LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ) BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2014

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..............................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................

ii - iii

BAB 1

BAB 2

BAB 3

PENDAHULUAN .....................................................................

1

1.1. Latar Belakang ................................................................

1

1.2. Tujuan dan Sasaran ........................................................

2

1.3. Gambaran Umum Bappeda Provinsi Banten ...................

2

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................

2

1.3.2. Struktur Organisasi ...............................................

21

1.3.3. Sumber Daya Aparatur .........................................

22

1.3.4. Prasarana dan Sarana Kerja .................................

26

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ...................................

29

2.1. Rencana Strategis ........................................................

29

2.1.1 Rencana Kinerja Kegiatan ............................................

37

RENCANA

DAN

REALISASI

PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 ..........................................................

58

3.1. Rencana dan Realisasi Anggaran Program dan

BAB 4

Kegiatan ........................................................................

58

3.2. Rencana dan Realisasi Capaian Program ......................

60

3.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran ..................................

86

KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH .............................

89

4.1. Landasan Kerjasama Pembangunan .............................

89

4.2. Pendahuluan ..................................................................

91

ii

A. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Tahun 2011 ......................................................................... I. Kerjasama Perbatasan

Pembangunan (Musrenbangtas)

Wilayah Banten

-

Jawa Barat............................................................ II. Kerjasama

Pembangunan

92

92

Wilayah

Perbatasan (Rakortas) Banten – Lampung ...........

95

III. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah JABODETABEKJUR ............................................ IV. Kerjasama

Pembangunan

97

Regional

(MUSRENBANGREG) se Jawa Bali ....................

99

V. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Mita Praja Utama (MPU) ...................................... B. Kerjasama

Pembangunan

102

Kabupaten/Kota

Provinsi Banten Tahun 2011 ......................................

104

C. Kerjasama Pembangunan Strategis Provinsi Banten Tahun 2012 ..................................................

107

iii

KATA PENGANTAR Assamu’alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh, Puji syukur kita panjatkan kepada atasijinnyasehinggaLaporanKeteranganPertanggungjawaban Pembangunan Daerah TahunAnggaran 2014dapatdisusun.

Allah SWT, (LKPj)BadanPerencanaan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPj) Bappeda Tahun Anggaran 2014 disusun sesuaidenganketentuanPasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudiandiaturlebihlanjutdengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. DengandemikianLKPjBappedaProvinsiBanten Tahun 2014inimerupakaninformasicapaianpelaksanaankinerjapembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2014danmerupakanbagiantakterpisahkandari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten tahun 2012-2017. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan LKPjBappedaProvinsiBanten, kami sampaikanucapanterimakasih.Semoga LKPjBappedaProvinsi Banten Tahun Anggaran 2014 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan di Provinsi Banten. Wassalamu’alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh

Serang, Januari 2015 KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN,

Ir. H. MOH. YANUAR, MP Pembina Utama Madya NIP. 19610101 198802 1 001

i

ii

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bappeda Provinsi Banten

2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Gubernur diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana yang terkandung pada pasal 27 ayat (2). Sebagai penjabaran lebih lanjut dari pasal 27 ayat(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diatas, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Berdasarkan kerangka regulasi tersebut diatas maka pada pelaksanaannya, Gubernur diharuskan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya kepda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara tepat dan akurat. Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dimaksud, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan membantu memberikan kontribusi terhadap kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut dengan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja perangkat Daerah guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara operasional oleh program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1


2014

1.2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten adalah untuk meningkatkankinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya data dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program pembangunan Instansi Pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang sesuai dengan tugas,pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk Tahun Anggaran 2012.

1.3. GAMBARAN UMUM BAPPEDA PROVINSI BANTEN 1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Bappeda Provinsi Banten yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang sebagai berikut: A. Kepala Badan (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; b. penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro; c. pengkoordinasian, memfasilitasi dan menyusun rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan daerah lainnya;

2


2014

d. penyiapan dan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; e. penyusunan rencana pembiayaan pembangunan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi baik rutin maupun pembangunan dengan koordinasi Sekretaris Daerah; f. penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian dibidang penataan ruang dan prasarana wilayah, perekonomian, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, perencanaan program dan anggaran pembangunan serta bidang pengendalian program pembangunan; g. pengkoordinasian perencanaan dan pengendalian dengan dinas/badan/lembaga dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, maupun dengan instansi lainnya; h. evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan perencanaan program kegiatan tahunan dan daerah; i. pemberian fasilitas dan media perencanaan lintas Kabupaten dan Kota; j. pemberian pelayanan informasi dalam bidang kebijakan perencanaan daerah; k. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan; l. penataan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan; m. pengawasan dan pengendalian internal Badan; n. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja dan rencana strategis Badan; b. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan daerah dengan dinas, badan, baik dalam lingkungan Pemerintah Provinsi maupun dengan instansi lainnya; c. mengkoordinasikan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah regional secara makro; d. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis daerah dan atau dokumen perencanaan dan pembangunan daerah lainnya; e. mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukan kedalam program nasional; f. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dengan koordinasi sekretaris daerah; g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan daerah; h. memberikan pelayanan informasi tentang kebijakan perencanaan daerah; i. memfasilitasi dan mediasi kegiatan perencanaan lintas kabupaten dan kota dan antar wilayah/provinsi; j. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran pembangunan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; k. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi program dan anggaran kerjasama pembangunan; l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peencanaan pembangunan; m. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; n. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

3


2014

(4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud, membawahkan: a. Sekretaris; b. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah; c. Kepala Bidang Perekonomian; d. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan; e. Kepala Bidang Pemerintahan; f. Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan; g. Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan; h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan; i. Kelompok Jabatan Fungsional. B. Sekretaris (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; b. perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; c. perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; d. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; e. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; f. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan; g. pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi; h. pengawasan dan pengendalian internal Badan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan; b. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; d. menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; e. menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

4


2014

f.

menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan, Pejabat Pengelola Informasi Data Pembantu, penyusunan program dan data pembangunan; g. menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan; h. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan; i. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal Badan; k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala SubBagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bagian; b. melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan; c. melaksanakan urusan rumah tangga Badan; d. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan; f. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan; g. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya; h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berkala inventaris barang dan aset Badan; i. melaksanakan fungsi kehumasandan administrasi pengelolaan informasi data pembantu; j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan; k. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. D. Kepala Sub Bagian Keuangan (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kas anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bagian; b. melaksanakan penyiapan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan Badan;

5


2014

c. menyusun standar operasional dan prosedur keuangan Badan; d. melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN; e. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan; f. melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; g. melaksanakan penatausahaan keuangan dari proses penganggaran, pelaksanaan, pembukuan, pengeluaran, evaluasi, verifikasi dan pelaporan keuangan Badan; h. melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-pajak; i. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan; j. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Badan; k. melaksanakan dan menyusun laporan pengawasan dan pengendalian internal Badan; l. melaksanakan penyiapan data, perhitungan kas anggaran dan belanja serta melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan; m. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. E. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan (1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bagian; b. menyusun rencana kerja Badan; c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan; d. melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN; e. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan; f. melaksanakan penyusunan, pengolahan data dan informasiinternal badan dan pembangunan daerah; g. menyusun pelaporan dan evaluasi program dan kegiatan Badan; h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan; i. melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan Badan; j. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan; k. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota; l. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan; m. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN; n. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;

6


2014

o. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. F. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah (1) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup, serta penataan infrastruktur wilayah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah pada mitra bidang; b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah serta perencanaan strategis daerah bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah; c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penataan infrastruktur wilayah; d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; e. pelaksanaan penyiapan bahan pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang; f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Bidang; b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah serta perencanaan strategis daerahdibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah; c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan tata ruang pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah; d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan kegiatan prioritas dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah; e. menyiapkan analisis permasalahan dibidang tata ruang dan lingkungan hidup serta penataan infrastruktur wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; f. menyiapkan program bidang penataan ruang dan prasarana wilayah dengan rencana strategis Badan; g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; h. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. (4) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud, membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah.

7


2014

G. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan lingkungan hidup; c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan strategis daerah dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup; d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; e. melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup; f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. H. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah (1) Kepala Sub Bidang Penataan Insfrastruktur Wilayah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penataan infrastruktur wilayah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan penataan infrastruktur wilayah; c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan strategis daerahbidang penataan infrastruktur wilayah; d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah; e. melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang perencanaan penataan infrastruktur wilayah; f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

8


2014

I. Kepala Bidang Perekonomian (1) Kepala Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, Budaya dan Pariwisata, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ketahanan pangan dan agribisnis, serta mitra bidangnya; b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis; c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis; d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang perekonomian serta merumuskan langkahlangkah kebijakan pemecahannya; e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja bidang; b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis; c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis; d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis; e. menyiapkan analisis permasalahan dibidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; f. menyiapkan program bidang perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi serta ketahanan pangan dan agribisnis; g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

9


2014

(4) Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi; b. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis. J. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasise (1) Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasise bagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Sub Bidang; b. mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi; c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang perindustrian, perdagangan dan investasi, koperasi dan UMKM, budaya dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi; d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. K. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnisse (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang ketahanan pangan dan agribisnis. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan dibidang ketahanan pangan dan agribisnis; c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis; d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis; e. melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang perencanaan dibidang ketahanan pangan dan agribisnis;

10


2014

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. L. Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan (1) Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan pada mitra bidangnya; b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan, serta perencanaan strategis daerah dibidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan, antar sektor dan wilayah; c. pengkoordinasian, pengintegrasian, mensinkronosasikan usulan-usulan program/kegiatan prioritas pembangunan kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan; d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang sosial kemasyarakatan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya; f. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja bidang; b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dan perencanaan strategis daerah bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan; c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan; d. merumuskan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan; e. menyiapkan analisis permasalahan di kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; f. menyiapkan program bidang kesejahteraan sosial, gender, sumber daya manusia, budaya dan keagamaan; g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. (4) Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, membawahkan: a. Kepala SubBidang Kesejahteraan Sosial dan Gender; b. Kepala SubBidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan.

11

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bappeda Provinsi Banten M.

2014

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender

(1) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang kesejahteraan sosial dan gender. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Gender mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah dibidang kesejahteraan sosial dan gender; c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang kesejahteraan sosial dan gender; d. melaksanakan penyiapan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. N. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan (1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah pada bidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan; c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang sumber daya manusia, budaya dan keagamaan; d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Budaya dan Keagamaan; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. O. Kepala Bidang Pemerintahan (1) Kepala Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban.

