LKPJ AKHIR TA 2016
BUPATI LAMONGAN
SAMBUTAN BUPATI LAMONGAN PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016 Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
-
Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
-
Yth. Jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Lamongan;
-
Yth. Saudara Wakil Bupati Lamongan;
-
Yth. Saudara Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
-
Yth. Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan
-
Yth. Rekan-rekan Wartawan dan para undangan serta hadirin yang berbahagia.
Halaman - 1
LKPJ AKHIR TA 2016
Mengawali penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dengan agenda ”Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016” dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammmad SAW yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua di jalan yang lurus dan benar. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan pengantar LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 pada Rapat Paripurna hari ini. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun LKPJ Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang nantinya disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan rekomendasi. Diharapkan penyampaian LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 ini dapat menjadi wahana untuk memberikan kajian, saran dan masukan atas kinerja pemerintahan daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016. Halaman - 2
LKPJ AKHIR TA 2016
SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah mampu menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada bangsa. Penyusunan LKPJ Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dilakukan secara objektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2016. Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan maupun urusan penunjang. SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT. Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang akan saya sampaikan dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan yang berisikan Dasar Hukum dan Gambaran Umum Daerah; BAB II : Kebijakan Pemerintahan Daerah berisikan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Sesuai RPJMD serta Prioritas Daerah; BAB III : Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisikan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah; Halaman - 3
LKPJ AKHIR TA 2016
BAB IV : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, menjelaskan Penyelenggaraan Urusan Wajib Dasar, Urusan Wajib Non Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh daerah sesuai kondisi daerah; BAB V : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, yang diterima daerah dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat; BAB VI : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan diantaranya adalah Kerja Sama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Batas Wilayah, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Kawasan Khusus dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. BAB VII : Penutup. SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Lamongan Akhir Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, yang memuat tentang capaian kinerja pembangunan baik berupa capaian indikator kinerja makro maupun mikro yang diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2016, yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, dan diselaraskan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Halaman - 4
LKPJ AKHIR TA 2016
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara lengkap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
Halaman - 5
LKPJ AKHIR TA 2016
BAB I PENDAHULUAN A.
DASAR HUKUM Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD akhir Tahun Anggaran 2016 berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan LPPD Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025; Beserta peraturan perundangan pendukungnya;
Halaman - 6
LKPJ AKHIR TA 2016
B.
GAMBARAN UMUM DAERAH 1.
Kondisi Geografis Daerah Secara geografis, Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 kilometer persegi atau kurang lebih 3,78 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur, mempunyai garis pantai 47 km. Kondisi wilayah Kabupaten Lamongan terdiri dari daerah pegunungan kapur dan daerah dataran rendah yang secara rinci, sebagai berikut : Daerah pantai dan berpegunungan Daerah ini merupakan dataran rendah yang berpegunungan,. berbatasan dengan garis pantai utara dan sungai Bengawan solo, wilayah ini berada dibagian utara dan merupakan wilayah Industri, Pariwisata, Perdagangan, tempat pelelangan ikan, Dermaga dan juga pertanian. Daerah Bonorowo Daerah ini merupakan wilayah bengawan jero yang merupakan dataran rendah yang sering terjadi genangan. Daerah ini merupakan cekungan yang terdapat diwilayah berada di wilayah tengah utara. Wilayah ini merupakan kawasan Pertanian, Perdagangan dan Perkantoran. Daerah Dataran tinggi dan berpegunungan Sementara di wilayah selatan, merupakan dataran tinggi yang berpegunungan kapur, wilayah ini merupakan kawasan Pertanian, Perkebunan, Perdagangan dan Indusri.
Halaman - 7
LKPJ AKHIR TA 2016
2.
Gambaran Umum Demografis Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2016 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan sebanyak 1.354.119 jiwa, terdiri dari 675.923 jiwa (49,92 persen) perempuan dan 678.196 jiwa (50,08 persen) laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk dibanding dengan tahun 2015, naik sebesar 0,88 persen.
3.
Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Secara umum potensi unggulan daerah Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh usaha pertanian, khususnya tanaman pangan (terutama padi, jagung dan kedelai), holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, industri pengolahan maupun perdagangan. Berdasarkan data estimasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi lapangan usaha tersebut diperkirakan sebesar 38,87 persen dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Dominasi lapangan usaha tersebut dipengaruhi peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, perikanan dan peternakan dengan didukung antara lain modernisasi Alat Sistem Pertanian, pengembangan kawasan pertanian, peningkatan infastruktur pertanian (JITUT/ JIDES/JUT), bantuan benih unggul dan penyuluhan untuk peningkatan kualitas SDM pertanian. Halaman - 8
LKPJ AKHIR TA 2016
Pencapaian tersebut, membuat Kabupaten Lamongan menjadi penghasil padi terbesar kedua, penghasil kedelai terbesar ketiga di Jawa Timur dan penghasil jagung terbesar keempat di Jawa Timur. Demikian pula produksi perikanan terus meningkat, peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya dukungan dan bantuan sarana prasarana budidaya serta penangkapan modern dan ramah lingkungan, introduksi teknologi kepada pembudidaya serta pendampingan oleh para penyuluh perikanan. Aktivitas perdagangan di Kabupaten Lamongan terus berkembang, hal ini didukung ketersediaan sarana perdagangan yang memadai dan peningkatan transaksi jual beli masyarakat, sehingga mampu menjadikan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Kabupaten Lamongan sebesar 18,98 persen. b. Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2016, perekonomian Kabupaten Lamongan tumbuh 5,90 persen berdasarkan perhitungan sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016 lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur 5.55 persen maupun Nasional 5.02 persen.
Halaman - 9
LKPJ AKHIR TA 2016
Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari program pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan industri pengolahan, sarana perdagangan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Hal ini merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk membangun ekonomi berdaya saing.
Halaman - 10
LKPJ AKHIR TA 2016
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A.
VISI DAN MISI KABUPATEN LAMONGAN Untuk melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki visi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Adapun visi Kabupaten Lamongan adalah : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut telah ditetapkan lima misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah; 3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan; 4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik; 5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.
B.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Strategi Pembangunan daerah adalah rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Halaman - 11
LKPJ AKHIR TA 2016
dengan efektif dan efisien, selain itu juga sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016 disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mengacu pada permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik nasional, regional maupun lokal serta telah mengakomodir potensi sumberdaya yang dimiliki dan peluang yang mungkin akan terjadi. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 20162021 strategi pembangunan Kabupaten Lamongan secara garis besar terdapat 3 strategi utama yaitu: 1. Pemantapan sarana dan prasarana dasar berbasis lingkungan; 2. Pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif; 3. Pemantapan perekonomian dan kemandirian daerah melalui pengembangan potensi dan produk-produk unggulan daerah. C.
