Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2011

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2011

3. Urusan Lingkungan Hidup a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat. b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan. c) Penyediaan jasa administrasi keuangan. d) Penyediaan jasa kebersihan kantor. e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f) Penyediaan alat tulis kantor. g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i)

Penyediaan makan minum rapat.

j)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

k) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. a) Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pengkajian kompetensi kepegawaian. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan perencanaan SKPD. b) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. c) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran. d) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir. 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a) Kajian pengelolaan sampah pasar b) Peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

persampahan. 108


c) Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. d) Kerjasama pengelolaan persampahan. e) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. f) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan g) Bimbingan teknis persampahan 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER) b) Pengkajian dampak lingkungan c) Pemantauan kualitas lingkungan. d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan. e) Fasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup f) Pengembangan produksi ramah lingkungan g) Pelayanan perijinan bidang lingkungan h) Koordinasi pengelolaan PROKASIH/SUPERKASIH i) Koordinasi Penyusunan AMDAL j) Koordinasi penilaian kota sehat (ADIPURA) k) Pengelolaan B3 dan Limbah B3 l) Review strategi sanitasi perkotaan 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA b) Fasilitasi program kampung hijau c) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air d) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA e) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem f) Pengendalian dampak perubahan iklim g) Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumbersumber air 109


h) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan i) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan b) Pengembangan data dan informasi lingkungan 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi a) Pengujian emisi kendaraan bermotor b) Pengujian emisi akibat aktifitas industri c) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a) Penataan ruang terbuka hijau b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau c) Pemeliharaan ruang terbuka hijau d) Pengawasan/pengendalian ruang terbuka hijau

b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran a) Pengelolaan surat menyurat 12 bulan b) Pembayaran jasa langganan listrik, air, telpon dan surat kabar 12 bulan c) Pengelolaan administrasi keuangan 12 bulan d) Pengelolaan kebersihan kantor 12 bulan e) Pemeliharaan komputer 10 unit, mesin ketik 4 unit, dan kamera 1 unit. f) Penyediaan alat tulis kantor 40 jenis g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan h) Penyediaan komponen instalasi listrik 10 jenis 110


i)

Fasilitasi rapat dan tamu 14 kali.

j)

Fasilitasi koordinasi 10 kali dan konsultasi 20 kali.

k) Pengelolaan arsip 2 jenis dan dan perpustakaan 1.050 buku. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pemeliharaan 1 unit gedung kantor 12 bulan b) Pemeliharaan kendaraan roda dua 6 unit dan roda empat 2 unit 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pelayanan kenaikan pangkat pegawai 6 orang, kenaikan gaji berkala pegawai 29 orang dan cuti pegawai 4 orang 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Rencana kerja SKPD 10 buku, RKA SKPD 10 buku, DPA SKPD 10 buku dan DPPA SKPD 10 buku. b) Laporan bulanan dan tahunan SKPD 80 buku serta LAKIP 5 buku c) Laporan keuangan dan realisasi anggaran 12 laporan. d) Profil data SKPD 5 tahun terakhir 10 buku. 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a) Kajian pengelolaan sampah pasar 1 dokumen, 10 buku. b) Peralatan sampah untuk stimulan masyarakat 1.868 buah, penyedotan tinja di huntara 76 kali, gerakan kebersihan pasar 5 lokasi, pembinaan kelompok pengelola sampah mandiri 25 kelompok c) Pelayanan sampah permukiman 245 lokaasi, penyapuan jalan protokol 28 lokasi, pengelolaan sampah pasar 41 lokasi, dan pembinaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) 2 lokasi d) Kerjasama pengelolaan sampah RSUD 12 bulan, penunjangan kerjasama dengan Swedia 1 laporan dan penyusunan review pengelolaan sampah 10 buku e) Komposter 125 buah, mesin pencacah sampah 2 unit, demplot pengelolaan sampah 2 unit, dan pembangunan transfer depo 1 unit.

111


f)

Sosialisasi pelayanan persampahan 41 lokasi, dan program 3 R di 65 lokasi.

g) Pelatihan kader pengelola sampah 35 orang. 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a) Juklak/juknis penilai PROPER 1 dokumen, sosialisasi penilaian PROPER 40 usaha dan pembinaan peserta PROPER 2 usaha b) Laporan UKL-UPL embung 2 dokumen, pembahasan UKL-UPL 75 buah dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) 1727 buah c) Pengujian kualitas air bersih 25 titik, mata air 10 titik, air badan air 60 titik, tanah pertanian 12 titik, udara ambien 26 titik dan laporan SPM 10 buku d) Penguatan kelembagan pengelola IPAL 8 lokasi dan jejaring pengelola IPAL 1 kali e) Fasilitasi penyelesaian masalah lingkungan hidup 27 kasus f) Bimbingan teknis produksi bersih rumah makan 40 usaha, pendampingan produksi bersih rumah tangga 2 kali dan pedoman minimasi limbah sarana wisata 1 dokumen g) Pelayanan ijin pembuangan air limbah 5 pemohon, pemantauan RKL-RPL/UKL-UPL 40 usaha dan bimbingan teknis pelaporan perijinan RKL-RPL/UKL-UPL 30 usaha h) Rencana aksi pengelolaan sungai 1 lokasi, gerakan kebersihan sungai 20 lokasi i) Buku SOP penilaian AMDAL 1 dokumen j) Pembinaan dan pemantauan kebersihan pasar 10 lokasi, sekolah 10 lokasi, terminal 2 lokasi, jalan 7 ruas, perumahan 5 lokasi, sungai 5 lokasi, puskesmas 3 lokasi dan rumah sakit 2 lokasi. k) Pemantauan

pengelolaan

B3/Limbah

B3

50

usaha

dan

pembinaan pengelolaan B3/limbah B3 50 usaha l) Review strategi sanitasi perkotaan 20 buku

112


7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) a) Pelaksanaan PPKAN 1 kali, lomba lingkungan hidup 12 prestator, penyediaan bibit tanaman 1.000 batang dan cerdas cermat lingkungan hidup 6 prestator b) Pembinaan kampung berwawasan lingkungan 2 desa c) Pembangunan SPAH 50 unit, bibit tanaman 1000 batang dan alat biopori 300 buah d) Detail Enginering Desaint (DED) taman KEHATI dan arboretum bambu 10 buku dan laporan menuju Indonesia hijau (MIH) 10 buku e) Pembinaan masyarakat pemanfaat KEHATI 20 orang, demplot tanaman langka 1 lokasi dan data penghijauan 17 lokasi f) Laporan usaha pengguna bahan perusak ozon 10 buku dan sosialisasi bahan perusak ozon 2 kali g) Penanaman bibit di lereng Gunung Merapi 8.100 batang dan disekitar mata air 1.500 batang h) Pengendalian hama/penyakit tanaman sengon 13 kelompok i)

Pengukuran debit Umbulwadon 2 kali, penyusunan data debit 45 mata air, pembersihan dan pemeliharaan bangunan Umbulwadon 1 lokasi,

8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a) Buku kapita selekta 200 buku, sosialisasi bidang lingkungan 17 kali, pembinaan lingkungan hidup 9 sekolah dan 6 pondok pesantren b) Buku status lingkungan hidup daerah 2 jenis 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi a) Lomba emisi 125 kendaraan, uji petik emisi 750 kendaraan, pembinaan/pengawasan

bengkel

10

usaha,

pemeriksaan

pedagang dan petugas terminal 15 orang dan pengujian emisi kendaraan RSUD 24 unit

113


b) Pengujian emisi cerobong usaha 10 lokasi, bimbingan teknis pengendalian pencemaran udara tidak bergerak 1 usaha dan inventarisasi emisi sumber tidak bergerak 25 usaha c) Pengujian limbah padat 10 usaha, limbah cair 20 usaha, limbah RSUD 4 jenis 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a) Pembangunan taman kota 7 lokasi dan pembelian kendaraan roda 3 unit b) Penanaman tanaman langka di sekolah, kantor dan jalan 600 batang, pemeliharaan perindang jalan 3.500 batang, penanaman tanaman

perindang

jalan

1.000

batang

dan

sosialisasi

pengelolaan RTH 20 lokasi c) Pemeliharaan perindang jalan 18.900 batang dan taman 56 lokasi d) Pengendalian penebangan perindang jalan 20 lokasi (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebagaimana buku lampiran) Berbagai program dan kegiatan urusan lingkungan hidup mampu mendukung pencapaian kualitas udara di bawah ambang batas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 maupun Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002. Dari 32 titik pengambilan sampel pemeriksaan kualitas udara diperoleh data sebagai berikut: Tabel 3.10. Hasil Pemeriksaan Kualitas Udara Kandungan Udara Sulfur dioksida Karbon monoksida Nitrogen Hidro Carbon (HC) Timah hitam (Pb) Partikel debu

Kualitas Udara Tahun 2010 0,0025 – 0,0116 0,03-0,98 0,0165 – 0,0811 28 – 149 0,026 – 0,847 8,720 – 226,107

µg/m2

Angka Ambang Batas 900 µg/m2

µg/m2 µg/m2 µg/m2 µg/m2 µg/m2

30.000 400 160 2 230

Tahun 2011 ppm ppm ppm µg/m2 µg/m2 µg/m2

23,88 – 199,44 3.450-17.250 30,33 – 184,67 66,5 – 106 0,0005 – 0,01 68,47 – 224,67

µg/m2 µg/m2 µg/m2 µg/m2 µg/m2

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup

Dalam upaya menjaga kualitas air telah dilakukan pengujian air di 25 titik pada 5 kecamatan (Turi, Pakem, Kalasan, Gamping dan Sleman) 114


Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa parameter kimia pada semua titik sampel memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Dalam rangka melindungi sumber air minum telah dikembangkan sanitasi berbasis masyarakat sampai dengan tahun 2011 berjumlah 11 unit di 6 lokasi (5 unit IPAL komunal di Sukunan, Banyuraden, Gamping; 1 unit MCK plus di Jetak II, Sidokarto, Godean; 1 unit

IPAL komunal di

Minomartani, Ngaglik, 1 unit MCK plus di Blunyahgede, Sinduadi, Mlati , 1 unit IPAL komunal di Santan, Maguwoharjo, Depok, 1 unit IPAL komunal di Blimbingsari, Caturtunggal, Depok dan 1 unit MCK plus di Pringwulung, Condongcatur Depok). Kesadaran masyarakat dan pengusaha di Kabupaten Sleman dalam mengelola lingkungan terus mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari banyaknya dokumen UKL-UPL, pada tahun 2011 sebanyak 75 dokumen atau meningkat 32% jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 51 dokumen. Pengolahan sampah di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sejak dari sumber sampah sampai dengan proses pengolahan akhir. Hal ini terlihat dari perkembangan kelembagaan pengelola sampah mandiri di tingkat padukuhan. Sampai tahun 2011 kelembagaan pengelolaan sampah mandiri sebanyak 64 lembaga, meningkat 9,4% dari tahun 2010 sebanyak 58 lembaga. Prestasi tingkat Nasional Kabupaten Sleman tahun 2011 bidang lingkungan hidup adalah : 1) Penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan atas nama Drs. Krido Suprayitno, SE M.Si, Camat Berbah, 2) Sekolah Model Adiwiyata tahun kedua oleh SD Negeri Nogopuro, Caturtunggal, Depok 3) Nominasi penerima Penghargaan Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan atas nama Sumarsini, A.Md, Penyuluh Pertanian lapangan (PPL) Kecamatan Ngaglik.

115


c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD

penyelenggara

urusan

lingkungan

hidup

adalah

Kantor

Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup. Penyelanggaraan urusan ini didukung oleh Bidang Perdesaan dan Bidang Perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan urusan lingkungan hidup di Kantor Lingkungan Hidup berjumlah 26 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan lingkungan hidup menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebesar

Rp7.674.074.500,00,

realisasi

Rp6.763.379.655,00

atau

88,30%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp159.150.000,00 realisasi Rp144.236.880,00 atau 90,63%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp79.775.000,00 realisasi Rp78.643.601,00 atau 96,58% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp15.000.000,00 realisasi Rp13.975.000,00 atau 93,17% .

116


4) Program

Peningkatan,

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp80.000.000,00 realisasi Rp78.650.250,00 atau 98,31%. 5) Program Pengembangan Kinerja Persampahan, anggaran sebesar Rp3.706.390.000,00 realisasi Rp3.013.690.925,00 atau 81,31%. 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

anggaran

sebesar

Rp883.553.000,00

realisasi

Rp842.155.190,00 atau 95,31%. 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya

Alam,

anggaran sebesar Rp728.615.000,00 realisasi Rp704.365.800,00 atau 96,67%. 8) Program Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp128.608.000,00 realisasi Rp128.427.850,00 atau 99,86%. 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, anggaran sebesar Rp152.206.500,00 realisasi Rp147.848.100,00 atau 97,14%. 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, anggaran sebesar Rp1.740.750.000,00 realisasi Rp1.611.386.059,00 atau 92,57%.

f. Proses Perencanaan Proses

perencanaan

urusan

lingkungan

hidup

diawali

dengan

identifikasi masalah melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Pelaksanaan perencanaan kegiatan tersebut melibatkan LSM lingkungan, Pusat Studi Lingkungan UGM dan PPLH Jawa-Madura.

g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

penyelenggaraan

urusan

pendukung lingkungan

penyelenggaraan hidup

urusan

adalah sebagaimana

terlampir.

117


h. Permasalahan dan Solusi Secara umum permasalahan dan solusi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: 1) Hilangnya sebagian besar keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di kawasan timur lereng Merapi akibat terkena erupsi, sehingga peresapan air ke dalam tanah akan sangat berkurang. Solusi yang dilakukan dengan penanaman kembali kawasan lereng Merapi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat 2) Masih adanya timbunan dan pembuangan sampah liar di beberapa tempat terutama di wilayah perkotaan. Solusi yang dilakukan dengan sosialisasi pengelolaan persampahan, pembinaan kelembagaan pengelola sampah mandiri, evakuasi sampah, operasi penegakan perda persampahan dan meningkatan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. 3) Parameter udara ambien yaitu hidrokarbon (HC) dan debu (TSP) di beberapa lokasi pengujian (pertigaan Pasar Tempel dan pertigaan Maguwoharjo) mengalami peningkatan dan mendekati ambang batas. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah meningkatnya kegiatan transportasi. Solusi yang dilakukan adalah melakukan pembangunan ruang terbuka hijau terutama pada ruas-ruas jalan padat lalu lintas, melakukan uji petik emisi kendaraan bermotor dan sosialisasi pada usaha bengkel atau pengusaha angkutan umum. 4. Urusan Pekerjaan Umum a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat. b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan. c) Penyediaan jasa administrasi keuangan. d) Penyediaan jasa kebersihan kantor. e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor. f) Penyediaan Alat Tulis Kantor. 118


g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. j) Penyediaan peralatan rumah tangga. k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan. l) Penyediaan makanan dan minuman rapat. m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. n) Penyediaan jasa keamanan kantor. o) Penyediaan jasa administrasi kantor. p) Pengelolaan dokumen SKPD. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin /berkala meubelair 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya. b) Pengelolaan kepegawaian. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan. c) Penyusunan perencanaan SKPD. d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD e) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir f) Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a) Perencanaan pembangunan jembatan b) Peningkatan jalan c) Peningkatan jembatan dan gorong-gorong

119


6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong a) Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong b) Pemeliharaan rutin saluran drainase 7) Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan b) Pemeliharaan rutin jalan c) Pemeliharaan rutin jembatan d) Pengadaan Aspal Swadaya 8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan melalui penyusunan sistem informasi/data base jalan. 9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a) Operasional/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan b) Operasional/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium 10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi b) Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi sungai c) Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air d) Pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi e) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi f) Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif g) Pembinaan perijinan bidang irigasi h) Pemutakhiran data jaringan irigasi 11) Program pengendalian dan pengelolaan jaringan lainnya melalui kegiatan peningkatan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan irigasi (WISMP) 12) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku a) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa b) Pembinaan dan pengelolaan air baku di kawasan rawan kekeringan

120


13) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya a) Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya b) Pemeliharaan

dan

rehabilitasi

embung

dan

bangunan

penampung air lainnya c) Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya d) Perencanaan embung dan bangunan penampung air lainnya 14) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah a) Fasilitas pembinaan teknis pengelolaan air limbah b) Perencanaan jaringan air limbah. c) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah d) Fasilitasi pembinaan teknis pengelolaan air minum e) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dan reservoir 15) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan a) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan b) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan c) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 16) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah a) Pembangunan & pemeliharaan gedung pemerintah b) Pembangunan dan pemeliharaan kantor kecamatan dan desa c) Pembinaan teknis pembangunan 17) Program pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah melalui kegiatan perencanaan gedung b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Jasa surat menyurat 12 bulan

121


b) Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan 12 bulan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan e) Penyediaan jasa peralatan kerja 12 bulan f) Penyediaan alat tulis 12 bulan g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2 paket 12 bulan i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 paket j) Penyediaan peralatan rumah tangga 8 jenis k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan l) Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 bulan m) Fasilitasi perjalanan dinas 12 bulan n) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan o) Penyediaan jasa administrasi kantor 12 bulan p) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan 12 bulan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan bangunan/gedung kantor dan pengamatan 12 unit b) Pemeliharaan kendaraan dinas 77 unit 12 bulan c) Pemeliharaan meubelair 2 paket selama 12 bulan 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya b) Pengelolaan administrasi 423 orang pegawai 4) Program

peningkatan

pengembangan

sistem

perencanaan,

pelaporan, capaian kinerja dan keuangan a) Laporan bulanan, laporan tahunan, dan LAKIP 77 buku b) Laporan keuangan dan realisasi keuangan 36 buku c) Dokumen RKA/DPA, RKPA/DPPA SKPD, dan Rencana Kerja SKPD 75 buku

122


d) Penyusunan laporan monitoring kegiatan dan evaluasi 22 buku e) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir 20 buku f) Pelayanan IUJK 50 izin 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a) DED Jembatan Grembyangan dan Wonosobo b) Peningkatan

jalan

di

Kecamatan

Cangkringan,

Seyegan,

Sleman, Prambanan dan Kalasan sepanjang 15,35 km terdiri dari Jalan

Prambanan-Klangon,

Bronggang-Klangon,

Sidorejo-

Glagaharjo, Pundong-Klaci, Mulungan-Brengosan, PrambananGroyokan, Ngabruk-Kadirojo, Maguwo-Ngemplak, SamironoKentungan, dan Beran-Balong. c) Peningkatan Jembatan 9 buah dan gorong-gorong 58 m, meliputi 6 jembatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten yaitu Jembatan Somoitan, Soprayan,

Simacan, Mangunan, Tegalsari dan

Tempel, 3 talud jembatan yaitu Talud Jembatan Kasuran, Pucangan dan Temon serta 2 gorong-gorong yaitu Goronggorong Tirta Arta dan Ngebel. 6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong a) Pembangunan saluran drainase 4 buah sepanjang 2,6 km, yaitu : Saluran Drainase Jombor Kidul, Saluran Drainase Seyegan, Saluran

Drainase

Lempongsari,

dan

Saluran

Drainase

Malangrejo b) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase sepanjang 10000 m’ 7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Rehabilitasi Jalan sepanjang 14,35 km meliputi 11 ruas jalan Kabupaten: Jalan Tegalmanding-Pokoh, Jalan Mudal -Dayu, Jalan

Beran-Warak,

Jalan

Nangsrikidul-Kemirikebo,

Jalan

Bedoyo-kaliadem, jalan Pantiasih-Wara, Jalan Imorejo-Candi, Jalan Ngepring-Kemirikebo, Jalan Tajem-Mlandangan, Jalan Marangan-Losari,