12


2014

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pengendalian bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban, serta mitra bidangnya; b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah,serta perencanaan strategis daerah dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban; c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk sektor tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban; d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra bidangnya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja bidang; b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan dan perencanaan strategis daerah dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban; c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban; d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban; e. menyiapkan analisis permasalahan tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; f. menyiapkan program bidang tata pemerintahan, kerjasama pembangunan, politik, hukum, HAM dan ketertiban; g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. (4) Kepala Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud, membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan; b. Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban. P. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan (1) Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang;

13


2014

b. mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan kerjasama pembangunan dan pengendalian di sub bidang tata pemerintahan dan kerjasama pembangunan; c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan kerjasama pembangunan dan pengendalian di sub bidangtata pemerintahan dan kerjasama pembangunan; d. melaksanakan inisiasi, mediasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antar daerah; e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pengendalian, kerjasama pembangunan mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan; f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Q. Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban (1) Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan koordinasi perencanaan strategis daerah dan pengendalian di Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban; c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan strategis daerah dan pengendalian di Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban;; d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, perencanaan strategis daerah dan pengendalian mitra Sub Bidang Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. R. Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan (1) Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan; b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan;

14


2014

c. pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas sesuai rencana program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan; d. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pengganggaran pembangunan dan program pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja bidang; b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang perencanaan program dan anggaran pembangunan; c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program anggaran pembangunan dan program pembangunan; d. menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan; e. menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya; f. menyiapkan program bidang perencanaan program dan pembangunan; g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses perencanaan program dan anggaran pembangunan; h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. (4) Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud, membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan; b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan. S. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan penganggaran pembangunan; c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan; d. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota; e. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan;

15


2014

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. T. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Program Anggaran dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk dokumen perencanaan program pembangunan daerah; c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah; d. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program pembangunan; e. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; f. melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan jangka menengah kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan jangka menengah provinsi; g. melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Banten; h. melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi Banten; i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. U. Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan (1) Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN; b. pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN; c. pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja bidang;

16


2014

b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian program APBN; c. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN; d. menyiapkan bahan penilaian terhadap kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian program APBN; e. menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program dibidang pengendalian dan evaluasi APBD serta pengendalian dan evaluasi APBN; f. menyiapkan program bidang pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian dan evaluasi APBN; g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; h. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. (4) Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan sebagaimana dimaksud, membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. V. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi APBD. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi APBD; c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan Pengendalian dan Evaluasi APBD; d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan berdasarkan hasil Pengendalian dan Evaluasi APBD; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada Pengendalian dan Evaluasi APBD; f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. W. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarasebagaimana dimaksud, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Program Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian Program APBN dan dana lainnya. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan

17


2014

Evaluasi APBN mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja sub bidang; b. mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi perencanaan dibidang pengendalian program APBN dan dana lainnya; c. melaksanakan penyiapan, perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang pengendalian program APBN dan dana lainnya; d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian programAPBN dan dana lainnya; e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; f. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. 1.1. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Bappeda Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

STRUKTUR BAPPEDA PROVINSI BANTEN

18


2014

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.

RENCANA STRATEGIS Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya, maka Bappeda Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas tersebut maka perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang berkompeten, handal, professional dan memiliki integritas, sarana dan prasarana yang memadai, kerangka regulasi serta anggaran yang cukup. Sehingga disusun visi dan misi Bappeda Provinsi Banten yang akan dicapai melalui tujuan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir perencanaan yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. Peran Bappeda Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten pada urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan dan penataan ruang dalam kurun waktu tahun 2012-2017 maka Bapeda Provinsi Banten menetapkan Visi Tahun 2012-2017 adalah: “PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH”

Makna yang terkandung dalam Visi Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

19


2014

1. Profesional. a.

Mampu dan berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dilandasi oleh kerangka regulasi dan ketentuan organisasi;

b.

Mampu dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten;

c.

Mampu dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

2. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah. a. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang bermutu dan akuntable; b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berdasarkan hasil pelaporan

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; c. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berdasarkan data dan informasi

pembangunan daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. d. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berdasarkan tahapan dan proses

secara terkoordinasi dengan memperhatikan pendekatan partisipatif dan Bottom up Planning. Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut dapat menjadi pilar utama dalam aspek perencanaan pembangunan guna mendukung pencapaian Visi Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yaitu: “Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan tersebut, perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang dimaksud. Misi merupakan pernyataan dari ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi yang sasaranya secara operasional akan dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Berkaitan dengan perumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tersebut, maka perlu diperhatikan relevansi dan kontribusi dalam dukungannya terhadap pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, khususnya Misi Keempat dan Misi Kelima maka Visi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 “Profesional Dalam Perencanaan

20


2014

dan Pengendalian Pembangunan Daerah”, yang dituangkan ke dalam 4 (empat) Misi Bapeda Provinsi Banten 2012-2017 sebagai berikut. 1.

Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

2.

Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.

3.

Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.

Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA PROVINSI BANTEN Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 1. Misi 1

: Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berbasis Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi. Tujuannya adalah: a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran. b. Menguatkan struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah. Sasarannya adalah: a. Meningkatnya kualitas penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS. b. Menguatnya struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan, baik pusat maupun daerah yang diukur dari (indikator):

21


2014

1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di segala bidang sebagai pendukung dalam penyusunan RTRW, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS. 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian kerjasama pembangunan daerah. 2. Misi 2

: Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja. Tujuannya adalah: Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sasarannya adalah: Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya LKPJ, TAPKIN dan dokumen evaluasi perencanaan.

3. Misi 3

: Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuannya adalah: Membangun dan meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal. Sasarannya adalah: Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diukur dari (indikator): tersusunnya Dokumen data statistik dan data spasial.

4. Misi 4

: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembangaan dan Aparatur. Tujuannya adalah: a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana. b. Penguatan struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan.

22


2014

Sasarannya adalah: a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana yang diukur dari (indikator): 1) Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 2) Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan. b. Menguatnya struktur kelembagaan, peran dan kewenangan perencanaan dalam memantapkan ketatalaksanaan yang diukur dari (indikator): 1) Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan. 2) Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah. 3) Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur. 4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian. Tabel 2.1

MISI

(1) Misi 1:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten TARGET KINERJA SASARAN PADA INDIKATOR TAHUN TUJUAN SASARAN SASARAN 2013 2014 2015 2016 2017 (2)

Meningkatkan kualitas Meningkatkan perencanaan Kualitas dan Perencanaan penganggaran dan pembangunan Penganggaran melalui Pembangunan perumusan Daerah yang strategi dan arah berbasis kebijakan, Koordinasi, program prioritas Integrasi, dan kegiatan

(3) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

(4)

(5)

RPJMD, RKPD 3 dok dan KUA-PPAS

(6)

(7)

(8)

(9)

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

23


MISI

(1) Sinkronisasi dan Sinergi.

TUJUAN

(2)

SASARAN

(3)

INDIKATOR SASARAN (4)

2014

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2013

2014

2015

2016

2017

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

-

-

-

-

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

1) Meningkatnya 2 dok Menguatnya kualitas struktur dokumen hubungan perencanaan, kerjasama dan pengendalian koordinasi antar dan evaluasi sektor dan pembangunan wilayah di segala bidang sebagai perencanaan, pendukung baik pusat dalam maupun daerah. penyusunan RPJMD, RKPD dan KUAPPAS.. 2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian kerjasama pembangunan daerah. Misi 2: Meningkatkan Tercapainya LKPJ, TAPKIN 3 dok dan kesesuaian dan dokumen Meningkatkan mengembangkan antara muatan evaluasi Mutu sistem dokumen perencanaan Pengendalian pengendalian perencanaan dan Evaluasi dan evaluasi dengan Pembangunan kinerja terhadap pelaksanaan yang berbasis pelaksanaan pembangunan akuntabilitas rencana daerah. kinerja. pembangunan. Menguatkan struktur hubungan kerjasama dan koordinasi antar sektor dan wilayah perencanaan baik pusat maupun daerah.

24


MISI

(1)

TUJUAN

(2)

Membangun dan meningkatkan Mengoptimalkan kualitas data dan Pengelolaan informasi dan perencanaan Pemanfaatan pembangunan Data dan daerah secara Informasi optimal. berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

SASARAN

(3)



2014

2015

2016

2017

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

Misi 3:

Terbangunnya Dokumen data 2 dok sistem jaringan statistik dan data data dan spasial. informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Misi 4:

1)Rasio Meningkatnya 100% kualitas dan ketersediaan dokumen kapasitas Perencanaan, kelembagaan Evaluasi dan dan aparatur Pelaporan. 100% perencana. 2)Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan. 1)Rasio Penguatan Menguatnya 100% Penyediaan struktur struktur Barang dan Jasa kelembagaan, kelembagaan, Administrasi peran dan peran dan Perkantoran kewenangan kewenangan serta Pelayanan perencanaan perencanaan Tata Usaha dalam dalam Kerumahtangga 100% an. memantapkan memantapkan ketatalaksanaan. ketatalaksanaan. 2)Rasio Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan

Meningkatkan kualitas dan Meningkatkan kapasitas Kualitas dan kelembagaan Kapasitas dan aparatur Kelembangaan perencana. dan Aparatur.

2014

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

25


MISI

(1)

TUJUAN

(2)

SASARAN

(3)


2014


2014

2015

2016

2017

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Konsultasi di 100% 100% 100% 100% 100% dalam dan ke Luar Daerah. 3)Rasio Pembangunan, Pengadaan, 100% 100% 100% 100% 100% Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur. 4) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.

2.2.

