NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2010 Disampaikan pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Maret 2011
Bismillahhirrahmannirrahim. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Sampurasun. Yth. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Sumedang; Yth. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Sumedang serta Ketua Pengadilan Negeri Sumedang; Para Ulama, Budayawan, dan Sesepuh Sumedang, Pimpinan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, insan pers serta warga masyarakat Sumedang yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin undangan yang berbahagia, Sebagai insan yang percaya bahwa segala sesuatu dapat terjadi hanya atas berkat kudrat, irodat dan kehendak-Nya, sepatutnya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tanpa terasa pada hari ini kembali saya menyampaikan sambutan pengantar laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2010 di hadapan Rapat Paripurna DPRD. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya, seraya bermunajat semoga kita semua termasuk ke dalam golongan pengikutnya yang senantiasa patuh dan taat melaksanakan risalahnya.
Page 1
Syukur alhamdulilliah dalam kebersamaan dan kebersahajaan, dibalut dengan nilai filosofis Sumedang Puseur Budaya Sunda ”Insul Medal, Insun Madangan” , saat ini kita telah melewati tahun 2010 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2009-2013. “nete taraje, nincak hambalan” , menuju gerbang peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteran masyarakat. Dalam skenario pembangunan jangka menengah daerah, tahun kedua ini merupakan fase penumbuhan yaitu sebuah fase dimana berbagai benih-benih pembangunan derah yang telah kita semai bersama pada tahun sebelumnya melalui fase konsolidasi, dapat hidup dan bertumbuh dengan baik di bumi Sumedang yang sama-sama kita cintai ini atau dengan perspektif budaya sunda kita memaknainya sebagai “bali geusan ngajadi”. Pada fase penumbuhan ini banyak hal yang sudah kita capai bersama, terutama pada aspek ekonomi makro daerah untuk capaian tahun 2009 yang dihitung pada tahun 2010 oleh badan pusat statistik (BPS), antara lain sebagai berikut : •
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumedang atau jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 11,19 triliun atau meningkat 8,61 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 10,30 triliun;
•
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sumedang juga menunjukan trend positif, yaitu mencapai 4,76 % atau mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin dari tahun sebelumnya sebesar 4,58 %. LPE Kabupaten Sumedang tersebut berada diatas rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat yang baru mencapai 4,29 %;
•
Sementara laju inflasi PDRB mengalami pelambatan menjadi sebesar 3,68 % atau menurun drastis sebesar 5.35 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 9,03 %;
•
Angka kemiskinan juga alhamdulilliah mengalami penurunan yang cukup berarti, dari 15,18 % pada tahun sebelumnya menjadi 13.69 % atau mengalami penurunan sebesar 1,49 poin. Sedangkan untuk angka pengangguran perkembangannya kurang menggembirakan karena mengalami peningkatan sebesar 0.8 poin, yaitu dari 8,96 % tahun sebelumnya menjadi 9,76 %;
•
Disisi yang lain, pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Sumedang memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik yaitu sebesar 7,34 % dari Rp. 9,54 juta pada tahun sebelumnya menjadi Rp. 10,24 juta atau meningkat sebesar Rp. 700 ribu. Capain pendapatan perkapita tersebut melampaui Kabupaten tetangga kita seperti Kabupaten Garut, Majalengka, Indramayu dan Subang yang pada umumnya berada di kisaran Rp. 7 juta s/d Rp 9 juta per tahunnya;
•
Adapun untuk capain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang berdasarkan standar perhitungan pemerintah pusat mencapai 72,14 atau meningkat 0,5 poin dari capaian tahun sebelumnya sebesar 71,68. Capaian tersebut cukup membanggakan karena poosisi kita berada diatas rata-rata capaian IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 71,64. Capaian positif sebagaimana digambarkan diatas tentu harus kita syukuri
bersama, sehingga dapat memberikan motivasi dan inspirasi. Namun demikian, kita juga harus waspada atau “caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket” karena pada saat yang bersamaan kita juga dihadapkan pada berbagai isu strategis yang menjadi tantangan bagi Kabupaten Sumedang, diantaranya adalah : kondisi infrastruktur daerah yang masih terbatas, terutam jalan, jembatan, irigasi dan sarana air bersih; kualitas manajemen pemerintahan daerah dan desa yang belum optimal; daya beli masyarakat yang perlu terus ditingkatkan; kemiskinan dan pengangguran yang harus dientaskan; dampak sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup dari pembangunan waduk Jatigede, Tol Cisumdawu serta pengembangan kawasan Jatinangor dalam koridor Bandung Metropolitan Area; tingginya intensitas bencana alam, terutama longsor dan banjir; serta pergeseran nilai-nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat sebagai dampak dari akulturasi budaya yang semakin mendunia. Disisi lain, bangsa dan negara kita tengah dihadapkan pula pada tantangan nyata era dunia datar (The World Is Flat) dengan telah diratifikasi perjanjian kerjasama bebas Asia Tenggara dan China (Asean-China Free Trade Agreement) serta perdagangan
bebas
Asia
dan
India
(Asean-India
Free
Trade
Agreement).
Konsekuensinya antara lain adalah beragam produk China dan India mulai membanjiri beranda rumah kita. Apabila daerah tidak antisipatif dalam menghadapi dampak era perdagangan tersebut, tentu kita sulit untuk menjadi subjek pembangunan yang akan mendapatkan nilai tambah serta memetik manfaat utama dari persaingan global, melainkan sebaliknya kita akan menjadi objek dari pembangunan itu sendiri karena banyak tergantung pada keunggulan produk bangsa lain. Hadirin yang berbahagia, Kita semuanya pasti berkehendak bahwa kekuatan kapitalisme global serta berbagai
isu
strategis
tersebut
tidak
memporakporandakan
tatanan
praktik
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sumedang. Sebaliknya tentu kita berharap bahwa tantangan tersebut dapat memicu dan memacu produktvitas serta daya juang.daerah agar dapat menjadi “tuan di negeri sendiri” serta memiliki eksistensi sosial, budaya dan ekonomi yang hakiki.
Page 3
Dalam perspektif umum, langkah nyata pemerintah daerah untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, telah dirumuskan secara terpadu dalam sebuah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2010, dengan mengambil tema “Akselerasi penanggulangan permasalahan sosial, budaya dan ekonomi dengan ditopang semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda”. RKPD tersebut merupakan panduan konsepsional bagi segenap pemangku kepentingan di daerah dalam proses pembangunan daerah selama kurun waktu satu tahun yang berbasis pendekatan teknokratis, partisipatif dan politis top down dan bottom up planning. Syukur alhamdulillah, sepanjang tahun 2010 cukup banyak target kinerja pembangunan daerah yang telah terbidik dengan baik. Dari 373 indikator target kinerja pembangunan, sebanyak 282 indikator diantaranya atau sebesar 75,60 % telah terbidik secara langsung, sengan rata-rata capaian akumulatif menembus angka 91,99 %. Sebuah capaian yang signifikan apabila dihadapkan pada semakin terbatasnya alokasi belanja langsung daerah atau diskresi daerah pada tahun anggaran 2010 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan penurunan kualitas piskal daerah yang menjadi fenomena umum dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa upaya pencapaian berbagai target kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang, secara bertahap tapi pasti, bukan hanya di akselerasi oleh pendanaan yang bersumber dari pemerintah semata tapi juga oleh kearifan lokal melalui swadaya dan gotong royong masyarakat dengan sentuhan spirit “ sareundeuk saigel, sabobot sapihanean”. Dengan demikian, kita dapat menempatkan pendanaan dari pemerintah sebagai modal stimulatif pembangunan, sementara modal utamanya bersumbar dari masyarakat. Pada gilirannya mudahmudahan semua agenda pembangunan daerah yang merupakan “tugas sejarah” bagi kemanfaatan anak cucu kita kedepan, dapat kita tunaikan dengan baik atau “ rengse pancen dipigawe, tuntas tugas dipilampah”. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, Dalam penyampaian kinerja pemerintah daerah, sesuai ketentuan pasal 16 PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan Informasi LPPD kepada Masyarakat penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah kami tetapkan melalui Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2009, dimana kehadiran RKPD tahun 2010 ini merupakan operasionalisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang tahun 2009-2013.
