Informasi Pengelolaan SMS (SMS Gateway) 18) Sistem Informasi Perkantoran Maya 19) Sistem Informasi Perangkat Desa 20) Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan 298


21) Sistem Informasi Perkartuan Gaji 22) Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) 23) Sistem Informasi Difabel 24) Sistem Informasi Pencari Kerja 25) Sistem Informasi Eksekutif 26) Sistem Informasi BPHTB 27) Sistem Informasi Terintegrasi 28) Sistem Informasi Trayek (SIMTRA) 29) Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMRENDA) 30) Sistem Informasi Manajemen RSUD Prambanan 31) Sistem Informasi Desa Terintegrasi (SIDETI) 32) Aplikasi Report LPSE Guna mendukung

sistem aplikasi telah dikembangkan pusat data

(data center) yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi serta pengendalian lalu lintas data baik yang melalui intranet maupun internet. Dalam rangka tertib administrasi wilayah perbatasan telah dilakukan penegasan batas wilayah perbatasan melalui pemasangan dan pemeliharaan patok batas wilayah. Kebijakan ini sangat strategis untuk pengamanan potensi di wilayah perbatasan, serta pembakuan nama rupa bumi melalui penyusunan data base toponimi dan gazetir di seluruh wilayah kecamatan. Jumlah patok batas wilayah yang telah dipasang sampai dengan tahun 2012 tercatat sejumlah 388 buah terdiri dari patok batas antar kabupaten, antar kecamatan, maupun antar desa. 2) Perangkat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah melakukan

penataan

organisasi

perangkat

daerah.

Penataan

organisasi perangkat daerah antara lain dilakukan pada organisasi yang

menangani bencana

Penanggulangan

Bencana

daerah Daerah

dengan

membentuk Badan

(BPBD).

Dalam

rangka 299


penanganan pendapatan daerah sebagai tindak lanjut diserahkannya penanganan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka dibentuk Dinas Pendapatan Daerah. Selanjutnya juga dilakukan penataan tugas fungsi organisasi

dan

penyesuaian

nomenklatur.

Penataan

organisasi

tersebut dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011. Melalui penataan organisasi perangkat daerah ini diharapkan lebih meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah terus diupayakan secara berkesinambungan diantaranya dengan menentukan target kinerja organisasi perangkat daerah. Pada akhir tahun dilakukan evaluasi untuk menilai tingkat capaian target kinerja yang telah ditetapkan. Peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan pada masyarakat senantiasa diupayakan Pemerintah Kabupaten Sleman. Penerapan ISO 9001:2000 sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan secara berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2012 tercatat sebanyak 33 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 yakni pada 19 Puskesmas, Dinas Kesehatan, RSUD Sleman dan 11 Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dilaksanakan kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sampai dengan tahun 2011 telah dilaksanakan survey IKM pada 11 organisasi perangkat daerah yaitu di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Pasar, RSUD Sleman, RSUD Prambanan, Puskesmas Sleman, UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Berbah, Kecamatan Berbah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kantor Pelayanan Perizinan. Sedangkan pada tahun 2012 survey IKM 300


dilaksanakan di Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, dan Puskesmas Gamping I. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, pada akhir tahun 2011 ditetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Prambanan dan Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal. Sehingga sampai akhir tahun 2012 PPK-BLUD telah diterapkan pada 30 organisasi/unit organisasi yaitu RSUD Sleman, semua Puskesmas (25), UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, RSUD Prambanan dan Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan telah disusun standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebanyak 27 SOP, yaitu: (a) Urusan Pemberdayaan Masyarakat (1)

SOP Pengelolaan Dana Penguatan Modal

(2)

SOP Pengelolaan Dana Pemberdayaan Masyarakat

(3)

SOP Bantuan Keuangan kepada Masyarakat

(4)

SOP Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan untuk Usaha Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Fisik

(b) Urusan Lingkungan Hidup (5)

SOP Penanganan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

(c) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil (6)

SOP Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

(d) Urusan Kearsipan (7)

SOP Mekanisme Pengelolaan Arsip

(8)

SOP Petunjuk Pelaksanaan Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru dan Kabinet Reformasi Pembangunan 301


(e) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (9)