RENCANA KINERJA KEGIATAN menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek Pembangunan Daerah 2012-2017 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2012-2017, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2012-2017. Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017, pada tahun 2014 Bappeda Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 4 (empat) Bidang Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 22 (dua puluh dua) Indikasi Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten tahun 2014. Adapun program yang diarahkan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan 2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

26


2014

3. Pengendalian Pembangunan Daerah 4. Kerjasama Pembangunan Daerah 5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sedangkan capaian program sesuai RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan a. Capaian Program : Tercapaiannya ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (3 dok) 2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah a. Capaian Program : Tercapaianya ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (100%) 3. Pengendalian Pembangunan Daerah a. Capaian Program : Tercapaianya Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (100%) 4. Kerjasama Pembangunan Daerah a. Capaian Program : Tercapaianya Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah (3 Dok) 5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah a. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (100%) b. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%) 6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur a. Capaian Program : Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%) b. Capaian Program : Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (100%) c. Capaian Program : Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (100%)

27


2014

d. Capaian Program : Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (100%) 7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah a. Capaian Program : Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (41 paket)

kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapaiannya program tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah 4. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata 5. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan 6. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah 7. Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban 8. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender 9. Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan 10. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah 11. Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten

12. Pengendalian dan Evaluasi Program APBD 13. Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya 14. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan 15. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 16. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 18. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 19. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 20. Peningkatan Kapasitas Aparatur 21. Peningkatan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 22. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

28


2014

Anggaran kegiatan pada tahun 2014, sebagai berikut : Tabel 2.1 Anggaran kegiatan Tahun 2014 NO I

PROGRAM/KEGIATAN Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan

1 Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang Perencanaan dan Penganggaran II Pembangunan Daerah 2 Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah 4 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 5 6 7 8 9 10 11 III 12 13 IV 14 V 15 16 VI 17 18

Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten Pengendalian Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Program APBD Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya Kerjasama Pembangunan Daerah Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

PAGU MURNI

PERUBAHAN

1.049.025.000,00 1.049.025.000,00

1.199.025.000,00 1.199.025.000,00

10.271.975.000,00

11.671.975.000,00

2.471.000.000,00

2.671.000.000,00 1.700.000.000,00

1.200.000.000,00 800.000.000,00

850.000.000,00

800.000.000,00

950.000.000,00

1.250.975.000,00

1.400.975.000,00

750.000.000,00

900.000.000,00

900.000.000,00

950.000.000,00

800.000.000,00

850.000.000,00

900.000.000,00

950.000.000,00

400.000.000,00

450.000.000,00

2.492.000.000,00 1.737.000.000,00 755,000,000.00

2.847.000.000,00 1.992.000.000,00 855.000.000,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

1.950.000.000,00

1.985.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

1.450.000.000,00 9.437.000.000,00

1.485.000.000,00 10.867.527.500,00

2.385.280.000,00 1.985.683.500,00

3.469.212.500,00 2.135.790.500,00

29


NO

2014

PAGU

PROGRAM/KEGIATAN

MURNI

19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 20 Peningkatan Kapasitas Aparatur 21 Peningkatan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan Penyediaan Data Pembangunan Daerah

VII 22 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan JUMLAH

PERUBAHAN

4.037.536.500,00 654.500.000,00 374.000.000,00

4.578.024.500,00 684.500.000,00 406.472.500,00

800.000.000,00

850.000.000,00 850.000.000,00

800.000.000,00 27.000.000.000,00

31.000.000.000,00

Rencana Tolok Ukur Kinerja tahun 2014 kegiatan Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Rencana tolok ukur Kinerja tahun 2014 No 1

1

Program/Kegiatan 2 Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Murni 3

Tolok Ukur Perubahan 4

1. Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2013 2. Verifikasi Renja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015 3. Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014 4. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional 5. Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang 6. Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten

Murni 5

Target Perubahan 6

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2013 Verifikasi Renja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015 Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

30

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bappeda Provinsi Banten No

Program/Kegiatan

1

2 7.

8.

9.

10.

11.

12.

Perencanaan pembangunan; Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Evaluasi Rencana Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Penataan Ruang Provinsi Banten 2010- Wilayah Provinsi 2030 Banten 2010-2030 Pengembangan Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Cepat Tumbuh Provinsi Banten Provinsi Banten Pengembangan Pengembangan Kawasan Metropolitan Kawasan Metropolitan Provinsi Banten Serang-Cilegon (Seragon) Provinsi Banten Koordinasi Koordinasi Perencanaan Sumber Perencanaan Sumber Daya Alam dan Daya Alam dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Koordinasi Koordinasi Pengelolaan DAS Pengelolaan DAS Provinsi Banten Provinsi Banten Pengendalian dan Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Ruang Provinsi Banten (Monitoring Banten (Monitoring dan Evaluasi dan Evaluasi Penataan Ruang) Penataan Ruang) Pengembangan Wilayah Perkotaan di Provinsi Banten Laporan Hasil Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015 2. Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 3. Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015

2014

Target Murni Perubahan 5 6 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015

4 Dokumen

4 Dokumen

Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

31


Program/Kegiatan

1

2 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah

1.

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Verifikasi Rancangan Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Akhir Renja SKPD Provinsi Banten Provinsi Banten Tahun 2015 Tahun 2015 Pra Musrenbang Pra Musrenbang RKPD Provinsi RKPD Provinsi Banten Banten Tahun 2015 Tahun 2015 Musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun Provinsi Banten 2015 Tahun 2014 Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Perubahaan Perubahan Rencana RKPD Provinsi Kerja Pemerintah Banten Tahun 2014 Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2014 Verifikasi Perubahan Verifikasi Perubahan Renja SKPD Provinsi Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014 Banten Tahun 2014 Konsultasi dan Konsultasi Dan Rekomendasi Rekomendasi Raperda RPJMD Rancangan Akhir Kabupaten / Kota RPJMD Kabupaten/Kota Penyusunan Rapergub Tentang Juknis Pelaksanaan Forum Skpd Provisi Banten Tata Cara Penyusunan DRPK SKPD TA. 2015

2. Verifikasi DRPK TA. 2015 3. Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2015 4. Fasilitasi Musrenbangnas 5. Penyusunan KUA Dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015

Tata Cara Penyusunan DRPK SKPD Tahun Anggaran 2015 Verifikasi DRPK SKPD TA. 2015 Sosialisasi Penyusuunan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2015 Fasilitasi Musrenbangnas Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015

2014


1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

32


Program/Kegiatan

1

2

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Penyusunan KUA dan 6. Penyusunan KUA Dan PPAS PPAS Perubahan Perubahan APBD APBD TA. 2014 Tahun Anggaran. 2014 Fasilitasi Koordinasi 7. Fasilitasi Koordinasi Dan Konsultasi dan Konsultasi Perencanaan Perencanaan Penganggaran Penganggaran Pembangunan Pembangunan Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota TA. 2015 Penyusunan Rancangan PERGUB Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2015

2014


1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

1.

Evaluasi Renja Mitra 2013


1 Dokumen ( 3 buku ) 1 Kali Kegiatan


2.

Verifikasi Mitra 2015

Verifikasi Renja Mitra 2015

3.

Verifikasi Renja Perubahan Mitra 2014


4.

Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor Dan Wilayah SKPD Mitra Indagkop,Investasi,K ebudayaan Dan Pariwisata Koordinasi Pengendalian Perencanaan Renja Mitra Subid 2015

Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah Mitra

1 Dokumen ( 3 buku ) 1 Kali Kegiatan 1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan 1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan

1 Dokumen ( 3 buku ) 1 Kali Kegiatan 1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan 1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan



1 Dokumen 1 Kali Kegiatan


5.

6.

Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Investasi Wilayah Serang Dan Cilegon

Koordinasi Pengendalian Perencanaan Renja Mitra Subid 2015 Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Investasi Wilayah Serang dan Cilegon

33


Program/Kegiatan

1

2 7.

8.

9.

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Evaluasi Evaluasi Perkembangan Perkembangan Perekonomian Perekonomian Banten Banten Koordinasi Koordinasi Pelaksanaan PT Pelaksanaan PT Jamkrida Jamkrida Koordinasi Koordinasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan Dalam Perdagangan Dalam Menghadapi Pasar Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) Bebas ASEAN ( 2015 AFTA ) 2015

2014

Target Murni Perubahan 5 6 1 Dokumen (9 1 Dokumen (9 buku) 1 Kali buku) 1 Kali Kegiatan Kegiatan 1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan 1 Dokumen (1 Paket) 1 Kali Kegiatan

1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan 1 Dokumen (1 Paket) 1 Kali Kegiatan

10. Koordinasi Sektor IKM dan UMKM Se Provinsi Banten

Koordinasi Sektor IKM dan UMKM se Provinsi Banten

1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan


1.

Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2013

1 dokumen

1 dokumen

Verifikasi Rancangan Rencana Kerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015

2 dokumen

2 dokumen

Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015 Fasilitasi Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekoonomian Tahun 2014

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

1 dokumen

1 dokumen

2.

3.

4.

5.

6.

Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2013 Verifikasi Rancangan Rencana Kerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015 Fasilitasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2014 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

34


Program/Kegiatan

1

2

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 7.

Koordinasi Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

8.

Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan

9.

Koordinasi Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi

10. Fasilitasi Pengembangan Agribisnis 11. Pemantapan Kemandirian Pangan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah

1.

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013

2.

Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015

3.

Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014

4.

5.

Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional

6.

Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air

7.

2014

Target Murni Perubahan 5 6

Koordinasi Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Koordinasi Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Pemantapan Kemandirian Pangan

1 dokumen

1 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013 Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015 Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014 Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Pemukiman

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air

1 Dokumen

1 Dokumen

35


Program/Kegiatan

1

2 8.

9.

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Lokakarya Lokakarya Perencanaan Perencanaan Penanganan Sumber Penanganan Sumber Daya Air Dan Daya Air Dan Permukiman Pemukiman Koordinasi Koordinasi Perencanaan Perencanaan Program Program Bidang Bidang Prasarana Prasarana Transportasi Transportasi

10. Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah 11. Koordinasi Perencanaan Dak Bidang Infrastruktur Wilayah 12. Koordinasi Perencanaan Program AMPL/PPSP 13. Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2014 14. Workshop Fasilitasi Penyusunan SSK Dan MPS Kab/Kota 15. Penyusunan Data Dan Informasi Bidang Infrastruktur Wilayah 16. Analisa Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah 17. Analisa Perkembangan Infrastruktur Jalan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas 18. Study Kebutuhan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis Bayah Dan Cibaliung

2014

Target Murni Perubahan 5 6 1 Dokumen 1 Dokumen Prosiding Prosiding

1 Dokumen

1 Dokumen

Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah Koordinasi Perencanaan Program AMPL/PPSP

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

Workshop Fasilitasi Penyusunan SSK Dan MPS Kab/Kota Penyusunan Data Dan Informasi Bidang Infrastruktur Wilayah

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen

1 Dokumen

Analisa Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah

1 Dokumen

1 Dokumen

Analisa Perkembangan Infrastruktur Jalan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas

1 Dokumen

1 Dokumen

Study Kebutuhan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis Bayah Dan Cibaliung

1 Dokumen Kajian

1 Dokumen Kajian

36


Program/Kegiatan

1

2 19.

Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Rakor Persiapan Penyusunan Road map sanitasi Prov. Banten Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2013 Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2015 Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Rapat Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah Lingkup Bidang Pemerintah Rakor Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

7.

Penyusunan Laporan Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 1 Tahun 2012

8.

Rakor Penyusunan Program Kegiatan Hak Asazi Manusia (HAM)

2014

Target Murni Perubahan 5 6 2 Dokumen

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2015

2 Dokumen

2 Dokumen

Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Rapat Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah Lingkup Bidang Pemerintah Rakor Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Penyusunan Laporan Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 2 Tahun 2014 Rakor Penyusunan Program Kegiatan Hak Asazi Manusia (HAM)

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

37


Program/Kegiatan

1

2

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Penyusunan Laporan 9. Penyusunan Laporan Rencana Rencana Aksi Daerah Aksi Daerah Mendukung Mendukung Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Program Inpres 3 Tahun 2010 Tahun 2010 Rakor Evaluasi Aksi 10. Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 1.