PRIORITAS PEMBANGUNAN Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan, maka Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah : 1. Pemerataan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan; 2. Pemerataan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta pemeliharaan kualitas lingkungan hidup; 3. Pemerataan pembangunan dan pemantapan infrastruktur; 4. Menciptakan kemandirian tenaga kerja dan mendorong pengembangan dunia usaha; Halaman - 12
LKPJ AKHIR TA 2016
5.
Peningkatan produktivitas pertanian dan pengamanan ketahanan pangan; 6. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik; 7. Peningkatan kesadaran dan kerukunan beragama; 8. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan; 9. Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga; 10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain prioritas pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memiliki Program Inovasi terkait dengan peningkatan produktifitas pertanian, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan tatanan kabupaten yang sehat dan pengembangan sistem informasi.
Halaman - 13
LKPJ AKHIR TA 2016
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah diupayakan untuk mengoptimalkan potensi suatu daerah, sehingga dapat mencapai target dalam peningkatan kualitas pembangunan, dengan mengedepankan skala prioritas, alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 2 trilyun 929 milyar 443 juta 275 ribu 672 rupiah 19 sen dan terealisasi sebesar 2 trilyun 719 milyar 30 juta 732 ribu 138 rupiah 84 sen atau sebesar 92,82 persen. Hal ini dikarenakan transfer Dana Alokasi Khusus Tahun 2016 dari Pemerintah Pusat yang merupakan komponen dari Dana Perimbangan tidak sesuai dengan target, dan direncanakan ditransfer Tahun 2017 serta akan diperhitungkan dalam perubahan APBD Tahun 2017. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2016 juga tidak sesuai dengan target, dikarenakan dana bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Walaupun target pendapatan tidak tercapai secara keseluruhan, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah melebihi target yang ditetapkan. PAD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Halaman - 14
LKPJ AKHIR TA 2016
ditargetkan sebesar 397 milyar 520 juta 914 ribu 287 rupiah 68 sen, terealisasi sebesar 403 milyar 473 juta 988 ribu 529 rupiah 33 sen atau sebesar 101,50 persen. Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Belanja Daerah Tahun 2016 direncanakan sebesar 3 trilyun 77 milyar 43 juta 662 ribu 618 rupiah 30 sen, terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar 1 trilyun 873 milyar 363 juta 741 ribu 148 rupiah 74sen dan Belanja Langsung sebesar 1 trilyun 203 milyar 679 juta 921 ribu 469 rupiah 56 sen. Dari target belanja yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan terealisasi sebesar 90,87 persen atau 2 trilyun 796 milyar 49 juta 237 ribu 222 rupiah 66 sen, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 1 trilyun 650 milyar 15 juta 258 ribu 239 rupiah dan belanja langsung sebesar 1 trilyun 146 milyar 33 juta 978 ribu 983 rupiah 66 sen. Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar 214 milyar 85 juta 381 ribu 614 rupiah 62 sen. Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan sebesar 66 milyar 754 juta 994 ribu 668 rupiah 51 sen, sehingga pembiayaan netto sebesar 147 milyar 330 juta 386 ribu 946 rupiah 11 sen. Dengan demikian dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2016 terdapat defisit sebesar 77 milyar 18 juta 505 ribu 83 rupiah 82 sen. Defisit anggaran tersebut ditutup dengan pembiayaan netto, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)Tahun Berkenaan sebesar 70 milyar 311 juta 881 ribu 862 rupiah 29 sen. Halaman - 15
LKPJ AKHIR TA 2016
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah Kabupaten Lamongan selalu berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kami selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kami untuk dapat mewujudkan pelayanan prima. Pelayanan prima terhadap masyarakat serta pencapaian kinerja pemerintah daerah nantinya dapat menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat serta menunjukkan profesionalisme pemerintah dalam melayani masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 20162021. Adapun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 69,89 – 70,45 dan terealisasi sebesar 70,03; 2. Persentase pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,55-6,55 dan terealisasi sebesar 5,90; 3. PDRB Per Kapita ditargetkan sebesar 26 juta 640 ribu rupiah dan terealisasi sebesar 27 juta 134 ribu 344 rupiah; 4. Inflasi ditargetkan sebesar 3,0 - 4,0 dan terealisasi dengan estimasi sebesar 1,52; 5. Indeks gini ditargetkan sebesar 0,267 - 0,265 dan terealisasi tahun 2015 sebesar 0,30 sedangkan angka dari BPS pusat tahun 2016 baru bisa di rilis sekitar bulan Agustus tahun 2017 ;
Halaman - 16
LKPJ AKHIR TA 2016
6. 7. 8.
9.
10. 11.
12. 13.
Indeks Kinerja Infrastruktur ditargetkan sebesar 65,6 dan terealisasi sebesar 66,8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 60.35 dan terealisasi sebesar 60,65 Nilai opini BPK sesuai target 2016 masih WDP, sedangkan target WTP sesuai RPJMD 2016-2021 baru akan dicapai tahun 2019, namun dengan dukungan kerja keras semua pihak maka opini WTP diharapkan dapat dicapai tahun ini atau tahun depan. Nilai LPPD sesuai target yaitu dapat tercapai sangat tinggi dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 ditargetkan sebesar 79,24 dan terealisasi sebesar 79,26, dengan kategori baik. Persentase Tingkat kemiskinan tahun 2016 ditargetkan turun menjadi 14,76 – 14,32, namun sampai saat ini data kemiskinan 2016 belum bisa di rilis. Sementara itu angka kemiskinan tahun 2015 Kabupaten Lamongan sebesar 15,38 persen, dan angka Jawa Timur sebesar 12,28 persen dengan penjelasan untuk perkotaan sebesar 8,41 persen dan perdesaaan 15,84 persen, sedangkan Kabupaten Lamongan dikategorikan perdesaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 3,73 3,55 dan terealisasi sebesar 3,56. Prosentase konflik sosial tertangani 100 persen.
Selain indikator kinerja utama, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya seperti urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor Halaman - 17
LKPJ AKHIR TA 2016
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 11, 12 dan pasal 219. Adapun perincian tiap-tiap urusan adalah sebagai berikut : A.