SOP Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

(f) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian: (10) SOP Mekanisme Penanganan Bencana Merapi (11) SOP Tatacara Penggunaan Graha Sleman (12) SOP Prosedur Tetap Penanggulangan Bahaya Kebakaran (13) SOP Mekanisme Pengelolaan Naskah Dinas (14) SOP Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus (15) SOP Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti PNS (16) SOP Pegawai Tidak Tetap (17) SOP Mekanisme Pengangkatan Direksi PD BPR “Bank Pasar” (18) SOP Tatacara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Urusan pada Pemerintahan Desa (19) SOP Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (20) SOP Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa (21) SOP Pemberian Izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan diri sebagai Kepala Desa (g) Urusan Pariwisata (22) SOP Izin Pramuwisata (h) Urusan Penataan Ruang (23) SOP Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan (i) Urusan Pertanian (24) SOP Petunjuk Pelaksanaan Penghijauan (j) Urusan Pertanahan (25) SOP Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (k) Urusan Perhubungan (26) SOP Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor (l) Urusan Perdagangan (27) SOP Pemanfaatan Fasilitas Taman Kuliner Condongcatur 302


Dalam

rangka

mengantisipasi

timbulnya

permasalahan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2012 mulai dikembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengacu

pada

Peraturan

Pemerintah

Nomor

60

Tahun

2008.

Pengembangan SPIP telah dilaksanakan pada seluruh SKPD (48 SKPD) dimulai dari sosialisasi, pemetaan resiko, membangun dan penerapan infrastruktur. 3) Administrasi Keuangan dan Kekayaan Daerah Pengelolaan keuangan daerah antara lain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

anggaran

daerah

melalui

kegiatan

ekstensifikasi

dan

intensifikasi pendapatan daerah. Kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 39,03% dari Rp.226.686.250.221,47 pada tahun 2011 menjadi Rp. 299.069.884.195,13 di tahun 2012. Capaian ini melebihi dari target sebesar Rp. 241.003.081.720,31 atau 124,09 %. Grafik 4.27. Perkembangan Pendapatan Asli DaerahTahun 2010-2012 (miliar rupiah) 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50

299,1 226,7 163,1

2010

2011

2012

Sumber: DPKAD

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah antara lain ditempuh melalui peningkatan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyempurnaan standarisasi harga barang dan jasa. Upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah

dilaksanakan

melalui media massa dan website Pemerintah Kabupaten Sleman, serta penyusunan annual report terhadap laporan keuangan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

303


Dalam rangka tertib administrasi aset daerah, pemerintah daerah melakukan pengendalian asset daerah pada seluruh instansi (48 instansi) berupa pembenahan penatausahaan aset daerah melalui pengolahan data mutasi aset menggunakan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman telah dilaksanakan dengan baik sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Wilayah Yogyakarta. Sedangkan

untuk mendukung

kelancaran

pelayanan

publik

telah

dilakukan pengadaan berbagai barang daerah. Pengadaan barang daerah berupa tanah untuk perluasan SD Kalasan seluas 605 m2, pengadaan tanah

untuk

perluasan

jalan

Selokan

Mataram

dalam

rangka

pembangunan Jembatan Pringgolayan dan Jembatan Gajah Wong seluas 323m2, pengadaan tanah untuk Museum Gunungapi Merapi seluas 16.680m2, dan pengadaan tanah untuk Pasar Prambanan seluas 4.390m2. 4) Kepegawaian Kondisi sumber daya manusia pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2012 sebanyak 12.536 orang, ditinjau dari tingkat pendidikan ditampilkan dalam grafik berikut: Grafik 4.28. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2010-2012 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

S2

S1

DIV D III D II

D I SLT SLT SD

2010 424 5191 47

967 2094 201 2986 262 119

2011 389 5023 44

996 2384 210 3316 304 132

2012 365 4995 41

967 2430 235 3535 339 166

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2012

304


Sedangkan ditinjau dari golongan ruang ditampilkan dalam grafik sebagai berikut: Grafik 4.29. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Ruang 2010 – 2012 6000 4000 2000 0

GOL I

GOL II

GOL III

GOL IV

2010

232

2897

4636

5650

2011

221

2831

4361

5690

2012

206

2263

4457

5610

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2012

Pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan mengacu pada pola merit dan

pola

karier.