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2013

2.

Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015

3.

Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014

4.

Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015

5.

Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA

6.

Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG

7.

Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba

8.

Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab/Kota Sehat

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2013 Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015 Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015 Koordingasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab./Kota Sehat

2014


1 Dokumen

1 Dok

1 Dok

2 Dok

2 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

38


Program/Kegiatan

1

2 9.

Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan

Target Murni Perubahan 5 6 1 Dok 1 Dok

1.

Evaluasi Renja SKPD Mitra Tahun 2013

Evaluasi Renja SKPD Tahun 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

2.

Verifikasi Renja SKPD Mitra Tahun 2015 Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Tahun 2014

Verifikasi Renja SKPD Mitra Tahun 2015

2 Dokumen

2 Dokumen

Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Tahun 2014 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang SDM Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Rakor Bidang Sosmas

1 Dokumen

1 Dokumen

Fasilitasi Koordinasi Relevansi Pendidikan dan Ketenagakerjaan

1 Dokumen

1 Dokumen

Pemetaan Pengembangan Daya Saing SDM Peningkatan Akses Pendidikan Kejuruan di Kawasan Strategis dan Perbatasan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Pengendalian Dan Evaluasi ProgramProgram Penanggulangan Kemiskinan

11 Dokumen

11 Dokumen

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Prov. Banten Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

3.

4.

5. 6.

7.

Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Koordinasi Koordinasi Perencanaan Dan Perencanaan Dan Penganggaran Penganggaran Program Program Kelangsungan Hidup Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak Anak (KHPPIA)

2014

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang SDM Tahun 2015 Rakor Bidang Sosmas Fasilitasi Koordinasi Relevansi Pendidikan dan Ketenagakerjaan Pemetaan Pengembangan Daya Saing SDM

8.

Peningkatan Akses Pendidikan Kejuruan di Kawasan Strategis dan Perbatasan

1.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2014

2.

39


Program/Kegiatan

1

2

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Rapat Koordinasi 3. Rapat Koordinasi Program Program Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Rapat Koordinasi 4. Rapat Koordinasi Program Keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) dan Harapan (PKH) Dan JAMSOSRATU JAMSOSRATU Penyusunan Rencana 5. Penyusunan Rencana Kerja Kerja Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Tahun Kemiskinan Tahun 2015 2015 Pelatihan 6. Pelatihan Pemantauan Pemantauan Program Program Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penyusunan 7. Penyusunan Dokumen Program Dokumen Program Pembangunan Pembangunan Perdesaan Terpadu Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015 (P3T) Tahun 2015 Monitoring Dan 8. Monitoring dan Evaluasi Program Evaluasi Program Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Penyusunan 9. Penyusunan Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Banten tentang Tentang Strategi Strategi Penanggulangan Penanggulangan Kemikiskinan Daerah Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012 Banten Tahun 20122017 2017 Penyusunan Laporan 10. Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Banten Study Komparasi 11. untuk Pergub Penanggulangan Kemiskinan

2014


1 Dokumen

1 Dokumen

16 Dokumen

16 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

7 Dokumen

1 Dokumen

40


Program/Kegiatan

1

2 Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan

1.

2.

3.

4.

5.

Pengendalian Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Program APBD

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Koordinasi Koordinasi Perencanaan dan Perencanaan dan Pengendalian Tim Pengendalian Tim Kerja Komite kerja Komite Percepatan dan Percepatan dan Perluasan Perluasan Pembangunan Pembangunan Ekonomi Indonesia Provinsi Banten ekonomi Indonesia Provinsi Banten Penyusunan Kerangka Penyusunan Kerangka Pengembangan Pengembangan Regulasi KP3EI Regulasi KP3EI Banten Banten Penyusunan Kerangka Penyusunan Kerangka Pengembangan Pengembangan Konektivitas KP3EI Konektivitas KP3EI Banten Penyusunan Kerangka Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM Pengembangan SDM dan IPTEK KP3EI dan IPTEK KP3EI Provinsi Banten Banten Fasilitasi Kepengurusan KPI Di Provinsi Banten

1.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013

2.

Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2012

3.

Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Kab/Kota Tahun 2013 Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2014

4.

5.

Penyusunan Pelaporan Program Triwulanan APBD Provinsi Banten Tahun 2014

2014


1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2013 Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Kab/Kota Tahun 2013

1 Dokumen ( 40 buku )


1 Dokumen ( 200 buku)




Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2014 Penyusunan Pelaporan Program Triwulanan APBD Provinsi Banten TA. 2014





41


Program/Kegiatan

1

2 6.

7.

8.

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Pemantauan Hasil Pemantauan Hasil Pelaksanaan APBD Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten TA. Provinsi Banten Tahun 2014 2014 Verifikasi Verifikasi Pengendalian Pengendalian Capaian Capaian Kinerja Kinerja Program Program APBD APBD Provinsi Banten Provinsi Banten Tahun 2014 Tahun 2014 Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017

9.

10.

Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya

Kerjasama Pembangunan Daerah Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan

1.

Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN 2014

2.

Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK 2014

3.

Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Renc. Pemb. Daerah Sumber Dana APBN Dan Dana Lainnya Tahun 2014

1.

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013

2014

Target Murni Perubahan 5 6 2 Dokumen ( 20 2 Dokumen ( 20 buku) buku)



Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Sosialisasi Pedoman Pengendalian dan evaluasi Rencana Tahun 2015 Kajian Indikator Kinerja Utama SKPD Provinsi Banten



Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2014 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK Tahun 2014 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun 2014

8 Dokumen ( 120 Buku)






Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD lingkup Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen (50 Buku)

1 Dokumen

42


Program/Kegiatan

1

2

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Verifikasi Rancangan 2. Verifikasi Rancangan Renja Renja Tata Tata Pemerintahan Pemerintahan dan dan Kerjasama Kerjasama Pembangunan Pembangunan Daerah Tahun 2015 Tahun 2015 Rakor Kerjasama 3. Rakor Kerjasama Pembangunan Pembangunan Lintas Lintas Wilayah dan Wilayah dan sektor Sektor Provinsi Provinsi Banten Tahun Banten Tahun 2014 2014 Evaluasi Musrenbang 4. Evaluasi Musrenbang Regional se- Jawa Bali Regional Se JawaBali Koordinasi Tata 5. Koordinasi Tata Pemerintahan dan Pemerintahan dan Kerjasama Kerjasama Pembangunan Pembangunan Koordinasi 6. Koordinasi Perencanaan Perencanaan Kerjasama Antar Kerjasama antar Kab/Kota Kab/Kota Koordinasi Penyiapan 7. Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Kerjasama Swasta Pemerintah Swasta Koordinasi 8. Koordinasi Pengembangan Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan Strategis dan Infrastruktur dan Infrastruktur Selat Selat Sunda (KSISS) Sunda (KSISS) Koordinasi 9. Koordinasi Perencanaan Perencanaan Reformasi dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Koordinasi 10. perencanaan Desa Perbatasan Terpadu Banten - Jawa Barat Koordinasi 11. Perencanaan Kerjasama SERAGON Penyusunan Renstra 12. SERAGON

2014


1 Dokumen

1 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

43

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bappeda Provinsi Banten No 1

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4

Program/Kegiatan 2 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

1.

2.

3.

4.

5.

Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2013 Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA 2014 Penyusunan Verifikasi Kode Rekening anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Satuan Harga (SSH) pada Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten

2014


Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan Calk SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) pada kegiatan Bappeeda Provinsi Banten TA. 2014 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang persediaan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

44


Program/Kegiatan

1

2 6.

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SPP, SPM, SP2D, dan SP2D dan SPJ SPJ Kegiatan Kegiatan Bappeda Bappeda Provinsi Provinsi Banten TA Banten TA. 2014 2014

7.

Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014

8.

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa Aset Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA 2014 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA. 2014 Periode TW I; TW II; TW III; TW IV

9.

10. Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Semester I dan Semester II 11. Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014

2014


Penyesuaian Dokumen LRA, Neraca dan Calk Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Sistem Akuntabilitas Instansi (SAI) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA. 2014 Priode TW I, TW II, TW III, dan TW IV Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan Calk Kegiatan Kegiatan sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Semester I dan II

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

45


Program/Kegiatan

1

2

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Penyusunan Dokumen 12. Penyusunan Dokumen Wajar Wajar Tanpa Tanpa Pengecualian Pengecualian (WTP) (WTP) Kegiatan Kegiatan Bappeda BAPPEDA Provinsi Provinsi Banten TA. Banten TA. 2014 2014 1.

Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013

2.

Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten Tahun2013

3.

Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013

4.

Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014 Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2014

5.

6.

7.

Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014 Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015

8.

Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2015

9.

Penyusunan DRPK Tahun 2015

10. Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014 11. Penyusunan Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015 12. Penyusunan Usulan Standar Satuan Harga Bappeda Provinsi Banten

2014


Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten 2013 Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten 2013 Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten 2013 Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2014 Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten 2015 Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2015 Penyusunan DRPK Tahun 2015 Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2015 Penyusunan Standar Satuan Harga

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

46


Program/Kegiatan

1

2 13.

14.

15.

16. 17.

18.

19.

20.

21.

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014 Banten Tahun 2014 Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Barang/Jasa Barang/Jasa Kegiatan Kegiatan Bappeda Bappeda Provinsi Provisi Banten Banten Forum Perencanaan Forum Perencanaan Pembangunan Pembangunan Bappeda Provinsi Bappeda se Provinsi Banten Forum PEP SKPD se Forum PEP SKPD se Provinsi Banten Provinsi Banten Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen evaluasi Evaluasi dan dan Inventarisasi Inventarisasi Laporan Laporan Hasil Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan (LHP) (LHP) oleh aparat oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemeriksa instansi Pemerintah (APIP) Pemerintah (APIP) TA. 2014 Tahun Anggaran 2014 Penyusunan Tindak Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah (APIP) TA (APIP) Tahun sebelumnya dan TA Anggaran sebelum 2014 dan Tahun Anggaran 2014 Penyusunan Sistem Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Informasi Manajemen Perencanaan Daerah Rencana Daerah (SIMRENDA) Penyusunan Sistem Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Informasi Manajemen Pengendalian Daerah Pengendalian Daerah (SIMPELDA) Penyusunan Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Sumber dana APBD Provinsi Banten TA. 2014

2014


12 Dokumen

12 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

47


Program/Kegiatan

1

2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Banten


1.

Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten

2.

Peningkatan Kompetensi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Aparatur Bappeda Provinsi Banten

3.