URUSAN WAJIB DASAR YANG DILAKSANAKAN 1. Urusan Pendidikan Pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Lamongan diprioritaskan pada penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim sekolah yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, sportif, kerjasama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif dan inovatif (self skill) serta jiwa kewirausahaan. Secara umum pencapaian kinerja urusan pendidikan pada Tahun 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu Indeks Pendidikan target 0,62 tercapai 0,62. Target Persentase Sekolah terakreditasi minimal B (SD/MI 82,96 tercapai 83,03 dan SMP/MTs Target 82,98 tercapai 83,14 persen; serta Persentase Angka Melek Huruf (AMH) tercapai sesuai target. Adapun upaya untuk membina generasi muda berkualitas dan berdaya saing serta beraklak mulia maka berdasarkan Instruksi Bupati Lamongan No 2 tahun 2016 tentang Gerakan 1821 dan Lamongan Membaca, mensosialisasikan secara masif : 1. Gerakan 1821, dengan melakukan kegiatan mematikan televisi dan gadget guna memberikan pendampingan belajar dari jam 18.00 s/d 21.00 WIB 2. Gerakan Lamongan Membaca, dengan melakukan pengembangan perpustakaan, pengayaan buku Halaman - 18
LKPJ AKHIR TA 2016
perpustakaan di lingkungan kerja masing-masing dan menumbuhkan minat baca bagi masyarakat. Adapun beberapa prestasi dibidang pendidikan yang ditorehkan oleh siswa-siswi Kabupaten Lamongan tahun 2016 antara lain, untuk tingkat nasional bidang IT, Biologi dan Teknologi Tepat Guna masing - masing juara 1 dan mewakili ke Negara Brazil dan Rumania. 2.
Urusan Kesehatan Kebijakan pembangunan kesehatan pada tahun 2016 diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, diarahkan pada peningkatan status kesehatan masyarakat, peningkatan akses, kualitas dan cakupan layanan kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, manfaat mutu obat dan alat kesehatan. Untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan untuk mewujudkan Lamongan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (ODF-Open Defecation Free), maka Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan bantuan jamban keluarga sampai dengan tahun 2016 sebanyak 23.831 rumah tangga kemudian sisanya sebanyak 8.646 rumah tangga akan dituntaskan tahun ini. Pengadaan mobil sehat 1 Desa 1 Unit mobil sampai saat ini sebanyak 182 unit dan kekurangannya akan Halaman - 19
LKPJ AKHIR TA 2016
diprioritaskan secara bertahap. Kinerja pelaksanaan pembangunan urusan kesehatan Tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan, adapun kinerja tersebut antara lain : Indeks Kesehatan target 0,79 tercapai 0,80; Nilai Akreditasi RS Soegiri dan Nilai Akreditasi RS Ngimbang tercapai sesuai target. Untuk Akreditasi Puskesmas memenuhi yang ditargetkan, yaitu sebanyak 10 puskesmas (30%) dengan keterangan 4 puskesmas dengan kategori Madya sudah keluar sertifikatnya dan 6 puskesmas sudah di survey Tim Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (KA FKTP) Kementrian Kesehatan. Adapun prestasi yang dicapai urusan kesehatan adalah Kabupaten Terbaik dalam Kinerja Pencapaian Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Jawa Timur dan penghargaan Kabupaten Sehat Tingkat Provinsi dengan Lima Tatanan. Kabupaten Lamongan juga dinyatakan oleh Propinsi Jawa Timur sebagai Kabupaten pertama bebas pasung. 3.
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup penyediaan prasarana jalan, jembatan, sumberdaya air dan tata ruang yang diarahkan pada penurunan kesenjangan antar wilayah melalui penataan ruang serta peningkatan daya saing perekonomian nasional melalui percepatan penguatan konektivitas nasional yang dapat mendukung semakin tumbuhnya pusat perdagangan dan industri serta menjamin ketersediaan infrastruktur dasar Halaman - 20
LKPJ AKHIR TA 2016
melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan infrastruktur yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Kinerja pelaksanaan urusan pekerjaan umum Tahun 2016 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, adapun kinerja tersebut adalah : panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik target 83,56 persen tercapai 89,88 persen; panjang jalan poros desa strategis dalam kondisi baik target 64,44 persen tercapai 79,18 persen. Demikian pula capaian kinerja jumlah jembatan yang tertangani target 73,33 persen tercapai 74,51 persen; ketersediaan air baku juga telah memenuhi target 74,38 persen tercapai 74,39 persen sehingga target yang ditetapkan dalam RPJMD tercapai untuk tahun 2016. 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan kemudahan perijinan, perbaikan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu. Selain itu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman juga tak kalah pentingnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melakukan pembangunan jalan lingkungan, Halaman - 21
LKPJ AKHIR TA 2016
drainase lingkungan serta peningkatan Luas RTH. Adapun capaian kinerja pelaksanaan urusan perumahan Tahun 2016 dapat dilihat dari Persentase rumah tangga sehat target 86,28 persen tercapai 86,34 persen; Persentase Penanganan Pemukiman Kumuh target 31,83 persen tercapai 31,85 persen; Persentase Kemantapan jalan lingkungan target 78,17 persen tercapai 84,24 persen, drainase lingkungan target 14,99 persen tercapai 15,18 persen; Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau target 6,84 persen tercapai 6,96 persen, diharapkan ke depan setiap Ibu kota Kecamatan mempunyai Ruang Terbuka Hijau Publik; kemudian Persentase penanganan kejadian kebakaran 100 persen tertangani. 5.
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Salah satu aspek penting suksesnya pembangunan tidak terlepas dari ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya membina ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui langkah-langkah antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik dan ekonomi. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan penanganan pelanggaran perda utamanya Perda Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan kinerja aparat penegakan hukum berupaya bekerja maksimal.
6.
Urusan Sosial Pemerintah
Kabupaten
Halaman - 22
Lamongan
berkomitmen
LKPJ AKHIR TA 2016
meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memprioritaskan penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Komitmen tersebut dapat ditunjukkan dari prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani sebanyak 142.574 Jiwa pada tahun 2016 atau sebesar 97,58 persen dari target 50,54 persen. Prestasi urusan sosial juga diraih oleh Saudara Hariyanto pekerja sosial masyarakat (PSM) pendamping pasung dan ex pasung untuk Kecamatan Karengggeneng, Solokuro, Paciran, Brondong dan Maduran sebagai pendamping terbaik dari pemerintah Propinsi Jawa Timur. B.
URUSAN WAJIB NON DASAR YANG DILAKSANAKAN 1.