Sistem

ini

dilakukan

untuk

mengantisipasi

ketidaksesuaian antara formasi jabatan struktural yang terbatas dengan banyaknya calon yang tersedia dan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia. Uji kompetensi pegawai calon pejabat merupakan penjabaran konkrit dari sistem tersebut. Uji kompetensi untuk calon pejabat eselon III dan II bekerjasama dengan LPKM Fakultas Psikologi UGM. Peningkatan profesionalisme pegawai antara lain diupayakan melalui pengembangan jabatan fungsional. Hingga saat ini di Pemerintah Kabupaten Sleman terdapat 39 jenis jabatan fungsional. Peningkatan

kompetensi

pegawai

dilakukan

dengan

pemberian

kesempatan tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan teknis. Penyelenggaraan maupun pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain berupa diklat pra jabatan bagi pegawai golongan II sebanyak 98 orang, dan golongan III sebanyak 85 orang, diklat pim sebanyak 51 orang, diklat bendaharawan daerah sebanyak 170 orang, diklat fungsional sebanyak 22 orang. 305


Pemberian surat izin belajar bagi 211 orang terdiri dari S2/Spesialis 58 orang, S1 126 orang, D4 5 orang, D3 21 orang, Paket C 1 orang. Pengiriman tugas belajar sebanyak 31 orang terdiri dari S2 28 orang, D4 2 orang, dan D3 1 orang. Disamping itu dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis aparatur dilaksanakan pengiriman diklat teknis sebanyak 217 orang, diklat pengadaan barang dan jasa sebanyak 50 orang, diklat calon kepala sekolah sebanyak 71 orang, dan Diklat SPIP sebanyak 121 orang. Pengelolaan kepegawaian dalam konteks pembinaan dilakukan melalui sistem pemberian reward dan punishment bagi pegawai. Bentuk penghargaan yang diberikan berupa pemberian Satyalencana bagi 450 PNS dengan perincian Satyalencana masa kerja 20 tahun sebanyak 297 PNS dan Satyalencana masa kerja 30 tahun sebanyak 153 PNS. Pegawai yang menerima hukuman/sanksi berjumlah 17 orang, terdiri dari 16 orang menerima sanksi berat, 8 orang menerima sanksi sedang, dan 14 orang menerima sanksi ringan. 5) Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Selama

tahun

anggaran

2012

dapat

diselamatkan

keuangan

negara/daerah sebesar Rp205.819.360,00 dan jumlah penyelamatan keuangan negara tersebut telah disetor ke kas negara/daerah sebesar Rp132.195.333,00 sehingga masih tersisa Rp73.624.027,00 yang sedang dalam proses penyelesaian melalui upaya pemutakhiran tindak lanjut. Pemeriksaan kasus dilakukan sebanyak 44 kasus dengan hasil 29 kasus atau 65,91% terbukti kebenarannya dan 15 kasus atau 34,09% tidak terbukti kebenarannya. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2011 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 306


Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan predikat CC dengan kategori cukup baik. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan evaluasi AKIP tahun 2010 dengan predikat C (kategori cukup). Penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Pembangunan dan implementasi aplikasi sistem informasi manajemen menjadi kebutuhan dalam memperlancar penyelenggaraan pemerintahan daerah c. Permasalahan dan Solusi 1)

Kurangnya staf di semua SKPD akibat ketentuan moratorium penerimaan PNS. Solusi yang ditempuh melalui pengadaan pegawai harian lepas.

2)

Masih

terdapat

beberapa

kelemahan

dalam

pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan. Solusi yang ditempuh melalui koordinasi pengendalian secara intensif berdasarkan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 3)

Pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksnakan secara optimal. Solusi yang ditempuh dengan meningkatkan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam pelayanan kepada masyarakat.

4)

Pengawasan terhadap obyek pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal masih berjalan secara tumpang tindih. Solusi yang ditempuh dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan baik internal maupun eksternal.

5)

Pencapaian opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan daerah, masih membutuhkan upaya perbaikan dalam administrasi aset. Solusi yang ditempuh dengan meningkatkan pelaksanaan pencatatan dan administrasi aset serta kapasitas pengelola aset semua SKPD.

307

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2012

Recommend Documents