Jalan

Gayamharjo-Kenteng

dan

Jalan

Kompleks Ibu Kota Kabupaten b) Pemeliharaan jalan aspal kabupaten 400 km 123


c) Pemeliharaan jembatan 25 buah dan Gorong-gorong 35 buah d) Bantuan aspal untuk pembangunan jalan swadaya masyarakat 2.650 drum 8) Program

pembangunan

sistem

informasi/database

jalan

dan

jembatan terealisasi data base fungsi dan status jalan 10 buku dan draft Perbub status jalan 10 buku 9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a) Pemeliharaan peralatan konstruksi 10 unit, pemeliharaan alat berat (mesin gilas dan Vibro) 17 unit, pemeliharaan peralatan angkutan 5 unit, rekondisi flat bad truck 1 unit dan Pemeliharaan Excavator 2 unit. b) Operasional alat-alat ukur dan bahan laboratorium 28 unit dan pengadaan boring inti beton 1 unit. 10) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah a) Pembangunan Jaringan Service Karangwuni (1130 m’), Jaringan Service Kentungan (1205 m’), Jaringan Service Sonobaru (1425m’), 1 lokasi Sanimas/SLBM, 5 SR yaitu SR di Pedukuhan Kocor (180 unit), SR di Pedukuhan Pogung (129 unit), SR di Padukuhan Manggung (125 unit), SR di Pedukuhan Purwosari (202 unit), SR di Padukuhan Karangwuni (114 unit) dan pengembangan jaringan air limbah di Padukuhan Karangwuni (119m’) serta operasional untuk pelaksanaan PMU dan PIU MSMHP b) Sosialisasi pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat 3 lokasi c) Pengadaan Sambungan Rumah (SR) 200 unit, Pengadaan pipa sepanjang 216 m’, fasilitasi pendataan perpamdes 108 unit, fasilitasi pembinaan perpamdes 40 kelompok dan penyediaan air bersih korban Merapi bagi 20.000 jiwa d) Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan air bersih/air minum dan reservoir di RSUD Sleman dan RSUD Prambanan 36 unit. 124


e) DED jaringan air limbah 2 lokasi meliputi perencanaan service dan SR untuk 750 SR dan perencanaan jaringan service dan lateral di Kayen dan Colombo Condongcatur. 11) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan a) Pembangunan jalan desa 18 lokasi , meliputi ruas jalan desa: Jalan Dabag, talud jalan Projayan-Wonokerto, JalanDonoasihSurodadi, Jalan Karangnongko, Jalan Timur Pasar Gamping, Jalan Banjarharjo-Watupecah, Jalan Watuadek-Gondangpusung, Jalan Jirak-Singoderepan, Jalan Evakuasi Tritis-Ngandong, Jalan Sumberwatu-Dawangsari, Jalan Sanan-Tinggen, Jalan SorasanBrongkol, Jalan Surodadi-Pancoh, Jalan Rogobasan-Kalibulus, Jalan

bantulan-Sidomoyo,

Gamplong,

Jalan

Jalan

Ringinsari

dan

Susukan-Planden, jalan

Bontakan,

Jalan serta

pembangunan jembatan desa 2 lokasi yaitu Jembatan Gombang dan Jembatan SDN Nglempong-Jalan Palagan, Talud Jembatan Tundan serta Pengadaan bahan bangunan jalan SusukanPlanden. b) Pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat 9 lokasi, meliputi konstruksi jaringan air bersih (SIPAS) di 3 lokasi yaitu: Kemirikebo, Boyong dan Sendangarum, Konstruksi Jaringan Air Minum Bersih di 5 lokasi yaitu Klangkapan II, Gabugan, Jogokerten, Kadisono

dan

Sentonorejo, bahan konstruksi

jaringan air bersih yaitu Jaringan Pipa distribusi dan Sambungan air bersih. c) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih 5 lokasi yaitu Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Tempel, Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Ngemplak. 12) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah a) Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah 8 paket, yaitu Gedung Kantor Pelayanan Perijinan, Gedung Kantor Dinas Kesehatan, Gedung Kantor Inspektorat, Gedung UPT Dinas

125


Pendidikan Kecamatan Sleman, Kecamatan Mlati, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Minggir. b) Rehabilitasi Kantor Kecamatan Ngaglik, Balai Desa Umbulharjo, Balai Desa Glagaharjo dan Balai Desa Wukirsari. c) Penelitian dan kajian teknis pembangunan 60 pemohon. d) DED bangunan RS Sleman 5 buku 8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a) Rehabilitasi 59 buah Daerah Irigasi (DI) b) Rehabilitasi dan normalisasi sungai 6 lokasi dan pengerukan sedimentasi 15 lokasi c) Rehabilitasi/pemeliharaan Petani Pemakai Air (GP3A) melalui sosialisasi 3 kelompok, pelatihan 3 kelompok dan monitoring 3 kelompok d) Pembangunan 6 buah bendung dan 18 buah saluran e) Operasional dan pemeliharaan

34 buah bendung,

627 km

saluran , dan 29 buah pintu air e) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif 25 buah Daerah Irigasi (DI),

dan

peningkatan

pengetahuan

dan

kemandirian

30

organisasi P3A/GP3A f) Pemrosesan 167 buah perijinan bidang irigasi g) Pemutakhiran 100 data DI dan updating data prasarana pengairan yang terdiri: 386 DI dan 42 buah Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 9) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan kegiatan pemeliharaan jaringan sumur pompa di 11 lokasi dan terlaksananya pembinaan air baku di kawasan rawan kekeringan sebanyak 100 kali 10) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a) Pembangunan embung /waduk lapangan Krapyak Barepan di Desa Margoagung Kecamatan Seyegan 126


b) Pemeliharaan embung dan mata air 5 unit c) Pembentukan organisasi pengelola embung di 3 lokasi dan pemeliharaan sungai di wilayah adipura 10 lokasi. d) DED Embung Nglengkong Sambirejo Prambanan 1 lokasi 11) Program pengendalian dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya a) Pembinaan pengelolaan air baku 100 kali (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum sebagaimana buku lampiran) Pelayanan infrastruktur telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas prasarana jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan air minum, air limbah, gedung pemerintah dan infrastruktur perdesaan. Secara fisik panjang jalan kabupaten sepanjang 1.085,13 km (jalan beraspal sepanjang 889,35 km, jalan kerikil 15 km, dan jalan tanah 187,55 km), dengan kondisi baik sepanjang 372,63 km, kondisi sedang sepanjang 401,49 km dan rusak sepanjang 286,67 km, rusak berat 24,35 km. Kondisi jalan baik pada tahun 2011 meningkat 7,5% dari panjang 346,33 km menjadi 372,63 km. Tabel 3.11. Tabel Kondisi Jalan Kabupaten (Km) Tahun 2007 – 2011 TAHUN No Uraian 2007 2008 2009 2010 1. Baik 313,03 314,33 339,63 2. Sedang 436,10 428,95 418,40 3. Rusak 304,00 308,15 305,40 4. Rusak Berat 32,00 33,70 21,70 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Sleman.

346,33 401,49 299,87 37,45

2011 372,63 401,49 286,67 24,35

Jumlah jembatan pada ruas jalan kabupaten pada tahun 2011 sebanyak 443 buah, dengan kondisi baik sebanyak 264 buah atau 59,6%. Kondisi jembatan baik tersebut menurun dibandingkan tahun 2010 sebanyak 281 buah atau menurun 6,05% . 127


Tabel 3.12. Tabel Kondisi Jembatan Tahun 2008–2010 No

Uraian

TAHUN 2010

2009

2011

1. Baik 259 281 2. Sedang 114 105 3. Rusak 72 58 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Sleman.

264 122 57

Jumlah gorong-gorong tahun 2011 pada ruas jalan Kabupaten sebanyak 3.800 buah. Gorong-gorong dengan kondisi baik sebanyak 1.640 buah, kondisi sedang sebanyak 2.046 buah dan kondisi rusak sebanyak 114 buah. Kondisi bangunan bendung permanen pada tahun 2011 mengalami penurunan, akan tetapi kondisi bendung semi permanen meningkat kualitasnya. Kondisi saluran irigasi baik primer maupun sekunder pada tahun 2011 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2010. Saluran irigasi primer dengan kondisi baik meningkat dari 249.568 m menjadi 323.787 m, sedangkan irigasi sekunder kondisi baik mengalami penurunan dari 303.613 m menjadi 200.000 m. Kondisi lengkap bangunan pengairan pada tahun 2011 terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.13. Kondisi Bangunan Pengairan Tahun 2010 dan 2011 Baik Sedang No Jenis 2010 2011 2010 2011

Rusak 2010

2011

1.

Bendung Permanen (buah)

477

369

251

385

226

200

2.

Bendung Semi Permanen (buah)

142

145

46

46

17

17

3.

Saluran Irigasi primer (m)

249.568

323.787

93.083

80.947

4.160

15.232

2.569

39.160

Saluran Irigasi 303.613 200.000 115.212 78.320 sekunder (m) Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman 4.

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati 128


Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan: Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Irigasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral.

Penyelenggaraan urusan ini juga

didukung oleh Bidang Perdesaan dan Bidang Perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesbang Linmas PBA, RSUD Sleman dan RSUD Prambanan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral sebagaimana terlampir d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan pekerjaan umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 240 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan pekerjaan umum menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum sebesar Rp60.424.290.552,00, realisasi Rp57.229.025.620,07 atau 94,71%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp827.300.000,00 realisasi Rp 729.579.398,00 atau 88,19%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp2.048.125.400,00 realisasi Rp1.519.452.953,00 atau 74,19% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar

Rp123.350.000,00

realisasi

Rp122.017.690,00

atau

98,92%.

129


4) Program

Peningkatan,

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp356.580.000,00 realisasi Rp318.260.175,00 atau 89,25%. 5) Pembangunan

Jalan

dan

Jembatan,

anggaran

sebesar

Rp15.110.019.000,00 realisasi Rp14.508.375.454,81 atau 96,02 % 6) Pembangungan Saluran Drainase dan Gorong-gorong, anggaran sebesar Rp3.781.800.000,00 realisasi Rp3.660.189.652,00

atau

96,78 % 7) Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan, anggaran sebesar Rp16.339.925.181,00 realisasi Rp15.491.793.752,26 atau 94,81% 8) Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Rp116.627.000,00, realisasi Rp60.983.800,00 atau 52,29 % 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, anggaran sebesar Rp505.122.000,00 realisasi Rp465.323.175,00 atau 92,12% 10) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, anggaran sebesar Rp8.985.630.600,00 realisasi Rp8.727.159.560,00 atau 97,12%. 11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, anggaran sebesar Rp346.896.000,00 realisasi Rp339.398.875,00 atau 97,81%. 12) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau

dan

Sumberdaya

Air

Lainnya,

anggaran

sebesar

Rp680.428.400,00 realisasi Rp549.449.450,00 atau 80,75%. 13) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, anggaran Rp3.485.992.571,00 realisasi Rp3.282.184.225,00 atau 94,15%. 14) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, anggaran sebesar Rp 4.664.794.400,00 realisasi Rp. 4.579.787.270,00 atau 98,18 % 15) Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah, anggaran sebesar Rp3.051.700.000,00 realisasi Rp2.875.170.190,00 atau 94,21%

130


f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan urusan pekerjaan umum dilaksanakan melalui survey kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana ke-PU-an, rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Berdasarkan permasalahan yang ada disusun rencana kerja dan disempurnakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan antara lain Komisi Irigasi yang terdiri dari unsur dari Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menyusun program kerja tahunan. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pekerjaan umum

di

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Bidang

Sumber Daya Air dan Bidang Irigasi Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Cakupan pelayanan air bersih dan air limbah masih kurang. Solusi

yang dilaksanakan adalah dengan meningkatkan kualitas, kuantitas dan sarana prasarana air bersih dan air limbah serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penanganan air bersih dan air limbah melalui sosialisasi dan advokasi. 2) Masih terdapat jalan, dan jembatan yang rusak akibat erupsi merapi

2010. Solusi yang

dilaksanakan adalah rehabilitasi jalan dan

pemasangan jembatan baley serta mengusulkan rehabilitasi jalan dan jembatan dengan dana dari APBD Provinsi dan APBN. 3) Masih terdapat bendung dan saluran irigasi yang rusak akibat erupsi

merapi 2010. Solusi yang

dilaksanakan adalah membangun

bendung sementara dan mengusulkan pembangunan bendung dan saluran irigasi dengan dana dari APBD Provinsi dan APBN.

131


5. Urusan Penataan Ruang a. Program dan Kegiatan 1) Program Perencanaan Tata Ruang a) Fasilitasi dan koordinasi tentang tata ruang daerah. b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan. c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. d) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan. 2) Program Pemanfaatan

Ruang

dengan

kegiatan

survey

dan

pemetaan. 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang b) Pengawasan pemanfaatan ruang c) Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang d) Pelayanan perizinan IMB e) Pelayanan izin reklame f) Pelayanan izin pembangunan menara seluler g) Pelayanan izin rencana tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK) h) Pelayanan perizinan IMB pasca bencana b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan penataan ruang adalah sebagai berikut: 1) Program Perencanaan Tata Ruang a) Fasilitasi koordinasi penataan ruang daerah dan kegiatan Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sleman 12 bulan. b) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Seyegan seluas 2.663 ha 10 buku, dan draft Raperda RDTR Kecamatan Seyegan 20 buku.

132


c) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok seluas 3.555 ha 20 buku, dan draft Raperda RDTR Kecamatan Depok 10 buku. d) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Desa Sinduadi Kec. Mlati 200 ha 10 buku. 2) Program Pemanfaatan Ruang terealisasi penyediaan database reklame di lokasi-lokasi strategis Kab. Sleman 10 buku dan peta digital 1 buah. 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. a) Draft Peraturan Bupati tentang tower bersama 1 buku dan IMB prasarana bangunan gedung 1buku. b) Pengawasan bangunan rumah 121 unit, tower 52 unit, reklame 398 unit serta penindakan dan pembongkaran tower 5 unit, reklame 100 unit. c) Sosialisasi

peraturan

tata

bangunan

dan

lingkungan

ke

masyarakat 11 kali. d) Pelayanan informasi IMB untuk masyarakat melalui radio 3 kali, koran 3 kali, penerbitan IMB pemutihan 250 lembar, IMB sementara 1.250 lembar, IMB tetap 1.000 lembar. e) Penerbitan surat ijin pemasangan reklame 260 lembar f) Penerbitan surat izin pembangunan menara telekomunikasi seluler 11 lembar dan penyusunan draft Perbub penataan dan optimalisasi menara 1 buku. g) Penelitian

permohonan

site

plan

126

buah,

penelitian

permohonan surat keterangan tata bangunan dan lingkungan 1.924 buah, penelitian permohonan pecah sertifikat 561 buah, dan

penelitian

permohonan

rekomendasi

lahan

terkena

sempadan 61 buah. h) Draft Perbub IMB korban erupsi 1 buku. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penataan ruang sebagaimana buku lampiran)

133


Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun sampai dengan tahun 2011 mencakup kurang lebih 72,92% dari luas wilayah Kabupaten Sleman. Adapun RDTR yang telah disusun sebagai berikut: Tabel 3.14. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan yang telah disusun No. Lokasi Luas Perencanaan (Ha) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kecamatan Kalasan Kecamatan Depok Kecamatan Moyudan Kecamatan Minggir Kecamatan Pakem Kecamatan Sleman Kecamatan Gamping Kecamatan Prambanan Kecamatan Ngaglik Kecamatan Mlati Kecamatan Ngemplak Kecamatan Godean Kecamatan Berbah Kecamatan Seyegan Kecamatan Turi Kecamatan Cangkringan Kecamatan Tempel

3.584,0000 3.555,0000 2.762,0000 254,5822 4.384,0000 3.132,0000 2.925,0000 1.707,0000 3.852,0000 2.852,0000 3.571,0000 2.684,0000 2.299,0000 2.663,0000 415,7495 847,0000 426,8770

Jumlah Sumber : Bappeda Sleman

41.914,2087

Wilayah Kabupaten Sleman yang diprediksikan menjadi kawasan pertumbuhan baru telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Sampai tahun 2011 kawasan yang telah disusun RTBL adalah kawasan Stadion Maguwoharjo, Babarsari, Museum Gunung

Merapi,

Selokan

Mataram,

Jl.Solo,

Jl.

Monjali,

Kota

Prambanan, Kota Tempel, Wisata Kaliadem, Wisata Petualang Gunung Bangkel, Perkantoran Kabupaten Sleman dan Kecamatan Berbah dan Desa Sinduadi Kecamatan Mlati. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD

penyelenggara

urusan

penataan

ruang

adalah

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 134


Bappeda, didukung oleh Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan penataan ruang adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan penataan ruang di Bidang Perdesaan,

Bidang

Perkotaan

Bappeda

dan

Bidang

Penataan

Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 49 orang Secara rinci SDM penyelenggara urusan penataan ruang menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang sebesar

Rp2.169.396.000,00,

realisasi

Rp1.726.643.169,00

atau

79,59%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program

Perencanaan

Tata

Ruang,

anggaran

sebesar

Rp699.256.000,00 realisasi Rp655.722.650,00 atau 93,77% 2) Program Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp75.000.000,00 realisasi Rp71.652.530,00 atau 95,54% 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp1.395.140.000,00 realisasi Rp999.267.989,00 atau 71,62% f. Proses Perencanaan Proses

perencanaan

urusan

penataan ruang

dilakukan

secara

partisipatif dengan melibatkan para tokoh masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, perguruan tinggi dan LSM. Proses ini diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan untuk melakukan penyusunan awal rencana. Kemudian pelaksanaan musrenbang desa, dan musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Selanjutnya musrenbang kabupaten dan perumusan rancangan akhir. Setelah mendapat kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan dilakukan penetapan rencana. 135


g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penataan ruang di Bidang Perdesaan, Bidang Perkotaan Bappeda dan Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Draft Raperda RTRW telah disusun dan sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat, namun belum sampai pada penetapan menjadi Perda sehingga belum memiliki kekuatan hukum sebagai dasar acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Solusi dilakukan adalah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Sleman untuk segera mengesahkan Raperda RTRW dimaksud. 2) Tingkat ketaatan masyarakat terhadap perizinan serta persyaratan tata bangunan dan lingkungan masih kurang. Solusi yang dilakukan adalah

dengan

melakukan

sosialisasi

untuk

meningkatkan

pemahaman masyarakat terhadap aturan ketataruangan yang telah disepakati. Selain itu pengawasan terhadap ketaatan persyaratan perizinan

juga

dilakukan

bersamaan

dengan

pelaksanaan

penegakan hukum. 3) Saat ini belum semua wilayah di Kabupaten Sleman mempunyai Rencana rinci tata ruang. Upaya yang dilakukan adalah dengan penyusunan rencana detail tata ruang. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat-menyurat. b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan. c) Penyediaan jasa administrasi keuangan. d) Penyediaan jasa kebersihan kantor. e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f) Penyediaan alat tulis kantor.

136


g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor. i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. j) Penyediaan peralatan rumah tangga. k) Penyediaan makanan dan minuman rapat. l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. m) Pengelolaan dokumen SKPD. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, dan lokakarya b) Pengkajian kompetensi kepegawaian. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir. 5) Program Kerjasama Pembangunan daerah a) Penunjangan sekber kartamantul b) Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah yang berkelanjutan untuk desentralisasi. c) Koordinasi kerjasama pembangunan daerah. d) Fasilitasi naskah kerjasama pemerintah daerah dan desa 6) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan melalui kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah. 7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh melalui kegiatan koordinasi pengembangan wilayah strategis kecamatan. 137


8) Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah melalui kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan. 9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah: a) Penyusunan RKPD . b) Penyelenggaraan

musrenbang

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah (RKPD) c) Monitoring , evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan capaian

sasaran program. d) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) e) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) f) Perencanaan dan monitoring dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi. g) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan. h) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merapi. i) Kajian pagu indikatif kewilayahan. j) Analisis dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan. k) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. l) Koordinasi

penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) m) Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten, Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dan evaluasi LAKIP. n) Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan pengendalian pembangunan kecamatan. 10)Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi: a) Penyusunan indikator ekonomi daerah. b) Penyusunan rencana pengembangan kawasan sentra produksi pertanian lereng merapi bagian selatan.

138


c) Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata daerah. d) Fasilitasi kajian ekonomi pasca erupsi merapi. e) Penyusunan rencana pembangunan SDM di kawasan bencana merapi. 11)Program Perencanaan Sosial Budaya melalui kegiatan penyusunan rencana dan strategi pengembangan kecamatan sebagai pusat kebudayaan. 12)Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana: a) Fasilitasi pemetaan kawasan rawan bencana merapi. b) Koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. c) Identifikasi kerusakan dan kerugian akibat bencana merapi (Dammage and Loss Assesment/DaLA). b. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

dalam

urusan

perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pelayanan surat-menyurat selama 12 bulan b) Pembayaran langganan listrik, telepon dan media cetak 12 bulan. c) Pembayaran bendahara 6 orang dan pengurus barang 2 orang. d) Pelayanan kebersihan kantor selama 12 bulan dan pembayaran jasa petugas kebersihan kantor 1 orang. e) Perbaikan/pemeliharaan mesin ketik 7 unit dan komputer 37 unit, dan laptop 24 unit. f) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan. g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan. h) Penyediaan peralatan listrik 12 bulan. i) Pembelian peralatan kantor 2 unit j) Pembelian peralatan rumah tangga 1 unit k) Fasilitasi kebutuhan rapat dan tamu 12 bulan l) Fasilitasi kebutuhan perjalanan dinas 12 bulan m) Pelayanan arsip dan perpustakaan 12 bulan 139


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pemeliharaan kendaraan roda dua 17 kendaraan dan kendaraan roda empat 7 kendaraan 12 bulan. b) Pemeliharaan dan perbaikan gedung 12 bulan. c) Pemeliharaan meja kursi 20 unit. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan realisasi kegiatan pengiriman personel bimbingan teknis, workshop, seminar, dan lokakarya serta pengelolaan kepegawaian 72 pegawai 12 bulan serta pembayaran tenaga honorer 2 orang 12 bulan. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Dokumen Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kerja SKPD dan Program Kerja 40 buku. b) Laporan bulanan, tahunan dan LAKIP 20 buku. c) Laporan keuangan per bulan 12 bulan dan laporan tahunan yang berupa realisasi fisik dan keuangan. d) Profil SKPD 10 buku. 5) Program Kerjasama Pembangunan a) Laporan fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 15 buku. b) Laporan

pelaksanaan

Sustainable

Capacity

Building

Development (SCBD) 2011: 10 buku, pengembangan SDM 5 pelatihan, perkuatan kelembagaan berupa pembangunan dan pengembangan

SIM

3

buah,

dan

kerangka

peningkatan

kapasitas 2 kegiatan. c) Koordinasi dan fasilitasi kerjasama daerah 12 kali dan 58 draft kerjasama daerah, identifikasi dan evaluasi kerjasama daerah 1 dokumen, materi rancangan Peraturan Bupati tentang kerjasama daerah 1 dokumen. d) Naskah perjanjian antar daerah dan lembaga 76 buah, perjanjian tanah kas desa 14 buah.

