LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
: SIDOMULYO
KECAMATAN : PETANAHAN KABUPATEN : KEBUMEN
KATA PENGANTAR
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang disebutkan dalam : Ayat (1)
Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)
Kepala Desa mempunyai kewjiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta meninformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam musyawarah BPD. Penyampaian informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.
Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai Tugas, wewenang, kewajiban dan hak tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa meliputi Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan-urusan lainnya yang menjadi kewenangan desa mencakup : a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa. c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah. Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2013, bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran, untuk selanjutkan sebagai bahan kajian Kinerja selama 1 (satu) tahun, oleh Badan Permusyawaratan Desa. Apabila di dalam pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan-penjelasan sesuai hasil evaluasi Badan Permusyawaratan Desa demi kelangsungan kemajuan desa. Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih.
Sidomulyo, 20 Januari 2014 Kepala Desa Sidomulyo
NASIMIN
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .............................................................................................................................................. Daftar Isi ........................................................................................................................................................ BAB I
PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. VISI DAN MISI B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (RPJMD) C. PRIORITAS DESA
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA A. URUSAN ASAL USUL DESA B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA C. BATAS DESA D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
BAB VII
PENUTUP
i ii
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PETANAHAN DESA SIDOMULYO Jl. Pekeyongan No. 1 Telp. (0287) 5568585 Kode Pos 54382
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PETANAHAN, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141 / 1 / KEP / 2014 TENTANG : LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PETANAHAN, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 KEPALA DESA SIDOMULYO, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22). MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEDUA
KETIGA
Ditetapkan di Sidomulyo pada tanggal 20 Januari 2014 KEPALA DESA SIDOMULYO
NASIMIN TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth. : 1. Camat Petanahan; 2. Ketua BPD Desa Sidomulyo.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO NOMOR : 141 / 1 / KEP / 2014 TANGGAL : 10 JANUARI 2014
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
BAB I
PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA D. VISI DAN MISI E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (RPJMD) F. PRIORITAS DESA
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi 2. Target dan Realisasi Pendapatan 3. Permasalahan dan Penyelesaian B. PENGELOLAAN BELANJA DESA 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa 2. Target dan Realisasi Belanja 3. Permasalahan dan Penyelesaian
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA A. URUSAN ASAL USUL DESA 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Penyelesaian B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Penyelesaian
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Satuan Kerja Perangkat Desa 4. Kegiatan yang diterima 5. Sumber dan Jumlah Anggaran 6. Permasalahan dan Penyelesaian
BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA A. KERJASAMA ANTAR DESA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Penyelesaian B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Permasalahan dan Penyelesaian
C. BATAS DESA 1. Kebijakan dan Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. permasalahan dan Penyelesaian D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya 2. Status Bencana 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Antsipasi Desa 5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan yang terjadi 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa 3. Data Perangkat Desa 4. Sumber dan Jumlah Anggaran 5. Penanggulangan dan Kendalanya 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
Sidomulyo, 20 Januari 2014 Kepala Desa Sidomulyo
NASIMIN
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Desa Kecamatan Tahun
: Sidomulyo : Petanahan : 2014
I.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa A. Urusan hak asal usul desa (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan hak asal usul desa) B. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke Desa) C. Tugas Pembantuan (Ringkasan dari Penyelenggaraan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintahan di atasnya) D. Urusan Pemerintahan Lainnya (Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada) II. Ringkasan APBDes A. Pendapatan Desa a. PAD Rp. 144.272.461,b. Bagi Hasil Pajak Rp. 3.695.000,c. Bagian Hasil Retribusi Rp. 425.600,d. ADD Rp. 58.695.450,e. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten Rp. 119.532.500,f. Hibah Rp. g. Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 12.750.000,Jumlah Rp. 339.371.011,B. Belanja a. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai Rp. 11.190.000,2. Belanja Barang/Jasa Rp. 40.260.850,3. Belanja Modal Rp. 56.329.450,Jumlah Belanja Langsung Rp. 107.780.300,b. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Rp. 136.820.211,2. Belanja Subsidi Rp. 3. Belanja Hibah Rp. 4. Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.900.000,5. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 91.870.500,6. Belanja Tak Terduga Rp. Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 231.590.711,Jumlah Belanja Rp 339.371.011,C. Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan 1. Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 16.874.223,2. Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan Rp. Jumlah Rp. 16.874.223,b. Pengeluaran Pembiayaan. 1. Dana Cadangan Rp. 2. Penyerahan Modal Desa Rp. 3. Pembayaran Utang Rp. Jumlah Rp. -
Sidomulyo, 20 Januari 2014 Kepala Desa Sidomulyo
NASIMIN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PETANAHAN, KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 2 / 1 / KEP / 2014 TENTANG : EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu melaksanakan Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22). MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
: Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013. : Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa. : Hasil Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEDUA
KETIGA KEEMPAT
Ditetapkan di Sidomulyo pada tanggal 17 Januari 2014 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
HERRY HERMANTO
TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth. : 1. Bupati Kebumen; 2. Camat Petanahan.