Peningkatan Kompetensi Pengembangan Sistem Informasi Bappeda Provinsi Banten

4.

Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS BAPPEDA Provinsi Banten

5.

Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS BAPPEDA Provinsi Banten

6.

Fasilitasi Perkuatan dan Validasi Data Pegawai BAPPEDA Provinsi Banten

7.

Pemutakhiran Data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Banten

8.

Pekan Ilmiah Internal BAPPEDA Provinsi Banten

9.

Fasilitasi Pengiriman Kursus,Pelatihan,Sos ialisasi dan Bimtek PNS

Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten Peningkatan Kompetensi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Aparatur Bappeda Provinsi Banten Peningkatan Kompetensi Pengembangan Sistem Informasi Bappeda Provinsi Banten Fasiliatasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi Banten Fasiliatasi Kenaikan Gaji Berkala PNS Bappeda Provinsi Banten Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan Validasi Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten Pemutahiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatiahan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

2014


100 Orang

100 Orang

40 orang

40 orang

30 orang

30 orang

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

5 Orang

5 Orang

48


Program/Kegiatan

1

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Pemeliharaan Gedung dan Halaman

12 Bulan

12 Bulan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

3.

Pemeliharaan Barang Inventarisasi Kantor

Pemeliharaan Inventaris Kantor

12 Bulan,21 Unit Kendaraan Opersional Roda Empat dan 22 unit kendaraan Operaional Roda Dua 12 Bulan,Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor


1.

Penunjang Penguatan Kelembagaan Penyediaan Barang Habis Pakai

Penunjang Penguatan Kelembagaan

2 Dokumen

2 Dokumen

Penyediaan Barang Habis Pakai Penyediaan Bahan Cetak Pengadaan Makanan dan Minum Kantor Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI//PHBN Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Wilayah Provinsi

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Fasilitas Penunjang Kegiatan dan Kantor

12 Bulan

12 Bulan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

7 unit

7 Unit

Pengadaan AC

10 Unit

10 Unit

Pengadaan Infocus + screnfiew

7 Unit

7 Unit

Pengadaan Mesin Tik

4 Unit

4 Unit

2. 3.

Penyediaan Barang Cetak

4.

Penyediaan Makan dan Minum Kantor

5.

Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN

6.

Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kantor

7.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor


Pemeliharaan Gedung dan Halaman Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

1. 2.

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2014

1.

2. 3. 4.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkut darat bermotor micro bus berpenumpang 15-30 orang) Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas Belanja Modal Pengadaan mesin

49


Program/Kegiatan

1

2 5. 6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Elektrikal absensi Pengadaan Mesin Belanja Modal Pengadaan Filling Finger Print (Absen) Kabinet Pengadaan TV Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Halaman Kantor Pengadaan Marka Belanja modal pengadaan Jalan Halaman Kantor Komputer/PC Bappeda Pengadaan Belanja modal pengadaan Komputer Pembangunan/ Note Book/Net Penambahan Pos Book/Laptop/Tablet Keamanan Pengadaan Belanja modal pengadaan Printer Pembuatan Pintu Gerbang Timur Kantor Bappeda Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadan Sofa PC Pengadaan Note Book Belanja Modal Pengadan AC Pengadaan PC Tablet Belanja Modal Pengadaan TV Pengadaan Printer Belanja Modal Penghias Ruangan Pengadaan Sofa Belanja Modal Pengadaan Proyektor Lobby Pengadaan Interior Belanja Modal Pengadaan Muka Ruang Rapat Konstruksi/pembelian Paripurna gedung kantor Pembangunan Pintu Gerbang sebelah Selatan Kantor Bappeda Pengadaan Server dan Instalasinya Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Kursi/Meja Kantin Pengadan AC Split 2 pk Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Sekretaris Bappeda Provinsi Banten

2014

Target Murni Perubahan 5 6 1 Unit

1 Unit

2 paket

6 Unit

10 unit

1 Paket

20 unit

1 Paket

10 unit

1 Paket

1 set

10 Unit

10 unit

10 Unit

6 unit

10 Unit

1 paket

10 Unit

7 unit

1 Set

1 paket

1 Paket

4 Unit

4 Unit 1 Paket 1 Paket

10 Unit 1 Paket

50


Program/Kegiatan

1

2

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Tolok Ukur Murni Perubahan 3 4 Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Perpustakaaan Belanja Modal Pengadaan Antena Penangkal Petir Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua Belanja Modal Mesin Hitung Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Pengendalian Program Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Sosial Masyarakat Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Perekonomian 1.

Bimbingan Aplikasi Kearsipan Dinamis Bappeda

2.

Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda

3.

Membangun Software Aplikasi Arsip dan Perpustakaan Khusus Bappeda

Bimbingan Aplikasi Kearsipan Dinamis Bappeda Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda Membangun Software Aplikasi Arsip dan Perpustakaan Khusus Bappeda

2014

Target Murni Perubahan 5 6 10 Unit

1 Paket

1 Paket

1 Paket 2 Unit

2 Unit

10 Unit

8 Unit

1 Paket

1 Paket

1 Keg 25 Orang

1 Keg 15 Orang

1 dok

51


Program/Kegiatan

1

2 Statistik; Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan


2014


1.

Penyusunan Data Pembangunan Daerah


1 Dokumen

1 Dokumen

2.

Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota)

1 Dokumen

1 Dokumen

3.

Penyusunan Data Pembangunan SKPD dan Kab./Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

4.

Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah

Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota) Penyusunan Data Pembangunan SKPD dan Kab./Kota Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

5.

Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD Sesuai RPJMD Penyusunan Roodmap Pengelolaan Data Pembangunan di Daerah 2014-2017 Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015

Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD sesuai RPJMD

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Roodmap Pengelolaan Data Pembangunan di Daerah 2014-2017

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015 Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah

Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah

1 Video Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Publikasi Data Pembangunan Daerah (Booklet,Leaflet, Banner) 1 Paket


6.

7.

8.

9.

10. Penyusunan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah

Penyusunan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah

52


2014

53


2014

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN Guna menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek Pembangunan Daerah 2012-2017 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2012-2017, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2012-2017. Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017, pada tahun 2014 Bappeda Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 4 (empat) Bidang Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 22 (dua puluh dua) Indikasi Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten tahun 2014. Adapun program yang diarahkan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan 2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah 3. Pengendalian Pembangunan Daerah 4. Kerjasama Pembangunan Daerah 5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Sedangkan capaian program sesuai RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan a. Capaian Program : Tercapaiannya ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (3 dok)

53


2014

2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah a. Capaian Program : Tercapaianya ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan (100%) 3. Pengendalian Pembangunan Daerah a. Capaian Program : Tercapaianya Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (100%) 4. Kerjasama Pembangunan Daerah a. Capaian Program : Tercapaianya Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah (3 Dok) 5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah a. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (100%) b. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%) 6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur a. Capaian Program : Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%) b. Capaian Program : Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (100%) c. Capaian Program : Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (100%) d. Capaian Program : Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (100%) 7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah a. Capaian Program : Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (41 paket)

kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapaiannya program tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1.

Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.

Perencanaan Pembangunan Daerah

3.


4.


5.


54

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bappeda Provinsi Banten 6.

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah

7.


8.


9.


2014

10. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah 11. Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten

12. Pengendalian dan Evaluasi Program APBD 13. Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya 14. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan 15. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 16. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 18. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 19. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 20. Peningkatan Kapasitas Aparatur 21. Peningkatan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 22. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 3.2. REALISASI PELAKSANAAN PRORAM DAN KEGIATAN Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2014 yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.136.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.714.273.036,- atau sebesar 94,82 % sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp. 31.000.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 29.444.449.860,- atau sebesar 94,98 % dan realisasi fisik mencapai 99,23%, realisasi fisik Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 pagu kegiatan Rp. 39.136.000.000,telah terealisasikan sebesar Rp. 37.158.722.896,- atau sebesar 94,95% dan realisasi fisik mencapai 99,39%. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014 adalah sebagai berikut:

55


2014

Tabel 3.1. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 Realisasi No

Program/Kegiatan

1

2

I.

Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah

1. II. 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10.

Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten

Pagu Murni

Pagu Perubahan

3

%

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

4

5

6

1.049.025.000,00

1.199.025.000,00

100,00

1.144.637.200,00

95,46

1.049.025.000,00

1.199.025.000,00

100,00

1.144.637.200,00

95,46

10.271.975.000,00

11.671.975.000,00

100,00

11.139.794.458,00

95,44

2.471.000.000,00

2.671.000.000,00

100,00

2.622.993.544,00

98,20

1.200.000.000,00

1.700.000.000,00

100,00

1.531.932.100,00

90,11

800.000.000,00

850.000.000,00

100,00

786.310.000,00

92,51

800.000.000,00

950.000.000,00

100,00

941.607.300,00

99,12

1.250.975.000,00

1.400.975.000,00

100,00

1.373.270.950,00

98,02

750.000.000,00

900.000.000,00

100,00

870.836.224,00

96,76

900.000.000,00

950.000.000,00

100,00

911.307.140,00

95,93

800.000.000,00

850.000.000,00

100,00

780.774.700,00

91,86

900.000.000,00

950.000.000,00

100,00

914.795.500,00

96,29

400.000.000,00

450.000.000,00

100,00

405.967.000,00

90,21

56


2014

Realisasi No

Program/Kegiatan

1

2

III .

Pengendalian Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Program APBD Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya Kerjasama Pembangunan Daerah Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Peningkatan Kapasitas Aparatur Peningkatan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan Penyediaan Data Pembangunan Daerah

1. 2. IV . 1. V. 1. 2. VI . 1. 2. 3. 4. 5. VII. 1.