Urusan Tenaga Kerja Pada tahun 2016, kebijakan yang ditempuh terkait peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi tenaga kerja antara lain melalui pembinaan keterampilan kerja masyarakat, penguatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja, serta penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja melalui Job Market Fair. Dari aspek regulasi, telah dilakukan upaya harmonisasi peraturan ketenagakerjaan dengan sinergi kebijakan pusat dan daerah, memperkuat lembaga kerjasama tripartit di daerah serta sosialisasi dan penyebarluasan peraturan perundangan tentang perlindungan tenaga kerja. Capaian kinerja ketenagakerjaan pada tahun 2016 ditunjukkan oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka.
Halaman - 23
LKPJ AKHIR TA 2016
Prestasi ketenagakerjaan Tahun 2016 ditunjukkan dengan diterimanya Penghargaan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Gubernur Jawa Timur untuk Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan mendapatkan penghargaan Zero Accident sebanyak 21 perusahaan. 2.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai upaya meningkatkan peran perempuan dilakukan melalui Pengarusutamaan Gender yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam kebijakan dan program pembangunan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaannya. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Prestasi pemberdayaan perempuan itu dapat dilihat dengan semakin berperannya pejabat perempuan di lingkup Pemerintah Daerah baik di Eksekutif maupun Legislaif dan Wakil Bupati Lamongan untuk pertama kalinya dijabat oleh perempuan. Pada tahun 2016, Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lamongan diukur melalui Indeks Pembangunan Gender oleh BPS yang akan di rilis sekitar bulan Agustus mendatang sementara indek pembangunan Gender Kabupaten Lamongan tahun 2015 sebesar 87,58. Adapun prestasi yang dicapai untuk pembangunan Halaman - 24
LKPJ AKHIR TA 2016
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah diraihnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Urusan Pangan Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan diarahkan antara lain dengan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, pengembangan lumbung pangan, peningkatan cadangan pangan, pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan sumber pangan alternatif serta cipta olahan pangan lokal untuk peningkatan keanekaragaman pangan. Pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan Tahun 2016 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, kinerja tersebut adalah: skor Pola Pangan Harapan, yang telah tercapai sebesar 83,50 persen dari target 83,20. 4.
Urusan Pertanahan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pertanahan menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan mengatur bahwa urusan pokok administrasi pertanahan yang menjadi core bisnis (aktifitas utama) urusan pertanahan yaitu sertifikat tanah menjadi kewenangan Badan Pertanahan
Halaman - 25
LKPJ AKHIR TA 2016
Nasional yang merupakan instansi vertikal yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan di daerah. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional guna kepentingan pembangunan daerah, utamanya untuk pembebasan tanah kepentingan publik, penataan ruang dengan semakin membaiknya administrasi pertanahan sehingga berdampak positif terhadap intensifikasi pendapatan daerah melalui pajak pertanahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 5. Urusan Lingkungan Hidup Pembangunan di Kabupaten Lamongan diupayakan terus ditingkatkan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan hidup, oleh karena itu setiap proses perencanaan kegiatan, sejak awal sudah harus memperkirakan perubahan lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup, diantaranya pengembangan taman rekreasi, penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan persampahan. Kinerja pelaksanaan urusan lingkungan hidup Tahun 2016 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, adapun kinerja tersebut adalah Indeks Pencemaran Air (IPA) tercapai sesuai target 61,27 dan Indeks Pencemaran Udara (IPU) target 71,57 Halaman - 26
LKPJ AKHIR TA 2016
tercapai 71,58. Prestasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup Tahun 2016 dibuktikan dengan diterimanya penghargaan Adipura Kirana dari Presiden Republik Indonesia. 6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data kependudukan yang akurat dan valid sangat diperlukan guna pemberian pelayanan dasar berbagai kepentingan, diantaranya adalah untuk perencanaan pembangunan disegala bidang. Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk senantiasa melakukan pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil, diantaranya melalui program elektronik KTP (e-KTP) serta verifikasi data tunggal kependudukan yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dengan pelayanan terpadu dan jemput bola melalui program Gerakan Mengurus Identitas Langsung (GEMILANG). Kinerja pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun 2016 telah mencapai target 73,8 persen dari target awal 72,31 persen yang ditetapkan, kinerja tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan penduduk CAPIL serta Persentase Kepemilikan e-KTP. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, di Kabupaten Lamongan sudah tidak ada pungutan retribusi atau denda keterlambatan (GRATIS) untuk penerbitan dokumen kependudukan dan akte catatan sipil. 7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, dilakukan melalui Halaman - 27
LKPJ AKHIR TA 2016
pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya sehingga terwujud kemandirian masyarakat desa. Dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Desa dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan desanya melalui Dana Desa, Dana Bagi hasil Pajak serta ADD, sehingga dapat menciptakan dan mengembangkan kegiatan ekonomi di pedesaan antara lain BUMDesa, Pasar Desa serta pembangunan sarana prasana desa berupa pembangunan jalan poros desa, yang merupakan penguatan perekonomian di pedesaan. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk penguatan BUMDesa yang sampai saat ini sudah terbentuk sebanyak 236 lembaga akan diberdayakan dengan pelatihan dan penguatan permodalan yang dialokasikan melalui APBD maupun Dana Desa mulai tahun 2016 diperkuat tahun 2017. Kinerja pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Prosentase Desa Cepat Berkembang yang ditargetkan sebesar 5,84 tercapai 6,3 atau sebanyak 29 desa. Prestasi pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2016 diwujudkan dengan diterimanya penghargaan Pengelolaan Pasar Desa Terbaik Se Jawa Timur yaitu Pasar Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang. 8.
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Upaya pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui Keluarga Berencana (KB). Dengan melaksanakan KB, Halaman - 28
LKPJ AKHIR TA 2016
setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera, yaitu dengan membentuk keluarga kecil yang berkualitas. Pelaksanaan urusan KB dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016 sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun kinerja tersebut adalah Persentase Laju pertumbuhan penduduk 0,88 persen serta Persentase jumlah kampung KB sesuai target yaitu Dusun Demungan Desa Pringgoboyo Kecamatan Maduran dan Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran. 9. Urusan Perhubungan Pembangunan infrastruktur dibidang perhubungan selalu ditingkatkan karena terkait dengan pengembangan koridor ekonomi dan keselamatan pengguna lalu lintas. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang baik akan berdampak pada arus orang, barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan transportasi di Kabupaten Lamongan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efektif dan efisien. Kinerja pelaksanaan urusan perhubungan Tahun 2016 sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, kinerja tersebut adalah : Presentase kendaraan yang uji berkala dengan target 90 persen tercapai 96,09 persen. Adapun prestasi yang dicapai adalah penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Menteri Pehubungan Republik Indonesia.