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIDOMULYO NOMOR : 2 / 1 / KEP / 2014 TANGGAL : 17 JANUARI 2014
BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
Pada hari ini Jum’at tanggal Tujuh belas bulan Januari tahun Dua ribu empat belas bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2013. Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh : 1. Ketua BPD Sidomulyo 2. Anggota BPD Sidomulyo 3. Daftar Hadir Terlampir Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kata sepakat untuk menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2013 karena setelah diadakan Evaluasi Kepala Desa telah menjalankan semua Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa Tahun 2013. Demikian Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sidomulyo, 17 Januari 2014 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO KETUA
HERRY HERMANTO
*). Coret yang tidak perlu
DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD Rapat Desa Kecamatan Kabupaten Hari / Tanggal
: : : : :
BPD dalam rangka Evaluasi LKPJ Kepala Desa Tahun 2014. Sidomulyo Petanahan Kebumen Jum’at, 17 Januari 2014
No
Nama
Jabatan
Tanda Tangan
1
2
3
4
1.
Hery hermanto
Ketua BPD
2.
Sumarso
Wakil Ketua BPD
3.
Sunaryanto
Anggota BPD
4.
Basiran
Anggota BPD
5.
Siti Solikhah
Anggota BPD
6.
Karyosuwito
Anggota BPD
7.
Nur Khamid
Anggota BPD
1 …………… 2 …………… 3 ……………. 4 …………… 5 ……………. 6 …………… 7 …………….
Sidomulyo, 17 Januari 2014 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO KETUA
HERRY HERMANTO KETERANGAN : 1. 2. 3. 4.
Jumlah Anggota Hadir Tidak Hadir Quorum
: : : :
7 Orang 7 Orang - Orang Memenuhi / Tidak Memenuhi
BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2013 disusun dengan berdasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesis Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor 4737); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22): 18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008, Nomor 31); 19. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010 20. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis Secara geografis Desa. Sidomulyo, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi : 1) Iklim : Curah hujan : 2000-3000 Mm Jumlah bulan hujan : 6 Bulan Suhu rata-rata harian : 30 C Tinggi tempat : 6 mdl Bentang Wilayah : Datar/berbukit/lereng gunung. 2) Tipologi : Desa kepulauan Desa pantai/pesisir Desa Sekitar hutan Desa terisolir Desa perbatasan dengan Kabupaten lain 3) Orbitasi : Berada di Ibu Kota Kecamatan Jarak ke Ibu Kota Kecamatan Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten 4) Batas Desa : Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat
: : : :
Ya/tidak Ya/tidak Ya/tidak Ya/tidak Ya/tidak Ya/tidak 7 Km 1/4 Jam 7 Km 10 Km ½ Jam 1 Jam
Ds. Banjarwinangun Ds. Dorowati dan Gadungrejo Kec. Klirong Ds. Tanjungsari Ds. Grujugan dan Desa Kritig
5) Luas wilayah : Luas wilayah desa Sidomulyo adalah : 140 ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi : 1. Tanah Sawah : 98 Ha 2. Tanah Darat : 42 Ha 2. Gambaran Umum Demografis Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamain dan Penyebaran pada Wilayah sebagai berikut :
a. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM): 1. UMUR : NO
KELOMPOK UMUR
JUMLAH/ORANG
1 1. 2. 3. 4.
2
3 415 498 527 786 2226
0 – 16 Tahun 17 – 30 Tahun 31 45 Tahun 46 Tahun Keatas Jumlah
2. JUMLAH JIWA : 1. Jumlah Jiwa 2. Jumlah Laki-laki 3. Jumlah Perempuan 4. Jumlah Kepala Keluarga
: 2.226 orang : 1.119 orang : 1.107 orang : 621 orang
3. MUTASI PENDUDUK : Datang Pindah Lahir Meninggal
: 4 orang : 8 orang : 14 orang : 15 orang
Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses perubahan sebagaimana tersebut pada angka 3, dan kondisi tersebut dikarenakan : Datang, berasal dari Karena Pindah tempat tinggal ke Desa -, Kabupaten Karena Meninggal Dunia disebabkan karena : Usia. Penyakit ............... 4. PENDIDIKAN : Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil Capaian dalam tahun 2013, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut : Pendidikan Terakhir : 1. Tamat SD/sederajat : 510 orang 2. SLTP : 437 orang 3. SLTA : 253 orang 4. Diploma : 30 orang 5. Sarjana : 36 orang 5. PENYEBARAN PENDUDUK : Penyebaran penduduk desa Sidomulyo tersebar pada wilayah masing-masing dusun sebagaimana tersebut pada tabel :
DUSUN
JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH KK
1 Pekeyongan I
LAKI-LAKI 2 260
PEREMPUAN 3 256
Pekeyongan II
219
206
143
Rendeng
185
199
105
Pendil
200
203
113
Jalasida
231
221
138
Jumlah
1095
1085
648
4 149