140


6) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan terealisasi koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan batas daerah 12 kali, 1 dokumen laporan. 7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh terealisasi koordinasi pengembangan wilayah strategis di 15 kecamatan 44 kali. 8) Program

Peningkatan

Pembangunan

Daerah

Kapasitas

Kelembagaan

terealisasi

Perencanaan

peningkatan

kapasitas

perencanaan 2 kali dan penyusunan dan sosialisasi SOP 6 kali. 9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah a) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2012 sebanyak 125 buku, dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD 2012 5 buku, dokumen Rencana Kerja Tahunan 20 buku. b) Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD dan dokumen hasil musrenbang RKPD 100 buku, dokumen hasil forum SKPD 100 buku dan dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten 150 buku. c) Dokumen evaluasi kebijakan dan sasaran program urusan pembangunan daerah 30 buku. d) Dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun 2012, 200 buku. e) Dokumen usulan perencanaan DAK 2012 10 buku dan Monev DAK 2011 15 buku. f) Dokumen monitoring dana tugas pembantuan dan dekonsentrasi 30 buku. g) Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2011 200 buku. h) Laporan monitoring dan evaluasi program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi merapi sebanyak 20 buku. i) Dokumen pagu indikatif kewilayahan 10 buku.

141


j) Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan non APBD 1 bokumen 2 eks, data informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan per bulan 2 dokumen 8 eks, laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan 2011 ,11 dokumen 22 eks. k) Laporan

Pertanggungjawaban

Pemerintah

Daerah

(LPPD)

kepada Pemerintah 1 dokumen 10 set, publikasi naskah LPPD 2 media massa. l) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2010 kepada DPRD 1 dokumen 80 set. m) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemkab 30 buku, Penetapan Kinerja TA 2011 10 buku, evaluasi LAKIP instansi 12 SKPD n) Musyawarah perencanaan pembangunan di 17 kecamatan dan laporan 216 buku. 10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a) Dokumen Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Sleman 40 buku. b) Dokumen rencana pengembangan kawasan sentra produksi pertanian lereng merapi bagian selatan 40 buku. c) Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 40 buku. d) Dokumen kajian ekonomi pasca erupsi merapi 30 buku, rekomendasi

pengembangan

pariwisata

lereng

merapi

1

rekomendasi. e) Dokumen

rencana

pembangunan

SDM

kawasan

merapi

Kabupaten Sleman 100 buku. 11) Program Perencanaan Sosial Budaya terealisasi dokumen grand design kecamatan sebagai pusat kebudayaan 25 buku. 12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana a) Peta kawasan rawan bencana 10 exp, workshop 1 kali, seminar 1 kali.

142


b) Fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi 12 kali, dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 75 buku. c) Identifikasi dan penyusunan data kerusakan dan kerugian (DaLA) akibat bencana merapi. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

perencanaan pembangunan sebagaimana buku lampiran) Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2011 untuk pelaksanaan tahun 2012 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Proses perencanaan diawali dengan musyawarah

perencanaan

pembangunan

daerah

(musrenbang).

Musrenbang merupakan bagian tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, merupakan forum koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk mengharmoniskan

dan

menyelaraskan

program

dan

kegiatan

pembangunan di daerah. Musrenbang dilakukan secara terpadu yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Proses ini telah menghasilkan perencanaan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Musrenbang tersebut menghasilkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten dan masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui tahapantahapan sebagai berikut: 1) Musrenbang

desa, dilaksanakan pada minggu II sampai dengan

minggu IV bulan Januari 2011;

143


2) Musrenbang kecamatan, dilaksanakan pada minggu II dan minggu III bulan Februari 2011; 3) Paparan Camat, dilaksanakan pada minggu IV bulan Februari 2011, 4) Forum SKPD, dilaksanakan pada minggu I bulan Maret 2011; 5) Musrenbang kabupaten dengan melibatkan seluruh SKPD, tokoh masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi, dilaksanakan pada minggu IV bulan Maret 2011; 6) Finalisasi penyusunan RKPD, dilaksanakan pada minggu IV bulan Mei 2011; 7) Musrenbang Provinsi, dilaksanakan pada minggu I bulan April 2011; 8) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2012, dilaksanakan pada minggu II bulan April sampai dengan minggu III Mei 2011, Rancangan KUA/PPAS diserahkan ke DPRD pada minggu IV bulan Mei 2011, Nota Kesepakatan KUA ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2011; 9) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Tahun 2011,

dilaksanakan pada minggu II bulan April sampai dengan

minggu I Juni 2011, Rancangan KUA PPAS Perubahan diserahkan ke DPRD pada minggu II bulan Juni 2011, Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2011 ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2011; 10) Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2012, dilaksanakan pada minggu III bulan Oktober 2011, penyerahan Nota Keuangan RAPBD pada tanggal 10 November 2011, Perda APBD ditandatangani pada tanggal 28 November 2011, pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dilaksanakan pada 4-12 Januari 2012. 11) Penyusunan

RAPBD

Perubahan

dilaksanakan pada Bulan Juli 2011,

Tahun

Anggaran

2011,

penyerahan Nota Keuangan

RAPBD Perubahan pada tanggal 15 Agustus 2011, Perda APBD Perubahan ditandatangani pada tanggal 27 September 2011, 144


pengesahan

Dokumen

Pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

dilaksanakan pada 29 September - 3 Oktober 2011. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

manusia

penyelenggara

urusan

perencanaan

pembangunan di Bappeda berjumlah 72 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan perencanaan pembangunan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi

anggaran

untuk

penyelenggaraan

urusan

perencanaan

pembangunan sebesar Rp5.374.831.300,00 realisasi Rp4.896.624.745,00 atau 91,10%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp435.626.200,00 realisasi Rp355.919.270,00 atau 81,70% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran sebesar Rp395.828.000,00 realisasi Rp379.996.950,00 atau 96,00% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran sebesar Rp41.800.000,00 realisasi Rp33.210.000,00 atau 79,45% 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp171.875.000,00 realisasi Rp165.224.000,00 atau 96,13%

145


5) Program

Kerjasama

Pembangunan,

anggaran

sebesar

Rp863.280.000,00 realisasi Rp822.619.950,00 atau 95,29% 6) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, anggaran sebesar Rp38.600.000,00 realisasi Rp30.738.700,00 atau79,63% 7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,

anggaran

sebesar

Rp88.733.850,00

realisasi

Rp88.293.850,00 atau 99,50% 8) Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, anggaran sebesar Rp96.000.000,00 realisasi sebesar Rp75.569.550,00 atau 78,72% 9) Program

Perencanaan

Pembangunan,

anggaran

sebesar

Rp2.256.988.250,00 realisasi Rp2.066.937.725,00 atau 91,58% 10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, anggaran sebesar Rp479.150.000,00 realisasi Rp459.068.000,00 atau 95,81% 11) Program

Perencanaan

Sosial

Budaya,

anggaran

sebesar

Rp133.650.000,00 realisasi Rp116.717.500,00 atau 87,33% 12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, anggaran sebesar Rp373.300.000,00 realisasi Rp302.329.250,00 atau 80,99% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif diawali dari rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal, kemudian pelaksanaan musrenbang yang dimulai dari , musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, dan LSM. Selanjutnya dari hasil musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa perumusan Renja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan rencana. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

perencanaan pembangunan di Bappeda adalah sebagaimana terlampir.

146


h. Permasalahan dan Solusi 1) Diterbitkannya peraturan baru tentang pedoman perencanaan daerah yang berbeda dengan peraturan sebelumnya sehingga perlu penyesuaian

yang

cukup

memakan

waktu

dan

membuat

keterlambatan penetapan dokumen perencanaan daerah. Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan sosialisasi ke seluruh SKPD. 2) Proses perencanaan yang berfilosofi teknokratis dan menggunakan basis data sekunder seringkali dianggap masih belum cukup memadai. Sehingga terdapat kelemahan pada kekuatan data dan informasi untuk memproyeksikan arah pembangunan berikutnya. Solusi yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas data dan informasi serta penyusunan sistem monev pembangunan. 7. Urusan Perumahan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pembangunan Perumahan a) Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan b) Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Perumahan c) Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/Badan Usaha d) Pembangunan Sarana dan Prasarana rusunawa/rusunami e) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami f)

Penunjang Bantuan stimulan Rumah Swadaya

g) Pendampingan Rekompak JRF h) Penataan Kawasan LC 2) Program Pengelolaan Areal Pemakaman a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman b) Pemberian perizinan permakaman c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman 3) Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

pencegahan

bahaya

Kebakaran a) Pengawasan

pelaksanaan

kebijakan

kebakaran 147


b) Pendidikan, pelatihan, pertolongan dan pencegahan kebakaran c) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran d) Pengadaan

sarana

dan

prasarana

pencegahan

bahaya

kebakaran e) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran f)

Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

g) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perumahan sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Perumahan a) Data rumah 15

buku, review Peraturan Bupati tentang

Pengembangan Perumahan 1 buku, draft perda pengelolaan rusunawa 1 buku, data analisa dan rencana relokasi 1 buku. b) Pemrosesan perizinan pembangunan rusunawa di 2 lokasi yaitu Padukuhan

Jongke

Sendangadi

dan

Padukuhan

Dabag

Condong Catur. c) Koordinasi pembangunan perumahan dan verifikasi fasilitas umum dan fasilitas sosial 10 lembaga. d) Pembangunan prasarana dan sarana rusunawa/rusunami di 3 lokasi yaitu Rusunawa Dabag Condongcatur Depok, Rusunawa Mranggen dan Rusunawa Gemawang Sinduadi Mlati. e) Pengelolaan Rusunawa/rusunami 3 lokasi. f)

Penyaluran dana stimulan perumahan swadaya 100 unit

g) Fasilitasi pelaksanaan rekompak JRF 6 desa, yaitu Desa Wukirharjo, Desa Kepuharjo, dan Desa Umbulharjo, Kecamatan Prambanan; Desa Wukirsari, Desa Sambirejo, dan Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan. h) Pembangunan jalan di kawasan Land Consolidation (LC) Sinduadi 1 paket

148


2) Program Pengelolaan Areal Permakaman a) Pemrosesan perizinan, sosialisasi dan pemeliharaan Taman Pemakaman Umum (TPU) Seyegan. b) Perizinan pembangunan TPU Sleman dan TPU Prambanan, serta dokumen lingkungan TPU Prambanan. c) Pembangunnya prasarana dan sarana dasar di TPU Seyegan berupa tempat parkir sepeda motor, pagar, gudang penyimpan peralatan,

pusara,

Grobog,

prasasti

erupsi

merapi,

dan

landscaping. 3) Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran a) Monitoring sarara dan prasarana pemadam kebakaran 36 obyek dan indentifikasi sebab-sebab kebakaran 60 obyek. b) Kesamaptaan pemadam kebakaran 10 kali. c) Penyuluhan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran 3 kali diikuti oleh 120 orang. d) Pengadaan

sarana

dan

prasarana

pencegahan

bahaya

kebakaran berupa baju tahan api 3 buah, helm PBK 10 buah, sepatu boot damkar 10 buah, baju tahan api entry 1 buah, self contained breathing apparatus 1 buah, pemasangan hidran kota 3 buah, pesawat HT 4 buah. e) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran berupa mobil damkar 3 buah, mobil tanki air 2 buah, tabung APAR 32 buah, pompa diesel 2 buah, pesawat HT dan RIG 10 buah, tandon air 1 buah dan portable damkar 36 buah. f)

Kesiapsiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) 180 kali.

g) Operasional Posko Siaga PBK 12 bulan dan operasional pemadaman kebakaran 60 kali. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan sebagaimana buku lampiran) 149


Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan mampu mendukung

penyediaan

sarana

dan

prasarana

fasilitas

umum

perumahan/rusunawa di Rusunawa Dabag, Rusunawa Mranggen, Rusunawa Gemawang yang meliputi drainase, penyambungan instalasi listrik, landscaping, IPAL, sumur resapan air hujan, pagar, jalan lingkungan konblok dan talud sungai. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perumahan adalah Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Dinas

ini dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Bidang Penanggulangan Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Seksi Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, dan Seksi Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan perumahan sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan perumahan di Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 15 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan urusan perumahan menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perumahan sebesar Rp5.965.077.450,00 realisasi Rp5.701.605.175,00 atau 95,58%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

150


1) Program

Pengembangan

Perumahan,

anggaran

sebesar

Rp

Rp4.308.304.350,00 realisasi Rp Rp4.095.742.925,00 atau 95,07% 2) Program

Pengelolaan

Areal

Pemakaman,

anggaran

sebesar

Rp874.400.000,00 realisasi Rp854.301.250,00 atau 97,70% 3) Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp782.373.100,00 realisasi Rp751.561.000,00 atau 96,06% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan perumahan dilakukan secara partisipatif diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD dengan melibatkan para tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perumahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Data yang berkaitan dengan pengembangan rumah baik secara kualitas maupun kuantitas masih kurang. Solusi yang dilaksanakan adalah mulai dilakukannya pendataan ulang jumlah dan klasifikasi rumah. 2) Pendirian

perumahan

permakaman.

Solusi

belum yang

dilengkapi dilaksanakan

dengan

fasilitas

adalah

dengan

menyediakan TPU di Seyegan dan Prambanan. 3) Belum adanya mobil PBK dengan tangga 15 m dan 34 m. Solusi yang

dilaksanakan

Penanggulangan

adalah

Kebakaran,

bekerjasama Bencana

dengan dan

Kantor

Perlindungan

Masyarakat Kota Yogyakarta untuk menanggulangi kebakaran dengan skala besar. 4) Belum semua bangunan/perusahaan menyediakan alat pemadam api.

Solusinya,

dilakukan

pemeriksaan

dan

himbauan

agar

perusahaan menyediakan alat pemadam api, serta sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. 151


8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga a. Program dan Kegiatan 1) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda melalui kegiatan kajian, monitoring dan evaluasi kegiatan kepemudaan. 2) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan (MTQ) 3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba a) Koordinasi dan evaluasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) b) Rintisan desa pelopor bebas Napza c) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda d) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi siswa 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan a) Pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) b) Pemilihan dan pengiriman peserta Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP) c) Pembinaan Budi Pekerti Pemuda 5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga a) Monitoring dan evaluasi olahraga karyawan, masyarakat dan tri lomba juang b) Kompetisi dan pengiriman kontingen Pekan Pelajar Daerah (POPDA) c) Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti dan teknisi olehraga d) Pembinaan olahraga bagi masyarakat 6) Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga melalui pengiriman dan evaluasi peserta Porseni Pondok Pesantren tingkat kabupaten, propinsi dan nasional. b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pendidikan, pemuda dan olahraga sebagai berikut:

152


1) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda terealisasi melalui pembinaan dan penyuluhan narkoba bagi 2.400 orang pemuda, monitoring dan fasilitasi kegiatan pemuda dan remaja 1 kali, serta koordinasi dan fasilitasi sarasehan dialog remaja 1 kali. 2) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda terealisasi melalui pelaksanaan MTQ sekolah umum bagi 500 peserta dan pemilihan 56 orang calon utusan Kabupaten Sleman dalam MTQ propinsi dan nasional. 3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba: e) Koordinasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 5 kali. f) Penyuluhan penyalahgunaan Napza 3 kali bagi 120 orang, penyuluhan anti narkoba 2 kali di Desa Bokoharjo dan Desa Gayamharjo

Kecamatan

Prambanan,

pembentukan

dan

penyampaian bantuan sarana operasional bagi 2 orang satgas anti narkoba yang baru di desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik dan Desa Sumberadi Kecamatan Mlati, serta bimbingan lanjut bagi 12 orang satgas anti narkoba. g) Pembinaan 10 kelompok pemuda anti narkoba 150 orang. h) Pembinaan 10 kelompok siswa anti narkoba 40 orang. 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan: a) Pembinaan 15 organisasi kepemudaan 60 orang. b) Pemilihan 200 orang calon peserta Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP), dan pengiriman 4 orang peserta serta 2 orang pendamping BPAP. c) Pembinaan budi pekerti pemuda 85 orang di 15 organisasi. 5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga a) Monitoring dan evaluasi olahraga masyarakat, karyawan, dan tri lomba juang 12 kali. b) Pengiriman kontingen POPDA Kabupaten Sleman yang terdiri 14 cabang olahraga. 153


c) Pelatihan pelatih senam bagi 60 orang guru SD dan SMP. d) Pembinaan olahraga masyarakat bagi 17 klub olahraga pelajar kecamatan. 6) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga terealisasi melalui pengiriman peserta Porseni Pondok Pesantren ke Jawa Timur 3 kali. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

kepemudaan dan olahraga sebagaimana buku lampiran) Pencapaian program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2011 didukung oleh sarana dan prasarana serta kinerja aparat. Berbagai program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Prestasi yang dicapai Kabupaten Sleman dalam urusan kepemudaan dan olah raga tahun 2011 antara lain: 1) Juara II Olimpiade Olahraga Siswa tingkat nasional jenjang SMA cabang Bulutangkis Ganda Putri atas nama Choirunnisa dari SDN Sleman 1 dan Lisa Ayu Kusumawati dari SDN Godean 1, 2) Juara II Olimpiade Olahraga Siswa tingkat nasional jenjang SMA cabang Bulutangkis atas nama Aden Putut Wirastoto dari SMAN 1 Turi, 3) Juara II Olimpiade Olahraga Siswa tingkat nasional jenjang SMA cabang Karate Komite Perorangan Putri atas nama Nita Tri Mardiany dari SMAN 1 Mlati, 4) Juara umum Pekan Olahraga Provinsi DI. Yogyakarta XI 2011. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga adalah Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 154


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi SKPD penyelenggara adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga di Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berjumlah 12 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp1.151.071.000,00 realisasi Rp1.060.159.250,00 atau 92,10%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan dan Kecakapan Hidup Pemuda,

anggaran

sebesar

Rp40.000.000,00

realisasi

Rp39.850.000,00 atau 99,63%. 2) Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda, anggaran sebesar Rp200.000.000,00 realisasi Rp197.945.000,00 atau 98,97% 3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, anggaran sebesar Rp176.071.000,00 realisasi Rp171.304.500,00 atau 97,29% 4) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, anggaran sebesar Rp200.000.000,00 realisasi Rp169.110.000,00 atau 84,56% 5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, anggaran sebesar

Rp465.000.000,00

realiasasi

Rp415.224.750,00

atau

89,30% 6) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, anggaran sebesar Rp70.000.000,00 realisasi Rp66.725.000,00 atau 95,32%.

155


f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan secara partisipatif diawali dengan masukan permasalahan dan usulanusulan dari seluruh TK, SD, SMP, SMA/SMK, rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan secara multi sektoral. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

kepemudaan dan olahraga di Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun 2011 antara lain : 1) Menurunnya loyalitas atlit terhadap daerah berpengaruh terhadap penurunan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional. Solusi yang dilakukan

adalah

melalui peningkatan

pembinaan dan

penghargaan terhadap atlit berprestasi. 2) Masih tingginya kasus NAPZA di kalangan pemuda. Solusi yang dilakukan adalah pembentukan satgas anti NAPZA dan Desa Bebas NAPZA, menyelenggarakan pelatihan kader dan satgas anti NAPZA, serta mengefektifkan peran Badan Narkotika Kabupaten Sleman. 9. Urusan Penanaman Modal a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan b) Penyediaan jasa administrasi keuangan c) Penyediaan jasa kebersihan kantor 156


d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja e) Penyediaan Alat Tulis Kantor f) Penyediaan barang cetak dan penggandaan g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h) Penyediaan makanan dan minuman rapat i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi j)

Penyediaan jasa keamanan kantor

k) Pengelolaan Dokumen SKPD 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair d) Pemeliharaan rutin/berkala taman 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya b) Pengkajian kompetensi kepegawaian 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha b) Peningkatan kegiatan pengendalian, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal c) Penyusunan investor guide penanaman modal d) Penyelenggaraan pameran insvestasi e) Pembuatan materi promosi investasi 6) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi melalui kegiatan Kajian kebijakan penanaman modal 157


7) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya Dan Prasarana Daerah a) Evaluasi dana penguatan modal b) Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi dana penguatan modal c) Analisis

kelayakan

modal

dan

pengendalian

kredit

dana

penguatan modal d) Rekonsiliasi dana penguatan modal e) Regulasi penyertaan modal b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan penanaman modal adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pembayaran listrik, telepon, air dan media cetak selama 12 bulan b) Pembayaran pengelola anggaran/keuangan selama 12 bulan c) Pelayanan kebersihan kantor selama 12 bulan. d) Pemeliharaan komputer 10 unit, mesin ketik 4 unit, dan printer 8 unit. e) Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan. f) Penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan g) Penyediaan komponen instalasi listrik 80 unit h) Penyediaan makan minum rapat dan tamu selama 12 bulan i) Penyediaan biaya perjalanan dinas selama 12 bulan j) Pengamanan kantor 12 bulan. k) Pelayanan surat menyurat, arsip dan perpustakaan selama 12 bulan. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor a) Pemeliharaan gedung 1 unit. b) Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat 1 unit, dan kendaraan roda dua 5 unit. c) Pemeliharaan mebelair 1 paket. d) Pemeliharaan taman1 paket

158


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pembinaan kerja 4 kali b) Kursus singkat 1 kali c) Pengelolaan administrasi kepegawaian bagi 21 orang pegawai 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan dan LAKIP 14 dokumen b) Penyusunan laporan keuangan 12 dokumen c) Penyusunan Renja, RKA, dan DPA SKPD 20 buku 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a) Koordinasi penanaman modal di tingkat Kabupaten 7 kali, di tingkat

provinsi

15

menyelenggarakan

kali,

investor

dan

di

tingkat

gathering

di

pusat

7

kali,

Jakarta

1

kali,

mengirimkan misi ke Jakarta 1 kali, serta melaksanakan Forkom investasi 1 kali. b) Pemantauan,

pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

penanaman modal bagi 67 unit PMA dan PMDN c) Penyusunan panduan informasi bagi calon investor dan investor PMA dan PMDN 500 eks. d) Terlaksananya

gelar potensi investasi

di Batam Propinsi

Kepulauan Riau 1 kali, serta promosi melalui web 1 kali. e) Penyusunan materi promosi investasi 500 buku, 500 eks liflet, dan 500 VCD. 6) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi a) Penyusunan kajian pengembangan penanaman modal 20 buku. b) Penyusunan kajian BLUD 20 buku. 7) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah a) Evaluasi pengelolaan dana penguatan modal 24 buku, fasilitasi penyelesaian permasalahan dana penguatan modal bagi korban merapi di 5 kecamatan yaitu di Kecamatan Pakem, Cangkringan, 159


Tempel, Turi dan Ngemplak, serta estimasi kebutuhan DPM dan penyertaan modal 1 kali. b) Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Komputerisasi Dana Penguatan Modal 1 paket. c) Penyusunan

analisa

penyertaan

modal

1

paket,

analisa

penguatan modal 1 paket, dan melaksanakan pengendalian penguatan modal 12 kali. d) Penyusunan laporan rekonsiliasi penguatan modal 12 kali, dan laporan rekonsiliasi penyertaan modal 4 kali. e) Penyusunan Draf raperda penyertaan modal 1 paket, SK penetapan 51 buah,dan perjanjian Dana Penguatan Modal 710 set. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagaimana buku lampiran) Pada tahun 2011 jumlah unit usaha PMA sebanyak 41 unit usaha dengan nilai investasi mencapai US$ 185.185.922,42 meningkat sebesar 13,92% dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2010 sebesar US$162.554.217,00 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.385 orang. Jumlah unit usaha PMDN pada tahun 2011 mencapai

32

unit

usaha

dengan

nilai

investasinya

mencapai

Rp827.390.268.676,00 meningkat 148,33% dibandingkan dengan nilai invetasi tahun 2010 sebesar Rp333.175.320.856,00 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.269 orang. Perkembangan penanaman modal selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

160


Tabel 3.15. Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, dan Tenaga Kerja Tahun 2007 – 2011 No 1.

TAHUN

Uraian

2007

3.

2009

2010

2011

Jumlah Unit Usaha a. PMA

36

35

33

38

41

b. PMDN

36

32

31

31

32

26.779

27.949

29.222

30.384

31.566

a. PMA (Juta US$)

148,82

148,67

148,23

162,55

185,19

b. PMDN (Milyar Rp)

344,99

323,07

321,55

333,16

827,39

c. Non PMA-PMDN (Milyar Rp) 1.712,88

1.911,74

2.289,74

2.558,49

3.034,34

c. Non PMA-PMDN 2.

2008

Nilai Investasi

Tenaga Kerja (org) a. PMA

6.163

6.113

6.107

6.146

6.385

b. PMDN

9.387

9.131

9.065

9.065

9.269

c. Non PMA-PMDN 201.832 211.803 228.268 238.940 Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

249,189

Grafik 3.11. Capaian Investasi PMDN dan Non PMA-PMDN Tahun 2010-2011

2000

3.034,34

2.558,49

4000

827,39

333,17

0 2010 PMDN (milyar Rp)

2011 Non PMA-PMDN (milyar Rp)

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman Grafik 3.12 Capaian Investasi PMA Tahun 2010-2011 189.500.000 184.500.000 179.500.000 174.500.000 169.500.000 164.500.000 159.500.000 154.500.000 149.500.000 144.500.000 139.500.000 PMA (US$)

2010

2011

162.554.217

185.185.922,42

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

161


Grafik 3.13. Capaian Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN dan Non PMA-PMDN Tahun 2007-2011 234.508

250000

249.189

200000 150000 100000 50000

9.065

9.269 6.385

6.146

0 2010 PMA

2011 PMDN

Non PMA-PMDN

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Nilai investasi pada tahun 2011 naik 13,92% dibandingkan tahun 2010. Hal ini karena pada tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya, tingkat kepatuhan untuk menyampikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih rendah, dan data yang dituliskan pada LKPM ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Namun pada tahun 2011, para investor (perusahaan) mulai memahami pentingnya mengirimkan LKPM, serta mulai tertib mengirimkan LKPM sesuai dengan kenyataan di lapangan, baik mengenai nilai investasi, tenaga kerja, maupun kapasitas produksi. Kenaikan nilai investasi yang cukup tinggi pada tahun 2011, juga disebabkan adanya perusahaan yang melakukan go public, seperti dilakukan oleh PT. Delta Nusantara, perluasan usaha seperti PT. Kiho Bali Korin dan PT. Sport Glove Indonesia, dan penambahan kapasitas produksi seperti yang dilakukan oleh PT. Craftex International dan PT. Indo Merapi. Selain itu, pada tahun 2011, berdiri perusahaanperusahaan baru baik PMA maupun PMDN, seperti PT. Meta Communication, PT. Japan Indonesia Economic Center, dan PT. Narada Agungnugraha. Dana penguatan modal pada tahun 2011 sebesar Rp20.739.500,00 diberikan kepada 710 kelompok sasaran. Besarnya Dana Penguatan Modal tahun 2011 ini naik 22,85% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp16.880.750,00 yang diberikan kepada 747 kelompok sasaran. 162


Sementara dana penyertaan modal sebesar Rp6.000.000.000,00 turun 52,68% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp12.681.900.911,00. Namun demikian bagian laba dari dana penyertaan modal tahun 2011 meningkat 8,17% dari tahun 2010 sebesar Rp10.169.824.623,38 menjadi Rp11.001.112.152,54. Tabel 3.16. Jumlah Dana Penguatan Modal dan Kelompok Sasaran Tahun

2008

Bidang

100 55 0 0

DPM (000) 500.000 430.000 0 0

0 63 36 100 0 107 197 120 24 6 808

Sasaran Ter PHK CTKI Lulusan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pengembangan Pariwisata Perindustrian Koperasi dan UKM KB, PP, dan PA Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Peternakan TPH Perikanan Perkebunan Kehutanan Jumlah

2009

200 19 10 36

DPM (000) 1.000.000 267.500 100.000 435.000

0 1.034.000 3.000.000 500.000

0 48 33 0

0 5.214.000 5.035.000 2.025.000 492.000 405.000 18.635.000

0 74 172 135 16 2 745

Sasaran

2010

2011

138 17 5 3

DPM (000) 664.750 320.000 37.500 40.000

0 986.000 3.150.000 0

3 41 42 172

0 5.096.000 4.625.600 2.480.000 420.000 102.500 18.662.600

14 59 142 105 6 0 747

Sasaran

23 21 8 3

DPM (000) 154.000 395.000 97.000 173.000

470.000 885.000 3.515.000 1.035.000

6 40 29 225

790.000 1.198.000 3.650.000 1.215.000

61.500 3.297.000 3.970.000 2.140.000 445.000 0 16.880.750

23 65 163 97 5 2 710

230.000 4.872.000 5.342.500 2.195.000 228.000 200.000 20.739.500

Sasaran

Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman. Tabel 3.17. Dana Penyertaan Modal Tahun 2007 – 2011 TAHUN 2007 2008 2009 2010 1. BPD DIY (Juta Rp) 5.000 4.000 5.500 3.000 2. Bank Sleman (Juta Rp) 4.000 8.000 7.000 4.500 3. PDAM (Juta Rp) 2.740,50 3.125 9.500 5.181,90 4. BUKP (Juta Rp) 250 350 1.200 0 Jumlah (Juta Rp) 11.950,50 15.475 23.200 12.681,90 Sumber: Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman. No

Uraian

2011 0 3.500 2.500 0 6.000

Tabel 3.18. Bagian Laba Dana Penyertaan Modal Tahun 2007– 2011 TAHUN No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 1. BPD DIY (Juta Rp) 4.666,45 5.347,71 7.778,17 7.245,80 7.733,01 2. Bank Sleman (Juta Rp) 1.032,50 1.257,05 2.040,44 2.648,83 2.924,33 3. PDAM (Juta Rp) 4. BUKP (Juta Rp) 33,36 72,22 154,56 275,20 343,77 Jumlah (Juta Rp) 5.732,30 6.676,99 9.973,16 10.169,82 11.001,11 Sumber: Kantor Penanaman Modal, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

163


c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan penanaman modal adalah Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal,

yang dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Penanaman, Penguatan Dan Penyertaan Modal. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi

Kantor

Penanaman,

Penguatan

Dan

Penyertaan

Modal

sebagaimana terlampir d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan penanaman modal

di

Kantor Penanaman, Penguatan Dan Penyertaan Modal berjumlah 21 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan penanaman modal menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal sebesar

Rp1.147.285.000,00,

realisasi

Rp1.081.977.761,00

atau

94,31%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp137.167.500,00 realisasi Rp117.036.213,00 atau 85,32% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp47.510.000,00 realisasi Rp43.836.748,00 atau 92,27% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp24.000.000,00 realisasi Rp23.172.500,00 atau 96,55% 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja

dan

Keuangan

sebesar

Rp46.350.000,00

realisasi

Rp45.323.000 atau 97,78% 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, anggaran sebesar Rp378.720.500,00 realisasi Rp353.382.500 atau 93,31% 164


6) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi, anggaran sebesar Rp70.000.000,00 realisasi Rp67.737.000,00 atau 96,77% 7) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah, anggaran sebesar Rp443.537.000,00 realisasi Rp431.489.800,00 atau 97,28% f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan urusan penanaman modal dilaksanakan dengan identifikasi dan inventarisasi potensi yang diawali dari rapat kerja dinas dan

jajaran

kecamatan,

kecamatan, sebagai

musrenbang

bahan

desa,

penyusunan

serta

Renja

musrenbang

SKPD.

Dalam

pelaksanaan urusan penanaman modal melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain instansi terkait, Kadinda, Small Medium Enterprise Development Center

(SMEDC)

UGM dan Lembaga

pengabdian masyarakat perguruan tinggi. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

penanaman modal di Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam Penanaman Modal 1) Pelayanan perijinan kepada investor belum sesuai dengan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Solusi yang dilakukan adalah dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan SKPD teknis. 2) Terdapat masyarakat yang belum melunasi kewajibannya secara tepat waktu sesuai komitmen. Solusi yang dilakukan adalah melakukan intensifikasi pemantauan dan penagihan dilakukan penagihan

secara

intensif,

serta

menyusun

SOP

tentang

penyelesaian piutang macet.

165


10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan b) Penyediaan jasa administrasi keuangan c) Penyediaan jasa kebersihan kantor d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja e) Penyediaan alat tulis kantor f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g) Penyediaan makanan dan minuman rapat h) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi i) Penyediaan jasa keamanan kantor j) Pengelolaan Dokumen SKPD 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya b) Pengkajian kompetensi kepegawaian 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD e) Penyusunan profil data SKPD lima tahunan 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif a) Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah b) Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah 166


6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah a) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM b) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan c) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD d) Pendampingan manajemen usaha bagi IK di sekitar pabrik rokok 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi c) Fasilitasi masalah dan pembubaran koperasi bermasalah b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa langganan dan pemasangan instalasi selama 12 bulan. b) Pengelolaan keuangan selama 12 bulan oleh 12 orang. c) Penyediaan sarana kebersihan kantor selama 12 bulan. d) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja terhadap 31 unit komputer/laptop, 17 unit mesin ketik, 1 unit mesin fotokopi, 1 unit jaringan, dan 4 unit AC. e) Penyediaan ATK selama 12 bulan. f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. g) Penyediaan makanan dan minuman tamu serta rapat selama 12 bulan h) Fasilitasi koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan i) Penyediaan jasa keamanan kantor selama 12 bulan j) Penataan arsip, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dinas selama 12 bulan

167


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Rehabilitasi sarana prasarana kerja terhadap bangunan seluas 3.018 m2 dan 1 unit taman. b) Pemeliharan sarana dan prasarana kerja terhadap 5 unit kendaraan roda empat dan 10 unit kendaraan roda dua. c) Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja terhadap 158 unit meubel. 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur a) Fasilitasi Bimtek, workshop, seminar, lokakarya selama 12 bulan b) Pengelolaan kepegawaian terhadap 75 pegawai dan 1 orang PTT, serta Penilaian Angka Kredit (PAK) 7 orang pejabat fungsional. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 145 buku b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan 30 buku. c) Penyusunan dokumen rencana kerja SKPD 45 buku. d) Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan dinas tahun anggaran 2011 sebanyak 57 kegiatan, serta monitoring dan evaluasi paska pelatihan masyarakat 25 kali. e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir 20 buku. 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif a) Terlaksananya kemudahan formalisasi badan hukum koperasi bagi 65 kelompok. b) Pemasangan papan nama sentra industri Ayam Goreng Kalasan dan

Bakpia

penyuluhan

Minomartani, untuk

Usaha

serta Mikro

fasilitasi Kecil

bimbingan dan

dan

Menengah

Perindustrian dan Perdagangan (UMKM INDAG) 10 kali. 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah a) Temu usaha antara usaha kecil, koperasi dan swasta yang diikuti oleh 50 koperasi/UKM.

168


b) Pelatihan inisiasi kewirausahaan bagi 25 orang kelompok usaha baru/KUB IK, pelatihan Total Motivation Trainning bagi 25 orang pengusaha IKM, diklat jiwa kewirausahaan bagi 60 UKM, dan pelatihan jiwa kewirausahaan UKM bagi 150 UKM. c) Diklat pengurus koperasi bagi 25 koperasi, diklat pengawas koperasi bagi 25 koperasi, Bimtek RAT bagi 25 koperasi, Bimtek kesehatan bagi 25 koperasi, dan bimbingan manajemen bagi 10 koperasi pasif. d) Pendampingan manajemen usaha bagi Industri Kecil disekitar pabrik rokok Kecamatan Mlati untuk 20 orang. 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terealisasi pengadaan sarana prasarana promosi teknologi informasi di Showroom Dinas untuk 70 pengusaha IKM selama 12 bulan, fasilitasi 4 perusahaan dalam GTTG di luar Jawa, fasilitasi 6 koperasi dalam Gelar Potensi Koperasi, fasilitasi 4 koperasi dan 2 orang PNS pendamping dalam Gelar Potensi Koperasi melalui Pameran Smesco. 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a) leaflet pedoman penyelenggaraan perkoperasian 150 buah dan booklet

400

buah,

serta

sosialisasi

perundang-undangan

koperasi kepada 160 peserta. b) Penilaian koperasi berprestasi terhadap 75 koperasi, dan penilaian kesehatan koperasi terhadap 45 KSP/USP. c) Fasilitasi penyelesaian permasalahan koperasi dan pembubaran koperasi beku 18 koperasi. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana buku lampiran) Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mampu meningkatkan jumlah anggota, volume usaha koperasi dan kualitas kelembagaan koperasi. Perkembangan jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan sebesar 0,52% dari 233.362 orang pada tahun 2010 meningkat menjadi 234.584 orang pada tahun 2011. Perkembangan volume usaha juga mengalami kenaikan sebesar 169


1,66%,

pada

tahun

2010

sebesar

Rp720.095.806

menjadi

Rp732.070.941 pada tahun 2011. Demikian juga dengan jumlah koperasi yang mengalami kenaikan 1%, pada tahun 2010 sebesar 598 unit naik menjadi 604 unit pada tahun 2011. Grafik 3.14. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2007-2011 620 587

600 580

601

598

604

561

560 540 520 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman Grafik 3.15. Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2007-2011 240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000

233.362

234.584

218.407 202.620

2007

208.159

2008

2009

2010

2011

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman Grafik 3.16. Perkembangan Volume Usaha Koperasi Tahun 2007-2011 (ribu rupiah) 750.000.000

720.095.806 732070941 705.482.789

700.000.000

656.431.240

671.888.372

650.000.000 600.000.000 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman

Pada tahun 2011 dari 604 koperasi terdapat koperasi aktif sebanyak 541 buah (89,56%), koperasi pasif 9 buah (1,49%) dan koperasi beku 54 buah (8,94%) Jika dibandingkan data tahun 2010 jumlah koperasi

170


aktif di tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 4,64%, jumlah koperasi pasif tetap sama dan jumlah koperasi beku turun 25%. Grafik 3.17. Jumlah Koperasi Aktif, Pasif dan Beku Tahun 2007-2011 600 500 400 300 200 100 0

245

541

517

481 290 223

206 93

91 29

2007

2008

91

2009 Aktif

Pasif

72 9

2010

9

54

2011

Beku

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi serta didukung oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana terlampir. c. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi berjumlah 15 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagaimana terlampir. d. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil

dan

menengah

sebesar

Rp1.359.581.500,00

realisasi

171


Rp1.217.773.884,00 atau 89,57%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp335.688.000,00 realisasi Rp311.865.084,00 atau 92,90% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp202.396.000,00 realisasi Rp126.295.300,00 atau 62,40% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp46.060.000,00 realisasi Rp46.060.000,00 atau 100% 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar

Rp155.785.000,00

realisasi Rp148.584.500,00 atau 95,38% 5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, anggaran sebesar Rp110.006.000,00 realisasi Rp98.386.000,00 atau 89,44% 6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp257.949.500,00 realisasi Rp248.149.000,00 atau 96,20% 7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, anggaran Rp146.893.000,00 realisasi Rp135.795.000,00 atau 92,44% 8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, anggaran Rp104.804.000,00 realisasi Rp102.639.000,00 atau 97,93% e. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan secara partisipatif, diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyusunan renja SKPD diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan untuk melayani masukan dari koperasi dan usaha kecil menengah.

172


f. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagaimana terlampir. g. Permasalahan dan Solusi Belum kompetitifnya sebagian koperasi lokal asal Kabupaten Sleman sehingga ketika muncul kantor cabang koperasi simpan pinjam yang berasal dari luar Kabupaten Sleman dikhawatirkan akan menjadi pesaing koperasi-koperasi lokal. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan pembinaan koperasi yang melibatkan praktisi dan akademisi untuk berperan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi, selain itu pada tahun 2012 akan dilakukan kajian tentang dampak keberadaan kantor cabang terhadap koperasi lokal. 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan c) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan d) Penyediaan jasa administrasi keuangan e) Penyediaan jasa kebersihan kantor f)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

g) Penyediaan alat tulis kantor h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan i)

Penyediaan makanan dan minuman rapat

j)

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

k) Pengelolaan dokumen SKPD 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c)

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

173


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan pelatihan formal b) Pengkajian kompetensi kepegawaian 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran c)

Penyusunan perencanaan kerja SKPD

d) Penyusunan profil data hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan a) Pengelolaan

dalam

penyusunan

laporan

informasi

kependudukan b) Penyusunan informasi kependudukan c) Pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan sipil d) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatatn sipil e) Fasilitasi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) f)

Pelayanan umum dan administrasi kependudukan

g) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan h) Pembentukan dan penataan sistem koneksi (Inter-phase tahap awal) NIK i)

Sosialisasi kebijakan kependudukan

j)

Penerbitan surat pemberitahuan NIK dan validasi database SIAK

k) Pemutakhiran data kependudukan melalui SAK/SIAK b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pengelolaan persuratan 12 bulan yang meliputi surat masuk 1.351 lembar, surat keluar 946 lembar, undangan masuk 639 lembar, dan undangan keluar 30 lembar. 174


b) Pembayaran langganan listrik, air, telepon dan surat kabar selama 12 bulan. c) Penyediaan komponen instalasi listrik 12 bulan. d) Penyediaan administrasi keuangan 7 orang di tingkat Kabupaten dan 17 orang di tingkat Kecamatan selama 12 bulan. e) Pengadaan tenaga kebersihan 1 orang dan pengadaan sarana kebersihan kantor sebanyak 26 jenis. f)

Perbaikan dan pemeliharaan 19 unit peralatan kerja yaitu: 8 unit komputer, 7 unit printer, dan 4 unit laptop.

g) Penyediaan alat tulis kantor 60 jenis selama 12 bulan. h) Penggandaaan barang cetakan berupa : KTP 5.000 lembar, KK 175.000 lembar, SKTS 16.000 lembar, SKTT 1.500 lembar, Blangko kutipan 101.200 lembar, dan buku register 2.032 buku. i)

Penyediaan

makanan

dan

minuman

tamu

6

kali,

dan

penyediaan makanan dan minuman rapat 12 kali. j)

Fasilitasi perjalanan dinas 20 kali.

k) Pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan, yang meliputi pertelaan arsip 17 daftar, boks arsip 80 buah, dan buku perpustakaan 140 buku. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan gedung kantor 2 unit. b) Pemeliharaan mobil 5 unit dan sepeda motor 8 unit. c)

Perbaikan meja kerja 10 buah dan kursi kerja 15 buah.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Penyertaan pendidikan dan pelatihan 7 kali diikuti 32 orang. b) Pengelolaan usulan kenaikan pangkat 1 orang, kenaikan gaji berkala pegawai 16 orang, cuti pegawai 16 orang, pengelolaan buku penjagaan 14 buku, pengelolaan DP3 42 orang, pensiun 1 orang, pengelolaan SK pegawai 27 orang, dan melaksanakan laporan kepegawaian 12 kali.