Halaman - 29
LKPJ AKHIR TA 2016
10. Urusan Komunikasi dan Informatika Pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang baik melalui penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat membawa efek positif yaitu selain meningkatkan SDM juga memeratakan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat serta efisiensi pelayanan pemerintah. Pentingnya urusan komunikasi dan informatika dalam perkembangan bangsa mensyaratkan agar urusan komunikasi dan informatika terus dikembangkan. Kinerja pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika Tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu adanya Persentase Penerapan e-Gov terhadap 13 SKPD dari 72 SKPD. Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Lamongan menerima penghargaan TOP IT kategori Best Improvement dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Untuk pengembangan Sinergi Pelayanan berbasis Elektronik Sistem LADISO Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan aplikasi SOTO LAMONGAN yang dikembangkan Polres Lamongan untuk peningkatan kualitas dan perluasan jaringannya dan mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari Kementerian PAN-RB Terbaik pelayanan publik. 11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Strategi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan dan penguatan koperasi, usaha kecil dan menengah yang diharapkan dapat mendorong perubahan struktural formal Halaman - 30
LKPJ AKHIR TA 2016
dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Melalui program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP), Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memberikan fasilitasi dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kegiatan pelatihan peningkatan SDM dan permodalan serta pemasaran bagi kelompok-kelompok usaha, sehingga terwujud kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan, kinerja tersebut adalah : Persentase koperasi berkualitas dan Persentase usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil. Prestasi pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016 diwujudkan dengan diterimanya penghargaan diantaranya Koperasi Wanita Berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur atas nama Koperasi Wanita Amalia Desa Kandangrejo Kecamatan Kedungpring dengan asset 3 milyar 200 juta rupiah. 12. Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha serta keamanan yang kondusif melalui penerbitan regulasi yang memudahkan swasta untuk menanamkan modalnya di Lamongan dengan pelayanan perijinan investasi satu pintu, sehingga meningkatkan jumlah lapangan kerja serta memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Halaman - 31
LKPJ AKHIR TA 2016
masyarakat Kabupaten Lamongan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lamongan. Kinerja pelaksanaan urusan penanaman modal Tahun 2016 target kenaikan 4 persen, realisasi kenaikan investasi sebesar 41,56 persen serta meningkatnya investor yang masuk di Kabupaten Lamongan sebanyak 1.543 investor atau mengalami peningkatan sebesar 28,21 persen dibanding tahun 2015. Keberhasilan pembangunan urusan penanaman modal juga dapat dilihat dari nilai indeks IKM layanan perijinan sebesar 80,35 dan prosentase ijin yang diterbitkan sebesar 98,38 persen dari total ijin yang masuk. Peningkatan jumlah investor yang masuk menunjukkan Kabupaten Lamongan memiliki daya tarik investasi. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dari BKPM Pusat sebagai Nominee 20 PTSP Kabupaten Terbaik se Indonesia bintang dua tahun 2016. 13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kinerja pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2016 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, kinerja tersebut adalah: Persentase peningkatan pemuda berprestasi sebesar 20 persen dan peningkatan prestasi olahraga di berbagai event sebesar 6,76 persen. Prestasi atlet Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dalam kejuaraan olahraga baik ditingkat propinsi maupun Halaman - 32
LKPJ AKHIR TA 2016
nasional antara lain Juara 1 Gulat kelas 120 kg, 96 kg, 63 kg. Adapun Pemuda berprestasi di tingkat Provinsi sebagai Juara 1 Pemuda Pelopor Bidang Pangan, Juara 1 Pemuda Pelopor Bidang Seni dan Budaya, Juara 1 Pemuda Pelopor Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Juara 1 Pengembangan Kewirausahaan Bidang Otomotif. Untuk mendorong prestasi olahraga, menjaring bibitbibit atlet berbakat dan pembinaaan generasi muda, Pemerintah Daerah setiap 2 tahun sekali menyelenggarakan Pekan Olah Raga Kabupaten (PORKAB), pelaksanaan tahun 2016 berhasil menjadi juara umum kontingen Kecamatan Lamongan, juara 2 Kecamtan Modo, juara 3 Kecamatan Babat. 14. Urusan Statistik Data Statistik mempunyai fungsi dan Parameter dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lamongan, sehingga membutuhkan data dan informasi statistik yang valid dan up to date. Dalam kaitan ini Pemerintah Kabupaten Lamongan membangun kerjasama dengan Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang dipercaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan evaluasi tingkat keberhasilan pembangunan baik secara makro ekonomi maupun makro sosial. 15. Urusan Persandian Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat dan berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai Halaman - 33
LKPJ AKHIR TA 2016
pengamanan informasi. Persandian merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Fungsi Persandian untuk pengamanan informasi merupakan tantangan berat karena SDM Persandian yang ada saat ini belum mempunyai kompetensi yang mencukupi untuk mengamankan informasi berbasis IT. Oleh karena itu Lembaga Sandi Negara selaku pembina tunggal persandian perlu memfasilitasi pengembangan kompetensi dengan menyelenggarakan Diklat Fungsional maupun Diklat Teknis yang aplikatif. 16. Urusan Kebudayaan Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa, membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal maupun nusantara. Kinerja pelaksanaan urusan kebudayaan Tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu jumlah seni dan budaya lokal yg dilestarikan naik sebesar 61,17 persen dan jumlah benda situs cagar budaya yang ditetapkan naik sebesar 16,84 persen. 17. Urusan Perpustakaan Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa,
Halaman - 34
LKPJ AKHIR TA 2016
Gerakan Lamongan Membaca dan Pojok Baca terus ditumbuhkan melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendekatan pembudayaan literasi, pemerataan dan pembangunan perpustakaan di setiap desa, maka pada tahun 2017 ini kami eksekutif akan mengajukan rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Kinerja pelaksanaan urusan perpustakaan Tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu kenaikan jumlah kunjungan perpustakaan sebesar 31.799 atau naik sebesar 5 persen dan nilai konversi IKM di perpustakaan yang mencapai 79,23. Prestasi penyelenggaraan perpustakaan berbasis elektronik sekolah tingkat nasional diraih oleh SMP Negeri 1 Lamongan Akreditasi Kategori A, sedangkan untuk Lomba Tingkat Propinsi meraih Juara 1 dengan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Gerakan Pramuka Kwarcab Lamongan juga berhasil menyelenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia kemah Pramuka yang dihadiri perwakilan Negara asing diantaranya dari Singapura dengan tema Lamongan Literacy Scout’s Camp 2016 di Waduk Gondang. 18. Urusan Kearsipan Pembangunan urusan kearsipan dimaksudkan untuk menjaga dan mengelola informasi menjadi lebih teratur, tertib dan efisien. Arsip merupakan sumber informasi dan sumber Halaman - 35
LKPJ AKHIR TA 2016
dokumen yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Apabila dikaitkan dengan sejarah bangsa, arsip merupakan dokumen yang memiliki nilai historis tinggi sehingga harus tetap dijaga dan dipelihara. Kinerja pelaksanaan urusan kearsipan Tahun 2016 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, kinerja tersebut adalah jumlah Perangkat Daerah yang arsipnya telah diolah oleh lembaga kearsipan sebanyak 10 perangkat daerah dari 75 perangkat daerah atau sebesar 13,33 persen. C.
URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. Urusan Kelautan dan Perikanan Sektor perikanan dan kelautan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu produksi dan produktivitas sektor perikanan dan kelautan terus dipacu melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan perikanan, pemasaran hasil produksi perikanan, penyuluhan tentang perikanan serta program pengembangan kawasan minapolitan dengan Minapolisnya di Glagah dan Brondong. Produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya terus meningkat dan menjadi penghasil terbesar di Jawa Timur, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Lamongan. Hal ini ditunjukan kontribusi sub Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB tumbuh sebesar 5,86 persen. Prestasi pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan
Halaman - 36
LKPJ AKHIR TA 2016
2.
3.
pada tahun 2016 antara lain juara satu Lomba Cipta Menu Olahan Hasil Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Urusan Pariwisata Pengembangan industri pariwisata mampu memberikan dampak terhadap penerimaan daerah dan perekonomian. Banyak usaha yang terkait dengan pariwisata antara lain perhotelan, restoran, travel, transportasi dan pengrajin. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berusaha mendorong berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) baik kualitas maupun kuantitasnya. Kunjungan wisatawan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 sebanyak 2 juta 361 ribu 146 pengunjung meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan PAD yang diterima tahun 2016 oleh sektor pariwisata sebesar 19 milyar 944 juta 703 ribu 558 rupiah atau naik 27,57 persen dibanding Tahun 2015. Urusan Pertanian Pertanian merupakan salah satu unggulan daerah dan mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Produksi pertanian meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana Komoditi Padi pada tahun 2016 mencapai 1 juta 053 ribu 796 ton GKG, Jagung sebesar 372 ribu 162 ton pipilan kering dan Kedelai 42 ribu 206 ton oce kering, sehingga berdampak terhadap Pertumbuhan sub lapangan usaha pertanian yang mencapai 3,68 persen. Capaian ini didukung Halaman - 37
LKPJ AKHIR TA 2016
oleh modernisasi pertanian, peningkatan SDM petani dan pengembangan kawasan pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya demfarm jagung modern seluas 100 ha di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro dengan 11 varietas yang dapat menunjukkan peningkatan produktifitas jagung dari 5-6 ton per hektar menjadi rata-rata 10,6 ton per hektar, yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga petani. Keberhasilan ini menjadi perhatian Negara lain termasuk pemerintah Negara bagian Illinois Amerika Serikat dan Pemerintah Malaysia yang akan melihat langsung ke Banyubang Solokuro. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan bahwa pada tanggal 20 sampai 23 Maret 2017 diundang untuk memberikan paparan atas keberhasilan penanaman jagung modern tersebut dalam forum PAN-ASIA FARMER EXCHANGE ke XI atas undangan dari Crop Life Asia Tengggara dan dihadiri Duta Besar Indonesia di Filipina. Saya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Dewan yang terhormat untuk pengembangan penanaman jagung modern di kawasan 10 ribu sampai dengan 15 ribu hektar. Demikian pula untuk peternakan, produksi daging dan telur pada tahun 2016 masing-masing mencapai 30.769.129 kg dan 3 juta 117 ribu 731 kg. Berdampak pada pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan yang mencapai 3,21 persen.
Halaman - 38
LKPJ AKHIR TA 2016
4.
Urusan Kehutanan Untuk menjaga kesinambungan pembangunan (sustainable development), di dalam prioritas pembangunan kehutanan, pemerintah melakukan upaya pencegahan dan konservasi terhadap hutan dan lahan kritis. Sejak diberlakukannya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kewenangan kehutanan diambil alih oleh provinsi dan pusat, kecuali Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) kabupaten/kota.
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pengelolaan energi dan sumber daya mineral menjadi sangat penting, karena cadangannya semakin hari semakin menipis dan berpotensi merusak lingkungan, untuk itu harus dilakukan pengendalian melalui perijinan. Sesuai dengan amanat undang undang no 23 tahun 2014 urusan Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Propinsi. 6. Urusan Perdagangan Kebijakan perdagangan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah pengembangan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen yang dilaksanakan antara lain melalui revitalisasi sarana perdagangan, penataan dan pemberdayaan PKL serta monitoring barang dan jasa. Kawasan perdagangan terus berkembang dan menjadi pusat-pusat transaksi perdagangan barang antara lain Lamongan, Babat, Brondong, Paciran, Sekaran, Ngimbang dan Mantup. Halaman - 39
LKPJ AKHIR TA 2016
Pada tahun 2016 Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran menjadi penyumbang terbesar kedua PDRB Kabupaten Lamongan dan mampu tumbuh sebesar 9,02 persen. 7.
Urusan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya untuk mengembangkan sektor industri terutama industri besar melalui fasilitasi penyediaan lahan, kemudahan perijinan dan peningkatan infrastruktur. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan sedang berupaya mendorong untuk terwujudnya kawasan industri perkapalan di wilayah pantura melalui fasilitasi Kemenko Kemaritiman, BPPT dan Kementrian Perindustrian Republik Indonesia serta Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Disamping itu Industri Kecil dan Menengah (IKM) maupun Industri Rumah Tangga (IRT) terus didorong agar lebih berkembang melalui pelatihan, permodalan, pemasaran dan fasilitasi legalisasi usaha. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan, dimana pada tahun 2016 mencapai 12,49 persen diatas target yang telah ditetapkan. 8. Urusan Transmigrasi Pembangunan transmigrasi merupakan pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui program terpadu dan lintas sektoral. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk Halaman - 40
LKPJ AKHIR TA 2016
D.