3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Desa 1) Perkebunan Komoditi sektor perkebunan yang berupa Tanaman Tembakau dan Kelapa dan sebagainya, dan ini merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat desa pada umumnya. Kepemilikan Tanaman ...................... dan ................ rata-rata dimiliki oleh masyarakat/Kepala Keluarga ................... pohon dan Produksi rata-rata setiap tahun ............. ton dengan harga perkg Rp..................., usaha sampingan ini setidak-tidaknya membantu perekonomian yang berkelanjutan di samping tanaman lainnya. Pemasaran hasil Perkebunan tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan di samping di luar desa/kota, bahan dasar tersebut dimanfaatkan sebagai bahan .................................. dan ............................... dsb. 2) Peternakan Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak semisal Sapi, Kerbau, Ayam, Bebek, Kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi unggulan desa, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek ke depan desa maupun pemiliknya, secara terperinci dapat kami sampaikan sebagai berikut :
Jenis Ternak Sapi Ayam Petelur Ayam Pedaging Ayam Kampung Dsb
Jumlah/ekor
Perkembangan/Th
Produksi/bln/thn
105 ekor 1.550 -
9 200 -
Rp 27.000.000,Rp 600.000,-
3) Perikanan Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh Rumah Tangga baik berupa empang/kolam/karamba maupun pemeliharaan bentuk kolom, tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan memanfaatkan waktu luang. Gambaran produktifitas dari usaha ini sebagai berikut :
Pemilik -
Produk Budidaya Empang Kolam Karamba dsb
Jenis Ikan Lele Nila Gurameh Dsb
Produksi/bln/tahun (Rp) Modal Awal Nilai Jual 20.000.000 -
4) Industri Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan/atau Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjajikan, sebagai gambaran pendapatan yang diperoleh oleh pengrajin sbb :
Biaya Total Nilai Produksi (Rp)
Bahan Baku (Rp)
Bahan Penolong (Rp)
Industri Pakaian
-
-
-
-
Industri Pertukangan
-
-
-
-
Industri Pangan
-
-
-
-
23.000.000
2.300.000,-
-
Perbulan
-
-
-
-
Jenis Industri RT
Industri Anyaman Bambu dsb
Keterangan
5) Dsb. b. Pertumbuhan Ekonomi Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada Sektor Pertanian dan/atau Peternakan, di samping sektor-sektor lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainya diluar sektor unggulan/dominan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya perhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. Visi dan Misi Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lima Tahunan) Tahun 2011 s/d 2015 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud Kegiatan baik Fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif. 1. Visi 2. Misi
: “Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pertanian, home industri didukung tata pemerintahan yang baik dan infrastruktur yang memadahi serta SDM berkualitas” : Untuk mencapai Visi tersebut di atas, maka diperlukan penjabaran lebih terperinci dari Visi, dituangkan di dalam Misi Desa sebagai berikut :
a. Misi Pertama : Meningktkan pendidikan berkualitas. b. Misi Kedua : Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. c. Misi Ketiga : Meningkatkan pelayanan masyarakat umum. d. Misi Keempat : Meningktatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. e. Misi Kelima : Meningkatkan Produktifitas Pertanian. f. Misi Keenam : Meningkatkan potensi ekonomi lokal (mengembangkan kerajinan caping). g. Misi Ketujuh : Meningkatkan hasil usaha ternak. h. Misi Kedelapan : Meningkatkan infrastruktur dasar dan perekonomian (pertanian). B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (RPJMD) 1. Strategi a. Aparatur Pemerintah Desa 1. Peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di bidang Administrasi ditempuh melalui Peningkatan SDM Perangkat Desa. 2. Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat Desa, dengan jalan Pelatihan bagi Perangkat Desa. 3. Peningkatan Pelayanan Masyarakat ditempuh melalui Peningkatan Disiplin jam kerja. b. Pertanian, Peternakan, Perikanan 1. Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian meningkat melalui penyuluhan . 2. Peningkatan kualitas ternak sapi ditempuh melalui pembibitan ternak unggul. 3. dst. c. Kesehatan 1. Peningkatan kualitas sehat bagi masyarakat usia dini melalui posyandu. 2. Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut dengan melalui pendirian Posyandu Lansia. 3. Peningkatan Gizi balita dengan melalui penambahan Pemberian Manakan Tambahan. 4. dsb. d. Dst. 2. Arah Kebijakan Strategi adalah arah kebijakan yang akan ditempuh dengan upaya mencapai tujuan : a. Aparatur Pemerintah Desa. 1. Menganggarkan dana Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa. 2. Peningkatan kediplinan ditempuh dengan Pengawasan melekat dan pelaksanaan meeting bagi Perangkat Desa. 3. Peningkatan disiplin masuk kerja dan pemberlakuan absensi bagi kehadiran Perangkat Desa.