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan JUMLAH Belanja Tidak Langsung TOTAL

Pagu Murni

Pagu Perubahan

3

%

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

4

5

6

2.492.000.000,00

2.847.000.000,00

91,56

2.502.641.600,00

87,90

1.737.000.000,00

1.992.000.000,00

87,94

1.715.766.500,00

86,13

755,000,000.00

855.000.000,00

100,00

786.875.100,00

92,03

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

100,00

1.154.581.091,00

96,22

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

100,00

1.154.581.091,00

96,22

1.950.000.000,00

1.985.000.000,00

100,00

1.904.399.900,00

97,26

500.000.000,00

500.000.000,00

100,00

481.708.100,00

96,34

1.450.000.000,00

1.485.000.000,00

100,00

1.422.691.800,00

97,58

9.437.000.000,00

10.867.527.500,00

100,00

10.765.200.811,00

95,49

2.385.280.000,00

3.469.212.500,00

100,00

3.266.391.185,00

94,15

1.985.683.500,00

2.135.790.500,00

100,00

1.997.585.019,00

93,53

4.037.536.500,00

4.578.024.500,00

100,00

4.447.807.931,00

97,16

654.500.000,00

684.500.000,00

100,00

665.087.036,00

97,16

374.000.000,00

406.472.500,00

100,00

388.329.640,00

95,54

800.000.000,00

850.000.000,00

100,00

833.194.800,00

98,02

800.000.000,00

850.000.000,00

100,00

833.194.800,00

98,02

27.000.000.000,00 8.097.000.000,00 35.097.000.000,00

31.000.000.000,00 8.136.000.000,00 39.136.000.000,00

99,23 100,00 99,39

29.444.449.860,00 7.714.273.036,00 37.158.722.896,00

94,98 94,82 94,95

57


2014

3.3. RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM Pengukuran kinerja kegiatan adalah pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja masing - masing kegiatan yang terdiri dari input, output dan outcome, serta telah sampai sejauhmana tingkat capaiannya dari rencana yang telah ditetapkan, dan realisasi capaian indikator kinerja input telah diuraikan sebagaimana diatas. Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja dari out put dan out come keliatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 diantaranya adalah sebagai berikut: Pada tingkat output capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan rata-rata mencapai sebesar 99,23 % dengan penilaian capaian dari pengukuran kinerja tersebut. Pada tingkat outcome capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan rata-rata mencapai sebesar 99,23 % dengan penilaian capaian dari pengukuran kinerja tersebut. Kondisi dari realisasi capaian kinerja output kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, dan selanjutnya realisasi capaian menurut dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Bulan Desember 2014 adalah sebagai berikut: TABEL 3.2 RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014 No 1 1

Tolok Ukur

Program/Kegiatan 2 Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

3

4

5

6

1.

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2013

2.

Verifikasi Renja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015 Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional

3.

4.

Target

Realisasi

%

7

8

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2013 Verifikasi Renja SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100

Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100

58


Program/Kegiatan

1

2

Tolok Ukur Murni 3 5.

Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang

6.

Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030

7.

8.

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Banten

9.

Pengembangan Kawasan Metropolitan Provinsi Banten

10. Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 11. Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Banten 12. Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten (Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang)

Target

Perubahan 4

Murni 5

Perubahan 6

2014

Realisasi 7

% 8

Koordinasi dan Konsultasi Penataan Ruang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100

Evaluasi Rencana Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Provinsi Banten Pengembangan Kawasan Metropolitan Serang-Cilegon (Seragon) Provinsi Banten Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Banten Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten (Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang) Pengembangan Wilayah Perkotaan di Provinsi Banten Laporan Hasil Kegiatan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

100

Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Perencanaan pembangunan; Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015 Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2015 Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2014

59


Program/Kegiatan

1

2


Penyusunan Dokumen Perubahaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014

8.

Verifikasi Perubahan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014 Konsultasi Dan Rekomendasi Raperda RPJMD Kabupaten / Kota

9.


1.

Tata Cara Penyusunan DRPK SKPD TA. 2015

2.

Verifikasi DRPK TA. 2015

3.

Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2015 Fasilitasi Musrenbangnas

4. 5.

6.

7.


Penyusunan KUA Dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015 Penyusunan KUA Dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran. 2014 Fasilitasi Koordinasi Dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan

Target

Perubahan 4

Murni 5

Perubahan 6

2014

Realisasi 7

% 8

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2014 Verifikasi Perubahan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Konsultasi dan Rekomendasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten/Kota Penyusunan Rapergub Tentang Juknis Pelaksanaan Forum Skpd Provisi Banten

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Tata Cara Penyusunan DRPK SKPD Tahun Anggaran 2015 Verifikasi DRPK SKPD TA. 2015 Sosialisasi Penyusuunan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2015 Fasilitasi Musrenbangnas Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2014

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100

Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penganggaran Pembangunan Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota TA. 2015 Penyusunan Rancangan PERGUB Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

2 Dokumen

2 Dokumen

100

1.






100

2.

Verifikasi Mitra 2015

Verifikasi Renja Mitra 2015



1 Dokumen ( 3 buku ) 1 Kali Kegiatan 1 Dokumen (8 buku) 1 Kali Kegiatan


100

3.


100

60


Program/Kegiatan

1

2


5.

6.

7.

8.

Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor Dan Wilayah SKPD Mitra Indagkop,Investasi, Kebudayaan Dan Pariwisata Koordinasi Pengendalian Perencanaan Renja Mitra Subid 2015

2.

3.

4.

5.

6.

4

Murni 5

Perubahan 6

Realisasi 7

% 8




100

Koordinasi Pengendalian Perencanaan Renja Mitra Subid 2015 Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Investasi Wilayah Serang dan Cilegon




100




100

Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten




100

Koordinasi Pelaksanaan PT Jamkrida Koordinasi Perdagangan Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015




100

Koordinasi Sektor IKM dan UMKM se Provinsi Banten




100

Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2013 Verifikasi Rancangan Rencana Kerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015 Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015 Fasilitasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015

Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2013

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100

Verifikasi Rancangan Rencana Kerja OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100

Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100

Fasilitasi Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Nasional Bidang Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2014 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekoonomian Tahun 2014

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100

Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100

Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Investasi Wilayah Serang Dan Cilegon Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten Koordinasi Pelaksanaan PT Jamkrida

Koordinasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN ( AFTA ) 2015 10. Koordinasi Sektor IKM dan UMKM Se Provinsi Banten

1.

Perubahan Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor dan Wilayah Mitra

9.


Target

2014

100

61


Program/Kegiatan

1

2


Koordinasi Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

8.

Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Koordinasi Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi

9.

10. Fasilitasi Pengembangan Agribisnis 11. Pemantapan Kemandirian Pangan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah

1.

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013

2.

Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015

3.

Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014 Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air

4.

5.

6.

7.

8.

Lokakarya Perencanaan Penanganan Sumber Daya Air Dan Permukiman

9.

Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi

10. Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah 11. Koordinasi Perencanaan Dak Bidang Infrastruktur Wilayah 12. Koordinasi Perencanaan Program AMPL/PPSP

Target

Perubahan 4

Murni

Perubahan

2014

Realisasi

%

5

6

7

8

Koordinasi Pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

100

Koordinasi Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Pemantapan Kemandirian Pangan

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

100

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100

Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra Infrastruktur Wilayah Tahun 2013 Verifikasi Renja SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2015 Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Penataan Ruang Dan Prasarana Wilayah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

100

Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Sinergitas Perencanaan Daerah Dan Nasional

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi Perencanaan Program Bidang Perumahan Dan Pemukiman

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi Perencanaan Program Bidang Sumber Daya Air Lokakarya Perencanaan Penanganan Sumber Daya Air Dan Pemukiman Koordinasi Perencanaan Program Bidang Prasarana Transportasi

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Lokakarya Perencanaan Penanganan Infrastruktur Wilayah Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur Wilayah Koordinasi Perencanaan Program AMPL/PPSP

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

62


Program/Kegiatan

1

2

Tolok Ukur Murni

Perubahan

Murni

4

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Workshop Fasilitasi Penyusunan SSK Dan MPS Kab/Kota Penyusunan Data Dan Informasi Bidang Infrastruktur Wilayah

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

1 Dokumen Prosiding

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Analisa Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Analisa Perkembangan Infrastruktur Jalan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Study Kebutuhan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis Bayah Dan Cibaliung

1 Dokumen Kajian

1 Dokumen Kajian

1 Dokumen Kajian

100

2 Dokumen

2 Dokumen

100

2.

3.

4.

5.

6.

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2013 Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2015 Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Rapat Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah Lingkup Bidang Pemerintah Rakor Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

7.

Penyusunan Laporan Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 1 Tahun 2012

8.

Rakor Penyusunan Program Kegiatan Hak Asazi Manusia (HAM)

7

%

Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2014

Rakor Persiapan Penyusunan Road map sanitasi Prov. Banten

6

Realisasi

3

1.

5

Perubahan

13. Penjaminan Kualitas Dokumen PPSP Kab/Kota Tahun 2014 14. Workshop Fasilitasi Penyusunan SSK Dan MPS Kab/Kota 15. Penyusunan Data Dan Informasi Bidang Infrastruktur Wilayah 16. Analisa Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah 17. Analisa Perkembangan Infrastruktur Jalan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas 18. Study Kebutuhan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis Bayah Dan Cibaliung 19.


Target

2014

8

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun 2015

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100

Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan Rapat Koordinasi SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah Lingkup Bidang Pemerintah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Rakor Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Penyusunan Laporan Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 2 Tahun 2014 Rakor Penyusunan Program Kegiatan Hak Asazi Manusia (HAM)

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

63


Program/Kegiatan

1

2


Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010

10.


Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2013

2.

Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015 Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014

4.

5.

6.

7.

8.


Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015 Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab/Kota Sehat

9.

Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak

1.

Evaluasi Renja SKPD Mitra Tahun 2013 Verifikasi Renja SKPD Mitra Tahun 2015 Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Tahun 2014

2. 3.

Perubahan

Murni

4 Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Mendukung Pencapaian Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010

Perubahan

5 4 Dokumen

Rakor Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014

1.

3.

Target

2014

Realisasi

6

7

% 8

4 Dokumen

4 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2013 Verifikasi Rancangan Renja SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100

2 Dok

2 Dok

2 Dok

100

Verifikasi Renja Perubahan SKPD Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2014 Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional Daerah Lingkup Kesos Dan Gender Tahun 2015

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100

Koordingasi Perencanaan Dan Penganggaran PUHA

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100

Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran PUG Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS Dan Narkoba

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100

Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Kab./Kota Sehat Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak (KHPPIA)

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100

1 Dok

1 Dok

1 Dok

100

Evaluasi Renja SKPD Tahun 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Verifikasi Renja SKPD Mitra Tahun 2015

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100

Verifikasi Renja Perubahan SKPD Mitra Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

64


Program/Kegiatan

1

2


5. 6.

7.

Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang SDM Tahun 2015 Rakor Bidang Sosmas Fasilitasi Koordinasi Relevansi Pendidikan dan Ketenagakerjaan Pemetaan Pengembangan Daya Saing SDM

8.

Peningkatan Akses Pendidikan Kejuruan di Kawasan Strategis dan Perbatasan

1.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Rapat Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2014

2.

3.

Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat

4.

Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan JAMSOSRATU

5.

Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 Pelatihan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015

6.

7.

8.

Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

9.

Penyusunan Peraturan Gubernur Banten tentang Strategi Penanggulangan Kemikiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017

10.