Pada pelaksanaan kinerja pemerintah daerah tahun kedua ini, sasaran kinerja pemerintah daerah sepenuhnya berfokus untuk mewujudkan capaian visi dan misi yang telah kita tetapkan dalam RPJMD Tahun 2009-2013. Visinya yakni : “PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAI AKSELERASI PENCAPAIAN VISI SUMEDANG 2005-2025”. Adapun Misinya meliputi : 1. Mewujudkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat yang berakhlak mulia, beretika, bermoral baik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME; 2. Mewujudkan kualitas manajemen pemerintahan daerah yang semakin baik; 3. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada potensi sumber daya daerah secara berkelanjutan; 4. Mewujudkan tata kelola lingkungan dan manajemen bencana yang semakin baik. Sebagai penjabaran visi dan misi tersebut, kita telah bersepakat menggariskan 9 (sembilan) kebijakan dan 47 sasaran yang secara bertahap akan kami wujudkan hingga berakhirnya kepemimpinan saya bersama Saudara Wakil Bupati Sumedang pada tahun 2013 mendatang. Kesembilan kebijakan utama pembangunan daerah tersebut. meliputi : 1. Menciptakan sumber daya manusia Sumedang yang memiliki kompetensi, unggul, berdaya saing dan beretika; 2. Memperbesar penciptaan peluang lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wirausaha untuk kebutuhan lokal, dalam dan luar negeri; 3. Memberikan insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kerja, serta peningkatan fungsi dan peran kelembagaan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 4. Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi; 5. Meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat, melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat; 6. Meningkatkan manajeman pengelolaan bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial; 7. Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung; 8. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah; 9. Meningkatkan ketersediaan energi listrik perdesaan.
Page 5
Kesembilan kebijakan inilah yang kita jadikan acuan dalam menentukan prioiritas pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2010 serta Kebijakan Umum APBD Tahun 2010. Insya Allah dalam kesempatan terhormat kali ini, kami akan sampaikan garisgaris besar capaian kinerjanya, dengan dokumen LKPJ selengkapnya akan disampaikan kepada yang terhormat Pimpinan DPRD, selepas pengantar kami. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, Mengawali capaian kinerja pemerinthan daerah, kami akan memulainya dari kapasitas keuangan daerah. Penyampaian keterangan tentang kondisi keuangan pemerintah daerah, senantiasa kami utarakan terlebih dahulu pada setiap penyampaian LKPJ dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini, selain telah menjadi konvensi tata kelola penyampaian sambutan pengantar LKPJ di Kabupaten Sumedang, juga untuk memberi kemudahan informasi bagi publik dalam memahami kondisi umum perencanaan dan realisasi sumber-sumber keuangan daerah yang telah menopang manajemen pemerintahan daerah pada tahun anggaran bersangkutan. Selanjutnya berdasarkan struktur keuangan daerah, APBD Tahun 2010 meliputi : 1. Pendapatan Daerah, hingga akhir tahun anggaran realisasinya menembus Rp. 1,086 triliun lebih atau mencapai 100,19 % dari target sebesar 1,084 triliun. Dilihat dari komponennya, realisasi PAD mencapai RP. 108,658 milyar lebih atau mencapai 90,52 % dari target sebesar 120,039 milyar lebih. Tidak tercapainya target PAD ini dikarenakan turunnya pendapatan pajak penerangan jalan umum yang capaiannya hanya 92,63 % dari target yang ditetapkan. Kemudian retribusi daerah hanya tercapai 79,22 % dari target yang ditetapkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang capaiannya sebesar 89,54 % dari target yang ditetapkan. Namun demikian, tidak tercapainya target PAD tersebut dapat ditutupi dengan terlampauinya target pendapatan dana perimbangan dan lainlain pendapatan daerah yang sah, yaitu mencapai 101,02 % atau mencapai Rp. 816.535 milyar dari target sebesar Rp. 308,302 milyar. 2. Belanja Daerah, realisasinya mencapai Rp. 1,120 triliun lebih atau 98,22 % dari rencana sebesar Rp. 1,140 triliun lebih. Dilihat dari jenisnya, realisasi belanja daerah terbagi ke dalam belanja tidak langsung yang mencapai Rp. 822 milyar lebih atau 98 % dari rencana belanja sebesar Rp. 831 milyar lebih. Selanjutnya untuk belanja langsung, realisasinya mencapai 297,484 milyar lebih atau 96,35 % dari rencana belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp. 308 milyar lebih.
3. Pembiayaan
Daerah,
dapat
diinformasikan
bahwa
dari
komponen
penerimaannya telah terealisasi 100 % dari target yaitu sebesar Rp. 63,787 milyar yang bersumber dari SILPA sebesar Rp 63,787 milyar. Selanjutnya untuk pengeluarannya mencapai Rp. 7,704 milyar atau 99,98 % dari rencana pengeluaran biaya sebesar Rp. 7,706 milyar. Demikian gambaran kapasitas keuangan daerah, yang telah dipergunakan untuk mendukung tugas-tugas operasional pembangunan daerah sepanjang tahun 2010 lalu. Apabila kita cermati, dari angka-angka realisasi pendapatan dan belanja daerah, dalam faktanya hingga tahun 2010 lalu, kapasitas keuangan daerah masih belum benar-benar mandiri dalam menyiapkan rancang bangun potensi daerah ke arah ukuran kinerja publik yang kita harapkan semua. Hal ini, tidak terlepas dari masih tingginya ketergantungan kapasitas pendapatan APBD terhadap dana perimbangan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yakni sebesar sekira 75,19 %. Dengan kontribusi sebesar itu, kami menyadari bahwa kemampuan eksplorasi pendapatan daerah oleh seluruh perangkat daerah, harus kami dorong terus sehingga makin kreatif, terutama pada potensi kekayaan yang dipisahkan, retribusi serta lain-lain PAD yang sah. Dalam perspektif ekonomi
makro, pandangan dan analisis kami terhadap
kondisi kapasitas keuangan daerah seperti itu, mendorong kami untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan korelasi, antara sektor keuangan dengan sektor riil agar saling menopang dalam balutan hubungan “simbiosis mutualisma”.
Upaya tersebut
kami lakukan secara serius antara lain untuk mengantisipasi paradoks perekonomian sebagai berikut : •
Pertama, Paradoks Pertumbuhan. Yaitu ekonomi yang tumbuh tidak memberikan ruang
bagi
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
secara
berkeadilan.