b. Pertanian, Peternakan, Perikanan. 1. Penyelenggaraan Pelatihan bagi tani ternak. 2. Pelaksanaan Kawin Suntik. 3. dst. 3. Prioritas Desa Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) setiap tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lima Tahunan dan RKP ini merupakan rel kegiatan selama 1 tahun untuk tahun 2013 berupa kegiatan Pembangunan Jalan Makadam dan Jalan Usaha Tani yang tertuang di dalam APBDesa Tahun Anggaran 2013.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif, dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 yang terakumulasikan di dalam APBDes selama 1 (satu) Tahun anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban penggunaannya, adapun struktur APBDes terdiri Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Untuk Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan telah dibentuk Tim Pengelola dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 412.6/I/KEP/2013 tentang Penunjukan Pemegang Keuangan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa. 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Upaya untuk mencapai target sesuai rencana yang ditargetkan di dalam APBDes tahun anggaran 2013 dilakukan secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan, ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain : a. Menggali dan memanfaatkan Potensi Desa, sehingga pendapatan desa meningkat (misal: Hasil Usaha Desa, hasil Kekayaan Desa, Swadaya dan Partisipasi, Gotong Royog dll) b. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos lainnya yang sah. (Bantuan Pihak Ketiga, dll). c. Memotivasi masyarakat arti pentingya pendapatan asli desa sebagai aset berharga mendukung kegiatan pembangunan desa (misal: Pungutan Biaya Pengurusan Administrasi Desa, KTP, Surat Keterangan dsb). 2. Target dan Realisasi Pendapatan Perhitungan pendapatan akhir tahun anggaran dari realisasi pendapatan desa dilihat dari rencana dan realisasi sebagai berikut : Pendapatan Desa: RENCANA DAN REALISASI (Rp) Pendapatan
RENCANA/ TARGET
REALISASI
PAD
Rp. 144.272.461
Rp. 173.976.601
Rp. 37.606.806 Rp.
-
Rp.
-
Bagi Hasil Pajak
Rp.
3.695.000
Rp.
4.113.942
Rp.
418.942 Rp.
-
Rp.
-
Bagian Hasil Retribusi
Rp.
425.600
Rp.
409.324
Rp.
-
Rp.
-
Rp.
ADD
Rp. 58.695.450
Rp.
58.695.450
Rp.
-
Rp.
58.695.450 Rp.
-
Bantuan Keuangan Pem. Prov, Kab.
Rp. 119.532.500
Rp. 119.532.500 Rp.
-
Rp. 119.532.500 Rp.
-
Hibah
Rp.
-
Rp.
-
Rp.
-
Sumbangan Pihak Ketiga
Rp.
Rp.
-
Rp.
-
-
Rp.
12.750.000 Rp.
-
MELEBIHI TARGET
Rp.
20.250.000 Rp. 7.500.000
SESUAI TARGET
TIDAK TERCAPAI
16.276
Dengan data sebagaimana tersebut pada tabel di atas, maka Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2013 tercapai dan melebihi target antara lain : a. Pos PAD target Rp 144.272.461,- naik Rp 173.606.806,- melebihi target Rp 37.606.806,b. Pos Bagi Hasil Pajak target Rp. 3.695.600,- naik Rp. 4.113.942,- melebihi target Rp. 418.942,c. Pos Sumbangan Pihak Ketiga target Rp. 12.750.000,- naik Rp. 20.250.000,- melebihi Rp. 7.500.000,d. Pos Bagi Hasil Retribusi target Rp 425.600,- turun Rp. 16.276,e. Dsbnya........................... 3. Permasalahan dan Penyelesaian Dengan hasil capaian selama akhir tahun anggaran, bahwa antara rencana dan kenyataan masih banyak permasalahan yang perlu penanganan lebih intensif sehingga ke depan target dapat tercapai dan/atau melampui, adapun kendala yang ada dan upaya penyelesaian sbb :
a. Permasalahan Kurangnya kesadaran masyarakat mentaati Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Rendah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Rendahnya swadaya masyarakat. Kurang intensifnya penyuluhan. Dsb. b. Solusi/Penyelesaian Penyampaian informasi melalui pertemuan RT/RW, selapanan desa. Setiap saat masyarakat selalu diberi informasi perkembangan desa. Pemanfaatan media informasi. Dsb. B. PENGELOLAAN BELANJA DESA Pengelolaan Belanja Desa selama satu tahun anggaran yang diperhitungkan dengan pendapatan desa dengan realisasi pengeluaran sbb : Belanja Desa : RENCANA DAN REALISASI (Rp). BELANJA LANGSUNG
RENCANA/ TARGET
Belanja Pegawai
Rp.
11.190.000 Rp.
Belanja Barang/ Jasa
Rp.
40.260.850
Rp.
Belanja Modal
Rp.
56.329.450
Jumlah
Rp. 107.780.300
BELANJA TIDAK LANGSUNG
RENCANA/ TARGET
Belanja Pegawai
Rp. 136.820.211
MELEBIHI TARGET
REALISASI 11.190.000
SESUAI TARGET
TIDAK TERCAPAI
Rp.
-
Rp.
-
Rp.
38.309.661
Rp.
-
Rp.
-
Rp. 1.951.189
Rp. 53.720.950
Rp.
-
Rp.
-
Rp. 2.608.500
Rp. 103.220.611 Rp.
-
Rp.
-
Rp. 4.559.689
MELEBIHI TARGET
REALISASI Rp. 136.820.211 Rp.
SESUAI TARGET
-
TIDAK TERCAPAI
-
Rp.
-
Rp.
-
Belanja Subsidi
Rp.
-
Rp.
-
Rp.
-
Rp.
-
Rp.
-
Belanja Hibah
Rp.
-
Rp.
-
Rp.
-
Rp.
-
Rp.
-
Belanja Bantuan Sosial
Rp.
2.900.000
Rp.
2.870.000
Rp.
-
Rp.
-
Rp.
Belanja Bantuan Keuangan
Rp.
91.870.500
Rp.
84.196.200
Rp.
-
Rp.
-
Rp. 7.674.300
Jumlah
Rp. 231.590.711
Rp. 223.886.411
Rp.