175


4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan a) Laporan bulanan 60 dokumen, Laporan tahunan 7 dokumen, LAKIP 7 dokumen, berita acara 5 dokumen, dan laporan barang 12 dokumen. b) Laporan keuangan bulanan sebanyak 12 dokumen, laporan keuangan tahunan 1 dokumen, neraca keuangan 12 dokumen dan catatan atas laporan keuangan 1 dokumen. c)

Renja SKPD 10 dokumen, RKA 12 dokumen, DPA 12 dokumen, dan DPPA 12 dokumen.

d) Profil data hasil pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil 20 buku. 5) Penataan Administrasi Kependudukan a) Data proyeksi kependudukan dan indikator kependudukan yang mendukung perencanaan berbasis kependudukan 20 buku. b) Data/informasi kependudukan yang up to date dan mudah diakses masyarakat secara langsung 20 buku. c)

Dokumen kependudukan dan pelayanan masyarakat dalam legalisasi dan alih bahasa kutipan akta catatan sipil 550 buku.

d) Penerbitan akta kelahiran 21.159 lembar, akta perkawinan 750 lembar, akta perceraian 102 lembar, akta kematian 4.320 lembar, akta pengakuan dan pengesahan anak 3 lembar, akta pengangkatan anak 29 lembar, akta perubahan nama 62 lembar, kutipan II kelahiran 318 lembar, dan kutipan II perkawinan 31 lembar. e) Pembinaan

dan

fasilitasi

pembantu

pegawai

pencatat

perkawinan 40 orang. f)

Pelaksanaan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan di 86 desa

g) Pelayanan KTP

152.889 lembar dan pelayanan KK 120.216

lembar di 17 kecamatan se-Kabupaten Sleman. 176


h) Penunjang

pelayanan

administrasi

KTP

238.328

lembar,

penunjang pelayanan administrasi KK 79.122 lembar, penunjang pelayanan

administrasi

SKTS

6.400

lembar,

penunjang

pelayanan SKTT 101 lembar, penunjang pelayanan SKPPT 4 lembar, penunjang pelayanan administrasi surat ijin menjadi penduduk DIY 2.709 lembar, dan pelayanan administrasi surat ijin menjadi penduduk luar DIY 6.899 lembar. i)

Pelaksanaan kegiatan e-KTP sebanyak 248.588 penduduk wajib KTP.

j)

Sosialisasi

kebijakan

kependudukan

tentang

peraturan

penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil sebanyak 9 instansi lembaga pemerintah dan swasta. k)

Penerbitan surat pemberitahuan NIK dan validasi database SIAK di Kecamatan Depok dan Godean sebanyak 72.680 orang.

l)

Pelaksanaan verifikasi kependudukan di 17 kecamatan seKabupaten Sleman 81 kali.

(IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

kependudukan dan catatan sipil sebagaimana buku lampiran) Pada tahun 2011 terjadi peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil terutama dalam layanan akta catatan sipil sebesar 13,91% dari 23.505 akta di tahun 2010 menjadi 26.774 di tahun 2011. Grafik 3.18. Layanan Akta Catatan Sipil Tahun 2007-2011 40.000

31.560

30.000 20.000

18.115

20.688

2007

2008

23.908

26774

10.000 0 2009

2010

2011

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

177


Selain itu, terjadi sedikit penurunan layanan administrasi kependudukan khususnya layanan KTP meningkat sebesar 15,71% dari 205.998 di tahun 2010 menjadi 238.328 di tahun 2011. Grafik 3.19. Layanan KTP Tahun 2007-2011 260,000

243,766

240,000

238328

216,320

220,000

210,728

205998

2009

2010

200,000 180,000 2007

2008

2011

Layanan KTP


Layanan KK juga naik sebesar 8,6% dari 72.851 di tahun 2010 menjadi 79.122 di tahun 2011. Grafik 3.20. Layanan Kartu Keluarga Tahun 2007-2010 150,000

119,606

137,896 101,931

100,000

72851

79122

2010

2011

50,000 0 2007

2008

2009 Layanan KK


c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun

2009

tentang

Organisasi

Perangkat

daerah

Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2009

tentang

Uraian

Tugas,

Fungsi,

dan

Tata

Kerja

Kependudukan dan Catatan Sipil. Penyelenggaraan urusan

Dinas ini

didukung oleh Seksi Pelayanan Umum di 17 kecamatan. Secara rinci,

178


kedudukan, tugas pokok dan fungsi SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 42 orang. Secara rinci sumber daya manusia penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp3.778.043.000,00 dengan realisasi

sebesar

Rp3.692.383.967,00 atau 97,73%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp1.350.950.000,00 realisasi Rp1.320.308.267,00 atau 97,73%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp116.075.000,00 realisasi Rp107.786.500,00 atau 92,86%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp41.675.000,00 realisasi Rp41.098.400,00 atau 98,62%. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp99.176.000,00 realisasi Rp98.699.800,00 atau 99,52%. 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp2.170.167.000,00 realisasi Rp2.124.491.000,00 atau 97,89%. f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan urusan kependudukan dan catatan sipil diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan untuk melayani administrasi kependudukan dan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Sistem Administrasi Kependudukan dan dilaksanakan melalui rapat kerja dinas 179


dan

jajaran

kecamatan,

musrenbang

desa,

serta

musrenbang

kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Seksi Pelayananan Umum di 17 kecamatan adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Pada kegiatan Pembentukan dan Sistem Koneksi (Inter-phase Tahap Awal) NIK mengalami kendala yang dihadapi, antara lain : 1) Kemampuan kapasitas alat tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani, yang semula direncakan akan mendapat hibah alat dari Pemerintah Pusat sejumlah 75 unit, tetapi hanya mendapat 34 unit sehingga tidak bisa mencapai target yang direncanakan. 2) Alat sistem koneksi rusak dan pemeliharaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat sehingga membutuhkan waktu lama. 3) Jadual pengiriman alat oleh Pemerintah Pusat tertunda sehingga pelaksanaan di Kabupaten Sleman mundur di bulan Oktober. 4) Capaian e-KTP baru menyentuh angka 20% (248.321 jiwa) dari jumlah wajib KTP 1.011.692 jiwa. Solusi yang dilakukan adalah melakukan optimalisasi terhadap alat yang tersedia untuk melayani masyarakat dan penyiapan tambahan dana dalam APBD 2012 untuk mendukung pelaksanaan e-KTP. 12. Urusan Ketenagakerjaan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 180


f)

Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j)

Penyediaan makanan dan minuman kantor

k) Rapat koordinasi dan konsultasi l)

Pengelolaan dokumen SKPD

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya b) Pengkajian kompetensi kepegawaian 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD e) Penyusunan profil hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir 5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja melalui pelatihan institusional b) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK c) Monitoring lulusan dan informasi latihan d) Fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi e) Pembinaan LPK f)

Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja melalui pelatihan swadana

g) Pendidikan

dan

pelatihan

bagi

pencari

kerja

non

institusional/MTU 181


6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja a) Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja (BKK) b) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan kewirausahaan c) Penempatan tenaga kerja terdaftar d) Fasilitasi padat karya produktif 7) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial b) Sosialisasi

berbagai

peraturan

pelaksanaan

tentang

ketenagakerjaan c) Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja d) Pengawasan norma ketenagakerjaan di perusahaan e) Pengelolaan bantuan pinjaman Tenaga Kerja Indonesia f)

Pendampingan dan bimbingan penyusunan PKWT, PP, PKB dan pembentukan lembaga Bipartit

g) Peningkatan peran Lembaga Kerjasama Tripartit h) Fasilitasi

pemberian

Jamsostek

bagi

tenaga

kerja

kontrak/honorer Pemkab Sleman 8) Program Peningkatan Kesempatan Kerja a) Budidaya hortikultura untuk IRT korban erupsi merapi b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pelayanan surat menyurat 12 bulan b) Pembayaran langganan telepon, air, listrik dan surat kabar 12 bulan c) Pembayaran jasa pengelola belanja 5 orang, pembuku 1 orang, bendahara penerima 2 orang, pengelola gaji 2 orang, bendahara barang 4 orang 12 bulan d) Pelaksanaan kebersihan kantor Dinas dan UPTD BLK 12 bulan

182


e) Perbaikan peralatan kerja dinas laptop 13 unit, PC 50 unit, mesin ketik 21 unit, mesin fotocopy 1 unit, LCD 6 unit, Handycam 1 unit, kamera digital 1 unit, printer 34 unit f)

Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 jenis 12 bulan i)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket

j)

Penyediaan makan dan minum rapat 41 kali dan penerimaan tamu 10 kali 12 bulan

k) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program 12 bulan l)

Pelayanan arsip 12 bulan dan pembelian koleksi perpustakaan 24 buku

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 2 (dua) 40 unit, kendaraan roda 4 (empat) 6 unit, dan terealisasinya BBM penunjang operasional dinas 39.645 liter c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair selama 12 bulan 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan

teknis

peningkatan

kapasitas

kualitas

tenaga

perencana dan anggaran bagi pejabat eselon IV dan staf 2 hari b) Pembayaran PTT 2 orang dan PHL 5 orang; penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi 50 orang Pejabat Fungsional; penyegaran

pemahaman

Peraturan

Perundang-undangan

Kepegawaian (UU No. 43 tahun 1999 dan PP No. 42 tahun 2004 dan PP No.30 tahun 1980) dalam 2 angkatan (60 orang) 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan a) laporan bulanan 12 buku, laporan tahunan 1 buku dan LAKIP 1 buku 183


b) Laporan keuangan dan realisasi keuangan 12 buku c) Dokumen perencanaan kerja 1 buku, dokumen RKA 1 buku, dan dokumen DPA SKPD 1 buku d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 18 program dan 70 kegiatan selama 12 bulan e) Penyusunan profil hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir 15 buku 5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja a) Pelaksanaan pelatihan kerja institusional 10 angkatan 8 sub kejuruan yaitu mesin logam 1 paket (16 orang); mobil bensin 1 paket (16 orang); las listrik 1 paket (16 orang); komputer 1 paket (16 orang); jahit 1 paket (16 orang); bordir 1 paket (16 orang); teknisi HP 2 paket (32 orang); prosesing 2 paket (32 orang) b) Pemeliharaan rutin/berkala alat bengkel bermesin 7 kejuruan selama 12 bulan c) Monitoring lulusan BLK 272 orang dan peserta swadana 190 orang dan terlaksananya promosi pelatihan UPTD BLK di 17 kecamatan d) Uji kompetensi dan sertifikasi otomotif (tune up) 10 orang dan komputer 10 orang e) Pembinaan dan Monitoring bagi 40 Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan, penyediaan data LPK yang valid 1 paket, pelaksanaan Forum Komunikasi LPK 1 kali f)

Pelatihan kerja swadana kejuruan Tata Niaga, Listrik, Aneka Kejuruan, Teknik Mekanik, Pertanian, Bangunan, Otomotif bagi 256 orang

g) Pendidikan

dan

pelatihan

bagi

pencari

kerja

non

institusional/MTU sub kejuruan sepeda motor 1 paket (16 orang), las karbit 1 paket (16 orang), bangunan I 1 paket (16 orang), gulung dynamo 1 paket (16 orang), teknisi HP 1 paket (16 orang), bangunan II 1 paket (16 orang); prosesing 1 paket (16 orang) 184


6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja a) Pembinaan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja bagi pengurus 20 Bursa Kerja Khusus 1 kali dan updating data Bursa Kerja Khusus 1 paket. b) Pembinaan kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri 20 orang, bantuan modal 20 orang, monitoring perkembangan usaha Tenaga Kerja Mandiri tahun 2008, 2009, 2010 sebanyak 60 orang c) Pembinaan tenaga kerja program Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)12 orang, tenaga kerja Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) penempatan 183 orang, tenaga kerja Angkatan Kerja Lokal (AKL) penempatan 2.821 orang d) Sosialisasi dan fasilitasi kegiatan padat karya produktif di 12 Desa (Desa Umbulharjo, Kepuharjo, Argomulyo, Glagaharjo, Wukirsari,

Purwobinangun,

Pakembinangun,

Candibinangun,

Hargobinangun,

Girikerto,

Harjobinangun, Wonokerto);

lapangan kerja bagi 816 orang keluarga miskin, dan monitoring kegiatan padat karya 1 kali. 7) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a) Fasilitasi

penyelesaian

Pemutusan

Hubungan

Industrial

/Pemutusan Hubungan Kerja 30 kasus, temu konsultasi AMHI 2 kali b) Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 bagi 200 siswa (5 angkatan), bimtek pembuatan skala upah pekerja dan pengusaha 1 angkatan (50 orang, 25 perusahaan) c) Pengawasan

keselamatan

dan

kecelakaan

kerja

di

60

perusahaan, pelaksanaan Upacara Pembukaan Bulan K3 1 kali (200 orang), monitoring kecelakaan kerja di perusahaan 50 kali, dan pembinaan bagi pembina K3 di perusahaan 1 angkatan (30 orang)

185


d) Pengawasan norma ketenagakerjaan di 100 perusahaan, identifikasi 50 perusahaan baru yang belum melapor e) Pembinaan pengurus PJTKI dan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (peminjam) sebagai penanggung jawab cicilan 2 angkatan (50 orang); Bantuan pinjaman bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia 50 orang; Penyusunan evaluasi perkembangan pengembalian pinjaman 12 bulan f)

Pelaksanaan bimbingan bagi pengusaha dan pekerja tentang mekanisme dan prosedur penyusunan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama serta pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan 3 angkatan (50 orang, 25 perusahaan); Penyusunan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama serta pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan 3 angkatan (50 orang, 25 perusahaan)

g) Pelaksanaan koordinasi antar unsur tripartit 8 kali; Pembuatan deteksi dini ke 24 perusahaan; Identifikasi dan verifikasi keanggotaan 15 Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Pendataan kebutuhan

hidup

layak

3

pasar;

Pembentukan

Dewan

Pengupahan 1 periode h) Pembinaan bagi perusahaan yang belum memiliki Jamsostek 15 perusahaan (30 orang); Pendataan perusahaan yang sudah dan belum mengikuti Jamsostek 30 perusahaan; Pembayaran klaim Jamsostek bagi Tenaga Kerja Honorer Pemkab Sleman 238 orang 8) Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pelaksanaan pengembangan tanaman pangan alternatif melalui: Bimbingan budidaya hortikultura jamur edibel 12 angkatan; Pengembangan jamur edibel 12 kubung; Bimbingan dan budidaya hortikultura straberi 6 unit; Pengembangan sayuran organik 8 unit

186


(IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

ketenagakerjaan sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2011 mampu mendukung penyerapan tenaga kerja 92,39% dari total angkatan kerja sebanyak 524.326 orang. Tingkat penyerapan tenaga kerja ini bertambah jika dibandingkan pada tahun 2010 yang mencapai 91,79% dari sejumlah 502.268 orang tenaga kerja. Jumlah orang yang bekerja juga mengalami peningkatan sebanyak 23.397 orang dari 461.008 orang tahun 2010 menjadi 484.405 orang pada tahun 2011. Hal yang sama juga terlihat pada penurunan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dari 8,21% pada 2010 menjadi 7,61% pada tahun 2011. Grafik 3.21. Angkatan Kerja Tahun 2007-2011 600,000 468,024 500,000 421,690 425,338 422,490 380,780 375,242 400,000

502,268

524,326 461,008 484,405

300,000 200,000 46,448

100,000 0

2007

44,558 2008

angkatan kerja

45,534

41,260

2009

2010

bekerja

tidak bekerja

39,921 2011

Sumber : Dinas Nakersos

Peningkatan jumlah angkatan kerja dan penyerapannya ini didukung dengan peningkatan jumlah perusahaan di Kabupaten Sleman. Tercatat sebanyak 983 perusahaan pada tahun 2010 beroperasi di wilayah Kabupaten Sleman dan menjadi 1031 perusahaan pada akhir tahun 2011. Pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahan-perusahaan tersebut mencapai 56.222 meningkat dari sebelumnya sebesar 53.332 orang pada tahun 2010 (peningkatan sebesar 5,42%). Berikut data lengkap jumlah perusahaan dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sleman.

187


Tabel 3.19. Jumlah Perusahaan di Sleman dan Penyerapan Tenaga Kerja 2007-2011 Jumlah Perusahaan 1. 2007 790 2. 2008 849 3. 2009 896 4. 2010 997 5. 2011 1.031 Sumber : Dinas Nakersos No

Tahun

Tenaga Kerja Indonesia L P 24.223 18.440 26.835 20.044 27.199 19.786 31.148 22.034 33.599 22.455

Tenaga Kerja Asing L P 89 19 53 8 109 31 111 39 120 48

Jumlah 42.771 46.940 47.125 53.332 56.222

Perluasan lapangan kerja dilaksanakan melalui program pelayanan penempatan tenaga kerja terdaftar (Angkatan Kerja Lokal, Angkatan Kerja Antar Daerah, dan Angkatan Kerja Antar Negara) dengan dukungan peran sektor swasta dan masyarakat. Jumlah tenaga kerja terdaftar yang bisa disalurkan pada tahun 2010 adalah sebesar 4.834 orang dan menjadi 3.480 orang pada tahun 2011. Jumlah tenaga kerja tersalurkan tersebut mencapai angka 85,93% dari keseluruhan 4.050 orang pencari kerja pada tahun 2011. Tabel 3.20. Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2007-2011 Tahun No Uraian 2007 2008 2009 1 AKL 3.568 3.344 4.799 2 AKAD 355 602 398 3 AKAN 344 148 138 Jumlah 4.267 4.094 5.335 Sumber : Dinas Nakersos

2010 4.263 351 220 4.834

2011 2.821 183 476 3.480

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang dibentuk berdasar Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana terlampir.

188


d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan ketenagakerjaan di Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berjumlah 20 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan ketenagakerjaan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sebesar Rp3.760.705.520,00 dengan realisasi Rp3.421.304.713,68 atau sebesar 90,98% Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar Rp526.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp469.497.265,00 atau sebesar 89,14% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran sebesar

Rp359.145.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp284.982.168,00 atau sebesar 79,35% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran sebesar Rp107.278.500,00 realisasi sebesar Rp106.833.500,00 atau sebesar 99,59% 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp132.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp132.105.475,00 atau sebesar 99,63% 5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, anggaran sebesar Rp757.117.000,00 dengan realisasi sebesar Rp647.256.150,00 atau sebesar 85,49% 6) Program

Peningkatan

Kesempatan

Kerja,

anggaran

sebesar

Rp1.609.852.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.516.550.250,00 atau 94,25%. 7) Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan anggaran sebesar Rp268.012.520,00 dengan realisasi sebesar Rp264.079.905,68 atau sebesar 98,53%

189


f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan berlangsung secara sinergis dan terkoordinasi baik antar bidang/seksi maupun lintas sektor yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan rencana kerja SKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan melalui mekanisme musrenbang. kesempatan

kerja,

program/kegiatan

proses

dan

perencanaan

evaluasi

dalam

Untuk memperluas hingga

pelaksanaan

penyelenggaraan

urusan

ketenagakerjaan, dibangun jaringan kerjasama dengan pihak swasta sehingga memperlancar penempatan tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan kemampuan maupun penyerapan tenaga kerja. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

ketenagakerjaan di Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Ketatnya persaingan dalam pasar kerja, solusi yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi. 2) Belum

seluruh

tenaga

kerja

diikutsertakan

dalam

program

Jamsostek oleh perusahaan sehingga jaminan kecelakaan hari tua belum terjamin, solusi yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan ke perusahaan dan memberikan sosialisasi ke pengusaha untuk mengikutsertakan seluruh tenaga kerja dalam program Jamsostek. 13. Urusan Ketahanan Pangan a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air , listrik dan langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 190


d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f)

Penyediaan alat tulis kantor



j)

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi

k) Pengelolaan Dokumen SKPD 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya, pelatihan dan lokakarya b) Pengkajian kompetensi kepegawaian 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan a) Penanganan daerah rawan pangan b) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan c) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan d) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat e) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian f)

Pengembangan cadangan pangan daerah

g) Pengembangan desa mandiri pangan 191


h) Pengembangan lumbung pangan desa i)

Pengembangan perbenihan/pembibitan

j)

Pengembangan Sistem Informasi Pasar

k) Penyuluhan sumber pangan alternatif l)

Fasilitasi koordinasi ketahanan pangan

m) Peningkatan mutu dan keamanan pangan n) Peningkatan

produksi,

produktifitas

dan

mutu

produk

perkebunan, produk pertanian. o) Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk peternakan p) Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk pertanian tanaman hortikultura q) Pemantauan, pengawasan, peredaran penggunaan pupuk dan pestisida. r)

Kajian keamanan jajanan anak sekolah

b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan wajib ketahanan pangan sebagai berikut: 1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Pembayaran pengiriman surat/dokumen 12 bulan b) Pembayaran langganan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan surat kabar 12 bulan c) Pembayaran

honorarium

bagi

bendahara

penerimaan,

bendahara pengeluaran, pembantu bendahara penerima dan pembantu bendahara pengeluaran 12 bulan. d) Pembelian bahan dan alat kebersihan kantor 12 bulan untuk kantor 6 unit, Puskeswan 7 unit dan UPT 12 unit. e) Perbaikan peralatan kerja meliputi mesin ketik 30 unit, LCD 2 unit, alat laboratorium 10 unit, wireless 1 unit, AC 3 unit, mebelair 3 unit, komputer 7 unit, Laptop 3 unit, printer 8 unit dan antena jaringan internet 1 unit. f)

Penyediaan alat tulis kantor untuk sekretariat dinas 1 paket.

192


g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan. h) Pembelian komponen alat listrik dan elektronik 9 jenis. i)

Penyediaan makanan dan minuman rapat 12 bulan.

j)

Pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah 34 orang dan perjalanan dinas luar daerah 35 orang.

k) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan selama 12 bulan berupa pendataan dan penataan dokumen 1 paket, sosialisasi tata naskah dinas 1 paket dan pembelian buku ilmu pengetahuan dan buku-buku pertanian 1 paket. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33 unit serta pembayaran sewa tanah dan PBB 16 lokasi. b) Operasional dan pemeliharaan kendaraa roda dua 225 unit dan roda empat 10 unit. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a) Seminar, lokakarya dan workshop 3 kali, bimbingan teknis ketatausahaan 1 kali, bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa 1 kali dan pelatihan petugas PMHP 1 kali. b) Penerbitan SK kenaikan gaji berkala 185 orang, pengusulan kenaikan

pangkat

struktural

dan

fungsional

81

orang,

pengusulan pegawai pensiun 10 orang, pengusulan pegawai penerima penghargaan Satyalencana Karya Satya 20 tahun dan 30 tahun untuk 21 orang, penyusunan DP3 411 orang, pembayaran pegawai honorer/tidak tetap 12 bulan, penataan naskah kepegawaian 411 orang, penyusunan angka kredit penyuluh 107 orang, penyusunan angka kredit PMHP 17 orang dan pengiriman angka kredit PMHP ke Kementrian Pertanian. 4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) LAKIP 1 dokumen, laporan kinerja bulanan 12

dokumen,

laporan kinerja tiga bulanan 4 dokumen dan laporan kinerja tahunan 1 dokumen. 193


b) Laporan keuangan bulanan 12 dokumen, laporan keuangan triwulan 4 dokumen, laporan keuangan semesteran 2 dokumen, laporan keuangan tahunan 1 dokumen, CaLK semesteran dan tahunan 3 dokumen dan laporan PAD 12 dokumen. c) Renja SKPD 1 dokumen, RKA 1 dokumen, DPA 1 dokumen, penetapan kinerja 1 dokumen, RKA Perubahan 1 dokumen, DPA perubahan 1 dokumen, program kerja pertanian 1 dokumen , perikanan dan kehutanan 1 dokumen, target OPD 1 dokumen, rencana kinerja tahunan 2 dokumen, SK Personil kegiatan 6 dokumen. d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan 17 kali. e) Analisis dan informasi data pertanian, perikanan dan kehutanan 6 dokumen, penyusunan profil keluarga TPH 1 dokumen , profil keluarga Peternakan 1 dokumen, profil keluarga Perikanan 1 dokumen, keluarga kehutanan dan perkebunan 1 dokumen dan profil keluarga ketahanan pangan 1 dokumen. 5)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan a) Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 dokumen, penyaluran bantuan sarana produksi untuk 10 kelompok masyarakat di Desa Rawan Pangan dan Identifikasi 10 desa rawan pangan. b) Laporan Pola konsumsi pangan 1 dokumen, sosialisasi pola konsumsi 1 kali, Buku Neraca Bahan Makanan Kabupaten Sleman 1 paket dan Sosialisasi Neraca Bahan Makanan 1 kali. c) Pembinaan pemanfaatan pekarangan untuk 10 kelompok. d) Pemantauan akses pangan masyarakat untuk 2 kelompok masyarakat, pembinaan kelompok akses pangan 2 kali dan fasilitasi pertemuan kelompok akses pangan. e) Bimbingan pengolahan hasil pertanian 1 angkatan, sertifikasi uji halal 3 unit , sertifikasi PIRT 5 unit bimbingan pengemasan produk olahan 1 unit, pembelian alat penunjang pertanian 3 194


unit, pembelian sealer dan sablon 5 unit, pelatihan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura 2 angkatan, pelatihan manajemen mutu produk olahan dan produk segar, uji residu produk segar 5 unit, uji laboratorium produk olahan 5 unit, workshop penyusunan SOP GMP dan GHP 2 angkatan dan pembuatan buku SOP GMP dan GHP 90 buku. f)

Pembudidayaan tanaman bawah tegakan seluas 1 Ha.

g) Pelatihan kapasitas Lembaga Keuangan Desa 2 angkatan, pelatihan teknis kelompok afinitas 2 angkatan dan magang petugas dan pengurus kelompoktani ke Desa Mandiri Pangan. h) Pelatihan manajemen lumbung pangan desa 2 angkatan, apresiasi lumbung pangan desa 1 kali, penilaian lumbung pangan terbaik 1 kali, pemberian penghargaan lumbung pangan terbaik 1 paket. i)

Sekolah

lapang

perbenihan

percontohan/penanaman

padi

tanaman padi

2

kelompok,

untuk perbenihan

seluas 4 Ha dan penyampaian informasi perbenihan 4 kali. j)

Pemantauan dan pelaporan harga pangan pokok 12 kali.

k) Penyuluhan

sumber

pangan

alternatif

melalui

gerakan

konsumsi pangan lokal di sekolah 4 kali, sosialisasi pangan Beragam Bergizi Berimbang (B3) 1 kali, lomba cipta menu B3 1 kali dan pembinaan pemanfaatan pangan alternatif

8

kelompok. l)

Koordinasi ketahanan pangan tingkat kabupaten 3 kali, fasilitasi penilaian penghargaan ketahanan pangan 3 kali, pemberian penghargaan kelompok masyarakat tingkat kabupaten 6 kelompok dan laporan pelaksanaan koordinasi peningkatan ketahanan pangan 1 dokumen.

m) Pendampingan mutu dan keamanan pangan olahan 20 kelompok dan pendampingan mutu dan keamanan pangan segar pada lokasi terkena dampak erupsi merapi 34 kelompok.

195


n) Database alat mesin dan pembinaan usaha pelayanan jasa alat mesin / kelompok usaha pelayanan jasa alat mesin 1 unit, pembinaan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk

perkebunan

1

unit

dan

pelaksanaan

apresiasi

pembuatan pupuk organik 1 paket. o) Standar hasil produk peternakan 20 pelaku, pembentukan kelompok pemula 8 kelompok dan pembinaan kelompok pemula, lanjut dan Lembaga Keuangan Mikro – Agribisnis 21 kelompok. p) Pengembangan kawasan hortikultura 6 unit dan peningkatan mutu produk aneka sayuran biofarmaka 1 paket q) Pemantauan pengawasan pengadaan, peredaran, penyaluran dan HET pupuk bersubsidi dan pestisida 12 bulan, koordinasi dan

sinkronisasi

penyaluran

pupuk

bersubsidi

tingkat

kabupaten dan tingkat lapang 1 paket r)

Laporan kajian keamanan jajanan anak sekolah di 5 (lima) kecamatan 1 dokumen 10 buku.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan ketahanan pangan sebagaimana buku lampiran). Pelaksanaan program kegiatan urusan wajib ketahanan pangan berjalan optimal didukung oleh regulasi, sarana dan prasarana kerja, peran serta masyarakat peduli pangan, pihak akademisi serta seluruh anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sleman. Kebijakan pelaksanaan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Sleman pada tahun 2011 sesuai

RPJMD

Tahun 2011 – 2015 adalah

mengembangkan pertanian pangan lokal ke arah agribisnis dengan memperkuat ketahanan pangan. Sehubungan dengan telah dibentuknya lembaga menangani urusan wajib

ketahanan pangan

struktural

yang

di Dinas Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan sesuai Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 196


Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, maka Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan SK Bupati No 255/KDH/2011 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan

(DKP).

Adapun

sekretariat

DKP

yang

dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian selanjutnya

sebelumnya dilaksanakan

oleh Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan yang pertama kali diterapkan pada Tahun 2011 disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.21. Capaian Kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2011 Indikator

Pencapaian 2011 (%)

Target 2011 (%)

Realisasi(%)

2

3

4

134,77

130,00

103,67

147,37

131,00

112,49

19,00

20,00

95,00

60,00

65,00

92,31

58,00

60,00

96,67

83,00

84,00

98,81

67,00

60,00

111,67

33,33

33,33

100,00

tersebut

mampu

1 A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

1. Ketersediaan Energi per kapita ( standar 2200 kkalori) 2. Ketersediaan Protein per kapita ( standar 57 ) 3. Penguatan cadangan pangan pemerintah (standar minimal 100 ton pangan setara beras) B. Distribusi dan Akses Pangan 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 1. Skor Pola Pangan Harapan 2. Pengawasan dan Pembinaan Keamananan Pangan D. Penanganan Kerawanan Pangan 1. Penanganan daerah rawan pangan Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan, Kehutanan

Pelaksanaan

berbagai

program dan

kegiatan

mendukung keberhasilan ketahanan pangan selama kurun waktu 5 tahun (2007-2011).

Pelaksanaan urusan ketahanan

pangan di

Kabupaten Sleman terlaksana dengan baik sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini: 197


Tabel 3.22. Capaian Indikator Pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan Capaian Kabupaten Sleman Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 Aspek Ketersediaan Pangan 1. Surplus beras ( ton ) 82.440 96.571 95.925 85.236 63.865 2. Produktivitas a. Padi sawah 57,17 62,14 60,87 59,53 56,93 b. Padi ladang 22,84 30,17 30,42 39,91 30,51 Aspek Distribusi Pangan 1. Harga Beras di Kab. Sleman a. Harga tertinggi 5.342 5.133 5.383 7.117 7.775 b. Harga terendah 4.288 4.400 4.875 5.244 6.092 c. Rerata harga beras 4.748 4.748 5.097 6.102 6.933 2. Jumlah 3 bulan berturut-turut dengan harga 0 0 0 0 0 lebih dari 25% dari rerata harga pasar (Stabil) (Stabil) (Stabil) (Stabil) (Stabil) Aspek Konsumsi Pangan 1. Konsumsi beras ( kg/kapita/tahun ) a. Nasional 118,00 120,00 120,00 120,00 120,00 b. Kabupaten Sleman 63,70 63,70 63,70 63,70 63,70 2.Konsumsi protein hewani (kg/kapita/tahun) 13,97 14,56 14,45 16,29 19,16 3. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 23,14 24,80 25,95 26,73 27,78 4. Kekurangan Energi Protein (KEP) % KEP < 15% = Resiko rawan pangan 10,96 11,66 10,85 10,85 8,77 gizi ringan Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Walaupun dihadapkan pada tantangan peningkatan kebutuhan beras yang tidak diikuti penurunan laju alih fungsi lahan, selama tahun 2007– 2011 Kabupaten Sleman masih mampu mempertahankan predikat sebagai lumbung beras di Provinsi DIY. Surplus beras pada tahun 2011 sebanyak 63.865 ton mengalami penurunan 25,07% dibandingkan surplus beras tahun 2010 (85.236 ton). Keberhasilan mempertahankan surplus beras pada tahun 2011 didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN). Program ini didukung dengan kegiatan peningkatan produksi dan mutu produk pertanian, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian; sekolah lapang petani; peningkatan teknologi

kemapuan

lembaga

petani;

penyuluhan

penerapan

pertanian/perkebunan tepat guna; pelatihan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam, Bimbingan

198


SPO-GAP (Standar Procedure Operational–Good Agriculture Practices ) dan penerapan SRI (System Rice Intensification ). Untuk konsumsi

beras

per kapita per tahun tidak mengalami

perubahan dari tahun 2007 hingga 2011 sebanyak 63,70 kg/kapita/tahun jauh lebih rendah dari konsumsi beras nasional 120 kg/kapita/tahun. Sebagian warga Sleman mulai mengurangi konsumsi nasi beras (kelompok pangan padi-padian) dan sedikit demi sedikit mulai mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras. Konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Sleman juga mengalami peningkatan, pada tahun 2007 konsumsi ikan perkapita sebesar 23,14 kg dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 27,78 kg. Tingkat konsumsi ikan di Sleman secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan di Provinsi DIY yaitu sebesar 20,00 kg untuk tahun 2011. Peningkatan konsumsi ikan di Sleman ini dipicu oleh meningkatnya jumlah kelompok pembudidaya ikan, rumah makan/restoran ikan dan UKM yang mengolah berbagai produk olahan pangan berbahan baku ikan serta didukung peningkatan kesadaran kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, yang mulai bergeser pada konsumsi makanan non kolesterol. Urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bergizi dan beragam, namun juga lebih meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Program yang dilaksanakan telah mampu mempertahankan surplus pangan pokok (beras), meskipun hasil produksi dan produktivitas mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010. Penurunan produksi

antara lain disebabkan serangan Organisme Pengganggu

Tanaman (OPT) dan hama seperti wereng coklat serta akibat pengaruh perubahan iklim. Pada tahun 2011 terjadi serangan OPT yang mengakibatkan hampir 2.700 ha tanaman padi mengalami puso. Situasi

199


produksi pangan pokok tahun 2010 dan 2011 ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 3.23. Situasi Pangan Pokok Kabupaten Sleman Tahun 2010 dan 2011 No

Komoditas

Produksi 2010

Produksi 2011

(Ton) (Ton) 1 Beras 168.158 147.075 2 Jagung 31.703 38.111 3 Ubi Kayu 20.868 14.741 4 Kedelai 698 775 Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Susutan 2011 (%) 8 20 18 16

(Ton) 11.765,97 7.662,20 2.653,38 124,00

Penyediaan 2011 (Ton) 135,308,65 30.488,80 12.087,62 651,00

Tabel 3. 24. Keadaan Penyediaan dan Konsumsi Pangan Per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2011 Penyediaan Dikonsumsi (Kg/kapita) (Kg/kapita) (Ton) 1 2 3 4 5 1 Padi-padian 147,83 66,56 74.651,03 Beras 120,64 63,70 71.443,37 Jagung 27,18 2,86 3.207,66 2 Kacang-kacangan 5,54 19,14 21.464,42 Kacang Tanah 4,95 1,93 2.164,61 Kedelai 0,58 17,00 19.066,52 Kacang Hijau 0,01 0,21 233,28 3 Umbi-umbian 13,43 6,97 7.815,03 Ubi kayu 10,78 5,46 6.123,72 Ubi jalar 2,66 1,51 1.691,31 Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan No

Komoditas

Surplus/Minus (Kg/kapita) (Ton) 6 7 81,27 76.285 56,94 63.865 24,32 22.833 (13,60) (12.762) 3,02 2.834 (16,42) (15.413) (0,20) (183) 6,47 6.070 5,32 4.992 1,15 1.078

Pada tahun 2011 terdapat surplus pangan untuk komoditas

beras

sebanyak 63.865 ton, jagung sebanyak 22.833 ton, kacang tanah sebanyak 2.834 ton, ubi kayu sebanyak 4.992 ton dan ubi jalar 1.078 ton. Kekurangan kebutuhan pangan terjadi pada komoditas kedelai sebanyak 15.413 ton dan kacang hijau sebanyak 183 ton. Analisis data Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada indikator komposit gabungan aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan menampilkan informasi bahwa pada tahun 2011 di Kabupaten Sleman termasuk peta hijau (artinya wilayah dengan resiko kerawanan pangan dan gizi ringan). Hasil análisis komposit SKPG menunjukkan bahwa semua kecamatan

200


di Kabupaten Sleman tidak terdapat daerah rawan. Analisis komposit per desa ditunjukkan adanya 10 desa yang masuk kategori daerah rawan pangan dan gizi. Adapun

kesepuluh desa tersebut adalah

sebagai berikut : 1) Desa Sendangsari Kecamatan Minggir 2) Desa Margoagung Kecamatan Seyegan 3) Desa Caturtunggal Kecamatan Depok 4) Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan 5) Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik 6) Desa Caturharjo Kecamatan Sleman 7) Desa Mororejo Kecamatan Tempel 8) Desa Sumberejo Kecamatan Tempel 9) Desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan 10) Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan

Hasil analisis SKPG tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2011 ternyata belum mampu memperlihatkan status rawan pangan dan gizi dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan. Analisis SKPG masih mengacu pada Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi TIngkat Kabupaten/Kota Tahun 2010 yang tertuang dalam Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tanggal 27 Juli 2010. Adanya perbedaan mendasar mengenai karakteristik wilayah kecamatan yang bercirikan perdesaan dan bercirikan perkotaan ternyata tidak dibedakan pada Permentan tersebut. Usulan perubahan metode analisis SKPG telah disampaikan ke Badan Ketahanan Pangan Pusat dan saat ini baru disusun revisi perubahannya. Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan antara lain dapat dilihat dari penerimaan penghargaan Adi Karya Pangan Nusantara sebanyak 2 sub kategori dan penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional Tahun 2011 sebanyak 4 sub kategori berdasarkan SK Mentan Nomor: 4922/Kpts/KP.450/12/2011. Adapun

201


data prestator penghargaan ketahanan pangan Tingkat Nasional meliputi : 1) Kategori Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

a) Drh. Sugi Winarsih, Dokter Hewan Kecamatan Tempel. b) Kelompok Tani Kedelai Margo Mulyo, Padukuhan Bendungan, Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan. 2) Kategori Penghargaan Ketahanan Pangan

a) Ratidjo, Tokoh pelaku usaha hortikultura Jamur, Padukuhan Niron, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman. b) IG. Siswiyanto, HP, Tokoh pelaku usaha

Florikultua, Desa

Hargobinangun, Kecamatan Pakem. c) Kelompok Tani Rukun, Kelompok Tani Jambu Air, Padukuhan Krasaan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah , Sleman. d) Sriyanto, Kelompok Sidomakmur, Budidaya Tebu, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan. e) Penghargaan Ketahanan Pangan, kategori Penyuluh Swakarsa Teladan,

atas

nama

H.

Habudin,

A.Md.,

Kejambon

Lor,

Sindumartani, Ngemplak (Predikat Teladan). f) Penghargaan Ketahanan Pangan, kategori Gapoktan Berprestasi, atas nama Gapoktan Sidomulyo, Godean (Predikat Berprestasi). c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan adalah Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

didukung Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Secara terperinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman terlampir.

202


d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 78 orang. Secara rinci sumberdaya

manusia

penyelenggara

urusan

ketahanan

pangan

menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan

sebesar

Rp3.285.019.000,00

dengan

realisasi

Rp2.994.819.704,00 atau 91,17%. Secara terperinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut : 1) Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

anggaran

Rp580.631.000,00 realisasi Rp477.370.748,00 atau 82,22% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran Rp656.105.000,00 realisasi Rp622.477.656,00 atau 94,87% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran Rp510.528.000,00 realisasi Rp503.562.000,00 atau 98,64% 4) Program Pelaporan,

Peningkatan Capaian

Pengembangan Kinerja

dan

Sistem

Perencanaan

Keuangan,

anggaran

Rp300.000.000,00 realisasi Rp273.384.200,00 atau 91.13% 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, anggaran Rp1.237.755.000,00 realisasi Rp1.118.025.100,00 atau 90,33% f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan ketahanan pangan diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan,

sebagai

bahan

penyusunan

Renja

SKPD.

Pengidentifikasian masalah dan kebutuhan pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan secara partisipatif melalui pertemuan kelompok tani dengan didampingi oleh Petugas di UPT BP3K yang disinkronkan dengan

program

Dinas

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan.

203


Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan dilaksanakan secara multi sektor yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan mulai dari proses

perencanaan

hingga

pelaksanaan

dan

evaluasinya

dilakukan melalui jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain: Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat , perusahaan swasta serta dengan Balai Pusat Penelitian Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan

di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pertanian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Secara umum permasalahan dan solusi urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut: 1) Aspek Ketersediaan Pangan a) Sulitnya memprediksi perubahan iklim menyebabkan penurunan produksi berbagai komoditas pertanian yang berdampak pada penurunan

ketersediaan cadangan

pangan

di

Kabupaten

Sleman. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi agroklimat dan pemberian bantuan sarana produksi pertanian. b) Penyusustan luas lahan produktif dan ketersediaan suplai air irigasi akibat banyaknya kerusakan infrastruktur bendung dan saluran irigasi sebagai dampak erupsi Merapi dan timbunan lahar dingin di Selokan Van der Wijk menyebabkan penurunan ketersediaan cadangan pangan lokal di Kabupaten Sleman. Solusi yang dilakukan adalah menghambat laju alih lahan

204


pertanian melalui pengetatan perijinan serta himbauan dukungan pelestarian kawasan pertanian yang didukung dengan kegiatan bantuan rehabilitasi bendung dan saluran irigasi serta bantuan reklamasi lahan. 2) Aspek Distribusi Pangan Sebagian besar kelompok lumbung pangan sebagai lembaga distribusi pangan termasuk dalam kategori lumbung pangan sederhana.

Solusi

yang

dilakukan

adalah

meningkatkan

pemberdayaan kelompok lumbung pangan yang mengarah pada orientasi bisnis-ekonomis serta mampu berperan sebagai Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

melalui kegiatan Dana

Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP),

Dana

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Bantuan

Pemberdayaan Lumbung Pangan. 3) Aspek Konsumsi Pangan a) Terdapat 10 (sepuluh) desa yang tergolong Desa Rawan Pangan dan Gizi pada tahun 2011. Solusi yang dilakukan adalah melakukan percepatan pelaksanaan intervensi berupa Fasilitasi Daerah Rawan Pangan dan Gizi, Penguatan Kelembagaan Akses Pangan Masyarakat, Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) dan percepatan tanggap darurat penanganan bencana Merapi, khususnya untuk pemulihan multisektor bidang ekonomi. b) Pola konsumsi pangan sebagian masyarakat Kabupaten Sleman belum sesuai dengan Pola Pangan Harapan AB3 (Aman, Berragam, Bergizi dan Berimbang). Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) berbasis sumber daya lokal. 4) Belum adanya revisi pada metode analisis SKPG yang tertuang pada Permentan Nomor: 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman SKPG Tingkat Kabupaten/Kota menyebabkan kurangnya

205


akurasi penentuan desa rawan pangan dan gizi di Kabupaten Sleman. Solusinya yang dilakukan adalah melaksanakan konsultasi dan penyampaian usulan kepada Badan Ketahanan Pangan PusatKementrian Pertanian untuk segera merevisi metode analisis SKPG sehingga dapat diterapkan di daerah. 14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program dan Kegiatan 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak a) Advokasi dan fasilitasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) bagi perempuan. b) Fasilitasi

pengembangan

Pusat

Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA). c) Pemetaan potensi organisasi dan kelembagaan masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. d) Pengembangan sistem informasi gender dan anak. e) Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan PKK. 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah. b) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). c) Pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di Bidang perekonomian bagi kelompok PKK Padukuhan. d) Peringatan Hari Anak Nasional. 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan a. Pembinaan organisasi perempuan 206


b. Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan. c. Penyuluhan PUG dan pembinaan kelompok KB pria. b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut : 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan terealisasi melalui sosialisasi antisipasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan 80 orang, sosialisasi UU PA dan kota layak anak 80 orang, pengelolaan 4 tempat penitipan anak (TPA), publikasi dan informasi program Telepon Sahabat Anak (TESA) dan pemilihan duta anak daerah 5 orang. 2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan: a) Koordinasi dan fasilitasi tim PUG 2 kali. b) Pembentukan dan fasilitasi Forum penanganan KDRT dan anak dan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA). c) Penyusunan data base organisasi

dan lembaga masyarakat

yang berperan dalam pemberdayaan perempuan 1 kali, dan pelaksanaan gerakan sayang ibu 17 kecamatan. d) Pembentukan forum komunikasi anak. e) Pembinaan kepada PKK 15 kecamatan. 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan: a) Penyusunan draft peraturan

Bupati tentang penyelenggaraan

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan sosialisasi, pendataan SDM dan SDA, pelatihan ketrampilan usaha serta bantuan modal usaha 100 orang. b) Pelatihan bagi pendamping korban KDRT 172 orang. c) Pembinaan kepada PKK padukuhan 17 kelompok.

207


d) Peringatan Hari Anak Nasional. 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan: a) Sarasehan pemenuhan hak-hak perempuan dalam rangka Hari Kartini dan puncak peringatan Hari Kartini. b) Pameran hasil karya perempuan di tingkat kabupaten dan propinsi 10 kelompok. c) Penyuluhan PUG dan pembinaan kelompok KB pria 3 kali. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana buku lampiran) Salah satu indikator peningkatan peranan perempuan adalah dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG dipakai untuk mengukur angka rata-rata pencapaian kemampuan dasar dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender. Titik berat pembangunan gender adalah pemberdayaan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas

dalam menjalani

kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk

untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh

pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan

taraf

ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Tabel 1.24a. Indikator IPG Kabupaten Sleman 2009 dan 2010 No

Uraian

2009

2010

Komponen IPG 1. Angka Harapan Hidup (tahun) 2. Angka Melek Huruf (%) 3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 4. Kontribusi Perempuan terhadap Pendapatan (%) Indikator IPG 1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Pendapatan IPG Sumber: BPS Kabupaten Sleman

74,74 92,19 10,18

75,56 89,40 9,66 0,36

82,90 84,08 66,12 73,94

85,93 81,07 55,51 74,17

208


Pada tahun 2010 untuk wilayah provinsi DIY nilai IPG kabupaten Sleman berada di peringkat 2 dan peringkat 10 untuk tingkat nasional. Tabel:1.24b. Ketimpangan Gender di Kabupaten Sleman Tahun 2009 dan 2010 NO

Tahun

Nilai IPM

Nilai IPG

Ketimpangan Gender

1.

2009

77,70

73,94

3,76

2.

2010

78,20

74,17

4,03

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD

penyelenggara

urusan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009, tentang organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh seksi kesejahteraan masyarakat di 15 kecamatan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

perempuan

manusia

dan

penyelenggara

perlindungan

anak

di

urusan

pemberdayaan

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 10 orang. Secara rinci SDM

penyelenggaraan

perlindungan

anak

urusan

menurut

pemberdayaan

golongan

dan

perempuan pendidikan

dan

adalah

sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp725.022.500,00 realisasi Rp723.493.000,00 atau 99,79%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

209


1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan,

anggaran

sebesar

Rp213.592.500,00

realisasi

213.592.500,00 atau 100%. 2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan

Anak,

anggaran

sebesar

Rp298.055.000,00

realisasi

Rp297.930.000,00 atau 99,95%. 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, anggaran sebesar Rp124.355.000,00 realisasi Rp123.954.500,00 atau 99,67% 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,

anggaran

sebesar

Rp89.020.000,00

realisasi

Rp88.016.000,00 atau 98,87% f. Proses Perencanaan Proses

perencanaan

urusan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak berawal dari penyerapan masukan desa, kecamatan, tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya ditunjang dengan kompilasi

data yang sudah terinventarisasi. Data

inventarisasi masalah yang terkompilasi menjadi dasar bagi

dan

Badan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyusun usulan program dan kegiatan. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

pemberdayaan

prasarana perempuan

pendukung dan

penyelenggaraan

perlindungan

anak

di

urusan Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan KB PP dan PA dan seksi Kesejahteraan Masyarakat di 15 kecamatan adalah sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi 1) Tindak

kekerasan

dalam

rumah

tangga

terutama

terhadap

perempuan dan anak masih tejadi. Solusinya yang dilakukan adalah sosialisasi tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu

210


dilakukan

pula

fasilitasi

terhadap

lembaga-lembaga

advokasi

perlindungan anak dan perempuan dan mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengembangan kabupaten layak anak. 2) Bias gender masih terjadi dalam masyarakat. Solusi yang dilakukan adalah

menggiatkan

pelaksanaan

Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) kepada masyarakat serta meningkatkan komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat. b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, dan langganan. c) Penyediaan jasa administrasi keuangan. d) Penyediaan jasa kebersihan kantor. e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. f) Penyediaan alat tulis kantor g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. i) Penyediaan makanan dan minuman rapat. j) Rapat koordinasi dan konsultasi. k) Pengelolaan dokumen SKPD 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair. d) Pemeliharaan rutin/berkala taman. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a) Pengkajian kompetensi kepegawaian. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 211


b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi keuangan. c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD. d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD. e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir. 5) Program Keluarga Berencana a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin. b) Fasilitasi pelayanan KIE. c) Harganas Pertasikencana. d) Fasilitasi pelayanan KB-KR dan pengembangan jaringan kerja. e) Pembinaan dan pengendalian program KB. f) Fasilitasi bhakti TNI KB terpadu. 6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan kegiatan Advokasi dan KIE tentang KRR. 7) Program Pelayanan

Kontrasepsi

dengan kegiatan

pelayanan

konseling KB. 8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. a) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB. b) Pembinaan bina keluarga sejahtera. c) Pembinaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). 9) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat dengan kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat. 10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR dengan kegiatan fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah. 11) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS dengan kegiatan penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. 12) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dengan kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan. 212


13) Program Pengembangan Model Operasional BKB Pos Yandu Padu dengan kegiatan pengkajian pengembangan model operasional BKB Posyandu Padu. b. Tingkat Pencapaian Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Layanan surat menyurat 12 bulan. b) Pembayaran jasa telepon, air, listrik, dan media cetak 12 bulan. c) Pengelolaan keuangan 12 bulan d) Penyediaan alat kebersihan/bahan

pembersih kantor

dan

pembayaran tenaga kebersihan 12 bulan. e) Perbaikan peralatan kerja 9 macam. f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan. g) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan. h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan. i) Fasilitasi rapat dan penerimaan tamu 12 bulan. j) Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi 8 kali. k) Penataan dan penyediaan 37 buku dan pengelolaan dokumen SKPD 12 bulan. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor seluas 1.292 m2. b) Pemeliharaan rutin/berkala 93 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4. c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 12 bulan. d) Pemeliharaan rutin/berkala taman 12 bulan. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a) Pengelolaan administrasi kepegawaian 7 jenis. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

213


a) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD dan laporan realisasi semesteran 10 buku. b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan 12 kali. c) Penyusunan rencana kerja dan RKA/DPA SKPD 30 buku dan sosilaisasi program kegiatan 1 kali. d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD 5 kali. e) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir 10 buku. 5) Program Keluarga Berencana a) Pengadaan ginbed 2 buah dan almari tempat alat kontrasepsi 6 buah. b) Pembuatan leafleat 1300 lembar, stiker 500 lembar, siaran radio 1 kali, siaran TV 1 kali, banner 10 buah dan alat Komunikasi Informasi dan Edukasi Bina Keluarga Sejahtera (KIE BKS) 51 set dan pelaksanaan KIE, KB-KS 275 kelompok. c) Pelaksanaan rangkaian kegiatan Harganas Pertasikencana. d) Fasilitasi pelayanan KB-KR dan pengembangan jaringan kerja bagi 150.009 PUS, 14.656 Peserta Baru dan 118.424 Peserta Aktif. e) Bimbingan petugas KB 86 desa, pengendalian anggaran dan program KB 17 kecamatan dan koordinasi/konsolidasi program 430 kader. f) Pelaksanaan rangkaian Bhakti TNI KB Terpadu. 6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja terealisasi melalui advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) untuk PKB 51 orang, guru 172 orang dan remaja 350 orang. 7) Program Pelayanan Kontrasepsi terealisasi melalui pelayanan konseling KB berupa talkshow 1 kali dan jambore PKB 1 kali. 8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. a) Bantuan bagi koordinator PPKBD 86 orang dan sub PPKBD 7.404 orang sebanyak 12 kali. 214


b) Pembinaan bina keluarga sejahtera 68 kelompok. c) Pembinaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di 14 desa, pembinaan 102 kelompok. 9) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan

Masyarakat

terealisasi

melalui

penyuluhan

tentang

kesehatan ibu, bayi dan anak bagi 2.366 orang yang terwadahi dalam kelompok masyarakat. 10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR terealisasi melalui Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah yang terwadahi dalam 51 kelompok. 11) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS terealisasi melalui penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS bagi masyarakat sebanyak 276 orang. 12) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga terealisasi melalui pelatihan pendamping kelompok bina keluarga sejahtera 68 kelompok. 13) Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu melalui pembinaan dan penyelenggaraan BKB Posyandu Padu 51 kelompok. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan di bidang KB dapat meningkatkan jumlah peserta KB baru sebanyak 2.833 peserta (meningkat 23,96%), sehingga pada tahun 2011 jumlah peserta KB baru mencapai 14.656 peserta. Perkembangan peserta KB baru dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam grafik berikut.

215


Grafik 3.22. Perkembangan Jumlah Peserta KB Baru Tahun 2007-2011 14.656

15.000 10.910

10.644

11.823

10.630

10.000

5.000

0 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sementara dari data peserta KB wanita menurun sebesar 2.930 peserta atau menurun sebesar 2,59% dibandingkan dengan keikutsertaan KB pria mengalami peningkatan dari 8.477 peserta pada tahun 2010 meningkat menjadi 8.586 peserta pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 1,28%. Perkembangan keikutsertaan KB pria dan wanita dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut: Grafik 3.23. Perkembangan Jumlah Peserta KB Pria dan KB Wanita Tahun 2007-2011 108.345 109.795 105.131 120000 100000 80000 60000 40000 7.844 8.087 20000 8.165 0 2006 2007 2008 KB Pria

110851

8.524 2009

113027 109.838

8.447 2010

8.586 2011

KB Wanita

Sumber: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat dari berbagai prestasi yang telah dicapai antara lain : 1) Penghargaan pengelola terbaik Bina Keluarga Balita Tingkat Provinsi. 2) Juara I Tingkat Provinsi pada kejuaraan Kecamatan Sayang Ibu. 3) Juara I Tingkat Provinsi pada kejuaraan P2WKSS. 216


4) Juara I Tingkat Provinsi pada Kejuaraan Keluarga Harmonis. 5) Juara I dan II Tingkat Provinsi pada Kejuaraan Kader BKB. 6) Juara I Tingkat Provinsi pada kejuaraan PUS yang mengikuti KB Lestari 10 tahun. 7) Juara I Tingkat Provinsi pada Kejuaraan KB Perusahaan. 8) Juara II Tingkat Provinsi pada Kejuaraan kelompok KB pria. 9) Juara II Tingkat Provinsi pada Kejuaraan kader IMP. 10) Juara II Tingkat Provinsi pada Kejuaraan Kelompok UPPKS. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

adalah

Badan

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok

dan

fungsi

Badan

Keluarga

Berencana,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera

berjumlah

70

orang.

Secara

rinci

SDM

penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga

Sejahtera

sebesar

Rp1.706.881.750,00

realisasi

Rp1.655.976.482,00 atau 97,02%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp269.990.000 realisasi Rp233.218.732 atau 86,38%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp363.224.000,00 realisasi Rp360.087.500,00 atau 99,13%.

217


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp25.000.000,00 realisasi Rp25.000.000,00 atau 100%. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp155.548.000,00 realisasi Rp153.955.500,00 atau 98,97%. 5) Program Keluarga Berencana, anggaran sebesar Rp431.907.500,00 realisasi 427.907.500,00 atau 99,07%. 6) Program

Kesehatan

Reproduksi

Remaja,

anggaran

sebesar

Rp25.100.000,00 realisasi Rp24.600.000,00 atau 98,01%. 7) Program

Pelayanan

Kontrasepsi,

anggaran

sebesar

Rp65.007.000,00 realisasi Rp65.007.000,00 atau 100%. 8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, anggaran sebesar Rp215.455.000,00 realisasi Rp214.815.000,00 atau 99,70%. 9) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat, anggaran sebesar Rp33.168.250,00 realisasi 29.368.250,00 atau 88,54%. 10) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, anggaran sebesar Rp42.339.500,00 realisasi Rp42.114.500,00 atau 99,46%. 11) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS,

anggaran

sebesar

Rp19.607.500,00

realisasi

Rp19.607.500,00 atau 100%. 12) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, anggaran sebesar Rp35.535.000,00 realisasi Rp35.295.000,00 atau 99,32%. 13) Program Pengembangan Model Operasional BKB Pos Yandu Padu, anggaran sebesar Rp25.000.000,00 realisasi Rp.25.000.000,00 atau 100%.

218


f. Proses Perencanaan Proses perencanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera berawal dari penyerapan masukan dari para pemangku kepentingan (desa, kecamatan, masyarakat dan LSM) yang ditunjang dengan data yang sudah terinventarisasi. Kompilasi data ini digunakan sebagai dasar penyusunan usulan program dan kegiatan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

Khusus untuk program KB terlebih dahulu dipresentasikan dalam rapat kerja daerah di BKKBN

Provinsi DIY, guna mensinkronkan program

kabupaten dan provinsi. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

adalah

sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengikuti KB belum maksimal. Hal ini terlihat dari jumlah 150.009 PUS yang mengikuti program KB adalah sebesar 118.424 (78,94%). Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan advokasi kepada PUS. 16. Urusan Perhubungan a. Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan c) Penyediaan jasa administrasi keuangan d) Penyediaan jasa kebersihan kantor e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f)

Penyediaan Alat Tulis Kantor 219



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

j)


k)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

l)

Penyediaan jasa keamanan kantor

m) Pengelolaan Dokumen SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya b) Pengkajian Kompetensi Kepegawaian 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD d) Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SKPD e) Penyusunan profil SKPD 5. Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan a) Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan b) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan a) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor b) Rehabilitasi dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) c) Operasional dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 220


a) Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan b) Uji

kelayakan

sarana

transportasi

guna

keselamatan

kenyamanan

penumpang

penumpang c) Penciptaan

keamanan

dan

dilingkungan terminal d) Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas b) Pengelolaan perparkiran c) Survey rekayasa lalu lintas d) Pengadaan pagar pengaman jalan 9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan a) Pelayanan uji petik kendaraan bermotor b) Pelayanan uji kendaraan bermotor 10.Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan a) Studi Lokasi Terminal angkutan barang b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

dalam

urusan

perhubungan sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan. b) Pembayaran langganan listrik, telelpon, air dan media cetak dan koneksi internet 12 bulan dan peningkatan daya di LPSE . c) Pembayaran tunjangan bendahara dan pengurus barang 19 orang selama 12 bulan d) Pembayaran gaji petugas kebersihan kantor 2 orang serta penyediaan jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan. e) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan.

221


g) Penyediaan 10 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. h) Pemeliharaan skylift truck dan UPS i) Penyediaan makanan dan minuman 50 kali rapat, dan extra fooding untuk 18 orang selama 12 bulan. j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi 30 kali k) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan. l) Pengelolaan dokumen SKPD selama 12 bulan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan bangunan kantor 3 unit. b) Operasional kendaraan roda 2 (6 unit) dan roda 4 (4 unit) dan perawatan kendaraan roda 4 (6 unit) kendaraan roda 2 (4 unit). 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pelaksanaan bimtek dan workshop 4 kali. b) Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional PKB untuk 12 PNS, dan general chek up bagi 46 pegawai. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan bulanan 1 buku, laporan tahunan 1 buku dan LAKIP 12 buku b) Pelaksanaan verifikasi SPJ 12 bulan, penyusunan SPJ 12 bulan, penyusunan

laporan

keuangan

2

dokumen,

konsiyering

pengeluaran anggaran dinas 4 kali c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD, RKA, DPA, SPPA, Renja SKPD dan Program Kerja 10 buku. d) Monitoring dan evaluasi program kegiatan dinas. e) Penyusunan profil SKPD 50 buku 5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan a) Dokumen perencanaan Terminal Jombor. b) Draft raperda PJU c) Terjaganya keamanan dan kenyamanan penumpang. d) Data base LPJU 222


6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan a) Perbaikan dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor 9 unit. b) Pemeliharaan LPJU di 2.250 titik dan pemasangan KWH meter 20 kelompok c) Operasi APILL 20 unit, operasi flashing 8 unit, operasi rambu 200 unit dan operasi RPPJ 20 unit 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a) Pengawasan dan pengendalian lalu lintas 250 kali, sosialisasi lalu lintas 30 kali, sosialisasi tertib lalu lintas 30 kali, dan rakornis perhubungan 1 kali. b) Uji kelayakan angkutan wisata disekolah di 300 lokasi. c) Monitoring kendaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru 35.000 kendaraan. d) Perijinan angkutan 55 ijin. 8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas a) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas 200 unit, pengecatan marka jalan 1.500 m2, pemasangan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ) 20 unit, pemasangan flashing 3 unit, pengadaan barikade II 15 unit, dan pengadaan traffic cone 100 unit. b) Penerbitan izin parkir 183 izin, dan pengadaan papan informasi parkir 50 unit c) Survey ruas jalan dan persimpangan 25 lokasi. d) Pemasangan pagar pengaman jalan 250 M. 9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a) Uji emisi kendaraan bermotor pada 500 kendaraan dari 25 lembaga. b) Pengujian kendaraan bermotor pada 17.000 kendaraan.

223


10) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terealisasi dokumen penetapan lokasi terminal angkutan barang di wilayah Kabupaten Sleman 20 buku. (IKK

aspek

tingkat

capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

perhubungan sebagaimana buku lampiran) Perkembangan hasil-hasil pembangunan urusan perhubungan selama 5 tahun dapat terlihat sebagai berikut: Tabel 3.25. Data perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan tahun 2007-2011: TAHUN Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah pemeliharaan jaringan LPJU (titik) Jumlah pemasangan LPJU: - Lampu TL 40 watt - Lampu mercury 125 watt - Lampu mercury 250 watt - Lampu natrium 250 watt Jumlah pemeliharaan (titik) Jumlah pemasangan KWH meter (klp) Pemeliharaan rutin LPJU (buah) Sumber: Dinas Hubkominfo

216

337

315

340

390

815 1.149 1.579 5.228 1.200 28 1.400

715 1.152 1.545 5.410 1.950 10 1.750

500 1.255 1.855 6.552 1.500 21 1.850

815 1.149 3.087 4.087 1.860 10 2.000

815 1149 2.087 6.725

2.250 20 2.253

Pada tahun 2011 pemeliharaan jaringan LPJU meningkat 14,70% dari 340 titik di tahun 2010 menjadi 390 titik. Lampu LPJU yang terpasang di tahun 2011 juga meningkat 17,92 %, dari 9.138 buah menjadi 10.776 buah. Jumlah titik pemeliharaan LPJU juga meningkat sebesar 20,96% dari 1860 titik menjadi 2.250 titik. Peningkatan juga terlihat dalam jumlah pemasangan KWH meter, dari 10 klp di tahun 2010 meningkat menjadi 20 klp di tahun 2011. Demikian juga dengan jumlah pemeliharaan rutin LPJU yang meningkat 12,69%, dari 2000 buah di tahun 2010 menjadi 2253 buah di tahun 2011. Pemeliharaan

LPJU

yang

dilakukan

menunjukkan

peningkatan

sebagaimana dapat dilihat dalam grafik perbandingan target dengan realisasi pemeliharan rutin LPJU sebagai berikut:

224


Grafik 3.24. Perbandingan Target dan Realisasi Pemeliharan Rutin LPJU Tahun 20072011 2500

2.000

1.850

1.750

2.253

2000

1.350

1.400 1.250

1.250

1500

1.500

1.500

1.500 1.500

Target Realisasi

1000 500 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sumber: Dinas Hubkominfo

Hasil-hasil pembangunan di bidang penerangan jalan umum tersebut memberikan dampak positif dalam capaian perkembangan jalan strategis yang terlayani lampu penerangan jalan sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini: Grafik 3.25. Capaian Perkembangan Jalan Strategis yang Terlayani Lampu Penerangan Jalan Tahun 2007-2011 (prosentase) 100

82

88

90

97

99

80

Prosentase Jalan Strategis Terlayani LPJU

60 40 20 0 2007

2008

2009

2010

2011


Sebagai daerah yang berada di jalur lalu lintas DIY dan Jawa Tengah Kabupaten Sleman dilalui berbagai angkutan umum antar kota antar provinsi. Terminal Jombor menjadi satu satu terminal di Kabupaten Sleman yang menjadi penyangga terminal Yogyakarta. Seiring dengan meningkatnya

mobilitas

penduduk,

maka

angkutan

umum

yang

memanfaatkan Terminal Jombor juga meningkat. Pada tahun 2011 angkutan umum yang memanfaaatkan fasilitas Terminal Jombor terdiri dari angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) 27.579 kendaraan, Antar Kota

225


Dalam Provinsi (AKDP) 125.249 kendaraan dan angkutan pedesaan 30.012 kendaraan dan angkutan perkotaan 21.290 kendaraan. Dibandingkan tahun 2010, jumlah angkutan pedesaan mengalami penurunan 8,46% dari 32.787 kendaraan menjadi 30.012 kendaraan. Armada kendaraan umum tersebut melayani penumpang AKAP 859.133 orang, penumpang AKDP 2.231.728 orang, angkutan pedesaan 245.605 orang dan angkutan perkotaan 1.574.563 orang. Jumlah bengkel dan tenaga kerja yang dibina dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut: Tabel 3.26. Data bengkel dan tenaga kerjanya Tahun 2007-2011 No

Uraian

1. Jumlah bengkel 2. Jumlah tenaga kerja Sumber: Dinas Hubkominfo

Pelaksanaan

program dan

2007

2008

TAHUN 2009

2010

2011

75 425

79 432

77 428

75 411

75 411

kegiatan

urusan

perhubungan

untuk

meningkatkan keamanan lalu lintas perhubungan melalui pemasangan / penambahan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 200 unit dan pengecatan marka jalan sepanjang 1.500 M2. Selain itu juga

menambah Alat

Petunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) sebanyak 5 unit, flashing light sebanyak 3 unit, dan 250 m pagar pengaman, 100 unit traffic cone dan barikade LL serta 20 unit Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ). Jumlah tempat parkir dan tukang parkir yang terdaftar adalah sebagai berikut: Tabel 3.27. Data Tempat Parkir dan Tukang Parkir Tahun 2007-2011: No

Uraian

1. Tempat parker 2. Tukang parker Sumber: Dinas Hubkominfo

2007

2008

Tahun 2009

2010

2011

288 661

298 684

286 657

229 560

229 516

Untuk menjamin keamanan dan kelaikan jalan, maka telah dilakukan pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi 2.064 kendaraan umum dan 15.577 kendaraan bukan umum, sebagaimana tabel berikut:

226


Tabel 3.28. Data Kendaraan Yang Telah Diuji Tahun 2007-2011 No

Uraian

2007 Bukan Umum

Umum

2.

Mobil penumpang Taxi

3.

Mobil Bus

4.

Pick Up

5.

Truck

1.

6.

Tangki Kend. 7. Gandeng Kend. 8. Tempel Kend. 9. Khusus Jumlah

617

-

2008 Bukan Umum Umum 632

-

Tahun 2009 Bukan Umum Umum 594

-

2010 Bukan Umum

Umum 186

-

2011 Bukan Umum

Umum 564

1

-

-

-

-

-

-

325

-

-

-

1.499

89

1.387

68

1.231

86

1.125

79

1381

126

-

9.491

-

9.705

-

9.497

-

9.487

-

11.141

12

4.004

9

3.835

7

3.591

61

3.537

119

4.285

-

1

-

5

-

2

-

5

-

4

-

5

-

4

-

14

-

6

-

3

-

2

-

10

-

13

-

_

-

4

-

4

-

6

-

4

-

4

2.304

2.128

13.594

2.028

13.621

1.832

1.697

13.128

2.064

15.577


Pada tahun 2011, pelayanan uji kendaraan untuk kendaraan umum mengalami kenaikan sebesar 21,62%, dari 1.697 unit menjadi 2.064 unit. Sedangkan pelayanan uji kendaraan untuk kendaraan bukan umum mengalami kenaikan 18,65%, dari 13.128 unit menjadi 15.577 unit. Dalam menyelenggaraan urusan perhubungan ini Pemerintah Kabupaten mampu menggali pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi parkir, uji kendaraan. Retribusi yang berhasil diperoleh sejumlah Rp 408,147 juta dibandingkan tahun sebelumnya Rp 339,216 juta atau meningkat 20,32%. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, khususnya Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Dinas Hubkominfo dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

227


Secara rinci kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana terlampir. d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

manusia

penyelenggara

urusan

perhubungan

di

Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berjumlah 94 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan perhubungan menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir. e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar Rp7.190.549.500,00 realisasi Rp6.651.533.251,00 atau 92,50%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp874.346.000,00 realisasi Rp767.723.641,00 atau 87,81% 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp575.298.000,00 realisasi Rp551.827.800,00 atau 95,92% 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp70.000.000,00 realisasi Rp43.727.500,00 atau 62,47% 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp143.505.000,00 realisasi Rp138.282.300,00 atau 96,36% 5) Program

Pembangunan

Prasarana

Fasilitas

Perhubungan,

anggaran sebesar Rp649.742.000,00 realisasi Rp619.843.600,00 atau 95,39% 6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan, anggaran sebesar Rp2.299.653.000,00 realisasi Rp2.099.022.760,00 atau 91,28% 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, anggaran sebesar Rp337.549.000,00 realisasi Rp328.220.000,00 atau 97,23% 228


8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, anggaran sebesar Rp1.390.136.500,00 realisasi Rp1.325.527.250,00 atau 95,35% 9) Program

Peningkatan

Bermotor,

anggaran

Kelaikan sebesar

Pengoperasian

Kendaraan

Rp723.020.000,00

realisasi

Rp653.775.900,00 atau 90,42% 10) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubugan, anggaran sebesar Rp127.300.000,00 realisasi Rp123.082.500,00 atau 97,08% f. Proses Perencanaan Berdasarkan usulan masyarakat dan pertimbangan teknis dilakukan survey kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana perhubungan. Selanjutnya berdasarkan data dan permasalahan yang diperoleh

dari

hasil

survey

disusun

rencana

kerja.

Untuk

menyempurnakan rencana kerja, dilaksanakan diskusi dengan para pemangku kepentingan di antaranya ORGANDA, koperasi angkutan penumpang dan perguruan tinggi. g. Sarana dan Prasarana Sarana

dan

prasarana

pendukung

penyelenggaraan

urusan

perhubungan sebagaimana terlampir. h. Permasalahan dan Solusi Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memasang penerangan jalan umum secara legal. Masyarakat yang merasa telah membayar pajak LPJU langsung memasang LPJU tanpa melalui prosedur dan ketentuan legal. Solusi yang dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat mengenai pemasangan LPJU dan melakukan pengkajian titik-titik lokasi PJU di setiap kecamatan sehingga dihasilkan pemetaan lokasi PJU legal. 17. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Program dan Kegiatan 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Pelayanan masyarakat dalam pos dan telekomunikasi 229


b. Pengembangan dan Operasional LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik ) c. Pembinaan

dan

pengembangan

jaringan

komunikasi

dan

informasi d. Pengadaan alat studio dan komunikasi e. Implementasi

Indonesia

Goes

Open

Source

(IGOS)

dan

pengembangan sarana prasarana telekomunikasi f. Pelayanan informasi SIM Call Center g. Pengelolaan dan pengembangan VoIP kecamatan h. Pemasangan Sub PABX dan Jaringan ekstension Desa dan RSUD i.

Pengelolaan dan pengembangan persandian daerah

j.

Pengelolaan dokumentasi kegiatan dan data pemkab

k. Penerbitan suara parlemen, booklet,leaflet, buletin l.

Dokumentasi kegiatan dewan, pelayanan pers,dialog interaktif dan keprotokolan.

m. Pengelolaan informasi melalui internet dan anjungan n. Keprotokolan dan layanan aspirasi masyarakat o. Penyusunan informasi pembangunan p. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah q. Pengelolaan website 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi a. Pengembangan blue print dan Penyusunan dokumentasi teknis e government b. Penyusunan data base jasa titipan, titipan, barang kiriman dan pos dan jasa usaha Telkom. c. Pengkajian opini dan polling pendapat d. Pengkajian penggunaan media serta monitoring issue dan permasalahan melalui media massa e. Layanan Informasi Publik 230


b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Penyusunan draft perda tentang pengaturan warnet. b) Operasional jaringan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa. c) Pelayanan operator telepon/rakom 24 jam, faksimile, dan perbaikan telepon selama 12 bulan, monitoring jaring komunikasi di 17 kecamatan, terpeliharanya central PABX 24 jam, bantuan komunikasi pada even penting Pemkab selama tahun 2011. d) Pengadaan alat studio dan komunikasi berupa grounding di 3 lokasi/titik, kamera CCTV di 4 lokasi (Sekretariat Daerah, Wisma Sembada, Kecamatan Cangkringan dan di Tritis), 1 unit sirine di Kaliurang, 3 unit radio komunikasi HT, 4 unit RIG di Dinas Pasar dan tower triangle di 7 SKPD. e) Implementasi IGOS dan pengembangan sarana telekom dengan penyediaan notebook 3 unit, card CPU dan ekstention 2 unit, pengamat awan panas 1 unit, sistem sirine di Cangkringan, kabel KU 20 pair 1000 M, dan cordless telepon 3 unit. f) Pelayanan komunikasi berbasis sistem informasi melalui SIM, tersedianya perangkat pendukung kegiatan 1 paket, dan peningkatan kemampuan dalam sistem informasi bagi 5 orang. g) Pemeliharaan telepon VoiP di kecamatan 70 unit, optimalisasi server kecamatan 1 unit, pemasangan telepon VoIP dengan 8 line di 4 Puskesmas ( Ngaglik I, Depok I, Depok II, Mlati II ), dan tersosialisasikannya teknologi telepon VoiP di Puskesmas Depok I dan Depok II. h) Pengadaan mini PABX dengan 8 line di RSUD Prambanan 1 unit, dan pemasangan telepon di Museum Gunung Merapi dan Badan Pusat Statistik ( BPS).

231


i) Pemasangan virtual private networking ( VPN ) 1 unit, koordinasi persandian lintas daerah bagi 40 orang, seminar security jaringan 3 orang, dan langganan internet untuk VPN 3 bulan. j) Pengelolaan dokumentasi kegiatan pemkab ( foto, CD, kaset rekaman ), pengelolaan data pembangunan 12 bidang dan pengelolaan dokumen berita dari 10 media cetak selama 12 bulan. k) Penyusunan majalah Suara Parlemen 3500 eksemplar, 800 booklet, 800 leaflet,1500 buletin, dan 100 buku kerja l) Dialog interaktif di televisi 6 kali, dan publikasi /peliputan di 9 media. m) Terlaksannya pelayanan informasi tentang DPRD melalui internet dan anjungan 12 bulan. n) Terlaksaanya

keprotokolan

dewan

dan

layanan

aspirasi

masyarakat 12 bulan o) Penyusunan buku informasi pembangunan tahun 2011 175 buku dan 125 booklet p) Pengelolaan website / subdomain Bappeda, subdomain DPPD dan

Dinas

Pertanian

dan

Kehutanan selama

12

bulan,

pengelolaan sub domain Dinas Pertanian, penyusunan SOP pengelolaan website Pertanian, Perikanan dan kehutanan Sleman. q) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian dengan updating data base file dan penyusunan buku dan rekapitulasi data pegawai 48 buku. 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi terealisasi sebagai berikut : a) Pengembangan blue print dan penyusunan dokumen teknis egovernment. b) Data base pos dan usaha telekomunikasi 1 paket. c) Analisa opini masyarakat tentang efektifitas pemberitaan di media massa 1 dokumen.

232


d) Monitoring issue dan permasalahan melalui media massa di 10 media

massa

lokal

dan

nasional

653

kali,

identifikasi

permasalahan masyarakat dan kritikan terhadap pemkab melalui media 288 masalah dan 48 kritikan. e) Koordinasi layanan informasi publik 6 kali dan draft mekanisme layanan informasi publik. (IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebagaimana buku lampiran) Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika mampu memperlancar pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi maupun

masyarakat

di

lingkungan

Kabupaten

Sleman

serta

memperlancar penerapan e-government di Kabupaten Sleman. Sistem PABX yang selama ini telah diterapkan terus dikembangkan. Pada tahun 2011 telah dipasang mini PABX dengan 8 line di RSUD Prambanan dan pemasangan telepon di Museum Gunungapi Merapi dan BPS. Selain itu telepon ekstension VoIP juga dikembangkan dengan menambah saluran di 4 Puskesmas yakni Mlati II, Puskesmas Ngaglik I, Puskesmas Depok I dan Puskesmas Depok II. Selain penambahan ekstension, pemeliharaan ekstension ini juga terus dilakukan. Pada tahun 2010 jumlah ekstension 270, pada tahun 2011 bertambah 35 ekstension yang terdiri dari 20 ekstension analog dan 15 VoiP. Dengan demikian sampai tahun 2011 ektension yang telah terpasang berjumlah 305 sambungan. Pengelolaan berita bersifat rahasia khususnya yang menyangkut kestabilan negara melalui persandian juga ditingkatkan. Penambahan sarana persandian berupa 1 unit virtual private networking ( VPN ), dan peningkatan kapsitas SDM dalam persandian akan meminimalisir kebocoran berita. Perkembangan tekhnologi

informatika telah

mampu

mendukung

terwujudnya e-gov di Sleman. Sub domain yang telah dibuat dikelola dengan baik sehingga masyarakat dapat mudah memperoleh informasi dalam segala bidang. 233


Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung secara on line. Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan pengembangan/ penambahan perangkat lunak original yang dibutuhkan seperti MS Windows, MS Office dan pengembangan aplikasi sistem informasi. Perkembangan tekhnologi informatika telah mendukung pelaksanaan e-gov di Kabupaten Sleman. Portal www.slemankab.go.id terus dikembangkan, dan pada tahun 2011 telah dikembangkan 4 subdomain Sampai saat ini www.slemankab.go.id telah memiliki 44 sub domain yang dikelola oleh masing masing instansi dengan koneksi internet berkapasitas 1.3 Mbps. Pelayanan data dan informasi juga ditingkatkan dengan diterbitkannya 3500 eksemplar majalah Suara Parlemen yang berisi informasi tentang kegiatan DPRD Sleman dan melalui 800 leaflet dan 800 booklet serta 125 buku dan 175 booklet buku Informasi pembangunan. Untuk memberikan acuan dalam pengembangan e gove telah disusun blue print dan dokumentasi teknis e government. Selain itu juga telah disusun 1 paket data base pos dan usaha telekomunikasi . Pengembangan

dan

pengelolaan

Layanan

Pengadaan

Secara

Elektronik (LPSE) terus dilaksanakan. Melalui jaringan LPSE dengan alamat http://lpse.slemankab.go.id. semua intansi telah melaksanakan pengadaan barang melalui LPSE. Layanan ini akan memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time dengan tingkat keamanan data yang terjamin

dan

memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang. Untuk mendukung rumusan kebijakan pemerintah, telah dilaksanakan kegiatan pengkajian opini dan polling pendapat masyarakat bekerja sama

dengan

Fisipol

UGM

menghasilkan

rekomendasi

untuk

pengambilan kebijakan tentang efektifitas pemberitaan melalui media massa. Selain itu telah dilakukan monitoring berita di media cetak dan identifikasi permasalahan kritikan

di media massa. Dengan

kegiatan ini

yang dimuat di media massa, buku tamu di website 234


slemankab.go.id dan [email protected] dapat diindentifikasi dan dilaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Dengan upaya ini keluhan masyarakat dapat diketahui dan direspon oleh instansi terkait. Dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika ini Pemerintah Kabupaten Sleman telah mendapat penghargaan sebagai berikut: 1) ICT Pura Kategori Madya dari Menteri Komunikasi dan Informasi dan penghargaan peringkat III e–government dari Warta Ekonomi. 2) Website pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memperoleh penghargaan sebagai juara ketiga website

pertanian

dan

kehutanan

terbaik

dari

Kementerian

Pertanian RI. c. SKPD Penyelenggara Urusan SKPD penyelenggara urusan komunikasi dan informatika adalah Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman

dan

Peraturan

Bupati

Sleman

Nomor

32/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pasar, dan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir d. Sumber Daya Manusia Sumber

daya

manusia

penyelenggara

urusan

komunikasi

dan

informatika di Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berjumlah 12 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir. 235


e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp 1.845.287.000,00 realisasi Rp1.450.050.096,00 atau 88,88%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa anggaran Rp1.622.537.000,00 terealisasi Rp1.457.388.296,00 atau 89,82% 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi,

anggaran

sebesar

Rp222.750.000,00

terealisasi

Rp182.661.800,00 atau 82,00% f. Proses Perencanaan Proses Perencanaan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan dengan identifikasi kebutuhan dan perkembangan teknologi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yakni perguruan tinggi dan pakar telekomunikasi, LSM serta diawali dengan rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai

bahan

penyusunan

Renja

SKPD.

Dalam

penyusunan

perencanaan juga senantiasa berkoordinasi dengan Kemekominfo, Kemendagri dan Pemerintah Provinsi. g. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung urusan Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir h. Permasalahan dan Solusi Kondisi SDM untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

belum

sebanding

dengan

kecepatan

perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi. Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah optimalisasi sumber daya dan sarana yang ada, serta meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

236

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2011

Recommend Documents