mendukung pembangunan daerah melalui pembangunan pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja yang terampil. Pada tahun 2016, telah diberangkatkan transmigran swakarsa sebanyak 15 kepala keluarga ke Kabupaten Rejanglebong Bengkulu, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan. Kinerja pelaksanaan urusan Transmigrasi Tahun 2016 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, kinerja tersebut adalah Persentase jumlah transmigran yang berhasilsebesar 100 persen yang ditunjukkan dengan jumlah transmigran yang sudah menetap minimal satu tahun. URUSAN PENUNJANG YANG DILAKSANAKAN Untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, diperlukan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis. Adapun urusan penunjang yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Urusan Perencanaan Kinerja pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, adapun kinerja tersebut antara lain Persentase Kesuaian program tahunan dengan program RPJMD tercapai 100 persen dan Persentase usulan dari kecamatan yang diakomodir di RKPD yang tercapai sebesar 43,04 dari target 43,00. Tahun 2016 berhasil disusun RKPD, KUA PPAS yang menghasilkan APBD 2017. Halaman - 41
LKPJ AKHIR TA 2016
2. Urusan Keuangan Keberhasilan kinerja urusan keuangan tahun 2016 ditunjukkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 25,43 persen dibanding tahun 2015 dan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 101,50 persen dari target yang ditetapkan di tahun 2016. Adapun persentase realisasi belanja daerah sebesar 90,87 persen menandakan efisiensi pelaksanaan kegiatan disetiap perangkat daerah. 3. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kapabilitas. Kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu persentase Aparatur Sipil Negara yang telah ditempatkan sudah sesuai dengan kompetensinya. Dari keseluruhan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lamongan yaitu sebesar 10 ribu 261 ASN, telah ditempatkan sesuai kompetensi sebanyak 10 ribu 056 ASN. 4. Urusan Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah dan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Halaman - 42
LKPJ AKHIR TA 2016
Kinerja pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan ditunjukkan dengan jumlah penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti sebesar 28,57 persen dan jumlah perangkat daerah yang memiliki inovasi sebanyak 15 dari total 72 perangkat daerah atau sebesar 20,83 persen. 5. Urusan Sekretariat Daerah Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, pemerintah daerah melalui Sekretariat Daerah melaksanakan kegiatan penyiapan, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik itu pemerintahan daerah atau pemerintahan desa. Kinerja Urusan Sekretariat Daerah ditunjukkan dengan prosentase peningkatan kebijakan yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen. Artinya dari 36 kebijakan yang telah ditetapkan, kesemuanya telah ditindaklanjuti. 6. Urusan Sekretariat DPRD Urusan Sekretariat DPRD dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kinerja urusan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan persentase jumlah naskah perda inisiatif DPRD yang diajukan sebesar 100 persen. Pada tahun 2016 telah berhasil diterbitkan 13 peraturan daerah, usulan Exsecutif 11 Perda dan inisiatif DPRD sebanyak 2 Peraturan Daerah. 7. Urusan Inspektorat Pelaksanaan pembangunan yang bersifat kompleks Halaman - 43
LKPJ AKHIR TA 2016
memerlukan pengawasan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai akhir pelaksanaannya. Fungsi pengawasan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah karena salah satu unsur pemerintahan yang baik (good governance) juga ditentukan oleh aspek akuntabilitas. Kinerja urusan inspektorat ditunjukkan dengan jumlah tindak lanjut hasil temuan APIP dan BPK, masing-masing sebesar yang 80,12 persen dan 70,95 persen. Adapun Predikat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP) tahun 2015 dari kementrian PAN-RB RI Tahun yang diterimakan tahun 2016 meningkat nilainya menjadi sebesar 60,86 persen dengan kategori (nilai B) dari tahun sebelumnya berpredikat (C). 8. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melakukan Pembinaan Poldagri, Idiologi Negara dan pembinaan kesatuan bangsa, fasilitasi, kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pelaksanaan kajian strategis dibidang kesatuan bangsa, Pengkoordinasian kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan instansi dan atau lembaga terkait. Kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Persentase konflik sosial yang ditangani tercapai sebesar 100 persen dan Persentase ormas, orpol dan LSM yang terdaftar sebesar 96,58 sesuai target yang ditetapkan. 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Halaman - 44
LKPJ AKHIR TA 2016
Daerah di bidang penanggulangan bencana yang mencakup di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana, bidang penanganan darurat dan logistik pada saat tanggap darurat, bidang rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana. Untuk meningkatkan kinerja Penanggulangan Bencana Daerah telah dibentuk Tim Penanggulangan Bencana dan Tim Reaksi Cepat serta Pusat Pengendali Operasi Lapangan Badan Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS). Disamping itu telah berhasil ditetapkan Desa Tangguh Bencana yang tercapai sebanyak 5 desa dari 71 desa rawan bencana yang ada di Kabupaten Lamongan. 10. Kecamatan Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Kinerja Kecamatan ditunjukkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan sebesar 62,54 dengan kategori kinerja baik.
Halaman - 45
LKPJ AKHIR TA 2016
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan / atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Dari uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan tugas pembantuan dan dekonsentrasi dengan uraian sebagai berikut : A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas pembantuan yang diterima dilaksanakan oleh : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat 6. Dinas Perikanan dan Kelautan 7. Dinas Pertanian dan Kehutanan 8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan B.
DEKONSENTRASI Tugas dekonsentrasi yang diterima dilaksanakan oleh : 1. Dinas Pendidikan Halaman - 46
LKPJ AKHIR TA 2016
2. Kantor Ketahanan Pangan 3. Dinas Pertanian dan Kehutanan 4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Adapun program kegiatannya terperinci dalam buku II. Secara umum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi telah dikoordinasikan, disinergikan dan dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk pelaksanaan yang ditentukan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
Halaman - 47
LKPJ AKHIR TA 2016
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pasal 6 ayat (1), meliputi : 1. Kerjasama antar daerah; 2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga; 3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; 4. Pembinaan batas wilayah; 5. Pencegahan dan penanggulangan bencana; 6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; 7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut : A.
KERJASAMA ANTAR DAERAH Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363 ayat (1), disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Berikut adalah kerjasama Kabupaten Lamongan dengan daerah lain : Pertama kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Gubernur Jawa Timur tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Pelayanan Kesehatan Primer. Halaman - 48
LKPJ AKHIR TA 2016
B.
Kedua Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gresik. Keempat Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur tentang Kerjasama Pengembangan Managemen Pemerintah Kabupaten Lamongan. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Dalam upaya untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya, selain bekerjasama dengan daerah lain juga melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, selama kerjasama tersebut memberikan nilai tambah dan manfaat baik bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun bagi masyarakat.. Berikut adalah kerjasama Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan pihak ketiga : Pertama kerjasama sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan : 1. PD. BPR Bank Daerah Lamongan tentang Perjanjian Sewa Menyewa Gedung/Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan. 2. PT Dok Perkapalan Surabaya tentang Pemanfaatan Dan Pengajuan Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan Halaman - 49
LKPJ AKHIR TA 2016
Pemerintah Kabupaten Lamongan. 3. PT Ladang Hijau tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dan Bangunan Pabrik Pupuk Organik. Kedua kerjasama pemberian hibah Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan : 1. Satgas Pencegahan Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Lamongan. 2. KONI Kabupaten Lamongan 3. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lamongan 4. KPUD Kabupaten Lamongan 5. Komisi Transparansi Kabupaten Lamongan 6. Kepolisian Sektor Lamongan 7. Sub Detasemen Polisi Militer Lamongan 8. Kepolisian Resort Lamongan 9. Pengadilan Negeri Lamongan 10. Komando Rayon Militer Lamongan 11. Lembaga Pemasyarakatan Lamongan 12. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Lamongan 13. Dewan Pendidikan Lamongan 14. HNSI Lamongan. Ketiga Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan tentang Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan TUN. Keempat Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan tentang Bantuan Kegiatan Panwaslu. Kelima Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan Halaman - 50
LKPJ AKHIR TA 2016
dengan Universitas Islam Darul Ulum Lamongan tentang Penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat serta pemberdayaan potensi di Kabupaten Lamongan. Keenam Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Universitas Airlangga tentang Penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat serta pemberdayaan potensi di Kabupaten Lamongan. C.
KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67 huruf (g), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilaksanakannya koordinasi dengan instansi vertikal adalah untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan antara kebijakan daerah, kebijakan provinsi dan nasional agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 1. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda), dilakukan untuk menghimpun segala informasi dan masukan dari anggota Forkopimda yang memberikan manfaat terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintah daerah; 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan absolut dan konkuren yang dilimpahkan dari pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah sebagai wakil pemerintah pusat berdasar asas Halaman - 51
LKPJ AKHIR TA 2016
D.
dekonsentrasi; 3. Musrenbang yaitu forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang akan datang sesuai dengan tingkatannya; 4. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik, dimaksudkan dalam rangka penyediaan data statistik baik data primer maupun sekunder; 5. Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kementrian Keuangan RI, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembayaran pajak bagi para wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai ketentuan dan tidak melebihi tanggal jatuh tempo; 6. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, dimaksudkan dalam rangka melakukan percepatan terhadap proses sertifikasi aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Lamongan dan peningkatan tertib administrasi sertifikasi pertanahan masyarakat. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Pembinaan batas wilayah dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara masyarakat kota, masyarakat pinggiran dan masyarakat perdesaan, dan meningkatkan tertib administrasi pemerintahan. Pembinaan Batas Daerah/Wilayah yang menghubungkan antar Kabupaten dilakukan melalui kerjasama antar daerah yang dituangkan dalam surat perjanjian bersama. Halaman - 52
LKPJ AKHIR TA 2016
E.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki daerah rawan bencana, yaitu bencana banjir disekitar Sungai Bengawan Solo dan bencana gelombang pasang dan abrasi pantai diwilayah bagian utara Kabupaten Lamongan. Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana alam diperlukan Antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat serta pemerintah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi banjir dimaksud, diantaranya dengan pengelolaan irigasi, pelestarian DAS Bengawan Solo, penghijauan serta peninggian tanggul pada daerah rawan banjir serta pembersihan sampah. Sedangkan upaya penanggulangan abrasi pantai dilakukan melalui pembangunan break water, dan pemeliharaan lingkungan pantai.
F.
PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Kawasan khusus merupakan salah satu cakupan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Pengertian kawasan khusus sesuai dengan Penjelasan undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kawasan khusus dalah bagian wilayah dalam daerah propinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat utuk menyelanggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam kekentuan peraturan perundang – undangan. Berikut ini adalah kawasan khusus yang ada di Kabupaten Lamongan :
Halaman - 53
LKPJ AKHIR TA 2016
Pertama, Kawasan Agropolitan yang berpusat di Kecamatan Ngimbang dengan wilayah kecamatan sekitarnya sebagai kawasan penyangga.Komoditas unggulan yang dikembangkan meliputi jagung, tebu, tembakau dan ternak besar. Kedua, kawasan minapolitan tangkap dan budidaya. Adapun kawasan minapolitan tangkap dipusatkan di Kecamatan Brondong dengan wilayah kecamatan Paciran sebagai kawasan penyangga. Sedangkan kawasan minapolitan budidaya dipusatkan di Kecamatan Glagah dengan Kecamatan Lamongan, Deket, Karangbinangun dan Turi sebagai kawasan penyangga. Komoditas unggulan yang dikembangkan adalah udang vaname. G.
KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Dalam rangka mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis diperlukan keamanan dan ketertiban umum melalui langkah-langkah antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, dan bencana yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan telah melakukan upaya-upaya kondusif melalui koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI dan masyarakat.
Halaman - 54
LKPJ AKHIR TA 2016
BAB VII PENUTUP SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 yang saya sampaikan ini merupakan gambaran umum Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2016 dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Laporan rinci mengenai capaian kinerja pembangunan baik berupa capaian indikator kinerja makro maupun mikro tersaji pada buku II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini. Pembangunan yang telah kami laksanakan telah dilakukan secara maksimal melalui kerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021. Capaian kinerja Pemerintah Daerah tahun 2016 secara umum telah mencapai target yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021. Pembangunan yang telah kami laksanakan selama tahun 2016 ini mungkin belum dapat memenuhi harapan berbagai pihak karena tuntutan serta dinamika perkembangan yang selalu mengalami perubahan. Hasil pelaksanaan pembangunan tentunya tidak semuanya dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, namun hal tersebut justru menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan prestasi kerja, melahirkan inovasi untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Halaman - 55
LKPJ AKHIR TA 2016
Untuk itu mohon dukungan dari DPRD yang terhormat, seluruh elemen masyarakat dan seluruh stakeholder yang terlibat, untuk penyempurnaannya di tahun mendatang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan, jajaran Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat yang telah mampu menjaga keamanan dan kondusivitas situasi dan kondisi wilayah, serta kerjasamanya sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya dengan mengucap Allhamdulillahirobbil’alamin semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan rahmat karunianya kepada kita semua, Amin. Sekian terima kasih, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Halaman - 56