-
Rp.
-
Rp. 7.704.300
30.000
Data sesuai penggunaan anggaran APBDes TA yang berjalan. 4. Permasalahan dan penyelesaian Realisasi pembelajaan selama tahun anggaran 2013, telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam APBDes, namun demikian banyak kendala yang muncul sbb : a. Permasalahan Kesulitan proses pembukuan. Rendah kemampuan pengelolaan keuangan desa. Harga di lapangan seringkali melebihi pagu anggaran. Kurang intensipnya pelaksanaan administrasi/SPJ . Dsb.
b. Solusi/penyelesaian: Peningkatan SDM Pengelola kegiatan. Pendampingan lebih intensif. Pmbinaan secara reguler dari Kecamatan, Kabupaten. Dsb. BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA A. URUSAN ASAL USUL DESA 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintaha Desa, telah ditindaklanjuti dengan penataan Organisasi di Tingkat Desa melalui Penetapan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. a. Data Personil Perangkat : 1) Kepala Desa 2) Sekretaris Desa 3) Kepala Urusan Kaur Umum Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Keuangan 4) Pembantu Kaur : Pembantu Kaur Umum Pembantu Kaur Pemerintahan Pembantu Kaur Pembangunan Pembantu Kaur Keuangan 5) Kepala Dusun : Kepala Dusun Pekeyongan I Kepala Dusun Pekeyongan II Kepala Dusun Rendeng Kepala Dusun Pendil Kepala Dusun Jalasida 6) Petugas Teknis Lapangan: PTL ....................... Dst b. Dari Struktur yang ada jabatan dalam perangkat desa lengkap/terisi semua. 2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi perangkat mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Perda Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 dan lainnya yang terkait. Untuk efektifnya pelaksanaan tugas semua perangkat desa yang ada melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya termasuk pengelolaan administrasi desa, sebagai berikut : Jabatan Sekdes
Kaur Pemerintahan
Jenis Buku Adm Bk. Data Peraturan Desa Bk. Data Kep. Kepala Desa Bk. Data Aparan Pem Des Bk. Profil Desa Bk. RKPDesa Bk. APBDesa Bk. Induk Penduduk Bk. Mutasi Penduduk Dt. Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan Bk. Penduduk Sementara Bk. Bromo Coroh
Model A.1 A.2 A.4 F.3
B.1 B.2 B.3 B.4 B.12
Keterangan
Kaur Pembangunan
Kaur Umum
Kaur Keuangan
Kadus
Bk. Rencana Pembangunan Bk. Kegiatan Pembangunan
D.1 D.2
Bk. Inventaris Proyek
D.3
Bk. KPMD
D.4
Bk. Tanah Milik Desa/Kas Desa
A5.
Bk. Tanah di Desa Bk. Agenda Bk. Expedisi Bk. Anggaran Penerimaan Bk. Pengeluaran Rutin Bk. Pengeluaran Pembangunan Bk. Bantu Induk Penduduk Bk. Mutasi Penduduk
A.6 A.7 A.8 C.1.a C.1.b C.1.c
3. Pelayanan Prima Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Wacana tentang manajemen pelayanan prima, dengan harapan mampu merubah sikap dan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perangkat desa dalam menjamin terlaksananya pelayanan umum yang prima untuk menjangkau masyarakat secara adil dan merata di desa. Pelayanan Prima mengandung pengertian system pengelolaan organisasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan secara prima, tepat waktu, mudah, murah, merata, terbuka, efisien, dan ekonomis dalam kondisi yang adil, aman, nyaman, melalui prosedur yang sederhan jelas dan pasti. Prinsip dasar pengembangan pelayanan prima antara lain : 1. Berorientasi kepuasan pelanggan. 2. Perbaikan yang berkesinambungan. 3. Manajemen berdasarkan fakta. 4. Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsure organisasi secara menyeluruh. 5. Mengembangkan potensi daya pikir manusia. 6. Budidaya organisasi adalah moral tinggi. Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap mental dan perilaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja perangkat desa. Mendasari ketentuan dan prinsip-prinsip dasar pelayanan, untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah melaksanakan pelayanan dalam bentuk antara lain : 1. Pembagian tugas masing-masing Kaur. 2. Sistem Buka Kantor tepat waktu. 3. Pelayanan cepat. 4. Sistem saling membantu dan kekompakan kerja antar perangkat. 5. dst. 4. Produk-Produk Hukum Desa Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar berjalan dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan telah diterbitkan beberapa Produk Hukum Desa yaitu : 1. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 2. Keputusan Kepala Desa Nomor 412.6/I/1/KEP/2012 tentang Pembentukan Tim PK OP dan BPD. 3. Keputusan Kepala Desa Nomor 412.6/III/2/KEP/2012 tentang Pembentukan Tim PK Fisik. 4. Keputusan Kepala Desa Nomor 412.6/IV/3/KEP/2012 tentang Pembentukan Tim PK PKK. 5. Keputusan Kepala Desa Nomor 412.6/V/4/KEP/2012 tentang Pembentukan Tim PK Percepatan Pembangunan. 6. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun 2011. 7. Keputusan Kepala Desa Nomor 590/8/2012 tentang Tim Pelaksana Lelang Bondo Deso. 8. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/02/6/KEP/2012 tentang LKPJ. Keputusan Kepala Desa Nomor 05/03/7/Ds/2012 tentang Panitia Pelaksana P2MKM.