Karenanya kami mendorong terus berbagai program ekonomi yang berbasis kerakyatan, agar peningkatan pandapatan perkapita sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang makin baik dapat diimbangi dengan distribusinya yang berkeadilan, sehingga tidak terjadi kesenjangan pendapatan; •
Kedua, Paradoks Daya Saing. Yaitu ketersediaan sumber daya alam dan manusia tidak meningkatkan daya saing daerah. Untuk mengantisipasi hal ini, kami telah mengupayakan agar belanja daerah, khususnya belanja langsung untuk urusan wajib dan pilihan dapat mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara cerdas dan bijak sebagai komponen terpenting dari daya saing daerah;
•
Ketiga, Paradoks Sektor Usaha. Yaitu disintermediasi pada sektor Usah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dimana jumlah UMKM yang sangat besar dan Page 7
tersebar di berbagai pelosok daerah tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai tambah ekonomi daerah (PDRB). Guna mengatasi fenomena ini, kami terus mendorong pertumbuhan sektor riil yang notabene sebagian besar pelakunya adalah UMKM untuk mendapatkan aksesibilitas terhadap peningkatan manajeman usaha dan pendanaan. Rapat paripurna DPRD yang berbahagia, Selanjutnya kami akan menyampaikan ringkasan kinerja manajemen pemerintah daerah, melalui pendekatan implementasi kebijakan serta beberapa sasaran taktis yang telah kita capai bersama, sepanjang tahun anggaran 2010. Pencapaian sasaran tersebut, dalam dokumen lengkap LKPJ kami tuangkan dalam capaian kenerja untuk setiap urusan pemerintah daerah. Pengungkapan kinerja dengan pendekatan sasaran pada setiap kebijakan , guna memberi gambaran tentang keterkaitan terhadap proggres kinerja yang telah dicapai pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD secara lebih konkrit dalam ukuran kinerjanya. Guna
kepentingan
itu,
kami
berusaha
mengetengahkannya
dengan
mempertimbangkan indikator-indikator kinerja yang relevan dengan ukuran yang digunakan pada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana hal tersebut
telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang
pelaksanaannya bersandingan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang melandasi penyampaian LKPJ ini. Diawali dengan upaya mewujudkan kebijakan sumber daya manusia Sumedang yang memiliki kompetensi, unggul, berdaya saing dan beretika. Tingkat pencapaian kinerjanya merupakan sebuah akumulasi kinerja yang bersifat agregat, yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah bersama mitra kerja di bidang pendidikan, kesehatan, pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah. Di bidang pendidikan, peningkatan kinerja yang berhasil kita raih dapat digambarkan dari tingkat pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) yang telah mencapai 99,75 % atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 99,69 %. Untuk angka rata-rata lama sekolah mencapai 9,56 tahun atau meningkat sebesar 0,28 poin dari tahun sebelumnya sebesar 9,28 tahun. Peningkatan kinerja pendidikan ini, ditunjang oleh kenaikan pada Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI, yang telah meningkat dari 96,87 pada tahun 2009 menjadi 96,90 pada akhir tahun 2010. Demikian pula untuk Angka Partisipasi Kasar (APK), telah pula meningkat dari 109,53 menjadi 109,90. Sementara APK SMP/MTs, dari 96,30 ke 96,40, untuk APM-nya pada kurun yang sama meningkat dari 80,82 menjadi 81,96.
Selanjutnya untuk tingkat SMA/SMK/MAN, terjadi peningkatan cukup signifikan, baik pada APM maupun APK-nya. Hal itu terlihat dari peningkatan APM, yang semula tahun 2009 tercatat sebesar 41,38 menjadi 67,47 pada tahun 2010 serta APK-nya dari 55,29 menjadi 68,22. Selanjutnya di bidang kesehatan, pemerintah daerah melalui serangkaian program dan kegiatan terpilih yang langsung terkait dengan upaya pencegahan, pemeliharaan, dan promotif, alhamdulillah sejumlah kemajuan dalam indikator kesehatan masyarakat dapat kita raih. Hal ini ditandai dengan perkembangan angka harapan hidup (AHH) pada tahun 2008 mencapai 67,21 tahun, tahun 2009 mencapai 67,31 tahun dan untuk tahun 2010 ditargetkan dapat meningkat ke kisaran 68 tahun dengan angka riil ketercapaiannya masih menunggu hasil perhitungan BPS. Perkembangan AHH
tersebut sangat erat kaitannya dengan perkembangan angka
kematian bayi dan ibu pada proses persalinan dan neo natalnya. Dalam kaitan itu, indikator kematian bayi yang diwakili oleh variabel jumlah kematian bayi telah mengalami penurunan dari 273 bayi pada tahun sebelumnya menjadi 236 bayi pada tahun 2010. Sedangkan indikator kematian ibu yang diwakili variabel jumlah kematian ibu masih tetap sama dengan tahun 2009 yaitu 17 orang. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya pelayanan bebas biaya di Puskesmas serta Bidan sudah ada di setiap Desa mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan semakin baiknya sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas (minimize under reporting). Untuk persentase kunjungan ibu hamil sekurangnya 4 (empat) kali, mengalami peningkatan yaitu dari 79,04 % menjadi 100 % atau melebihi target 91 %. Hal ini menunjukan bahwa sudah meningkatnya kesadaran ibu hamil dalam memeriksakan kandungannya minimal 4 (empat) kali, sehingga dengan meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kandungannya tersebut berdampak terhadap penurunan angka kemetian bayi. Selanjutnya untuk pelayanan persalinan dengan tenaga kesehatan (linakes) mengalami peningkatan dari 73,47 % menjadi 93 % atau melebihi target sebelumnya sebesar 87,5 %. Hal ini dipengaruhi oleh disosialisasikannya PERDAKIBBLA dan adanya bantuan biaya persalinan dari berbagai sumber. Adapun untuk kunjungan neonatus 2 (dua) kali (KN2) mengalami peningkatan dibanding tahun debelumnya, dari 80,08 % menjadi 100 % atau melebihi target yang telah di tentukan yaitu sebesar 89 %. Peningkatan ini pun tidak lepas dari meningkatnya kesadaran ibu setelah melahirkan untuk memeriksakan kesehatan bayinya kepada bidan. Sementara itu, untuk kondisi kesehatan pasca kelahiran bayi dapat pula kami gambarkan dari perkembangan balita melalui status gizinya. Untuk status gizi balita menunjukan kenaikan gizi baik yaitu dari 86,64 % pada tahun 2009 menjadi 89,35 % pada tahun 2010. Hal ini juga diikuti dengan penurunan prosentase atas gizi buruk, dari Page 9
0,90 % menjadi 0.88 % serta gizi kurang dari 11,34 % menjadi 8,85 %. Selanjutnya, kondisi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat lainnya dapat pula ditunjukan dari relatif terkendalinya beberapa jenis penyakit yang diderita masyarakat karena makin intensifnya kegiatan surveillance Epidemiologi baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Puskesmas sesuai dengan prosedur. Antara lain kasus penyakit TBC BTA (+), penyakit diare, penyakit pneumonia pada balita, penyakit DBD, serta kasus-kasus kejadian luar biasa lainnya. Dalam kaitan itu, telah terjadi peningkatan jumlah dan strata Desa SIAGA. Dari 279 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Sumedang seluruhnya telah menjadi desa SIAGA, dengan rincian peningkatan strata pada tahun 2010 untuk Desa Siaga Pratama mencapai 46 desa (16,49 %), Desa Siaga Madya sebanyak 169 desa (60,58 %), Desa Siaga Utama sebanyak 64 desa (22,93%). Keberadaan desa SIAGA tersebut dalam perkembangannya di lapangan telah pula mendorong makin meningkatnya jumlah rumah tangga sehat, dari 32,9 % pada tahun 2009 menjadi 38,5 % pada tahun 2010. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Keberadaan SDM Sumedang yang unggul dan beretika, tidak dapat dilepaskan dari semakin menguatnya nilai-nilai religiusitas masyarakat daerah, yang ditandai dengan terus bertambahnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Salah satu diantaranya dapat dilihat dari perkembangan jumlah jemaah haji yang relatif stabil. Pada tahun 2010 total jemaah haji mencapai 829 orang, sementara tahun sebelumnya berjumlah 830 orang. Selain itu, terlihat pula dari adanya kondusifitas dan kerukunan antar pemeluk agama di Kabupaten Sumedang. Selain nilai-nilai religuitas, penguatan etika sosial dibangun pula oleh perkembangan kehidupan kebudayaan daerah. Hal ini antara lain ditunjukan oleh mulai tersosialisasikannya nilai-nilai Budaya Sunda di Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). Baik nilai filosofis yakni “Insun Medal Insun Madangan”, nilai manajerial “Rawayan Jati Sunda” maupun nilai operasional “Dasa Marga Raharja” saat ini mulai dikenal luas di tengah-tengah warga masyarakat Sumedang. Tanggung jawab berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai luhur SPBS atau nilainilai kasumedangan tersebut tidak sekedar diketahui saja, tetapi lebih jauhnya dapat diamalkan secara konkrit dalam tatanan kehidupan sehari-hari, sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebijakan SPBS tersebut merupakan kebijakan inovatif Kabupaten Sumedang untuk memfasilitasi pelestarian budaya Sunda
di Kabupaten Sumedang guna memperkokoh kebudayaan Jawa Barat dan Nasional. Adapun tujuannya sangat mulia yaitu untuk memperkokoh jatidiri aparatur pemerintah daerah dan masyarakat, serta menguatkan daya saing daerah menuju terwujudnya Kabupaten Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis pada tahun 2025 (Sumedang SEHATI). Pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan pula, bahwa berkat kerjasama semua komponen daerah serta dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satu penjabaran dari kebijakan SPBS dalam wujud karya budaya yaitu pembangunan Pusat Pemerintahan Berbasis Budaya Sunda untuk tahap pertama, telah kita wujudkan bersama. Insya Allah peresmian penggunaannya akan kita lakukan bersamaan dengan momentum hari jadi Sumedang yang ke-433 tahun 2011 ini. Karena itu pula dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap komponen daerah, khususnya yang terhormat DPRD Kabupaten Sumedang yang telah memberikan dorongan dan dukungan hingga harapan kita semua untuk memiliki kantor pemerintahan daerah yang representatif dan berbasis budaya Sunda dapat menjadi kenyataan. Demikian kondisi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan SDM di Kabupaten Sumedang. Untuk selanjutnya, kami laporkan pula kondisi kerja yang diperoleh dalam melaksanakan “kebijakan perluasan penciptaan lapangan kerja serta penyiapan tenaga kerja yang terampil dan berjiwa wirausaha”. Untuk mewujudkan kebijakan seperti itu, upaya optimalisasi penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu fokus pembangunan yang saling memperkokoh pembangunan sosio ekonomi daerah. Beberapa capaian kinerjanya, dapat dikemukakan dari perkembangan jumlah angkatan kerja pada tahun 2010 yang mencapai 565.822 orang, atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 561.012 orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut diatas, yang merupakan pengangguran terbuka sebanyak 53.693 orang (9,48 %). Sedangkan pencari kerja yang mendaftar ke pemerintah daerah sebanyak 12.031, terdiri dari pencari kerja laki-laki sebanyak 6.709 orang (55,76 %) dan pencari kerja wanita sebanyak 5,322 orang (44,24 %). Untuk jumlah penempatan kerja pada tahun 2010 berjumlah 8.821 orang terdiri dari sektor formal sebanyak 6.853 orang (77,69 %) dan sektor non formal sebanyak 1.968 orang (22,31 %). Dari jumlah penempatan tersebut diatas, pencari kerja wanita yang ditempatkan sebanyak 5.292 orang (60 %), atau lebih besar dibandingkan dengan pencari kerja laki-laki yang ditempatkan yaitu sebanyak 3.529 orang (40 %). Sementara sisa pencari kerja yang belum ditempatkan untuk tahun 2010 sebanyak 3.210 orang (26,68 %). Penempatan tenaga kerja sektor formal tersebut Page 11
diatas dari jenis penempatan terdiri dari : Antar Kerja Antar Lokal/AKAL sebanyak 5.908 orang, Antar Kerja Antar Daerah/AKAD sebanyak 785 orang, Antar Kerja Antar Negara/ AKAN sebanyak 160 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja tahun 2010 pada sektor informal penempatan terdiri dari : padat karya produktif sebanyak 1.056 orang, wirausaha baru sebanyak 760 orang, pembantu rumah tangga sebanyak 130 orang, tenaga pendamping PKP 22 orang. Guna terus memberikan dukungan kapasitas keahlian calon tenaga kerja maupun peningkatan tenaga kerja yang ada agar makin sesuai dengan kebutuhan pasar
kerja,
pemerintah
daerah
terus
mengoptimalkan
layanan
pemberian
keterampilan, antara lain melalui UPT Balai Latihan Kerja, dengan fokusnya pada sukses tiga pilar utama peningkatan kualitas tenaga kerja yaitu : standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi uji kompetensi, sehingga makin berkemampuan menghasilkan output yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terutama para pencari kerja. Untuk itu sepanjang tahun 2010, kami telah memberi kesempatan mengikuti pelatihan untuk 245 orang, yang tersebar pada pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, barbasis MTU, berbasis swadana hingga melakukan uji sertifikasinya. Selain melakukan layanan pelatihan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah terus menjaga kesinambungan penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha. Hal itu dilakukan melalui peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum, pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja, peningkatan kinerja LKS Tripartit serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu dilakukan pula upaya perlindungan Tenaga Kerja guna mewujudkan rasa keadilan pekerja melalui penerapan dan penegakkan hukum ketenagakerjaan yang bersifat independen. Catatan kinerja yang kami peroleh dari pemeliharaan iklim ketenagakerjaan itu, dapat
kami informasikan bahwa data perusahaan yang telah mentaati peraturan
perusahaan mengalami kenaikan sebesar 29 % dari 96 perusahaan menjadi 124 perusahaan, sedangkan LKS bipartit mengalami kenaikan 33,33 % yaitu dari 9 lembaga menjadi 12 lembaga. Selanjutnya untuk kasus PHI/PHK yang masuk selama tahun 2010 sebanyak 15 kasus, dimana sebanyak 14 kasus telah dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di tingkat mediasi, sedangkan 1 (satu) kasus mediator mengeluarkan anjuran. Demikian
gambaran
kinerja
ketenagakerjaan
daerah
yang
dapat
kami
ungkapkan. Selanjutnya guna mengawal pelaksanaan kebijakan pemberian insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja, serta peningkatan fungsi dan
peran
kelembagaan
pemerintahan
daerah
di
semua
tingkatan
dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, dapat kami sampaikan secara capaian kinerjanya secara umum melalui hal-hal sebagai berikut : a. Upaya perbaikan insentif aparatur, kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam pelayanan publik merupakan satu kesatuan dari skenario reformasi birokrasi. Walaupun roadmap reformasi birokrasi yang kita jalankan belum sepenuhnya dituangkan secara utuh dalam sebuah regulasi daerah, namun kami sangat menyadari bahwa ketiga hal demikian telah menjadi prasarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi pemda tidak akan terlepas dari dukungan politis dari segenap mitra kami di lembaga DPRD, baik dalam kerangka persetujuan kebijakan maupun kemitraan
dalam
perkembangan
pengawasan
kapasitas
implementasi
fungsi-fungsi
yang
kebijakannya. telah
Melihat
dipersembahkan
kelembagaan DPRD untuk menopang percepatan kinerja pemerintah daerah, kami sampaikan apresiasi yang tinggi. Sepanjang tahun 2010, dukungan fungsi legislasi yang diberikan mitra kami di DPRD, telah mendorong bertambahnya regulasi daerah sebanyak 9 buah, walaupun lebih sedikit capaiannya dibandingkan tahun 2009 yang menghasilkan sebanyak 11 buah. Tentu saja untuk hal tersebut, bukan dilihat dari perkembangan kuantitasnya, melainkan proses legislasinya yang semakin berkualitas. Kita berharap pembahasan perencanaan legislasi daerah, akan terus harmonis sejak proses eksplorasi kebutuhan hukum daerah itu sendiri hingga kerangka teknis perundangannya yang semakin relevan dengan kebutuhan hukum yang diharapkan oleh masyarakat daerah di era demokrasi sekarang ini. Sementara itu sebagai tindak lanjut operasionalisasinya, pada tahun 2010 telah kami terbitkan peraturan bupati sebanyak 70 buah, yang secara komulatif menjadi 184 buah sejak tahun 2008. Sedangkan untuk ketetapan kepala daerah melalui keputusan bupati telah kami terbitkan 358 buah pada tahun 2010 dan secara komulatif mencapai 796 buah. b. Kualitas pembangunan daerah pada akhirnya akan turut ditentukan oleh pemahaman, konsistensi serta keseimbangan jumlah aparatur terhadap satuan penduduk yang harus dilayani, termasuk kompetensi yang diperlukannya. Hingga akhir tahun 2010, penyelenggaraan pemerintahan daerah ditopang oleh 14.285 orang PNS. Apabila diperbandingkan dengan jumlah penduduk Sumedang yang saat ini mencapai 1.165.804 jiwa, maka rasionya mencapai 1 : 81,6. Demikian pula jika diperbandingkan dengan luas wilayah Sumedang yang mencapai 1.522,20 km2 maka rasionya setiap PNSD melayani penduduk yang ada di wilayah seluas 9,4 km2 . Dengan kedua rasio seperi itu, pemerintah daerah sangat berkecukupan untuk semakin memberikan layanan terbaik untuk masyarakat, dalam segala aspek kagiatan pembangunan. Persoalannya adalah Page 13
kami terus memperbaiki tingkat kompetensi yang harus semakin variatif dan motivasi yang makin kompetitif dengan kondisi dinamika kebutuhan masyarakat Sumedang. Selain tentunya disertai dengan penguatan dukungan fasilitas kerja yang masih perlu terus diperbaiki, hingga pada akhirnya indeks kepuasan layanan publik, akan terus meningkat di masa mendatang. Guna meningkatkan kompetensi dan motivasi aparatur pemda, kami terus memberikan berbagai kesempatan pendidikan di berbagai jenjang, baik pendidikan struktural, fungsional hingga formal. Selain itu, sesuai kemampuan keuangan daerah, perbaikan
insentif
aparatur
masih
terus
dilakukan
kajian
dengan
menitikberatkan pada keseimbangan antara tingkat kinerja yang di capai aparatur dengan kelayakan insentif daerahnya. Kedepan, kami merencanakan untuk mulai menerapkan insentif berbasis kinerja sebagai penyempurnaan sistem tunjangan daerah yang kita berlakukan. c. Untuk mengawal efektivitas kelembagaan daerah serta menyikapi semakin beragamnya dinamika kebutuhan publik, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah,
termasuk
akurasi
ketatalaksanaannya
pasca
diberlakukannya
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, akan kami terus lakukan. Disisi lain, untuk mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah, kami terus mendorong penerapan kontrak kinerja sebagai panduan bagi setiap pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Sumedang untuk fokus dan terarah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam kerangka itu, kami pun terus mengembangkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam layanan pemerintahan. Salah satu yang cukup monumental adalah telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sumedang Tahun 69 Tahun 2010 tentang SOP Layanan Tamu Berbasis Budaya Sunda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. SOP tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat sesuai dengan keluhuran nilai-nilai budaya Sunda. Sebagai bentuk keseriusan kami dalam peningkatan kualitas pelayanan, pada tahun anggaran 2010 kami juga telah melakukan kajian terhadap rencana penerapan pelayanan di bidang perencanaan umum berdasarkan standar ISO 9001 : 2008; d. Salah satu agenda penting lainnya dalam penguatan kelembagaan pemerintah daerah adalah terus melakukan upaya-upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang makin baik (good governance). Untuk itu, pembinaan aparatur pemerintahan daerah dilakukan secara terpadu antara mempersiapkan seperangkat aturan kinerja, peningkatan insentif kinerja, pengawasan kinerja serta penegakkan disiplin dan tindakan hukum lainnya. Dalam kerangka itu berkat makin efektifnya pengawasan kinerja yang dilakukan oleh perangkat fungsional pengawasan, alhamdulillah selama tahun 2010 terjadi penurunan jumlah kasus, yakni dari 36 kasus pada tahun 2009 menjadi 5 kasus. Terhadap
kasus tersebut, pemerintah daerah telah memberikan sanksi disiplin terhadap 5 PNS, yaitu sanksi sedang sebanyak 3 orang dan sanksi ringan sebanyak 2 orang. Penindakan sanksi ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 19 orang (meliputi 7 sanksi berat, 5 sanksi sedang, dan 7 sanksi ringan). Tentu saja bagi kami penindakan disiplin ini bukan prestasi melainkan sebuah upaya tindakan untuk memberi shock therapy agar tidak terulang atau mendekati angka sekecil mungkin penyimpangan di aparatur pemerintah daerah. e. Dalam rangka mendayagunakan berbagai potensi daerah guna meningkatkan kinerja pembangunan daerah, serta di sisi lain untuk mengantisipasi semakin terbatasnya kapasitas piskal daerah, pada tahun 2010 kami mulai menggulirkan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) atau dalam nomenklatur lokal kami namakan program SAUYUNAN (Sasarengan Urang Guyubkeun Pangwangunan). Secara umum skema program tersebut mengikuti standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi dalam tataran teknis operasional kami mensinergikannya dengan kearifan budaya Sunda. SAUYUNAN merupakan program pionir yang memaduserasikan pola pembangunan reguler dengan pola pembangunan berbasis pemberdayaan seperti PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui program SAUYUNAN, pada tahun 2010 kami telah mengakselerasi penyusunan RPJM Desa di 216 desa dari 272 desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Dengan program SAUYUNAN pula, partisipasi dan swadaya masyarakat untuk bersama-sama menbidik berbagai target kinerja pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD mulai di tumbuh kembangkan. Serta berangkat dari program SAUYUNAN inilah, pada tahun 2011 Kabupaten Sumedang menjadi Kabupaten model pertama di tingkat nasional
yang
menggulirkan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) integrasi dalam kerangka “Satu Perencanaan untuk Semua” atau “One Plan for All”. Selain mendapatkan perhatian khusus dari Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, inovasi tersebut juga di apresiasi oleh para peninjau dari Bank Dunia dan Perguruan Tinggi. Demikian kiranya perkembangan kinerja guna mengimplementasikan kebijakan pendayagunaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Selanjutnya kami akan melanjutkan penjelasan tentang kinerja pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kebijakan peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, serta kebijakan peningkatan ketersediaan pangan daerah. Sejumlah tindakan dan sasaran pembangunan daerah yang kami telah wujudkan antara lain dalam upaya peningkatan produktivitas kelembagaan ekonomi rakyat Page 15
melalui koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), serta peningkatan produksi dan stok pangan daerah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, KUMKM merupakan elemen ekonomi yang secara umum dapat bertahan menghadapi krisis global yang melanda dunia sejak awal tahun 2009. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah koperasi aktif dari 437 koperasi pada tahun 2009 menjadi 446 koperasi pada tahun 2010. Ini artinya terjadi kenaikan prosentase koperasi aktif, dari 79,3 % menjadi 80,8 % atau meningkat sebesar 1,5 poin. Peningkatan tersebut, distribusinya terdapat pada Koperasi Konsumsi sebanyak 1 buah, Koperasi produksi sebanyak 1 buah, Koperasi serba usaha sebanyak 3 buah, Baitul Maal Wat Tanwil sebanyak 5 buah. Perkembangan lainnya yang menunjukan makin mantapnya kelembagaan koperasi ini, diperlihatkan dengan terus meningkatnya permodalan koperasi mulai dari koperasi konsumsi hingga koperasi sekunder, yang telah mencapai modal sebesar Rp. 367 milyar lebih atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 318 milyar lebih. Kondisi ini merupakan wujud komitmen yang kuat jajaran pemerintahan daerah terhadap kesinambungan soko guru perekonomian nasional kita, yang akan terus menjadi salah satu sandaran dasar bagi perkembangan peronomian di Kabupaten Sumedang. Sementara itu penguatan kelembagaan perekonomian rakyat, ditempuh pula melalui upaya peningkatan kemudahan akses pasar bagi dunia usaha. Dalam rangka itu, pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai fasilitas untuk para pelaku usaha melalui keikutsertaan para pengusaha lokal pada berbagai event pameran maupun perdagangan, baik di tingkat regional maupun nasional. Demikian juga dalam hal perijinan usaha, setiap waktu kami terus melakukan penyempurnaan tata kelola perijinan daerah yang semakin transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif dan profesional. Dengan pendekatan itu, sepanjang tahun 2010 kami telah memproses dan menerbitkan perijinan usaha baru maupun perpanjangan usaha sabanyak 4.843 buah keputusan atau mencapai 177,27 % dari target yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, catatan akumulasi nilai penanaman modal yang menopang perekonomian daerah, selama ini tercatat dari fasilitasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp. 2,2 triliun lebih sedangkan dari fasilitasi Penanaman Modal Asing sebesar Rp. 47 milyar lebih. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan fasilitas permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakan sektor ekonomi riil, pemerintah daerah terus mendorong upaya intermediasi perbankan yaitu sebuah upaya sistematis untuk
mendekatkan sektor keuangan kepada sektor riil, baik melalui pendayagunaan perbankan daerah seperti PD. BPR Sumedang dan Bank Jabar Banten maupun perbankan nasional lainnya. Sebagai salah satu bentuk inovasi daerah, pada tahun 2010 PD. BPR Sumedang yang merupakan BUMD Kabupaten Sumedang mulai menggulirkan Program Usaha Sektor Riil Inovatif (PUSRI). Melalui program ini pengembangan usaha sektor riil dipacu secara fokus dan berkelanjutan, dimana pembinaan makro terhadap para pelaku UMKM dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM, sementara pembinaan teknis dan penyediaan akses pinjaman permodalannya dilakukan langsung melalui pola executing oleh PD. BPR Sumedang. Adapun terkait pengembangan ketersediaan pangan daerah berbasis komoditas unggulan daerah, efektivitasnya tidak lepas dari pembangunan pertanian di kabupaten Sumedang sepanjang tahun 2010. Berbagai capaian kinerja pertanian, antara lain ditunjukan pada peningkatan produktivitas komoditas tanaman pangan, buah-buahan dan ternak yang menjadi komoditas unggulan daerah. Hal ini ditandai oleh beberapa indikator sebagai berikut : 1) Sentra komoditas padi pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebanyak 500 Ha 25 %; 2) Sentra komoditas jagung pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009 dari luas 500 Ha menjadi 600 Ha atau meningkat 20 % pada tahun 2010; 3) Sentra komoditas kedelai pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009 dari luas 200 Ha menjadi 250 Ha atau meningkat 25 % pada tahun 2010; 4) Sentra komoditas kacang tanah pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009 dari luas 300 Ha menjadi 400 Ha atau meningkat 33.33 %; 5) Sedangkan untuk sentra komoditas ubi jalar pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009 dari luas 150 Ha menjadi 200 Ha atau meningkat 33,33 % pada tahun 2010. Selanjutnya perkembangan komoditas buah-buahan unggulan daerah sepanjang tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009, dapat kami informasikan antara lain : 1) Sentra komoditas Jeruk Cikoneng pada tahun 2010 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2009. Hal ini karena tidak ada penambahan areal tanam pada lokasi sentra, baik dari bantuan pemerintah maupun swadaya masyarakat; 2) Sentra
komoditas
Sawo
Sukatali
pada
tahun
2010
mengalami
peningkatan dari tahun 2009, dari luas 862 Ha menjadi 917, 9 Ha atau meningkat 6,49 % pada tahun 2010; 3) Untuk sentra komoditas Salak pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009, dari luas 26,6 Ha menjadi 27,1 Ha atau meningkat 1,88 %; 4) Untuk sentra komoditas Pisang pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009, dari luas 1.808 Ha menjadi 1.828 Ha atau meningkat 1.11 % pada tahun 2010; Page 17
5) Selanjutnya untuk sentra komoditas mangga pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009, dari luas 2.288 Ha menjadi 2379,5 Ha atau meningkat 4,79 % pada tahun 2010. Sementara itu untuk komoditas ternak, perkembangan yang berhasil kita raih antara lain : 1) Adanya peningkatan produksi daging sebesar 10.776 ton atau naik 17,83 % dari tahun 2009; 2) Produksi telur 1.296 ton atau turun sebesar 28,16 % dari tahun 2009, dikarenakan adanya penurunan populasi unggas di akhir 2009; 3) Produksi susu sebesar 14.106 ton atau naik sebesar 3,84 % dari tahun 2009. Demikian kiranya perkembangan kinerja dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya beli masyatakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Selanjutnya kami akan mengutarakan kinerja dalam kerangka pelaksanaan kebijakan
manajemen
pengelolaan
bencana
melalui
sistem
tata
kelola
penanganan bencana alam dan sosial. Kebijakan tersebut pada dasarnya berupaya untuk memperkuat kesiapan dini dan mitigasi bencana, penanganan dan penanganan resiko yang timbul dari bencana serta mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya.
Dalam kerangka itu, pemerintah daerah terus melakukan updating peta lokasi rawan bencana alam, SOP penanggulangan bencana, penyediaan cadangan pangan dan obat-obatan untuk keadaan darurat bencana, penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana serta sosialisasi berkesinambungan terhadap daerah rawan bencana. Disamping itu, pemerintah daerah terus melakukan peningkatan kapasitas petugas penangan bencana melalui gladi penanggulangan bencana terhadap anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang saat ini beranggotakan 125 orang. Selain itu, bersama perangkat kecamatan dan desa secara berkesinambungan, melakukan pembinaan penanggulangan bencana bagi anggota linmas. Sedangkan untuk meminimalisasi pasca bencana, pemerintah daerah berupaya melakukan relokasi pemukiman untuk kawasan rawan bencana, yang saat ini masih menyisakan 234 KK. Selain itu dilakukan pula berbagai upaya terapi psikis terhadap masyarakat yang baru saja mengalami bencana, dengan memanfaatkan panti-panti rehabilitasi dan
wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) serta pendayagunaan para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Selanjutnya untuk menghadapi bencana alam ke depan, kita bisa banyak belajar dari pengalaman negeri Jepang ketika diguncang gempa bumi dan tsunami beberapa waktu yang lalu serta disusul dengan ancaman radiasi nuklir. Dengan kekuatan dan kearifan budaya, mereka mampu menghadapi kedahsyatan terjangan bencana dengan ketenangan, solidaritas, kerja keras dan semangat pantang menyerah. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Agenda pembangunan daerah lainnya yang kami kelola sepanjang tahun 2010, terkait dengan operasionalisasi kebijakan pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah. Berbagai upaya yang kami lakukan untuk pelestarian lingkungan dan kawasan lindung, antara lain berupa pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan, konservasi, rehabilitasi hingga pemulihan cadangan sumber daya alam serta pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Dapat kami informasikan bahwa kesiagaan perangkat daerah terhadap kerusakan lingkungan pada tahun 2010 relatif lebih baik dari tahun sebelumnya karena kami telah memiliki alat pemantau limbah digital (telematry system), yang kami manfaatkan secara optimal untuk mengendalikan pembuangan limbah dari kawasan industri maupun pabrik-pabrik olahan makanan. Sementara itu untuk perlindungan dan konservasi cadangan sumber daya alam, salah satu fokus yang terus kami lakukan berkaitan dengan pendataan potensi dan kualitas mata air, yang hingga saat tercatat sebanyak 764 mata air yang merupakan hasil pendataan yang dilakukan tahun 2010. Demikian pula perlindungan kualitas lahan untuk menjaga produktivitasnya yang dapat bermanfaat untuk masyarakat, pemerintah daerah telah pula memberi perhatian optimal untuk rehabilitasi lahan-lahan kritis. Dari total lahan kritis 10.283 hektar pada tahun 2010 ditangani seluas 3.273,81 hektar sehingga sisa lahan kritis yang masih harus kita ditangani tinggal seluas 7.009,19 hektar. Dalam kawasan hutan dilakukan pula reboisasi seluas 1.441 hektar. Implementasi kegiatan diatas dilakukan melalui beberapa program yang dikemas dalam Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon “One Billion Indonesian Trees” (OBIT). Adapun realisasi penanaman sebanyak 4.810.091 pohon yang terdiri dari penanaman dalam kawasan hutan sebanyak 1.644.996 pohon dan diluar kawasan hutan sebanyak 3.165.095 pohon. Selain itu dilakukan pula penambahan bangunan sipil teknis sebagai upaya untuk pengendalian erosi, sedimentasi dan aliran permukaan dan pembangunan Page 19
sumur-sumur resapan baru, yang sepanjang tahun 2010 telah kami tuntaskan sebanyak 50 unit. Selain berbagai upaya pembangunan dalam pemeliharaan kualitas lingkungan yang kami kemukakan tersebut, kami lakukan pula melalui pengendalian ruang terbuka hijau (RTH) dalam kota, yang dikonsentrasikan di taman-taman yang ada di wilayah ibu kota yang mencakup kecamatan Sumedang Selatan dan Sumedang Utara maupun di luar kawasan perkotaan. Demikian paparan pelaksanaan kebijakan kinerja yang telah diraih dalam penanganan lingkungan dan fungsi kawasan lindung. Selanjutnya, paparan kinerja lainnya yang akan kami kemukakan berkaitan dengan kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah. Penggambaran kinerjanya, pertama-tama akan dimulai dengan perkembangan kondisi jaringan irigasi yang telah kami tangani dengan berbagai intervensi kegiatan pembangunan maupun rehabilitasi. Hingga akhir tahun 2010, kondisi jaringan irigasi pada status rusak berat, telah mengalami penurunan dari seluas 299 hektar menjadi 277 hektar. Kemudian untuk jaringan irigasi rusak ringan berkurang dari 508 menjadi 495 hektar.
Penurunan luasan irigasi yang rusak tersebut, pada akhirnya menambah jumlah jaringan irigasi pada status baik menjadi 239 hektar dari tahun sebelumnya yang mencapai 228 hektar. Perbaikan kondisi jaringan irigasi ini , merupakan peluang yang terus kita manfaatkan dalam pemantapan target komoditas pertanian unggul, sebagaimana telah saya kemukakan pada paparan terdahulu. Selanjutnya untuk kinerja peningkatan kondisi jalan dan jembatan, dapat kami informasikan bahwa dari 796,056 km panjang jalan kabupaten, kondisi rusak berat telah menurun dari 223,35 Km menjadi 178,310 Km, kondisi rusak ringan berkurang dari 131,137 Km menjadi 131,133 Km dan dalam kondisi baik meningkat dari 441,569 Km menjadi 486,613 Km. Adapun untuk kondisi jembatan, untuk rusak berat mengalami penurunan dari 16 buah menjadi 15 buah dan untuk kondisi rusak ringan juga mengalami penurunan dari 28 buah menjadi 25 buah serta untuk kondisi baik telah meningkat dari 101 buah menjadi 105 buah. Peningkatan kondisi jalan dan jembatan ini, merupakan komitmen kami guna memperkuat aktivitas perekonomian daerah yang makin ditopang oleh kelancaran jalur distribusi dan mobilisasi pergerakan pengusaha, jasa dan barang yang diperlukan masyarakat daerah, sehingga pada secara bertahap akan berkontribusi pada pengurangan tingkat kesenjangan pembangunan antar kawasan, baik di tingkat
kecamatan, perdesaan serta hubungan pusat-pusat pertumbuhan baru. Kemudian untuk perkembangan cakupan layanan air bersih, rata-rata layanan air bersih terhadap seluruh KK baru mencapai 25.632 Saluran Langganan (SL) yang dilayani melalui PDAM atau meningkat sebanyak 122 Saluran Langganan dari tahun sebelumnya. Sedangkan sisanya masih dilayani oleh air baku, baik saluran sumur yang dibuat setiap keluarga maupun memanfaatkan air permukaan dari sungai secara langsung. Sementara itu, untuk penanganan sampah pada tahun 2010, Pemerintah daerah baru mampu menangani sekitar 133 m3 dari volume sampah sebanyak 264,81 m3 yang dihasilkan oleh seluruh rumah tangga. Sedangkan untuk penanganan air limbah, konsentrasi pemerintah daerah pada tahun 2010 masih diprioritaskan pada upaya untuk memantau kondisi kualitas air sungai Cimande dari tekanan pencemaran limbah industri, melalui penggunaan alat secara digital. Kondisi infrastruktur lainnya yang terus menjasi perhatian kita berkaitan dengan perbaikan kondisi layanan untuk aktivitas transportasi daerah, antara lain perbaikan traffic light dengan menggunakan digital timer
dan pengeras suara yang
menginformasikan tentang tata kelola lalu lintas yang berbudaya. Traffic light tersebut di konsentrasikan di kawasan-kawasan jalur lalu lintas padat seperti di kawasan rumah sakit, taman kota, pusat keramaian kota serta jalur pertemuan jalan kabupaten, provinsi dan jalan negara. Demikian juga dengan perbaikan marka-marka jalan, zebra cross serta penertiban lokasi-lokasi parkir liar dan terminal bayangan, baik melalui penindakan yang bersifat persuasif maupun represif tindakan hukum melalui pemanfaatan aparat satuan polisi pamong praja. Namun demikian berkaitan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan raya pada tahun 2010 terjadi sebanyak 591 kali dan dilihat dari jumlah korbannya untuk tahun 2010 mencapai 842 orang. Demikian pemaparan kondisi infrastruktur daerah yang telah berhasil kami wujudkan sepanjang tahun 2010. Untuk selanjutnya pada bagian akhir paparan kinerja ini, kami akan menggambarkan secara umum kondisi pelaksanaan kebijakan peningkatan ketersediaan energi listrik dan listrik perdesaan. Kondisi kinerja yan telah diwujudkan antara lain berkaitan dengan cakupan elektrifikasi perdesaan tahun 2010 yaitu mencapai 96,2 % dari target sebanyak 500 KK. Untuk mengatasi kebutuhan elektrifikasi bagi rumah tangga kurang mampu telah dilaksanakan pemasangan listrik perdesaan (sambungan rumah) sebanyak 481 unit untuk 481 KK atau mencapai 96,2 % dari target sebanyak 500 KK.
Page 21
Dalam hal menyikapi dan mengantisipasi kebutuhan energi listrik bagi masyarakat, pemerintah daerah telah mengembangkan pemanfaatan energi alternatif yang potensial dan dapat dimanfaatkan seperti biogas dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikri Hydro (PLTMH). Untuk perkembangannya, pengguna energi mikro hydro saat ini mencapai 700 KK atau sebesar 280 % dari target sebanyak 25 KK, sedangkan energi biogas saat ini baru mencapai 72 KK. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Terkait dengan beberapa proyek strategis yang bersifat multiyears di Kabupaten Sumedang, dapat kami laporkan progress-nya sebagai berikut : 1) Pembangunan Waduk Jatigede Pembangunan fisik waduk Jatigede sampai dengan akhir bulan Desember 2010 mencapai sekiranya 34,5 % dari target 36,33 % atau mengalami deviasi sebesar 1,82 %. Hal ini menunjukkan dalam pelaksanaannya secara umum telah berjalan lancar. Kebutuhan lahan untuk genangan Jatigede maupun fasilitas pendukungnya seluas 4.946 Ha dengan rincian sebagai berikut : Lahan milik kehutanan seluas 1.361 Ha, yang sudah dibebaskan seluas 185 Ha; Lahan milik penduduk seluas 3.585 Ha, yang sudah dibebaskan seluas 3.426 Ha. Penduduk yang terkena dampak langsung pembangunan waduk Jatigede tersebar di 4 kecamatan, 17 desa, 66 RW dan 248 RT. Sesuai hasil validasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang jumlahnya mencapai 8.485 KK, dengan rencana pemindahan penduduk melalui : Pola transmigrasi; Pola Resetlement (pindah ke daerah penerima manfaat yaitu Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kabupaten Cirebon); serta Pola sisipan perdesaan. Dari jumlah tersebut yang sudah dipindahkan melalui transmigrasi mulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2010 mencapai 1.572 KK, serta melalui relokasi ke kabupaten terdekat (Garut dan Cianjur) sebanyak 138 KK. Namun demikian, realisasi pemindahan penduduk tersebut belum berjalan sesuai dengan harapan karena sebagian diantaranya telah kembali lagi. Untuk penanganan situs , dari 42 situs yang berada di daerah genangan, 15 situs telah dilakukan studi teknis oleh Direktorat Kepurbakalaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 situs diantaranya sudah direlokasi. Permasalahan sosial krusial saat ini yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak antara lain adalah : validasi data penduduk dan penuntasan proses pemindahan penduduk; penyelesaian pembebasan lahan dan permasalahan bangunan baru; penanganan situs/cagar budaya; penanganan kelembagaan pemerintahan desa; pemindahan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial
masyarakat; penanganan masalah ekonomi terutama terkait dengan peralihan mata pencaharian penduduk; penanganan masalah lingkungan hidup; serta penanganan masalah sosial budaya lainnya. 2) Pembangunan Tol Cisumdawu Panjang jalan Tol Cisumdawu diperkirakan 60,10 Km dengan kebutuhan lahan seluas 834, 01 Ha. Untuk segmen I Cileunyi-Sumedang sepanjang 29,05 Km (427,55 Ha), serta untuk segmen II Sumedang-Dawuan sepanjang 31,05 Km (406 ,46 Ha). Sampai dengan tahun 2010, lahan yang sudah dibebaskan seluas 157,78 Ha dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.179,308 milyar lebih yang bersumber dari APBN dan APBD. Kalau tidak ada kendala berarti, proses pembangunan konstruksi jalan Tol Cisumdawu tersebut mudah-mudahan dapat dimulai pada tahun 2011 ini, diawali dari trase seksi II Rancakalong-Sumedang sepanjang 17,5 Km (255,05 Ha) 3) Pembangunan Pusat Pemerintahan Berbasis Budaya Sunda Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang berbasis budaya Sunda secara keseluruhan diperkirakan membutuhkan pendanaan sebesar Rp. 443,27 milyar, terdiri dari : untuk kebutuhan pembebasan lahan seluas 32 Ha sebesar Rp. 91,20 milyar; pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 281,62 milyar; serta pengadaan perlengkapan kantor sebesar Rp. 70,45 milyar. Realisasi pembangunannya saat ini adalah sebagai berikut : untuk pengadaan lahan baru mencapai 9,5 Ha dengan dukungan pendanaan sebesar Rp. 23,40 milyar; pembangunan infrastruktur untuk alokasi Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah dengan dukungan pendanaan sebesar Rp. 42 Milyar. Adapun untuk pengadaan perlengkapan kantor baru akan terealisasikan mulai tahun 2011 ini. 4) Pengembangan Kawasan Perkotaan Jatinangor Pengembangan Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jatinangor dan sekitarnya yang notabebe merupakan kawasan cepat tumbuh serta bagian dari pengembangan Bandung Metropolitan Area. Studi kelayakan serta penyusunan naskah akademik KPJ telah dilaksanakan berturut-turut pada tahun 2009 dan 2010, saat ini rencana tahapannya akan memasuki penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Namun demikian tindak lanjut pembahasannya menunggu ditetapkannya terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Revisi RTRW Kabupaten Sumedang yang saat ini masih berproses. Sebagaimana dimaklumi bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Page 23
Pengelolaan Kawasan Perkotaan, rencana pengembangan kawasan perkotaan harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada kesempatan yang baik ini dapat kami laporkan pula, bahwa setiap langkah proaktif untuk menanggulangi berbagai dampak yang mungkin timbul khususnya dari pembangunan waduk Jatigede dan jalan Tol Cisumdawu, serta untuk mendorong agar warga masyarakat Sumedang berperan sebagai subjek pembangunan dan menjadi pemetik manfaat utama dari terbangunnya megaproyek tersebut, selama tahun 2010 walaupun masih bersifat parsial kami telah berupaya mendorong berbagai kegiatan antisipatif pada berbagi SKPD terkait. Adapun penanganan yang lebih komprehensif Insya Allah akan kami lakukan mulai tahun 2011 ini, yaitu diawali dengan optimalisasi koordinasi lintas sektor dan lintas jenjang pemerintah serta penyusunan perencanaan penanggulangan dampak sosial, budaya dan ekonomi yang lebih sistematis dari megaproyek tersebut. Rapat Paripurna DPRD yang kami banggakan, Demikian kiranya pokok-pokok LKPJ atas kinerja pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2010 dalam balutan tema “Akselerasi penanggulangan permasalahan sosial, budaya dan ekonomi dengan ditopang semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda”.
Kami menyadari bahwa belum semua harapan masyarakat maupun mitra
kerja kami di DPRD, maupun diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintah daerah melalui 9 kebijakan utama yang dijadikan landasan operasional bagi 4 misi pembangunan daerah. Namun demikian, dari waktu ke waktu kami senantiasa akan terus meningkatkan kemampuan teknokratis para perangkat daerah kami, serta memaduserasikannya dengan aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD. Kita semua perlu percaya bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam perspektif budaya Sunda akan tergantung pada “rempug jungkung sauyunan” - nya segenap komponen daerah yang ditopang oleh tiga pilar utama atau “Tri tangtu dibuana”, yakni : Resi yang diperankan oleh para ulama, budayawan dan cendekiawan dengan nilai filosifis “gurat cai”; Ratu yang diperankan oleh pemerintah daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD ) dengan nilai filosofis “gurat batu”; serta Rama yang diperankan oleh tokoh dan warga masyarakat dengan nilai filosofi “gurat taneuh”. Karena itu kami mengetuk pintu hati segenap komponen daerah, mari kita bangun kemitraan dan kerjasama yang sinergis diantara ketiga pilar utama daerah tersebut. Untuk melukiskan kebanggaan dan rasa syukur, serta sekaligus pengharapan kita ke depan terhadap “lemah cai” Sumedang, pada akhir sambutan ini, ijinkanlah saya mengutip bagian dari rumpaka lagu Sunda Mekar sebagai berikut : “Sumedang tanahna subur, gemah ripah ma’mur loh jinawi, gunung-gunungna, cur cor caina, maplak pasawahannana, cukup sugih pangebonna, karaharjaan mencar mawur kajauhna,
nagri nanjung panjang punjung, murah sandang murah pangan” . Terima kasih atas perhatiannya, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengemban amanah yang mulia ini, serta senantiasa ada dalam perlindungan Allah SWT. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu’alakium warakhmatullohi wabarokatuh. BUPATI SUMEDANG
DR. H. DON MURDONO,SH. MSi
Page 25