Target

Perubahan 4

Murni 5

Perubahan 6

2014

Realisasi 7

% 8

Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang SDM Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Rakor Bidang Sosmas

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Fasilitasi Koordinasi Relevansi Pendidikan dan Ketenagakerjaan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Pemetaan Pengembangan Daya Saing SDM Peningkatan Akses Pendidikan Kejuruan di Kawasan Strategis dan Perbatasan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Pengendalian Dan Evaluasi ProgramProgram Penanggulangan Kemiskinan

11 Dokumen

11 Dokumen

11 Dokumen

100

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Prov. Banten Tahun 2014 Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dan JAMSOSRATU Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

16 Dokumen

16 Dokumen

16 Dokumen

100

Pelatihan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015 Monitoring Dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012 2017 Penyusunan Laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

7 Dokumen

7 Dokumen

100

65


Program/Kegiatan

1

2


Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tim Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Provinsi Banten

2.

Penyusunan Kerangka Pengembangan Regulasi KP3EI Banten Penyusunan Kerangka Pengembangan Konektivitas KP3EI Banten Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM dan IPTEK KP3EI Banten

4.

5.

Pengendalian Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Program APBD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013

2.

Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2012

3.

Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Kab/Kota Tahun 2013 Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2014 Penyusunan Pelaporan Program Triwulanan APBD Provinsi Banten Tahun 2014

5.

6.

Pemantauan Hasil Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA. 2014

7.

Verifikasi Pengendalian Capaian Kinerja Program APBD Provinsi Banten Tahun 2014 Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017

8.

Murni

4

5

Perubahan 6

Realisasi 7

% 8

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Tim kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia Provinsi Banten Penyusunan Kerangka Pengembangan Regulasi KP3EI Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Kerangka Pengembangan Konektivitas KP3EI

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Kerangka Pengembangan SDM dan IPTEK KP3EI Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Fasilitasi Kepengurusan KPI Di Provinsi Banten

1.

4.

Perubahan Study Komparasi untuk Pergub Penanggulangan Kemiskinan

1.

3.

Target

2014

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 Penyusunan LKPj Gubernur Banten Tahun 2013 Evaluasi Kebijakan Rencana Pembangunan Kab/Kota Tahun 2013




100




100




100

Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2014




100

Penyusunan Pelaporan Program Triwulanan APBD Provinsi Banten TA. 2014 Pemantauan Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 Verifikasi Pengendalian Capaian Kinerja Program APBD Provinsi Banten Tahun 2014




100




100




100

Evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017




100

66


Program/Kegiatan

1

2


Kerjasama Pembangunan Daerah Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan

1.

Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN 2014

2.

Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK 2014

3.

Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Renc. Pemb. Daerah Sumber Dana APBN Dan Dana Lainnya Tahun 2014

1.

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013 Verifikasi Rancangan Renja Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Tahun 2015

2.

3.

Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan Sektor Provinsi Banten Tahun 2014

4.

Evaluasi Musrenbang Regional Se JawaBali Koordinasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan

5.

6.

Koordinasi Perencanaan Kerjasama Antar Kab/Kota

7.

Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)

8.

Perubahan

Murni

4

5

Sosialisasi Pedoman Pengendalian dan evaluasi Rencana Tahun 2015 Kajian Indikator Kinerja Utama SKPD Provinsi Banten

10.

Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya

Target Perubahan 6

2014

Realisasi 7

% 8

1 Dokumen (50 Buku)

1 Dokumen (50 Buku)

100

1 Dokumen

1 Dokumen

0,76

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2014 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK Tahun 2014 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun 2014




100




100




100

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD lingkup Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2013 Verifikasi Rancangan Renja Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2015 Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan sektor Provinsi Banten Tahun 2014 Evaluasi Musrenbang Regional se- Jawa Bali

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

100

Koordinasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan Koordinasi Perencanaan Kerjasama antar Kab/Kota Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS)

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

67


Program/Kegiatan

1

2


Koordinasi Perencanaan Reformasi dan Birokrasi

10.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Perubahan 4 Koordinasi Perencanaan Reformasi Birokrasi

Murni 5 1 Dokumen

Koordinasi perencanaan Desa Perbatasan Terpadu Banten - Jawa Barat Koordinasi Perencanaan Kerjasama SERAGON Penyusunan Renstra SERAGON

11.

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Target

Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan CaLK SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2013 Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA 2014 Penyusunan Verifikasi Kode Rekening anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Satuan Harga (SSH) pada Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD BAPPEDA Provinsi Banten Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA 2014

Perubahan 6

2014

Realisasi 7

% 8

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA, Neraca dan Calk SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga Satuan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) pada kegiatan Bappeeda Provinsi Banten TA. 2014 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan pencocokan Data Aset dan Inventarisasi Barang persediaan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D, dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

68


Program/Kegiatan

1

2


Perubahan 4

Murni 5

Perubahan 6

Realisasi 7

% 8

Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa Aset Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA 2014 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA. 2014 Periode TW I; TW II; TW III; TW IV

Penyesuaian Dokumen LRA, Neraca dan Calk Laporan Akuntabilitas Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Sistem Akuntabilitas Instansi (SAI) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Sumber Dana APBN TA. 2014 Priode TW I, TW II, TW III, dan TW IV

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

10. Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Semester I dan Semester II 11. Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014 12. Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan BAPPEDA Provinsi Banten TA. 2014

Penyusunan Dokumen Neraca, LRA dan Calk Kegiatan Kegiatan sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten TA. 2014 Semester I dan II

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten TA. 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1.

Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

2.

Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten Tahun2013

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

3.

Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2013

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

4.

Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014 Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2014 Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014

Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten 2013 Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten 2013 Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten 2013 Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda Provinsi Banten 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

8.

9.

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Target

2014

5.

6.

69


Program/Kegiatan

1

2


Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015

8.

Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2015 Penyusunan DRPK Tahun 2015

9.

10. Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014 11. Penyusunan Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015 12. Penyusunan Usulan Standar Satuan Harga Bappeda Provinsi Banten 13. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014 14. Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provisi Banten 15. Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten 16. Forum PEP SKPD se Provinsi Banten 17. Penyusunan Dokumen evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa instansi Pemerintah (APIP) TA. 2014 18. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) TA sebelumnya dan TA 2014 19. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMRENDA) 20. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Daerah (SIMPELDA)

Target

Perubahan 4

Murni 5

Perubahan 6

2014

Realisasi 7

% 8

Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi Banten 2015 Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan DRPK Tahun 2015 Penyusunan Kerangka Logis dan Perubahan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Kerangka Logis dan Penganggaran Bappeda Tahun Anggaran 2015 Penyusunan Standar Satuan Harga

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2014

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

100

Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

100

Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda se Provinsi

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Forum PEP SKPD se Provinsi Banten Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran 2014 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran 2014 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

70


Program/Kegiatan

1

2


Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Banten

Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten

2.

Peningkatan Kompetensi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Aparatur Bappeda Provinsi Banten

3.

Peningkatan Kompetensi Pengembangan Sistem Informasi Bappeda Provinsi Banten Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS BAPPEDA Provinsi Banten Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS BAPPEDA Provinsi Banten

5.

6.

Fasilitasi Perkuatan dan Validasi Data Pegawai BAPPEDA Provinsi Banten

7.

Pemutakhiran Data Kepegawaian BAPPEDA Provinsi Banten Pekan Ilmiah Internal BAPPEDA Provinsi Banten

8.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Perubahan

Murni

4

5

Penyusunan Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Sumber dana APBD Provinsi Banten TA. 2014

1.

4.

Target Perubahan

2014

Realisasi

6

7

% 8

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten Peningkatan Kompetensi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Aparatur Bappeda Provinsi Banten

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100

40 orang

40 orang

40 orang

100

Peningkatan Kompetensi Pengembangan Sistem Informasi Bappeda Provinsi Banten

30 orang

30 orang

30 orang

100

Fasiliatasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Fasiliatasi Kenaikan Gaji Berkala PNS Bappeda Provinsi Banten Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan Validasi Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Pemutahiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatiahan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

5 Orang

5 Orang

5 Orang

100

9.

Fasilitasi Pengiriman Kursus,Pelatihan,So sialisasi dan Bimtek PNS

1.

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan Gedung dan Halaman

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan Inventaris Kantor


12 Bulan,21 Unit Kendaraan Opersional Roda Empat dan 22 unit kendaraan Operaional Roda Dua 12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor

100

Pemeliharaan Barang Inventarisasi Kantor

12 Bulan,21 Unit Kendaraan Opersional Roda Empat dan 22 unit kendaraan Operaional Roda Dua 12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor

2.

3.

100

71


Program/Kegiatan

1

2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Tolok Ukur

1. 2.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

3

4

5

6

Penunjang Penguatan Kelembagaan Penyediaan Barang Habis Pakai

3.

Penyediaan Barang Cetak

4.

Penyediaan Makan dan Minum Kantor

5.

Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN

6.

Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kantor

7.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9.

Target

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkut darat bermotor micro bus berpenumpang 1530 orang) Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas Belanja Modal Pengadaan mesin absensi Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Halaman Kantor Belanja modal pengadaan Komputer/PC Belanja modal pengadaan Komputer Note Book/Net Book/Laptop/Tablet Belanja modal pengadaan Printer

10. Belanja Modal Pengadan Sofa 11. Belanja Modal Pengadan AC 12. Belanja Modal Pengadaan TV 13. Belanja Modal Penghias Ruangan 14. Belanja Modal Pengadaan Proyektor 15. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelia n gedung kantor

2014

Realisasi

%

7

8

Penunjang Penguatan Kelembagaan

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100

Penyediaan Barang Habis Pakai Penyediaan Bahan Cetak Pengadaan Makanan dan Minum Kantor Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI//PHBN Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Wilayah Provinsi

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

Fasilitas Penunjang Kegiatan dan Kantor

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

7 unit

7 Unit

7 Unit

100

Pengadaan AC

10 Unit

10 Unit

10 Unit

100

Pengadaan Infocus + screnfiew

7 Unit

7 Unit

7 Unit

100

Pengadaan Mesin Tik Elektrikal

4 Unit

4 Unit

4 Unit

100

Pengadaan Mesin Finger Print (Absen)

1 Unit

1 Unit

1 Unit

100

Pengadaan TV

2 paket

6 Unit

6 Unit

100

Pengadaan Marka Jalan Halaman Kantor Bappeda Pengadaan Pembangunan/ Penambahan Pos Keamanan

10 unit

1 Paket

1 Paket

100

20 unit

1 Paket

1 Paket

100

Pengadaan Pembuatan Pintu Gerbang Timur Kantor Bappeda Pengadaan Komputer PC Pengadaan Note Book

10 unit

1 Paket

1 Paket

100

1 set

10 Unit

10 Unit

100

10 unit

10 Unit

10 Unit

100

Pengadaan PC Tablet

6 unit

10 Unit

10 Unit

100

Pengadaan Printer

1 paket

10 Unit

10 Unit

100

Pengadaan Sofa Lobby

7 unit

1 Set

1 Set

100

Pengadaan Interior Muka Ruang Rapat Paripurna

1 paket

1 Paket

1 Paket

100

72


Program/Kegiatan

1

2

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

Tolok Ukur Murni 3

1.