9. Keputusan Kades Nomor 590/9/2012 tentang Panitia Pengukuran Tanah Bengkok dan Bondo Deso. 10. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/10/XI/KEP/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Desa (Pokja RKP). 11. Keputusan Kepala Desa Nomor 511.1/11/2012 tentang Pembentukan Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Desa. 12. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/12/KEP/2012 tentang Delegasi Desa untuk Musrenbang RKPD di Kecamatan. 13. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012. 14. Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2013. 15. Keputusan Kepala Desa Nomor 412.6/I/KEP/2013 tentang Pembentukan Tim PK OP dan BPD. 16. Keputusan Kepala Desa Nomor 412.6/III/2/KEP/2013 tentang Pembentukan Tim PK Fisik. 17. Keputusan Kepala Desa Nomor 412.6/IV/3/KEP/2013 tentang Pembentukan Tim PK PKK. 18. Keputusan Kepala Desa Nomor 412.6/V/4/KEP/2013 tentang Pembentukan Tim PK Percepatan Pembangunan. 19. Keputusan Kepala Desa Nomor 511.1/05/KEP/2013 tentang Pembentukan Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Desa. 20. Keputusan Kepala Desa Nomor 511.1/06/KEP/2013 tentang Pembentukan Panitia Pembentukan BPD Periode 2013-2019. 21. Keputusan Kepala Desa Nomor 144/7/KEP/2013 tentang Panitia Pelaksana Undi Lelang Sawah Bondo Desa Tahun 2013. 22. Keputusan Kepala Desa Nomor 270/8/KEP/2013 tentang Penunjukan Sekretariat PPS Pileg 2013. 23. Keputusan Kepala Desa Nomor 270/9/KEP/2013 SK Tim PKP2Kdes. 24. Keputusan Kepala Desa Nomor 050/10/KEP/2013 SK Tim P2MKM. 25. Keputusan Kepala Desa Nomor 270/11/KEP/2013 SK Penunjukan Sekretaris PPS PAW dan Anggota PPS. 26. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/12/KEP/2013 SK Pengangkatan PLT Sekdes. 27. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/12/KEP/2013 Petikan SK Pengangkatan PLT Sekdes. 5. Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Untuk mengurangi terjadinya kebuntuan informasi dan komunikasi baik informasi dari atas, dan desa yang meliputi berbagai bidang antara lain Pemerintahan, Kemasyarakatan maupun pembangunan. Adapun jenis koordinasi yang telah dilaksanakan tahun 2013 sbb : 1. Koordinasi tentang Pengelolaan ADD tahun 2013. 2. Penataan Kelembagaan. 3. Pengelolaan PNPM-Mandiri. 6. Permasalahan dan Penyelesaian: Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tugas Perangkat Desa kepada proses pelayanan kepada masyarakat di samping administrasi desa, yang tentunya akan selalu muncul berbagai permasalahan-permasalahan antara lain : a. Permalasahan 1. Kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi seringkali tidak melalui RT/RW. 2. Kapasitas Perangkat Desa masih kurang pembinaan. 3. Kedisiplinan kurang. 4. Tanggungjawab Perangkat Desa terhadap Tupoksinya masih kurang. b. Penyelesaian 1. Pelatihan Kapasitas Perangkat Desa. 2. Penyiapan administrasi secara lengkap. 3. Pemantauan dari Tim Pembina Kecamatan/Kabupaten. 4. Penambahan kesejahteraan.
7. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten 1. Urusan bidang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten telah diserahkan kepada Desa, meliputi berbagai bidang-bidang dan telah ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2004, tentang Kewenangan Desa meliputi : a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; b. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Bidang Pertanahan; d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. Bidang Arsip dan Perpustakaan. 2. Pelaksanaan : Program : ........................................... Kegiatan : ........................................... Realisasi Pelaksanaan kegiatan ........................................ Permasalahan : ......................................... Penyelesaian : ............................................ 3. Permasalahan dan Penyelesaian; a. Permasalahan : .................................. .................................. .................................. b. Penyelesaian .................................. .................................. ..................................
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas pembantuan yang diterima dalam tahun anggaran 2013 dari berbagai Dinas/Instansi, telah dikelola sesuai ketentuan dan/atau petunjuk pelaksanaan dinas pemberi antara lain : a. Dinas Peternakan : 1. Program Pemberdayaan Kelompok Tani melalui penguatan kelembagaan kelompok tani ternak dan Pemberdayaan masyarakat melalui pola bantuan gaduan ternak sapi dan kambing sistim bagi hasil. 2. Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi jenis Sapi Lokal. a. Dasar Hukum : DIPA Dinas Peternakan Kabupaten Kebumen. b. Instansi Pemberi : Dinas Peternakan Kabupaten Kebumen c. Pelaksana Kegiatan : Kegiatan telah dilaksanakan oleh kelompok gaduan. Sasaran kegiatan : Kelompok Tani Ternak Desa Sidomulyo. d. Kegiatan yang diterima : Bantuan bibit sapi dari Pemerintah. e. Sumber dan Jumlah biaya: Sumber Biaya : DIPA Dinas Peternakan Kabupaten Kebumen. Jumlah biaya : Rp. 3. Permasalahan dan Penyelesaian: a. Permasalahan : Sering terdapat sapi yang mandul. Keadaan sapi kadang-kadang kurang sehat. b. Penyelesaian: Sapi yang mandul dijual untuk ditukar dengan sapi yang mau menghasilkan. Sapi yang kurang sehat diberikan pengobatan secara rutin. B. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : 1. Program Pemberdayaan Kelompok Tani melalui penguatan kelembagaan kelompok tani ternak dan Pemberdayaan masyarakat melalui pola bantuan gaduan ternak sapi sistim bagi hasil. 2. Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi. a. Dasar Hukum b. Instansi Pemberi : c. Pelaksana Kegiatan : Kegiatan telah terselenggara - , dan dilaksanakan oleh Tim - dan/atau kelompok gaduan, dsb. Sasaran kegiatan : d. Kegiatan yang diterima : e. Sumber dan Jumlah biaya: Sumber Biaya : Jumlah biaya : Rp. 3. Permasalahan dan Penyelesaian: a. Permasalahan : ............................... ............................... b. Penyelesaian: ............................... ............................... C. PENANGANAN PBB : Baku PBB Rp. 41.633.550,Setor Rp. 41.633.550,Sisa Rp. 0,-
BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA 1. Kebijakan : Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa a. Kegiatan : Mekanisme Perencanaan Pembangunan dalam bentuk kegiatan b. Realisasi Pelaksanaan : Pembuatan saluran irigasi yang menghubungkan antar desa. Pemeliharaan irigasi Rehabilitasi jalan yang menghubungkan antar desa. c. Permasalahan yang terjadi : Kurangnya partisipasi masyarakat untuk berswadaya. Kurangnya kesadaran bagi para pemakai air sehingga sering terjadi rebutan. Kurangnya kesadaran bagi para petani untuk menjemput air terutama pada MT II sehingga selalu mengandalkan perangkat desa. d. Penyelesaian : Musyawarah untuk menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berswadaya. Musyawarah untuk menyadarkan kepada para petani supaya jangan terjadi rebutan. Menyadarkan kepada masyarakat agar bekerja sama untuk mencari air. 2. Kebijakan : Peningkatan Komoditi Pertanian. a. Kegiatan : Pembuatan Jembatan antar Desa. b. Realisasi Pelaksanaan : Pembuatan Jembatan Desa. Pemeliharaan Jembatan. c. Permasalahan yang terjadi : Kurangnya partisipasi mayarakat untuk berswadaya. Kurangnya kesadaran bagi masyarakat pengguna armada untuk turut serta memelihara jalan. d. Penyelesaian : Musyawarah untuk menyadarkan masyarakat guna berpartisipasi dalam berswadaya. Musyawarah untuk menyadarkan kepada para pemilik armada supaya ikut serta memelihara jalan. B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA 1. Kebijakan dan Kegiatan. a. Kebijakan kerjasama dengan Puskesmas Petanahan. 1. Kegiatan Penyuluhan, pembinaan dan pengobatan gratis. 2. Realisasi kegiatan. Terinformasinya kesehatan. Tersalurkannya obat bagi masyarakat desa. b. Permasalahan dan Penyelesaian: Permasalahan : Penyelesaian: 2. Kebijakan dan kegiatan a. Kebijakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi. 1. Kegiatan Permintaan Mahasiswa KKN. 2. Realisasi kegiatan a. Terselesaikannya program-program desa. b. Peningkatan SDM masyarakat desa.
b. Permasalahan dan Penyelesaian: Permasalahan : Penyelesaian: C. BATAS DESA 2. Kebijakan dan kegiatan. a. Kebijakan Penetapan Batas Desa 1. Kegiatan Penyusunan Perdes Batas Desa. 2. Realisasi kegiatan Musyawarah Batas Desa. Penelusuran Batas desa. Penetapan Batas Desa. Dsb. b. Permasalahan dan Penyelesaian: Permasalahan : Penyelesaian: D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang terjadi. Tanah longsor, banjir, gelombang pasang dsb menimpa rumah sebanyak - rumah, kerugian material Rp 2. Status Bencana : Lokal dan/atau 3. Sumber Dana : 4. Jumlah Anggaran : Rp. 5. Antisipasi Desa menghadapi terjadinya bencana : Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Memberikan peringatan kepada masyarakat Memberikan bantuan sembako Memberikan santunan Dsb 6. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi. Sunami, rusaknya komoditi sektor pertanian, banjir, wabah penyakit. E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Gangguan Keamanan yang telah terjadi di desa antara lain : Pencurian, Perjudian, Norma Susila, dsb. 2. Satuan Pelaksana kegiatan yang menangani di Desa : Pemerintahan Desa, Hansip, Tokoh Masyarakat dan Kepolisian dst. 3. Sumber Anggaran :4. Jumlah Anggaran :5. Penanggulangan Konflik. a. Pembinaan mental kepada pemuda. b. Pelaksanaan kegiatan operasi serentak oleh warga. c. Siskamling. d. Dsb. 6. Kendala a. Terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. b. Kurangnya pengertian dampak kejadian. c. Dsb.
7. Keikutsertaan Aparat Kemanan dalam Penanggulangan a. Polres dan Polsek. b. Dinas/bagian selaku SKPD yang menangani. c. Kejaksaan Negeri. d. Pengadilan Negeri. e. Pemerintahan Desa f. Hansip. g. Dsb. F. HAMBATAN DAN PENCEGAHANNYA A. Hambatan/masalah yang dihadapi 1. Kelemahan Umum Kepala Desa dan Perangkat Desa disebabkan karena : - Tingkat Pendidikan sebagian masih rendah sehingga kemampuan dan ketrampilan penguasaan tugas dan tanggung jawab masih kurang. - Tingkat kedisiplinan relatih masih rendah sehingga pelaksanaan sesuai tugas/ bidangnya masing-masing belum maksimal (sering tidak tepat waktu). - Tingkat kesejahteraan (Penghasilan) Perangkat Desa masih terlalu kecil sehingga dapat menurunkan motivasi kerja. - Sebagian Perangkat Desa kurang menguasai akan Fungsi dan tugasnya tetapi tidak mau menimba pengalaman kepada yang lebih senior sehingga pengetahuannya sangat terbatas dan memfokuskan pekerjaan pada satu orang. - Sebagian Perangkat Desa tidak mengetahui dan tak mau mengetahui Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sehingga menganggap bahwa yan berhak memerintah adalah Kepala Desa. - Kurangnya perhatian Pemerintah terhadap kesejahteraan Perangkat Desa. 2. Volume Pekerjaan yang sangat banyak akibat dari pelimpahan tugas Dinas/Instansi yang dibebankan kepada Pemerintah Desa. 3. Tingkat Kesadaran masyarakat relatif masih rendah sehingga agak menghambat lajunya pembangunan desa (Pungutan, swadaya masyarakat tidak berjalan dengan lancar). 4. Tradisi dan kebiasaan yang masih melekat yang seharusnya dirubah/ditinggalkan masih saja dijalankan seperti : a. Selamatan yang turun temurun di desa. b. Masih adanya sebagian warga masyarakat yang memberikan makanan atau minuman terhadap yang tajiah/melayad. c. Masih adanya sebagian masyarakat yang suka membakar kemenyan pada hari-hari tertentu. d. Masih adanya sebagian masyarakat yang suka pergi ke dukun untuk memecahkan persoalan yang dianggap rumit. e. Masih adanya sebagian warga bila menghadiri hajatan/kondangan mengharapkan imbalan atau oleh-oleh. 5. Pemerintah Pusat ataupun Daerah tidak pernah bertanggungjawab terhadap datangnya lembaga baru seperti BPD akan penghasilan dan kesejahteraannya. B. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi/memecahkannya 1. Mengadakan Pembinaan Perangkat Desa melalui rapat staf secara rutin. 2. Mengadakan Pembinaan Perangkat Desa dengan mengundang Pembina dari Kecamatan maupun Kabupaten. 3. Meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dengan jalan mengirim untuk mengikuti pelatihan atau pembinaan. 4. Meningkatkan Gerakan Disiplin Nasional. 5. Memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan hari tua bagi Perangkat Desa yang dianggarkan dari Pemerintah Desa. 6. Secara pelan-pelan mengarahkan masyarakat untuk meninggalkan tradisi yang kurang bermanfaat. 7. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD, LKMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dll. 8. Memberikan penghasilan bagi lembaga desa seperti BPD, LKMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, dll yang dianggarkan dari pemerintah daerah.
G. LAIN-LAIN 1. Saran a. Agar diadakan pembinaan atau penataraan bagi Perangkat Desa secara bertahap dan berkelanjutan sehingga kemampuan Perangkat Desa terus meningkat. b. Tim Pembina dari tingkat Kecamatan agar rutin (secara periodik) mengadakan kunjungan kerja ke Desa untuk membantu/membimbing Perangkat Desa. c. Diadakan pembinaan/penataran/penyuluhan bagi lembaga-lembaga yang ada di desa (BPD, LKMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, dll) agar dapat berperan secara optimal dalam peningkatan kemajuan desa. d. Agar tahun yang akan datang desa kami diberikan inventaris kendaraan lagi. H. HIMBAUAN a. Mohon untuk Tahun Anggaran yang akan datang desa kami diberi tambahan tunjangan penhasilan bagi Perangkat Desa. b. Pemberian hak pensiun bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dianggarkan Pemerintah Daerah. c. Mohon agar keberadaan lembaga desa seperti BPD, LKMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, dll diberikan penghasilan yang bersumber dari Pemerintah Daerah. d. Proyek-proyek pembangunan yang tidak bisa diangkat oleh Pemerintah Desa agar ditangani oleh Pemerintah Kabupaten. e. Proyek-proyek pembangunan di tingkat desa agar diserahkan kepada pemerintah desa secara swakelola.
BAB VII PENUTUP
Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kami sebagai Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama tahun 2013. Segala kekurangan dalam menyusun laporan ini mohon petunjuk, arahan dan perbaikan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.
Sidomulyo, 20 Januari 2014 Kepala Desa Sidomulyo
NASIMIN