Bimbingan Aplikasi Kearsipan Dinamis Bappeda

2.

Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda

3.

Membangun Software Aplikasi Arsip dan Perpustakaan Khusus Bappeda

Target

Perubahan

Murni

4

5

Perubahan

2014

Realisasi

6

7

% 8

Pembangunan Pintu Gerbang sebelah Selatan Kantor Bappeda Pengadaan Server dan Instalasinya Pengadaan Printer

4 Unit

4 Unit

100

4 Unit

4 Unit

100

1 Paket

1 Paket

100

Belanja Modal Pengadaan Kursi/Meja Kantin Pengadan AC Split 2 pk Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Sekretaris Bappeda Provinsi Banten Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Perpustakaaan Belanja Modal Pengadaan Antena Penangkal Petir Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua Belanja Modal Mesin Hitung Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Pengendalian Program Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Sosial Masyarakat

1 Paket

1 Paket

100

10 Unit

10 Unit

100

1 Paket

1 Paket

100

10 Unit

10 Unit

100

1 Paket

1 Paket

100

1 Paket

1 Paket

100

1 Paket

1 Paket

100

2 Unit

2 Unit

100

2 Unit

2 Unit

100

10 Unit

10 Unit

100

8 Unit

8 Unit

100

1 Paket

1 Paket

100

Belanja Modal Pengadaan Interior Ruang Kepala Bidang Perekonomian

1 Paket

1 Paket

100

Bimbingan Aplikasi Kearsipan Dinamis Bappeda Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda Membangun Software Aplikasi Arsip dan Perpustakaan Khusus Bappeda

1 Keg 25 Orang

100

1 Keg 15 Orang

100

1 dok

100

73


Tolok Ukur

Program/Kegiatan

1

2

Target

Murni

Perubahan

Murni

Perubahan

3

4

5

6

2014

Realisasi

%

7

8

Statistik; Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

1.



1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

2.



1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

3.

Penyusunan Data Pembangunan SKPD dan Kab./Kota Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah

Penyusunan Data Pembangunan SKPD dan Kab./Kota

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD Sesuai RPJMD Penyusunan Roodmap Pengelolaan Data Pembangunan di Daerah 2014-2017 Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015 Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015

Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD sesuai RPJMD

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Roodmap Pengelolaan Data Pembangunan di Daerah 2014-2017

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Koordinasi Kelayakan Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100



Penyusunan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah



100

10. Penyusunan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah


4.

5.

6.

7.

8.

9.

100

3.3 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN Pengukuran pencapaian sasaran dimaksud adalah pengukuran kinerja kegiatan pada tingkat capaian program tahunan dari sasaran program yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan yang terdapat pada Rencana Kerja dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014.

74


2014

Pencapaian sasaran pada program dari 7 (tujuh) program yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Banten berdasarkan capaian program pada tahun 2014 capainya rata – rata 99,23% sehingga dari pengukuran pencapaian sasaran termasuk katagori sangat baik. Adapun pencapaian pengukuran sasaran yang merupakan indicator kinerja capaian program dari masing- masing kegiatan program diantaranya adalah sebagai berikut: TABEL 3.3 TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 SASARAN STRATEGIS 1 2 1. Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan;

NO

PROGRAM 3 Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Pengendalian Pembangunan Daerah Kerjasama Pembangunan Daerah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

INDIKATOR KINERJA 4 Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan Peningkatan Rasio Penyediaan Sarana, Prasarana Barang dan Jasa Adm. Perkantoran dan Perkantoran serta Kapasitas Aparatur Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI 5 6 3 Dokumen

3 Dokumen

100%

100%

100%

91,56%

3 Dokumen

3 Dokumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bappeda Provinsi Banten NO 1

SASARAN STRATEGIS 2

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

3

4 Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

2014

CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI 5 6 100%

100%

100%

100%

100%

100%

41 Paket

41 Paket

76


2014

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1. Kerjasama Antar Daerah 1. Kebijakan dan Dasar Hukum Pelaksanaan a. Musrenbang Regional Jawa – Bali 2013 -

Mapping data pengangguran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan a. Pemetaan detil sebaran data pengangguran tingkat Kabupaten/Kota hingga ke daerah terkecil melalui pendataan angkatan kerja dengan metode sensus secara periodik ; b. Sinergitas pemetaan potensi wilayah dengan pemetaan sosial ekonomi dan angkatan kerja bagi pengembangan perluasan dan penciptaan lapangan kerja berdasarkan jenis usaha dan proyeksi kebutuhan kompetensi tenaga kerja ;

-

Peningkatan pertumbuhan ekonomi regional se Jawa – Bali dalam rangka perluasan dan penciptaan lapangan kerja: a. Menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan infrastruktur wilayah dan kawasan strategis guna memperlancar transportasi logistik nasional, regional dan lokal, termasuk percepatan pembangunan jaringan jalan lintas selatan Pulau Jawa dan utara Pulau Bali serta pengembangan transportasi kereta api, pelabuhan internasional dan pelabuhan regional ; b. Regulasi yang mendukung kemudahan investasi dan pembentukan Badan Usaha Bersama se Jawa-Bali dalam menghadapi persaingan Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015 ; c. Pengembangan produk unggulan daerah berkualitas ekspor dan produk substitusi impor melalui pemberdayaan UMKM-K dan kewirausahaan untuk memperkuat pasar domestik dan mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan bersinergi dalam prinsip-prinsip ekonomi; d. Perlindungan produksi lokal melalui kebijakan yang mendukung pembatasan pelabuhan impor serta kejelasan mekanisme dan penguatan kapasitas SDM pengawas barang beredar ;

77


-

2014

Jaminan kamtibmas dalam rangka mendukung kondusivitas Pemilu tahun 2014 dan iklim usaha : a. Jaminan kamtibmas di daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif ; b. Insentif bagi perusahaan yang melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk kepedulian sosial untuk mendukung iklim usaha yang kondusif ;

-

Grand Design penyiapan tenaga kerja berstandar global yang berdaya saing tinggi sesuai kebutuhan kompetensi dunia usaha dan pasar kerja : a. Grand Design pengembangan ketenagakerjaan secara nasional dan regional dengan penajaman target dan sasaran pencapaian pada setiap tahapan pembangunan dengan memperhatikan kondisi terkini ; b. Optimalisasi pemanfaatan bonus demografi sebagai peluang emas ketersediaan tenaga kerja yang fleksibel dan produktif ; c. Peningkatan kompetensi, standarisasi global, berdayasaing tinggi dan wawasan Sumber Daya Manusia sesuai permintaan dunia usaha melalui pengembangan Balai Latihan Kerja beserta dukungan tenaga instruktur dan pemutakhiran teknologi ; d. Optimalisasi dukungan pendidikan berbasis kompetensi yang bersifat vokasional, melalui penyusunan kurikulum yang berorientasi penciptaan lapangan kerja yang prospektif dan kewirausahaan ; e. Pengembangan dan penguatan jejaring informasi pasar kerja dan job fair dengan kalangan pendidikan dan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penempatan tenaga kerja sektor formal ;

-

Perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja serta harmonisasi hubungan industrial (Tripartit) a. Penyediaan sarana perumahan tenaga kerja yang diarahkan pada kawasan industri terpadu yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana transportasi angkutan umum massal ; b. Peningkatan perlindungan bantuan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia serta penyediaan rumah singgah di Negara tujuan ;

78


2014

c. Survey kebutuhan hidup layak sebagai upaya sinkronisasi penetapan Upah Minimal Provinsi untuk menjaga stabilitas daerah ; d. Koordinasi antar lembaga, berkaitan dengan pengawasan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan mengoptimalkan transfer teknologi terhadap tenaga kerja setempat ;

4.2. Pembinaan Batas Wilayah 1. Musrenbangtas Jawa Barat - Banten Rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilaya Perbatasan (MUSRENBANGTAS) Provinsi Jawa Barat – Provinsi Banten Tahun 2014, sebagai berikut : 1. Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat – Provinsi Banten perlu semakin diperkokoh dan dioptimalisasikan untuk menangani program/kegiatan yang spesifik melalui pelembagaan kerjasama pembangunan antar daerah; 2. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan merupakan upaya dalam rangka mensinergikan program/kegiatan pembangunan wilayah perbatasan, sebagai dasar perencanaan kerjasama pembangunan dan untuk menyeimbangkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan; 3. Menciptakan kondisi yang harmonis dan menyeimbangkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui keterpaduan pembangunan desa serta kecematan di wilayah perbatasan; 4. Upaya pembangunan wilayah perbatasan yang dikerjasamakan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten serta Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan, melalui program/kegiatan sebagai berikut: a. Aspek kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum, meliputi bidang : 1) Kesehatan; 2) Pendidikan; 3) Sosial; 4) Pemerintahan. b. Aspek daya saing, meliputi bidang:

79


2014

1) Pariwisata; 2) UMKM; 3) Pertanian; 4) Penataan Ruang; 5) Lingkungan Hidup; 6) Perhubungan; 7) Ke - PU – an. 5. Program/kegiatan hasil kesepakatan bersama Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat – Provinsi Banten tahun 2014, dianggarkan dan dilaksanakan pada masing – masing Provisi/Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2015, yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan. 6. Terhadap Rencana Program Prioritas Wilayah Perbatasan Jawa Barat dan Banten dilakukan evaluasi melalui pelaksanaan Musrenbangtas selanjutnya yang akan diselenggarakan di Provinsi Banten pada Tahun 2015

80


2014

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang digunakan untuk biaya pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 yang realisasinya adalah sebagai berikut : 1.

Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2014 yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.136.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.714.273.036,- atau sebesar 94,82 % sedangkan Belanja Langsung dengan pagu anggaran Rp. 31.000.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp 29.444.449.860,- atau sebesar 94,98 % dan realisasi fisik mencapai 99,23%, realisasi fisik Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 pagu kegiatan Rp. 39.136.000.000,- telah terealisasikan sebesar Rp. 37.158.722.896,- atau sebesar 94,95% dan realisasi fisik mencapai 99,39%..

2.

Realisasi capaian capaian program dari sasaran program dari 5 (lima) tahun yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten berdasarkan capian program capaiannya rata – rata sebesar 99,23%.

3.

Realisasi keluaran kegiatan secara keseluruhan dari sebanyak 22 (dua puluh dua) kegiatan rata – rata tercapai sebesar 99,23%, dan untuk realisasi dari hasil kegiatan sebesar 92,23%

4.

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2014 dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten tahun 2014.

Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good govermance Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Selanjutnya bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir tahun anggaraan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

81

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents