LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2013

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2012 [

Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2013

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

PENDAHULUAN

I -

1

A.

Dasar Hukum

I -

3

B.

Gambaran Umum

I -

4

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

II -

1

A.

Visi dan Misi

II -

1

B.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

II -

4

C.

Prioritas Pembangunan

II -

22

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

III -

1

A.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

III -

3

B.

Pengelolaan Belanja Daerah

III -

24

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV -

1

A.

Urusan Wajib yang Dilaksanakan

IV -

1

B.

Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

IV - 206

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

V -

1

A.

Tugas Pembantuan yang Diterima

V -

2

B.

Tugas Pembantuan yang Diberikan

V -

29

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

VI -

1

A.

Kerjasama Antar Daerah

VI -

1

B.

Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

VI -

16

C.

Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah

VI -

37

D.

Pembinaan Batas Wilayah

VI -

59

E.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

VI -

67

F.

Pengelolaan Kawasan Khusus

VI -

80

G.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

VI -

94

VII -

1

PENUTUP

LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

BAB I PENDAHULUAN Pemerintah

Kabupaten

Malang

dibentuk

berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; dengan pusat pemerintahan berada di Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen yang sekaligus menjadi Ibukota Kabupaten Malang. Pemerintah adalah

hasil

Kabupaten

pemilihan

Malang

Kepala

Daerah

periode dan

tahun

Wakil

2010-2015

Kepala

Daerah

tahun 2010 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-803 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 132.35-804 Tahun 2010 tentang

Pengangkatan Wakil Bupati Malang Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Rencana

Pembangunan

Jangka

Kabupaten

Malang

2010-2015

Tahun

Menengah berdasarkan

Daerah Peraturan

(RPJMD) Daerah

Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Malang Tahun 2010-2015

sebagai arahan rencana pembangunan tahun 2010-2015 yang dalam implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan

bahwa

Kepala

Daerah

mempunyai

kewajiban

untuk

memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

kepada

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

(DPRD),

serta

menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; pada pasal 17 ayat (1) dijelaskan lebih lanjut bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Anggaran

Keterangan

pada

dasarnya

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Akhir

Tahun

progress

report

atas

kinerja

merupakan

pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang di tahun

mendatang

dalam

rangka

mewujudkan

tujuan

dan

sasaran

pembangunan. Sedangkan mengenai muatan LKPJ dijelaskan pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa sekurang-kurangnya menjelaskan: a) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah; b) Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; c) Penyelenggaraan

urusan

desentralisasi; d) Penyelenggaraan

tugas

pembantuan; dan e) Penyelenggaraan tugas umum. I LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

2

A. DASAR HUKUM Landasan

hukum

sebagai

dasar

penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati adalah: 1. Undang–Undang

Nomor

12

Tahun

1950

tentang

Pembentukan

Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tanggal 4 Januari 2007 tentang

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah

diubah

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

I LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 11. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013; 13. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun 2013; B. GAMBARAN UMUM 1. Kondisi Geografis Daerah Wilayah

Kabupaten

Malang

terletak

antara

112O17’10,90” – 112O57’00,00” Bujur Timur, 7O44’55,11” – 8O26’35,45” Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: Sebelah

Utara: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur: Kabupaten Lumajang; Sebelah

Selatan: Samudera Indonesia; Sebelah Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang berbatasan

dengan

Kota

Malang

dan

Kota

Batu.

Luas

wilayah

Kabupaten Malang 353.486 hektar, yang secara administratif terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.147 Rukun Warga (RW) dan 14.700 Rukun Tetangga (RT). Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya I LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

4

cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan dibidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan dibidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai iklim (suhu) yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan. Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,76%; industri 0.17%; sawah 13,04%; pertanian lahan kering 23,65%; perkebunan 6,10%; hutan 28,59%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03% padang rumput/tanah kosong 0,29%; tanah tandus/tanah rusak 1,54%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 3,26%. 2. Kondisi Demografis Perkembangan penduduk Kabupaten Malang (berdasarkan BPS); pada tahun 2012 sebesar 2.487.120 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,85% per tahun terdiri dari laki-laki 1.247.180 (50,15%) dan perempuan 1.239.940

(49,85%)

dengan

rata-rata

kepadatan

704

jiwa/km2.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2012 adalah sebesar 3.022.141 jiwa terdiri dari laki-laki 1.513.817 jiwa (50,09%) dan perempuan 1.508.324 jiwa (49.91%). Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan adanya pendekatan/metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang I LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

5

secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur Tahun 2012

No

Kel. Umur

JENIS KELAMIN

(Tahun)

Laki-laki

%

Perempuan

%

JUMLAH

%

1.

0–4

106.675

4,29

102.437

4,12

209.112

8,41

2.

5–9

97.009

3,90

93.794

3,77

190.803

7,67

3.

10 – 14

103.930

4,18

99.430

4,00

203.360

8,18

4.

15 – 19

102.423

4,12

96.891

3,90

199.314

8,01

5.

20 – 24

95.846

3,85

90.840

3,65

186.686

7,51

6.

25 – 29

96.476

3,88

94.098

3,78

190.574

7,66

7.

30 – 34

100.307

4,03

96.631

3,89

196.938

7,92

8.

35 – 39

95.889

3,86

95.121

3,82

190.010

7,68

9.

40 – 44

95.154

3,83

95.281

3,83

190.435

7,66

10.

45 – 49

87.058

3,50

90.016

3,62

177.074

7,12

11.

50 – 54

76.847

3,09

75.778

3,05

152.625

6,14

12.

55 - 59

62.023

2,49

58.948

2,37

120.971

4,86

13.

60 – 64

44.587

1,79

44.883

1,80

89.470

3,60

14.

65 – 69

33.321

1,34

37.438

1,51

70.759

2,85

15.

70 – 74

23.569

0,95

29.156

1,17

52.725

2,12

16.

75>

26.066

1,05

39.198

1,58

65.264

2,62

1.247.180

50,15

1.239.940

49.85

2.487.120

100

TOTAL

Sumber: BPS dan Bappeda Kab. Malang Data Diolah


6

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2012 NO

KECAMATAN

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH PENDUDUK

1.

Ampelgading

33.091

33.111

66.202

2.

Bantur

42.560

44.555

87.115

3.

Bululawang

39.208

39.500

78.708

4.

Dau

37.857

36.834

74.691

5.

Dampit

75.825

76.840

152.665

6.

Donomulyo

41.048

40975

82.023

7.

Gedangan

33.446

33.814

67.260

8.

Gondanglegi

57.320

59.581

116.901

9.

Jabung

36.706

35.249

71.955

10.

Kalipare

41.896

42.531

84.427

11.

Karangploso

44.702

43.625

88.327

12.

Kasembon

18.210

17.627

35.837

13.

Kepanjen

62.861

62.735

125.596

14.

Kromengan

25.194

25.186

50.380

15.

Lawang

62.396

62.975

125.371

16.

Ngajum

29.489

29.068

58.557

17.

Ngantang

35.519

34.928

70.447

18.

Pagak

29.202

29.707

58.909

19.

Pakis

78.079

76.076

154.155

20.

Pujon

36.245

34.800

71.045

21.

Pagelaran

46.560

48.023

94.583

22.

Pakisaji

49.751

48.731

98.482

23.

Poncokusumo

56.877

56.429

113.306

24.

Singosari

95.818

93.677

189.495

25.

Sumbermanjingwetan

59.051

59.262

118.313

26.

Sumberpucung

35.631

35.969

71.600

27.

Turen

67.759

67.577

135.336

28.

Tajinan

31.453

31.105

62.558

29.

Tirtoyudo

38.909

39.005

77.914

30.

Tumpang

41.381

40.953

82.334

31.

Wagir

50.619

48.849

99.468

32.

Wajak

51.498

51.601

103.099

33.

Wonosari

27.656

27.426

55.082

TOTAL 1.513.817 1.508.324 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang

3.022.141


7

3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah 1) Potensi Pertanian Potensi

pertanian

di

wilayah

Kabupaten

Malang

sangat

beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Hortikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Malang adalah apel dan klengkeng di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan

Jabung.

Sedangkan

yang

masih

dalam

taraf

pengembangan adalah perkebunan apel di Kecamatan Pujon, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit (seluruh kecamatan) berupa cengkeh dan tebu. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri

pengolahan,

pengembangan

pasar

Mantung

di

Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit. 2) Potensi Peternakan Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yang dominan keberadaannya dan pengembangannya sesuai di seluruh wilayah kabupaten adalah sapi

potong

dan

kambing.

Sedangkan

sapi

perah

pengembangannya sangat sesuai pada daerah berbukit atau I LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

8

pegunungan

dengan

suhu

yang

relatif

rendah

seperti

di

Kecamatan Kasembon, Ngantang, Pujon, Tumpang, Poncokusumo, Jabung dan Wajak. Potensi pengembangan ternak kecil di Kabupaten Malang saat ini memungkinkan

adanya

pengembangan

kawasan-kawasan

peternakan pada areal-areal pertanian yang kurang produktif dengan skala besar melalui kerjasama antara pemilik modal (swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan sistem bagi hasil. Dilihat

dari

dialokasikan

klimatologi, di

pengembangan

seluruh

kecamatan.

ternak

kecil

Sedangkan

dapat

kawasan

peternakannya sendiri dapat dialokasikan pada areal pertanian yang kurang produktif seperti tegalan. 3) Potensi Perikanan Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangkates, Sengguruh, Lahor dan Kaligenteng (masih dalam tahap sosialisasi). Badan-badan air tersebut sangat potensial

dan

dapat

dimanfaatkan

untuk

budidaya

dan

pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan pada daerah pantai Sendangbiru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan. Pantai Sendangbiru merupakan pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan wilayah Pasuruan. Dengan kondisi tersebut, maka di Sendangbiru sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan. Meskipun sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan, wilayah perairan ini juga harus tetap dijaga kelestariannya.


9

4) Potensi Industri Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkar Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada tahun-tahun mendatang harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk memeratakan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan. 5) Potensi Pertambangan Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentoit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang

dan

perlu

penelitian

lebih

lanjut

adalah:

Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo.

I - 10 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

6) Potensi Pariwisata Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan membentuk

dan

dataran

serta

bentangan-bentangan

patahan-patahan

yang

perairan alam

menyebabkan

pantai,

yang

sehingga

indah

terjadinya

dengan

air

terjun,

hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan

bidang-bidang

unggulan

seperti

pertanian,

peternakan,

perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata. b. Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan Dasar Rp.

Harga

Produk

Berlaku

Domestik

(PDRB

35.762.497.970.000,-

ADHB)

tahun

Regional tahun

2012

Bruto

2011

menjadi

Atas

sebesar sebesar

Rp. 40.714.733.950.000,- atau terjadi kenaikan 13,85%; sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2011 sebesar Rp.

15.662.096.520.000,-

dan

tahun

2012

menjadi

sebesar

Rp. 16.827.450.840.000,- atau kenaikan 7,44%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 7,17%, tahun 2012 sebesar

7,44%.

menggambarkan

Dari

sisi

penguatan

lain

pertumbuhan

struktur

ekonomi

perekonomian

juga secara

keseluruhan. Secara gradual terjadi pergeseran sektor pertanian primer tahun 2011 sebesar 29,38% pada tahun 2012 menjadi sebesar 28,59%; industri pengolahan tahun 2011 sebesar 18,58%

pada

tahun 2012 menjadi 18,86%; perdagangan, hotel dan restoran pada I - 11 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

tahun 2011 sebesar 26,28% pada tahun 2012 menjadi 26,68%; jasajasa pada tahun 2011 sebesar 12,95% dan pada tahun 2012 menjadi sebesar

12,91%

serta

5

sektor

lainnya

pada

tahun

2011

sebesar 12,80% pada tahun 2012 menjadi sebesar 12,96%. Inflasi pada tahun 2011 sebesar 6,05% dan tahun 2012 sebesar 5,96%. Selanjutnya

pendapatan

perkapita

tahun

2011

sebesar

Rp. 14.537.725,- dan tahun 2012 sebesar Rp. 16.508.581,-. Berdasarkan data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur tingkat kemiskinan Kabupaten Malang tahun 2011 sebesar 11,67%, pada saat yang sama tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur 13,85% dan Nasional sebesar 12,36%. Sejalan dengan target penurunan kemiskinan Kabupaten Malang tahun 2012 sebesar 1,5% maka dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu 7,44% dan program-program pengentasan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh Kabupaten Malang maupun Provinsi Jawa Timur dan Nasional di Kabupaten Malang maka tingkat kemiskinan Kabupaten Malang tahun 2012 berdasarkan angka perhitungan sementara sebesar 10,17%; dimana pada saat yang sama berdasarkan angka sementara TKPK Provinsi Jawa Timur tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 13,08% dan Nasional 11,66%. Dengan demikian dalam 2 tahun terakhir Kabupaten Malang mampu mencapai penurunan tingkat kemiskinan hingga berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sedangkan untuk desa tertinggal yang semula sebanyak 110 desa tertinggal dari hasil verifikasi pada akhir tahun 2012 jumlah desa tertinggal di Kabupaten Malang tersisa 51 desa tertinggal dimana ditargetkan pada akhir tahun 2014 seluruh desa di Kabupaten Malang menjadi desa maju atau sangat maju berdasarkan kriteria Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Untuk itu kegiatan pembangunan akan terus difokuskan dalam rangka pemberdayaan dan penguatan sarana dan prasarana perdesaan di lokasi desa tertinggal.

I - 12 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH LKPJ

Bupati Malang tahun 2012 adalah laporan penyelenggaraan

program pembangunan pemerintahan daerah tahun 2012 yang merupakan tahun kedua dalam periode RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010–2015. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah dengan mengacu kepada arahan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010–2015 yang memiliki Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan sebagai berikut: A. VISI dan MISI 1. Visi Semangat pembangunan Kabupaten Malang dilandasi dengan pesan filosofi yang termuat dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu Satata Gama Karta Raharja, yang berarti masyarakat adil dan makmur material dan spiritual yang disertai dasar kesucian yang langgeng. Oleh karena itu tujuan pembangunan Kabupaten Malang pada setiap periode kepemerintahan mengacu pada tujuan luhur tersebut. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan

tantangan

yang

dihadapi

di

masa

depan,

serta

dengan

memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode tahun 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

“Terw ujudnya M asyarakat K abupaten M alang yang M andiri, Agam is, Dem okratis, P roduktif, M aju, Am an, Tertib dan Berdaya Saing atau M ADEP M ANTEB” Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan: a. Mandiri, yang dimaknai dengan pertama: kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia,

energi,

infrastruktur

dan

pelayanan

publik.

Kedua:

Kemandirian Masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa

leadership dikalangan pemerintahan dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas; b. Agamis, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi; c. Demokratis,

yang

dimaknai

dengan

kondisi

penyelenggaraan

pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam

pengambilan

keputusan

yang

berlandaskan

hukum

dan

keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat

yang

bermasyarakat,

modern

dan

berbangsa

majemuk, dan

menjalani

bernegara

kehidupan

berdasarkan

falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat; II - 2 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

d. Produktif, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah; e. Maju, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia; f. Aman, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia; g. Tertib, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku; h. Berdaya Saing, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor. 2. Misi Dalam rangka mencapai visi dimaksud dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adatistiadat dan budaya; b. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis; c. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM); d. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai; e. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur; II - 3 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

f. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing; g. Mewujudkan

peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

yang

berbasis

pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan; h. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 1.

Strategi Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan tujuan

dan

sasaran

pembangunan

sebagai

penjabaran visi dan misi sebagai berikut: a. Peningkatan akhlak mulia dan kesholehan sosial; strategi diarahkan melalui penguatan lembaga/tokoh agama, sosial budaya dengan memberikan bantuan pembinaan dan pemberdayaan yang sinergi dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Dengan penguatan lembaga/tokoh ini diharapkan peran dan fungsi lembaga/tokoh dalam rangka pembinaan umat dan masyarakat pada umumnya dapat lebih optimal, sehingga akan terwujud masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia dan berkesalehan sosial sebagai modal dasar pembangunan; b. Peningkatan kelembagaan SKPD dan profesionalisme aparatur; strategi diarahkan melalui penguatan wewenang, tugas pokok dan fungsi

SKPD,

peningkatan

profesionalisme

aparatur

termasuk

peningkatan leadership, peningkatan sarana dan prasarana kerja serta penguatan anggaran SKPD. Diharapkan dengan kuatnya SKPD maka akan meningkatkan pula kemampuan melaksanakan tugastugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat;

II - 4 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

c. Peningkatan sistem informasi hukum dan komunikasi publik; strategi diarahkan melalui penguatan jejaring informasi hukum dan informasi pembangunan

termasuk

peningkatan

pengetahuan

masyarakat

dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyuluhan hukum dan deseminasi produk-produk hukum daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat; d. Peningkatan diarahkan

keamanan melalui

dan

ketertiban

penguatan

masyarakat;

pengamanan

swakarsa

strategi dengan

memperkuat peran dan fungsi satuan perlindungan masyarakat, termasuk

sosialisasi

mitigasi

bencana

dan

kerjasama

bidang

keamanan antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan; e. Peningkatan diarahkan

ketersediaan melalui

dan

kualitas

pemeliharaan

dan

infrastruktur;

strategi

pembangunan

sarana

kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan tata ruang serta permukiman dengan mengutamakan infrastruktur yang secara langsung

berdampak

peningkatan

produksi

pada dan

perekonomian ketahanan

masyarakat

pangan,

yaitu

pengembangan

industri, lokasi dan paket wisata, serta desa tertinggal dan sentra kemiskinan.

Selain

daripada

itu

dalam

rangka

mendukung

pemanfaatan ruang secara lebih optimal akan ditetapkan ruang terbuka hijau, kawasan industri dan kawasan khusus lainnya. Berkaitan dengan penyediaan infrastruktur strategis seperti jalan tol Pandaan–Malang, Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, Bandar Udara Abdulrachman Saleh dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru dalam 5 tahun ke depan terus akan didorong pembangunannya. Khusus

untuk

transportasi

akan

dilakukan

penataan

ulang

manajemen transportasi sesuai dengan trend kebutuhan setelah berfungsinya infrastruktur strategis tersebut, seperti jalan-jalan sirip dan jalan antar kota kecamatan di wilayah Malang Raya termasuk kawasan-kawasan permukiman, dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah tampungan bagi kota Malang dan kota Batu. Untuk percepatan pembangunan prasarana perdesaan dilakukan kemitraan bersama pemerintahan desa dan masyarakat; II - 5 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

f. Peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia; strategi diarahkan melalui penguatan lembaga pendidikan guna kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang murah dan bermutu, penguatan lembaga pelayanan kesehatan untuk kemudahan masyarakat mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau serta penguatan lembaga dan sarana prasarana olah raga dan seni budaya dalam rangka menunjang olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat guna menciptakan masyarakat sehat dan produktif. Selain daripada itu dilakukan pula kemitraan dengan lembaga perguruan tinggi terutama dibidang penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat; g. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi; strategi diarahkan melalui peningkatan produksi komoditas andalan seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta mendorong pengembangan produk potensial seperti pertambangan dan pariwisata. Selain itu juga diarahkan melalui peningkatan investasi dan pengembangan produk industri untuk tujuan ekspor. Dari aspek sumberdaya manusia dilakukan

pula

peningkatan

dan

pengembangan

semangat

entrepreneurship terutama pada generasi muda dan angkatan kerja agar mampu menciptakan lapangan kerja lokal. Strategi lainnya ialah mengembangkan produk unggulan 1 desa/kelurahan 1 produk unggulan utama dan 1 kecamatan 1 produk unggulan utama dengan memperkuat basis pasar lokal melalui gerakan “Cinta dan Bangga Mengkonsumsi Produk Lokal”; h. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan;

strategi

pertambangan,

diarahkan

selektif

dalam

melalui

penataan

memberikan

izin

tata

ruang

pengelolaan

sumberdaya alam yang rentan pencemaran, menata kembali ruang terbuka

hijau

dan

melaksanakan

gerakan

penghijauan

dan

penghutanan kembali bersama masyarakat.


2.

Arah Kebijakan Daerah Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana tersebut di atas dirumuskan arah kebijakan umum sebagai berikut: a. Mendorong maju dan berkembangnya lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan dan sosial budaya dengan mengajak serta tokoh

agama

dan

budaya

dalam

merumuskan

kebijakan

pembangunan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, dengan rincian: 1).

Meningkatkan

kualitas

pendidikan

agama

dan

pendidikan

keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan; 2).

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infaq, dan shodaqoh;

3).

Meningkatkan

kualitas

pengembangan

fasilitas

penataan ibadah,

dan

pengelolaan

dengan

serta

memperhatikan

kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi seluruh pemeluk agama; 4).

Meningkatkan

pembinaan

keluarga

harmonis

untuk

menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika; 5).

Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan,

dan

lembaga

swadaya

masyarakat

dalam

mencegah dan mengevaluasi ketidak adilan, diskriminasi dan ketimpangan

sosial

sebagai

bagian

penting

dari

upaya

pembangunan masyarakat sipil yang kokoh; 6).

Meningkatkan kerjasama intern dan antar umat beragama di bidang sosial ekonomi;

7).

Mereaktualisasi nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu dasar pengembangan etika sosial;

8).

Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah;

9).

Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berbasiskan pengembangan budaya.


b. Memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi serta norma standar pelayanan

SKPD,

meningkatkan

kesejahteraan

pegawai

dan

melengkapi prasarana dan sarana kerja, meningkatkan diklat aparatur, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pejabat dan pegawai secara konsisten dengan rincian: 1).

Menerapkan

prinsip-prinsip

tata

pemerintahan

yang

baik

(good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan di semua kegiatan; 2).

Menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan secara partisipatif;

3).

Menata kelembagaan pemerintahan yang lebih efektif;

4).

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua lini pemerintahan;

5).

Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi

dan

komunikasi

( e-Government )

dalam

penyelenggaraan pemerintahan; 6).

Meningkatkan pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;

7).

Memperkuat peran masyarakat sipil (Civil Society);

8).

Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi;

9).

Memberikan jaminan bagi pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

c. Membangun sistem informasi dan komunikasi publik, sosialisasi dan deseminasi produk hukum serta kunjungan ke desa dan dusun terpencil dalam rangka dialog pembangunan dengan rincian: 1).

Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali produk hukum untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi

perundangan-undangan

dan

menghormati

serta

memperkuat kearifan lokal;


2).

Membenahi struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme aparat hukum;

3).

Meningkatkan budaya taat hukum pada masyarakat;

4).

Meningkatkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif;

5).

Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf hidup perempuan;

6).

Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan perempuan dan anak;

7).

Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak;

8).

Meningkatkan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan.

d. Mendorong terwujudnya pengamanan swakarsa, menggalakkan kembali pos keamanan lingkungan dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam membangun sistem keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu dan komprehensif dengan mengajak serta tokoh agama, sosial, budaya dan tokoh masyarakat, dengan rincian: 1).

Meningkatkan

kemampuan

mencegah,

menangkal

dan

menindak kejahatan melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat; 2).

Meningkatkan

upaya

sinergis

komprehensif

dalam

menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan permintaan narkoba; 3).

Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja

melalui

pembinaan

kinerja

dengan

meningkatkan

sumberdaya organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja; 4).

Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban;

5).

Meningkatkan pengamanan asset-asset pemerintah daerah. II - 9


e. Membangun

dan

kebinamargaan,

memelihara

pengairan,

infrastruktur

perhubungan,

keciptakaryaan/permukiman,

energi

dengan memprioritaskan untuk kepentingan mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan; dengan rincian: 1).

Menangani

seluruh

ruas

jalan

dengan

mengutamakan

pemeliharaan rutin dan berkala; 2).

Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas;

3).

Membangun sistim jaringan jalan yang mendukung kawasan strategis potensial;

4).

Meningkatkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan;

5).

Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan;

6).

Mengelola

sumber

daya

air

yang

dilaksanakan

dengan

memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang; 7).

Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, yang 5 tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan;


8).

Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis;

9).

Mengembangkan dan mengelola sumber daya air dan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan;

10). Menata dan memperkuat sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan

dasar

acuan

perencanaan

pengembangan

dan

pengelolaan sumber daya air; 11). Memantapkan rencana detail tata ruang kota, kecamatan dan kawasan strategis; 12). Menyelesaikan pembangunan gedung perkantoran, dan sarana prasarana pemerintahan terutama di Ibukota Kepanjen; 13). Memberikan dukungan pada Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa dengan melibatkan semua

stakeholders; 14). Memberikan dorongan pada pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian (swadaya) kelompok masyarakat; 15). Menciptakan pola subsidi baru pembangunan perumahan yang tepat sasaran; 16). Meningkatkan pemahaman peraturan jasa konstruksi dan pembinaan teknis pengelolaan/pembangunan gedung negara; 17). Mengembangkan teknologi pembangunan bidang perumahan permukiman; 18). Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran target cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan; II - 11 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

19). Menunjang pelaksanaan pengendalian kebocoran air minum; 20). Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum; 21). Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan perdesaan; 22). Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian

sumber

air

serta

dalam

pemeliharaan

dan

pengelolaan sarana air minum dan air limbah; 23). Mendorong upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah dengan mitra usaha swasta; 24). Mendorong terwujudnya sistem pembuangan air limbah terpusat terutama di perkotaan; 25). Meningkatkan

cakupan

pelayanan

prasarana

sanitasi

di

perdesaan; 26). Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam mencapai sasaran pembangunan persampahan dengan prinsip 3R; 27). Meningkatkan upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sampah dengan mitra usaha swasta; 28). Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan

dan

pemeliharaan

sarana

persampahan

dan

drainase serta peningkatan kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 29). Mengarahkan kebijakan pembangunan energi pada pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang tepat dan efisien khususnya

pada

bagian

hilir,

serta

pengembangan

dan

pemanfaatan potensi energi baru terbarukan. f. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan sekolah kejuruan yang mampu menghasilkan SDM yang memiliki daya saing tinggi, mengembangkan Puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat, sekolah dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin, dengan rincian: II - 12 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

1).

Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi bidang pendidikan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional;

2).

Meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya

yang

pembangunan

mampu dengan

mengakomodasikan cara

meningkatkan

kepentingan profesionalisme

tenaga pendidik maupun peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 3).

Memberdayakan orang tua siswa dan masyarakat sebagai

stakeholders sekolah dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis sekolah, dengan menciptakan iklim kelembagaan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya sekolah yang mandiri dan memiliki akuntabilitas yang baik; 4).

Meningkatkan layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa agar dapat hidup mandiri;

5).

Mengoptimalkan peran komite sekolah;

6).

Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan yang Berorientasi Kecakapan Hidup (PBKH) atau life skill berdasarkan paradigma

Broad Based Education (BBE); 7).

Meningkatkan meningkatkan

kompetensi kualitas

pendidikan

lulusan

dalam

kejuruan rangka

untuk

memasuki

dunia kerja; 8).

Memanfaatkan sistem pendidikan jarak jauh/terbuka dengan mendayagunakan

teknologi

komunikasi

dan

informasi

pendidikan; 9).

Mendorong terwujudnya upaya-upaya ke arah pemberdayaan budaya lokal dan tradisional untuk meningkatkan fungsinya sebagai asset pendidikan, maupun ilmu pengetahuan;

10). Memperbanyak penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil di Pondok Pesantren;


11). Mengupayakan

perluasan

dan

pemerataan

kesempatan

memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat menuju

tercapainya

manusia

berkualitas

tinggi

dengan

meningkatkan anggaran pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 12). Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kecakapan hidup secara terarah, terpadu dan menyeluruh, melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen masyarakat, agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya; 13). Meningkatkan efisiensi penyelenggaran pendidikan dengan memberdayakan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat, didukung oleh sarana dan prasarana untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien; 14). Mewujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan

kebangsaan,

cerdas,

sehat,

berdisiplin

dan

bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia; 15). Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang mengutamakan kerjasama sinergi dengan masyarakat; 16). Mengembangkan dan melembagakan pendidikan kecakapan hidup pada berbagai lembaga dan satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan sekolah maupun pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah;


17). Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang difokuskan pada menyiapkan warga belajar untuk usaha mandiri dan permintaan pasar kerja; 18). Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang diorientasikan

dan

industri

ekonomi

dan

diintegrasikan

dengan

masyarakat

tingkat

pengembangan lokal,

dengan

memanfaatkan potensi dan keunggulan lokal; 19). Memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi dari elemen masyarakat, prasarana dan sarana yang ada di masyarakat untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup; 20). Memberikan

fasilitas

dan

insentif

pada

daerah

untuk

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup; 21). Mengintegrasikan pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat desa, kota dan masyarakat terasing; 22). Melakukan sosialisasi program pendidikan keaksaraan kepada masyarakat luas terutama pada masyarakat pedesaan, baik melalui media cetak atau elektronik maupun wadah-wadah pertemuan

kegiatan

sosial

kemasyarakatan.

Meningkatkan

kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan; 23). Mengembangkan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin; 24). Meningkatkan

kualitas,

kuantitas

dan

pendayagunaan

tenaga kesehatan; 25). Meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan meningkatkan perilaku

hidup

bersih

dan

sehat

serta

mendorong

pemberdayaan masyarakat; 26). Meningkatkan

pembinaan

dan

pengawasan

obat

dan

perbekalan kesehatan:


a). Meningkatkan

pemerataan

fasilitas

atau

sarana

dan

prasarana kesehatan; b). Mengembangkan

manajemen

dan

regulasi

bidang

kesehatan; c). Mempertajam

prioritas

penelitian,

pengembangan

dan

rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dan serta berbagai masukan dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah; d). Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan; e). Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan

recruitment,

outsourcing,

pengupahan,

Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK), serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan; f). Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta peningkatan ketersediaan infrastruktur; g). Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UMKM dan Koperasi, serta program-program pengentasan kemiskinan; h). Menyempurnakan kebijakan program pendukung program penempatan dan pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong ketenagakerjaan

terbentuknya dan

informasi

jejaring pasar

informasi kerja

serta

Perencanaan Tenaga Kerja Daerah; i). Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga. II - 16 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

g. Memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa kontruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan dengan rincian: 1).

Mendorong pemerataan pembangunan dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal, strategis dan cepat tumbuh yang mempunyai potensi sumber daya alam dan lokasi yang strategis dalam suatu sistem wilayah pengembangan terwujudnya

ekonomi koordinasi,

yang

sinergis

sinkronisasi,

serta

mendorong

keterpaduan

dan

kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah termasuk kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pihak-pihak lainnya; 2).

Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan hasil ternak dan ikan. Kebijakan

pengembangan

peternakan

diarahkan

untuk

meningkatkan populasi ternak dan produksi hasil ternak agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); melakukan penganekaragaman pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat;


3). Mendorong peningkatan produksi sektor andalan: pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa serta mendorong percepatan pengembangan sektor potensi seperti kelautan dan perikanan, pertambangan, bangunan dan konstruksi; 4). Mewujudkan peningkatan produksi, efisiensi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk

a) Pengembangan usaha pertanian dengan

pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep Cooperative

Farming. Pendekatan ini akan meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala

ekonomi,

sehingga

akan

lebih

meningkatkan efisiensi dan nilai tambah serta mendukung pembangunan

pedesaan

dan

perekonomian

daerah;

b) Peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan, melalui dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan serta mengupayakan

perlindungan

petani

dan

nelayan

dari

persaingan yang tidak sehat; c) Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengatasi resiko usaha pertanian maupun d)

dalam

Peningkatan

mendukung

pengembangan

pemanfaatan

sumberdaya

agroindustri;

perikanan

dan

kelautan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya, melalui:

penataan dan perbaikan lingkungan

perikanan budidaya; penataan industri perikanan dan kegiatan ekonomi

masyarakat

peningkatan

di

pengelolaan

wilayah

pesisir;

sumberdaya

perbaikan

perikanan

dan

tangkap,

terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); peningkatan peran

aktif

masyarakat

dan

swasta

sumberdaya perikanan dan kelautan; pengolahan

dan

pengembangan

nilai

tambah

teknologi

pengelolaan

peningkatan kualitas

produk

pasca

dalam

perikanan

tangkap/panen;

melalui dan

peningkatan kemampuan SDM, penyuluh, dan pendamping perikanan; II - 18 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

5). Kebijakan dalam meningkatkan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga

pendukungnya,

diarahkan

untuk:

a)

Revitalisasi

penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan,

dan

memperkuat

pembudidaya lembaga

ikan;

pertanian

b)

Menghidupkan

dan

perdesaan

dan untuk

meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sumberdaya produktif; c) Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian/ perikanan; 6). Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan diarahkan untuk:

a)

Optimalisasi

pemanfaatan

hutan

alam

dan

pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu secara berkelanjutan; b) Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu; c) Peningkatan partisipasi kepada masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman; d) Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; e) Pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin kelangsungan sistem distribusi legal; f) Akselerasi rehabilitasi hutan dan lahan didalam dan diluar kawasan hutan; 7). Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan

perdesaan

lainnya

untuk

meningkatkan

kontinuitas

pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal; 8). Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan ke sumberdaya-sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi, dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar; 9). Meningkatkan

keberdayaan

masyarakat

perdesaan

melalui

peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar; II - 19 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

10). Menyempurnakan

berbagai

kebijakan

yang

merintangi

aksesibilitas dan lebih berpihak kepada rakyat miskin serta konsisten dalam pelaksanaannya; 11). Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan; 12). Menajamkan program pembangunan lintas sektor dan lintas pelaku yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong komunitas miskin; 13). Meningkatkan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu; 14). Menata dan mengembangkan sektor informal perkotaan melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat, dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya; 15). Meningkatkan

akses

pengembangan memberikan

usaha

skim

dan

layanan

bagi

masyarakat

khusus

(bunga

permodalan miskin

rendah)

dan dengan

tetapi

tetap

memperhatikan mekanisme pasar yang ada; 16). Mengembangkan

potensi

wilayah

cluster

dan

ekonomi

perdesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif

serta

percepatan

mempunyai

pertumbuhan

dampak

langsung

ekonomi

dan

terhadap penciptaan

lapangan kerja; 17). Mengembangkan kapasitas yang berorientasi pada penguatan peran

pemerintah

sebagai

fasilitator

dan

katalisator

pembangunan serta mengembangkan secara sinergi dengan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin; 18). Meningkatkan

keterlibatan

masyarakat

miskin

dalam

pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melalui forum dialog yang konstruktif. II - 20 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

h. Mengendalikan arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam pemberian izin industri yang rawan pencemaran, penghutanan/ penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi bencana untuk antisipasi dini, dengan rincian: 1). Mengarahkan pembangunan kehutanan pada: a). Memperbaiki

sistem

pengelolaan

hutan

termasuk

meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya; b). Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan. 2). Mengarahkan pembangunan kelautan pada: a). Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat; b). Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak seperti mangrove dan terumbu karang; c). Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan perairan tawar; d). Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. 3). Mengarahkan pembangunan lingkungan hidup pada: a). Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; b). Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup; c). Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan; d). Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup; e). Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; II - 21 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

4). Kerjasama lintas wilayah dalam penanganan kawasan lindung, kawasan

budidaya

dan

pemanfaatan

struktur

ruang yang

berbatasan. C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2012, tema pembangunan Kabupaten Malang tahun 2012 adalah: ”P ercepatan P em bangunan I nfrastruktur untuk M em acu

P ertum buhan Ekonom i dan K esejahateraan R akyat serta M eningkatkan Daya Saing Daerah” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan

ketersediaan

dan

kualitas

infrastruktur

meliputi

kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan serta energi terbarukan; 2.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata melalui pengembangan UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat perdesaan;

3.

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;

4.

Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;

5.

Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan terpadu perijinan usaha dan pelayanan keliling;

6.

Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui penyuluhan hukum serta perlindungan perempuan dan anak;

7.

Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, Pancasila, dan budaya lokal; II - 22


8.

Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengamanan swakarsa dan memperkuat peran dan fungsi perlindungan masyarakat di perdesaan;

9.

Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.


BAB III KEBIJAKAN UMUM DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Yang

melatarbelakangi

ditetapkannya

perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah

peraturan

adalah adanya

keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien, dan tentunya dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pengelolaan

Keuangan

Daerah

merupakan

suatu

rangkaian

siklus

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari

perencanaan

dan

penganggaran,

pelaksanaan

dan

penatausahaan,

pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun Anggaran 2012 penyusunan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan dan ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 09 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012. Sesuai Pemerintahan

dengan Daerah,

Undang-Undang Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. A. Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah. Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi

daerah.

Semakin

tinggi

kualitas

otonomi

daerah,

maka

ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan. III LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

2

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2012 dan sesuai dengan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan, maka dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang antara lain sebagai berikut: a. Mengoptimalkan manajemen

penerimaan

data

daerah

penerimaan

PAD,

dengan

cara

membenahi

meningkatkan

penerimaan

pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah; b. Membuat database dan pemetaan data tentang potensi pendataan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD; c. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap

perkembangan

basis

pungutannya

dan

less distortive

terhadap perekonomian; d. Pemantapan

kelembagaan

dan

sistem

operasional

pemungutan

pendapatan daerah; e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil; f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah; g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan h. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah.

III LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

3

2. Target dan Realisasi Pendapatan Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2012 sebagaimana

yang

tertuang

Rp..2.188.888.436.055,64

dalam dan

APBD

dapat

dianggarkan direalisasikan

sebesar sebesar

Rp..2.218.926.449.767,46 atau mencapai sebesar 101,37%, dengan perincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2012 No

Uraian

Tahun Anggaran 2012 setelah perubahan Anggaran pendapatan

Realisasi Pendapatan

%

1

PAD

176.637.112.710,64

197.878.494.236,46,-

112,03

2

Dana Perimbangan

1.529.289.258.515,-

1.547.448.684.110,-

101,19

3

Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah

482.962.064.830,-

473.599.271.421,-

98,06

2.188.888.436.055,64

2.218.926.449.767,46

101,37

Jumlah

*) Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD telah melampaui target yang diharapkan. Dalam hal ini PAD tahun 2012 realisasinya sebesar

R p..197.878.494.236,46 atau mencapai 112,03% dari target yang diharapkan. Untuk Dana Perimbangan realisasinya pada tahun 2012 sebesar R p..1.547.448.684.110,- atau mencapai 101,19% dari target yang direncanakan dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasinya sebesar Rp..473.599.271.421,- atau mencapai pada kisaran 98,06%. Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 8,92% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2012. Sedangkan untuk dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 69,74% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 21,34%. III LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

4

Kontribusi PAD Kabupaten Malang yang sebesar 8,92% di tahun 2012 ini relatif lebih kecil

jika dibandingkan dengan komposisi pendapatan rata-

rata secara nasional yang berada di kisaran 19,82%, artinya bahwa kemampuan/kemandirian daerah masih tergantung dari dana Pusat. a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

serta (4) Lain-Lain

PAD yang Sah. Penerimaan

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang

pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan Rp. 176.637.112.710,64 dan dapat direalisasikan

lebih besar dibandingkan

sebesar Rp. 197.878.494.236,46

target semua, yaitu

atau penerimaannya

mencapai

112,03%. Sumbangan terbesar dari PAD Kabupaten Malang adalah berasal dari hasil pajak daerah, yaitu mencapai 129,15% dari target anggaran pendapatan pajak daerah. Adapun perincian PAD Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Perincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012 No

Uraian

Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan


%

1

Pajak Daerah

55.207.000.000,-

71.301.888.447,01

129,15

2

Retribusi Daerah

50.433.899.316,-

42.776.587.434,95

84,82

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

10.560.597.611,63

10.508.131.832,54

99,50

4

Lain - Lain PAD yang Sah

60.435.615.783,01

73.291.886.521,96

121,27

176.637.112.710,64

197.878.494.236,46

112,03

Jumlah



5

Terlihat dalam tabel tersebut di atas bahwa komponen hasil pajak daerah melampaui target realtif lebih besar dari yang direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2012 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Malang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah. Tingginya realisasi dari hasil pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat dan dunia usaha Kabupaten Malang telah sadar dan berperan aktif dalam upaya pembangunan Kabupaten Malang. Melalui penguatan sumbersumber pendapatan daerah (terutama pajak), maka diharapkan terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 1). Pajak Daerah Jenis pajak daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang meliputi: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Sarang Burung; (9) Pajak Air Tanah; dan (10) Bea Per Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan Rp. 55.207.000.000,- dan dapat direalisasikan

lebih besar dibandingkan

sebesar Rp. 71.301.888.447,01

target semua, yaitu

atau penerimaannya

mencapai

129,15%. Hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya kegiatan perekonomian di Kabupaten Malang yang berdampak terhadap meningkatnya

kunjungan

wisatawan

baik

domestik

maupun

mancanegara. Adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan seringnya dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan meninjau kembali terhadap obyek pajak yang belum dibayar

sesuai dengan Perda dan melakukan

pendataan terhadap obyek pajak yang belum terpungut. dengan rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. III LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

6

Tabel 3.3 Perincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian Anggaran Pendapatan


%

1

Pajak Hotel

1.000.000.000,-

1.404.334.544,-

140,43

2

Pajak Restoran

1.000.000.000,-

1.187.235.660,-

118,72

3

Pajak Hiburan

5.000.000.000,-

5.816.167.110,-

116,32

4

Pajak Reklame

2.100.000.000,-

2.137.858.512,-

101,80

5

Pajak Penerangan Jalan

28.000.000.000,-

32.391.579.296,-

115,68

6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

300.000.000,-

403.188.210,-

134,40

7

Pajak Parkir

190.000.000,-

258.092.700,-

135,84

8

Pajak Sarang Burung

17.000.000,-

17.178.750,-

101,05

9

Pajak Air Tanah

1.600.000.000,-

2.257.008.532,-

141,06

10

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

16.000.000.000,-

25.429.245.133,-

158,93

55.207.000.000,-

71.301.888.447,01

129,15

Jumlah


Dari tabel di atas untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB)

merupakan

komponen

terbesar

dalam

pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang (158,93% dari target anggaran pendapatan BPHTB). BPHTB yang semula merupakan Pajak Pusat, telah beralih menjadi pajak daerah sejak 1 Januari 2011 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga menjadi salah satu komponen potensial pendapatan daerah. Pengalihan BPHTB ke dalam kas daerah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Adapun terjadinya over target pada penerimaan

BPHTB

lebih

banyak

didukung

oleh

kegiatan III -


7

perekonomian

Kabupaten

Malang

yang

semakin

meningkat

sehingga mengakibatkan meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan pada masyarakat Kabupaten Malang. Begitu juga halnya dengan Pajak Air Bawah Tanah yang semula merupakan Pajak Provinsi telah beralih menjadi Pajak Daerah sejak 1 Januari 2011 dan telah melampaui target sebesar 141,06%. 2). Retribusi Daerah Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kabupaten Malang meliputi: a) Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Persampahan/Kebersihan; (3) Biaya Cetak KTP dan Akte Kelahiran; (4) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (5) Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum; (6) Retribusi Pelayanan Pasar; (7) Retribusi Pelayanan Tera; (8)

Retribusi

Pasar

Mantung;

(9)

Retribusi

Pengujian

Kendaraan Bermotor; (10) Retribusi Jasa Umum (Sewa Wales); dan (11) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; b) Retribusi jasa usaha yang terdiri dari: (1) Retribusi Kekayaan Daerah; (2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; (3) Retribusi Terminal; (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (5) Retribusi Rumah Potong Hewan; (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; (7) Sewa Tanah dan Bangunan; dan (8) Retribusi Wendit Water Park; c) Retribusi perijinan tertentu yang terdiri dari: (1) Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan;

(2)

Izin

Gangguan

(HO);

dan

(3) Retribusi Izin Trayek. Pendapatan

Retribusi

direncanakan

Daerah

pada

Tahun

Anggaran

2012

sebesar Rp. 50.433.899.316,- dan dapat

direalisasikan sebesar Rp. 42.776.587.434,95

atau tingkat

penerimaannya mencapai 84,82%. III LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

8

Adapun perincian pendapatan dari retribusi

daerah pada tahun

anggaran 2012 dapat dilihat. Tabel 3.4 Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 No I 1 2 3 4 5 6

Uraian Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan (Din. Kesehatan ) Retribusi Persampahan /Kebersihan ( Din. CKTR) Biaya Cetak KTP dan Akte Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar



%

37.040.299.316,-

30.816.775.689,95

83,20

25.525.299.316,-

18.120.322.089,95

70,99

305.000.000,-

345.142.000,-

113,16

800.000.000,-

976.342.500,-

122,04

195.000.000,-

243.666.450,-

124,96

940.000.000,-

939.328.600,-

99,93

4.865.000.000,-

4.919.286.650,-

101,12

7

Retribusi Pelayanan Tera

100.000.000,-

-

-

8

Retribusi Pasar Mantung

125.000.000,-

125.000.000,-

100

2.400.000.000,-

2.685.337.400,-

111,89

35.000.000,-

35.050.000,-

100,14

1.750.000.000,-

2.427.300.000,-

138,70

7.440.000.000,-

5.561.372.235,-

74,75

65.000.000,-

10.856.800,-

16,70

-

-

-

1.650.000.000,-

1.655.966.915,-

100,36

300.000.000,-

313.302.000,-

104,43

560.000.000,-

570.919.600,-

101,95

235.000.000,-

236.344.000,-

100,57

600.000.000,-

600.468.500,-

100,08

30.000.000,-

28.824.620,-

96,08

4.000.000.000,-

2.144.689.800,-

53,62

9 10

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Jasa Umum (Sewa Wales)/Bina Marga Retribusi Pengendalian

11

Menara Telekomunikasi (Dishub)

II 1 2 3 4 5 6 7

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Kekayaan Daerah (Din. Pengairan) Retribusi Kekayaan Daerah (SIPER/Din. CKTR) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Retribusi Terminal Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

8

Sewa Tanah dan Bangunan

9

Retribusi Wendit Water Park


9

No

Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan

Uraian

Anggaran Pendapatan

III

Retribusi Perizinan Tertentu

1

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2

Izin Mendirikan Bangunan diatas Perairan

3 4 5

Retribusi IPPT Retribusi Izin Ketenaga kerjaan

6


%

5.953.600.000,-

6.398.439.510,-

107,47

4.094.025.500,-

4.416.268.450,-

107,87

-

-

-

Izin Gangguan (HO)

1.817.994.500,-

1.953.332.060,-

107,44

Retribusi Izin Trayek

41.580.000,-

28.086.000,-

67,55

-

-

-

-

-

-

7

Retribusi Izin Perubahan Tanah Basah Menjadi Kering

-

-

-

8

Retribusi Izin Usaha Perikanan

-

753.000,-

-

50.433.899.316,-

42.776.587.434,95

84,82

Total


Dari tabel di atas realisasi retribusi daerah tidak mencapai 100% hal ini disebabkan, diantaranya: a). Retribusi

Pelayanan

sebesar

Kesehatan

Rp..25.525.299.316,-

Rp..18.120.322.089,95

atau

yang

dan

direncanakan

terealisasi

70,99%,

tidak

hanya

tercapainya

Retribusi ini disebabkan karena sejak awal Dinas Kesehatan belum

melaksanakan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor.2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan

Persalinan

dan

Peraturan

Nomor.903/MENKES/PER/V/2011

Menteri

Kesehatan

tentang

Pedoman

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; b). Retribusi

Kekayaan

Rp. 65.000.000,-

Daerah

yang

direncanakan

sebesar

dan terealisasi sebesar Rp. 10.856.800,-

atau 16,70%, tidak tercapainya Retribusi ini disebabkan karena asset

yang

dikelola

oleh

Dinas

Kesehatan

terdapat

3

kewenangan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sehingga asset selain milik daerah tidak dipunguti; III - 10 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

c). Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan yang direncanakan sebesar

Rp..30.000.000,-

Rp..28.824.620,-

dan

terealisasi

sebesar

atau 96,08%, hal ini disebabkan

Penerimaan dari retribusi ini diperoleh dari sewa ruangan PT. Valor di Pusat Kerajinan Kendedes Singosari dan Sewa Pemakaian Tanah untuk Jalan Lori PG. Krebet. Sedangkan tidak tercapainya retribusi ini dikarenakan tidak dapat terpungutnya pemakaian rumah dilokasi eks. Pasar Desa Mulyoagung, di perumahan Puskesmas Dau dan pemakaian asset Negara berupa bangunan rumah semi permanen di eks Terminal Lawang, karena aset diatas bukan termasuk asset daerah; d). Retribusi wisata Wendit Water Park yang direncanakan sebesar

Rp..4.000.000.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp..2.144.689.800,- atau 53,62%, tidak tercapainya retribusi ini disebabkan karena berkurangnya kunjungan saat libur panjang dan banyaknya wahana permainan yang tidak dioperasionalkan. Dan belum optimalnya daya saing Wendit Water

Park

terhadap Taman

berkurangnya

promosi

dan

Rekreasi

yang lain

serta

event-event

hiburan

untuk

meningkatkan pendapatan; e). Retribusi

Izin

Trayek

yang

direncanakan

sebesar

Rp..41.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.086.000,- atau 67,55%. Tidak tercapainya ini disebabkan karena jumlah kendaraan

yang

mendaftarkan

izin

trayek

lebih

sedikit

dibandingkan dengan jumlah kendaraan operasional, hal ini karena banyak kendaraan yang tidak beroperasi lagi; 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada: (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (2) Perusahaan

Daerah Jasa Yasa;

(3) (Deviden) Bank Jatim; yang penerimaannya

menjadi bagian

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana tabel berikut: III - 11 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

Tabel 3.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2012 No


Uraian

Anggaran Pendapatan


I

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah

1

PDAM

2

PD. JASA YASA

3

( Deviden ) Bank Jatim

4

Deviden BPR Artha Kanjuruhan Total

%

1.600.000.000,-

1.604.136.300,-

100,26

76.426.617,09

19.824.538,-

25,94

8.884.170.994,54

8.884.170.994,54

100

-

-

-

10.560.597.611,63

10.508.131.832,54

99,50


Dari tabel di atas terdapat realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang tidak mencapai 100% yaitu Perusahaan

Daerah Jasa Yasa

yang direncanakan sebesar

Rp..76.426.617,09 dan terealisasi sebesar Rp. 19.824.538,- atau 25,94%. Tidak tercapainya ini disebabkan karena penerimaan bagi hasil yang diterima sesuai dengan hasil audit independent. 4). Lain-Lain PAD yang Sah Pos Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari: a). Hasil Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan dengan rincian: (1) Penjualan Drum Bekas; dan

(2) Bagi Hasil

Pengelolaan Terminal; b). Pendapatan Penerimaan Jasa Giro dengan rincian:

(1) Jasa

Giro Kas Daerah; dan (2) Penutupan Rekening Tabungan; c). Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) dengan rincian: (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen; (2) Pendapatan BLUD Dana Bergulir (UMKM); dan (3) Pendapatan BLUD Lumbung Desa Modern (LDM); III - 12 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

d). Pendapatan Lain-Lain dengan rincian: (1) Rafting Kasembon; (2) Keju Kemal; (3) Pendapatan dari Balai Benih Ikan (BBI); (4)

Pendapatan

dari

Retribusi

Izin

Penangkapan

Ikan,

(5) Kontribusi Penjualan Sumber Air Bersih (ESDM); dan (6) Lain-lain. Perincian Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2012

direncanakan

Rp..60.435.615.783,01

Rp..73.291.886.521,96

terealisasi

sebesar

atau mencapai sebesar 121,27%. Adapun perincian dari pos Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.6 Perincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2012 No

Uraian

I

Hasil Penjualan Asset Daerah yang Tidak Dipisahkan

1

Penjualan Drum Bekas

2 3 4

II 1 2 III 1 2

Penjualan Hasil Tebang Pohon Bagi Hasil Pengelolaan Terminal Pendapatan Wajib Daftar Perusahaan Pendapatan Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Penutupan Rekening Tabungan Pendapatan Bunga Deposito Jasa Bunga Deposito Kas Umum Daerah Jasa Bunga Deposito Dana Cadangan



%

126.500.000,-

115.039.400,-

90,94

52.500.000,-

65.775.000,-

125,29

-

-

74.000.000,-

49.264.400,-

-

-

5.023.099.886,06

5.786.725.299,73

115,20

5.014.387.194,15

5.748.075.618,52

114,63

8.712.691,91

38.649.681,21

443,60

12.353.082.191,59

11.071.232.876,68

89,62

12.353.082.191,59

11.071.232.876,68

89,62

-

-

66,57

III - 13 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

No


Uraian

Anggaran Pendapatan

IV

Pendapatan dari Pengembalian

1


%

37.108.616,-

2.347.652.583,84

6.326,4

Kerugian Barang Daerah / TP-TGR

10.771.670,-

33.405.000,-

310,12

2

Pendapatan dari pengembalian belanja

26.336.946,-

357.580.068,55

1.357,71

3

Pendapatan dari pengembalian Belanja dan Tunjangan

-

1.956.667.515,29

V

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD)

39.225.576.000,-

48.384.457.771,53

124,26

1

Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen

38.000.000.000,-

47.219.065.291,38

124,26

2

Pendapatan BLUD Dana Bergulir (UMKM)

261.638.500,-

334.924.727,15

128,01

3

Pendapatan BLUD Lumbung Desa Modern (LDM)

963.937.500,-

830.467.753,-

86,15

VI

Pendapatan LainLain

3.670.249.089,36

5.586.778.590,18

152,22

1

Rafting Kasembon

24.000.000,-

24.000.000,-

100,-

2

Keju Kemal

25.000.000,-

25.075.200,-

100,30

3

Pendapatan dari Balai Benih Ikan ( BBI )

12.000.000,-

12.784.650,-

106,54

4

Pendapatan dari retribusi Izin Penangkapan Ikan

204.000,-

753.000,-

369,12

5

Kontribusi Penjualan Sumber Air Bersih (ESDM)

1.245.237.853,-

1.317.323.618,-

105,78

6

Lain-lain

2.363.807.236,36

4.206.842.122,18

100,-

60.435.615.783,01

73.291.886.521,96

121,27

Total


b. Dana Perimbangan Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Angaran Pendpatan dan Belanja (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Keuangan

Nomor 33

Tahun 2004

tentang Perimbangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini III - 14


terdiri dari atas: (1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan

bertujuan

untuk

mengurangi

ketimpangan

sumber

pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2012 direncanakan sebesar

Rp..1.529.289.258.515,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp..1.547.448.684.110,- atau mencapai target 101,19%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.7 Perincian Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No


1

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

2 3


%

129.439.031.515,-

147.598.457.110,-

114,03

Dana Alokasi Umum ( DAU )

1.281.612.867.000,-

1.281.612.867.000,-

100,-

Dana Alokasi Khusus ( DAK )

118.237.360.000,-

118.237.360.000,-

100,-

1.529.289.258.515,-

1.547.448.684.110,-

101,19

Total


1).

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas: a).

Bagi Hasil Pajak yang meliputi: (1) DBH. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (2) DBH. Bea Per Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); (3) DBH. PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 (WPOPDN); dan (4) DBH. PPh Pasal 21;

b).

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang meliputi; (1) Alokasi DBH Sumber Daya Alam Kehutanan; (2) Alokasi DBH. Sumber Daya Alam Perikanan; (3) Alokasi Kurang Bayar DBH III - 15


SDA Perikanan 2011; (4) Alokasi DBH-SDA Pertambangan Minyak

dan

Gas

Bumi;

(5)

DBH.

Sumber

Daya

Alam

Pertambangan Umum; dan (6) DBH Cukai Hasil Tembakau. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp..129.439.031.515,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp..147.598.457.110,- atau mencapai 114,03%. Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.8 Perincian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun Anggaran 2012 No I

Uraian



%

Bagi Hasil Pajak

87.629.092.447,-

91.800.006.780,-

104,76

DBH. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

68.554.956.462,-

69.014.084.185,-

100,67

54.982.914.048,-

-

-

2. Alokasi PBB Bagian Pemerintah ke Daerah

3.915.742.233,-

-

-

3. Alokasi Pemungutan PBB Bagian Daerah

3.687.050.550,-

-

-

4. Insentif PBB/Pelampauan Penerimaan dari Pusat*)

5.969.249.631,-

-

-

DBH. Bea Per Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

151.779.945,-

481.469.231,-

317,22

151.779.945,-

481.469.231,-

317,22

2. Alokasi BPHTB Bagian Pemerintah ke Daerah

-

-

3

DBH. PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 (WPOPDN)

1.228.242.441,-

966.001.777,-

78,65

4

DBH. PPh Pasal 21

17.694.113.599,-

21.338.451.587,-

120,60

Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

41.809.939.068,-

55.798.450.330,-

133,46

Alokasi DBH Sumber Daya Alam Kehutanan

807.639.468,-

712.487.018,-

88,22

- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

807.530.393,-

712.487.018,-

88,23

1

1. DBH PBB Bagian Daerah

2

1. DBH BPHTB Bagian Daerah

II 1


Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian Anggaran Pendapatan - Alokasi Kurang Bayar SDA Kehutanan 2011


%

109.075,-

-

-

2

Alokasi DBH. Sumber Daya Alam Perikanan

241.448.692,-

343.986.219,-

142,47

3

Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Perikanan 2011

13.030.852,-

-

-

4

3 Alokasi DBH. SDA Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

10.128.955.668,-

17.762.585.513,-

175,36

- DBH. Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi

8.556.274.000,-

14.782.302.563,-

172,77

- DBH. Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi

328.311.000,-

2.980.282.950,-

907,76

1.244.370.668,-

-

-

11.936.200,-

7.215.326,-

60,45

30.606.928.188,-

36.972.176.254,-

120,80

129.439.031.515,-

147.598.457.110,-

114,03

- DBH. Sumber Daya Alam Kurang Bayar 5

DBH. Sumber Daya Alam Pertambangan Umum

6

DBH Cukai Hasil Tembakau Total


2).

Dana Alokasi Umum (DAU) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp..1.281.612.867.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp..1.281.612.867.000,- atau mencapai 100%;

3).

Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan III - 17


sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. Penerimaan

Pemerintah

Kabupaten

Malang

yang

bersumber

dari DAK pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp..118.237.360.000,-

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp..118.237.360.000,- atau mencapai 100%. Adapun perincian DAK pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.9 Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 No

Uraian



%

1

Dana Alokasi Khusus Sektor Pendidikan

72.023.580.000,-

72.023.580.000,-

100

2

Dana Alokasi Khusus Sektor Kesehatan

5.084.750.000,-

5.084.750.000,-

100

3

Dana Alokasi Khusus Sektor Bina Marga

9.008.100.000,-

9.008.100.000,-

100

4

Dana Alokasi Khusus Sektor Pengairan

3.384.000.000,-

3.384.000.000,-

100

Dana Alokasi Khusus Sektor Infrastruktur Air Minum

2.829.110.000,-

2.829.110.000,-

100

Dana Alokasi Khusus Sektor Infrastruktur Sanitasi

1.560.520.000,-

1.560.520.000,-

100

Dana Alokasi Khusus Sektor Kelautan dan Perikanan

2.961.890.000,-

2.961.890.000,-

100

Dana Alokasi Khusus Sektor Pertanian

7.536.080.000,-

7.536.080.000,-

100

Dana Alokasi Khusus Sektor Keluarga Berencana

1.318.470.000,-

1.318.470.000,-

100

Dana Alokasi Khusus Sektor Kehutanan

1.251.420.000,-

1.251.420.000,-

100

11

Dana Alokasi Khusus Sektor Perindustrian Perdagangan dan Pasar

5.142.310.000,-

5.142.310.000,-

100

12

Dana Alokasi Khusus Sektor Perumahan

6.137.130.000,-

6.137.130.000,-

100

118.237.360.000,-

118.237.360.000,-

100

5

6

7 8 9 10

Jumlah



c. Lain-lain Pendapatan Dearah yang Sah Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang

Sah

pada

Tahun

Rp..482.962.064.830,-

Anggaran dan

2012

dapat

direncanakan

direalisasikan

sebesar sebesar

Rp..473.599.271.421,- atau mencapai 98,06%. Adapun perincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.10 Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2012 No 1 2

Uraian HIBAH Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Daerah Lainnya

3

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Total



%

-

-

-

118.842.311.830,-

109.207.096.421,-

91,89

295.311.013.000,-

295.633.435.000,-

100,11

68.808.740.000,-

68.758.740.000,-

99,93

482.962.064.830,-

473.599.271.421,-

98,06


1).

Pendapatan Hibah Pos penerimaan dari Pendapatan Hibah merupakan pos pendapatan yang diterima dari Pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat, maupun dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan dari Hibah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2012 tidak merencanakan alokasi pendapatan dari sektor hibah;

2).

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Pos penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terdiri atas: III - 19


a).

Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi yang meliputi: (1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan (4) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (AP);

b).

Dana Bagi hasil Bukan Pajak dari Propinsi yang meliputi: (1) Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga (SP3); (2) Penerimaan Izin Tenaga

Kerja

Pemeriksaan

Asing; dan

(3)

Bagi

Pengujian

Hasil

Hasil

Retribusi

Hutan

Retribusi

(RP3HH);

dan

(4) Bagi Hasil Pungutan Karcis Tahura. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

pada

Tahun

Anggaran

Rp..118.842.311.830,- dan

2012

direncanakan

sebesar

dapat direalisasikan sebesar

Rp..109.207.096.421,- atau mencapai 91,89%. Adapun perincian penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.11 Perincian Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2012 No I 1 2 3 4 5

Uraian Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Pajak Air Bawah Tanah (ABT) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (AP)



%

118.684.790.527,-

109.038.129.442,-

91,87

33.919.140.606,-

34.013.815.420,-

100,28

44.682.914.187,-

34.654.102.662,-

77,56

38.970.818.342,-

39.214.555.855,-

100,63

-

-

-

1.111.917.392,-

1.155.655.505,-

103,93

157.521.303,-

168.966.979,-

107,27

89.902.303,-

83.799.913,-

93,21

-

-

-

II

Dana Bagi hasil Bukan Pajak dari Propinsi

1

Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)

2

Bagi Hasil Retribusi Tera/Tera Ulang

3

Penerimaan Izin Tenaga Kerja Asing

57.202.000,-

59.944.545,-

104,79

4

Bagi Hasil retribusi RP3HH

10.000.000,-

23.656.295,-

236,56


Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No



%

5

Bagi Hasil Pungutan Karcis Tahura

417.000,-

1.566.226,-

375,59

6

Bagi Hasil Retribusi Kekayaan Daerah Provinsi

-

-

-

7

Bagi Hasil Retribusi Kekayaan Daerah - Pusat

-

-

-

8

PB Kliring dari Pusat

-

-

-

118.842.311.830,-

109.207.096.421,-

91,89

Total


3).

Bantuan Penyesuaian dan Otonomi Khusus Penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp..295.311.013.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp..295.633.435.000,- atau mencapai 100,11%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.12 Perincian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No


1

2

Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD


%

273.585.013.000,-

273.585.013.000,-

100

21.726.000.000,-

21.726.000.000,-

100

-

322.422.000,-

-

295.311.013.000,-

295.633.435.000,-

100,11

Dana Proyek Pemerintah 3

Daerah dan Desentralisasi (DP2D2) Total



4).

Bantuan Keuangan dari provinsi Penerimaan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diperoleh dari Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp. 68.808.740.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 68.758.740.000,- atau mencapai 99,93%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.13 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2012 No

I

Uraian



%

Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Timur :

1

Peningkatan Ekonomi Produktif/Pengembangan Sapi Perah dan Peralatan di Kawasan Agropolitan Poncokusumo Malang/Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

5.000.000.000,-

5.000.000.000,-

100

2

Pembangunan Infrastruktur Jalan/Dinas Bina Marga

5.000.000.000,-

5.000.000.000,-

100

3

Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan/Dinas Bina Marga

22.000.000.000,-

22.000.000.000,-

100

4

Penanganan Infrastruktur Pengairan/Dinas Pengairan

7.500.000.000,-

7.500.000.000,-

100

5

Penanganan Infrastruktur Keciptakaryaan/Dinas CKTR

6.500.000.000,-

6.500.000.000,-

100

6

Penanganan Perlengkapan Jalan (marka, rambu, warning light dan traffic light)/Dinas Perhubungan dan Infokom

1.000.000.000,-

1.000.000.000,-

100

7

Penanganan Infrastruktur Desa / Dinas Pengairan

5.000.000.000,-

5.000.000.000,-

100

-

-

10.064.220.000,-

10.064.220.000,-

100

100.000.000,-

100.000.000,-

100

3.267.420.000,-

3.267.420.000,-

100

II

Dinas Pendidikan :

1

Madin dan Guru Swasta (BPPDGS)

2

BOP MADIN

3

BOS SLTA

4

Lembaga Terpencil/Kepulauan

50.000.000,-

-

-

5

Community College

50.000.000,-

50.000.000,-

100


No


Uraian

Anggaran Pendapatan 6

Kantin Kejujuran SD

7


%

7.000.000,-

7.000.000,-

100

Kantin Kejujuran SMP

10.000.000,-

10.000.000,-

100

8

School Mapping SMK

10.000.000,-

10.000.000,-

100

9

Pengembangan Sarpras SMK Model B

1.000.000.000,-

1.000.000.000,-

100

10

Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi

5.000.000,-

5.000.000,-

100

-

-

III

Dinas Kesehatan :

1

Pengembangan Ponkesdes Tahun 2012

1.725.000.000,-

1.725.000.000,-

100

2

Pengembangan Puskesmas Tahun 2012

470.100.000,-

470.100.000,-

100

3

BK. Hari Jadi ke 67 Jatim

50.000.000,-

50.000.000,-

100

68.808.740.000,-

68.758.740.000,-

99,93

Total


3. Permasalahan dan Solusi Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1). Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya

guna

mendukung

peningkatan

PAD

yang

bersumber dari pajak dan retribusi; 2). Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD; 3). Perlu

ditingkatkan

efektivitas

pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD; III - 23 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

4). Perlu

dioptimalkan

lebih

lanjut

kualitas

petugas

pengelola

administrasi PAD; 5). Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan; 6). Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap Peraturan-peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi. b. Dana Perimbangan Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya; c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan pendapatan dari sisi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya dalam pendistribusian, memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. B. Pengelolaan Belanja Daerah Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas

perencanaan

anggaran

dan

memperjelas

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(APBD)

yang

menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong III - 24 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor yang ada di masyarakat. 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan

pendekatan anggaran yang berbasis kinerja,

dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi prioritas

masing-masing SKPD,

pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta

perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan. Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan; b. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Target dan Realisasi Belanja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp..2.343.807.693.569,30 dan dapat direalisasikan Rp..2.221.685.337.779,04 atau mencapai 94,79%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.13 Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2012 Setelah perubahan No

Uraian Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

%

1

Belanja Tidak Langsung

1.455.868.203.694,-

1.379.511.927.917,02

94,76

2

Belanja Langsung

887.939.489.875,30

842.173.409.862,02

94,85

2.343.807.693.569,30

2.221.685.337.779,04

94,79

Jumlah



Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 62,09% realisasi belanja Kabupaten Malang di tahun 2012 dan sisanya sebesar 37,91% disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2012, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp..1.455.868.203.694,-, dan dapat direalisasikan sebesar Rp..1.379.511.927.917,02 atau 94,76%, dengan rincian pada tabel berikut: Tabel 3.14 Perincian Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2012 Setelah perubahan No

Uraian

1

Belanja Pegawai

2

Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung

%

1.225.300.596.194,-

1.156.365.640.527,29

94,37

Belanja Hibah

51.447.941.000,-

48.098.809.250,-

93,49

3

Belanja Bantuan Sosial

65.117.270.000,-

65.000.503.288,94

99,82

4

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

14.794.828.500,-

13.433.633.882,79

90,80

5

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

96.707.568.000,-

95.618.528.968,-

98,87

6

Belanja Tidak Terduga

2.500.000.000,-

994.812.000,-

39,79

1.455.868.203.694,-

1.379.511.927.917,02

94,76

Jumlah



1). Belanja Pegawai Belanja

ini

pada

tahun

Rp..1.225.300.596.194,-

dan

2012,

dianggarkan

sebesar

telah

direalisasikan

sebesar

Rp..1.156.365.640.527,29,- atau 94,37%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 2). Belanja Hibah Belanja Hibah pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp..51.447.941.000,dan telah direalisasikan sebesar Rp. 48.098.809.250,- atau 93,49%. Belanja ini diberikan kepada: a).

Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang terdiri dari: 1) Belanja Hibah Bidang Keagamaan; 2) Belanja Hibah Bidang Kepemudaan dan Olahraga; 3) Belanja Hibah kepada Keprofesian; 4) Belanja Hibah Bidang Kesehatan; 5) Belanja Hibah Bidang Peranan Wanita; 6) Belanja Hibah Bidang Sarana Prasarana; 7) Belanja Hibah Bidang Keseniaan dan Budaya;

b).

Kelompok Masyarakat/Perorangan yang terdiri dari Belanja Hibah Pendampingan Program kepada Kelompok Masyarakat;

c).

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Malang;

d).

Belanja Hibah Bidang Pendidikan;

e).

Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal.

3). Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp..65.117.270.000,-

dan

telah

direalisasikan

sebesar

Rp..65.000.503.288,94 atau 99,82%. Belanja ini diberikan kepada Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang terdiri dari: a).

Bantuan keuangan untuk keagamaan;

b).

Bantuan Keuangan Tambahan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesda); III - 27


c).

Bantuan keuangan untuk kesejahteraan sosial;

d).

Bantuan Keuangan untuk Penyandang Masalah Sosial;

e).

Bantuan ongkos Jahit Pakaian Posyandu;

f).

Bantuan keuangan pada Guru Swasta dan;

g).

Bantuan Tali Asih bagi PNS yang Pensiun.

4). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa lainnya pada Tahun 2012 dianggarkan Rp. 14.794.828.500,- dan telah direalisasikan

sebesar

Rp.

13.433.633.882,79

atau

90,80%.

Belanja ini digunakan untuk: a).

Belanja bagi hasil atas perhitungan pajak penerangan jalan desa/kelurahan yang dianggarkan sebesar Rp..13.624.828.500,dan telah direalisasikan sebesar Rp..12.516.174.720,- atau 91,86 %;

b).

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa yang

dianggarkan

sebesar

Rp..1.170.000.000,-

dan

telah

direalisasikan sebesar Rp. 917.459.162,79 atau 78,42%. 5). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja dan

Bantuan

Keuangan

Pemerintahan

Rp..96.707.568.000,-

Desa dan

kepada pada

Provinsi/Kabupaten/Kota

Tahun

telah

2012

dianggarkan

direalisasikan

sebesar

Rp..95.618.528.968,- atau 98,87%. Belanja ini digunakan untuk: a).

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, yang dianggarkan sebesar Rp..95.982.568.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp..94.928.410.000,- atau 98,90%; dan

b).

Belanja

Bantuan

Keuangan

Kepada

Partai

Politik,

yang

dianggarkan sebesar Rp..725.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp..690.118.968,- atau 95,19%. III - 28 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

6). Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp..2.500.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 994.812.000,- atau 39,79%. Belanja ini digunakan untuk pengembalian sisa Dana Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur

Daerah

(DPPID)

Tahun

Anggaran 2011, dan untuk penanganan pasca bencana alam di Kecamatan Wagir dan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. b. Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja Langsung pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 887.939.489.875,60 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 842.173.409.862,02 atau 94,85%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Malang, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBN Pemerintah Pusat. Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.15 Perincian Belanja Langsung Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2012 Setelah perubahan No

Uraian

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang dan Jasa

3

Belanja Modal Jumlah

Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung

%

70.985.887.407,30

73.576.963.078,-

103,65

341.545.171.823,30

304.291.204.332,45

89,09

475.408.430.645,-

464.305.242.451,57

97,66

887.939.489.875,60

842.173.409.862,02

94,85



c. Rencana dan Realisasi Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Tabel 3.16 Komposisi Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 No 1 2

Tahun Anggaran 2012 Setelah perubahan

Uraian

Anggaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembiayaan Netto

Realisasi Pembiayaan

%

165.396.226.148,23

165.396.226.148,23

100

39.180.340.000,-

39.180.340.000,-

100

126.215.886.148,23

126.215.886.148,23

100


1). Penerimaan Pembiayaan Daerah Besarnya Penerimaan Daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp..165.396.226.148,23 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 165.396.226.148,23 atau 100%. Jumlah Penerimaan Daerah dalam pembiayaan ini, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. Adapun perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.17 Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2012 Setelah perubahan No

1

Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Jumlah

Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan

%

165.396.226.148,23

165.396.226.148,23

100

165.396.226.148,23

165.396.226.148,23

100



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tahun lalu. Dengan demikian dalam APBD tahun 2012, SiLPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di tahun 2011. Terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dari SiLPA mencapai 100% dari target yang telah direncanakan sebelumnya. 2). Pengeluaran Pembiayaan Daerah Besarnya Pengeluaran Daerah dalam pembiayaan, pada tahun 2012 dianggarkan sebesar

Rp. 39.180.340.000,- dan dapat direalisasikan

sebesar Rp. 39.180.340.000,- atau 100%. Jumlah pengeluaran daerah dalam pembiayaan ini, dipergunakan untuk: a).

Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp..10.000.000.000,-;

b).

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Jatim sebesar Rp. 28.180.340.000,- ; dan

c).

Pembayaran Pokok Utang atas kelebihan setor kepada PDAM Kabupaten Malang sebagaimana rekomendasi BPK-RI sebesar Rp..1.000.000.000,-. Adapun perincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.18 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2012 Setelah perubahan

No

Uraian

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

%

1

Pembentukan dana Cadangan

10.000.000.000,-

10.000.000.000,-

100

2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

28.180.340.000,-

28.180.340.000,-

100

3

Pembayaran Pokok Utang

1.000.000.000,-

1.000.000.000,-

100

39.180.340.000,-

39.180.340.000,-

100

Jumlah



BAB IV PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan di segala sektor bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang pada umumnya berada di perdesaan dengan lapangan kerja utama di sektor pertanian, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3, pertama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan petani; kedua dapat meningkatkan pelayanan umum yakni ketersediaan pangan untuk publik; dan ketiga dapat meningkatkan daya saing daerah melalui berbagai produk unggulan daerah yang kompetitif dan kreatif. Dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Kabupaten

Malang,

didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun 2012 yang berisikan prioritas pembangunan Kabupaten Malang tahun 2012 dengan diselaraskan pada pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

serta

Daerah

Provinsi,

berpedoman

pula

dan

kepada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan sebagai berikut : A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1.

Pendidikan Kebijakan

nasional

pembangunan

pelayanan

pendidikan,

pendidikan

yang

dengan

merata

dan

difokuskan

maksud berkualitas

pada

mewujudkan bagi

penguatan pelayanan

seluruh

lapisan

masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang selain difokuskan pada penguatan pelayanan pendidikan, juga difokuskan pada peningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

Guna mendukung program pendidikan dasar 9 tahun, strategi yang dilaksanakan adalah pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi yaitu SD-SMP Satu Atap, sehingga memberikan kemudahan bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah tersebut. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2). Program Pendidikan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3). Program Pendidikan Menengah; 4). Program Pendidikan Non Formal; 5). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan pendidikan pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp.

121.223.455.140,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 119.894.400.898,- sisa sebesar Rp. 1.329.054.242,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan pendidikan sebagai berikut: 1). Program Pendidikan Anak Usia Dini, alokasi anggaran sebesar Rp. 241.922.500,- dan teralisasi sebesar Rp. 241.490.800,- sisa sebesar Rp. 431.700,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pengembangan

Belanja Anggaran

Realisasi

Sisa

241.922.500

241.490.800

431.700

Keluaran Terlaksananya

3

Pendidikan

kegiatan lomba-

keg.

Anak Usia Dini

lomba kesiswaan

dan

PAUD/ TK dalam

9

rangka Hari Anak

lomba

Nasional (HAN)

IV LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

2

2). Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, alokasi anggaran sebesar Rp. 116.150.420.640,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.843.287.198,- sisa sebesar Rp. 1.307.133.442,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan DAK

Bidang

Belanja Anggaran

Realisasi

113.538.005.140

112.242.546.698

Keluaran

Sisa 1.295.458.442

Pendidikan

- Terlaksa-

810

nanya

lokal SD dan

rehabilitasi

89

bangunan sekolah;

lokal SMP

- Terlaksa-

78

nanya

unit

pembangunan perpustakaan; - Terlaksananya

278 paket

pengadaan sarana

SD dan 146

mutu

paket

pendidi-

SMP

kan. 2

Pembangunan

400.000.000

400.000.000

0

Terlaksananya

Gedung

pembangu-

sekolah

nan

1 USB

infrastruktur USB 3

Pelatihan

189.950.000

187.450.000

2.500.000

Terlaksana-

Kompetensi

nya workshop

Tenaga

guru SD

Pendidik

dalam rangka

330 orang

pemantapan pendidikan karakter 4

Pelaksanaan

Terlaksana-

1.117

Program BOS

360.200.000

360.200.000

0

nya

SDN

SD dan SMP

sosialisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program BOS


94 SMPN 313 Madin

3

No

Kegiatan

5

Penyelenggara-

Belanja Anggaran 59.400.000

Realisasi 59.100.000

Keluaran

Sisa 300.000

an Paket A

Terlaksananya

40

pembelajaran

wajib belajar

Paket A

Setara SD

Setara SD

6

Terlaksananya

200

an Paket B

pembelajaran

wajib

Setara SMP

Paket B

Penyelenggara-

120.000.000

119.550.000

450.000

belajar

setara SMP 7

Pembinaan Minat,

712.615.500

711.690.500

925.000

21

Terlaksananya

kegiatan

kegiatan

Bakat

dan

lomba lomba

Kreativitas

kreativitas

Siswa 8

Pengadaan

450.000.000

447.500.000

2.500.000

Tersedianya meubelair

Meubelair

10 SDN 11 SMPN

Sekolah 9

Pengembang-

160.250.000

158.250.000

2.000.000

Terlaksananya

an Contextual

workshop

Teaching

CTL guru

Learning

SMP

200 orang

(CTL) 10

Penyelenggara-

160.000.000

157.000.000

3.000.000

Terlaksananya

119 orang

an Akreditasi

workshop

TK dan SD

bagi asesor dalam rangka visitasi ke sekolah

3). Program Pendidikan Menengah, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.214.711.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.195.211.500,sisa sebesar Rp. 19.500.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


4

No 1

Kegiatan Pembangunan

Belanja Anggaran 1.400.000.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

1.400.000.000

0

Gedung Sekolah

Terlaksananya

1

pembangunan

unit

Unit

Sekolah

Baru SMKN 2

Pembangunan

1.000.000.000

985.000.000

15.000.000

Ruang Kelas Baru

Terlaksananya

5

pembangunan

lokal

ruang kelas baru SMK 3

Pelatihan

157.011.500

155.011.500

2.000.000

Terlaksananya

Penyusunan

bimbingan

Kurikulum

teknis

200 orang

penyusunan kurikulum SMA 4

Pelatihan

263.500.000

261.000.000

2.500.000

Terlaksananya

200

Kompetensi

workshop

guru

Tenaga Pendidik

guru dalam

SMA/

rangka

SMK

pemantapan pendidikan karakter 5

Penyelenggaraan

181.200.000

181.200.000

0

Terlaksananya

200

Paket C setara

pembelajaran

wajib

SMU

Paket C setara

belajar

SMA 6

Pembinaan

213.000.000

213.000.000

0

Terlaksananya

kelembagaan dan

bimbingan

Manajemen

teknis

Sekolah

manajemen

200 orang

4). Program Pendidikan Luar Biasa, alokasi anggaran sebesar Rp. 144.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 144.400.000,sisa sebesar Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pelatihan

Belanja Anggaran

Realisasi

144.400.000

144.400.000

Keluaran

Sisa 0

Terlaksananya

Kompetensi

Diklat

Tenaga Pendidik

PLB

Guru

90 orang


5

5). Program Pendidikan Non Formal, alokasi anggaran sebesar Rp. 226.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 226.225.000,sisa sebesar Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pengembangan

Belanja Anggaran

Realisasi

100.000.000

Keluaran

Sisa

100.000.000

0

Terlaksananya

Pendidikan

bimbingan

Keaksaraan

kewirausahaan

200 wajib belajar

bagi eks penyandang buta huruf 2

Publikasi dan

126.225.000

126.225.000

0

Terlaksananya

Sosialisasi

kegiatan

Pendidikan Non

pameran PLS

Formal

dalam rangka Hari

1 kegiatan

Aksara

Indonesia tingkat provinsi

6). Program

Peningkatan

Mutu

Pendidikan

dan

Tenaga

Kependidikan, alokasi anggaran sebesar Rp. 627.750.000,dan

terealisasi

sebesar

Rp.

627.525.000,-

sisa

sebesar

Rp. 225.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pelaksanaan Uji



Keluaran

Sisa

Terlaksananya

120

Kompetensi

0

skill audit bagi

orang

Pendidik

guru bersertifikat pendidik

2

Pembinaan KKG

241.600.000

241.375.000

225.000

dan MGMP

Terlaksananya

425

workshop dan

orang

pembinaan guru 3

Pendidikan

156.750.000

156.750.000

0

Terlaksananya

Lanjutan

pendidikan

Memenuhi

kesetaraan

Standart

guru ke

Kualifikasi

jenjang S1

75 orang


6

Belanja No

Kegiatan

Keluaran Anggaran

4

Pengembangan

Realisasi

152.000.000

Sisa

152.000.000

0

Terlaksananya

Mutu Program

kegiatan

Pendidikan dan

pemilihan dan

Pelatihan bagi

seleksi guru,

Pendidik dan

KS dan

Tenaga

Pengawas

Kependidikan

Berprestasi

3 kegiatan

7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, alokasi anggaran sebesar

Rp.

618.025.500,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 616.261.400,- sisa sebesar Rp. 1.764.100,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pelaksanaan



Keluaran

Sisa 0

Terlaksananya

1

Evaluasi Hasil

rakor

Kinerja Bidang

tahun pelajaran

awal kegiatan

Pendidikan 2

Penerapan

180.225.500

178.975.500

1.250.000

Terlaksananya

4

Sistem dan

maintenance

kegiatan

Informasi

dan

Manajemen

pengembangan

Pendidikan

jardiknas

serta

pendataan pendidikan tahunan online 3

Penyelenggaraan

95.000.000

94.485.900

514.100

Terlaksananya

Pelatihan,

seminar

Seminar, dan

lokkakarya

Lokakarya

perkembangan

2

dan kegiatan

pendidikan 4

Sosialisasi dan

150.000.000

150.000.000

0

Terlaksananya

Advokasi

sosialisasi

Peraturan

advokasi

Pendidikan

peraturan

1

dan kegiatan dan

regulasi pendidikan


7

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan pendidikan sebagai berikut: 1).

Meningkatnya tingkat serapan lulusan pendidikan kejuruan pada dunia kerja, yaitu pada tahun 2011 sebanyak 6.288 siswa, meningkat menjadi 6.668 siswa di tahun 2012;

2).

Dipertahankannya angka kelulusan tingkat SD/MI sebesar 100% dan angka kelulusan tingkat SMA/MA sebesar 99,90%, sedang untuk tingkat SMK dari sebesar 99,93% pada tahun 2011, menjadi sebesar 100% di tahun 2012, dan untuk angka kelulusan tingkat SMP/MTs sebesar 99,74% pada tahun 2011, meningkat menjadi 99,86% di tahun 2012;

3).

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI dari 113,12% di tahun 2011, meningkat menjadi 113,14% di tahun 2012 dan untuk SMP/MTs dari 95,54% di tahun 2011, meningkat menjadi 96,36% di tahun 2012, sedangkan untuk SMA/MA dari 52,73% ditahun 2011, meningkat menjadi 55,56% di tahun 2012;

4).

Dipertahankannya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar

99,26%,

sedang

untuk

SMP/MTs

mengalami

peningkatan dari 77,02% di tahun 2011, meningkat menjadi 79,78% di tahun 2012, sedangkan untuk SMA/SMK/MA dari 41,40% di tahun 2011, meningkat menjadi 44,46% di tahun 2012; 5).

Meningkatnya daya kreativitas dan kompetensi siswa melalui lomba kreativitas bagi siswa, dimana di tahun 2012 ada 30 kegiatan lomba yang telah dilaksanakan;

6).

Meningkatnya kualitas bangunan sekolah serta tersedianya sarana prasarana belajar yang memadai, sehingga dapat terwujud suasana yang nyaman bagi siswa dan guru dalam melakukan proses belajar mengajar, dimana di tahun 2012 telah dilakukan rehabilitasi bangunan pada 810 lokal di 219 SDN dan 89 lokal di 39 SMPN;

7).

Meningkatnya kompetensi guru dalam penyusunan kurikulum pendidikan karakter melalui pelaksanaan workshop guru dalam rangka pemantapan pendidikan karakter;


8

8).

Meningkatnya pemahaman dan kinerja program BOS di sekolah yang dilakukan melalui sosialisasi, pamantauan, evaluasi dan pelaporan program BOS;

9).

Meningkatnya layanan pendidikan luar sekolah setara SD, SMP, dan SMA dengan terlaksananya pembelajaran paket A, paket B, dan paket C;

10). Meningkatnya upaya pelayanan pendidikan kejuruan bagi warga perdesaan, dimana di tahun 2012 telah dibangun 1 unit sekolah baru SMNK Negeri; 11). Meningkatnya kompetensi guru pendidikan luar biasa dalam memberikan

bimbingan

belajar

kepada

siswa,

melalui

pendidikan dan pelatihan pada 90 orang guru PLB di tahun 2012; 12). Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan non formal dengan terlaksananya bimbingan kewirausahaan bagi 200 orang eks penyandang buta aksara di tahun 2012; 13). Meningkatnya kompetensi guru dalam pembelajaran, melalui workshop dan pembinaan guru lewat forum KKG/MGMP; 14). Meningkatnya kualitas perencanaan program pendidikan, melalui rapat koordinasi awal tahun pelajaran; 15). Meningkatnya

kelayakan

guru

sesuai

dengan

amanat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; 16). Terpetakannya

kondisi

kapasitas

dan

kompetensi

guru

bersertifikat; 17). Meningkatnya pemahaman aturan dan regulasi pendidikan, melalui sosialisasi dan advokasi peraturan dan regulasi pendidikan; 18). Prestasi yang diraih antara lain : a). Passing Grade tingkat Nasional dalam Lomba Kompetensi Siswa SMK Nautika, an. Wahyu Setyo Utomo dari SMKN 2 Turen; b). Juara

Harapan

I

tingkat

Nasional

dalam

Lomba

Kompetensi Siswa SMK Industrial Control, an. Ahmad Satriyo dari SMK Muhammadyah 1 Kepanjen;


9

c). Juara

Harapan

II

tingkat

Nasional

dalam

Lomba

Kompetensi Siswa SMK Restaurant Service, an. Riris Rovika Sari dari SMKN 1 Turen; d). Juara I tingkat Provinsi dalam Olimpiade OR SMA Lompat Jauh, an. Ahmad Indra M dari SMAN 1 Turen; e). Juara I tingkat Provinsi dalam OSN SMP Biologi, an. Dewan Silasakti B dari SMPN 4 Kepanjen; f). Juara I tingkat Provinsi dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Lukis, an. Velsa Atis Fatmala dari SMPN 1 Lawang; g). Juara I tingkat Provinsi dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tari Topeng, an. Surya Putra dari SMPN 1 Tumpang; h). Juara I tingkat Provinsi dalam Lomba Koperasi Siswa SMK, an. Koperasi Siswa SMKN 1 Turen; i). Juara II tingkat Provinsi dalam Lomba Senam Ceria Anak Indonesia, an. Tim Kecamatan Turen; j). Juara II tingkat Provinsi dalam Olimpiade OR SMP Lempar Lembing, an. Halimah Faus dari SMPN 1 Turen; k). Juara II tingkat Provinsi dalam Olimpiade OR SMP Renang Gaya Dada, an. Andini Mutia M dari SMPN 1 Singosari; l). Juara II tingkat Provinsi dalam Olimpiade OR SMP Renang Gaya Bebas, an. Andini Mutia M dari SMPN 1 Singosari; m). Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Baca Puisi, an. Ferina Nurlisa Asti dari SMAN 1 Pagak; n). Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Cipta Lagu an. Ferina Nurlisa Asti dari SMAN 1 Pagak; o). Juara II tingkat Provinsi dalam Lomba Kompetensi Siswa SMK Brick Laying, an. Didik Ekwanto dari SMKN 1 Singosari; p). Juara II tingkat Provinsi dalam Lomba Kompetensi Siswa SMK Wall and Floor Tilling, an. Fatkhur Rozikin dari SMKN 1 Singosari;

IV - 10 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

q). Juara III tingkat Provinsi dalam Olimpiade OR SD Bola Volley, an. Tim Kabupaten Malang; r). Juara III tingkat Provinsi dalam Olimpiade OR SMA Tenis Meja, an. Dita Ayu R dari SMAN 1 Turen; s). Juara III tingkat Provinsi dalam Olimpiade OR SMA Karate, an. Ardiyanto Ronggo F dari SMAN Lawang; t). Juara III tingkat Provinsi dalam Lomba Kompetensi Siswa SMK CADD, an. Lutfi Aminullah dari SMKN 1 Singosari; u). Juara Harapan I tingkat Provinsi dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Nyanyi Solo, an. Sylma Dhini Avitra dari SMPN 4 Kepanjen; v). Juara Harapan II tingkat Provinsi dalam Lomba Kriya Anyam, an. Cosilia Arianti dari SDN Sorok 1 Kromengan; w). Juara Harapan III tingkat Provinsi dalam Lomba Cerita Anak, an. TK Muslimat Tamanayu Kepanjen. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan pendidikan sebagai berikut: 1). Beberapa kegiatan fisik berupa pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas atau gedung perpustakaan dilakukan secara swakelola, sedangkan tenaga yang ada dari sisi kompetensi masih rendah, maka diharapkan dalam pelaksanaannya panitia pembangunan yang dibentuk di tingkat sekolah melibatkan tenaga yang berkompetensi dari unsur Komite Sekolah; 2). Dalam pelaksanaan workshop atau bimbingan teknis dalam rangka

pemantapan

pendidikan

karakter,

penyusunan

kurikulum, dan teknis manajemen tergendala dengan waktu pelaksanaan mengingat padatnya jam mengajar guru, sehingga dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal liburan sekolah. 2.

Kesehatan Pembangunan

kesehatan

dilaksanakan

dengan

tujuan

guna

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi


setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu diharapkan pula dapat terpenuhinya hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses kesehatan yang menjadi salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2010 - 2015. Dalam

rangka

mempertajam

program-program

pembangunan

kesehatan telah dilaksanakan koordinasi dan sinergitas antar lembaga (termasuk di dalamnya pemerintah, swasta dan LSM); pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi; peningkatan advokasi dan mobilisasi sosial melalui kegiatan Information, Communication and Education (ICE) serta peningkatan mutu dan cakupan pelayanan gizi. Terkait upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang melakukan regulasi kebijakan dengan optimalisasi fungsi 39 Puskesmas yang 16 diantaranya telah ditingkatkan fungsinya menjadi puskesmas ideal dan 1 puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Lawang, pembantu, peningkatan

55

puskesmas status

keliling,

polindes

penguatan

menjadi

93 puskesmas

2.764

posyandu,

ponkesdes

sebanyak

320 ponkesdes dan 384 desa siaga. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

2).

Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3).

Program Pengawasan Obat dan Makanan;

4).

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

5).

Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

6).

Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

7).

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

8).

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

9).

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya; IV - 12


10). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; 11). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan; 12). Program Pengembangan Obat Asli Indonesia; 13). Program Peningkatan Pelayanan. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan

kesehatan

pada

tahun

2012

telah

dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 120.303.432.437,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.634.782.184,- sisa sebesar Rp. 668.650.253,Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan kesehatan sebagai berikut: 1).

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.048.049.269,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.980.096.330,- sisa Rp. 67.952.939,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja

No

Kegiatan

Keluaran Anggaran

1

Pengadaaan Obat dan

4.906.349.269

Realisasi 4.838.396.330

Sisa 67.952.939

1 tahun

pelayanan

Perbekalan

kesehatan dasar

Kesehatan

2

Tersedianya obat

Terselenggaranya

100

Mutu

pengelolaan obat

%

Penggunaan

secara benar

Peningkatan

141.700.000

141.700.000

0

Obat dan Perbekalan Kesehatan


2). Program

Upaya

Kesehatan

Masyarakat,

alokasi

anggaran

sebesar

Rp..30.883.519.016,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp..22.761.841.226,-

sisa

Rp..8.121.677.790,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pelayanan



Keluaran

Sisa 0

Terselenggaranya

3 kali

Kefarmasian dan

pembina

Alat Kesehatan

kosmetik, PKRT, pengelola alkes Puskesmas

2

Peningkatan

2.088.582.500

1.929.682.500

158.900.000

- Terlaksananya

1

Kesehatan

pertemuan

kali

Masyarakat

tehnis program KIA Puskesmas; - Terlaksananya

13

pembinaan

kali

program Kesga

di

Puskesmas; - Terlaksananya

12

honorarium

bulan

perawat Ponkesdes. 3

Peningkatan

143.170.500

134.170.350

9.000.150

Operasional

12

Pelayanan

progran

Penanggulanan

jamkesmas

masalah

dan jamkesda

bulan

Kesehatan 4

Penyediaan Biaya

28.443.894.516

20.490.418.376

7.953.476.140

- Terlaksananya

Operasional dan

pertemuan

Pemeliharaan

tehnis

Puskesmas

program KIA

1 kali

puskesmas; - Terlaksananya

13

pembinaan

kali

program Kesga

di

puskesmas; - Terlaksananya

12

honorarium

bulan

perawat ponkesdes.


No

Kegiatan

5

Penyelenggaraan



Keluaran

Sisa 300.000

Terlaksananya

Penyehatan

kegiatan

Lingkungan

monev

50 desa

CLTS

di desa 6

Monitoring, Evaluasi

115.021.500

115.020.000

1.500

- Terseleng-

6

garanya

kali

dan

Pelaporan

pertemuan Monev Yankes; - Terseleng-

1

garanya

kali

lomba balita sehat; - Terseleng-

2

garanya

kali

pertemuan guru

UKS

dan Petugas Lansia Puskesmas; - Terlaksananya

212

kegiatan

kali

P3K tingkat kabupaten.

3). Program Pengawasan Obat dan Makanan, alokasi anggaran sebesar Rp. 65.626.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.626.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Peningkatan



Keluaran

Sisa 0

Terselengga-

Pemberdayaan

ranya

Konsumen Obat dan

pembinaan

Makanan

dan

100 %

pengawasan penggunaan obat, obat tradisional, alkes di Puskesmas dan masyarakat


No

Belanja

Kegiatan Anggaran

2

Peningkatan

53.626.000

Realisasi

Keluaran Sisa - Terseleng-

2

Pengawasan Pangan

53.626.000

0

garanya

kali

dan Bahan

pertemuan

Berbahaya

koordinasi TIM OMKA; - Terseleng-

9

garanya

keca-

kegiatan

matan

pengawasan dan pemeriksaan peredaran produk: obat, makmin, kosmetik dan alkes.

4).

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp..501.130.000,- dan terealisasi sebesar

Rp..487.482.000,-

sisa

Rp..13.648.000,-

dengan

rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pengembangan


Realisasi

Sisa

101.574.500

875.500

Keluaran - Media cetak

1

Media Promosi

Promkes

paket

Kesehatan

(leaflet,

Sadar Hidup

poster,

Sehat

buletin, baliho, umbulumbul, spanduk); - Media

5

elektronik

paket

(film iklan layanan masyarakat); - Media radio spot.

10 paket


No 2

Kegiatan Penyuluhan



Keluaran

Sisa 12.592.500

40

- Promosi

kali

Masyarakat Pola

kesehatan

Hidup Sehat

melalui media elektronik dialog interaktif dan spot radio; - Promosi

48

kesehatan

kali

melalui media elektronik TV; - Pembinaan

39

promosi

puskes-

kesehatan di

mas

puskesmas; - Pembinaan

3

Desa

desa

berprestasi. 3

Peningkatan

246.170.000

245.990.000

180.000

33

Terlaksananya

Pendidikan

kegiatan

keca-

Tenaga

Pertemuan

matan

Penyuluh

Penguatan

Kesehatan

Kelembagaan Desa Siaga Aktif

4

Monitoring,

19.070.000

19.070.000

0

- Data cakupan

Evaluasi dan

keluarga ber-

Pelaporan

PHBS;

39 puskesmas

- Pertemuan

3

koordinasi

kali

penyelenggaraan Promkes di puskesmas.

5). Program

Perbaikan

Gizi

Masyarakat,

alokasi

anggaran sebesar Rp. 272.425.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.

270.179.150,-

sisa

Rp.

2.245.850,-

dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No

Kegiatan

1

Pemberdayaan


Realisasi

Keluaran

Sisa

53.575.000

0

Terlaksananya

1

Masyarakat untuk

sosialisasi

kali /

Pencapaian

sistem

350

Keluarga Sadar

kewaspadaan

Gizi

pangan dan

orang

gizi yang melibatkan unsur perempuan 2

Pemberian

194.600.000

192.354.150

2.245.850

Tertanganinya

90

Makanan

ibu hamil KEK

orang

Tambahan

dan balita gizi buruk

3

Penanggulangan

24.250.000

24.250.000

0

KEP, GAKY, Vit A

Terselenggaranya pertemuan

2 kali

tehnis program gizi masyarakat

6). Program Pengembangan Lingkungan Sehat, alokasi anggaran sebesar Rp. 245.593.800,- dan terealisasi sebesar

Rp.

238.918.800,-

sisa

Rp.

6.675.000,-

dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pengkajian

Belanja Anggaran

Realisasi

206.038.800

205.213.800

Keluaran

Sisa 825.000

- Terlaksananya

Pengembangan

pembangunan

Lingkungan

MCK baru

Sehat

yang

1 unit

memenuhi syarat; - Terlaksananya Terlaksananya Pemicuan

15 komunitas

CLTS; - Terlaksananya program kabupaten

3 kawasan

sehat;


No

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

39

penyusunan

doku-

Dokumen

men

Lingkungan untuk Puskesmas. 2

Penyuluhan

- Terlaksananya

15

Menciptakan

39.555.000

33.705.000

5.850.000

pengawasan

DAM

Lingkungan

dan

Sehat

pemeriksaan kualitas air Depo Air Minum ; - Terlaksananya

39

pembinaan

puskes-

Program

mas

Kesling di Puskesmas; - Terlaksananya

39

pengawasan

insti-

dan

tusi

pembinaan sanitasi Institusi Yankes.

7).

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, alokasi anggaran sebesar Rp. 509.374.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 503.470.500,- sisa Rp..5.903.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

1

Penyemprotan

2

Belanja Anggaran

154.288.500

Keluaran

Sisa

Terlaksananya

95

atau Fogging

fogging di

%

Sarang

wilayah fokus

Nyamuk

DBD

Pelayanan

156.005.000

Realisasi

1.716.500

- Terlaksananya

10

Pencegahan

pertemuan

kali

Penyakit

program

Menular

pemeberantasan

150.838.000

149.288.000

1.550.000

penyakit menular langsung;


No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Terlaksanannya

4 kali

supervisi bimtek program; - Terlaksananya

30

konfirmasi

kali

penderita kusta baru; - Terlaksananya

10

penanganan

kali

kasus reaksi kusta. 3

Pencegahan

51.373.500

50.311.500

1.062.000

- Terlaksananya

Penularan

kegiatan

Penyakit

pencegahan

Endemik/

penyakit

Epidemik

menular

100 %

endemik/epidemik 4

Peningkatan

100.532.500

98.957.000

1.575.000

Imunisasi

- Terlaksananya kegiatan

95 %

Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional; - Terlaksananya

99

Kegiatan Bulan

%

Imunisasi Anak Sekolah Dasar; - Terlaksananya

29

pengambilan

kali

vaksin dan alat suntik. 5

Peningkatan Surveillance

50.625.000

50.625.000

0

- Terlaksananya

100

penyelidikan

%

dan penanggulangan KLB; - Terlaksananya Bimtek ke

39 kali

Puskesmas; - Terlaksananya surveilans

100 %

bencana alam.


8).

Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan,

alokasi

anggaran sebesar Rp. 229.396.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 227.826.000,- sisa Rp. 1.570.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Penyusunan



Keluaran

Sisa 1.500.000

Terselenggaranya

Standar

rapat kerja

Pelayanan

perencanaan

Kesehatan

kesehatan lintas

1 tahun

sektor, lintas program dan administrasi program KIBBLA 2

Evaluasi dan

104.767.500

104.767.500

0

Terselenggaranya

Pengembangan

monitoring

Standar

pelaksana

Pelayanan

pengembangan

Kesehatan

SIK Puskesmas

1 tahun

dan standar ISO Dinkes 3

Pembangunan

40.273.500

40.203.500

70.000

- Terlaksananya

8

dan

penyusunan

dokumen

Pemutakhiran

profil kesehatan

Data Dasar

2010, RENSTRA

Standar

2011, laporan

Pelayanan

tahunan,

Kesehatan

dokumen anggaran 2011; - Terlaksananya rapat

2 kali

perencanaan kegiatan 2012.

9).

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya, alokasi anggaran sebesar Rp. 7.102.400.097,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.906.893.499,- sisa Rp. 195.506.598,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No 1

Kegiatan Pengadaaan

Belanja Anggaran

Realisasi

426.900.000

348.823.000

Keluaran

Sisa

- Tersedianya

2

Sarana dan

komputer

unit

Prasarana

software asset,

Puskesmas

kepegawaian

78.077.000

dan pengadaan; - Tersedianya

1

laptop dan

paket

komputer program sutera emas dan Puskesmas Lawang; - Terlaksananya pemeliharaan

1 unit

tower link repieter;

2

Rehabilitasi

6.275.100.097

6.157.670.499

117.429.598

Puskesmas

- Tersedianya

100

meubelair

ponkes-

ponkeskes

des

Terlaksananya

35

pembangunan

unit

ponkesdes 3

Pembangunan

222.900.000

222.900.000

0

Puskesmas

Tersedianya

2

sarana puskesmas

lokasi

sebagai fasilitas kesehatan yang representatif 4

Pembangunan

177.500.000

177.500.000

0

2

Tersedianya

Puskesmas

sarana

Pembantu

puskesmas

lokasi

pembantu

10). Program Prasarana

Pengadaan,

Peningkatan

Sarana

dan

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, alokasi anggaran sebesar Rp. 20.708.311.518,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.442.945.267,- sisa Rp..265.366.251,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: IV - 22 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

No

Kegiatan

1

Pengadaan

Belanja Anggaran

Realisasi

20.708.311.518

20.442.945.267

Keluaran

Sisa 265.366.251

Terlaksananya

Alat-Alat

pengadaan

Kesehatan

peralatan dan

Rumah

bahan

Sakit

laboratorium

1 paket

kesehatan

11). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, alokasi anggaran sebesar Rp. 42.187.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.187.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pengawasan dan

Belanja Anggaran

Realisasi

42.187.000

42.187.000

Keluaran

Sisa 0

- Meningkatnya

Pengendalian

cakupan IRTP

Keamanan dan

yang menerap

Kesehatan

kan CPPB;

Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

75 %

- Terlaksananya

1

pengambilan

kali

dan uji laboratorium sampel makan dan minum; - Terlaksananya

50

pengawasan

kali

dan pengendalian produk IRTP.

12). Program

Pengembangan

Obat

Asli

Indonesia,

alokasi

anggaran sebesar Rp..9.205.000,- dan terealisasi sebesar Rp..9.205.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Peningkatan

9.205.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

9.205.000

0

Obat Alam

Terselenggaranya pembinaan

100

dan

%

pengawasan penggunaan obat tradisional

di

Puskesmas

dan

masyarakat

13). Program sebesar

Peningkatan Rp.

Pelayanan,

54.686.215.737,-

alokasi

dan

anggaran

terealisasi

sebesar

Rp. 62.698.111.412,02,- sisa Rp. (8.011.895.675,02),- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Sisa

48.153.013.087

56.609.772.864,52

(8.011.895.675,52)

Pelayanan

Keluaran Terwujudnya

118

peningkatan

%

dan pengembangan jenis

layanan

di

Rumah

Sakit 2

Kegiatan

6.533.202.650

6.088.338.547,50

444.864.102,50

Terwujudnya

100

Pendukung

peningkatan

%

Pelayanan

kapasitas sumber

daya

aparatur, sarana, prasarana dan peralatan

di

Rumah Sakit

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan kesehatan sebagai berikut: 1).

Menurunnya Angka Kematian Bayi per seribu kelahiran hidup, tahun 2011 sebesar 5,40 per seribu kelahiran hidup turun menjadi 4,87 per seribu kelahiran hidup di tahun 2012;


2).

Menurunnya Angka Kematian Ibu per seratus ribu kelahiran hidup, dimana di tahun 2011 sebesar 63,49 per seratus ribu kelahiran hidup, turun menjadi 61,21 per seratus ribu kelahiran hidup di tahun 2012;

3).

Menurunnya prosentase balita kurang gizi, di tahun 2011 sebesar 7,6%, turun menjadi 6,3% di tahun 2012;

4).

Meningkatnya kecamatan bebas rawan gizi, pada tahun 2011 mencapai 93,94%, meningkat menjadi 100% di tahun 2012;

5).

Angka Harapan Hidup sebesar 74,16 yang artinya anak yang lahir di Kabupaten Malang mempunyai harapan untuk hidup hingga mencapai usia 74,16 tahun;

6).

Terpenuhinya kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, serta gudang obat di semua puskesmas dan gudang farmasi di Kabupaten Malang yang memenuhi standar;

7).

Meningkatnya penggunaan obat secara rasional di Puskesmas, dimana pe-resepan sesuai dengan pedoman pengobatan dasar;

8).

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat; 9).

Meningkatnya kualitas alat kesehatan dan ketersediaan alat kesehatan di Puskesmas;

10). Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengunaan kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang aman bagi kesehatan; 11). Meningkatnya cakupan program bidang kesehatan, melalui pembinaan program kesehatan keluarga di puskesmas; 12). Meningkatnya

pengetahuan

persalinan

normal

dengan

penguatan tenaga perawat ponkesdes; 13). Diperoleh gambaran peningkatan perubahan perilaku buang air besar di masyarakat, dengan terlaksananya monev yankes;


14). Meningkatnya capaian indikator kesehatan masyarakat, antara lain

melalui:

terselenggaranya

lomba

balita

sehat,

terselenggaranya pertemuan guru UKS dan petugas lansia puskesmas

dan

terlaksananya

kegiatan

P3K

tingkat

kabupaten; 15). Diperolehnya gambaran tentang kualitas pengelolaan obat di masyarakat; 16). Meningkatnya

pengetahuan

pemilik

sarana

terhadap

pengunaan bahan berbahaya; 17). Tersedianya media informasi kesehatan bagi masyarakat berupa media elektronik, dialog interaktif dan spot radio; 18). Terkoordinasikannya strategi dan kebijakan penyelenggaraan promosi kesehatan oleh petugas; 19). Terbina dan terciptanya kesiapan masyarakat dalam lomba desa berprestasi tingkat provinsi; 20). Tersedianya sarana pameran produk layanan kesehatan; 21). Terbentuknya Tim Pembina dan Tim Pengembangan Desa Siaga Aktif Tingkat Kecamatan; 22). Meningkatnya

peran

serta

masyarakat

dalam

promosi

Kesehatan; 23). Meningkatnya status gizi berat badan hamil dan balita yang mendapat pemberian makanan tambahan pemulihan; 24). Terciptanya koordinasi dan keterpaduan gerak program gizi di Puskesmas; 25). Meningkatnya akses masyarakat terhadap kebutuhan MCK; 26). Perubahan pola perilaku masyarakat untuk menggunakan jamban dalam melakukan BAB; 27). Terwujudnya kawasan sehat sebagai percontohan untuk mewujudkan Kabupaten Sehat; 28). Tersusunnya

dokumen

lingkungan

sebagai

pedoman

pengelolaan limbah puskesmas;


29). Diperolehnya gambaran kondisi sanitasi dan kualitas air di Depo Air Minum; 30). Terwujudnya tatanan sanitasi Institusi Yankes yang memenuhi syarat kesehatan; 31). Terkendalinya angka kesakitan penyakit menular langsung bersumber binatang di masyarakat, melalui kegiatan foging fokus; 32). Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan petugas dalam program pemberantasan penyakit menular langsung; 33). Diperolehnya gambaran tentang penyakit endemik/epidemik; 34). Meningkatnya cakupan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB); 35). Meningkatkan produk makanan hasil Industri Rumah Tangga Pangan yang bermutu, aman dan layak dikonsumsi; 36). Terealisasinya pengembangan layanan lama meliputi: IGD sebagai Trauma Center (80%), Irna E sebagai ungggulan rawat inap anak (kelas I, II, dan III 100%), Poli Paru Center (100%) dan Poli Gigi Ortho dan Prostho (100%); 37). Terealisasinya layanan baru meliputi: Bedah Saraf (100%), Tumbuh Kembang Anak (100%), Peristi (80%), dan CT Scan (100%); 38). Terealisasinya 100% rujukan dokter spesialis jantung dan rehab medik serta jiwa dari Rumah Sakit Saiful Anwar dan Rumah Sakit Jiwa Lawang; 39). Optimalisasi pelayanan kesehatan rawat inap kelas I, II, dan III, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang; 40). Tingkat hunian rumah sakit sebesar 84,98% di tahun 2011 masuk dalam rentang tingkat hunian efektif rumah sakit sebesar 75% s.d 85%, sedang di tahun 2012 sebesar 80,66%;


41). Terealisasinya lingkungan rumah sakit sehat, aman dan terpelihara, dimana dari hasil pemeriksaan kualitas lingkungan secara umum memenuhi standar: a). Pemeriksaan limbah dilakukan dua kali dalam setahun tiap enam bulan sekali; b). Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Teknik Kesehatan

Lingkungan

dan

Pemberantasan

Penyakit

Menular Surabaya adalah: semester I pemeriksaan bulan Juni 2012 memenuhi syarat; semester II pemeriksaan bulan Desember 2012 tidak memenuhi syarat; c). Analisa penyebab dari kondisi tersebut adalah: adanya penggantian bakteri biodetox pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan Effective Micro-organisms 4 (EM4)

pada

saat

itu

dipasaran

sulit

untuk

mendapatkannya; pemberian chlor pada outlet limbah kurang, sehingga sisa chlor pada outlet limbah tidak terdeteksi,

sehingga

menyebabkan

pemeriksaan

bakteriologis air limbah tidak memenuhi syarat; d). Tindak lanjut untuk mengatasi kondisi tersebut di atas dengan: mengevaluasi bakteri EM4 untuk IPAL dengan kembali menggunakan bakter biodetox walaupun sulit dicari dipasaran; pemberian chlor menjadi lebih sering dari dua minggu sekali, menjadi satu minggu sekali, serta memeriksa bakteriologis limbah cair setelah diberikan

chlor; pemeriksaan limbah cair dilaksanakan tiap tiga bulan sekali dalam setahun. 42). Terlaksananya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating

Procedure (SOP); 43). Terlaksananya Pelayanan Pengendalian Infeksi (PPI) sesuai dengan ketentuan;


44). Terealisasinya kepuasan pasien/keluarga dan pengunjung rumah sakit terhadap pelayanan informasi dan pengaduan secara cepat dan tepat, dimana kepuasan pasien/keluarga dan pengunjung rumah sakit sebesar 77,88% di tahun 2011 meningkat menjadi 78,64% di tahun 2012; 45). Terlaksananya kualitas pelayanan yang sesuai dengan ISO 9001:2008 dan standar akreditasi yang dapat dipertahankan; 46). Prestasi

yang

diraih

Kabupaten/Kota

Sehat

antara

lain:

Tingkat

Verifikasi

Provinsi

Penilaian

Jawa

Timur

Tahun 2012. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan kesehatan sebagai berikut: 1).

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tidak bisa mencapai target hal ini dikarenakan target yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2011 – 2015 yaitu sebesar 88% terlalu tinggi dimana realisasi capaian sebesar 80% sama dengan target Nasional sebesar 80%. Bilamana memakai target nasional

cakupan

komplikasi

kebidanan

yang

ditangani

mencapai target. Rencana kedepan yang akan dilakukan yaitu rasionalisasi data dengan cara penyesuaian target sasaran yang ada pada Renstra berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Malang; 2).

Program pengembangan lingkungan sehat dengan indikator kinerja cakupan lokasi Open Defecation Free (ODF) bisa mencapai

belum

target. Hal ini dikarenakan terbatasnya

anggaran yang dialokasikan, sementara anggaran yang ada tidak difokuskan untuk capaian lokasi ODF karena masih ada kegialan lain yang berkaitan dengan lingkungan yang harus ditangani, sehingga capaian lokasi ODF tidak bisa mencapai target. Solusi kedepan adalah mengusulkan penambahan alokasi anggaran yang akan difokuskan pada capaian ODF;


3).

Masih ada puskesmas yang tidak melakukan Outbreak

Response on Immunization (ORI) karena terkendala dengan anggaran, harapannya perlu dilakukan antisipasi terjadinya kasus

difteri

sehingga

dapat

dilakukan

pengalokasian

anggaran; 4).

Adanya kasus kontak erat difteri yang tidak diambil sampel, sehingga kedepan bila terjadi kasus kontak supaya diambil sampel;

5).

Dalam laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) masih terjadi keterlambatan, sehingga perlu dilakukan pembinaan kepada petugas;

6).

Pengalokasian anggaran Jamkseda/SPM pada DPPA RSUD Kanjuruhan Kepanjen pada rekening belanja "Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan" kurang tidak bisa

sesuai

karena: Realisasi belanja

diakui sekaligus sebagai realisasi Pendapatan; Jika

menggunakan rekening dimaksud berarti harus ada realisasi Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat dan Organisasi

Kemasyarakatan,

sedang

pada

kenyataannya

adalah dalam bentuk Pelayanan Kesehatan, maka diharapkan pengalokasian anggaran Jamkseda/SPM RSUD Kanjuruhan Kepanjen

dialokasikan

pada

DPA

Dinas

Kesehatan

Kabupaten Malang. 3.

Pekerjaan Umum Penyediaan

infrastruktur

yang

memadai

dengan

melakukan

pembangunan baru maupun rehabilitasi guna mendukung aktifitas perekonomian, pariwisata, dusun terpencil serta dalam upaya memacu kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing menjadi salah satu prioritas dan fokus pembangunan yang harus ditangani. Di

bidang

kebinamargaan,

telah

dilakukan

pembangunan

dan

pemeliharaan beberapa ruas jalan yang memberikan dampak yang luas, IV - 30 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

terutama bagi kelancaran pergerakan barang dan jasa maupun dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang secara keseluruhan, yang tentunya akan terus dibangun dan dipelihara beberapa ruas jalan lainnya, agar tercipta aksesibilitas yang baik dari dan ke wilayah Kabupaten Malang serta dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik di masa mendatang. Di bidang pengairan, pembangunan sarana dan prasarananya bertujuan untuk menunjang ketahanan pangan, pengendalian banjir serta penyediaan air baku, telah berhasil meningkatkan fungsi jaringan irigasi, melalui perbaikan bendung, bangunan air dan pintu air. Keberhasilan dalam membangun sarana dan prasarana irigasi, diikuti pula

dengan

upaya

pemberdayaaan

masyarakat

petani

melalui

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) agar masyarakat petani ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi secara langsung, partisipasi tersebut dilaksanakan dalam naungan program pola kemitraan dan pelatihan pemberdayaan HIPPA, berupa pelatihan desain konstruksi dan operasional serta pemeliharaan jaringan irigasi, sehingga masyarakat petani dan pemakai air dapat secara langsung berpartisipasi dalam program ketahanan pangan. Di bidang permukiman terus dilakukan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman, serta kemudahan akses masyarakat untuk beraktifitas. Selain itu peningkatan penyediaan air bersih melalui sistem perpipaan terus ditingkatkan untuk memenuhi pelayanan air bersih kepada masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, sebagai upaya pemenuhan target dalam MDG’s. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2).

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;

3).

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;

4).

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

5).

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;

6).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

7).

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; IV - 31


8).

Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan;

9).

Program Pengelolaan Pelengkap

Jalan dan Penerangan

Jalan Umum; 10). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 11). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; 12). Program

Pengembangan,

Pengelolaan

dan

Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya; 13). Program Pengendalian Banjir; 14). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 15). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan pekerjaan umum pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 294.591.766.343,- dan terealisasi sebesar Rp..292.583.129.550,- sisa sebesar Rp. 2.008.636.793,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan pekerjaan umum sebagai berikut: 1).

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.478.111.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 121.251.754.550,- sisa Rp. 226.356.950,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan Perencanaan

Anggaran 2.271.651.000

Realisasi 2.264.472.000

Keluaran

Sisa 7.179.000

Terlaksananya

Pembangunan

perencanaan

Jalan

teknis

118,5 km

pembangunan dan peningkatan jalan 2

Pembangunan

82.687.944.500

Jalan

82.513.399.350

174.545.150

Terlaksananya

118,5

pembangunan

km

dan peningkatan jalan


No 3

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Perencanaan

759.897.000


Keluaran

Sisa 958.000

Terlaksananya

Pembangunan

perencanaan

Jembatan

teknis

380 m

pembangunan dan penggantian jembatan 4

Pembangunan

26.222.770.000

26.191.795.200

30.974.800

Jembatan

Terlaksananya

380 m

pembangunan dan penggantian jembatan kabupaten

5

Pengawasan

1.966.600.000

1.963.754.000

2.846.000

Terlaksananya

Teknis

pengawasan

Pembangunan

teknis

Jalan

pembangunan

456 lokasi

dan peningkatan jalan 6

Pengawasan

668.977.000

668.191.000

786.000

Terlaksananya

Teknis

pengawasan

Pembangunan

teknis

Jembatan

pembangunan

136 lokasi

/penggantian jembatan 7

Peningkatan

6.900.272.000

6.891.204.000

9.068.000

Jalan

Terlaksananya

5,50

peningkatan

lokasi

jalan

2).

Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-Gorong,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.072.248.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.072.225.000,- sisa Rp. 23.300,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pembangunan

Belanja Anggaran

Realisasi

Sisa

Keluaran Terbangunnya

26

Saluran

prasarana dan

lokasi

Drainase/

sarana drainase /

Gorong-

gorong-gorong di

Gorong

lingkungan

3.072.248.300

3.072.255.000

23.300

permukiman


3).

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.141.629.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.124.529.000,- sisa Rp. 17.100.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja Kegiatan

Anggaran

No 1

Perencanaan

46.082.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

46.082.000

0

Terlaksananya

Pembangunan

perencanaan

Turap/ Talud/

teknis

Bronjong

pembangunan

700 m

dinding penahan jalan 2

Pembangunan

Terlaksananya

700

Turap/Talud/

2.057.320.000

2.040.220.000

17.100.000

pembangunan

m

Bronjong

dinding penahan jalan

3

Pengawasan

38.277.000

38.277.000

0

Terlaksananya

Teknis

pengawasan

Pembangunan

teknis

Turap/Talud/

pembangunan

Bronjong

dinding

700 m

penahan jalan

4).

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.633.314.000,dan

terealisasi

sebesar

Rp..82.214.792.000,-

sisa

Rp..418.522.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1



Realisasi 1.500.185.000

Keluaran

Sisa 2.450.000

Terlaksananya

Rehabilitasi/

perencanaan

Pemeliharaan

teknis

Jalan

rehabilitasi/

386 lokasi

pemeliharaan jalan


No

Kegiatan

2

Rehabilitasi/


Realisasi 66.942.375.000

Keluaran

Sisa 224.305.000

- Terlaksana-

Pemeliharaan

nya rehabili-

Jalan

tasi/pemeli-

104 km

haraan jalan; - Terbangun jalan

36 lokasi

lingkungan permukiman. 3

Pengawasan

4

1.368.719.000

1.366.172.000

2.547.000

Terlaksananya

Teknis

pengawasan

Rehabilitasi/

teknis

Pemeliharaan

pemeliharaan

Jalan

jalan

Pemeliharaan

12.595.280.000

12.406.060.000

189.220.000

32 wilayah

- Terlaksana-

150

Rutin Jalan

nya pemeli-

km

dan Jembatan

haraan rutin jalan kabupaten; - Terlaksananya pemeli-

10 buah

haraan rutin jembatan kabupaten.

5).

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.020.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Inspeksi


Realisasi

Keluaran

Sisa

71.020.000

Kondisi Jalan

0

Terlaksananya inspeksi

1 tahun

kondisi jalan kabupaten

6).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.001.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.984.516.000,- sisa Rp. 17.464.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: IV - 35


No

Belanja

Kegiatan

1

Pembangunan

Anggaran

Realisasi

936.200.000

921.940.000

Keluaran

Sisa 14.260.000

Gedung Workshop

Terlaksananya

3

pembangunan

paket

gedung arsip 2

Pengadaan Alat-

2.864.680.000

2.864.680.000

0

Alat Berat

Terlaksananya

5 unit

pengadaan alat berat penunjang kegiatan

3

Terlaksananya

1

Pemeliharaan

pemeliharaan

tahun

Alat-Alat Berat

alat-alat berat

100.500.000

Rehabilitasi/

4

97.613.000

2.887.000

Terlaksananya

1

Pemeliharaan

pemeliharaan

tahun

Alat-Alat Ukur dan

alat

Bahan

laboratorium

Laboratorium

kebinamargaan

100.600.000

Rehabilitasi/

100.283.000

317.000

Kebinamargaan

7).

Program

Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaan,

dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 12.041.213.973,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.958.294.000,- sisa Rp. 82.919.973,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pembangunan

2

Belanja Anggaran

Realisasi

4.541.066.000

4.473.027.000

Keluaran

Sisa

Terlaksananya

46

Jalan dan

pembangunan

lokasi

Jembatan

jalan dan

Perdesaan

jembatan desa

Perencanaan

134.305.000

134.305.000

68.039.000

0

Terlaksananya

Pembangunan

perencanaan

Infrastruktur

teknis

Perdesaan

pembangunan jalan

46 lokasi

dan

jembatan desa 3

Pengawasan

231.220.000

229.640.000

1.580.000

Terlaksananya

Teknis

pengawasan

Pembangunan

teknis

Infrastruktur

pembangunan

Perdesaan

jalan

46 lokasi

dan

jembatan desa


No

Kegiatan

4

Pembangunan

Belanja Anggaran

Realisasi

7.134.622.973

7.121.322.000

Keluaran

Sisa

Terbangunnya

20

Sarana dan

prasarana dan

desa

Prasarana Air

sarana air

Bersih

bersih

Perdesaan

pedesaan

8).

Program

Pengelolaan

13.300.973

Sistem

Informasi/Data

Base

Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp..310.732.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 309.982.000,sisa Rp. 750.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja

No

Kegiatan

1

Penyusunan Sistem

Anggaran

Realisasi

310.732.000

309.982.000

Keluaran

Sisa 750.000

1

Terlaksananya

Informasi/Data Base

updating

Jalan dan Jembatan

jalan,

tahun

jembatan dan PJU

9).

Program Jalan

Pengelolaan Umum,

Pelengkap

dengan

Rp..27.721.196.000,-

Jalan

alokasi dan

dan

Penerangan

anggaran

terealisasi

sebesar sebesar

Rp..27.239.791.600,- sisa Rp. 481.404.400,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Perencanaan

650.892.000


Keluaran

Sisa 773.000

- Terlaksananya

Pembangunan

perencanaan

Pelengkap

teknis

Jalan dan

pembangunan

Penerangan

pelengkap

Jalan Umum

jalan;

135 lokasi

- Terlaksananya

567

perencanaan

titik

teknis pemasangan PJU


No 2

3

Belanja

Kegiatan Pengadaan

Anggaran

567

dan

pengadaan

titik

Pemeliharaan

dan

Penerangan

pemeliharaan

Jalan Umum

PJU 15.904.267.000

6.513.122.000

Keluaran

Sisa

Terlaksananya

Pembangunan

6.518.998.000

Realisasi

15.870.666.000

5.876.000

33.601.000

Terlaksananya

13.500

Drainase/

pembangunan

m

Trotoar

drainase/ trotoar

4

Rehabilitasi/

3.735.485.000

3.299.774.350

435.710.650

Terlaksananya

Pemeliharaan

rehabilitasi/

Drainase/

pemeliharaan

Trotoar

drainase/

8.000 m

trotoar 5

6

Pengelolaan

386.270.000

Tertanamnya

2.000

Pohon Tepi

pohon tepi

batang

Jalan

jalan 524.624.000

4.783.750

- Terlaksananya

13.500

Teknis

pengawasan

m

Pembangunan

pembangunan

Pelengkap

drainase/

Jalan dan

trotoar;

Pengawasan

525.284.000

381.486.250

660.000

Penerangan

- Terlaksananya

567

Jalan Umum

pengawasan

titik

teknis kegiatan pemasangan PJU.

10). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

20.033.293.470,-

dan

terealisasi

sebesar Rp. 19.427.054.000,- sisa Rp. 606.239.470,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No

Kegiatan

1

Perencanaan


Keluaran

Realisasi

Sisa

449.978.500

9.746.500

Tersedianya

284

Pembangunan

buku dokumen

doku-

Jaringan

perencanaan

men

Irigasi

dan pengawasan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi

2

- Terlaksananya

84

Pemeliharaan

perbaikan

lokasi

Jaringan

sarana

Irigasi

prasarana

Rehabilitasi/

16.204.810.570

15.644.598.000

560.212.570

pengairan - Terlaksananya

32

rehabilitasi

lokasi

jaringan irigasi 3

Terlaksananya

29

Fungsi

fisik perbaikan

lokasi

Jaringan

sarana

Irigasi yang

prassarana

Telah

pengairan

Optimalisasi

2.900.636.900

2.873.968.900

26.668.000

Dibangun 4

Pemberdayaan

96.050.000

91.972.000

4.078.000

Tersusunnya

Petani

buku dokumen

Pemakai Air

hasil

1 kali

pemberdayaan /sosialisasi HIPPA 5

Monitoring,

5.000.000

5.000.000

0

Terlaksananya

1

Evaluasi dan

dokumen hasil

doku-

Pelaporan

monitoring dan

men

evaluasi kegiatan lapangan


No 6

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pendataan

134.800.000

Keluaran

Realisasi

Sisa

133.391.100

1.408.900

33

Terlaksananya

dan

dokumentasi

Identifikasi

hasil

Jaringan

identifikasi

Irigasi dan

jaringan irigasi

kec.

Bangunan Pengairan Lainnya 7

Verifikasi

51.726.000

51.725.500

500

12

Terlaksananya

Teknis dan

dokumentasi

Pengendalian

hasil

Mutu Bidang

pengendalian

Pengairan

pelaksanaan

bulan

pekerjaan fisik 8

Perencanaan

51.595.000

49.940.000

1.655.000

1

Terlaksananya

Angka

prosentase

set

Kebutuhan

survei AKNOP

Nyata

jaringan irigasi

Operasi dan Pemeliharaan 9

Pengendalian

128.950.000

126.480.000

2.470.000

2

Terlaksananya

Asset Tanah

dokumentasi

Negara yang

pengendalian

Dikelola

asset pada

Dinas

dua wilayah

set

Pengairan

11). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp..17.788.283.100,-

dan

terealisasi

sebesar Rp. 17.669.401.100,- sisa Rp. 118.882.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Belanja


Anggaran

Realisasi

301.000.000

294.736.000

Sisa


3

Prasarana

pembangunan

lokasi

Pengambilan

jaringan irigasi

6.264.000

dan Saluran Pembawa 2

Pemeliharaan

Terlaksananya

192

Prasarana

17.240.483.100

17.132.047.100

108.436.000

pemeliharaan

lokasi

Pengambilan

jaringan irigasi

dan Saluran Pembawa


No 3


Belanja Anggaran

Realisasi

190.000.000

186.698.000

Keluaran

Sisa 3.302.000

Terlaksananya

2 lokasi

Partisipasi

kegiatan

Masyarakat

partisipatif

dalam

masyarakat

Pengelolaan Air

dalam pengelolaan air

4

Monitoring,

15.000.000

Terlaksananya

1

Evaluasi dan

15.000.000

0

dokumen hasil

doku-

Pelaporan

monitoring

men

dan evaluasi kegiatan lapangan 5

Terwujudnya

1

Bidang Air

pemahaman

kec.

Tanah bagi

pengguna air

Masyarakat dan

tanah

Pembinaan di

21.800.000

21.800.000

0

Pengusaha 6

Monitoring,

20.000.000

19.120.000

880.000

1

Tersedianya

keg.

Evaluasi dan

hasil hasil

Pelaporan

monitoring evaluasi dan pelaporan

12). Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai Danau dan Sumber Air Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

371.700.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 366.829.500,- sisa Rp. 4.870.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

Terlaksananya

2

Partisipasi

kegiatan fisik

lokasi

Masyarakat

pengembangan

dalam Pengelola

dan

Sungai, Danau

pengelolaan

dan Pengelolaan

bidang sumber

Sungai, Danau

daya air

dan Sumber

partisipasi

Daya Air Lainnya

masyarakat

Peningkatan

236.000.000

232.107.500

3.892.500


No 2

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

Terlaksananya

1

Evaluasi dan

dokumen hasil

doku-

Pelaporan

monitoring dan

men

Monitoring,

25.000.000

25.000.000

0

evaluasi kegiatan lapangan 3

Pengawasan Ijin

Diperoleh

75

Pemanfaatan Air

informasi

orang

Tanah

tentang

15.000.000

15.000.000

0

penggunaan air tanah 4

Pendataan dan

95.700.000

94.722.000

Buku Data

978.000

5

Penertiban

debit sumber

Pemanfaatan Air

air dan

Tanah

pemanfaatannya

13). Program sebesar

Pengendalian Banjir, dengan Rp..620.845.000,-

dan

kec.

alokasi anggaran

terealisasi

sebesar

Rp..602.347.000,- sisa Rp. 18.498.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

2

Kegiatan Rehabilitasi/



Sisa 3.558.000


Pemeliharaan Bantaran Dam

infrastruktur

Tanggul Sungai

pengairan

Mengendalikan

400.000.000

385.110.000

14.890.000

2 lokasi

perbaikan

Terlaksananya

Banjir Pada

perbaikan

Daerah

infrastruktur

Tangkapan Air

pengairan

1 set

dan Badan Badan Sungai 3

Monitoring,

Terlaksananya

1

Evaluasi dan

dokumen hasil

doku-

Pelaporan

monitoring dan

men

18.845.000

18.795.000

50.000



14). Program

Pengembangan

Wilayah

Strategis

dan

Cepat

Tumbuh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.495.000,dan terealisasi sebesar Rp. 121.170.000,- sisa Rp. 1.325.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Perencanaan


Keluaran

Sisa

Terlaksananya

2

Pengembangan

dokumen hasil

set

Infrastruktur

perencanaan

111.500.000

1.150.000

pengembangan infrastruktur 2

Monitoring,

10.995.000

10.820.000

175.000

Terlaksananya

1

Evaluasi dan

dokumen hasil

doku-

Pelaporan

monitoring dan

men


15). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan

Air

Limbah,

dengan

Rp..2.183.705.000,-

dan

alokasi

Air Minum

anggaran

terealisasi

sebesar sebesar

Rp..2.169.423.800,- sisa Rp. 14.281.200,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

Meningkatnya

18

Prasarana dan

jumlah sarana

lokasi

Sarana Air

sanitasi (air

Limbah

limbah)

Penyediaan

963.740.000

956.771.600

6.968.400

permukiman yang terbangun 2

Fasilitas

68.000.000

62.210.000

5.790.000

Terealisasinya

Pembinaan

fasilitasi air

Teknik

bersih

Pengolahan

pedesaan

75 HIPPAM

Air Minum


No 3

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Perencanaan

1.151.965.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

1.150.442.200

1.522.800

Tersedianya

dan

karya

Pengawasan

perencanaan

Teknis

dan

Penyediaan

pengawasan

Prasarana dan

teknis yang

Sarana Air

mendukung

Bersih dan

pembangunan

PLP

AM dan PLP

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

6 dokumen

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan pekerjaan umum sebagai berikut: 1).

Meningkatnya kondisi baik jalan kabupaten dari sepanjang 1324,69 km/ 79,382% pada tahun 2011, menjadi sepanjang 1385,70 km/ 83,04% di tahun 2012 dari panjang total jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km;

2).

Meningkatnya

jumlah jembatan

kabupaten yang sesuai

standar dengan lebar 6 m dari 97 buah atau 24,56% menjadi 118 buah atau 29,87% terjadi peningkatan sebesar 5,31% atau 21 buah dari jumlah total jembatan kabupaten yang ada sebanyak 395 buah; 3).

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penerangan jalan umum dari sebanyak 11.991 titik lampu di tahun 2011, menjadi sebanyak 12.558 titik lampu di tahun 2012;

4).

Secara bertahap telah dilakukan penataan dan peningkatan infrastruktur kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang dimana, Rencana Tata Ruang yang menjadi dasar penataan ruang kota Kepanjen yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Kepanjen

dalam

proses

legalisasi

dengan

status

perkembangan sampai akhir tahun 2012 adalah: (i) telah dilakukan pembahasan awal materi teknis dan Raperda bersama DPRD Kabupaten Malang; serta (ii) “Persetujuan Substansi” sedang diajukan ke Gubernur Jawa Timur; IV - 44 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

5).

Terbangun dan meningkatnya kapasitas jalan serta kondisi jalan yang baik di kabupaten;

6).

Meningkatnya kapasitas dinding penahan jalan, dengan terbangunnya dinding penahan sepanjang 700 m yang berada di 20 lokasi;

7).

Terupdate data base jalan dan jembatan kabupaten sebagai bahan dasar untuk melakukan perencanaan dan pembangunan;

8).

Tersedianya

dan

meningkatnya

sarana

dan

prasarana

pendukung kebinamargaan berupa tempat arsip, pengadaan alat berat penunjang kegiatan, serta terpeliharanya alat berat dan alat laboratorium kebinamargaan; 9).

Bertambahnya kapasitas jalan dan jembatan desa di wilayah Kabupaten Malang;

10). Terkelolanya data base jalan, jembatan dan penerangan jalan umum; 11). Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki dengan terbangunnya dan meningkatnya kapasitas trotoar; 12). Meningkatnya

derajad

kesehatan

masyarakat

melalui

perbaikan kualitas lingkungan; 13). Meningkatnya masyarakat perkotaan yang mendapatkan sarana air bersih dengan sistem perpipaan sejumlah 380.484 jiwa di tahun 2011 meningkat sejumlah 396.635 jiwa di tahun 2012, sedang untuk masyarakat perdesaan sejumlah 619.442 jiwa di tahun 2011 meningkat menjadi 633.642 jiwa di tahun 2012; 14). Meningkatnya fungsi jaringan irigasi, sehingga semakin luas lahan yang terairi dimana pada tahun 2011 seluas 43.640 ha meningkat menjadi 45.885,50 ha di tahun 2012; 15). Meningkatnya kondisi baik saluran irigasi, dimana di tahun 2011 kondisi baik sepanjang 499.590 m atau 44,87%, meningkat menjadi 559.385,30 m atau 50,24% di tahun 2012, dimana total panjang saluran irigasi sepanjang 1.113.505 m;


16). Meningkatnya kondisi baik dam, dimana di tahun 2011 kondisi baik sebanyak 181 buah atau 41,04%, meningkat menjadi 199 buah atau 45,12% di tahun 2012, dimana total dam sebanyak 441 buah; 17). Meningkatnya kondisi baik bangunan air, dimana di tahun 2011 kondisi baik sebanyak 1.624 buah atau 69,58%, meningkat menjadi 1.672 buah atau 71,64% di tahun 2012, dimana total bangunan air sebanyak 2.334 buah; 18). Meningkatnya kondisi baik pintu air, dimana di tahun 2011 kondisi baik sebanyak 618 buah atau 69,13% meningkat menjadi 714 buah atau 79,87% di tahun 2012, dimana total pintu air sebanyak 894 buah; 19). Meningkatnya kondisi baik bangunan pengairan, dimana di tahun 2011 kondisi baik sebanyak 2.434 buah atau 66,34% dari total

keseluruhan

jumlah

bangunan

pengairan

sebanyak

3.669 buah, dan di tahun 2012 menjadi 2.578 buah atau 70,26%; 20). Semakin meningkatnya partisipatif masyarakat petani untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi yang ditunjang dengan telah diberikannya pelatihan dan pembinaan kepada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA); 21). Terwujudnya perencanaan dan pengawasan yang optimal dengan tersusunnya dokumen perencanaan dan pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi; 22). Meningkatnya

pemahaman

pengguna

air

tanah

bagi

masyarakat dan pengusaha pengeboran; 23). Terwujudnya optimalisasi pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah; 24). Prestasi yang diraih antara lain : a). Peringkat II tingkat Nasional dalam Indonsia Green Region

Award (IGRA), an. Pemerintah Kabupaten Malang (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang);


b). Juara

III

tingkat

Nasional

dalam

Penilaian

Kinerja

Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU), an. Dinas Pengairan Kabupaten Malang; c). Pengembang Inovasi Teknologi "Bidang Energi"

tingkat

Jawa Timur Tahun 2012, an. Pemerintah Kabupaten Malang (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang); d). Juara I tingkat Provinsi dalam Lomba SANIMAS se Provinsi Jawa Timur dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 67, an.

KSM

Tirto

Molek

Kelurahan

Cempokomulyo

Kecamatan Kepanjen; e). Juara III tingkat Provinsi dalam Lomba HIPPAM se Provinsi Jawa Timur dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 67, an. HIPPAM Tirto Langgeng Desa Ketindan Kecamatan Lawang. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan pekerjaan umum sebagai berikut: 1).

Tingginya laju tingkat kerusakan jalan per tahun di Kabupaten Malang menjadi kendala yang cukup besar dalam pencapaian target kinerja hal tersebut disebabkan karena pembebanan lalu

lintas

yang

rencana/excessive

melebihi

overloading;

kapasitas kondisi

pembebanan

geografis

pada

beberapa wilayah memiliki stabilitas dan daya dukung tanah yang rendah; kondisi topografi yang bergunung-gunung memiliki potensi rawan bencana, erosi, dan longsor; kapasitas sistem drainase jalan yang belum memadai; serta umur teknis jalan yang sebagian besar memang telah melampaui batas optimalnya. Solusi yang dilakukan dengan tingginya laju kerusakan

jalan

sebagai

penyebab

penurunan

kondisi/deterioration dan penurunan kualitas jaringan jalan, adalah dengan upaya penanganan kerusakan jalan melalui program pemeliharaan berkala/overlay dan pemeliharan rutin yang

ditunjang

dengan

dioperasikan

kendaraan

multi


fungsi/multi purpose vehicle untuk penutupan lubang/patching dan pelapisan ulang permukaan/surface dressing; 2).

Menurunnya

fungsi

jaringan

irigasi

dan

bangunan

pelengkapnya, sehingga diperlukan perencanaan SDA secara terpadu dan berkelanjutan yang sesuai dengan tingkat kerusakan serta melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya; 3).

Kurangnya informasi dalam data base irigasi, maka perlu diadakan pembuatan data base secara menyeluruh dan update data base secara kontinyu;

4).

Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah, sehingga diperlukan upaya konservasi SDA dengan mengadakan penanaman pohon disekitar wilayah aliran sungai;

5).

Kurangnya pemahaman SDM dalam penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasional dan Pemeliharaan (AKNOP), sehingga perlu dilakukan pendidikan dan bimbingan teknis terhadap juru dan petugas pintu air;

6).

Meningkatnya daya rusak air, maka perlu dilakukan upaya preventif/ pencegahan dengan mengadakan konservasi SDA; mengadakan pembangunan cekdam dan bendung yang dapat mengendalikan

serta

mengatur

aliran

sungai

untuk

kepentingan irigasi; dan mewujudkan pengadaan bahan banjiran seperti sand bag dan kawat bronjong untuk antisipasi penanganan darurat pada daerah irigasi yang terkena banjir serta

upaya

represive/penanganan

dengan

mengadakan

pembangunan tebing saluran dan sarana dan prasarana pada saluran yang longsor akibat bencana maupun pembangunan saluran pembuang guna mengatasi genangan banjir; 7).

Masih rendahnya partisipasi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) terhadap pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan


pelengkapnya, maka perlu dilakukan pembinaan kelembagaan HIPPA agar memiliki kepedulian untuk memelihara jaringan irigasi serta kemampuan teknis untuk melakukan perbaikan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya; 8).

Dengan terjadinya anomali cuaca, maka perlu dilakukan review Rencana Tata Tanam Global (RTTG) serta optimalisasi pemanfaatan embung yang ada di wilayah Kabupaten Malang.

4.

Perumahan Perumahan/ rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembina keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan penyiapan generasi muda, merupakan salah satu hak dasar manusia. Namun demikian hak dasar tersebut masih belum

sepenuhnya

terpenuhi.

Salah

satu

penyebabnya

adalah

kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya kelompok Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

(MBR)

dalam

memenuhi

kebutuhan

perumahannya. Dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya rumah sehat dilakukan melalui sosialisasi rumah sehat bagi keluarga dan klinik rumah sehat yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya

pemerintah

untuk

merubah

lingkungan

kumuh

melalui

perubahan fisik bangunan kumuh menjadi tidak kumuh dilakukan melalui Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K – BK) yang pada tahun 2012 dilaksanakan pada area seluas 6 hektar. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pengembangan Perumahan;


2).

Program Lingkungan Sehat Perumahan;

3).

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;

4).

Program Pengelolaan Areal Pemakaman;

5).

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan perumahan pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp..9.166.401.699,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp..8.951.665.375,- sisa sebesar Rp. 214.736.324,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perumahan sebagai berikut : 1).

Program Pengembangan Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.386.916.499,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.205.092.400,- sisa Rp. 181.824.099,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Koordinasi

Belanja Anggaran

Realisasi

87.000.000

86.070.000

Keluaran

Sisa 930.000

Terealisasinya

1

Penyelenggaraan

penyelenggaraan

Pengembangan

koordinasi

Perumahan

perumahan di

laporan

Kabupaten Malang 2

3

Pembangunan

7.174.916.499

6.995.022.400

179.894.099

Terbangunnya

32

Sarana dan

sarana dan

Prasarana Rumah

prasarana rumah

Sederhana Sehat

sederhana sehat

Peningkatan

125.000.000

124.000.000

1.000.000

paket

Terbangunnya

2

Penyediaan PSU

prasarana,

Kawasan

sarana dan

Perumahan dan

utilitas kawasan

Permukiman

perumahan dan

paket

permukiman


2).

Program

Lingkungan Sehat Perumahan, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 87.110.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 87.109.575,- sisa Rp. 425,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Koordinasi

12.110.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

12.110.000

0

Terlaksananya

12

Pengawasan dan

koordinasi

Pengendalian

pengawasan dan

Pelaksanaan

pengendalian

Kebijakan tentang

pelaksanaan

Pembangunan

kebijakan

Perumahan

tentang

bulan

pembangunan perumahan 2

Penyuluhan dan

75.000.000

74.999.575

425

Terlaksananya

1

Pengawasan Kualitas

pemahaman

Lingkungan Sehat

lingkungan sehat

Perumahan

perumahan

3).

Program

Pemberdayaan

Komunitas

Perumahan,

paket

dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 13.810.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.559.000,- sisa Rp. 251.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Fasilitasi

13.810.000


Keluaran

Sisa 251.000

Terlaksananya

Pembangunan

fasilitasi

Prasarana dan

pembangunan

Sarana Dasar

prasarana dan

Pemukiman

sarana dasar

Berbasis

pemukiman

Masyarakat

berbasis

1 paket

masyarakat

4).

Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 224.925.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 221.625.000,- sisa Rp. 3.300.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: IV - 51


No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pemberian

56.000.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

55.200.000

800.000

Perizinan

Terlayaninya izin pemakaman

ahli

Pemakaman 2

2.333 waris

Pemeliharaan

168.925.000

166.425.000

2.500.000

Terlaksananya

11

Sarana dan

kegiatan

TMP/

Prasarana

pemeliharaan

TMB

Pemakaman

sarana dan prasarana pemakaman

5).

Program

Peningkatan

Kesiagaan

Bahaya

Kebakaran,

dengan

sebesar

Rp..1.453.640.200,-

dan

Pencegahan

alokasi

dan

anggaran

terealisasi

sebesar

Rp..1.424.279.400,- sisa Rp. 29.360.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja Kegiatan No 1

Pemeliharaan

Anggaran 1.453.640.200

Realisasi 1.424.279.400

Keluaran

Sisa 29.360.800

Terealisasinya

12

Sarana dan

pemeliharaan

bulan

Prasarana

sarana dan

Pencegahan

prasarana

Bahaya

pencegahan

Kebakaran

bahaya kebakaran

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan perumahan sebagai berikut: 1).

Meningkatnya ketersediaan rumah layak

huni sebanyak

700 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Program Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di tahun 2011 dari yang ditargetkan sebanyak 1.000 unit dan sebanyak 719 unit di tahun 2012 dari yang ditargetkan sebanyak 1.035 unit;


2).

Terciptanya

sarana

dan

prasarana

penyelenggaraan

pengembangan perumahan; 3).

Tertatanya prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat;

4).

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk keluarga miskin dan MBR sebanyak 33.044 unit di tahun 2011 dan sebanyak 33.763 unit di tahun 2012;

5).

Meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan perumahan yang ditandai dengan perubahan fisik bangunan kumuh menjadi

tidak

Perumahan

kumuh

dan

melalui

Permukiman

Penanganan Kumuh

Lingkungan

Berbasis

Kawasan

(PLP2K-BK) seluas 6 ha di tahun 2012; 6).

Meningkatnya

pemahaman

kepada

masyarakat

tentang

pentingnya rumah sehat yang dilakukan dengan sosialisasi rumah sehat bagi keluarga dan klinik rumah sehat, telah dilakukan di 89 desa pada tahun 2011 dan sebanyak 100 desa di tahun 2012; 7).

Berkurangnya

kawasan

kumuh

melalui

pemberdayaan

komunitas perumahan; 8).

Dapat berfungsinya sarana dan prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran secara optimal dimana: a). Unit

pemadam

Kabupaten

kebakaran

Malang

yang

sebanyak

4

dimiliki

Pemerintah

unit dengan

tahun

pembuatan/perakitan 1997, 2003, 2007, dan 2012 namun semuanya berfungsi dengan baik, karena selalu dilakukan perawatan secara kontinyu; b). Dengan jumlah armada pemadam kebakaran yang dimiliki semuanya dapat dioptimalkan dalam melakukan tindakan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Malang, serta didukung oleh petugas pemadam kebakaran yang sudah cukup terlatih.


9).

Menurunnya dampak bahaya kebakaran melalui: a). Sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada

terhadap

ancaman

kebakaran

baik

secara

langsung ataupun melalui media; b). Sosialisasi

keberadaan

posko

dan

nomor

telepon

pemadam kebakaran Kabupaten Malang melalui media cetak, media elektronik, dan bagian informasi pada Telkom dengan tujuan agar masyarakat dengan mudah menghubungi posko pemadam kebakaran

bilamana

terjadi kebakaran; c). Memberikan pelatihan kepada perusahaan swasta ataupun pada aparat pemerintahan; d). Melakukan

koordinasi

dengan

instansi

lain,

baik

pemerintah ataupun swasta yang memiliki Unit Pemadam Kebakaran; e). Dilakukan tindakan cepat dengan mengirim Unit Pemadam Kebakaran dan pasukannya kelokasi terjadinya kebakaran. 10). Tertatanya sarana dan prasarana pemakaman sampai dengan tahun 2012 sebanyak 17 tempat pemakaman bukan umum; 11). Untuk

mencapai

hasil

pelayanan

yang

maksimal

serta

terciptanya administrasi pemakaman yang baik dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a). Administrasi pelayanan pemakaman didukung dengan database pemakaman untuk setiap izin pemakaman baru, izin pemakaman perpanjangan, dan izin pemakaman cadangan; b). Pemrosesan izin yang tepat waktu sesuai dengan standar ISO yang telah ditetapkan; c). Pelaksanaan sosialisasi masalah perizinan makam guna pemenuhan target retribusi izin pemakaman;


d). Pemberitahuan masa jatuh tempo izin pemakaman kepada ahli waris melalui surat teguran; e). Pendataan ahli waris pada masa chimbing yang biasa dilakukan oleh yayasan yang bersangkutan. 12). Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan; 13). Prestasi

yang

diraih

antara

lain:

Mendapatkan

Trophy

Adhiupaya Puritama Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman tingkat Nasional. c.

Adapun

beberapa

permasalahan

dan

solusi

dalam

Urusan

Perumahan sebagai berikut: 1).

Adanya

kesenjangan

pemenuhan

kebutuhan

perumahan

(Backlog) yang relatif masih besar, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pemerintah bantuan

stimulan

antara lain

perumahan

melalui

swadaya

dan

pemberian pemberian

bantuan fasilitas umum dan fasilitas sosial, guna menekan harga jual rumah sederhana; 2).

Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rumah dan lingkungan sehat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi

secara

berkelanjutan

untuk

memberikan

pemahaman tentang pentingnya rumah dan lingkungan sehat bagi keluarga. 5.

Penataan Ruang Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang menjadi salah satu tujuan khusus pembangunan, dimana sasaran yang ingin dicapai

adalah:

terlaksananya

perencanaan,

pemanfaatan

dan

pengendalian penggunaan seluruh ruang yang berada di wilayah Kabupaten Malang.


a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Perencanaan Tata Ruang;

2).

Program Pemanfaatan Ruang;

3).

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan penataan ruang pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.641.207.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.633.083.500,- sisa sebesar Rp. 8.123.500,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan penataan ruang sebagai berikut: 1).

Program Perencanaan Tata Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp..1.949.835.000,-

dan

terealisasi

sebesar


Kegiatan Penyusunan

Belanja

Keluaran

Anggaran

Realisasi

Sisa

1.949.835.000

1.948.835.000

1.000.000

- Tersusunnya

7 dok.

Rencana Tata

RDTR

Ruang Wilayah

(baru/revisi) - Angka

8

partisipasi

kec.

masyarakat dalam perencanaan tata ruang - Jumlah RDTR yang

1 RDTR

diproses dasar hukumnya

2).

Program Pemanfaatan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp..296.964.000,-

Rp..294.964.000,-

sisa

Rp.

dan

terealisasi

2.000.000,-

dengan

sebesar rincian

kegiatan sebagai berikut:


No 1

Kegiatan Fasilitas

Belanja Anggaran

Realisasi

103.964.000

103.964.000

Keluaran

Sisa 0

Angka

533

Peningkatan

perijinan

Peran Serta

pemanfaatan

Masyarakat

ruang yang

Dalam

diterbitkan

Pemanfaatan

(rekom IPPT,

Ruang

Ijin Lokasi,

pemohon

Penetapan Lokasi, Pengesahan Site Plan dan Informasi TR) 2

Penyusunan

193.000.000

191.000.000

2.000.000

Terlaksananya

1

Kebijakan

penyusunan

doku-

Pengendalian

kebijakan

men

Pemanfaatan

pengendalian

Ruang

pemanfaatan ruang lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kab. Malang

3).

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 394.408.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 389.284.500,- sisa Rp. 5.123.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Fasilitas



Keluaran

Sisa

Terlayaninya

519

Peningkatan

4.800.000

dan

unit

Peran Serta

terkendalinya

Masyarakat Dalam

proses verifikasi

Pengendalian

Ijin Mendirikan

Pemanfaatan

Bangunan (IMB)

bangunan

Ruang 2

Pengawasan

379.408.000

379.084.500

323.500

Angka

Pemanfaatan

pemanfaatan

Ruang

ruang yang

100 %

sesuai dengan ketentuan atau perijinan pemanfaatan ruang


Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan penataan ruang sebagai berikut : 1).

Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien, dimana

Angka

(Rekomendasi

pelayanan IPPT,

perizinan

Izin

Lokasi,

pemanfaatan

ruang

Penetapan

Lokasi,

Pengesahan Site Plan dan Informasi Tata Ruang) yang diterbitkan

oleh

Dinas

Cipta

Karya

dan

Tata

Ruang

Kabupaten Malang pada tahun 2012 adalah sebesar 87,23% dari sejumlah 424 pemohon Rekomendasi IPPT, 15 pemohon Izin Lokasi, 13 pemohon Penetapan Lokasi, 58 pemohon Pengesahan Site Plan serta 46 pemohon Informasi Tata Ruang. Sedang sisanya sebesar 12,77%, pada akhir tahun 2012 masih dalam pemrosesan atau menunggu untuk diproses lebih lanjut apabila kekurangan kelengkapan admininstrasi yang diperlukan telah dilengkapi; 2).

Termanfaatkannya

ruang-ruang

sesuai

dengan

peruntukannya, dari 401 Rekomendasi IPPT yang diterbitkan pada tahun 2012 (dengan pemohon sebanyak 424 buah); kesesuaian pemanfaatan ruangnya adalah sebagai berikut: a). Sesuai dan Izin Tanpa Syarat sebanyak 112 Rekomendasi (27,93%); b). Bersyarat dan Terbatas sebanyak 278 Rekomnedasi (69,33%); c). Wajib Menyesuaikan sebanyak 11 Rekomendasi (2,74%).; 3).

Meningkatnya

kepatuhan

pemohon

terhadap

peraturan-

peraturan dalam pemanfaatan ruang; 4).

Meningkatkan

penegakan

ruang

sehingga

dapat

dilaksanakan,

terhadap

11

hukum

pengendalian dimana

permohonan

IPPT

terhadap

pemanfaatan

pemanfaatan

ruang

penegakan

hukum

yang

direkomendasikan


“Wajib Menyesuaikan” (Ditolak) dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan penataan ruang sebagai berikut: 1).

Pelaksanaan proses legalisasi RDTR sangat tergantung pada kesiapan dan jadwal kerja instansi lain yaitu DPRD serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (terkait persetujuan substansi), sehingga perlunya komunikasi dan koordinasi secara kontinu dengan DPRD serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Pusat

(terkait

persetujuan

substansi)

guna

mempercepat proses legalisasi RDTR yang diajukan; 2).

Pada tahun 2012 masih terdapat 2,74 % dari permohonan rencana pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan, maka diperlukan sosialisasi mengenai ketentuan RTR melalui berbagai media sosialisasi serta

mendorong

dan

mempermudah

masyarakat

mendapatkan informasi peruntukan ruang dari lahan yang akan dikembangkannya; 3).

Umumnya bangunan yang telah dibangun atau dalam proses pembangunan baru diajukan rekom IPPT-nya, sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan GSP dan GSB yang ditetapkan, upaya yang dilakukan dengan sosialisasi ketentuan dan manfaat GSP dan GSB bagi perkembangan kawasan perkotaan ke depan serta melakukan pemantauan kegiatan pemanfaatan lahan dan pendirian bangunan yang dilakukan masyarakat;

4).

Masih belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga diperlukan penyusunan dokumen sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang.


6.

Perencanaan Pembangunan Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka perencanaan pembangunan daerah memegang peran yang penting dan sangat strategis dalam menentukan kebijakan dan keberhasilan pembangunan menuju masyarakat daerah yang lebih sejahtera. Pembangunan daerah, merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pengembangan Data/Informasi;

2).

Program Kerjasama Pembangunan;

3).

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

4).

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;

5).

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

6).

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

7).

Program Perencanaan Sosial Budaya;

8).

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

9).

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

10). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan

perencanaan

pembangunan

pada

tahun

2012

telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp..3.758.178.600,- dan terealisasi sebesar Rp..3.707.967.800,- sisa sebesar Rp. 50.210.800,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perencanaan pembangunan sebagai berikut:


1).

Program Pengembangan Data/Informasi, dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

557.733.900,-

dan

terealisasi

sebesar Rp. 555.943.100,- sisa Rp. 1.790.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja Kegiatan No 1

Penyusunan dan

Anggaran

Realisasi

524.540.500

522.749.700

Keluaran

Sisa 1.790.800

- Tersusunnya

50

Pengumpulan

jurnal hasil

buku

Data Informasi

penelitian;

Kebutuhan

- Tersusunnya

Penyusunan

buku

Dokumen

perencanaan

Perencanaan

3 buku

penelitian; - Terkumpulnya

33 kec.

data proyek

dan 51

tahun 2011;

SKPD

- Tersusunnya

6

data

doku-

kebutuhan

men

dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan; - Tersedianya bahan penyu-

1 dokumen

sunan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA. 2012. 2

Penyusunan dan

33.193.400

33.193.400

0

Terlaksananya

Analisis Data

kegiatan

Informasi

penyusunan dan

Perencanaan

Analisis Data/

Pembangunan

Informasi

Ekonomi

Perencanaan

1 dokumen

Pembangunan Ekonomi Daerah


2).

Program

Kerjasama

Pembangunan,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp..434.433.200,- dan terealisasi sebesar Rp..429.108.200,-

sisa

Rp..5.325.000,-

dengan

rincian

kegiatan sebagai berikut: No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Koordinasi

78.936.200


Sisa 3.775.000


15

Kerjasama

fasilitasi kerjasama

Wilayah

dengan daerah

Perbatasan

yang berbatasan

MoU

dengan wilayah Kab. Malang 2

Koordinasi

121.230.000

119.880.000

1.350.000

Terlaksananya

9

Kerjasama

fasilitasi kerjasama

Pembangunan

antar daerah

Antar Daerah

sebagai upaya

MoU

peningkatan pembangunan di segala bidang 3

Fasilitas

173.932.500

173.757.500

175.000

- Terlaksananya

Kerjasama

fasilitasi

dengan Dunia

kerjasama

Usaha/ Lembaga

dengan dunia

14 MoU

usaha/lembaga; - Terlaksananya

10

pertemuan

buku

fasilitasi kerjasama pembangunan daerah; 4

Monitoring,

60.334.500

60.309.500

25.000

Evaluasi dan

- Terlaksananya

1 tahun

kegiatan monev;

Pelaporan

- Tersedianya buku himpunan

80 buku

kerjasama.

3).

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp..179.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 178.713.000,sisa Rp. 287.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: IV - 62 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

No 1

Kegiatan Monitoring,

Belanja Anggaran

Realisasi

Sisa

179.000.000

178.713.000

287.000

Keluaran Terlaksananya rapat

Evaluasi dan

koordinasi lintas

Pelaporan

SKPD dalam rangka

1 dokumen

pengendalian Tata Ruang oleh BKPRD dan proses penyerahan prasarana sarana dan utilitas dan monev program strategis Bidang Pengembangan Wilayah

4).

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan

Besar,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp..300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 297.936.000,sisa Rp. 2.064.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Koordinasi

Belanja Anggaran

Realisasi

300.000.000

297.936.000

Sisa 2.064.000


Perencanaan

penyusunan Buku

Air Minum,

Putih, SSK dan

Drainase dan

Memorandum

Sanitasi

Progam AMPL

Perkotaan

(Strategi Sanitasi

1 dokumen

Kota, Air Mineral dan penyehatan Lingkungan)

5).

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp..218.238.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 186.058.200,sisa Rp. 32.180.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Keluaran

Realisasi

Sisa

91.484.000

525.000

Terlaksanakannya

2

Kebijakan

sosialisasi tentang

kali

Perencanaan

manfaat dan

Pembangunan

mekanisme kerjasama

Daerah

dengan pihak luar

Sosialisasi

92.009.000

negeri 2

Peningkatan

32.000.000

31.425.000

575.000

3

Terlaksananya

kali

Kemampuan

peningkatan

Teknis Aparat

kemampuan aparatur

Perencana

perencana

(AIPD) 3

Terselenggaranya

240

Teknis tentang

Bintek Penyusunan

orang

Perencanaan

Renja

Bimbingan

94.229.200

63.149.200

31.080.000

Pembangunan Daerah

6).

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 857.869.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 857.849.500,- sisa Rp. 20.000 ,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1


Belanja Anggaran

Realisasi

125.000.000

125.000.000

Keluaran

Sisa 0

Tersusunnya

100

Partisipasi

model

Masyarakat dalam

penguatan SIDa

Perumusan Program

Kabupaten

dan Kebijakan

Malang

%

Layanan Publik 2

Koordinasi

91.057.000

91.037.000

20.000

1

Tersedianya

kali

Penyusunan Laporan

Laporan

Kinerja Pemerintah

Penyelenggaraan

Daerah (LPPD)

Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang


No 3

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Belanja Anggaran

Realisasi

256.771.500

256.771.500

Keluaran

Sisa 0

- Terselenggaranya musrenbang

3 kegiatan

desa, kecamatan, forum SKPD dan kabupaten; - Tersusunnya

35

rekapitulasi

buku

usulan kegiatan prioritas kecamatan hasil musrenbang kecamatan per kecamatan; - Tersusunnya

35

rekapitulasi

buku

usulan kegiatan prioritas kecamatan hasil musrenbang kecamatan per SKPD; - Tersusunnya

35

rekapitulasi

buku

usulan kegiatan prioritas kecamatan hasil musrenbang kecamatan per bidang.


No 4

Kegiatan Penyusunan

Belanja Anggaran

Realisasi

Sisa

185.000.000

185.000.000

0

Rancangan RKPD

Keluaran - Tersusunnya

1

Dokumen

doku-

Rencana

men

Kerja Pembangunan Daerah Kab. Malang tahun 2013; - Tersosialisa-

200

sikannya/

buku

terdesiminasi RKPD tahun 2013 kepada seluruh Kepala SKPD dan Stakeholder pembangunan sebagai acuan arah kebijakan pembangunan tahun 2013 4

Kordinasi

200.041.000

200.041.000

0

Tersedianya

150

Penyusunan

dokumen

buku

Laporan

tahun 2011

LKPJ

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

7).

Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp..336.454.700,-

Rp..331.109.700,-

sisa

dan

terealisasi

Rp..5.345.000,-

dengan

sebesar rincian



No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

1

Evaluasi dan

monitoring

tahun

Pelaporan

dan evaluasi

Monitoring,

336.454.700

331.109.700

5.345.000

penggunaan realisasi bantuan sosial dan dana hibah sesuai pengajuan proposal; 5

- Terlaksananya

buku

laporan koordinasi monev Kegiatan Bidang Pemsosbud; - Buku Strategi Penanggulangan

150 buku

Kemiskinan Daerah; 5

- Laporan Penanggulangan

buku

kemiskinan Daerah.

8).

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 498.324.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 498.324.100,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Penyusunan

166.679.800


Keluaran

Sisa 0

- Terlaksananya

Perencanaan

koordinasi dan

Pengembangan

sinkronisasi

Ekonomi

program SKPD

Masyarakat

Bidang

3 kegiatan

Perekonomian; - Buku Produk Unggulan dan

55 buku

Buku Laporan Agropolitan dan Minapolitan.


No 2

Kegiatan


Koordinasi

Realisasi

Keluaran

Sisa

200.000.000

0

Terlaksananya

Perencanaan

penyusunan

Pembangunan

Masterplan

Bidang

Percepatan dan

Ekonomi

Perluasan

3 kegiatan

Pembangunan Ekonomi Indonesia di Kab. Malang 3

Monitoring,

131.644.300

131.644.300

0

- Terlaksananya

3 kegiatan

Evaluasi dan

kegiatan

Pelaporan

monev Bidang Perekonomian dan Kesra serta APP; - Tersusunnya

10

buku laporan

buku

hasil evaluasi Bidang Perekonomian, Ev. Bid. Kesra dan Ev. Keg. APP

9).

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 234.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 232.500.000,- sisa Rp..1.500.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Monitoring,

234.000.000


Keluaran

Sisa

Terlaksananya

6

Evaluasi dan

1.500.000

kegiatan Monev

kegiatan

Pelaporan

Subid Sarana dan Prasarana (JLS, DAK, Bantuan Keuangan Prov, Pokja AMPL, Tugas Pembantuan dan Pembangunan Tol MalangPandaan)


10). Program

Pengembangan

Wilayah

Perbatasan,

dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 142.125.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 140.426.000,- sisa Rp. 1.699.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Belanja

Kegiatan Koordinasi

Anggaran

Realisasi

142.125.000

140.426.000

Keluaran

Sisa 1.699.000

Terlaksananya

Penyelesaian

penyelesaian

Masalah

masalah

Perbatasan

perbatasan

Antar Daerah

antar daerah

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

2 Permendagri

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan perencanaan pembangunan sebagai berikut : 1).

Terpenuhinya kawasan

rencana

perkotaan

pengembangan Kepanjen,

guna

infrastruktur

di

mengantisipasi

perkembangan aktivitas Ibukota Kepanjen, guna mendasari pengembangan infrastruktur di kawasan perkotaan Kepanjen telah disusun RDTR Kawasan Perkotaan Kepanjen yang sedang diproses dasar hukum penerapannya dalam bentuk Peraturan

Daerah.

terakomodasi

Diharapkan

juga

dalam

rencana-rencana

RDTR

dimaksud,

pengembangan

infrastruktur utama yang cukup detail. 2).

Terjaringnya

topik

penelitian

dan

tersosialisasinya

hasil

penelitian kepada instansi dan masyarakat; 3).

Meningkatnya

budaya

inovasi

dan

pengelolaan

potensi

unggulan daerah di Kabupaten Malang, dimana dikembangkan tema prioritas meliputi: tema Agro Eko Wisata dengan klaster, antara lain: peternakan sapi perah, agrowisata apel, dan industri kreatif (makanan olahan); dan tema e-Development, melalui pengembangan strategi penguatan e-Government,


e-Society, dan Industri Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan e-Business; 4).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya daya saing di Kabupaten Malang;

5).

Tersedianya Pemerintahan

dokumen Daerah

Laporan

(LPPD)

dan

Penyelenggaraan Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) tahun 2011 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2011; 6).

Tersusunnya bahan bagi analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah;

7).

Terfasilitasinya dunia usaha/lembaga dalam pembangunan daerah

melalui

penyaluran

Corporate

dana

Social

Responsibility (CSR) kepada masyarakat; 8).

Terwujudnya

tertib

pemanfaatan

ruang

dan

terarahnya

kinerja kelompok kerja kegiatan kerjasama pemerintah dan swasta, yang mana Pelaksanaan tertib pemanfaatan ruang telah dimulai dengan beberapa kegiatan mendasar yaitu: (i) pengorganisasian data-data perizinan pemanfaatan ruang secara spasial; (ii) pemantauan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah oleh masyarakat; serta (iii) evaluasi pelaksanaan rekomendasi IPPT oleh para pemohon; 9).

Semakin

terintegrasinya

penyediaan

air

minum

di

Kabupaten Malang; 10). Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2013 dalam bentuk Peraturan Bupati; 11). Disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2011; 12). Terwujudnya batas daerah yang jelas dan tersedianya data toponimi di 33 kecamatan dimana telah terwujud batas daerah yang

jelas

antara

Pemerintah

Kabupaten

Malang

sebagaimana: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan


Kota Batu Provinsi Jawa Timur; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

17 Tahun

2012

tentang Batas

Daerah

Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Dimana

dalam

proses

terkait

batas

dengan

Kabupaten

di

daerah

Kementerian antara

Lumajang,

Dalam

Negeri

Kabupaten

Kabupaten

Malang

Probolinggo,

Kabupaten Jombang dan Kabupaten Blitar. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan perencanaan pembangunan sebagai berikut: 1).

Dalam masalah penyelesaian batas daerah melibatkan pihak lain

dalam

tergantung Kementerian

koordinasi pada

dan

pihak

Dalam

fasilitasi,

tersebut,

Negeri,

sehingga

yaitu

disamping

sangat

Provinsi masih

dan

adanya

permasalahan di Kabupaten Blitar dan Kediri sehingga mempengaruhi proses penyelesaian, maka diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk koordinasi dan menindaklanjuti proses yang sudah berjalan serta pemenuhan kelengkapan dalam penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara Kabupaten Malang dengan kabupaten lain yang berbatasan; 2).

Penyelesaian

batas

daerah

yang

masih

perlu

dicukupi

kelengkapan administrasi dan tinjauan lapang, serta masih akan difasilitasi oleh Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri adalah penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kediri,

khusus

batas

daerah

dengan

Kabupaten

Kediri

dikarenakan masih ada permasalahan antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar terkait dengan puncak Gunung Kelud yang saat ini masih dalam sengketa;


3).

Kesesuaian data yang ada di Kabupaten Malang perlu divalidasi

dan

dikoordinasikan

lagi

dengan

SKPD

guna

memenuhi harapan dari LPPD Provinsi sehingga diperlukan dukungan data yang lebih baik dalam capaiannya, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman SKPD dalam pengisian IKK, telah dilakukan Sosialisasi Penyusunan LPPD pada tanggal 13 Desember 2012 di Green Hills Hotel Karangploso, dengan narasumber dari Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, juga narasumber dari SKPD terkait di Kabupaten Malang; 4).

Sasaran kegiatan CSR belum sepenuhnya optimal dengan yang diharapkan serta belum sinerginya dengan program kegiatan pembangunan daerah, sehingga perlu dioptimalkan fasilitasi kerja sama antara pemerintah Kabupaten Malang dengan dunia usaha/lembaga.

7.

Perhubungan Peranan penting dan strategis dalam transportasi mampu memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, mempererat hubungan antar wilayah serta penghubung antar wilayah sehingga dapat menunjang dan mendorong pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam

upaya

mewujudkan

keamanan

dan

ketertiban

lalulintas

pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, pengecatan marka jalan dan

melaksanakan

mewujudkan

manajemen

kelancaran

dan

dan

rekayasa lalu

ketertiban

lintas

untuk

lalu lintas, serta

melaksanakan berbagai operasi pengamanan wilayah dalam upaya meningkatkan

disiplin

para

pemakai

jalan,

melakukan

kegiatan

sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas terhadap pengguna jasa dan pengemudi angkutan umum, serta melaksanakan operasi dan pengamanan secara rutin dalam rangka menertibkan pengguna dan pemilik angkutan barang dan angkutan umum. IV - 72 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 3). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 4). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; 5). Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; 6). Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan perhubungan pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp..3.585.849.500,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 3.563.223.900,- sisa sebesar Rp. 22.625.600,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perhubungan sebagai berikut: 1).

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 448.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 441.829.500,- sisa Rp. 7.110.500,dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No 1


Belanja Anggaran

Realisasi

226.490.000

220.852.500

Keluaran

Sisa 5.637.500

Tersedianya

Pembangunan

dokumen

Prasarana dan

Andal Lalin di

Fasilitas

Bandara Abd.

Perhubungan

Saleh dan

2 dokumen

Block Office Kepanjen 2

Sosialisasi Kebijakan

222.450.000

220.977.000

1.473.000

- Tertibnya

1.000

di Bidang

pelaksanaan

Perhubungan

administrasi

orang

jukir; - Tersedianya

1.000

rompi juru

buah

parkir.


2).

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 696.005.000,dan terealisasi sebesar Rp. 690.449.700,- sisa Rp. 5.555.300,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

1

Rehabilitasi/Pemeliharaan


Realisasi

Sisa

174.225.000

1.950.000

Keluaran Tersedianya

9 item

Sarana Alat Pengujian

kebutuhan

alat

Kendaraan Bermotor

operasional

uji, 2

pelaksanaan

alat pengu-

pengujian kendaraan

kur

bermotor

kepe-

(meliputi

katan

servise dan

kaca,

kalibrasi

10 set

alat uji,

pakai-

pengadaan

an kerja

pakaian kerja

(helm,

penguji,

katel-

stiker tanda

pak, sepatu,

samping, pengadaan

mas-

2 alat uji

ker)

kepekatan kaca) 2


100.000.000

99.047.000

953.000

Terselengga

1 ge-

Prasarana Balai

ranya

Pengujian Kendaraan

kegiatan

Bermotor

perawatan

CIS

prasarana

dan

dung

1

balai

ge-

pengujian kendaraan

dung

bermotor di

admi-

Talangagung

nistrasi

(pengecatan

UPT

dan

PKB

perbaikan gedung CIS dan gedung administrasi UPT PKB).


Belanja

No

Kegiatan

3


Anggaran 419.830.000

Keluaran

Realisasi

Sisa

417.177.700

2.652.300

6

- Terpeli-

Terminal/ Pelabuhan

haranya

tempat

Gedung Terminal dan Gapura Talangagung, Wonosari, Singosari, Godanglegi, Karangploso, Dampit; - Terpeli-

22

haranya

unit

halte.

3).

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 670.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 667.765.000,- sisa Rp. 2.685.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

290.900.000

290.900.000

Keluaran

Sisa

Terlaksananya

104

Pengendalian

0

Operasi Penertiban

kali

Disiplin

di Jalan Raya dan

dan

Pengoperasian

terpenuhinya

15

Angkutan

Kebutuhan Sarana

stel

Umum di Jalan

Penunjang Petugas

Raya 2

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan

101.675.000

100.133.000

1.542.000

- Pengadaan dan

50

pemasangan

buah

rambu standart; - Pengadaan dan

Penumpang di

pemasangan

Lingkungan

papan informasi

Terminal

bandara; - Pengadaan trafic cone.

10 buah

50 buah


No 3

Kegiatan Sosialisasi/

Belanja Anggaran

Realisasi

227.875.000

226.732.000

Keluaran

Sisa 1.143.000

Terselenggaranya

3.000

Penyuluhan

kegiatan penyuluhan

orang

Ketertiban Lalu

keselamatan dan

Lintas dan

ketertiban LLAJ

Angkutan 4

Pembinaan dan

50.000.000

50.000.000

0

Terselenggaranya

Penertiban

kegiatan

Administrasi

pemeriksaan,

Kapal

pengukuran dan

450 orang

penerbitan dokumen kapal khusus ukuran < 7 GT serta sosialisasi keselamatan dan ketertiban operasional kapal.

4).

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 449.740.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 445.094.000,- sisa Rp. 4.646.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1




Keluaran

Sisa 4.646.000

Terbangunnya

6

Gedung

sarana dan

paket

Terminal

prasarana terminal dan halte

5).

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.207.134.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.205.050.700,- sisa Rp. 2.083.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pengadaan

758.412.500


Keluaran

Sisa 1.938.800

Terpasang dan

350

Rambu-Rambu

terpeliharanya

buah

Lalu Lintas

fasilitas perlengakapan jalan di wilayah Kab. Malang

2

Pengadaan

448.722.000

448.577.000

145.000

Marka Jalan

Terpasangnya dan

2.680

Pengecatan marka

m2

jalan serta terpeliharanya median jalan

6).

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.580.000,dan terealisasi sebesar Rp. 113.035.000,- sisa Rp. 545.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pembangunan

113.580.000


Keluaran

Sisa 545.000

Tersedianya sarana

2

Balai Pengujian

dan prasarana

ruang

Kendaraan

pemilik kendaraan

tung-

Bermotor

wajib uji selama

gu

kendaraannya mengalami pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan perhubungan sebagai berikut : 1).

Terwujudnya kelancaran dan ketertiban lalu

lintas

di

Kota Kepanjen dengan melakukan kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, pengecatan marka jalan dan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 2).

Meningkatnya pemahaman juru parkir terhadap berbagai kebijakan di bidang perhubungan dimana telah diberikan


pembekalan kepada 645 juru parkir di tahun 2011 dan sebanyak 1.000 juru parkir di tahun 2012; 3).

Terjaganya kualitas teknis hasil pengujian kendaraan bermotor dengan tersedianya peralatan pengujian lulus kalibrasi sesuai ambang batas dimana di tahun 2011 telah dilakukan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 40.371 dan di tahun 2012 sebanyak 41.290;

4).

Terselenggaranya lalu lintas yang tertib dan teratur melalui operasi pengamanan wilayah dengan semakin meningkatnya disiplin para pemakai jalan;

5).

Meningkatnya disiplin dan ketertiban lalu lintas dengan melaksananakan kegiatan sosialisasi keselamatan ketertiban dan lalu lintas terhadap pengguna jasa dan pengemudi angkutan umum, dan melaksanakan operasi dan pengamanan secara rutin dalam rangka menertibkan pengguna/ pemilik angkutan barang dan umum;

6).

Berfungsinya Bandara Abdulrachman Saleh secara optimal dalam rangka memberikan pelayan bagi pengguna angkutan pesawat terbang. Dimana di tahun 2012 jumlah penumpang angkutan udara yang melalui Bandara Abdulrachman Saleh sejumlah 258.125 orang untuk kedatangan dan 257.268 orang untuk

keberangkatan,

sedangkan

untuk

cargo

seberat

1.234.002 kg untuk kedatangan dan seberat 211.678 kg untuk keberangkatan; 7).

Terpeliharanya

Alat

Pemberi

Isyarat

Lalu Lintas (APILL)

dimana APILL berfungsi untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas sehingga lalu lintas menjadi tertib, lancar dan aman.

Di

wilayah Kabupaten Malang APILL berjumlah 9 buah pada tahun 2011 dengan perincian 8 buah berfungsi baik dan 1 buah tidak berfungsi

sedangkan pada tahun 2012 tetap

berjumlah 9 buah dengan perincian 8 buah berfungsi baik dan 1 buah tidak berfungsi;


8).

Terpasang dan terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan lalu lintas dimana pada tahun 2011 jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang berjumlah 4.661 buah dan Tahun 2012 berjumlah 5.243 yang terdiri atas rambu-rambu lalu lintas, Warning Light, Traffic Light dan papan nama jalan sedangkan untuk pagar pengaman jalan berjumlah 4.200 m yang terpasang pada ruas-ruas jalan yang berpotensi terjadinya kecelakaan terutama pada tikungan tajam dan tepi jalan merupakan jurang;

9).

Tersedianya marka jalan yang berfungsi untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas sehingga lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Marka

yang

telah

tahun

2011,

terpasang

sedangkan

berjumlah

pada

tahun

24.801

2012

untuk

berjumlah

27.481 m2; 10). Prestasi yang diraih antara lain: Juara II tingkat Bakorwil Malang dalam Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK), an. Kelompok

Informasi

Masyarakat

(KIM)

Sidomakmur

Kecamatan Lawang. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan perhubungan sebagai berikut: 1)

Dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kab. Malang dengan

Pemerintah

Kota

Malang

tentang

Pengelolaan

Terminal Landungsari belum mencapai target disebabkan belum adanya proses kesepakatan perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan Terminal Landungsari setelah masa berlakunya berakhir tanggal 8 Agustus 2012, maka perlu dilakukan

pembicaraan

yang

lebih

intensif

lagi

terkait

perpanjangan kerjasama;


2)

Retribusi Terminal Bakroto Ampelgading tidak mencapai target disebabkan tingkat kedatangan orang dan barang berkurang serta pengaruh jumlah hari pasaran di Pasar Bakroto, upaya yang dilakukan menurunkan target PAD Terminal Bakroto Kecamatan Ampelgading karena berkurangnya potensi;

3)

Addendum perjanjian kerjasama pengelolaan bandara sipil Abdulrachman Saleh hingga saat ini belum selesai karena masih dalam proses pembahasan untuk mencarikan solusi tentang sistem pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang,

apakah

akan

ditangani

UPT

Kementerian

Perhubungan atau dikelola oleh BUMN/D, saat ini walaupun terminal penumpang sipil sudah menggunakan areal enclave civil

namun

untuk menyesuaikan

dengan

ketentuan

tentang penyelenggaraan bandara sipil lebih akuntabel, maka telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/826/KPTS/013/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang

kelompok

kerja

penyelesaian

bandar

udara

Abdurrachman Saleh Malang. Berdasarkan SK tersebut saat ini sedang dirumuskan siapa dan bagaimana bentuk pengelolaan bandara sipil Abdulrachman Saleh nantinya. 8.

Lingkungan Hidup Secara prioritas nasional, pembangunan urusan lingkungan hidup dititikberatkan pada lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang mana diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Dalam upaya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan upaya melalui sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada para pelaku usaha atau kegiatan yang usahanya atau IV - 80


kegiatannya berpotensi mengganggu lingkungan hidup, disamping pengawasan yang secara intensif terus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemenuhan baku mutu air limbah industri. Berkenaan dengan

pemanfaatan

limbah

buangan

agar

tidak

berpotensi

menimbulkan pencemaran, maka dilakukan upaya upaya memanfaatkan limbah untuk menjadi energi melalui pemanfaatan biogas. Guna memotivasi

masyarakat

untuk

memperbaiki

kualitas

lingkungan

permukiman melalui pengelolaan limbah ternak secara reguler maupun berkelanjutan pemerintah melibatkan peran swasta dan LSM-Belanda (HIVOS) melalui program Biogas Rumah (BIRU). Dalam pengelolaan kebersihan lingkungan persampahan dititikberatkan pada pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malang disamping menangani persampahan perkotaan di ibukota kecamatan, juga telah membentuk kader

lingkungan

persampahan

di

melalui

kerjasama

sekolah-sekolah.

pendidikan

Kepedulian

dan

pelatihan

masyarakat

untuk

memahami pengelolaan sampah semakin meningkat dengan ditandai bertambahnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengolah sampah. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Kerusakan

Lingkungan Hidup; 2).

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

3).

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

4).

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH );

5).

Program Pengembangan Kinerja Persampahan.


b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan lingkungan hidup pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.587.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.127.068.200,- sisa sebesar Rp. 460.271.800,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan lingkungan hidup sebagai berikut: 1).

Program

Pengendalian

Lingkungan

Hidup,

Pencemaran

dengan

alokasi

dan

Perusakan

anggaran

sebesar


2

3

Kegiatan Koordinasi

Belanja Anggaran

Realisasi

380.000.000

376.894.000

Keluaran

Sisa 3.106.000

Terselenggaranya

Penilaian

pengelolaan

Kota Sehat /

lingkungan sehat

Adipura

di masyarakat

Pemantauan Kualitas

kualitas

titik

Lingkungan

lingkungan 50.000.000

136.900

/desa

79

50.000.000

109.863.100

kelurahan

Terpantaunya

Pengawasan

110.000.000

18

0

Terlaksananya

Pelaksanaan

pengawasan

Kebijakan

lapangan dalam

Bidang

rangka

Lingkungan

pelaksanaan

Hidup

kebijakan di

30 perusahaan

bidang lingkungan hidup

4

Koordinasi

40.000.000

40.000.000

0

Terlaksananya

37

Penyusunan

koordinasi antara

pelaku

AMDAL

pelaku usaha dan

usaha

intansi terkait dalam rangka penyusunan dokumen lingkungan


2).

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.601.250,- sisa Rp. 398.750,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Konservasi

Belanja Anggaran

Realisasi

65.000.000

Keluaran

Sisa

64.601.250

398.750

Terjaganya

5

Sumber Daya Air

kualitas

lokasi

dan Pengendalian

sumber daya

Kerusakan

alam

Sumber-Sumber Air 2

Pengendalian dan

30.000.000

30.000.000

0

Terlaksananya

5

Pengawasan

pengendalian

kec.

Pemanfaatan

dan

Sumber Daya

pengawasan

Alam

pemanfaatan SDA

3).

Program

Peningkatan

Kualitas

dan

Akses

Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 346.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 344.006.600,- sisa Rp. 2.743.400,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1


Belanja Anggaran

Realisasi

226.750.000

224.308.600

Keluaran

Sisa 2.441.400

-

Edukasi dan

buku hasil

Komunikasi

kajian tentang

Masyarakat di

KLHS;

Bidang Lingkungan

-

35

Tersusunnya

buku

Terselenggaranya edukasi dan

50 sekolah

komunikasi di bidang lingkungan.


No

Kegiatan

2

Pengembangan

Belanja Anggaran

Realisasi

120.000.000

119.698.000

Keluaran

Sisa 302.000

Tersusunnya

1

Data dan

laporan status

Informasi

lingkungan hidup

dokumen

Lingkungan

4).

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.781.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.685.375.250,- sisa Rp. 95.724.750,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

2




Keluaran

Sisa 715.000

Tereselengga

Peran Serta

ranya

Masyarakat

pengelolaan

dalam

lingkungan

Pengelolaan

hidup di

RTH

masyarakat

Pemeliharaan

1.691.100.000

1.596.090.250

95.009.750

RTH

1 paket

Terealisasinya

7

ruang terbuka

paket

hijau yang terpelihara

5).

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.784.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.426.328.000,- sisa Rp. 358.162.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Penyediaan


Realisasi 1.690.561.500

Keluaran

Sisa 19.276.000

-

Terealisasinya

62

Prasarana dan

pengadaan

unit

Sarana

prasarana dan

Pengelolaan

sarana

Persampahan

pengelolaan persampahan; -

Terwujudnya

10

kebersiahan

pasar

dan keindahan pasar.


No 2

Kegiatan

Belanja Anggaran

Keluaran

Realisasi

Sisa

2.511.251.500

322.151.000

Terealisasinya

443,5

Operasi dan

pelayanan

m3/hari

Pemeliharaan

persampahan/

Prasarana dan

kebersihan

Sarana

perkotaan

2.833.402.500

Peningkatan

Persampahan 3

Terealisasinya

4

Teknologi

pemberdayaan

lokasi

Pengolahan

pengolahan

Persampahan

sampah alternatif

Pengembangan

131.250.000

128.965.000

2.285.000

(komposting) dan pemanfaatan gas methane sampah sebagai energi alternatif dari proses dekomposisi sampah 4

110.000.000

Peningkatan

95.550.000

14.450.000

539

Terealisasinya

Peran Serta

upaya

kepala

Masyarakat

pemberdayaan

keluarga

dalam

masyarakat

Pengelolaan

dalam rangka

Persampahan

pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat

Adapun

hasil/outcome

serta manfaat

yang diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan lingkungan hidup sebagai berikut : 1).

Meningkatnya volume timbulan sampah yang terolah dan terangkut dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dari 443,5 m³ per hari dari jumlah timbulan sampah perkotaan ± 999 m³ per hari (44,5%) di tahun 2011, menjadi 564,1 m³ per hari dan pengelolaan sampah 3R sebanyak 118 m³ per hari dari jumlah timbulan sampah perkotaan ± 1.437 m³ per hari (47,46%) di tahun 2012; IV - 85


2).

Semakin pedulinya masyarakat untuk memahami pengelolaan sampah ditandai dengan bertambahnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tahun 2011 sejumlah 9 KSM dengan volume sampah yang diolah sebesar 83 m³ per hari, menjadi 10 KSM di tahun 2012 dengan volume sampah yang diolah sebesar 118 m³ per hari;

3).

Meningkatnya

kualitas

lingkungan

permukiman

dengan

pemanfaatan energi terbarukan yang dapat mendukung peningkatan

perekonomian

masyarakat;

Semakin

berkembangnya teknologi alternative pengolahan sampah seperti Model TPA Wisata Edukasi Talangagung Kepanjen dengan pemanfaatan gas methane sampah menjadi bahan bakar alternatif (75 SR/ Sambungan Rumah), TPA Paras Poncokusumo (52 SR/ Sambungan Rumah), Model Multy Drum Komposter di Kelurahan Ardirejo Kepanjen dan Model Sistem Menabung Sampah di Desa Talangagung Kepanjen; 4).

Meningkatnya jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen pengelolaan lingkungan (Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup /SPPL) sebagaimana yang dipersyaratkan, sebanyak 134 dokumen yang telah direkomendasi (69 dokumen UKL UPL dan 65 dokumen SPPL) sehingga akumulasi jumlah kegiatan usaha yang telah dilengkapi dokumen sampai dengan tahun 2012 adalah sejumlah 516 kegiatan/usaha;

5).

Meningkatnya kinerja pengawasan terhadap perusahaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Industri. Dari 26 perusahaan yang rutin diawasi pada tahun 2012, sebanyak 69,23% perusahaan yang memenuhi baku mutu. Hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2011, dimana

hanya terdapat 59,09%

perusahaan yang memenuhi baku mutu;


6).

Semakin berkembangnya teknologi alternatif pengolahan sampah seperti Model TPA Wisata Edukasi, Model Multi Drum Komposter dan Model Sistem Menimbun Sampah;

7).

Meningkatnya kinerja pengawasan terhadap perusahaan juga ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang mendapat kategori “biru” melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja

Perusahaan

(PROPER)

oleh

Kementerian

Lingkungan Hidup dari 6 perusahaan pada tahun 2011 menjadi 8 perusahaan pada tahun 2012; 8).

Meningkatnya kinerja dalam pemantauan kualitas udara ambient. Pada tahun 2012 telah dilakukan pemantauan pada 15 titik pantau (lokasi). Hal ini meningkat dari tahun 2011 yang hanya mampu memantau di 4 titik pantau (lokasi). Dari hasil pemantauan, jika mengacu pada Baku Mutu Udara Ambient berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 10 Tahun 2009, terdapat 3 titik pantau yang tidak memenuhi baku mutu (pada parameter debu dan NO2). Dan jika mengacu pada ketentuan Baku Mutu Kebisingan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 48 Tahun 1996, hanya 3 titik pantau yang memenuhi baku mutu sesuai dengan batas kebisingan yang dipersyaratkan pada masingmasing lingkungan;

9).

Meningkatnya kinerja dalam pemantauan kualitas air badan air. Pada tahun 2012 telah dilakukan pemantauan pada 19 titik pantau (lokasi). Hal ini meningkat dari tahun 2011 yang hanya mampu

memantau

di

15

titik

pantau

(lokasi).

Hasil

pemantauan menunjukkan mayoritas kualitas air badan air belum memenuhi baku mutu, namun jika dibandingkan tahun 2011 menunjukkan adanya peningkatan kualitas yang ditandai

dengan

menurunnya

kadar

Biological

Oxygen

Demand/BOD dan Chemical Oxygen Demand/COD pada 60% titik pantau (lokasi);


10). Meningkatnya jumlah sumber air yang dikonservasi melalui penghijauan. Pada tahun 2012 telah dilakukan penghijauan di sekitar 5 sumber air pada lahan seluas sekitar 5 ha. Hal ini meningkat dari tahun 2011 yang hanya mampu melakukan penghijauan pada 3 sumber air pada lahan seluas sekitar 5 ha; 11). Bertambahnya luas area terbuka hijau yang terpelihara serta terlaksananya pengembangan taman kota di tahun 2011 seluas 8.537 m3, dan di tahun 2012 seluas 12.992 m3; 12). Hasil dari kajian yang diperoleh dari pelaksanaan program sebagai berikut : a). Isu strategis pembangunan berkelanjutan yang prioritas, adalah:

kondisi ekonomi sosial budaya masyarakat;

dampak jalan tol Singosari-Lawang dan

operasional

Bandara Abdulrachman Saleh; dan peningkatan intensitas dan cakupan daerah rawan bencana; b). Sedangkan KRP dalam RTRW Kabupaten Malang yang paling banyak memberikan pengaruh adalah: kebijakan pengembangan perwujudan

struktur

pusat

ruang

kegiatan

yang

perdesaan,

terdiri

dari

khususnya

pengembangan kawasan Agropolitan, perwujudan pusat kegiatan perkotaan yaitu pengembangan pusat kegiatan perkotaan

dan

pengembangan

hirarki

perkotaan,

penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan , dan perwujudan sistem prasarana wilayah khususnya transportasi; kebijakan pengembangan pola ruang yaitu pengembangan kawasan pertanian dan pengolahan hasil produksi berorientasi peningkatan nilai ekonomi dan ekspor; dan kebijakan penetapan kawasan strategis yaitu pengembangan Malang metropolitan.


13). Prestasi yang diraih antara lain: a). Piala Anugerah Adipura tingkat Nasional tahun 2011 sd. 2012; b). Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri tingkat Nasional, an. SMPN 5 Kepanjen; c). Penghargaan

Sekolah

Adiwiyata

tingkat

Nasional,

an. SD Negeri Panggungrejo 04 Kecamatan Kepanjen; d). Penghargaan

Sekolah

Adiwiyata

tingkat

Nasional,

an. SMK Negeri 5 Turen; e). Peringkat Pertama Kategori Inovasi (Pemanfaatan Gas Metan

di

TPA

dan

Kota Terbaik Bagi

Permukiman)

dalam

Kabupaten/Kota di

Penilaian

Jawa Timur,

an. Pemerintah Kabupaten Malang; f). Juara I Lomba 3R (reduce, reuse, recycle) tingkat Sekolah Dasar

se

Jawa Timur, an. SDN

Panggungrejo 04

Kecamatan Kepanjen; g). Penghargaan

Adiwiyata

Provinsi

Jawa

Timur,

an. SDN Panggungrejo 04 Kecamatan Kepanjen; h). Tanda Penghargaan dari Bupati Malang sebagai Peraih Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional Tahun 2012, an. SMP Negeri 5 Kepanjen, SDN Panggungrejo 04 Kecamatan Kepanjen dan SMK Negeri 5. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan lingkungan hidup sebagai berikut: 1).

Masih kurangnya sarana pengelolaan sampah, maka ke depan diharapkan adanya penambahan sarana pengelolaan sampah;

2).

Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

dan

kesadaran

dalam

menjaga

kebersihan

lingkungan, upaya yang dilakukan dengan sosialisasi dan pembinaan

secara

terus

menerus

dalam

pengelolaan

lingkungan dan kebersihan lingkungan; IV - 89 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

3).

Para pelaku usaha dan masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan, maka perlu ditingkatkan upaya sosialisasi kepada pihak yang berkompeten;

4).

Lahan yang ditanami untuk kegiatan konservasi yang berada di

luar

hutan

mayoritas

milik

masyarakat,

sehingga

dikhawatirkan bantuan bibit jika sudah besar akan ditebang, maka bantuan bibit diberikan berupa tanaman tahunan yang menghasilkan buah dengan harapan tanaman tersebut tidak akan ditebang tetapi bisa diambil buahnya; 5).

Tingginya kerusakan lingkungan sehingga jumlah lahan yang perlu dikonservasi sangat luas, hal ini tidak sebanding dengan jumlah pengadaan bibit yang ada, upaya yang dilakukan dengan kegiatan konservasi secara berkelanjutan;

6).

Pelaksanaan penanaman pohon tergantung pada musim penghujan dan letak lokasi sumber mata air mayoritas jauh, serta

medannya

berat

sehingga

sulit

dijangkau,

maka

penanaman dilakukan pada musim hujan menghindari resiko mati dan bantuan bibitnya (ukuran bibit) disesuaikan dengan jenis dan lokasi/ketinggian medan; 7).

Peran serta kesadaran dari dunia usaha masih rendah dalam pengelolaan

lingkungan

hidup

terutama

dalam

hal

pelaksanaan penanaman pohon, manfaat dan kegunaannya, maka

dilakukan

kerjasama

perangkat desa dan

dengan

masyarakat

melalui

dunia usaha untuk melaksanakan

penanaman pohon sehingga diharapkan semua pihak ikut berperan dan merasa memiliki serta bertangggungjawab; 8).

Belum tersedianya data sumber yang lengkap di tiap kecamatan sehingga kesulitan dalam melakukan pengawasan, maka perlu dilakukan pendataan sumber mata air di tiap-tiap kecamatan sehingga memudahkan dalam pengawasan; IV - 90


9).

Masih kurangnya pemahaman dan komitmen pihak sekolah tentang Adiwiyata, sehingga perlu sosialisasi pemahaman tentang sekolah Adiwiyata yang berkelanjutan;

10). Informasi yang meliputi seluruh data yang terkait dengan kondisi lingkungan hidup belum sepenuhnya terpenuhi secara lengkap baik dari Kecamatan ataupun dari SKPD terkait, sehingga perlu diadakannya koordinasi yang lebih intensif terkait dengan pengumpulan informasi data dari pihak Kecamatan

maupun

SKPD

terkait

dalam

mendukung

tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Malang; 11). Kurangnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

RTH

serta

kurangnya lahan sebagai RTH di perkotaan, maka perlu adanya regulasi tentang RTH di perkotaan dan pembinaan dan himbauan tentang RTH; 12). Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan, maka perlu dikembangkan metode pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat (TPST 3R, Bank Sampah, Komposter Multy Drum) sebagai bentuk peran serta masyarakat serta membuka peluang kerjasama dengan pihak lain (swasta) dalam pengelolaan sampah; 13). Luasnya

cakupan

daerah

pelayanan

pengangkutan

persampahan (kebersihan), sehingga perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada (sarana dan prasarana, SDM dan anggaran) serta mendorong terciptanya upaya pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat (TPST 3R, Bank Sampah, Komposter Multy Drum); 14). Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada

tempatnya,

maka

perlu

mengoptimalkan

kegiatan


sosialisasi/sharing/diskusi tentang pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat sehingga terbentuk paradigma baru tentang pengelolaan sampah sebagai amanah UU No 18 Tahun 2008; 15). Belum adanya kajian teknis tentang efisiensi, efektifitas dan keamanan penggunaan "prototipe" pemanfaatan gas methane sampah, maka perlu diusulkan adanya kegiatan riset tentang hal tersebut melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang; 16). Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R; reuse, reduse

and

recyle),

sehingga

perlu

didorong

dan

difasilitasi

terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sampah sebagai kader lingkungan di masyarakat. 9.

Pertanahan Urusan Pertanahan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah, dimana dalam implementasinya diperuntukkan untuk kegiatan pengadaan tanah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Pengadaan tanah mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan sarana yang memadai untuk

menarik

investasi,

yang

dampaknya

diharapkan

akan

menciptakan lapangan kerja guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;

2).

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.


b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan

pertanahan

pada

tahun

2012

telah

dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 10.357.641.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.264.224.400,- sisa sebesar Rp. 2.093.417.100,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan pertanahan sebagai berikut: 1).

Program dan

Penataan

Pemanfaatan

sebesar

Penguasaan, Tanah,

Pemilikan,

Penggunaan

dengan

alokasi

dan

terealisasi

Rp..9.591.583.000,-

anggaran sebesar

Rp..7.504.571.900,- sisa Rp..2.087.011.100,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Penataan


Keluaran

Realisasi

Sisa

7.504.571.900

2.087.011.100

- Tersedianya

Penguasaan,

tanah untuk

Pemilikan,

kepentingan

5 lokasi

pembangunan;

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Pensertifikatan

76

tanah asset

bidang

milik pemda; - Terlaksananya

378

pendataan

desa

tanah kas desa.

2).

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 766.058.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 759.652.500,- sisa Rp. 6.406.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Fasilitasi



Keluaran

Sisa 76.000

Tertanganinya

Penyelesaian

masalah

Konflik-Konflik

pertanahan di

Pertanahan

Kabupaten

12 lokasi

Malang


No 2

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Inventarisasi

Realisasi

256.862.000

Keluaran

Sisa

250.532.000

6.330.000

Tanah

Terinventarisirnya tanah asset

12 kelurahan

Pemkab. Malang

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan pertanahan sebagai berikut: 1).

Terselenggaranya penilaian terhadap kesesuaian tanah baik dari sisi lokasi maupun harga tanah yang ditawarkan di tahun 2011 telah dilakukan penilaian sebanyak 10 penilaian dan di tahun 2012 sebanyak 12 penilaian;

2).

Tercapainya

pensertifikatan

tanah

asset

Pemerintah

Kabupaten Malang sebanyak 76 sertifikat di tahun 2011 dan sebanyak 97 sertifikat di tahun 2012; 3).

Berkurangnya masalah sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat dengan

pemerintah daerah

di tahun 2011

sebanyak 12 kasus dan di tahun 2012 sebanyak 12 kasus; 4).

Terselenggaranya kegiatan pemetaan dan evaluasi terhadap tanah kas desa sebanyak 12 Kelurahan di tahun 2012.

c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Pertanahan sebagai berikut: 1).

Pada beberapa lokasi pemilik tanah menghendaki nilai ganti rugi lebih tinggi dari hasil appraisal, sehingga perlu dilakukan optimalisasi pendekatan kepada para pemilik tanah atau diusulkan

kembali

pada

Tahun

Anggaran

2013

sesuai

kemampuan anggaran; 2).

Dibutuhkan kelengkapan dokumen pensertifikatan dari Desa/ Kelurahan, maka perlu dilaksanakan pemenuhan dokumen dimaksud melalui koordinasi dengan Camat, Kepala Desa dan Lurah setempat;


3).

Proses pensertifikatan masih relatif lama, sehingga perlu ditingkatkan

koordinasi

secara

intensif

dengan

Kantor

Pertanahan, dan akan dibentuk Tim Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang guna kelancaran kegiatan dimaksud; 4).

Beberapa

permasalahan

membutuhkan

keputusan

dari

Pemerintah Pusat, sehingga memberi konsekuensi waktu bagi Pemerintah Daerah guna upaya koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat; 5).

Tingginya kompleksitas pertanahan, sehingga perlu fasilitasi dan musyawarah di tingkat Kabupaten Malang bagi pihak yang bersengketa;

6).

Tanah

asset

dikelurahan

masih

banyak

yang

dikelola

perangkat lama, sehingga perlu dibuatkan aturan tentang pengelolaan tanah asset; 7).

Belum ada regulasi pengelolaan tanah asset desa yang berubah menjadi kelurahan, sehingga perlu disusun regulasi yang mengatur hal tersebut.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk masyarakat menjadi salah satu bentuk kinerja pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pelayanan dimaksud terus ditingkatkan dengan menyiapkan sarana dan prasarana guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kelengkapan alat cetak e-KTP dan akta catatan sipil. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Penataan Administrasi Kependudukan.


b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.142.384.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.638.526.900.,- sisa sebesar Rp. 503.857.100,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut: 1).

Program

Penataan

Administrasi

Kependudukan,

dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 6.142.384.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.638.526.900,- sisa Rp. 503.857.100,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Implementasi


Realisasi 3.869.103.750

Keluaran

Sisa

Terwujudnya

1.614.

Sistem

396.212.100

brosur KK,KTP

185

Administrasi

dan Akta Capil

jiwa

Terwujudnya

KTP

Pelayanan

peningkatan

113.115

Publik dalam

pelayanan

Bidang

publik dalam

Kependudukan

bidang

Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) 2

Peningkatan

1.685.634.000

1.601.911.000

83.723.000

KK 108.373

kependudukan dan catatan sipil 3

Sosialisasi

Terlaksananya

390

Kebijakan

sosialisasi

desa

Kependudukan

kebijakan

155.000.000

131.078.000

23.922.000

kependudukan 4

Monitoring, Evaluasi dan

36.434.150

36.434.150

0

Terlaksananya monitoring

33 kec.

Pelaporan


Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut : 1).

Terlaksananya

perekaman

data

biometrik

kartu

tanda

penduduk elektronik (e-KTP) tahun 2012 sebanyak 1.614.185 dari quota 2.024.789 atau 79,72%; 2).

Terlaksananya pelayanan KTP : 113.115, KK : 108.373 dan Akta pencatatan Sipil : 121.100 dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan;

3).

Prestasi

yang

diraih

antara

lain:

Penghargaan

dari

Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilannya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Penerapan e-KTP sehingga Kabupaten Malang

Menjadi

Kabupaten/Kota

Tertinggi

III

jumlah

perekaman e-KTP tahun 2012. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut: 1)

Jumlah SDM yang ada belum memadai dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani, sehingga perlu penambahan tenaga operator;

2)

Masih

jauhnya

tempat

pelayanan

dengan

masyarakat,

sehingga perlu penambahan dan pengoptimalan penggunaan mobil keliling; 3)

Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen

kependudukan

dan

pencatatan

sipil,

maka

diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan mengacu MDG’s bahwa salah satu prioritas Pembangunan Nasional

adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender,

Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya mewujudkan

amanat


MDG’s tersebut melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG),

dimana

dalam

strategi

PUG

ini

dilaksanakan

melalui

program/kegiatan SKPD maupun lembaga sektoral lainnya untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dan kegiatan di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan aspek gender; karena tujuan akhir dari PUG adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, selain itu tercermin pula dari komitmen kebijakan anggaran yang responsif gender. Pemerintah Daerah terus berkomitmen untuk selalu menerapkan perencanaan yang berperspektif gender menjadi suatu gerakan bersama

dalam

pembangunan,

dimana

pengintegrasian

gender

merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan dalam pemerataan hasil pembangunan. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan; 2).

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak;

3).

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;

4).

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan pada

pemberdayaan tahun

2012

perempuan telah

dan

dialokasikan

perlindungan anggaran

anak

sebesar

Rp. 1.397.766.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.388.539.400,sisa sebesar Rp. 9.226.600,-.


Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut : 1).

Program

Peningkatan

Perempuan,

dengan

Kualitas

Hidup

alokasi

dan

Perlindungan

anggaran

sebesar

Rp. 229.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 229.750.000,sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1



Realisasi

Keluaran

Sisa

202.750.000

0

Terlaksana-

Kebijakan

nya

Perlindungan

sosialisasi

Perempuan di

kepada

Daerah

kelompok

21 kec.

perempuan lanjut usia, PPR, Klg TKI dan Pelaksanaan GSI 2

Fasilitasi Upaya

27.000.000

27.000.000

0

Tertangani-

Perlindungan

nya

Perempuan

perempuan

Terhadap

dan anak

Tindak

yang

Kekerasan

mengalami

100 %

kekerasan mlelaui institus/unit teknis penyelenggara perlindungan perempuan dan anak

2).

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 695.190.000,dan terealisasi sebesar Rp. 686.046.400,- sisa Rp. 9.143.600,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


Belanja Kegiatan No 1

Pengembangan

Anggaran

Realisasi

176.750.000

175.620.000

Keluaran

Sisa 1.130.000

Tersusunnya

Sistem Informasi

buku hasil

Gender dan Anak

kajian

35 buku

implementasi PUG dalam perumusan kebijakan publik dan model penanggulangan kemiskinan berbasis potens ekonomi lokali 2

Penguatan

257.710.000

257.710.000

0

Tersedianya

50

Kelembagaan

forum

Pengarusutamaan

komunikasi

orang

Gender

anggota PUG, PP dan PA

3

Peningkatan

260.730.000

252.716.400

8.013.600

Tersedianya

21

Kapasitas dan

tambahan gizi

Jaringan

berupa

Kelembagaan

kudapan bagi

Pemberdayaan

anak SD/ MI

SD/MI

Perempuan dan Anak

3).

Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas

Anak dan Perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp..90.475.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 90.475.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

1




Keluaran

Sisa 0

Terlaksananya

Sosialisasi yang

komunikasi

Terkait dengan

informasi

Kesetaraan

edukasi PUG,

Gender

PP dan PA

33 kec.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


4).

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 382.351.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 382.268.000,sisa Rp. 83.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

201.136.000

201.053.000

Keluaran

Sisa 83.000

Terlaksananya

Penyuluhan

kegiatan

bagi Ibu Rumah

bimbingan

Tangga dalam

motivasi dan

Membangun

penyuluhan

Keluarga

kepada ibu rumah

Sejahtera

tangga dalam

200 orang

membina hubungan keluarga yang harmonis dan sejahtera di wilayah Kabupaten Malang 2

3

Pendidikan dan

50.000.000

50.000.000

0

Terlaksananya

40

Pelatihan

keikutsertaan

orang

Peningkatan

pada diklat

Peran Serta dan

peningkatan peran

Kesetaraan

serta dan

Gender

kesetaraan gender 131.215.000

Kegiatan

131.215.000

0

Mewujudkan

Bimbingan

peningkatan peran

Manajemen

usaha perempuan

8 kelompok

Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:


1).

Meningkatnya kapasitas kelembagaan berbasis perempuan dalam 26

Gabungan

organisasi

sebanyak

6

Organisasi

wanita lembaga

dan

Wanita lembaga

berupa

yang

terdiri

perlindungan

Lembaga

dari anak

Pemerintah/Non

Govermental pemerhati perempuan dan anak seperti Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN) dan lembaga/pusat-pusat studi gender di wilayah Kabupaten Malang, sedangkan jumlah lembaga kesejahteraan sosial dan anak pada tahun 2012 mencapai 1.766 lembaga yang terbagi dalam panti-panti sosial anak dan taman kanak-kanak; 2).

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dimana pada tahun 2012 telah dilaksanakan upaya peningkatan kualitas melalui upaya perlindungan perempuan terhadap keluarga tenaga kerja ke luar negeri, lansia, perempuan pekerja rumahan dan fasilitasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan upaya peningkatan penanganan dan layanan terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh unit-unit pelayanan lintas sektor (UPPA, P2TP2A, RSUD Kanjuruhan dan LSM peduli perempuan dan anak);

3).

Meningkatnya peran kelompok ekonomi perempuan produktif dan mandiri dalam pengembangan ekonomi lokal, dimana pada tahun 2011 terdapat 398 unit koperasi wanita dan pada tahun 2012 selain 398 unit koperasi wanita yang sebelumnya telah dibentuk juga berkembang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebanyak 6.439 UEP sebagai lembaga ekonomi pra koperasi berbasis perempuan yang nantinya diharapkan berkembang menjadi rintisan/unitunit koperasi wanita;

4).

Meningkatnya

peran

pembangunan

di

kesempatan

bagi

serta

segala

perempuan

bidang

perempuan

yang

dalam

proses

ditandai

dengan

berperan

di

lembaga

pemerintahan baik eksekutif dan legislatif mencapai angka IV - 102 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

27,09%, serta peran perempuan di lembaga non pemerintah maupun sektor informal mencapai 12.170 orang, sehingga di tahun 2012 angka partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai rasio dari jumlah angkatan kerja perempuan dengan perempuan usia kerja mencapai 90,89%; 5).

Meningkatnya

peran

perempuan

dalam

delapan

fungsi

keluarga menuju keluarga sehat, mandiri dan berkualitas; 6).

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan gender yang ditandai dengan terlaksananya program-program pembangunan yang makin responsif

gender

dan

peningkatan

upaya

mendorong

implementasi kebijakan yang melalui sistem perencanaan dan penganggaran

berbasis

gender

dan

kebijakan

pengarusutamaan gender di Kabupaten Malang; 7).

Terwujudnya SDM yang memiliki pemahaman dan ketrampilan jurnalistik tentang kesetaraan gender, guna peningkatan peran serta perempuan dalam proses pembangunan;

8).

Prestasi yang telah diraih antara lain : a). Penghargaan Kota Layak Anak tingkat Madya tingkat Nasional, an. Pemerintah Kabupaten Malang; b). Penghargaan

Anugerah

Parahita

Ekapraya

tingkat

Nasional, an. Pemerintah Kabupaten Malang. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut: 1).

Masih

kurangnya

lingkungan

sekitar

pemahaman serta

akan

potensi

terbatasnya

diri

akses

dan untuk

meningkatkan taraf hidup, maka perlu dilakukan pembinaan, pelatihan, dan motivasi untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungan sekitar secara berkelanjutan;


2).

Belum terbukanya korban dalam memberikan keterangan terhadap tindak kekerasan yang dialaminya, sehingga perlu dilakukan pendekatan yang intensif dan advokasi;

3).

Kompetensi anggota pokja PUG relatif kurang, sehingga diperlukan pelatihan guna meningkatkan pemahaman tentang PUG;

4).

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya makanan kudapan bergizi di lingkungan sekolah, sehingga perlu dilakukannya sosialisasi dan motivasi kepada guru dan orang tua siswa guna menyediakan tambahan gizi berupa makanan kudapan kepada siswa SD/MI;

5).

Pemahaman hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga, membangun keluarga sejahtera dan bermasyarakat masih kurang, maka untuk meningkatkan pemahaman

tersebut

perlu

dilakukan

pembinaan

dan

sosialisasi secara berkelanjutan. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sangat berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Melalui program yang ada, maka diharapkan pertambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat dihindarkan sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1)

Program Kesehatan Reproduksi Remaja;

2)

Program Pelayanan Kontrasepsi;

3)

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;


4)

Program

Pengembangan

Bahan

Informasi

Tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; 5)

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 588.067.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 584.470.750,- sisa sebesar Rp. 3.596.250,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai berikut : 1).

Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.569.000,- dan terealisasi sebesar Rp..19.569.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Advokasi dan KIE

Belanja Anggaran

Realisasi

19.569.000

Keluaran

Sisa

Tercapainya

120

tentang Kesehatan

19.569.000

0

penurunan

orang

Reproduksi Remaja

perkawinan usia muda

2).

Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp..130.431.000,-

Rp..129.081.000,-

sisa

Rp.

dan

terealisasi

1.350.000,-

sebesar

dengan

rincian

kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pelayanan



Keluaran

Sisa 0

Meningkatnya

Pemasangan

cakupan

Kontrasepsi KB

peserta KB

4.100 aks.

baru dan aktif 2

Pengadaan Alat Kontrasepsi

5.099.400

5.099.400

0

Terlaksananya

10

kegiatan

ohk

monitoring sarana pelayanan KB


No

3

Kegiatan

Pelayanan KB


Realisasi

Keluaran

Sisa

13.690.000

1.350.000

Medis Operasi

Terlaksananya

17

kegiatan

ohk

monitoring pelayanan KB medis operasi

3).

Program

Pembinaan

Peran

Serta

Masyarakat

Dalam

Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp..149.260.750,- sisa Rp. 739.250,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Fasilitasi

Belanja Anggaran

Realisasi

150.000.000

149.260.750

Keluaran

Sisa 739.250

Terwujudnya

Pembentukan

PPKBD sub

Kelompok Masya

PPKBD

rakat Peduli KB

dalam

280 orang

melaksanakan 6 peran bantu dan toga yang aktif memberikan KIE

4).

Program

Pengembangan

Bahan

Informasi

Tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 228.067.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 226.560.000,- sisa Rp. 1.507.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No

Kegiatan

1

Pengumpulan Bahan

Belanja Anggaran

Realisasi

228.067.000

226.560.000

Keluaran

Sisa 1.507.000

- Terwujudnya

Informasi tentang

administrasi

Pengasuhan dan

, akurasi

Pembinaan Tumbuh

dan validasi

Kembang Anak

data, serta

132 orang

rutinitas pelaporan; - Terwujudnya

100

kelengkapan

set

sarana untuk tumbuh kembang anak, sehingga perkembangan kecerdasan anak dapat terpantau sejak dini.

5).

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,dan terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pelatihan



Keluaran

Sisa 0

Terwujudnya

284 orang

Tenaga

kader yang

Pendamping

terlatih,

Bina Keluarga di

terampil dan

Kecamatan

kompeten sebagai pendamping dalam mengelola dan melaksanakan kelompok Bina Keluarga dan UPPKS


Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai berikut: 1).

Upaya menurunkan usia nikah pertama pada wanita usia kurang

dari

peningkatan

20

tahun

kualitas

menjadi

kesehatan

indikator keluarga,

dari

upaya

namun

pada

kenyataannya bahwa pada tahun 2012 terjadi kenaikan, yaitu dari 8.250 di tahun 2011 meningkat menjadi 8.515 orang. Kondisi tersebut disebabkan tidak berimbangnya antara Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan derasnya arus informasi negatif melalui berbagai media khususnya internet; 2).

Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif dari pasangan usia subur sebanyak 397.307 akseptor atau 78,68% dari seluruh pasangan usia subur di tahun 2011, menjadi 408.896 atau 78,55% dari seluruh pasangan usia subur akseptor di tahun 2012;

3).

Meningkatnya sarana pendukung bagi 763 kelompok Bina Keluarga

Berencana

(BKB)

aktif

tahun

2011

menjadi

822 kelompok Bina Keluarga Berencana (BKB) di tahun 2012; 4).

Terwujudnya kelengkapan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, sehingga perkembangan kecerdasan anak dapat terpantau sejak dini;

5).

Meningkatnya

keterampilan

dan

kompetensi

dari

kader

pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan, dalam mengelola kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sejumlah 822 kelompok,

Bina

Keluarga

Remaja

(BKR)

sejumlah

150

kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) sejumlah 312 kelompok dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sejumlah 385 kelompok;


6).

Prestasi yang diraih antara lain: a). Mendapatkan Penghargaan Manggala Karya Kencana tingkat Nasional, an. Bupati Malang; b). Mendapatkan Penghargaan Population Award Bidang Kelembagaan, an. Pemerintah Kabupaten Malang; c). Juara I tingkat Provinsi dalam Lomba KB Lestari; d). Juara II tingkat Provinsi dalam Lomba Kelompok BKB.

c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai berikut: 1).

Masih tingginya pernikahan usia muda (<20 Tahun) dan masih kurangnya

pemahaman

Reproduksi

Remaja

masyarakat

(KRR),

tentang

Kesehatan

terus

diupayakan

sehingga

peningkatan kegiatan KIE pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja bersama stakeholder; 2).

Guna peningkatan program KB di daerah dalam nuansa Otonomi Daerah, untuk masa mendatang terdapat wacana bahwa penyediaan alat kontrasepsi KB harus disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka untuk mengantisipasi kekosongan dana Alat Kontrasepsi dari Pemerintah Pusat, diharapkan agar pemerintah daerah mempersiapkan alokasi anggaran guna memenuhi kebutuhan tersebut secara khusus;

3).

Masih kurangnya media KIE KB pada setiap pintu masuk kecamatan

berupa

pembangunan

media

tugu KIE

dan

baliho,

maka

KB

berupa

Tugu

dilakukan (pada

33

kecamatan) dan pembuatan Baliho KIE KB pada 7 kecamatan (Pagak, Turen, Kepanjen, Bululawang, Tumpang, Singosari, Pujon); 4).

Masih

lemahnya

keluarga,

kegiatan

sehingga

usaha

diperlukan

ekonomi peningkatan

produktif

di

pembinaan

kegiatan usaha ekonomi produktif melalui UPPKS, sekaligus meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait. IV - 109 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

13. Sosial Konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat yang dikenal dengan sebutan Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin menjadi sasaran dalam pelayanan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain melalui peningkatan penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial, namun upaya tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya. Penurunan angka kemiskinan sebagai dampak dari berbagai program pengentasan kemiskinan, serta dari upaya peningkatan kegiatan ekonomi secara umum, namun demikian kemiskinan dan pengangguran masih merupakan urusan yang serius di Kabupaten Malang dalam beberapa tahun kedepan. Sehingga diperlukan peningkatan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan antara lain melalui pengembangan etos kerja, semangat kewirausahaan, gotong royong masyarakat dan pemberdayaan ekonomi perdesaan. Berdasarkan surat dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: B.025/Sesmen-PDT/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Verifikasi dan Updating Status Desa, di Kabupaten Malang masih terdapat 110 desa yang dikategorikan desa tertinggal atau 28% dari jumlah desa/kelurahan sebanyak 390 desa/kelurahan. Namun dari hasil verifikasi ulang pada tahun 2012

jumlah desa tertinggal di

Kabupaten Malang berjumlah 51 desa tertinggal (48 Desa Tertinggal dan 3 Desa Sangat Tertinggal) dimana ditargetkan pada tahun 2014 desa tertinggal akan tuntas. Penetapan kategori ini dimanfaatkan untuk lebih memfokuskan kegiatan pembangunan terutama dalam rangka pemberdayaan dan penguatan sarana dan prasarana perdesaan. Dengan demikian tingkat klasifikasi ketertinggalan semakin ringan terutama karena semakin tercukupinya sarana dan prasarana desa.



Program

Pemberdayaan

Fakir

Miskin,

Terpencil (KAT) dan Penyandang

Komunitas

Masalah

Adat

Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya; 2).

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

3).

Program Pembinaan Anak Terlantar;

4).

Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma;

5).

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;

6).

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya);

7).

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan sosial pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 723.418.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 718.881.300,- sisa sebesar Rp. 4.537.600,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan sosial sebagai berikut: 1).

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 240.397.600,dan terealisasi sebesar Rp. 238.149.000,- sisa Rp. 2.248.600,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Fasilitas



Keluaran

Sisa 720.000

- Terlaksananya

Manajemen

motifasi sosial

Usaha bagi

bagi 20 orang

Keluarga Miskin

lanjut usia dan

60 orang

40 orang wanita rawan sosial ekonomi;


No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

60

penanganan

orang

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Malang sebanyak 40 orang. 2

Pelatihan

173.135.000

171.606.400

1.528.600

Terlaksananya

Keterampilan

kegiatan

Berusaha bagi

bimbingan

Keluarga Miskin

motivasi dan

400 orang

pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin di wilayah Kabupaten Malang

2).

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 139.847.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 138.831.600,- sisa Rp. 1.016.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pelayanan dan



Keluaran

Sisa 598.000

Terwujudnya

Perlindungan

pelayanan dan

Sosial, Hukum

rehabilitasi

bagi Korban

sosial bagi

Eksploitasi,

anak

Perdagangan

berhadapan

Perempuan dan

dengan hukum

Anak

dan pekerja

30 orang

migran bermasalah


No 2




Keluaran

Sisa 418.000

Tersedianya

15

Kualitas

sarana

dan

Pelayanan,

prasarana

Sarana dan

dalam

Prasarana

Peningkatan

Rehabilitasi

Kualitas

Kesejahteraan

Pelayanan dan

Sosial Bagi PMKS

Rehabilitasi

orang

rangka

Kesejahteraan Sosial PMKS 3

Penanganan

32.187.600

32.187.600

0

Tertanganinya

Masalah-Masalah

korban

Strategis yang

bencana

200 orang

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

3).

Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.498.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.119.000,- sisa Rp. 379.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1




Sisa 379.000


50 anak

Bakat dan

kegiatan

Ketrampilan Anak

bimbingan

Terlantar

motivasi dan pelatihan ketrampilan pengembangan bakat / keterampilan anak terlantar


4).

Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.557.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.557.600,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

1

Pendayagunaan

Belanja Anggaran

Realisasi

28.557.600

Keluaran

Sisa

28.557.600

0

Terlaksananya

para

pendayagunaan

Penyandang

bagi 40 orang

Cacat dan Eks

penyandang

Trauma

cacat dan eks

40 orang

trauma

5).

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.961.000,- sisa Rp. 299.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

1

Pendidikan dan



Keluaran

Sisa 299.000

Terbinanya anak

Pelatihan bagi

panti yang trampil

Penghuni Panti

dan mahir

25 orang

Asuhan/Jompo

6).

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.120.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pemberdayaan



Keluaran

Sisa 0

Terlaksananya

Eks Penyandang

kegiatan

Penyakit Sosial

bimbingan

50 orang

motivasi bagi eks penyandang penyakit sosial


7).

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.738.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 127.143.100,- sisa Rp. 595.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

22.319.500

Peningkatan

Keluaran

Sisa

22.319.500

0

30

Terlaksananya

Peran Aktif

kegiatan

Masyarakat dan

Penyuluhan

Dunia Usaha

sosial kepada

orang

masyarakat (Toga, Toma, PKK, Karang Taruna, PSM RT/RW) 2

65.518.600

Peningkatan

65.073.600

445.000

Terwujudnya

Jejaring

kerjasama

Kerjasama

pelaku-pelaku

Pelaku-Pelaku

kesejahteraan

Usaha

sosial

7 kube

Kesejahteraan Sosial Masyarakat 3

39.900.000

Peningkatan

39.750.000

150.000

40

Terlaksananya

Kualitas SDM

kualitas SDM

karang

Kesejahteraan

kesejahteraan

taruna

Sosial

sosial

Masyarakat

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Sosial sebagai berikut: 1).

Meningkatnya

rasio

penanganan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2,65% pada tahun 2011 menjadi 3,11% di tahun 2012, sehingga dapat diartikan terdapat

peningkatan

terhadap

penanganan

urusan

kesejahteraan sosial; 2).

Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari 2,02% di tahun 2011 menjadi 2,08% di tahun 2012 dari total PMKS yang ada setiap tahunnya; IV - 115


3).

Meningkatnya motivasi untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi melalui pemberian bantuan berupa hewan ternak, usaha sektor informal, peralatan berupa gilingan tepung, kopi, parutan kelapa, dan bantuan lainnya bagi fakir miskin dimana tahun 2011 telah diberikan bantuan sebanyak 897 orang dan di tahun 2012 sebanyak 1.220 orang;

4).

Berkurangnya beban bagi korban bencana alam melalui pelaksanaan penyaluran bantuan dimana di tahun 2011 telah disalurkan bantuan kepada 1.300 KK dan di tahun 2012 disalurkan bantuan kepada 1.910 KK;

5).

Meningkatnya perkembangan dan motivasi bagi anak terlantar dalam hal bakat dan ketrampilannya dimana di tahun 2011 telah dilakukan pembinaan kepada 90 anak terlantar dan di tahun 2012 sebanyak 175 anak;

6).

Meningkatnya keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh penyandang cacat sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya dari 60 orang di tahun 2011 menjadi 87 orang di tahun 2012;

7).

Meningkatnya produktivitas penghuni panti asuhan melalui pemberian bantuan stimulan dan ketrampilan yang telah dilakukan di 30 panti asuhan di tahun 2011 dan 33 panti asuhan di tahun 2012;

8).

Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan bagi jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pelatihan

dalam

memberikan

pelayanan

sosial

kepada

masyarakat sebanyak 143 orang di tahun 2012; 9).

Meningkatnya

upaya

pencegahan

dan

pemberantasan

penyalagunaan narkoba dan obat-obatan terlarang melalui publikasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di beberapa tempat strategis dan di sekolahan, yang telah dilakukan di tahun 2012 sebanyak 1 kali penyuluhan dan


merehabilitasi sejumlah 24 anak nakal dan korban NAPZA dengan sistem panti; 10). Meningkatnya

pelayanan

dan

terwujudnya

perlindungan

jaminan sosial serta kesetiakawanan sosial masyarakat; 11). Meningkatnya pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial antara lain : gelandangan, pengemis, anak nakal, anak jalanan, eks korban NAPZA, dan WTS yang merupakan program prioritas Provinsi Jawa Timur secara terus menerus dan berkelanjutan, diharapkan timbul kesadaran pribadi dan dapat kembali ke masyarakat; 12). Meningkatnya pembinaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial; 13). Prestasi yang diraih antara lain: 14). Juara II tingkat Provinsi dalam Lomba ORSOS Berprestasi, an. Panti Asuhan Petermas Gondanglegi; 15). Juara II tingkat Provinsi dalam Lomba Karang Taruna Berprestasi, an. Karang Taruna Merta Wijaya Arjowilangun Kalipare. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan sosial sebagai berikut: 1).

Ketersediaan data base PMKS yang valid masih jauh dari yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang handal untuk memperoleh data yang valid di wilayah kerja masing-masing;

2).

Masih terbatasnya PMKS yang dapat ditangani dan semakin meningkatnya jumlah PMKS dari tahun ke tahun, maka dilakukan penanganan PMKS dengan lebih maksimal serta dilakukan kerjasama dengan instansi terkait di Provinsi maupun Pemerintah Pusat;

3).

Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan PMKS, sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana secara bertahap; IV - 117


4).

Jumlah populasi anak terlantar dari tahun ke tahun di Kabupaten Malang semakin meningkat, maka diperlukan penanganan

anak

terlantar,

melalui

kegiatan

Pelatihan

Pengembangan Bakat Anak Terlantar; 5).

Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pendayagunaan pada

penyandang

cacat,

yang

mana

hanya

dapat

dimanfaatkan untuk 40 anak orang penyandang cacat rungu dan wicara

(ABK), sementara jumlah penyandang cacat di

Kabupaten Malang cukup banyak, sehingga perlu dilakukan seleksi calon peserta secara selektif dan kreteria untuk ABK yang memiliki potensi dan ketrampilan yang dimiliki, berupa ketrampilan otomotif dan tata rias; 6).

Masih belum bisa menjangkau semua panti untuk permohonan bantuan

ekonomi

produktif,

sehingga

perlu

dilakukan

terobosan program melalui Provinsi dan Pemerintah Pusat seperti: program pemenuhan kebutuhan dasar subsidi BBM Kementerian Sosial dan

program peningkatan sarana dan

prasarana panti dari Provinsi Jawa Timur; 7).

Masih besarnya pengaruh dari para mucikari, sehingga bimbingan

motivasi

membutuhkan

sosial

waktu/proses

bagi

wanita

yang

cukup

tuna

sosial

lama

dan

membutuhkan pendekatan khusus, maka dalam proses seleksi melibatkan koordinator mucikari di lokalisasi dan untuk peserta bimbingan selanjutnya

diikuti

dari

disampaikan

perwakilan kepada

wisma-wisma

penghuni

untuk

lokalisasi

di

masing-masing wisma; 8).

Belum berjalannya program-program tenaga kesejahteraan sosial secara optimal, maka perlunya tenaga kesejahteraan sosial

dilibatkan

menjadi

pendamping

program

Provinsi

maupun Pusat.


14. Ketenagakerjaan Kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah berkenaan dengan urusan ketenagakerjaan adalah adanya ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan, sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja. Untuk mengatasi masalah meningkatnya jumlah angkatan kerja telah dilakukan beberapa upaya untuk menstimulasi munculnya lapangan pekerjaan baru maupun penyiapan bagi pencari kerja agar siap pakai, diantaranya menempatkan tenaga kerja melalui program antar kerja lokal, program antar kerja antar daerah dan program antar kerja antar negara. Disamping itu dilakukan pula upaya-upaya pembinaan dan pengembangan

produktivitas

tenaga

kerja,

perluasan

dan

pengembangan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

2).

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan ketenagakerjaan pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.607.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.562.080.000,- sisa sebesar Rp. 45.550.000,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan ketenagakerjaan sebagai berikut: 1).

Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 323.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 313.460.000,- sisa

Rp. 10.300.000,- dengan rincian



No

Kegiatan

1

Penyebarluasan

2).

Belanja Anggaran

Realisasi

323.760.000

313.460.000

Keluaran

Sisa

Meningkatnya

3.000

Informasi Bursa

10.300.000

penempatan

orang

Kerja

tenaga kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.283.870.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.248.620.000,- sisa Rp. 35.250.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Fasilitasi

Belanja Anggaran

Realisasi

189.138.000

186.238.000

Keluaran

Sisa 2.900.000

Terlaksananya

Penyelesaian

sosialisasi

Prosedur

tentang

Penyelesaian

pemahaman

Perselisihan

PHI

60 orang

Hubungan Industrial 2

Fasilitasi

369.284.000

351.034.000

18.250.000

Penyelesaian

- Terwujudnya draf

Prosedur

1 rekom

besaran

Pemberian

UMK 2013;

Perlindungan

- Terwujudnya

Hukum dan Jaminan Sosial

pengetahuan

Ketenagakerjaan

tentang

75 orang

pemberdayaan KB dan Koperasi Perusahaan 3

Sosialisasi

100.000.000

95.600.000

4.400.000

Terlaksananya

Berbagai

sosialisasi

Peraturan

peraturan

Pelaksanaan

pelaksanaan

tentang

tentang

Ketenagakerjaan

ketenaga-

100 orang

kerjaan


No 4

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Peningkatan

Realisasi

625.448.000

Keluaran

Sisa

615.748.000

9.700.000

Pengawasan,

Terlaksananya

300

apel bulan K3

orang

Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Adapun

hasil/outcome

pelaksanaan

program

serta pada

manfaat urusan

yang

diperoleh

ketenagakerjaan

dari

sebagai

berikut : 1).

Meningkatnya kualitas angkatan kerja melalui pelaksanaan pelatihan, tahun 2011 telah dilakukan pelatihan sebanyak 13 kegiatan dengan peserta sejumlah 370 orang

dan di

tahun 2012 sebanyak 23 kegiatan pelatihan dengan peserta sejumlah 970 orang; 2).

Meningkatnya pemahaman hukum ketenagakerjaan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman hukum serta meningkatnya kesejahteraan pekerja

atau telah dilakukan

pemahaman hukum ketenagakerjaan kepada 100 orang tenaga kerja di tahun 2011 dan 75

orang tenaga kerja di

tahun 2012; 3).

Menurunnya angka pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan dari 239 pelanggaran di tahun 2011 menjadi 190 pelanggaran di tahun 2012;

4).

Prestasi yang diraih antara lain: a). Penghargaan PT

Beiersdorf

zero

accident

Indonesia,

tingkat

Kabupaten,

Singosasari;

KUD

an.

Sumber

Makmur, Ngantang; PT. Pindad, Turen; PT. Molindo Inti Gas, Lawang; PT. Molindo Raya Industrial, Lawang; PT. PJB. UP Brantas, Sumberpucung; dan PT. Dupont Indonesia;


b). Penghargaan Pembina LKS Bipartit tingkat Kabupaten, an. PT. Ekamas Fortuna; c). Penghargaan Pembinaan Tenaga Kerja Wanita tingkat Kabupaten, an. PT. Beiersdorf Indonesia , Singosasri; d). Penghargaan Penggerak

TKI

Atas

Ekonomi

Prestasinya

tingkat

Sebagai

Kabupaten,

Pelopor

an.

Manaf

Siswanto Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan ketenagakerjaan sebagai berikut: 1).

Belum

sepenuhnya

ketenagakerjaan, peraturan

pekerja

sehingga

pelaksanaan

memahami

perlu

tentang

dilakukan

hukum sosialisasi

ketenagakerjaan

secara

optimal; 2).

Masih minimnya kualitas angkatan kerja untuk bersaing di dunia kerja, maka diperlukan pelatihan-pelatihan teknis guna meningkatkan kualitas dan kemampuan angkatan kerja.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Peranan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional maupun regional sejak krisis moneter, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Selain itu memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi karena kegiatan usahanya lebih banyak berhubungan langsung dengan ekonomi kerakyatan, maka pembinaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis yang perlu terus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan, guna mengatasi berbagai permasalahan seperti pengangguran dan kesenjangan sosial ekonomi.



Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (KUKM);

2).

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;

3).

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;

4).

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

5).

Program Peningkatan Pelayanan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.227.608.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.187.001.636,- sisa sebesar Rp. 40.606.514,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah sebagai berikut : 1).

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha

Kecil

Menengah,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp. 388.315.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 388.315.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

2

Kegiatan Memfasilitasi



Keluaran

Sisa 0

Terlaksananya

30

Peningkatan

rapat koordinasi

koperasi

Kemitraan Usaha

jaringan usaha

/KUD

bagi Usaha Mikro

mikro kecil dan

Kecil Menengah

menengah

Penyelenggaraan

Meningkatnya

1000

Pelatihan

360.000.000

360.000.000

0

pengetahuan,

UMKM

Kewirausahaan

ketrampilan dan kemampuan UMKM


2).

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 327.582.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 321.199.850,sisa Rp. 6.382.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Koordinasi



Keluaran

Sisa 0

Pemanfaatan

- Terlaksananya pemantauan bagi penerima

Fasilitas

100 koperasi

dana peme-

Pemerintah untuk

rintah dan

Usaha Kecil

pengendalian

Menengah dan

penerima

Koperasi

permodalan; - Terlaksananya

100

pembinaan,

koperasi

pengendalian dan pengawasan KSP/USP dan KJKS/UJKS 2

Terlaksananya

80

Sarana Pemasaran

promosi produk

KUKM

Produk Usaha

UMKM Pameran

Mikro Kecil

tingkat Nasional

Menengah

di Palangkaraya

Pengembangan

120.000.000

119.870.000

130.000

Kalimantan Tengah, tingkat Provinsi pada Harkop di Kabupaten Jombang dan tingkat Kabupaten (Hari Koperasi di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan serta Hari jadi Kabupaten Malang) dan terjadinya transaksi langsung dan tidak langsung


No 3

4

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan

40.000.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

Pendampingan

300

Pembinaan

ketrampilan dan

KUKM

Industri Rumah

konsultasi bisnis

Tangga, Industri

bagi KUMKM

Kecil dan Industri

dalam pengem-

Menengah

bangan usaha

Penyelenggaraan

25.000.000

40.000.000

0

25.000.000

0

Terlaksananya

Promosi Produk

promosi dan

Usaha Mikro Kecil

pameran produk

Menengah

UKM dan

2 UKM

koperasi dalam perluasan pasar dan pangsa pasar serta terjadinya transaksi langsung dan tidak langsung (Pameran Smes'co festival ke 10 tahun 2012 pada rangkaian Harkopnas ke 65 Tahun 2012) 5

Pengembangan

93.939.050

87.686.550

6.252.500

Terlaksananya

Kebijakan dan

kegiatan

Program

pengembangan

Peningkatan

usaha ritail

80 koperasi

Ekonomi Lokal 6

Pengendalian dan

23.750.000

23.750.000

0

Terlaksananya

Pengawasan

pengendalian

Penggunaan Dana

dan pengawasan

Pemerintah bagi

penggunaan

Koperasi

dana pemerintah

25 KUD/ Koperasi

bagi koperasi

3).

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.846.800,dan

terealisasi

sebesar

Rp.

115.466.000,-

sisa

Rp..26.380.800,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: IV - 125 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

No 1

Belanja

Kegiatan Fasilitasi

Anggaran

Realisasi

141.846.800

115.466.000

Keluaran

Sisa 26.380.800

- Terlaksananya

Pengembangan

pameran

Usaha

bagi perajin

Kecil

1 kali

serta

Menengah

kegiatan monitoring dan evaluasi perkembanga n industri kerajinan untuk diikutsertakan dalam pameran; - Tersedianya

29

data

GLK,

koperasi

RMU

dan

/KUD

Lantai Jemur Koperasi

4).

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 193.291.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 193.291.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Peningkatan

87.431.500


Keluaran

Sisa 0

Melaksanakan

Sarana dan

bimbingan teknis

Prasarana

Rencana

Pendidikan dan

Anggaran

Pelatihan

Pendapatan

Perkoperasian

Belanja Koperasi

175 kopwan

(RAPBK) dan pembuatan pelaporan bagi pengurus Koperasi Wanita 2

Sosialisasi

15.350.000

15.350.000

0

Terlaksananya

230

Prinsip-Priinsip

sosialisasi

orang/

Pemahaman

manajemen

20 KEP

Perkoperasian

koperasi


No 3

Kegiatan

Belanja Anggaran

Pembinaan,

22.798.500

Realisasi

Keluaran

Sisa

22.798.500

0

75

Terlaksananya

koperasi

Pengawasan

penilaian

dan

koperasi

Penghargaan

berprestasi,

Koperasi

bimbingan dan

Berprestasi

konsultasi rehabilitasi dan konsuldasi serta monitoring dan evaluasi kinerja koperasi

4

Monitoring,

67.711.000

67.711.000

0

140

Terlaksananya

Evaluasi dan

monitoring,

Pelaporan

evaluasi dan

KSP/USP

pelaporan bagi LKM dan KSP/USP serta penilaian kesehatan bagi KSP/USP

5).

Program

Peningkatan

Pelayanan,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp. 176.573.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 168.729.786,- sisa Rp. 7.843.214,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

176.573.000

168.729.786

Keluaran

Sisa 7.843.214

Bantuan dana

1 tahun

Pendukung

bergulir

Pelayanan

terealisasi pada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah sebagai berikut: IV - 127 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

1).

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan serta memperluas akses masyarakat terutama kaum perempuan ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha, sarana prasarana sosial ekonomi, permodalan dan informasi;

2).

Meningkatnya

jumlah

Koperasi

dari

1.057

Koperasi

di

tahun 2011 menjadi 1.072 Koperasi di tahun 2012 yang diikuti dengan berkembangnya jumlah anggota koperasi sebanyak

249.246

orang

Rp..1.108.959.934.000,-

dengan

sedangkan

asset

mencapai

volume

usahanya

mencapai Rp. 1.356.110.611.000,- dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 25.391.174.000,- yang menyerap tenaga kerja sebanyak 4.534 orang serta meningkatnya jumlah UMKM dari 272.091 unit di tahun 2011 menjadi 273.101 unit di tahun 2012 dengan omzet Rp. 27.683.892.000.000,- yang menyerap tenaga kerja sebanyak 510.503 orang yang mana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang telah berupaya memberikan

bimbingan/pendampingan

dan

menyediakan

fasilitas permodalan melalui UPTD PPK BLUD Dana Bergulir pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp. 5.355.000.000,- dan tahun 2012 sebesar Rp. 8.285.000.000,-, konsultasi bisnis melalui Klinik KUMKM serta sarana promosi pemasaran melalui Griya KUMKM; 3).

Meningkatnya kemudahan pelayanan Klinik UMKM dimana pada Tahun 2011 telah dilakukan pelayanan kepada sejumlah 300 UMKM dan di tahun 2012 sebanyak 300 UMKM;

4).

Meningkatnya

ketrampilan

dimana

dilakukan

telah

kewirausahaan pembinaan

bagi

kepada

KUMKM,

500

WUB


(Wirausaha Baru) di tahun 2011 serta 950 orang anggota koperasi

dan

di

tahun

2012

sebanyak

1.000

WUB

(Wirausaha Baru) serta 1.138 orang anggota koperasi dalam pengembangan usaha koperasi; 5).

Mendorong dan membangkitkan gairah usaha para Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi pada umumnya melalui penggalian modal sendiri dari Anggota Koperasi, masyarakat maupun perkuatan modal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Malang. Perkuatan modal yang telah diberikan kepada Koperasi dan UMKM yang berbentuk modal hibah, kemitraan, modal bergulir sarana dan prasarana usaha sampai dengan akhir 2012 berjumlah Rp. 147.022.839.410,-;

6).

Meningkatnya kemudahan pelayanan bagi UMKM dimana di tahun 2011 telah dilakukan pelayanan kepada sejumlah 892 UMKM dan di tahun 2012 sebanyak 1.382 UMKM;

7).

Meningkatnya jaringan usaha UMKM dari 272.091 unit di tahun 2011 menjadi 273.101 unit di tahun 2012;

8).

Meningkatnya

ketrampilan

kewirausahaan

bagi

KUMKM,

dimana telah dilakukan pembinaan kepada 1.300 KUMKM di tahun 2012; 9).

Tercapainya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;

10). Prestasi yang diraih antara lain : a). Reward kepada 47 Koperasi Wanita hasil seleksi dari Tim Independen Perguruan Tinggi Negeri; b). Penghargaan Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Konsumen tingkat Provinsi Jawa Timur, an Primkoppolres Malang;


c). Penghargaan Koperasi berprestasi Kelompok Koperasi produsen

tingkat

Provinsi

Jawa

Timur,

an.

KUD

Gondanglegi; d). Penghargaan Karya Tulis Perkoperasian Kelompok Masyarakat Umum tingkat Provinsi Jawa Timur, an. Ita Marthawati A. SE,S. KOM, MAP; e). Penghargaan Lomba Berpacu Dalam Koperasi tingkat Provinsi Jawa Timur, an. Kopwan Pundi Artha Jaya Kecamatan Karangploso. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah sebagai berikut: 1).

Belum maksimalnya kerjasama usaha sapi perah dan usaha pertanian, sehingga perlu didorong kerjasama dimaksud melalui bimbingan teknis pengembangan kemitraan sapi perah dan bimbingan teknis pengembangan usaha bio gas serta rapat evaluasi;

2).

Banyaknya pelaku UKM yang belum bisa mengembangkan usahanya, serta kurangnya permodalan bagi UMKM yang sudah mendapatkan pelatihan WUB (Wira Usaha Baru), sehingga perlu diadakan kegiatan/ pelatihan lanjutan untuk pengembangan usaha dalam manajemen kelompok, serta perlu adanya bantuan permodalan untuk para pelaku UKM yang baru dilatih sebagai WUB (Wira Usaha Baru);

3).

Sering

terjadinya

keterlambatan

dalam

pengembalian

pinjaman dan banyaknya pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) tidak sesuai dengan aturan koperasi, sehingga perlu dioptimalkan pengawasan dan pembinaan pada koperasi yang memperoleh dana bergulir serta kunjungan lapangan dan pemberian surat peringatan;


4).

Masih minimnya dana untuk biaya sarana prasarana promosi, sehingga perlu penambahan

dana untuk

promosi

baik

pameran melalui media cetak dan media elektronik; 5).

Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menciptakan lapangan usaha baru, maka perlu dilakukan pendataan UKM dan pelatihan sesuai dengan potensi yang ada, melalui Klinik Koperasi Usaha Kecil Menengah

(KUKM)

sebagai

sarana

pendampingan

dan

konsultasi bisnis bagi KUKM dengan kegiatan: pendampingan advokasi,

pembiayaan,

pemasaran, pelatihan

konsultasi

KUKM; 6).

Banyaknya

usaha

ritel

yang

merajalela

sehingga

mempengaruhi usaha ritel koperasi, sehingga perlu didorong kerjasama

antar

koperasi

dalam

kegiatan

ritel

seperti

terwujudnya Brand Identity Retail Koperasi pada kegiatan usaha retail melalui kerjasama antar koperasi; 7).

Kurangnya Permodalan pada UPTD-PPK BLUD Dana Bergulir sehingga

realisasi

ajuan

bantuan

dana

bergulir

masih

menunggu angsuran dari penerima modal bergulir, maka perlunya tambahan modal bergulir bagi UPTD-PPK BLUD agar tidak terjadi antrian pengajuan permodalan bagi KUMKM; 8).

Masih banyak Koperasi/KUD yang belum memanfaatkan Gudang Lantai Jemur dan Kios (GLK), Rice Milling Unit (RMU) dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM, sehingga diperlukan Rakor Dinas Koperasi dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM;


9).

Terbatasnya jumlah pengrajin batik dan aksesoris yang telah dikenal untuk diikutsertakan dalam pameran, sehingga perlu dilaksanakan melaksanakan

koordinasi

dengan

monitoring

SKPD

kepada

terkait

pengrajin

serta yang

diinformasikan untuk diikutsertakan dalam pameran. 16. Penanaman Modal Pembangunan urusan penanaman modal diarahkan untuk menarik investasi, dimana ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri mau menanamkan modalnya antara lain: penegakan peraturan di bidang investasi dan pelayanan publik yang baik; adanya stabilitas keamanan yang terjamin; kondisi tenaga kerja yang berkualitas dan mendukung adanya investasi; ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai; dan ketersediaan bahan baku kegiatan investasi. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

2).

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan penanaman modal pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 691.210.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 677.810.000,- sisa sebesar Rp. 13.400.000,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan penanaman modal sebagai berikut: 1).

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 617.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 604.435.000,- sisa Rp. 12.925.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No 1

Kegiatan Koordinasi



Keluaran

Sisa

- Pemutakhiran

132

Perencanaan dan

0

data potensi

titik

Pengembangan

ekonomi

Penanaman Modal

daerah

survey

Kabupaten Malang dalam bentuk peta/layer Produk Unggulan Ekonomi Daerah Kabupaten Malang; - Terlaksananya

2

rapat Dewan

kali

Pengembangan Investasi. 2

Monitoring Evaluasi

102.470.000

94.120.000

8.350.000

dan Pelaporan

Terlaksananya

1

promosi produk

kali

unggulan daerah

pame-

(Pameran

ran

Produk Unggulan Daerah) 3

Pengembangan

141.125.000

139.925.000

1.200.000

Potensi Unggulan

Tersedianya

150

data potensi

buku

daerah 4

Peningkatan

66.250.000

66.250.000

0

Terlaksananya

1

Koordinasi dan

kegiatan Forum

kali

Kerjasama di Bidang

Investasi

Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha 5

Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

54.250.000

54.250.000

0

Terealisasinya form isian LKPM

90 perusahaan

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal


No 6

Kegiatan Penyelenggaran

Belanja Anggaran

Realisasi

163.000.000

159.625.000

Keluaran

Sisa 3.375.000

Tersedianya

Pameran Investasi

1

bahan promosi

kali

pameran investasi

2).

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.375.000,- sisa Rp. 475.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Memfasilitasi dan

Belanja Anggaran

Realisasi

25.150.000

Keluaran

Sisa

25.075.000

75.000

Terwujudnya

Koordinasi

sinergitas

Kerjasama di Bidang

koordinasi dan

Investasi

fasilitasi di

4 inves tor

bidang PM 2

Pengembangan

48.700.000

48.300.000

400.000

Tersedianya

1

Sistem Informasi

data realisasi

paket

Penanaman Modal

investasi yang akurat

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan penanaman modal sebagai berikut : 1).

Meningkatnya nilai investasi sebesar Rp. 7.248.234.965.586,pada tahun 2011, meningkat menjadi Rp. 7.293.387.238.586,di

tahun

2012

atau

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp. 45.152.273.000; 2).

Masih kondusifnya kondisi iklim investasi dan masih menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Jawa Timur. Jumlah unit usaha untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2011 berjumlah 18 perusahaan dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berjumlah

22 perusahaan

2012 berjumlah 22 Perusahaan PMA dan

di tahun

22 perusahaan

PMDN; IV - 134 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

3).

Meningkatnya tenaga kerja yang terserap oleh PMA/PMDN mencapai 27.412 orang tahun 2011 menjadi 27.566 orang di tahun 2012;

4).

Tersedianya data potensi ekonomi daerah Kabupaten Malang dalam bentuk peta/layer Produk Unggulan Ekonomi Daerah Kabupaten Malang;

5).

Terlaksananya promosi produk unggulan daerah (Pameran Produk Unggulan Daerah);

6).

Prestasi yang telah diraih antara lain: a). Juara Harapan II tingkat Nasional Stand Favorite pada Event The 8th Internasional Sumatera Expo di Batam; b). Terbaik Pertama Kinerja Pelayanan Penanaman Modal di Bidang Promosi Investasi tingkat Provinsi.

c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan penanaman modal sebagai berikut: 1)

Pelaksanaan pameran dengan rentang waktu yang cukup lama (11 hari termasuk persiapan) di luar kota (Surabaya), sehingga dibutuhkan dukungan SDM petugas penjaga stand pameran dilaksanakan secara bergilir setiap hari selama pelaksanaan

kegiatan

pameran

dan

penyediaan

dana

operasional yang cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas SDM penjaga stand; 2)

Lokasi produk unggulan daerah yang menjadi potensi ekonomi tersebar di 33 kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan perlu dilakukan penjadwalan secara tertib;

3)

Masih minimnya perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga perlu ditingkatkan koordinasi yang optimal dengan instansi terkait.


17. Kebudayaan Pembangunan urusan kebudayaan diarahkan pada meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya, yang difokuskan

untuk

memantapkan

budaya

daerah,

meningkatkan

pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah, serta meningkatkan kesempatan untuk pengembangan ekonomi lokal. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

2).

Program Pengelolaan Keragaman Budaya.


kebudayaan

anggaran sebesar

pada

tahun

2012

telah

dialokasikan

Rp. 544.709.500,- dan terealisasi sebesar

Rp. 544.709.500,- sisa sebesar Rp. 0,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan kebudayaan sebagai berikut : 1).

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.959.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.959.500,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No

Kegiatan

1

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Belanja Anggaran

Realisasi

114.959.500

114.959.500

Keluaran

Sisa 0

Terlaksananya

1

Pagelaran Wayang

keg.

Kulit;Tari Bedoyo Amruwo Bhumi dari Kraton Yogjakarta; dan Tari Krido Retno


2).

Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 429.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 429.750.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No

Kegiatan

1

Pengembangan Kesenian

2

Belanja Anggaran

Realisasi

89.700.000

Keluaran

Sisa

89.700.000

0

dan

Terlaksananya

Kebudayaan

Kawasan Selatan

Daerah

(8 Kabupaten)

Fasilitasi

3

festival kesenian

340.050.000

340.050.000

0

keg.

Terlaksananya

18

Perkembangan

pertunjukan rakyat

Keragaman

13 kali dan Festival

Budaya Daerah

Tk. Provinsi Jawa

keg.

Timur 5 Kelompok ( Audisi Penari , Festival Lagu, Festival Karya Tari , Festival Dalang dan Festival Ludruk) dan Pawai Budaya Negara Kertagama

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan kebudayaan sebagai berikut : 1).

Meningkatnya seni budaya

khususnya budaya Malangan

dengan dilakukannya Pelestarian 72 karakter Topeng; 2).

Meningkatnya kualitas pelayanan pelaku seni budaya yang berpartisipasi

dalam

pentas

seni,

dengan

upaya

telah

kesenian

dan

dilakukan Pertunjukan Rakyat sebanyak 13 kali; 3).

Semakin

meningkatnya

perkembangan

kebudayaan daerah Jawa Timur khususnya bagian selatan berupa kesenian Kuda Lumping, Campursari dan Qosida Modern;


4).

Bantuan Hibah peralatan Sound System 1 paket pada sanggar Mudraganesa, sanggar

Asmorobangun, Pembuatan Topeng

(B. Mariyam), Padepokan Mangun Darmo; 5).

Bantuan Hibah pengembangan kesenian pada 152 Kelompok Seni Budaya di Kabupaten Malang;

6).

Meningkatnya pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah;

7).

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang, dengan terlaksananya Festival Kesenian Kawasan Selatan;

8).

Semakin meningkatnya keanekaragaman seni budaya daerah melalui pertunjukan dan festival rakyat;

9).

Prestasi yang telah diraih antara lain: a). Juara III tingkat Provinsi dalam Lomba Lagu Pengantar Tidur Jawa, an. Pemerintah Kabupaten Malang; b). Piagam Penghargaan tingkat Provinsi sebagai Sepuluh Penyaji Dalang Terbaik, an. Pemerintah Kabupaten Malang; c). Piagam Penghargaan tingkat Provinsi sebagai Sepuluh Penyaji Karya Tari Terbaik, an. Sanggar Seni Mudra Ganesha Kecamatan Turen; d). Piagam

Penghargaan

tingkat

Provinsi

sebagai

Raki

Berbusana Terbaik, an. Pemerintah Kabupaten Malang; e). Piagam

Penghargaan

kepada

Pemerintah

Kabupaten

Malang, sebagai Juara Photogenic Top Model Kebaya di Kabupaten Bondowoso; f). Piagam

Penghargaan

kepada

Pemerintah

Kabupaten

Malang, sebagai Peserta Festival Kesenian Kawasan Selatan ( FKKS ) di Pacitan. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan kebudayaan sebagai berikut: 1).

Masih kurangnya rasa memiliki akan budaya lokal dan seni tradisional, sehingga perlu dilakukan upaya pembinaan dan


pengenalan kepada generasi muda, serta mengikutsertakan dalam setiap event di luar Kabupaten Malang; 2).

Rendahnya minat generasi muda terhadap kesenian lokal, maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan pelatihan serta pengenalan terhadap budaya lokal dan memberikan motivasi salah satunya melalui ajang perlombaan.

18. Kepemudaan dan Olahraga Peran pemuda sangat menentukan laju sebuah perubahan, sehingga dalam dunia yang dinamis dan selalu berubah, pemuda sangat dibutuhkan dan diharapkan mempunyai kondisi yang prima serta memiliki kualitas dan keterampilan, sehingga pemerintah daerah senantiasa berupaya untuk terus memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan olah raga. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

2).

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;

3).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;

4).

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.


kepemudaan

dan

olahraga

telah dialokasikan anggaran

sebesar

dan

1.440.679.400,-

terealisasi

sebesar

Rp.

pada

tahun

2012

Rp. 1.444.429.100,sisa

sebesar

Rp. 3.749.700,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut : 1).

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 406.360.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 406.360.800,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: IV - 139


No 1

Kegiatan Pembinaan


Realisasi

Keluaran

Sisa

27.720.000

0

50

Meningkatnya

Organisasi

partisipasi

Kepemudaan

pemuda dan

orang

masyarakat dibidang kepemimpinan 2

Terseleksinya

77

Pelatihan Dasar

PASKIBRA Tk

orang

Kepemimpinan

Kabupaten dan

Pendidikan dan

327.640.800

327.640.800

0

Prov. 3

Pembinaan Pemuda

25.000.000

25.000.000

0

75

Terbinanya

Pelopor Keamanan

pemuda

Lingkungan

pelopor

orang

keamanan lingkungan 4

Pameran Prestasi

26.000.000

26.000.000

0

75

Terciptanya

Hasil Karya Pemuda

persatuan dan

orang

kesatuan organisasi pemuda

2).

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 537.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 536.899.300,- sisa Rp. 100.700,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No 1

Kegiatan Pembibitan dan



Keluaran

Sisa 100.700

Terpilihnya

190

Pembinaan

atlit hasil

orang

Olahragawan

seleksi POPDA

Berbakat 2

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

469.830.000

469.830.000

0

Terlaksananya pengiriman

190 orang

atlit POPDA


3).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 461.068.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 457.419.300,- sisa Rp. 3.649.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

2

Kegiatan Peningkatan /

Belanja Anggaran

Realisasi

30.000.000

Keluaran

Sisa

30.000.000

0

Terpenuhinya

Pengadaan Sarana

sarana dan

dan Prasarana

prasarana

Olahraga

olahraga

Pemeliharaan rutin/

431.068.300

427.419.300

3.649.000

33 kecamatan

Terwujudnya

12

Berkala Sarana dan

Pemeliharaan

bulan

Prasarana olahraga

2 Stadion Kanjuruhan dan Kahuripan

4).

Program

Peningkatan

Kewirausahaan

dan

Peningkatan Kecakapan

Upaya

Hidup

Penumbuhan

Pemuda,

dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pelatihan

Belanja Anggaran

Realisasi

40.000.000

40.000.000

Keluaran

Sisa 0

Terbinanya

18

Kewirausahaan

kewirausahaan

Bagi Pemuda

pemuda

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

KUPP

dari

pelaksanaan program pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut: 1).

Meningkatnya partisipasi pemuda dan masyarakat dibidang kepemimpinan;

2).

Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan;

3).

Terciptanya persatuan, kesatuan, dan kesinergian antar lembaga pemuda; IV - 141


4).

Meningkatnya

prestasi

atlit

dan

pelaku

olahraga

di

masyarakat; 5).

Tersedianya sarana dan prasrana olahraga, guna menunjang atlit dalam meningkatkan prestasi;

6).

Prestasi yang diperoleh antara lain: a). Juara II tingkat Nasional dalam Lomba Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan, an. Dian Anjarwati Kecamatan Pakis; b). Mendapatkan 1 medali emas dan 3 medali perak untuk cabang olahraga atletik dalam POPDA di Surabaya; c). Mendapatkan 1 medali perak dan 1 medali perunggu untuk cabang olahraga karate dalam POPDA di Surabaya; d). Mendapatkan 1 medali perak dan 3 medali perunggu untuk cabang olahraga senam dalam POPDA di Surabaya; e). Mendapatkan 1 medali emas, 1 medali perak dan 6 medali perunggu untuk cabang olahraga gulat dalam POPDA di Surabaya; f). Mendapatkan 1 medali perak untuk cabang olahraga sepak bola dalam POPDA di Surabaya; g). Mendapatkan 1 medali perak untuk cabang olahraga panahan dalam POPDA di Surabaya; h). Mendapatkan 1 medali perunggu untuk cabang olahraga renang dalam POPDA di Surabaya; i). Mendapatkan 1 medali perunggu untuk cabang olahraga bulutangkis dalam POPDA di Surabaya.

c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut: 1).

Masih belum maksimalnya informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pameran prestasi hasil karya pemuda, perlu ditingkatkan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media massa dan radio; IV - 142


2).

Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlit serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada, sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam pembinaan terutama kepada atlit usia dini, serta mewujudkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dengan kemajuan teknologi informatika yang mampu mengakses ke seluruh pelosok dunia, tentu akan mempengaruhi struktur dan pola kehidupan

masyarakat.

Dimana

ideologi

asing

akan

mudah

mempengaruhi dan menggangggu ideologi bangsa kita, khususnya bagi yang memiliki kemampuan yang masih terbatas dalam ketetapan ideologi Pancasila, sehingga wawasan kebangsaan semakin lama akan semakin luntur. Perubahan pola kehidupan akan merombak tatanan kesalehan sosial masyarakat yang dahulunya santun, kekeluargaan dan gotong royong berubah menjadi individual dan materialistik. Kondisi ini berakibat pada sering munculnya isu SARA dan terjadinya konflik baik horisontal maupun vertikal. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan; 2).

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal;

3).

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

4).

Program

Pencegahan

Dini

dan

Penanggulangan

Korban

Bencana Alam; 5).

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.


b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.053.687.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.044.575.000,- sisa sebesar Rp. 9.112.350,Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut: 1).

Program

Peningkatan

Lingkungan,

Keamanan

dengan

dan

alokasi

Kenyamanan

anggaran

sebesar

Rp..440.038.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 439.259.950,sisa Rp. 779.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pelatihan

19.492.500


Keluaran

Sisa 500

Terlaksananya

Pengendalian

pelatihan

Keamanan dan

pengendalian

Kenyamanan

keamanan dan

Lingkungan

kenyamanan

3 kegiatan

lingkungan 2

Pengendalian

166.265.900

165.487.400

778.500

Terlaksananya

Kebisingan dan

pengawasan

Gangguan dari

dan

Kegiatan

penertiban

Masyarakat

terhadap

40 kegiatan

pelanggaran perda 3

Pengendalian

254.280.550

254.280.550

0

Terlaksananya

120

Keamanan

pengendalian

keg. non

Lingkungan

keamanan dan

justisial

kenyamanan

dan 84

lingkungan

keg. pro justisial

2).

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp..1.033.541.800,dan

terealisasi

sebesar

Rp..1.031.230.350,-

sisa

Rp..2.311.450,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No

Kegiatan

1

Peningkatan


Keluaran

Realisasi

Sisa

365.415.550

1.025.250

- Terlaksananya

Kerjasama dengan

kegiatan

Aparat Keamanan

Pamwal,

Dalam teknik

Pamlok

Pencegahan

pimpinan,

Kejahatan

Pamdal unjuk

254 keg.

rasa; - Terlaksananya rapat

100 %

koordinasi dan pemantauan tentang stabilitas. 2

Peningkatan

667.101.000

665.814.800

1.286.200

- Terkendalinya

Kapasitas Aparat

pengamanan

dalam rangka

perkantoran

Pelaksanaan

dan rumah

Siskamswakarsa

dinas

di Daerah

pimpinan

12 bulan

daerah; - Menurunnya

99

prosentase

%

kasus pelanggaran.

3).

Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan,

dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 878.349.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 878.349.500,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1


Belanja Anggaran

Realisasi

878.349.500

878.349.500

Keluaran

Sisa

Terlaksananya

12

Toleransi dan

0

Keg. Toleransi

bulan

Kerukunan dalam

dan Kerukunan

Kehidupan

Umat Beragama

Beragama


4).

Program Bencana

Pencegahan Alam,

Dini

dan

dengan

Penanggulangan

alokasi

Korban

anggaran

sebesar

Rp. 547.543.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 541.523.000,sisa Rp. 6.020.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Belanja

Kegiatan

1

Pemantauan dan

Anggaran

Realisasi

547.543.000

541.523.000

Keluaran

Sisa 6.020.000

Terlaksananya

Penyebarluasan

pemantauan

Informasi

daerah rawan

Bencana Alam

bencana dan

7 kegiatan

bimbingan teknis antisipasi penangan bencana serta terwujunya desa Tangguh dan Pembentukan Satgas PB yang berbasis Masyarakat

5).

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 154.214.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 154.212.200,sisa Rp. 1.900,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pembentukan

Belanja Anggaran

Realisasi

154.214.100

154.212.200

Keluaran

Sisa 1.900

Terlaksananya

Satuan Keamanan

kegiatan

Lingkungan di

bintek

Masyarakat

satlinmas

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

12 keg.

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut: 1).

Meningkatnya peran serta masyarakat secara mandiri dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;


2).

Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat melalui

tindakan

pengawasan

dan

penertiban

serta

bermasyarakat

dan

pengendalian keamanan lingkungan; 3).

Meningkatnya

kesadaran

berbangsa,

hubungan

sesama

bernegara; 4).

Meningkatnya dilandasi

toleransi

dan

saling

umat

beragama

menghormati,

yang

sehingga

meminimalisir terjadinya konflik agama/ SARA; 5).

Meningkatnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan tokoh agama dalam membina kerukungan umat beragama;

6).

Terjalinnya kebersamaan/rasa satu kesatuan yang utuh di masyarakat sebagai modal dasar menggalang kekuatan dan mengurangi adanya potensi disintegrasi bangsa;

7).

Meningkatnya

wawasan

atau

persepsi

yang

lebih

luas

terhadap kemajemukan sehingga tidak terjadi fanatisme yang berlebihan

serta

dapat

menghargai

perbedaan

dalam

beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa; 8).

Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;

9).

Semakin cepat dan terintegrasinya penanganan terhadap korban bencana alam.

c.

Permasalahan dan solusi dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut: 1).

Masih

kurangnya

kesadaran

masyarakat

dalam

ikut

berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayah,

sehingga

diperlukan

sosialisasi

tentang

siskamswakarsa dengan melibatkan aparat keamanan secara intensif ke semua wilayah kecamatan;


2).

Cenderung menurunnya rasa kebersamaan dalam masyarakat akibat pengaruh globalisasi, sehingga perlu menanamkan dan meningkatkan kembali rasa kebersamaan untuk terciptanya rasa kesatuan dan kebersamaan yang kuat;

3).

Banyaknya daerah berpotensi

rawan

di wilayah Kabupaten Malang yang bencana,

erosi,

longsor,

dan

banjir,

sehingga diperlukan pemantauan daerah rawan bencana secara intensif serta dilakukannya bimbingan teknis antisipasi penanganan bencana yang diharapkan dapat terwujudnya desa

tangguh

dan

terbentuknya

satuan

tugas

penangggulangan bencana yang berbasis masyarakat; 4).

Masih minimnya program dan kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan

Bencana

Daerah,

sehingga

kedepan

diharapkan ada penambahan program dan kegiatan baru guna mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi BPBD. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pemerintahan umum merupakan suatu sistem yang dikembangkan dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan seluruh elemen pemerintahan melalui asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Fungsi pemerintahan pada umumnya berupa penyediaan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tugas dan kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, melindungi ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosio-kultural, kesatuan dan

persatuan

nasional,

pengembangan

kehidupan

demokrasi,

pencapaian keadilan dan pemerataan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mendukung pembangunan nasional dan

mengembangkan

kehidupan

berbangsa,

bernegara

dan

bermasyarakat berdasarkan Pancasila. IV - 148 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012


Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Sistem

Pengawasan

Pengelolaan

Keuangan Daerah; 2).

Program

Peningkatan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan KDH; 3).

Program Pendidikan Kedinasan;

4).

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

5).

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

6).

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

7).

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

8).

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;

9).

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;

10). Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah; 11). Program Peningkatan Pelayanan Publik; 12). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; 13). Program Optimalisasai Pemanfaatan Teknologi Informasi; 14). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 15). Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan; 16). Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan

otonomi

daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian pada

tahun

2012

telah

dialokasikan

anggaran

sebesar

Rp. 58.762.647.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.925.100.304,sisa sebesar Rp. 8.837.546.996,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebagai berikut:


1).

Program

Peningkatan

Keuangan sebesar

dan

Daerah, Rp.

Pengembangan

dengan

25.137.194.250,-

Pengelolaan

alokasi dan

anggaran

terealisasi

sebesar

Rp. 20.405.768.985,- sisa Rp. 4.731.425.265,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Penyusunan

Belanja Anggaran

Realisasi

983.935.650

702.588.900

Keluaran

Sisa 281.346.750

Terlaksananya

100

Standar

proses penyusunan

buku

Satuan Harga

pedoman ketetapan standar satuan harga

2

3

Penyusunan

Terselenggaranya

200

Kebijakan

penyusunan

buku

Akuntansi

peraturan bupati

Pemerintah

tentang kebijakan

Daerah

akuntansi

Penyusunan

382.867.000

427.264.000

345.787.450

408.768.975

37.079.550

18.495.025

Tersusunnya sistem

Sistem dan

dan prosedur

Prosedur

pengelolaan

Pengelolaan

keuangan daerah

40 buku

Keuangan Daerah 4

5

Penyusunan

Tersusunnya perda

390

Rancangan

anggaran

buku

Peraturan

pendapatan dan

Daerah

belanja daerah dan

tentang APBD

lampirannya

Penyusunan

1.176.470.600

1.067.762.500

1.028.436.500

935.616.950

148.034.100

Tersusunnya perda

410

Rancangan

132.145.550

penjabaran APBD

buku

Peraturan KDH

dan lampirannya

tentang

Kabupaten Malang

Penjabaran APBD 6

Penyusunan

1.013.467.000

798.049.350

215.417.650

Tersusunnya perda

260

Rancangan

tentang perubahan

buku

Peraturan

APBD dan

Daerah

lampirannya

tentang Perubahan APBD


No 7

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

869.115.500

779.307.800

Keluaran

Sisa

Tersusunnya perda

560

Rancangan

penjabaran

buku

Peraturan KDH

perubahan APBD

tentang

dan lampirannya

Penyusunan

89.807.700

Penjabaran Perubahan APBD 8

Tersusunnya perda

500

Rancangan

tentang

buku

Peraturan

pertanggungjawa-

Daerah

ban pelaksanaan

tentang

APBD dan

Pertanggung-

tersedianya buku

jawaban

nota perhitungan

Pelaksanaan

APBD

Penyusunan

569.523.500

554.982.150

14.541.350

APBD 9

Tersusunnya perda

500

Rancangan

tentang penjabaran

buku

Peraturan KDH

pertanggungjawa-

tentang

ban pelaksanaan

Penjabaran

APBD

Penyusunan

551.510.000

540.822.525

10.687.475

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 10

11

Terselenggaranya

100

Sistem

pelaporan keuangan

buku

Informasi

seluruh SKPD

Keuangan

berbasis

Daerah

komputerisasi

Penyusunan

393.320.000

486.389.350

6.842.050

Terselenggaranya

100

Sistem

pelaporan keuangan

buku

Informasi

seluruh SKPD

Pengelolaan

berbasis

Keuangan

komputerisasi

Penyusunan

594.083.000

386.477.950

107.693.650

Daerah 12

Bimbingan

652.333.000

319.117.225

333.215.775

Terlaksananya

Teknis

bimbingan teknis

Implementasi

implementasi paket

Paket regulasi

regulasi tentang

tentang

penggunaan

Pengelolaan

keuangan daerah

94 SKPD

Keuangan Daerah


No

Kegiatan

13

Peningkatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

Tersusunnya

2.460

Manajemen

data base

bidang

Asset/ Barang

asset/ barang

Daerah

daerah dan

1.804.510.000

1.352.242.150

452.267.850

kepastian kepemilikan asset milik daerah serta pendataan asset yang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan 14

Peningkatan

790.000.000

788.572.000

1.428.000

Meningkatnya

1 paket

Manajemen

sektor

Investasi

penerimaan

Daerah

deviden dalam penyertaan modal daerah

15

Revaluasi/

2.149.995.000

1.365.862.660

784.132.340

443

Terwujudnya

Appraisal

akurasi

Asset/ Barang

penilaian

Daerah

asset/barang

bidang

daerah sesuai dengan neraca 16

Terselengga-

11

dan

ranya bintek

sektor

Ekstensifikasi

perpajakan,

pajak

Sumber-

terselenggara-

di 33

sumber

nya sosialisasi

kec.

Pendapatan

perpajakan,

Daerah

terwujudnya

Intensifikasi

3.687.750.500

3.445.882.200

241.868.300

himbauan perpajakan 17

Pengendalian

235.190.000

97.327.450

137.862.550

12

Terpenuhinya

bulan

dan Pelaporan

laporan

Berkala Dana

pertanggung-

Transfer

jawaban

Pemerintah

penggunaan

Pusat dan

dana transfer

Pemerintah

secara berkala

Daerah

dan tepat waktu


No

Kegiatan

18

Peningkatan

Belanja Anggaran

Realisasi

650.518.000

573.270.500

Keluaran

Sisa 77.247.500

12

- Lalulintas kas

dan

daerah yang

Pengendalian

teratur;

Manajemen

- Tersedianya

Kas Daerah

Dana secara

bulan 12 bulan

periodik pada masing-masing SKPD; - Tersedianya

12

uang muka

bulan

kerja pada masing-masing SKPD guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; - Adanya

12

likuiditaspada

bulan

kas Umum Daerah. 19

Pengendalian

836.949.000

836.131.100

817.900

Tertib administrasi

dan

Keuangan pada

Pembinaan

BLUD

4 BLUD

Keuangan BLUD 20

Penyediaan

1.587.566.500

1.446.713.100

140.853.400

11

Tersedianya

Administrasi

sarana dan alat

sektor

Perpajakan

administrasi dalam

pajak

pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah 21

Pendataan

1.195.484.500

1.164.543.500

30.941.000

Tersusunnya data

8.872

dan

base obyek pajak

obyek

Pemutakhiran

sesuai dengan

Data Obyek

potensinya

Pajak 22

Pengelolaan

438.306.000

Belanja Pegawai

375.482.700

62.823.300

- Terbayarnya gaji pegawai

12 bulan

tepat waktu; - Tersedianya data alokasi

12 bulan

kebutuhan gaji pegawai negeri sipil dan honorer;


No

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Tersedianya

12

daftar gaji

bulan

pegawai seluruh SKPD setiap bulan; - Tersedianya

12

surat keputusan

bulan

pemberhentian pembayaran (skpp) gaji bagi pns yang mutasi, pensiun dan meninggal dunia. 23

Peningkatan

Terlaksananya

12

Koordinasi dan

312.000.000

89.607.000

222.393.000

koordinasi dan

bulan

konsultasi

konsultasi dalam

Pendapatan

rangka

Daerah

peningkatan pendapatan daerah

24

25

Pengendalian

760.000.000

751.885.600

8.114.400

Tertib administrasi

Pinjaman dan

keuangan pada

Piutang

pinjaman dan

Daerah

piutang daerah

Pendaerahan

2.007.273.000

831.903.900

1.175.369.100

PBB

12 bulan

Terlaksananya

12

pentahapan

bulan

pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah 26

Peningkatan

152.680.000

147.953.000

4.727.000

Terlaksananya proses

Manajemen

seleksi / tes

Investasi

rekruitmen

Daerah

anggota direksi

3 BUMD

BUMD (PD Jasa Yasa)

2).

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.529.623.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.392.718.900,- sisa Rp. 136.904.950,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Tersusunnya

35

Pengawasan

buku hasil

buku

Internal Secara

kajian tentang

Berkala

pengaruh

Pelaksanaan

3.243.860.550

3.239.796.100

4.064.450

perubahan status Sekdes menjadi PNS; - Terlaksananya

88 SKPD

koordinasi pelaksanaan kegiatan fisik;

44

- Terbitnya

LHP

rekomendasi hasil pemeriksaan;

148

- Terbitnya

kasus

rekomendasi hasil pemeriksaan non reguler;

180

- Terbitnya

desa

rekomendasi hasil Pemeriksaan APBDes; - Tersajinya

2

kesesuaian

kali

angka-angka dalam laporan keuangan daerah; - Tersajinya data-data 10

2 semester

diktum pelaksanaan Inpres No 5/2004; - Terbitnya rekomendasi

12 SKPD

hasil evaluasi AKIP.


No 2

Kegiatan Pengendalian


Keluaran

Realisasi

Sisa

2.398.134.700

131.823.500

- Tersusunnya

35

Manajemen

buku hasil

buku

Pelaksanaan

kajian tentang

Kebijakan KDH

sistem pengawasan dan pengendalian manajemen kinerja pemerintah daerah; - Terkumpulnya

88 SKPD

laporan realisasi fisik dan keuangan. 3

4

Koordinasi

111.376.600

110.706.600

670.000

Terkoordinasinya

Pengawasan

pelaksanaan

yang Lebih

pengawasan

Komprehensif

pekerjaan fisik

Penanganan

33 kecamatan

Terdatanya

10

kasus

kasus pada

kasus

Pengaduan pada

wilayah

Wilayah

pemerintahan

276.600.000

276.600.000

0

dibawahnya sesuai prosedur mutu 5

6

Inventarisasi

71.939.500

71.652.500

287.000

Tereksposnya

Temuan

hasil-hasil

Pengawasan

pemeriksaan

Tindak Lanjut

295.889.000

295.829.000

60.000

Hasil Temuan

Pemutahiran data TLHP

1 kali

12 bulan

Pengawasan

3).

Program Pendidikan Kedinasan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

60.632.500,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 41.995.000,- sisa Rp. 18.637.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pendidikan

25.371.000


Keluaran

Sisa

Terlaksananya

300

Penjenjangan

2.425.000

ujian

PNS

Struktural

penyesuaian ijazah dan ujian dinas PNS berdasarkan usulan masingmasing SKPD yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi ujian

2

Peningkatan

35.261.500

19.049.000

16.212.500

Terlaksananya

343

Keterampilan dan

kegiatan

PNS

Profesionalisme

sosialisasi peraturan bidang kepegawaian

4).

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.589.654.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.474.266.500,- sisa Rp. 115.387.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Seleksi



Sisa 55.910.000

Keluaran - Terlaksananya

Penerimaan

proyeksi

CPNS

kebutuhan

1 keg.

pegawai tahun 2012-2016; - Terlaksananya verifikasi

1 keg.

tenaga honorer kategori 2 sebanyak 2.844 orang.


No 2

Kegiatan

Belanja Anggaran

Penempatan

92.112.000


Keluaran

Sisa 7.824.000

PNS

Tersusunnya

1.604

bahan sidang

PNS

Baperjakat dan terselenggaranya penataan personil, pelantikan dan penyumpahan jabatan dan sumpah janji/janji PNS mutasi PNS 3

Terpenuhinya

4.371

Sistem

dan

SK KP

Administrasi

terlaksananya

dan

Kenaikan

berkas usulan

KGB

Pangkat

kenaikan

PNS

Otomatis PNS

pangkat PNS

Penataan

97.945.000

96.950.600

994.400

dan gaji berkala , penyusunan DUK PNS, penerbitan SK Impasing gaji dan penyiapan bahan DP-3 pejabat 4

Pembangunan/

118.650.000

115.582.900

3.067.100

Terlaksananya

16.860

Pengembangan

pembuatan web

SK

Sistem

site dan hosting

PNS

Informasi

web site

Kepegawaian

kepegawaian

Card

yang dapat

1.000

diakses oleh

PNS

dan ID

pihak yang membutuhkan dan pemeliharaan database kepegawaian


No 5

Kegiatan Pemberian



Keluaran

Sisa 41.702.000

Terlaksananya

1.414

Penghargaan

berkas usulan sk

bagi PNS yang

pensiun, kp

Berprestasi

pengabdian,karis

PNS

/karsu, karpeg, taspen dan bapertarum dan pemberian tali asih bagi pns yang purna tugas 6

Proses

8.425.000

6.025.000

2.400.000

44

Terlaksananya

Penanganan

proses dan

Kasus-Kasus

sanksi

Pelanggaran

administrasi

Disiplin PNS

( Punishment )

PNS

bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin untuk diterbitkan sanksi adminsitrasi 7

Pemberian

144.400.000

144.400.000

0

15

Terlaksananya

PNS

Bantuan Tugas

pemberian

Belajar Ikatan

bantuan bagi

Dinas

PNS yang tugas belajar ikatan dinas

8

Pemberian

33.700.000

33.700.000

0

44

Terlaksananya

pelamar

Bantuan

proses seleksi

Penyelenggaraan

pelamar calon

Penerimaan

Praja IPDN

Praja IPDN

yang memenuhi syarat untuk diseleksi

9

Monitoring

34.220.000

30.730.000

3.490.000

Terlaksanananya

Evaluasi dan

monitoring,

Pelaporan

evaluasi dan

100 buku

penyusunan pelaporan kegiatan SKPD


5).

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.775.000,sisa Rp. 29.225.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Penyusunan

Realisasi

100.000.000

Keluaran

Sisa

70.775.000

29.225.000

Kebijakan

Terlaksananya ISO 9001 : 2012

4 ISO

Sistem dan Prosedur Pengawasan

6).

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.522.915.000,- dan terealisasi

sebesar

Rp..7.789.007.590,-

sisa

Rp..1.733.907.410,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pendidikan


Realisasi 5.222.911.940

Keluaran

Sisa 1.667.019.660

- Terlaksananya

dan Pelatihan

pelatihan,

Formal

kursus dan

15 orang

workshop bagi aparatur; - Terlaksananya pendidikan dan

10 orang

pelatihan kantor; - Meningkatnya

125

kemampuan

orang

aparatur di bidang operator radio komunikasi; - Meningkatnya

75

kualitas SDM

kali

aparatur; - Terlaksananya

19

pengiriman

orang

MOT Aparatur kediklatan; - Terlaksananya pendidikan dan

244 orang

pelatihan;


No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

25 PNS

pengiriman peserta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis / fungsional PNS; - Terlaksananya

749

tes psikologi

orang

bagi pejabat struktural atau fungsional; - Terlaksananya tes bebas

960 orang

narkoba bagi Pejabat struktural atau fungsional - Terlaksananya ujian

100 orang

sertifikasi ahli pengadaan barang / jasa pemerintah; - Terlaksananya

100

keikutsertaan

orang

pada diklat perjenjangan dan diklat tekhnis fungsional kehumasan; - Terlatihnya

141

aparatur

orang

dinas; - Terlaksananya

13

diklatpim dan

orang

bintek aparatur; - Terlaksananya

1

pembinaan

kali

pengurus barang;


No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

1

kegiatan

kali

pemilihan tenaga kesehatan teladan; 1

- Terlaksananya

tahun

penilaian angka kredit tenaga kesehatan; - Terlaksananya Pendidikan dan

106 orang

Pelatihan Formal; 1

- Pelatihan

kali

keurmaster dan paramedik veteriner (paket). 2

Sosialisasi

221.607.400

179.780.400

41.827.000

- Terlaksananya

Peraturan

sosialisasi

Perundang-

penyusunan

undangan

Laporan

1

kali

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); - Terlaksananya sosialisasi

200 orang

Perpres 54/2010; - Tersusunnya

90,34%

sosialisasi peraturan perundangundangan. 3

Terlaksananya

116

dan Pelatihan

pendidikan dan

orang

Kepemimpinan

pelatihan

Pendidikan

1.675.000.000

1.671.012.650

3.987.350

kepemimpinan 4

Terwujudnya

80

dan Pelatihan

peningkatan

orang

Bidang Teknis

sumber daya

Pendidikan

320.000.000

316.084.600

3.915.400

aparatur


No

Kegiatan

5

Belanja Anggaran

Pendidikan

220.000.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

219.702.000

298.000

dan Pelatihan

Terlaksananya

40

diklat fungsional

orang

Bidang Fungsional 6

Bimbingan

116.376.000

100.066.000

16.310.000

Terlaksananya

1

Teknis

Implementasi

set

Implementasi

peraturan

Peraturan

perundang-

Perun dang-

undangan di

Undangan

lingkungan kedinasan

7

Bimbingan

80.000.000

79.450.000

550.000

Terlaksananya

Teknis

bintek

Kepariwisataan

kepariwisataan

7).

Program

Peningkatan

Rakyat

Daerah,

Kapasitas

dengan

Rp..11.740.651.800,-

kali

Lembaga

alokasi

dan

4

Perwakilan

anggaran

terealisasi

sebesar sebesar

Rp. 9.907.242.529,- sisa Rp. 1.833.409.271,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pembahasan


Realisasi 3.937.310.600

Keluaran

Sisa 988.052.800

Terselenggaranya

Rancangan

pembahasan

Peraturan

rancangan

Daerah

peraturan

11 raperda

daerah 2

Rapat-Rapat

484.899.900

484.206.900

693.000

Terselenggaranya

526

Alat

rapat-rapat

kali

Kelengkapan

alat

Dewan

kelengkapan dewan

3

Rapat-Rapat

819.812.500

Paripurna

818.942.600

869.900

Terselenggaranya rapat-rapat

53 rapat

paripurna


No 4

Kegiatan Kunjungan


Realisasi 3.555.050.000

Keluaran

Sisa 424.360.000

Meningkatnya

120

Kerja

informasi data

kunker

Pimpinan

dalam

dan Anggota

penyusunan

DPRD dalam

Raperda

Daerah 5

Peningkatan

1.280.989.400

954.145.429

326.843.971

Terlaksanannya

Kapasitas

kegiatan

Pimpinan

Pelatihan

dan Anggota

anggota DPRD

52 kegiatan

DPRD 6

Sosialisasi

250.176.600

157.587.000

92.589.600

Terlaksanannya

Peraturan

Sosialisasi

Perundang-

Peraturan

undangan

Perundang-

4 kegiatan

Undangan

8).

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.520.145.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.361.826.250,- sisa Rp. 158.319.450,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

411.015.700

314.978.700

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

12

Rencana Kerja

penyusunan

bulan

Rancangan

rencana kerja

Peraturan

rancangan

Perundang-

peraturan

Undangan

perundang-

Penyusunan

96.037.000

undangan; - Terlaksananya

11

pembahasan

raperda

raperda 2

Legislasi

101.148.000

93.844.550

7.303.450

Tersusunnya

Rancangan

legislasi

Peraturan

rancangan

Perundang-

peraturan

Undangan

perundang-

12 bulan

undangan


No 3

Kegiatan Fasilitasi

Belanja Anggaran

Realisasi

407.117.800

400.837.800

Keluaran

Sisa 6.280.000

- Terlaksananya

Sosialisasi

sosialisasi

Peraturan

pelaksanaan

Perundang-

Pedoman

Undangan

Administrasi

1 kali

Kecamatan Terpadu (PATEN); - Terlaksananya fasilitasi

99,59 %

sosialisasi peraturan perundangundangan; - Terealisasinya penyelenggaraan

7 kali

dan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundanganundangan yaitu sosialisasi peraturan daerah (PERDA) penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern. 4

Publikasi

141.584.200

141.284.200

300.000

Terlaksananya

Peraturan

publikasi

Perundang-

peraturan

Undangan

perundang-

12 bulan

undangan


No 5

Belanja

Kegiatan Kajian Peraturan

Anggaran

Realisasi

459.280.000

410.881.000

Keluaran

Sisa 48.399.000

- Tersusunnya

Perundang-

rencana kerja

Undangan Daerah

rancangan

Terhadap

kajian

Peraturan

perundang-

Perundang-

undangan

Undangan yang

daerah;

Baru, Lebih Tinggi

%

4 kegiatan

- Terlaksananya

dan keserasian

kajian

Antar Peraturan

peraturan

Perundang-

perundang-

Undangan Daerah

undangan.

9).

100

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.961.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.820.500,- sisa Rp. 141.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Pelatihan

Realisasi

24.961.500

Keluaran

Sisa

24.820.500

141.000

Terlaksananya

6

Pengembangan

pelatihan

kali

Tenaga

pengembangan

PKS

Pemeriksa dan

tenaga

Aparatur

pemeriksa dan

Pengawasan

aparatur pengawas

10). Program

Peningkatan

Daerah/Wakil sebesar

Kepala

Rp.

Pelayanan Daerah,

506.612.500,-

Kedinasan

dengan dan

alokasi

Kepala anggaran

terealisasi

sebesar

Rp..494.001.250,- sisa Rp. 12.611.250,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Penerimaan

Belanja Anggaran

Realisasi

152.462.500

139.898.500

Sisa 12.564.000


205

Kunjungan Kerja

penerimaan

kali

Pejabat Negara

kunjungan kerja/tamu


No

Kegiatan

2

Kunjungan Kerja/

Belanja Anggaran

Realisasi

354.150.000

354.102.750

Keluaran

Sisa 47.250

125

- Terlaksananya

Inspeksi Kepala

kunjungan

Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

Kepala Daerah

/Wakil;

kegiatan

- Tersedianya

1.000

naskah

expl

sambutan Bupati/Wabup.

11). Program

Peningkatan

Pelayanan

Publik, dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp. 1.338.438.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.304.752.000,- sisa Rp. 33.686.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pengawasan dan

Belanja Anggaran

Realisasi

581.735.000

577.384.000

Keluaran

Sisa 4.351.000

- Terlaksananya

Pengendalian

pelayanan

Teknis

masyarakat

33 kec.

dalam pelayanan perizinan; - Pendistribusian RASKIN

12 kali

dengan tercapainya 6T (Tepat sasaran, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, Tepat kuantitas dan Tepat administrasi). 2

Sosialisasi

Terlaksananya

27

Standart

356.703.000

356.703.000

0

sosialisasi dan

kec.

Operasioal

meningkatnya

Pelayanan

pemahaman

Perizinan kepada

aparatur tentang

Aparatur dan

izin

Masyarakat Serta Pelayanan


No

Kegiatan

3

Pemetaan Potensi

Belanja Anggaran

Realisasi

300.000.000

300.000.000

Keluaran

Sisa 0

Sektor Perizinan

Terlaksananya

100 %

pemetaan potensi obyek dan subyek izin

4

Penyusunan

100.000.000

70.665.000

29.335.000

Tersedianya

100 %

Sistem Informasi

standart

Berstandar ISO

pelayanan pada

9001:2008

masyarakat

12). Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 426.632.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 394.581.000,- sisa Rp. 32.051.400,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Sistem

330.432.400


Keluaran

Sisa 32.002.400

Terlaksananya

Layanan

pelayanan

Komputerisasi

perizinan kepada

Perizinan

masyarakat

100 %

dengan cepat dan tepat 2

Penyusunan

96.200.000

96.151.000

49.000

Terlaksananya

90

Sistem

fasilitasi

%

Informasi

telecenter

terhadap

terhadap

Layanan Publik

masyarakat

13). Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.185.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 113.344.800,- sisa Rp. 1.841.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Monitoring,

115.185.800

Realisasi

Sisa

113.344.800

1.841.000

Keluaran Termonitoringnya

Evaluasi dan

kegiatan

Pelaporan

pembangunan

33 kec.


14). Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 150.000.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Penelitian

Realisasi

150.000.000

Keluaran

Sisa

150.000.000

0

Dokumen SOP

1

Penyelenggaraan

Penelitian,

doku-

Pemerintahan

Dokumen ARD,

men

Umum dan

dan Dokumen

Otonomi

Standar

Daerah

Penjaminan Mutu Penelitian

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

daerah,

sehingga

Kepegawaian Dan Persandian sebagai berikut: 1).

Meningkatnya

pengelolaan

keuangan

diharapkan dapat meningkatkan peringkat yang sebelumnya Wajar dengan Perkecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dengan upaya lebih meningkatkan validasi asset dalam bentuk sertifiksi/ pengakuan hak yang dimiliki daerah; 2).

Meningkatnya tertib pengelolaan keuangan daerah;

3).

Teridentifikasikannya kualitas kinerja sekdes menjadi PNS terhadap tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Malang;

4).

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Malang;

5).

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah;

6).

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan aparatur dalam melaksanakan kinerja dan kebijakan pemerintah daerah;

7).

Semakin efektif dan efisiennya peran dan fungsi pemerintahan daerah;


8).

Meningkatnya entitas yang diperiksa secara reguler serta menurunnya permasalahan non reguler;

9).

Meningkatnya

pengetahuan

dalam

pelayanan

kepada

masyarakat dengan terlaksananya sertifikasi ISO 9001:2012; 10). Meningkatnya kompetensi SDM serta kualitas aparatur; 11). Meningkatkan keahlian dan keterampilan aparatur dalam rangka

profesionalisme

pelayanan

kepada

SKPD

dan

masyarakat; 12). Terwujudnya sumber daya aparatur berpengetahuan, terampil dan bertanggungjawab serta berwawasan kompetensi; 13). Meningkatnya kemampuan SDM dalam bidang kehumasan dan pengelolaan data elektronik; 14). Terwujudnya kemampuan dan kemauan aparatur dalam meningkatakan produktifitas kerja; 15). Meningkatnya pembahasan rancangan peraturan daerah serta rapat-rapat alat kelengkapan dewan; 16). Meningkatnya kualitas data dan informasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui sambutan; 17). Meningkatnya

pengetahuan

dan

kemampuan

serta

profesionalisme PNS; 18). Meningkatnya kualitas naskah sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan data yang aktual, faktual dan akurat; 19). Meningkatnya kemampuan teknis, manajerial/kepemimpinan dan fungsional aparatur; 20). Meningkatnya kualitas pemeriksa yang terkualifikasi; 21). Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang pada

tahun

2012

telah

dilakukan

pembinaan

dengan

melakukan Tes Psikologi bagi Pejabat Struktural dan fungsional sejumlah 740 PNS, dan Tes Bebas Narkoba sejumlah 960 PNS;


22). Meningkatnya

peningkatan

pelayanan

adminstrasi

dan

pelayanan investasi melalui penerapan manajemen pelayanan standar ISO pada beberapa SKPD dan kemudahan pelayanan perizinan; 23). Meningkatnya pemahaman SKPD dalam pengisian IKK dalam penyusunan LPPD; 24). Terbentuknya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang implementasi Sosialisasi

Peraturan

Peraturan

Perundangan-Undangan

Daerah

(PERDA)

yaitu

Penataan

dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 25). Meningkatnya jumlah SKPD yang bersertifikat ISO sebanyak 9 SKPD pada tahun 2011 menjadi 11 SKPD di tahun 2012; 26). Meningkatnya jumlah pelayanan yang memenuhi standar ISO 9001:2008 dimana 90% di tahun 2011 meningkat menjadi 92% di tahun 2012; 27). Meningkatnya penanganan kasus secara tuntas pada wilayah pemerintahan dibawahnya sesuai prosedur mutu sebanyak 160 kasus di tahun 2012; 28). Meningkatnya

peningkatan

pelayanan

administrasi

dan

pelayanan investasi melalui penerapan manajemen pelayanan standar

ISO

pada

beberapa

SKPD,

serta

kemudahan

pelayanan perizinan; 29). Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan perizinan, dimana di tahun 2011 sebanyak 7.037 perizinan dan pada tahun 2012 sebanyak 7.461 perizinan; 30). Semakin

meningkatnya

pelayanan

perizinan

kepada

masyarakat, melalui penyederhanaan prosedur pelayanan publik serta peningkatan pelayanan prima;


31). Prestasi yang diraih antara lain: pemenang Otonomi Award 2012 Special Category Region In A Leading Profile On Public Accountability dari The Jawa Pos Institute of Pro – Otonomi. c.

Permasalahan

dan

solusi

dalam

urusan

otonomi

daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebagai berikut: 1).

Belum optimalnya pengeloaan BUMD oleh masing-masing manajemen, sehingga pelaporan yang menyangkut kinerja dan anggaran tidak dapat tepat waktu, perlu dilakukan fasilitasi kegiatan Badan Pengawas/ Dewan Pengawas untuk pengendalian pengelolaan BUMD;

2).

PT. KIGUMAS yang pada dasarnya merupakan salah satu BUMD Pemerintah Kabupaten Malang, tetapi saat ini tidak beraktifitas, sehingga perlu dilakukan uji tuntas melalui pekerjaan due diligent dan legal opinion untuk penyelesaian permasalahan

PT. Kigumas dengan menunjuk pihak ketiga

yang sesuai dengan kompetensinya (jasa konsultasi); 3).

Adanya kebijakan Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011-2012, sehingga diperlukan perhitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di daerah sesuai Peraturan Menteri

Pendayagunaan

Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011; 4).

Diperlukannya pendidikan bagi karyawan untuk menambah pengetahuan

dan

keterampilan

untuk

meningkatkan

profesionalisme, sehingga perlu dilakukan bimbingan teknis maupun workshop yang diselenggarakan instansi-instansi terkait;


5).

Masih

belum

terpenuhinya

komitmen

dan

kesepakatan

bersama antara kepala desa dan perangkat desa untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu untuk meningkatkan kapasitas individu maupun organisasi bagi kepala desa dan sekretaris desa serta perangkat desa lainnya melalui pelatihan yang berkesinambungan melalui capacity

building untuk meletakkan kembali peran masing-masing agar memahami fungsi dan perannya serta dapat bekerja dan saling mendukung mewujudkan tujuan pembangunan desa; 6).

Dalam pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS belum diikuti dengan perubahan ethos dan kedisiplinan kerja, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan secara terus menerus

dan

sekretaris

sistematis

desa

dalam

khususnya

mengangkat tentang

kapasitas

perencanaan

pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan kebijakan desa, kepemimpinan desa, manajemen pelayanan desa

dan

pengawasan

pengambilan secara

keputusan,

melekat

dari

serta pihak

diperlukan kecamatan,

diantaranya dengan cara mewajibkan apel pada hari-hari yang telah ditentukan di kantor kecamatan. Hal ini sekaligus untuk memperlancar

informasi,

pelaporan-pelaporan

serta

mempermudah koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa; 7).

Dilihat dari ketersediaan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Jumlah PNS Kabupaten Malang pada awal tahun 2011 sebanyak 17.535 orang dan pada akhir tahun 2012 sebanyak 16.860 orang atau mengalami penurunan sebanyak 675 orang atau 6,75 %, penurunan tersebut diakibatkan karena adanya PNS yang pensiun/purna tugas, sedangkan sejak tahun 2011 s.d 2012 tidak ada rekruitmen CPNS karena adanya kebijakan peraturan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri


Keuangan tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri. Namun kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil harus tetap mampu melayani jumlah penduduk di Kabupaten Malang yang berjumlah

2.487.120

orang/jiwa (sumber BPS) sehingga 1 orang PNS harus mampu melayani 148 penduduk. Dibandingkan dengan jumlah PNS secara nasional berjumlah 4.732.472 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 233.406.643 orang atau 1 orang PNS secara nasional melayani 49 penduduk; 8).

Kurangnya dukungan dan respon lingkungan internal (antar Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam memberikan data informasi yang cepat, tepat dan akurat, sehingga selalu dilakukan koordinasi dengan SKPD serta mengirimkan edaran tentang permintaan draft sambutan ke SKPD sesuai prosedur ISO;

9).

Tujuan dari Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) yang terkait dengan 6 T (tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas, dan administrasi) sebagai indikator tercapainya Program RASKIN belum dipahami dan disadari sepenuhnya oleh masyarakat maupun pelaksana di Tingkat Desa/Kelurahan,

sehingga

masih

ditemukan

kondisi

penerimaan RASKIN di luar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang telah ditetapkan, maka diperlukan monitoring

dan

evaluasi

yang

intensif

dengan

disertai

sosialisasi dalam pelaksaaan pendistribusian RASKIN di tingkat desa/kelurahan oleh Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Malang maupun Tim Koordinasi RASKIN Tingkat Kecamatan; dan pembuatan media sosialisasi Program RASKIN yang efisien dalam pendanaan dan sekaligus efektif dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat, yakni melalui pembuatan X

Banner yang ditempatkan di semua Kantor Kecamatan dan desa/kelurahan, sehingga mudah dibaca oleh masyarakat maupun oleh para aparat desa/kelurahan serta petugas pelaksana distribusi di desa/kelurahan.


21. Ketahanan Pangan Sebagai daerah agraris dan bahari serta memiliki hutan rakyat yang cukup luas dengan keragaman hayati yang sangat tinggi, menjadi modal dasar yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Namun keberhasilan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh potensi Sumber Daya pertanian, perikanan dan kehutanan tetapi sangat ditentukan juga oleh peran masyarakat dan kualitas Sumber Daya manusia yang mendukung dalam pengelolaan baik ditingkat on farm maupun off farm. Pada tingkat on farm peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terus didorong untuk dapat meningkatkan produksi pangan, guna menjamin ketersediaan pangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan akibat meningkatnya jumlah penduduk. Sedang pada tingkat off farm sistem distribusi pangan perlu penataan kembali sehingga menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Selain itu pola konsumsi masyarakat perlu terus didorong untuk mengikuti Pola Pangan Harapan (PPH) yang memenuhi kaidah hidup sehat, baik mutu, keragaman, kandungan gizi dan keamanannya serta tidak bertumpu pada satu komoditi pangan tertentu seperti beras. Guna lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan peningkatan

dalam

mendukung pembangunan

kesejahteraan

petani

serta

ketahanan

untuk

pangan,

mengantisipasi

perubahan lingkungan strategis yang berkembang saat ini dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan Sumber Daya manusia yang handal sehingga penyuluhan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka dapat mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, efisiensi usaha, daya saing, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. IV - 175 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012


Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/

Perkebunan). b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan ketahanan pangan pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.367.864.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.334.255.600,- sisa sebesar Rp. 33.608.400,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan ketahanan pangan sebagai berikut: 1).

Program

Peningkatan

Perkebunan),

Ketahanan

dengan

Rp..2.367.864.000,-

Pangan

alokasi dan

(Pertanian/

anggaran

sebesar

terealisasi

sebesar


Kegiatan Penelitian dan

Belanja Anggaran

Realisasi

246.702.000

243.952.000

Keluaran

Sisa 2.750.000

- Tersusunnya

35

Pengembangan

buku hasil

buku

Sumber Daya

kajian neraca

Pertanian

bahan makanan berdasarkan wilayah; - Terlaksananya

1

penelitian dan

kec./

pengembangan

1.500

Sumber Daya

pohon

pertanian. 2

Penanganan

30.400.000

30.400.000

0

Daerah Rawan

Survei konsumsi pangan

33 kec.

Pangan 3

4

Pengembangan

Apresiasi

33

Cadangan

cadangan

kec.

Pangan Daerah

pangan daerah

Pengembangan Desa Mandiri

105.235.000

40.000.000

105.235.000

40.000.000

0

0

Sosialisasi

2

DEMAPAN

desa

Pangan


No

Kegiatan

5

Pengembangan

Belanja

Keluaran

Anggaran

Realisasi

Sisa

934.915.000

916.025.000

18.890.000

Pembangunan

Lumbung

gudang

Pangan Desa

cadangan

1 unit

pangan 6

Peningkatan

9.100.000

9.100.000

0

Pelatihan mutu

33

Mutu dan

dan keamanan

kec.

Keamanan

pangan

Pangan 7

8

Penanganan

Tersedianya alat

10

Pasca Panen

pengolahan

unit

dan

pasca panen,

Pengelolaan

APO dan Power

Hasil Pertanian

Thresser

Pengembangan

139.561.500

117.137.000

138.009.900

109.579.000

1.551.600

7.558.000

Terlaksananya

250

Intensifikasi

bantuan kompor

buah

Tanaman Padi

tikus

dan Palawija 9

Pengembangan

Terlaksananya

39.200

Pertanian pada

344.493.000

343.118.000

1.375.000

pengembangan

batang

Lahan Kering

tanaman kakao dan kopi

10

11

Pengembangan

26.737.500

26.360.500

377.000

Terlaksananya

Sistem

sistem informasi

Informasi Pasar

pasar

Penelitian dan

108.993.000

108.492.200

500.800

1 kali

Terlaksananya

3

Pengembangan

penelitian dan

unit/

Teknologi Pasca

pengembangan

100

Panen

teknologi pasca

orang

panen 12

Peningkatan

Terlaksananya

12.000

Produksi,

187.650.000

187.044.000

606.000

peningkatan

pohon/

Produktivitas

produksi padi

2

dan Mutu

dan palawijo

kec.

Produk Pertanian dan Perkebunan 13

Monitoring,

76.940.000

76.940.000

0

Terlaksananya

1

Evaluasi dan

monitoring,

unit/

Pelaporan

evaluasi dan

4

pelaporan

keg.


Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan ketahanan pangan sebagai berikut : 1).

Telah

tersusun

Neraca

Bahan

Makanan

(NBM)

di

Kabupaten Malang secara agregat dan juga berdasarkan wilayah kecamatan. Berdasarkan NBM ini situasi pangan di Kabupaten

Malang

dapat

dijelaskan

sebagai

berikut:

Kabupaten Malang merupakan daerah surplus pangan untuk komoditas beras, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, daging, susu, gula, sayuran dan buah. Sedangkan yang defisit hanya pada komoditas pangan kedelai, kacang hijau, telur dan ikan; Ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Malang telah melebihi ketersediaan minimal sebesar 2.200 kkal/kap/hr dan protein 57 gr/kap/hr, dimana ketersediaan energi mencapai 4.070 kkal/kapita/hari, protein 74,18 gr/kapita/hari, dan lemak 35,26 gr/kapita/hari; dan Beberapa kecamatan terjadi defisit produksi pangan maupun ketersediaan energi pangan dan protein, namun kondisi ini bukan merupakan masalah yang serius kalau akses pangan masyarakat baik ekonomi maupun fisik melalui distribusi yang baik dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. 2).

Secara signifikan tingkat keragaman pangan masyarakat relatif meningkat, dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85,3 di tahun 2011 manjadi skor PPH 86,1 di tahun 2012;

3).

Meningkatnya

Angka

Kecukupan

Energi

(AKE)

sebesar

1.824,8 kkal/kap/hr atau 91,2% di tahun 2011, menjadi 1.840 kkal/kap/hr atau 92%

di tahun 2012 dimana masih

berada di bawah standar nasional sebesar 2.000 kkal/kap/hr; 4).

Meningkatnya 51,7

Angka

gr/kap/hr

atau

Kecukupan 99,4%

di

Protein

(AKP)

sebesar

tahun

2011,

menjadi

51,8 gr/kap/hr atau 99,6% di tahun 2012 dimana masih berada di bawah standar nasional sebesar 52 gr/kap/hr; IV - 178 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

5).

Bertambahnya pengetahuan petani tentang pengolahan hasil panen

sehingga

dapat

berdampak

pada

peningkatan

pendapatan petani; 6).

Meningkatnya produksi padi melalui peningkatan Intensitas Pertanaman

(IP) sebesar 460.660 ton di

tahun 2011

meningkat sebesar 461.270 ton di tahun 2012 atau naik sebesar 0,13%; 7).

Meningkatnya

kawasan

pengembangan

kopi

dan

kakao

sehingga dapat berdampak pada peningkatan pendapatan petani, dimana pada tahun 2011 kawasan kopi seluas 13.614,15 ha menjadi seluas 13.622,3 ha di tahun 2012, sedangkan untuk kawasan kakao pada tahun 2011 seluas 2.357 ha menjadi 2.603 ha di tahun 2012; 8).

Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengelolaan harga pasar;

9).

Meningkatnya produksi hortikultura yang didalamnya juga terdapat peningkatan produksi buah-buahan lokal serta meningkatkan kelestarian buah unggul lokal, dimana pada tahun 2011 produksi komoditi pisang sebesar 372.588,71 ton meningkat menjadi 654.978 ton di tahun 2012; produksi komoditi jeruk pada tahun 2011 sebesar 40.698,8 ton meningkat menjadi 66.725 ton di tahun 2012; produksi komoditi pepaya pada tahun 2011 sebesar 54.694,2 ton meningkat menjadi 96.444 ton di tahun 2012; serta produksi komoditi apel sebesar 21.782,8 ton meningkat menjadi 32.886 ton di tahun 2012;

10). Prestasi yang diraih antara lain : a). Penghargaan

Adhikarya

Pangan

Nusantara

tingkat

Nasional Kategori Pembina Ketahanan Pangan, an. Eko Budi Sasmito, Kepala Desa Randugading Kecamatan Tajinan;


b). Penghargaan

Adhikarya

Pangan

Nusantara

tingkat

Nasional Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan, an. Pi’i Petugas Penyuluh Lapangan Kecamatan Ngajum; c). Penghargaan Nasional

Adhikarya

Kategori

Pangan

Pelaku

Nusantara

Pembangunan

tingkat

Ketahanan

Pangan, an. Yosea Suryo Widodo, UD Riang Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak; d). Sertifikat Rekor Muri dalam Sangrai Kopi, an. Petani Kopi Kabupaten Malang; e). Penghargaan

Adhikarya

Pangan

Nusantara

tingkat

Provinsi Kategori Pemangku Ketahanan Pangan Peringkat II, an. M. Yusuf, Ketua Gapoktan Kecamatan Pujon; f). Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tingkat Provinsi Kategori Pelopor Ketahanan Pangan Peringkat II, an. Kabul, Ketua Unit Pembenihan Rakyat Desa Maguan Kecamatan Ngajum; g). Juara III tingkat Provinsi dalam Lomba HIPPA, an. HIPPA Sejahtera. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan ketahanan pangan sebagai berikut: 1)

Belum optimalnya orientasi pengembangan bisnis pangan melalui pengembangan agroindustri pangan skala UMKM, sehingga

perlu

kajian

kelayakan

pengembangan

dan

agroindustri pangan guna mewujudkan kemandirian pangan sekaligus peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan; 2)

Masih kurangnya pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran

hasil

olahan,

sehingga

perlu

ditingkatkan

kerjasama antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah;


3)

Masih minimnya informasi pasar yang diperoleh petani, sehingga perlu adanya forum yang mewadahi untuk dapat mengakses informasi pasar dengan cepat dan tepat.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wilayah Kabupaten Malang yang sebagian besar adalah wilayah perdesaan, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memacu pembangunan di tingkat desa dengan prioritas yang lebih besar

untuk

pemberdayaan

masyarakat

desa,

kelembagaan

kemasyarakatan, dan perluasan lapangan kerja serta penguatan kapasitas pemerintahan desa. Pemberdayaan

masyarakat

pada

hakekatnya

adalah

membantu

pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, dan kaum muda pencari kerja, serta kelompok perempuan sehingga diharapkan dapat mandiri. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;

2).

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

3).

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Membangun Desa; 4).

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

5).

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.433.671.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.402.559.400,- sisa sebesar Rp. 31.112.000,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:


1).

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.978.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 755.476.500,- sisa Rp. 10.501.500,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

1

Pemberdayaan

Belanja Anggaran

Realisasi

638.473.000

628.331.500

Keluaran

Sisa 10.141.500

- Terlaksananya

Lembaga dan

pelatihan

Organisasi

peningkatan

Masyarakat

kapasitas

Perdesaan

SDM

377 orang

pelaksana PNPM mandiri perdesaan; - Terlaksananya pelatihan

80 orang

pengurus LPMD/K dari 8 Desa; - Terlaksananya evaluasi

109 desa

tingkat perkembangan LKM / UPK Program Gerdu Taskin; - Terlaksananya

5

pembinaan

desa

kelembagaan Posyandu dari segi kepengurusan, administrasi dan sarana prasarana; - Terlaksananya

378

pendataan

desa

perangkat dan lembaga desa.


No

Kegiatan

2

Penyelenggaraan

Belanja

Keluaran

Anggaran

Realisasi

Sisa

127.505.000

127.145.000

360.000

- Terlaksananya

378

Diseminasi

Pendataan dan

desa

Informasi bagi

Pengolahan

Masyarakat

data Profil

Desa

Desa/ Kelurahan; - Meningkatnya pengetahuan

378 desa

Aparatur Pemerintah Desa.

2).

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Perdesaan,


Kegiatan Pelatihan

Belanja Anggaran

Realisasi

150.000.000

147.988.000

Keluaran

Sisa 2.012.000

Ketrampilan

pelatihan

Manajemen

pengelolaan

Badan Usaha

pasar desa;

Milik Desa

60

- Terlaksananya

orang

4

- Terlaksananya

desa

fasilitasi pendirian BUMDes; 2

- Terpromosikannya

1

Permodalan

produk TTG dan

kali

bagi Usaha

produk unggulan

Mikro Kecil

Kab. Malang

dan Menengah

(dari 5 Pokmas)

di Perdesaan

dalam Gelar TTG

Fasilitasi

235.000.000

233.314.000

1.686.000

Nasional 2012 di Batam Prov. Riau; - Terlaksananya

14

pemberian

desa

bantuan peralatan TTG ke desa.


3).

Program

Peningkatan

Membangun

Desa,

Partisipasi

dengan

Masyarakat

Dalam

anggaran

sebesar

alokasi


2

Kegiatan

Belanja Anggaran

Pembinaan

62.000.000


Keluaran

Sisa 0

Terbinanya

Kelompok

kelompok

Masyarakat

masyarakat

Pembangunan

pembangunan

Desa

desa

Pelaksanaan

170.000.000

169.427.000

573.000

33 kec.

Terlaksananya

390

Musyawarah

sosialisasi dan

desa/

Pembangunan

pencanangan

kel.

Desa

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, (BBGRM), monitoring, evaluasi dan pelaporan

3

Pemberian

328.349.500

313.842.000

14.507.500

- Terlaksananya

10

Stimulan

Bina Desa di

kali

Pembangunan

kecamatan

Desa

dalam rangka pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur; - Terlaksananya Evaluasi Desa

4 desa

Berprestasi / Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan terpilihnya Desa Berprestasi Tingkat Kab. Malang Tahun 2012;


No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

1 desa

evaluasi administrasi dan lapang desa berprestasi ke Tingkat Provinsi; - Pemberian

4

bantuan

desa

peralatan kepada desa Juara Lomba Desa Tingkat Kab. Malang (Meja Pelayanan, Meja Kerja, Kursi Kerja, Komputer dan LCD Proyektor). 4

Monitoring,

- Terlaksananya

33

Evaluasi dan

187.290.000

186.140.000

1.150.000

monitoring,

kec.

Pelaporan

evaluasi dan pelaporan kecamatan; - Terlaksananya penilaian

33 kec.

camat berprestasi dalam pembangunan wilayah kecamatan.

4).

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 370.053.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 370.053.900,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No 1

Kegiatan Pelatihan

Belanja Anggaran

Realisasi

370.053.900

Keluaran

Sisa

370.053.900

0

Terlaksananya

1.200

Aparatur

pelatihan bagi

orang

Pemerintah

pengelolaan

Desa dalam

keuangan desa

Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

5).

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.318.000,- sisa Rp. 682.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pelatihan

Belanja Anggaran

Realisasi

165.000.000

164.318.000

Keluaran

Sisa 682.000

- Terlaksananya

Perempuan di

Fasilitasi

Perdesaan

Praktek

dalam Bidang

ketrampilan

Usaha Ekonomi

kelompok

Produktif

usaha

50 orang

perempuan perdesaan dari 5 desa;

5

- Terlaksananya

desa

pemberian bantuan peralatan usaha ekonomi produktif, berupa : gerobak dorong 10 unit, tenda bongkar pasang 30 unit.


Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut: 1).

Melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah mampu meningkatkan status desa dari 110 desa tertinggal (hasil pendataan tahun 2010), menjadi 51 desa tertinggal dan sangat tertinggal di tahun 2012 dengan rincian 48 desa tertinggal dan 3 desa sangat tertinggal;

2).

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

Mandiri

Perdesaan

(PNPM-MPd) Tahun 2012, telah dihasilkan pembangunan sarana prasarana sejumlah 265 unit dan kegiatan non fisik berupa pemberian beasiswa pada anak sekolah RTM, pelatihan pendidikan bagi masyarakat, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lainnya bagi balita RTM, Kegiatan kesehatan lainnya dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan nilai BLM Rp. 24.900.000.000,- dan menyerap swadaya masyarakat Rp. 3.700.833.795,- dengan jumlah pemanfaat sebanyak 254.717 orang; 3).

Khusus dalam upaya meningkatkan ekonomi produktif RTM melalui PNPM-MPd, telah terbentuk kelompok simpan pinjam perempuan

sebanyak

235

kelompok

yang

tersebar

di

26 Kecamatan dengan pemanfaat sejumlah 1.922 orang dengan anggaran sebesar Rp. 3.059.825.000,-; 4).

Jumlah

swadaya

masyarakat

Tahun

2012

sebesar

Rp. 36.971.859.579,-, berdasarkan data yang masuk dari 22 kecamatan; 5).

Meningkatnya pemahaman UPK, Kasi Ekbang PP Kecamatan dan Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD) dalam pengelolaan PNPM-Mandiri Perdesaan dimana telah dilakukan pelatihan/ pembinaan sebanyak 8 kali di tahun 2012;


6).

Meningkatnya pemahaman dalam penyusunan kebutuhan desa

tertinggal

dan

tersedianya

dokumen

perencanaan

pengentasan kemiskinan bagi desa tertinggal; 7).

Meningkatnya kapasitas masyarakat dan peran sertanya dalam membangun desa;

8).

Meningkatnya sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pelestarian serta pendayagunaan sumber mata air desa;

9).

Meningkatnya peran perempuan dalam membangun desa;

10). Meningkatnya wirausaha kelompok perempuan perdesaan dalam mengolah potensi yang ada di desa, pada tahun 2012 sebanyak 50 orang (5 kelompok) wirausaha dari 5 desa; 11). Terlaksananya Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa) dalam rangka menjaring aspirasi secara langsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Malang serta meningkatkan komunikasi

antar

elemen

masyarakat

dan

Pemerintah

Kabupaten Malang, dengan berbagai kegiatan antara lain, dialog langsung Bapak Bupati Malang dengan masyarakat, sosialisasi, penyuluhan, pembangunan fisik, kerja bakti, penghijauan serta pemberian bantuan dengan melibatkan seluruh SKPD, lembaga teknis lainnya di daerah dan organisasi kemasyarakatan

yang

bersentuhan

langsung

dengan

masyarakat dan pelayanan public seperti melibatkan peran media, FKUB, pelayanan kepolisian (SIM); 12). Prestasi yang telah diraih antara lain: a). Juara I tingkat Provinsi Jawa Timur dalam Lomba Desa, an. Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo; b). Juara III tingkat Provinsi Jawa Timur dalam Penilaian Unit Pengelola

Kegiatan

dan

Usaha

(UPKu)

Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), an. UPKu Jaya Makmur Desa Wonoayu Kecamatan Wajak;


c). Juara III tingkat Provinsi Jawa Timur dalam Penilaian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program P2SLBK, an. BKAD Tri Eka Praya Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut: 1).

Belum optimalnya sumber daya manusia pelaksana PNPM-MPd dalam menangani program tersebut, sehingga perlu adanya pelatihan bagi pelaksana PNPM-MPd;

2).

Pengurus LPMD/K masih belum maksimal memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga perlu dilakukan pembekalan dan pelatihan bagi pengurus LPMD/K;

3).

Belum semua pengurus posyandu memahami akan pentingnya taman posyandu, sehingga perlu dilakukan pembinaan bagi pengurus

posyandu

serta

peningkatan

sarana

dan

prasarananya; 4).

Belum terupdate-nya data profil desa/kelurahan sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan desa/kelurahan, maka perlu dilakukan update data dasar dan pengolahan data profil desa/kelurahan;

5).

Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PADes, sehingga perlu pendirian BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa;

6).

Masih kurang optimalnya sumber daya manusia dalam pengurusan dan pengelolaan pasar desa, sehingga perlu adanya pelatihan bagi pengurus pasar desa;

7).

Pengenalan produk Teknologi Tepat Guna (TTG) dan produk unggulan masih bersifat lokal, sehingga perlu dilakukan promosi tingkat nasional guna mengenalkan produk TTG dan produk unggulan; IV - 189


8).

Masih belum optimalnya produktifitas Pokmas dikarenakan keterbatasan pemanfaatan alat TTG, maka perlu dilakukan pemberian bantuan peralatan TTG ke Pokmas;

9).

Belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan kelompok usaha perempuan perdesaan, sehingga perlu adanya fasilitasi praktek

keterampilan

bagi

kelompok

usaha

perempuan

perdesaan; 10). Untuk pelaksanaan penilaian Panji-Panji Keberhasilan tahun 2013

diharapkan

dapat

dilaksanakan

lebih

awal, guna

persiapan permintaan dari Provinsi mengirimkan Camat Berprestasi yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur, dan reward yang diberikan dapatnya dalam bentuk hadiah (nominal); 11). Dalam pelaksanaan Bina Desa perlu dilakukan koordinasi selanjutnya untuk memenuhi target kegiatan di 33 kecamatan selama tahun 2012-2014, dimana kegiatan Bina Desa lebih dapat

dirasakan

manfaatnya

bagi

masyarakat

dengan

mensinergikan kegiatan upaya meningkatkan status desa tertinggal dengan percepatan pelayanan dan pembangunan di lokasi Bina Desa.

23. Statistik Ketersediaan serta permintaan akan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu dan berkelanjutan terus meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran pengguna terhadap pentingnya data dan informasi statistik. Data dan informasi statistik tidak hanya dibutuhkan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, tetapi juga dari kalangan akademisi, lembaga penelitian, kalangan dunia usaha serta masyarakat luas. Data dan statistik yang berkualitas


merupakan rujukan bagi upaya dalam perumusan kebijakan yang diawali dari proses penyusunan perencanaan pembangunan hingga pada proses pemantauan/monitoring, serta pada proses mengevaluasi program agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif. Permasalahan belum adanya pembakuan dalam konsep-definisi dan persamaan persepsi dari berbagai pihak dan kualifikasi serta ukuranukuran dalam penyediaan data dan informasi statistik menjadi rancu bagi para pengguna yang akhirnya akan memunculkan keraguan kualitas data dan informasi statistik itu sendiri. Menyikapi permasalahan ini, maka perlu adanya koordinasi intensif antar instansi/lembaga. Diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah membawa dampak dalam peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik, termasuk data mikro dalam proses pengambilan kebijakan yang tidak dibarengi dengan ketersediaan serta kemampuan sumber daya manusia (SDM) penyedia data dan informasi statistik khususnya di beberapa Instansi pemerintah. Menyikapi permasalahan ini maka perlu ada kerjasama yang baik dengan lembaga vertikal seperti BPS maupun lembaga perguruan tinggi atau lembaga-lembaga swasta. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.


statistik

pada

tahun

2012

telah

dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 493.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 492.250.000,- sisa sebesar Rp. 750.000,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan statistik sebagai berikut:


1)

Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 493.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 492.250.000,- sisa Rp. 750.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

2

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan

225.303.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

224.703.000

600.000

Terlaksananya

310

dan

penyusunan

buku/

Pengumpulan

hasil-hasil

125 cd

Data dan

pembangunan

Statistik Daerah

dan IPM

Pengolahan,

149.022.000

148.947.000

75.000

Terlaksananya

230

Updating dan

pnyusunan

buku/

Analisis Data

Kabupaten

200 cd

dan Statistik

Malang Dalam

Daerah

Angka (KMDA) dan Kecamatan Dalam Angka

3

Penyusunan

118.675.000

118.600.000

75.000

Terlaksananya

120

dan

penyusunan

buku/

Pengumpulan

Produk

115 cd

Data PDRB

Domestik Regional Bruto (PDRB)

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan statistik sebagai berikut : 1).

Tersedianya data dan informasi kinerja pambangunan daerah;

2).

Tersedianya data dan informasi sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan.

c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan statistik sebagai berikut: 1).

Belum adanya kesepakatan yang jelas tentang penggunaan sumber data tunggal, sehingga kedepan diperlukan adanya diregulasi yang menetapkan sumber data tunggal;

2).

Masih belum optimalnya kualitas Sumber Daya manusia yang memahami pengetahuan yang berkaitan dengan metode,


teknik atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisa serta menginterprestasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna, maka perlu mengintensifkan kualitas SDM dalam pengolahan data; 3).

Dalam proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah, sehingga perlu adanya komitmen yang jelas bahwa setiap pengambilan keputusan didasarkan atas data yang ada.

24. Kearsipan Kearsipan sebagai naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh pimpinan unit kerja dalam bentuk apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok

merupakan

bagian

dari

pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan dengan tujuan untuk menyediakan data dan informasi cepat dan tepat bagi yang memerlukan. Mengingat arsip sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok bagi pimpinan, maka perlu dilakukan pengendalian, penyusunan pola klasifikasi dengan memperhatikan keamanan dan kerahasiaan arsip. Guna menunjang kelancaran teknis pengelolaan arsip perlu didukung dengan sarana prasarana teknis pengelolaan arsip yang memadai sesuai dengan standar kearsipan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;

2).

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;

3).

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;

4).

Program

Penyelamatan

dan

Pelestarian

Dokumen/Arsip

Daerah. IV - 193 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan kearsipan pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp..834.161.400,- dan terealisasi sebesar Rp..827.867.610,sisa sebesar Rp. 6.293.790,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan kearsipan sebagai berikut: 1).

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.525.000,- sisa Rp. 175.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pengumpulan Data

2).

Belanja Anggaran

Realisasi

24.700.000

24.525.000

Keluaran

Sisa 175.000

Terlaksananya

96

penjilidan dan

jilid

pencetakan

dan

buku himpunan

100

kliping

jilid

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.014.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 78.114.000,- sisa Rp. 1.900.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Sosialisasi/



Keluaran

Sisa 1.900.000

Terlaksananya

Penyuluhan Kearsipan

bimbingan

di Lingkungan

teknis

Instansi Pemerintah/

kearsipan

99 orang

Swasta

3).

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.590.000,dan terealisasi sebesar Rp. 23.590.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: IV - 194


No

Belanja

Kegiatan

1

Anggaran

Pemeliharaan Rutin/

Realisasi

23.590.000

Keluaran

Sisa

23.590.000

0

Berkala Arsip Daerah

- Terlaksananya laporan

1 tahun

perizinan; - Terlaksananya pemeliharaan/

2 skpd

penataan arsip di depo arsip

4).

Program

Penyelamatan

dan

Pelestarian

Dokumen/Arsip

Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 705.857.400,dan terealisasi sebesar Rp. 701.638.610,- sisa Rp. 4.218.790,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pengadaan Sarana



Sisa 430.000

Pengolahan

Keluaran Terlaksananya sarana arsip

2 buah

perizinan

dan Penyimpanan Arsip 2

Pendataan dan

- Terlaksananya

250

Penataan

675.857.400

672.068.610

3.788.790

pendataan dan

foto

Dokumen/ Arsip Daerah

penataan dokumen; - Terlaksananya dokumentasi

26.426 lembar

foto dan video kegiatan pembangunan daerah Pendokumenta sian kegiatan Bupati/ Wabup : Terlaksananya cetak foto kegiatan Promosi Potensi Daerah/ Keberhasilan Pembangunan dari pencitraan pemerintah melalui : * Baliho * Spanduk


No 3

Kegiatan

Belanja Anggaran

Penduplikatan

Realisasi

Terlaksananya

25

Dokumen /

pendupli-katan

buku

Arsip Daerah

dokumen daerah

dalam Bentuk

dalam bentuk

Informatika

informatika

Adapun

5.000.000

Keluaran

Sisa

hasil/outcome

5.000.000

serta

manfaat

0

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan kearsipan sebagai berikut : 1).

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi;

2).

Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan;

3).

Terciptanya laporan perizinan yang akurat;

4).

Meningkatnya

sistem

administrasi

kearsipan

dengan

meningkatnya sumber daya manusia kearsipan dimana di tahun 2011 sebanyak 76 orang , meningkat menjadi 97 orang pada tahun 2012; 5).

Tercapainya pengumpulan data tentang Kabupaten Malang dari media cetak dalam bentuk kliping, dimana telah diperoleh 24 kliping ;

6).

Meningkatnya

kualitas

hasil

pendokumentasian

kegiatan

pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video; 7).

Meningkatnya upaya-upaya penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip dimana di tahun 2011 sebanyak 800 berkas dan di tahun 2012 meningkat sebanyak 1.200 berkas yang kesemuanya telah tertata di depo arsip Kabupaten Malang.

c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan kearsipan sebagai berikut: 1). Belum tertatanya arsip daerah sesuai dengan aturan yang ada, sehingga perlu peningkatan sarana prasarana, penataan dan peningkatan Sumber Daya manusia dalam hal kearsipan; 2). Masih kurangnya pengetahuan tentang tata kearsipan pada aparat pemerintah desa sehingga penataan berkas/arsip belum IV - 196


tertib baik arsip aktif, in aktif maupun statis, sehingga perlu ditingkatkan melalui bimbingan teknis, diklat arsip elektronik dan sosialisasi peraturan perundangan kearsipan; 3). Masih minimnya tenaga arsiparis yang tersedia, maka perlu ditingkatkan

secara kuantitas

tenaga fungsional

arsiparis

sebagai tenaga yang seharusnya ada, guna menunjang pelaksanaan

kegiatan

dalam

peningkatan

penataan

dan

pelayanan kearsipan 25. Komunikasi dan Informatika Dengan perkembangan teknologi dan informasi, telah menjadikannya menjadi salah satu kebutuhan pokok dan komoditas penting bagi masyarakat

untuk

tumbuh

dan

berkembang

dalam

kehidupan

berbangsa dan bernegara, sehingga informasi yang akurat, cepat, tepat dan terpercaya menjadi tuntutan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini, merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat dan pemerintah ini terbukti dengan semakin luasnya penggunaan teknologi informasi di berbagai sektor antara lain e-Government, e-Procurenment serta transaksi lainnya disamping untuk kepentingan

riset

dalam

pengembangan

teknologi.

Sehingga

pemanfaatan teknologi yang efisien mempunyai peranan yang strategis dan penting dalam pertumbungan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

2).

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;

3).

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. IV - 197


b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.294.151.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.276.264.281,- sisa sebesar Rp. 17.886.819,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut: 1).

Program Media

Pengembangan Massa,

Rp..1.336.679.600,-

dengan

Komunikasi, alokasi

dan

Informasi

anggaran

terealisasi

dan

sebesar sebesar

Rp..1.321.501.031,- sisa Rp. 15.178.569,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut : No

Kegiatan

1

Pembinaan dan



Keluaran

Sisa 1.585.019

- Terlaksananya

Pengembangan

Sosialisasi

Sumber Daya

dan

Komunikasi

Pembinaan

dan Informasi

KIM

7 KIM

(Kelompok Informasi Masyarakat); - Terlaksananya operasionalisasi siaran Radio Kanjuruhan

3.814

- Jumlah Jam

jam

aSiaran - Siaran

130

aDialog

kali

aInteraktif - Lampu apemancar.

1 buah


No

Kegiatan

2

Pembinaan dan



Keluaran

Sisa 3.853.100

- Terlaksananya

33

Pengembangan

pembinaan

kec.

Jaringan

dan

Komunikasi

pengemba-

dan Informasi

ngan jaringan komunikasi dan informasi; - Terselenggaranya

1 kali/ 30 orang

kegiatan gathering untuk mempererat kemitraan kerja dengan insan pers. 3

Pengkajian dan

821.490.000

811.749.550

9.740.450

- Terlaksananya

1 keg.

Pengembangan

kegiatan

Sistem

pengembangan

Informasi

sistem informasi dan aplikasi - Terlaksananya

1

Penyusunan

dokumen /1

Sistem Informasi

program

Perencanaan

simtaru

dan Penataan Ruang beserta petunjuk operasionalnya.

2).

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.883.174.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.880.483.250,- sisa Rp. 2.691.150,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No

Kegiatan

1

Penyebarluasan

Belanja Anggaran

Realisasi

1.152.780.000

1.152.488.850

Keluaran

Sisa 291.150

Terlaksananya

12

Informasi

penyebarluasan

bulan

Pembangunan

informasi melalui :

Daerah

- Penerbitan

6.000

aMajalah

ekspl

aKanjuruhan - Pemberitaan di

96

aPenerbitan Pers

kali

a(Media aCetak/Elektronik) - Kegiatan Talk

24

ashow di RRI

kali

a(relay RKFM) - Pengiriman

1.652

aMajalah

ekspl

aKanjuruhan - Penjilidan Siaran

2

3).

4

aPers

ekspl

Terlaksanya

2.000

Informasi

Penerbitan

ekspl

Penyelenggaraan

Majalah Suara

Pemerintah

DPRD 4 kali terbit

Daerah

dalam 1 Tahun

Penyebarluasan

730.394.400

727.994.400

2.400.000

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.297.100,dan terealisasi sebesar Rp. 74.280.000,- sisa Rp. 17.100,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

1

Pelatihan SDM



Sisa 17.100

Keluaran Pelatihan SDM

92

dalam Bidang

dalam bidang

orang

Komunikasi

komunikasi

dan Informasi

dan informasi


Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut: 1).

Tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui Siaran Radio Kanjuruhan FM sebanyak 130 kali dialog interaktif dengan jumlah jam siaran 3.814 jam;

2).

Kelancaran

pembinaan

dan

pengembangan

jaringan

komunikasi, informasi dan media massa; 3).

Tersebarnya

informasi

di

masyarakat

dan

terjalinnya

hubungan kemitraan yang baik dengan media massa; 4).

Meningkatnya infrastruktur jaringan internet di 33 kecamatan sehingga

memudahkan

untuk

mendapatkan

informasi

pembangunan secara cepat; 5).

Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi;

6).

Meningkatnya kunjungan ke website malangkab.go.id menjadi 487.055 pengunjung di tahun 2011 dan sebanyak 1.120.226 pengunjung di tahun 2012;

7).

Meningkatnya layanan pada warga, melalui respon yang cepat terhadap surat warga yang ditujukan kepada Kepala Daerah maupun Kepala SKPD melalui menu yang ada dalam website malangkab.go.id.

c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut: 1).

Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya manusia dibidang keradioan, sarana dan prasarana/perangkat pendukung radio serta masih terkendala pada permasalahan perizinan kanal radio karena Perda Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) masih dalam proses, sehingga perlu dilakukan reposisi personil yang mampu dan berpengalaman dibidang program acara, menambah/mengganti perangkat radio agar siaran dapat berjalan lancar serta mengurus perizinan kanal/frekuensi melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jatim setelah Perda LPPL disahkan; IV - 201


2).

Belum terciptanya sinergitas hubungan antar lembaga di bidang informasi, karena kinerja kehumasan bukan kinerja individual akan tetapi kinerja kolektif (organisasi), maka perlu diciptakan hubungan yang harmonis antar lembaga dan mitra kerja dengan membagun nilai kebersamaan.

26. Perpustakaan Perpustakaan merupakan sistem yang berfungsi menyediakan dan menyampaikan informasi yang terdapat dalam koleksi buku, oleh karena itu koleksi perpustakaan harus diatur dan diolah sedemikian rupa, sehingga informasi tersebut dapat disimpan dan ditemukan kembali secara tepat dan cepat. Guna mewujudkan keberadaan perpustakaan sebagai wahana sekaligus sarana dalam pengelolaan bahan pustaka harus mampu memberikan pelayanan informasi dan pengetahuan serta teknologi kepada semua masyarakat sebagai wujud nyata tanggung jawab, fungsi dan peran perpustakaan, sehingga pada akhirnya sebagai landasan sumber informasi bagi pembuatan analisis kebijakan. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan perpustakaan pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp..231.817.000,- dan terealisasi sebesar Rp..212.158.500,sisa sebesar Rp. 19.658.500,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perpustakaan sebagai berikut: 1).

Program

Pengembangan

Perpustakaan,

dengan

Budaya alokasi

Baca

dan

anggaran

Pembinaan sebesar

Rp. 231.817.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 212.158.500,sisa Rp. 19.658.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No 1




Keluaran

Sisa 6.925.000

Terlaksananya

Minat dan Budaya

kegiatan

Baca

layanan

39 lokasi

perpustakan keliling di Kabupaten Malang 2

Supervisi,

23.875.000

21.775.000

2.100.000

Terlaksananya

Pembinaan dan

kegiatan

Stimulasi

supervisi,

Perpustakaan

pembinaan

Umum, Khusus,

perpustakaan

Sekolah dan

desa/kelurahan,

Masyarakat

perpustakaan

30 lokasi

sekolah, perpustakaan khusus dan perpustakaan masyarakat 3

4

Penyediaan

Terlaksananya

985

Bantuan

penyediaan

expl

Pengembangan

bantuan koleksi

Perpustakaan dan

buku untuk

Minat Baca di

perpustakaan

Daerah

desa

Publikasi dan

70.397.000

14.800.000

64.101.000

13.224.500

6.296.000

1.575.500

Terwujudnya

7

Sosialisasi Minat

pengetahuan/

kali

dan Budaya Baca

pemahaman yang sama di bidang minat dan budaya baca bagi masyarakat/ pemustaka di perpustakaan desa/kel. dan perpustakaan umum daerah


No 5

Kegiatan Penyediaan


Realisasi

Keluaran

Sisa

39.273.000

337.000

Tersedianya

477

Bahan Pustaka

bahan koleksi

expl

Perpustakaan

pustaka

Umum Daerah

perpustakaan umum daerah

6

Pemasyarakatan

31.810.000

31.810.000

0

Terlaksananya

Minat dan

lomba

Kebiasaan

perpustakaan

Membaca untuk

desa /kelurahan

Mendorong

se Kabupaten

Terwujudnya

Malang

1 kali

Masyarakatat Pembelajar 7

Penyelenggaraan

15.000.000

12.575.000

2.425.000

Terlaksananya

Koordinasi

koordinasi

Pengembangan

pengembangan

Budaya Baca

perpustakaan

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

1 kali

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan perpustakaan sebagai berikut : 1).

Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan umum dari 2.821 KTA di tahun 2011 menjadi 3.237 KTA pada tahun 2012;

2).

Bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan umum dari 21.029 orang pada tahun 2011, menjadi 21.249 orang pada tahun 2012;

3).

Meningkatnya budaya baca bagi masyarakat yang jauh dari pusat kota dengan memanfaatkan layanan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), dimana Pemerintah Kabupaten Malang sudah memiliki 1 unit MPK. Kecamatan-kecamatan yang sudah disinggahi selama kurun waktu 1 tahun sebagai berikut: Kecamatan Pakisaji, Pujon, Tajinan, Pagak, Wajak, Tirtoyudo, Poncokusumo, Bantur, Ngajum, Wonosari, Turen, Bululawang, Kasembon, Pakis, Karangploso, Pagelaran, Kepanjen, Kalipare, Gondanglegi, Lawang dan Dampit. IV - 204


c.

Permasalahan dan solusi dalam

urusan perpustakaan sebagai

berikut: 1).

Kurangnya sarana operasional berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) saat ini yang ada baru tersedia 1 unit, sehingga diharapkan adanya penambahan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), mengingat MPK sangat diperlukan untuk pelayanan dan sosialisasi utamanya difokuskan pada sekolah SD, SMP, dan desa yang lokasinya jauh dari pusat kota. Hal ini untuk peningkatan minat dan budaya baca bagi masyarakat di Kabupaten Malang;

2).

Terbatasnya koleksi buku di perpustakan desa, sehingga perlu penambahan jumlah bantuan buku baik melalui dana APBD maupun

melalui hibah

dari

Perpustakaan

Propinsi

dan

Perpustakaan Nasional; 3).

Masih kurangnya minat dan budaya baca bagi masyarakat, sehingga perlunya peningkatan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca melalui berbagai media yang ada seperti media elektronik, sarasehan, bintek, bedah buku, dan lomba perpustakaan;

4).

Terbatasnya koleksi buku baik secara kuantitas maupun spesifikasi, maka perlu diupayakan peningkatan koleksi buku melalui peningkatan anggaran pengadaan buku agar semakin banyak pemustaka yang berkunjung guna meningkatkan minat dan budaya baca.


B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1.

Pertanian Dalam pembangunan urusan pertanian telah dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis, serta persoalan yang mendasar antara lain: meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi; terjadinya perubahan

iklim

global;

masih

terbatasnya

kemampuan

sistem

perbenihan dan perbibitan; serta terbatasnya akses petani terhadap permodalan. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian, hal tersebut dapat diukur dari pangsa sektor pertanian yang besar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat, pengentasan kemiskinan, penciptaan ketahanan pangan dan penciptaan kondisi yang kondusif bagi pembangunan sektor lain. Selain itu sektor pertanian juga mempunyai peran sebagai penyedia bahan baku dan pasar yang potensial bagi sektor industri pengolahan hasil pertanian. Pembangunan pertanian kedepan juga akan menghadapi tantangan seperti: bagaimana memenuhi kebutuhan pangan dan keseimbangan gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah; serta membudayakan penggunaan pupuk organik secara berimbang. Selain itu pembangunan peternakan dan kesehatan hewan juga merupakan bagian yang integral dengan pembangunan pertanian. Peran strategis yang dimiliki dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani, disamping itu juga mempunyai peran dalam meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.



Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Lapangan; 2).

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

3).

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan;

4).

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian

/Perkebunan; 5).

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

6).

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

7).

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

8).

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;

9).

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.


pertanian

pada

tahun

2012

telah

dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 22.063.965.086,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.858.028.961,- dengan sisa sebesar Rp. 205.936.125,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan pertanian sebagai berikut: 1).

Program

Pemberdayaan

Lapangan,

dengan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp..466.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 466.700.000,sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Peningkatan

70.000.000


Keluaran

Sisa 0

Terlaksananya

33

Kapasitas

rapat kerja

Tenaga

penyuluh tingkat

Penyuluh

kabupaten dan

Pertanian/

bimbingan teknis

Perkebunan

dan penilaian

kec.

angka kredit


No 2

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

289.239.500

289.239.500

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

33

Kesejahteraan

temu teknis

kec.

Tenaga

tingkat

dan

Penyuluh

kecamatan dan

Pertanian/

tingkat

Perkebunan

kabupaten;

Peningkatan

0

- Tersedianya

1 kali

114

BOP THL-TB

orang

- Demplot.

33 kec.

3

Penyuluhan dan

107.460.500

107.460.500

0

Terselenggaranya

33

Pendampingan

penyusunan

kec.

Bagi Pertanian/

program

dan

Perkebunan

kecamatan dan

50

kabupaten

2).

orang

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.690.682.986,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.608.686.000,- sisa Rp. 81.996.986,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

1

Penyuluhan dan



Keluaran

Sisa 125.000

- Sosialisasi dan

44

Pendampingan

monitoring

gapoktan

Petani Pelaku

PUAP dan

dan

Agribisnis

kompilasi data

33

tingkat

kec.

kabupaten; - Penilaian

1.583

kelompok

kel.

- Terwujudnya

1

petani ahli

kec.

PHT berwawasan agribisnis.


No 2

Belanja


Anggaran 7.566.456.986

Realisasi

Keluaran

Sisa

7.484.585.000

81.871.986

Terlaksanananya

Sistem Insentif

rehab Jaringan

dan Disinsentif

Irigasi Desa

Bagi Petani/

(JIDES) dan

Kelompok Tani

Jaringan Irigasi

54 paket

Usaha Tani (Jitut)

3).

Program

Peningkatan

Pemasaran

Pertanian/Perkebunan, dengan

alokasi

Hasil

Produksi

anggaran

sebesar


Kegiatan Fasilitasi Kerja



Keluaran

Sisa 0

5

Terselenggaranya

paket/

sama Regional/

pemasaran hasil

Nasional/

produksi

Internasional

pertanian/perkebunan

2 unit

Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer 2

Pembangunan

424.575.900

418.355.900

6.220.000

3

Terlaksananya

Sarana dan

pembangunan sarana

Prasarana Pasar

dan prasarana pasar

Kecamatan atau

kecamatan/perdesaan

Perdesaan

produksi hasil

Produksi Hasil

pertanian/perkebunan

paket

Pertanian atau Perkebunan 3

Promosi atas

218.279.000

212.825.000

5.454.000

1

- Terlaksananya

Hasil Produksi

pameran dan tukar

Pertanian/

informasi produk

Perkebunan

unggulan tingkat

Unggul Daerah

kabupaten dan antar

kali

kabupaten; - Terselenggaranya promosi atas hasil

2 unit

produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah


No 4

Kegiatan Penyuluhan

Belanja Anggaran

Realisasi

192.105.000

191.185.000

Keluaran

Sisa 920.000

Terlaksananya kegiatan

Pemasaran

monitoring dan

Produksi

evaluasi penyaluran

Pertanian/

serta penggunaan

Perkebunan

pupuk bersubsidi

23 kec.

Guna Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon

4).

Program

Peningkatan

Perkebunan,

Penerapan

dengan

Teknologi

alokasi

Pertanian/

anggaran

sebesar

Rp..176.912.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 176.762.000,sisa Rp. 150.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

2

Kegiatan Penelitian dan


Keluaran

Realisasi

Sisa

68.408.000

150.000

Terselenggaranya

Pengembangan

penelitian dan

Teknologi

pengembangan

Pertanian/

teknologi

Perkebunan

pertanian/

Tepat Guna

perkebunan

Pelatihan dan

108.354.000

108.354.000

0

Terlaksananya

Bimbingan

tenaga

Pengoperasian

pengoperasian

Teknologi

teknologi

Pertanian/

pertanian/

Perkebunan

perkebunan tepat

Tepat Guna

guna

5).

2 kecamatan

4 kecamatan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.229.319.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.226.731.500,- sisa Rp. 2.587.500,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No 1

Kegiatan Penyediaan


Realisasi 1.226.731.500

Keluaran

Sisa 2.587.500

Tersedianya

33

Sarana

sarana

kec./

Produksi

pertanian/

35

Pertanian/

perkebunan

unit

Perkebunan

6).

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.700.428.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.689.140.800,- sisa Rp. 11.287.200,dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

245.260.500

240.590.500

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

36

Kesehatan dan

surveillence

kali

Pencegahan

penyakit;

Pemeliharaan

4.670.000

Penyakit Menular Ternak

- Terlaksananya

5.480

pengobatan

ekor

massal; - Terlaksananya sosialisasi

6 kali

penyakit hewan; - Terlaksananya

600 ekor

vaksinasi brucellosis;

2

Pembinaan dan

76.167.500

76.128.300

39.200

- Terlaksananya

50.000

vaksinasi AI;

ekor

- Terlaksananya

150

desinfeksi.

liter 1

- Pengadaan

Pengawasan

bahan dan alat

Bahan Asal

kebersihan RPH;

Ternak dan Obat Hewan

- Pengawasan telur; - Pengawasan daging; - Pengawasan susu;

paket

1.500 sampel 3.000 sampel 3.000 sampel


No

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Pengawasan

3

peredaran obat

paket

hewan di Poultry Shop; - Pengadaan

1

papan sosialisasi

paket

UU No.18/2009; - Perencanaan

1

dan

unit

Pengawasan rehabilitasi RPH Kepanjen; - Pengawasan

20

dan pembinaan

kali

rumah potong hewan. 3

Pengadaan

1.379.000.000

1.372.422.000

6.578.000

- Pembangunan

Sarana dan

lanjutan

Prasarana

Puskeswan

Kesehatan

Kecamatan

Hewan

1 unit

Turen; - Rehabilitasi RPH Kepanjen.

7).

1 unit

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.940.417.700,- dan terealisasi sebesar

Rp. 7.917.584.700,- sisa Rp. 22.833.000,- dengan

rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pembibitan dan

Belanja Anggaran

Realisasi

272.675.000

271.565.000

Keluaran

Sisa 1.110.000

- Tersedianya

Perawatan

pengadaan

Ternak

sarana dan

1 paket

prasarana IB; - Terlaksananya

250

sinkronisasi

ekor

estrus; - Terlaksananya

12

pembinaan

kali

inseminator; - Terlaksananya

8.875

pemeriksaan

ekor

PKB/ATR


No

Kegiatan

2

Pendistribusian

Belanja Anggaran

Realisasi

4.437.468.000

4.429.535.000

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

110 ekor;

Bibit Ternak

pengadaan

210 ekor;

kepada

bibit kambing

10 ekor.

Masyarakat

PE, sapi perah

7.933.000

dan sapi potong; - Terlaksananya koordinasi

2 kali

budidaya peternakan; - Tersedianya

180

peralatan

unit

budidaya sapi perah; - Terlaksananya pelatihan

400 orang

budidaya sapi perah; - Pengadaan obat-obatan; - Pelaksanaan CP/CL. 3

Pembelian dan

246.379.200

243.979.200

2.400.000

- Terlaksananya

Pendistribusian

kegiatan

Vaksin dan

pertemuan

Pakan Temak

koordinasi

1 paket 1 paket 3 kali

pakan ternak; - Terlaksananya

340

pengadaan

steak

bibit HMT; - Terlaksananya

300

pengadaan

kwintal

pakan lengkap sapi perah. 4

- Terlaksananya

1

Potensi

pendataan

paket

Peternakan

potensi

Pendataan

71.135.000

71.135.000

0

peternakan; - Terlaksananya pemeliharaan

33 kec.

Data PSPK.


No

Kegiatan

5

Pengembangan

Belanja Anggaran

Realisasi

Sisa

1.438.552.500

1.427.947.500

10.605.000

Keluaran - Terlaksana

dan

pembinaan

Pemberdayaan

kelompok

SDM

peternak

Peternakan

berprestasi; - Terlaksananya demplot

2 kelompok

1 paket; 2 unit

budidaya ternak dan penerapan teknologi peternakan; - Terlaksananya

28

pembangunan

unit

biogas; - Terlaksananya pembangunan

1 unit

rumah kompos; - Terlaksananya

1

pengadaan

paket

APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik); - Terlaksananya kontes ternak. 6

1.273.644.000

564.000

kali

Pembangunan

1

Sarana dan

unit perbibitan

paket

Prasarana

sapi perah

Pengadaan

1.274.208.000

1

Perbibitan Ternak 7

Peningkatan Produksi

200.000.000

199.779.000

221.000

- Perluasan lahan HMT

20 ha

Hijauan Makan Ternak


8).

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Peternakan,


Kegiatan Pengadaan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

Pembangunan

28

Sarana dan

biogas limbah

unit

Prasarana

peternakan

730.000.000

723.650.000

6.350.000

Teknologi Peternakan Tepat Guna

9).

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 260.462.000,- sisa Rp. 688.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

1

Pengolahan



Keluaran

Sisa 688.000

- Terlaksananya

Hasil dan

pelatihan

Pemasaran

pengolahan

Hasil

hasil

Produksi

peternakan;

Peternakan

120 orang

- Terlaksananya

24

Pendataan

kali

ketersediaan bahan pangan asal ternak dan harga produk peternakan; - Terlaksananya

1

pengadaan

paket

bahan dan pembuat keju; - Terlaksananya

4

pengadaan

paket

peralatan dan bahan pelatihan pengolahan hasil produk peternakan;


No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

120

sosialisasi

kali

perizinan usaha peternakan; - Pengadaan

1

peralatan

unit

penyimpanan hasil olahan produk peternakan; - Terlaksananya

12

publikasi

kali

harga pasar - Terlaksananya

3.000

gerakan

orang

minum susu; - Terlaksananya

300

gerakan

kg

makan telur.

10). Program Peningkatan Pelayanan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

963.937.500,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 896.488.061,- sisa Rp. 67.449.439,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

2

Kegiatan Pelayanan



Keluaran

Sisa (1.697.308)

Terselenggaranya

Teknologi

kemitraan

Pertanian/

pemasaran

Perkebunan

antara petani

Tepat Guna

dan LDM

Pendukung

139.450.000

Pelayanan

70.303.253

69.146.747

Terselenggaranya pola kemitraan

1 kegiatan

1 kegiatan

antara petani dan LDM


Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan pertanian sebagai berikut: 1).

Semakin tumbuh semangat kerja petani untuk bertahan karena termotivasi dengan berbagai program yang diberikan, antara lain: bantuan langsung benih unggul, subsidi harga pupuk, bantuan pupuk organik dan anorganik serta bantuan alat mesin pertanian, serta pembangunan jaringan irigasi dan rumah kompos;

2).

Meningkatnya

pemasaran produk

unggulan

daerah

dan

terciptanya jejaring pemasaran hasil; 3).

Meningkatnya lembaga ekonomi/ agribisnis di perdesaan;

4).

Meningkatnya pendapatan perkapita petani pada tahun 2011 sebesar

Rp.

11.899.000,-

menjadi

Rp.

11.914.469

di

tahun 2012; 5).

Meningkatnya produksi perkebunan sebesar 3.810.820 ton pada

tahun 2011 dan pada akhir tahun 2012 sebesar

3.815.774 ton; 6).

Meningkatnya capaian kinerja pendapatan perkapita petani perkebunan sejak tahun 2011 cenderung

meningkat

Rp..13.851.257,-

dan

sampai dengan tahun 2012

yaitu pada

tahun tahun

2011

sebesar

2012

sebesar

Rp..13.869.264,-; 7).

Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui upaya pengolahan lahan dan air;

8).

Meningkatnya kemitraan pemasaran produksi pertanian dan perkebunan,

sehingga

berdampak

kepada

peningkatan

pendapatan petani antara lain: petani kopi bekerja sama dengan perusahaan kopi ASAL JAYA yang berlokasi di Kecamatan Dampit; pembuatan cuka apel oleh gapoktan apel Kecamatan

Pujon

bekerja

sama

dengan

PUSPA

AGRO

Sidoarjo; Produk segar hortikultura Kecamatan Tumpang dengan PT. AGRIFRESH; serta pisang emas kirana Kecamatan Tirtoyudo dengan PT. AGRIFRESH;


9).

Meningkatnya posisi

tawar

di

tingkat

petani, sehingga

berdampak kepada peningkatan pendapatan petani; 10). Semakin berkembangnya populasi sapi potong pada tahun 2011 sebesar 225.895 ekor dan pada tahun 2012 mencapai

240.746

ekor

mengalami

kenaikan

6,57%.

Peningkatan populasi sapi potong tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kelahiran sapi potong hasil Inseminasi Buatan (IB), pada tahun 2011 sebesar 44.595 ekor, meningkat menjadi 51.909 ekor atau 16,40% pada tahun 2012. Hasil kelahiran sapi potong tersebut bila dirupiahkan dengan asumsi Rp. 4.000.000,- per ekor, maka diperkirakan pendapatan masyarakat dari hasil IB sebesar Rp. 207.636.000.000,-; 11). Meningkatnya populasi sapi perah, pada tahun 2011 sebesar 89.431 ekor, meningkat menjadi 93.992 ekor atau 5,10% di tahun 2012, walaupun dibeberapa koperasi sapi perah populasinya menurun akibat adanya penjualan sapi-sapi akhir yang tidak produktif; 12). Peningkatan populasi kambing pada tahun 2012 mencapai 4,97% atau sebesar 203.932 ekor bila dibandingkan dengan populasi kambing pada tahun 2011 sebesar 194.269 ekor; 13). Meningkatnya populasi ayam pedaging pada tahun 2012 mencapai 13.683.241 ekor atau naik 2,52% bila dibandingkan dengan populasi tahun 2011 yang sebesar 13.346.528 ekor; 14). Meningkatnya populasi ayam petelur sebesar 2,50% atau mencapai 2.733.458 ekor bila

dibandingkan

dengan

tahun 2011 sebesar 2.666.662 ekor; 15). Semakin

berkembangnya

produksi

daging

yang

pada

tahun 2011 sebesar 19.577,05 ton, meningkat menjadi 20.787,74 ton atau 6,18% pada tahun 2012; 16). Sedangkan

produksi

susu

pada

tahun

2011

mencapai

107.684,10 ton dan pada tahun 2012 mencapai kenaikan sebesar 115.619,73 ton dengan prosentase kenaikan sebesar 2,97%;


17). Sedangkan peningkatan produksi telur pada tahun 2011 mencapai 23.631,02 ton dan pada tahun 2012 mencapai 24.332,55 ton dengan prosentase kenaikan sebesar 7,37%; 18). Selain itu kebijakan dan program pembangunan peternakan berhasil meningkatkan pendapatan peternak sapi potong dimana pada tahun 2011 sebesar Rp 10.293.820,- dan pada tahun

2012

meningkat

menjadi

Rp

11.850.650,-

atau

meningkat 15,12%; 19). Meningkatnya pendapatan perkapita peternak sapi perah tahun 2011 sebesar Rp 13.234.500,- meningkat menjadi Rp 13.972.150,- atau meningkat 5,57% pada tahun 2012; 20). Meningkatnya

pendapatan

per

kapita

peternak

unggas

tahun 2011 sebesar Rp 12.137.500,- meningkat menjadi Rp 12.998.500,- atau meningkat 7,09 % pada tahun 2012; 21). Kenaikan tenaga kerja di sub sektor peternakan pada tahun 2012 sebesar 4,89% atau 223.227 orang dibandingkan dengan tahun 2011 mencapai 212.822 orang; 22). Dalam rangka penyediaan bahan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), telah dilakukan revitalisasi RPH Kepanjen. Pembangunan tersebut mencakup penyediaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi syarat teknis dan memenuhi asas kesejahteraan hewan sesuai perundang-undangan yang berlaku; 23). Prestasi yang diraih antara lain: a). Juara

IV

tingkat

Nasional

dalam

Lomba

Agribisnis

Peternakan, an. Kelompok Peternak Kambing Hutama Sari; b). Juara I tingkat Provinsi dalam Lomba Sanitasi Hygiene Tempat Penampungan Susu, an. Bendrong Koperasi Agroniaga Kecamatan Jabung.


c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan pertanian sebagai berikut: 1).

Pupuk bersubsidi harus terus menerus diawasi dan dievaluasi terkait pendistribusian dan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu adanya monitoring di kecamatan-kecamatan sasaran serta rapat evaluasi bersama produsen, distributor, pengecer, petugas lapangan dan perwakilan gapoktan;

2).

Masih minimnya petani ahli PHT berwawasan agribisnis, sehingga perlu dilakukannya pembinaan secara berkelanjutan;

3).

Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat petani untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi desa dan jaringan irigasi usaha tani, sehingga perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan secara optimal kepada masyarakat petani;

4).

Masih

sulitnya

mendapatkan

bakalan

kereman

untuk

penggemukan sapi guna mencukupi kebutuhan bakalan potong ternak sapi potong, sehingga secara intensif perlu didorong usaha peternakan ke arah perusahaan peternakan yang bergerak di bidang perbibitan/breeding dan penguatan kelembagaan kelompok peternakan pembibitan dalam wilayah desa/village breeding center ternak sapi potong; 5).

Masih sulitnya mendapatkan bibit sapi perah yang baik, sehingga untuk mengatasi hal tersebut telah dilaksanakan pembangunan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pembibitan sapi

perah

dan

pengolahan

hasil

ternak

yang

akan

dikembangbiakkan melalui sistem persilangan dengan IB menggunakan semen beku impor, disamping produk susunya akan diolah menjadi keju;


6).

Masih munculnya wabah penyakit menular pada ternak khususnya flu burung, maka perlu dilakukan surveillans penyakit secara rutin dan sosialisasi pencegahan penyakit melalui biosecurity dan vaksinasi;

7).

Masih tingginya pencemaran limbah peternakan terhadap lingkungan

masyarakat,

sehingga

perlu

peningkatan

pembangunan sarana pengolahan limbah peternakan berupa rumah kompos dan biogas; 8).

Rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah yang diterima peternak dalam usaha peternakannya, maka perlu penerapan sistem agribisnis peternakan secara terpadu mulai dari sistem hulu sampai hilir, serta meningkatkan pola penanganan pasca panen produk peternakan dan pengolahan produk peternakan.

2.

Kehutanan Sumber daya hutan memiliki nilai strategis yang diperlukan bagi proses pembangunan, maka dalam pengelolaan dan pemanfaatannya supaya benar dan bijak sehingga fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia sumber daya bagi kesejahteraan masyarakat dapat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi berikutnya. Bagi masyarakat pengelola dan pemanfaat sumber daya hutan terus dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya-upaya konservasi dan pelestarian sumber daya hutan. Masih luasnya lahan kritis di lahan-lahan milik masyarakat yang berdampak pada penurunan daya dukung daerah aliran sungai, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air yang berhubungan dengan masalah bencana alam, maka upaya rehabiliasi lahan dan konservasi tanah perlu terus ditingkatkan. IV - 221


a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; 4) Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat; 5) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan

kehutanan

pada

tahun

2012

telah

dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 2.057.918.044,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.008.237.150,- sisa sebesar Rp. 49.680.894,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan kehutanan sebagai berikut : 1).

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 125.000.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Optimalisasi



Keluaran

Sisa 0

PNBP

Besarnya nilai kewajiban

Rp. 1.324.593.719

pembayaran PSDH dari Perum Perhutani KPH Malang, Blitar dan Pasuruhan 2

Pengembangan

Terlaksananya

50

Industri dan

pengembangan

perusahaan

Pemasaran

pengusaha

Hasil Hutan

industri primer

15.000.000

15.000.000

0

hasil hutan dan mitra usahanya


No

Kegiatan

3

Pengembangan

4


Realisasi

Keluaran

Sisa

43.080.000

0

Terselengga-

27.545

Pengujian dan

ranya

dok. SKAU

Pengendalian

pelayanan

dan 4.632

Peredaran Hasil

tata usaha

dok. SKSKB-

Hutan

hasil hutan

KR

Pendampingan

36.920.000

36.920.000

0

Kelompok

draft dokumen

Usaha

pengajuan

Perhutanan

sertifikasi

Rakyat

PHBML

2).

1

Tersusunnya

dokumen

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.176.373.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.150.391.400,- sisa Rp. 25.981.600,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

2

Kegiatan Pembuatan

Belanja Anggaran

30.000

Bibit/ Benih

yang tersedia

batang

Tanaman

untuk

Kehutanan

masyarakat 646.875.000

22.940.000

Keluaran

Sisa

Jumlah bibit

Pengembangan

22.940.000

Realisasi

638.989.800

0

Luas hutan

225

Hutan Rakyat

7.885.200

rakyat yang

ha

dan

terbangun

Pengkayaan Vegetatif 3

Penghijauan

217.484.000

214.699.600

2.784.400

Lingkungan

Meningkatnya

26.533

populasi pohon

batang

di lahan fasilitas umum, sosial dan hamparan kosong 4

Pembangunan

Terbangunnya

33

Konservasi

244.375.000

229.063.000

15.312.000

bangunan

unit

Tanah dan Air

konservasi

(KTA)

tanah dan air


No 5

6

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan

18.100.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

18.100.000

0

Dokumen

Rencana

rencana

Pengelolaan

tahunan

Rehabilitasi

rehabilitasi

Hutan dan

hutan dan

Lahan

lahan

Pengembangan

15.249.000

15.249.000

0

1 dok.

Terlaksananya

dan

penanaman

Pemeliharaan

bibit langka/

Hutan Kota

khas di hutan

840 batang

kota/ rintisan hutan kota 7

Monitoring,

11.350.000

11.350.000

0

Termonitoring

Evaluasi dan

dan

Pelaporan

terevaluasinya

30 lokasi

kegiatan RHL

3).

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 556.185.044,- dan terealisasi sebesar Rp. 534.996.950,- sisa Rp. 21.188.094,dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja

No

Kegiatan

Keluaran Anggaran

1

Pencegahan

293.473.544


Sisa 19.035.544

Maksimalnya

9

dan

operasional

Pengendalian

kegiatan

/140

Kebakaran

perlindungan

orang

Hutan dan

hutan

patroli

Lahan 2

Penyuluhan

30.000.000

30.000.000

0

Tersedianya

1

Kesadaran

mediasi di

Masyarakat

sekolah (taman

mengenai

koleksi, biopori

Dampak

dan persemaian)

unit

Perusakan Hutan


No

Kegiatan

3

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

Bertambahnya

4.500

Daerah

vegetasi di

batang

Tangkapan

sekitar sumber

Air

air dan daerah

50.000.000

Konservasi

48.897.450

1.102.550

tangkapan air 4

Konservasi

182.711.500

181.661.500

1.050.000

Bertambahnya

1

Sumber Daya

tanaman langka

Alam Hayati

kehutanan

5.500

tersedianya

tanaman

unit/

taman konservasi tanaman

4).

Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp..145.735.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 145.114.000,sisa Rp. 621.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pengembangan



Keluaran

Sisa 10.000

Meningkatnya

Aneka Usaha

produktifitas

Kehutanan

hasil hutan

1 paket

bukan kayu pada lahan hutan dan lahan milik 2

Pengembangan

Meningkatnya

1

Aneka Usaha

13.950.000

13.540.000

410.000

kuantitas dan

paket

Kehutanan

kualitas aneka usaha kehutanan yang dikelola masyarakat

3

Peningkatan

116.785.000

116.584.000

201.000

Terselengga-

Peran serta

ranya even

Masyarakat

kampanye/

dalam

sosialisasi/

Rehabilitasi

penyuluhan/

Hutan dan

pelatihan/

Lahan

penilaian dan

1 event

pemberian penghargaan kepada berbagai elemen masyarakat


5).

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.625.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.734.800,- sisa Rp. 1.890.200,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pengadaan

54.625.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

52.734.800

1.890.200

Meningkatnya

Sarana dan

jumlah dan

Prasarana

ragam sarana

Penyuluhan

dan prasarana

Kehutanan

penyuluhan

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

4 unit

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan kehutanan sebagai berikut: 1).

Dipertahankannya proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dimana ditahun 2011 luas 8.794,90 ha dan di tahun 2012 sebesar 3.800,50 ha;

2).

Meningkatnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya hutan berupa kegiatan penanaman dalam kawasan hutan (reboisasi) pada tahun 2011 seluas 717,40 ha dan pada tahun 2012 seluas 497,50 ha. Selain itu juga dilakukan patroli pengamanan hutan sebanyak 9 kali pada tahun 2012. Sedangkan untuk kegiatan perlindungan dan konservasi diluar kawasan hutan, telah dilakukan penanaman di kegiatan pelestarian

sumber

mata

air,

sekolah

konservasi

dan

arboretum pada tahun 2011 sebanyak dan tahun 2012 sebanyak 10.150 batang; 3).

Meningkatnya usaha perhutanan dan peran serta masyarakat dalam bentuk kegiatan aneka usaha kehutanan, hasil hutan non kayu dan even gerakan penanaman, dimana pada tahun 2011 telah direalisasikan bantuan berupa 1 paket alat perajang dan pengukus tanaman bawah tegakan hutan negara, 1 even puncak aksi penanaman satu milyar pohon dan pada tahun 2012 telah dilakukan penanaman jahe IV - 226


sebanyak 500 kg, bambu 5.000 batang dan 1 even puncak aksi penanaman 1 milyar pohon; 4).

Mempertahankan

kontribusi

hasil

hutan terhadap PDRB

dengan melakukan kegiatan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil hutan serta Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil hutan dan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat, dimana pada tahun 2011 telah dipenuhi kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 1.349.342.823,-, perolehan bagi hasil PSDH untuk Kabupaten Malang sebesar Rp..677.240.457, dan pelayanan tata usaha kayu sebanyak 36.653

set dokumen Surat

Keterangan Asal Usul (SKAU) dan 6.697 set dokumen SKSKBKR, Izin Tebang Kayu 1.430 pemohon dengan nilai IKM 76,94 serta membentuk 1 (satu) unit/kelompok Forest Management Unit (FMU)/masyarakat pengelola hutan rakyat di Kecamatan Donomulyo.

Sedang

pada

tahun

2012

telah

dipenuhi

kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp. 1.324.593.719,-, perolehan bagi hasil PSDH untuk Kabupaten Malang sebesar Rp. 712.487.018, pembinaan kepada industri primer dan kelompok tani pemasok bahan baku industri sebanyak 50 orang dan pelayanan tata usaha kayu sebanyak 27.545 set dokumen SKAU dan 4.632 set dokumen SKSKB-KR dengan nilai IKM 81,56 serta 1 FMU yang telah mendapat sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Terhitung sejak bulan Agustus tahun 2012 pelayanan penerbitan SKAU diserahkan kepada Kepala Desa yang sudah mempunyai sertifikat pembekalan, pengukuran dan pengenalan jenis kayu, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/MENHUT-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil hutan yang Berasal dari Hutan Hak; 5).

Meningkatnya

kuantitas

dan

kualitas

Sumber

daya

penyuluhan, dilakukan dalam bentuk kegiatan pengadaan


sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan, dimana pada tahun 2011 berupa pembuatan 1 unit demplot penyuluhan agroforestry seluas 5 Ha dan pada tahun 2012 digunakan untuk pengadaan sepeda motor 2 unit, 1 unit komputer dan 1 proyektor guna mendukung kegiatan penyuluhan; 6).

Prestasi yang diraih antara lain : a). Juara II tingkat Provinsi dalam Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wahana Lestari kategori Kelompok Tani Hutan/ Penghijauan (KTP/KTH), an. Kelompok Tani Lestari Makmur Desa Babadan Kecamatan Ngajum; b). Juara III tingkat Provinsi dalam Lomba Penghijauan dan Konservasi

Alam

Wana

Lestari

kategori

Penyuluh

Kehutanan, an. Teguh Santoso, SP.; c). Juara III tingkat Provinsi dalam Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari kategori Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), an. SDN Peniwen 02 Desa Peniwen Kecamatan Kromengan; d). Juara III tingkat Provinsi dalam Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari

kategori Desa Peduli

Kehutanan, an. Sugeng Hariyanto Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading. c.

Permasalahan

dan

solusi

dalam

Urusan

Komunikasi

dan

Informatika sebagai berikut: 1).

Belum semua kepala desa/lurah mengikuti pembekalan, pengukuran dan pengenalan jenis kayu sebagai syarat menjadi pejabat penerbit yang sampai saat ini masih 11 kepala desa yang mengikuti pembekalan, sehingga perlu diupayakan pembekalan untuk kepala desa/lurah yang belum mengikuti,

dengan

mengalokasikan

anggaran

guna

terlaksananya kegiatan dimaksud; 2).

Tidak semua komponen pembuatan kebun bibit desa bisa disediakan dalam anggaran dinas, sehingga perlu mendorong IV - 228


masyarakat

untuk

swadaya

dan

berpartisipasi

dalam

memenuhi komponen tersebut; 3).

Masih lemahnya kelembagaan kelompok pengelola hutan rakyat, maka perlu dilakukannya pembinaan yang lebih intensif;

4).

Bibit tanaman yang didistribusikan ke kecamatan sebagian belum ada laporan penanamanya sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi, sehingga perlu diupayakan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak kecamatan;

5).

Masih

terbatasnya

jumlah

bantuan

untuk

mendukung

pembangunan wanafarma, sehingga perlu diupayakan untuk penambahan

jumlah

dan

jenis

bantuan

seperti

untuk

pengadaan pupuk, obat dan tenaga kerja. 3.

Energi dan Sumber Daya Mineral Tahapan-tahapan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh sektor ditempuh dalam setiap

kebijakan

pembangunan,

sebagai

upaya

menciptakan

keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup dimasa datang. Pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi antara lain: masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan, dan disertai pula masih lemahnya penegakan hukum, sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup, sampai berakibat pada kerusakan lingkungan hidup.



Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;

2).

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;

3).

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Bidang

Ketenagalistrikan; 4).

Program Pembinaan dan Pengawasan Migas;

5).

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Energi

Baru

Terbarukan dan Konservasi Energi. b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan energi dan sumber daya mineral pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.719.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.706.717.000,- sisa sebesar Rp. 12.783.000,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan energi dan sumber daya mineral sebagai berikut: 1).

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 940.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 935.632.000,- sisa Rp. 4.368.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Penyusunan



Keluaran

Sisa 1.105.000

Tersedianya

25

Regulasi

Peta Wilayah

kec. /

mengenai

Pertambangan

13

Penambangan

Rakyat (WPR)

laporan

Meningkatnya

100

Bahan Galian C 2

Sosialisasi

25.000.000

25.000.000

0

Regulasi

pemahaman

Mengenai

masyarakat

Kegiatan

penambang

Penambangan

akan aturan

Bahan Galian C

dan teknik

orang

penambangan yang baik


No 3

Belanja

Kegiatan Monitoring dan

Anggaran

Realisasi

Sisa

20.000.000

20.000.000

0

Keluaran 14

Tersedianya

Pengendalian

data dan

IUP/

Kegiatan

informasi

IPR

Penambangan

pemenuhan

Bahan Galian C

kewajiban pemegang IUP dan IPR

4

50.000.000

Koordinasi dan

49.781.000

219.000

1

Tersedianya

kec.

Pendataan

data hasil

tentang Hasil

produksi

Produksi di

pertambangan

Bidang Pertambangan 5

Tersedianya

2

Pertambangan

data potensi

kec.

Mineral Bukan

pertambangan

95.000.000

Studi Potensi

91.956.000

3.044.000

Logam dan Pertambangan Batuan

2).

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi

Merusak

Lingkungan,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 134.750.000,- sisa Rp. 250.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut : No 1

Kegiatan Pengawasan



Keluaran

Sisa 0

Berkurangnya

Penertiban

kegiatan

Kegiatan

penambangan

Pertamba

tanpa ijin dan

ngan Rakyat

yang merusak

10 kec.

lingkungan (TIM PETI)


No 2

Kegiatan Monitoring,



Keluaran

Sisa 250.000

50

Tersedianya data

Evaluasi dan

pertambangan

Pelaporan

rakyat yang

Dampak

berpotensi

Kerusakan

merusak

Lingkungan

lingkungan

lokasi

Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat 3

Tersedianya

1

Reklamasi Areal

percontohan

lokasi

Bekas Tambang

reklamasi areal

Percontohan

25.000.000

25.000.000

0

bekas tambang

3).

Program

Pembinaan

Ketenagalistrikan,

dan

dengan

Pengembangan alokasi

Bidang

anggaran

sebesar

Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.896.000,- sisa Rp. 104.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Koordinasi



Keluaran

Sisa 104.000

Tersedianya

Pengembangan

dokumen

Ketenagalis-

laporan

trikan dan

perencanaan

Belanja Modal

ketenagalistrikan

4).

11 dusun

Program Pembinaan dan Pengawasan Migas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pengawasan,



Keluaran

Sisa 0

Diperoleh

Pengendalian

informasi Sistim

Distribusi dan

distribusi migas

13 kec.

Pengusahaan Migas


5).

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan

Energi

Baru

Terbarukan dan Konservasi Energi, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.

554.500.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 546.439.000,- sisa Rp. 8.061.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pembinaan dan

2

3

Belanja Anggaran

Keluaran

Sisa

Meningkatnya

50

Sosialisasi

pengetahuan

orang

Pemanfaatan

masyarakat

Energi Baru

tentang Energi

Terbarukan

Baru

(EBT)

Terbarukan

Pemeliharaan

25.000.000

Realisasi

38.400.000

25.000.000

Terwujudnya

2

Pembangkit

PLTMH yang

lokasi

Listrik Tenaga

dapat

Mikro Hidro

dioperasikan 92.700.000

30.000

Terpenuhinya

1

Kampung

energi untuk

desa

Mandiri Energi

Desa Mandiri

(Kampung

Energi (DME)

Perencanaan

98.000.000

38.370.000

0

5.300.000

Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender - Emban Masyarakat Andalan Sejahtera/ Kuning Emas) 4

Pembangunan

393.100.000

390.369.000

2.731.000

Tersedianya

12

/Pembuatan

digester biogas

unit

Konstruksi

untuk

Energi Baru

masyarakat

Terbarukan

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan energi dan sumber daya mineral sebagai berikut:


1).

Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani tenaga listrik, yang ditandai dengan meningkatnya rasio elektrifikasi dari tahun 2011 sebesar 81%, meningkat menjadi 82,89% atau 1,89% pada tahun 2012;

2).

Meningkatnya

pemanfaatan

energi

terbarukan,

ditandai

dengan meningkatnya jumlah pengguna degester biogas pada tahun 2011 sebanyak 2.043 degester biogas dengan jumlah pengguna

sebanyal

2.143

KK,

meningkat

menjadi

4.259 degester biogas dengan jumlah pengguna sebanyak 4.439 KK di tahun 2012; 3).

Meningkatnya pemanfaatan

potensi sumber daya alam dan

energi berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ditandai dengan jumlah kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin, dimana di tahun 2011 sebanyak 7 izin pertambangan meningkat sebanyak 29 izin pertambangan di tahun 2012; 4).

Menurunnya jumlah kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan penambangan, yang ditandai dengan meningkatnya luas lahan bekas tambang yang direklamasi, dimana pada tahun 2011 seluas 3 ha, meningkat menjadi 5,2 ha atau 73,3% di tahun 2012;

5).

Meningkatnya pengembangan Desa Mandiri Energi ”Kuning Emas” (Kampung Unggulan Niaga Industri Nuansa Gender Emban Masyarakat Andalan Sejahtera) yang merupakan program

unggulan

dalam

kegiatan

ekonomi

produktif

berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan

pengerusutamaan

gender

di

Desa

Panggungrejo

Kecamatan Kepanjen; 6).

Meningkatnya pemahaman masyarakat penambang terhadap regulasi bidang pertambangan dengan telah dilakukannya pembinaan/pengarahan

di

tahun

2011

kepada

170

penambang dan 100 penambang di tahun 2012;


7).

Tersedianya

informasi

data

hasil

produksi

di

bidang

pertambangan antara lain: Adesit/ Batu Gunung, Pasir, Phospat, Kalsit, Batu Kapur, Feldspar, Tanah Liat, Marmer, Kaolin, Kuarsa, Bentonit, Tanah Urug, Tras, Phoropilite, Sirtu, Gypsum, Zeolite, Onyx, Mangaan, Oker, Toseki, Emas, serta Pasir Besi; 8).

Meningkatnya ketertiban dalam kegiatan pertambangan rakyat melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan secara intensif, dimana pada tahun 2011 sebanyak 18 penambang yang ditertibkan, dan di tahun 2012 sebanyak

15

penambang

serta 82 pengguna air tanah yang ditertibkan; 9).

Prestasi

yang

telah

diraih

antara

lain:

Mendapatkan

Penghargaan Kabupaten Teladan Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) Tingkat Nasional, an. Pemerintah Kabupaten Malang. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan energi dan sumber daya mineral sebagai berikut: 1).

Masih minimnya pengetahuan penambang akan aturan dan teknik penambangan yang benar, sehingga secara kontinyu perlu dilakukan pengawasan dalam melakukan penambangan;

2).

Masih banyak penambang yang tidak memiliki izin serta kurang pemahaman penambang akan perlunya perizinan, maka perlu diadakan sosialisasi mengenai perizinan dalam bidang penambangan;

3).

Rendahnya Ratio Elektrifikasi Kabupaten Malang tercermin dari banyaknya dusun yang belum teraliri listrik, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan jaringan listrik perdesaan dalam rangka peningkatan Ratio Elektrifikasi;


4).

Pemahaman masyarakat tentang konsepsi Desa Mandiri Energi (DME) belum memadai, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan penguatan kepada masyarakat desa untuk menuju DME;

5).

Masih

minimnya

pengetahuan

masyarakat

tentang

operasionalisasi biogas, maka perlu disusun panduan tentang standarisasi operasional biogas. 4.

Pariwisata Pariwisata memiliki peran yang penting dan memiliki dampak positif yang cukup tinggi terhadap pendapatan daerah, maka potensi dasar pariwisata yang dimiliki cenderung untuk terus ditingkatkan sehingga mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang besar. Dengan keindahan alam yang ada di Kabupaten Malang menjadi asset wisata potensial yang dapat digali dan dikembangkan. Seiring dengan perkembangan jaman, ternyata arus globalisasi telah merombak tatanan politik pembangunan kepariwisataan, sehingga perlu adanya terobosan-terobosan

di

bidang

kepariwisataan

antara

lain:

pemberdayaan sumber daya manusia, sistem informasi, transportasi, pengembangan kepariwisatan

akomodasi serta

pariwisata,

pengembangan

infrastruktur terhadap

penunjang

fasilitas-fasilitas

penunjang lainnya. Kabupaten Malang memiliki sejumlah asset wisata yang lengkap dan beragam jenis wisatanya, baik berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

2).

Program Pengembangan Kemitraan;

3).

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.



pariwisata

pada

tahun

2012

telah

dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 4.920.886.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.790.911.025,- sisa sebesar Rp. 129.975.575,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan pariwisata sebagai berikut: 1).

Program Pengembangan Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.775.944.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.718.870.041,- sisa Rp. 57.074.809,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

2


Belanja Anggaran

Realisasi

835.330.850

793.761.041

Keluaran

Sisa 41.569.809

Terlaksananya

12

Obyek Pariwisata

pengelolaan Taman

Unggulan

Wisata Air Wendit

(Taman Wisata

sebagai icon wisata

Air Wendit)

di Kabupaten Malang

Peningkatan

825.436.000

809.931.000

15.505.000

Revitalisasi jembatan

Pembangunan

dan wisma di

Sarana dan

Balekambang

bulan

2 keg.

Prasarana Pariwisata 3

Pengembangan

70.668.000

70.668.000

0

Terlaksananya

4

Jenis dan Paket

bantuan pembinaan

Wisata Unggulan

pengembangan jenis

keg.

dan paket wisata unggulan (Upacara Jalanidhipuja di Balekambang, Petik Laut di Sendang Biru,, Suran di Gunung Kawi dan Karo di Ngadas Poncokusumo) 4

Pengembangan

44.510.000

44.510.000

0

Terlaksananya

Daerah Tujuan

pembinaan

Wisata

pengelola obyek

1 keg.

wisata


2).

Program

Pengembangan

Kemitraan,

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp. 272.712.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 221.962.600,- sisa Rp. 50.750.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja

No

Kegiatan

1

Pengembangan

Anggaran 100.000.000


Keluaran

Sisa 50.750.000

dan Penguatan Informasi

Disyahkannya

1

PERDA TDUP

keg.

dan

Data Base 2

3

81.526.600

Pengembangan

81.526.600

0

50

Terlaksananya

orang

SDM dan

Sertifikasi Tenaga

Profesionlisme

ahli (House

di Bidang

Keeping dan Food

Pariwisata

Beverage) - Terlaksananya

50

Peran Serta

91.186.000

pembinaan

orang

Masyarakat

lingkungan

dalam

usaha akomodasi

Pengembangan

dan rumah

Kemitraan

makan;

Peningkatan

91.186.000

0

Pariwisata

- Terlaksananya pembinaan usaha pondok

50

wisata (Home

orang

Stay).

3).

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata,

dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 2.872.229.150,- dan terealisasi sebesar

Rp. 2.850.078.384,- sisa Rp. 22.150.766,- dengan

rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pelaksanaan

1.669.586.650

Promosi

Realisasi 1.667.786.584

Sisa 1.800.066

Keluaran Disyahkannya

1

PERDA TDUP

keg.

Pariwisata Nusantara

di

dalam dan Luar Negeri


No 2

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

Tersediannya iklan

5

Pemanfaataan

bando jalan, media

reklame

Teknologi

promosi tvc,

Informasi

website, iklan tv

1.000.000.000

Peningkatan

979.649.300

20.350.700

dan majalah pariwisata 3

Pengembangan

202.642.500

202.642.500

0

pemilihan Joko-

Promosi

Roro;

Pariwisata

6

- Terlaksananya

Jaringan

orang 40 orang

- Terlaksananya pelatihan pemandu wisata kecil

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan pariwisata sebagai berikut : 1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata pada tahun 2011 mencapai Rp. 6.252.826.091,- meningkat menjadi Rp. 8.407.737.314,- di tahun 2012;

2).

Meningkatnya jumlah wisatawan sebanyak 2.044.288 orang di tahun 2011 dengan rincian 2.034.970 orang wisatawan nusantara dan 9.318 orang wisatawan mancanegara, menjadi 2.177.560 orang di tahun 2012 dengan rincian 2.144.334 orang wisatawan nusantara dan 33.226 orang wisatawan mancanegara;

3).

Semakin mudah mendapatkan informasi kepariwisataan terkini di Kabupaten Malang, melalui promosi Travel Exchange dan

Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE); 4).

Bertambahnya peraturan perundang-undangan/TDUP;

5).

Meningkatnya tenaga ahli bidang pariwisata bersertifikat;

6).

Meningkatnya

pengetahuan

tentang

lingkungan

usaha

akomodasi dan rumah makan; 7).

Meningkatnya pengetahuan tentang

usaha usaha pondok

wisata (Home Stay);


8).

Meningkatkan kualitas pemandu wisata kecil dan kualitas duta wisata;

9).

Prestasi yang telah diraih antara lain : a). Runner Up Best Performent Travel Club Tourism Award Tingkat Nasional dalam rangka penilaian Best Performent

Travel

Club

Tourism

Award,

an.

Pemerintah

Kabupaten Malang; b). Mendapat Certificat Recognation The Real of The World Tingkat Nasional untuk kawasan Bromo Tengger Semeru dalam rangka penilaian dari pemerintah pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Malang; c). Juara

I

Tingkat

Provinsi

dalam

rangka

penilaian

Pemerintah Daerah yang Peduli pada Sektor Pariwisata, an. Pemerintah Kabupaten Malang. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan pariwisata sebagai berikut: 1).

Kompetensi sumber daya manusia belum memadai dalam bidang kepariwisataan, sehingga perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan pelatihan di bidang pariwisata;

2).

Masih belum maksimalnya promosi kepariwisataan, sehingga perlu diadakan event-event untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, disamping perlu ditingkatkan pula promosi melalui media elektronik dan pemasangan baliho di wilayah dan di luar wilayah Kabupaten Malang;

3).

Masyarakat sekitar obyek wisata masih belum berperan secara optimal dalam ikut serta dalam pengembangan obyek wisata, sehingga perlu meningkatkan peran masyarakat melalui Kelompok Penggerak Pariwisata;

4).

Masih belum terpenuhinya secara maksimal sarana dan prasarana pendukung wisata, maka perlu ditingkatkan melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung wisata;


5).

Masih kurangnya jumlah tenaga terampil dalam pengelolaan daya tarik wisata, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia dibidang pariwisata;

6).

Kurangnya jumlah tenaga ahli dibidang kepariwisataan yang bersertifikasi, maka perlu dilakukan sertifikasi kompetensi bidang pariwisata;

7).

Masih adanya usaha akomodasi dan rumah makan yang belum mempunyai dokumen lingkungan, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan lingkungan di bidang usaha akomodasi dan rumah makan;

8).

Masih adanya pelaku usaha pondok wisata/Home Stay yang belum profesional, maka perlu dilakukan pembinaan guna meningkatkan kemampuan dan keprofesionalan dibidang usaha pondok wisata/Home Stay;

9).

Masih kurangnya pengenalan budaya dari daerah lain, sehingga perlu keikutsertaan daerah lain dalam kegiatan/event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten;

10). Kurangnya kapasitas space data yang disediakan untuk pemuatan

gambar

dan

informasi

wisata,

maka

perlu

memperbesar kapasitas space data dengan pembuatan web baru. 5.

Kelautan dan Perikanan Wilayah pesisir/ pantai Kabupaten Malang yang meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Donomulyo, Tirtoyudo, Bantur, Ampelgading dan Gedangan, mempunyai potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya di tambak (air payau) dan kelautan yang besar, dimana kewenangan pengelolaan laut sejauh 4 mil. Wilayah laut merupakan potensi perikanan tangkap yang cukup besar untuk dimanfaatkan, dimana pengelolaannya lebih ke arah optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana tangkap. Dalam pemanfaatan potensi perikanan laut IV - 241


selalu dipengaruhi oleh faktor alam seperti cuaca dan musim. Sedang untuk potensi perikanan budidaya air tawar tersebar hampir di semua kecamatan dengan komoditas unggulan ikan nila, lele dan mas. Dalam upaya budidaya ikan air tawar dilakukan di jaring sekat, kolam, minapadi dan minamendong, dimana produksi perikanan budidaya air tawar yang paling dominan berasal dari jaring sekat. Peningkatan konsumsi ikan terus diupayakan dengan didukung antara lain: disamping meningkatnya produksi ikan yang memungkinkan komoditas ikan lebih banyak beredar di pasar-pasar juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai dampak dari program pemasyarakatan manfaat ikan bagi peningkatan gizi masyarakat. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat telah dilaksanakan program Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN), dengan kegiatan meliputi sosialisasi,

promosi

Gerakan

Memasyarakatkan

Makan

Ikan

(GEMARIKAN), serta lomba memasak dengan bahan dasar ikan yang pesertanya perwakilan dari seluruh wilayah kecamatan. Langkah

strategis

menjadikan

dalam

perikanan

rangka

laut

menggali

sebagai

potensi

sumber

laut

penting

untuk dalam

perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Malang maka diperlukan sarana perikanan yang lebih baik yaitu dengan

mengembangkan pelabuhan perikanan Sendangbiru

menjadi pelabuhan perikanan nusantara yang sudah menjadi komitmen bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Malang. Kegiatan yang dilakukan antara lain reklamasi di areal

pelabuhan,

pembangunan

prasarana

pelabuhan

tempat

pelelangan ikan dan kantor pelabuhan, pembangunan prasarana balai pertemuan nelayan dan bengkel nelayan, bantuan alat tangkap dan alat


bantu penangkapan ikan, serta motorisasi armada perikanan tangkap berupa perahu jukung bermotor tempel, serta armada kapal berukuran 30 GT. Sebagai ikon pembangunan perikanan sekaligus untuk mempercepat pembangunan perdesaan telah dilaksanakan program Minapolitan di Kecamatan Wajak dan ditetapkan pula Minapolitan Budidaya di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sebagai pemicu kegiatan perikanan di Kabupaten Malang; Pada tahun 2012 dilaksanakan kegiatan: pemberdayaan SDM masyarakat perikanan, bantuan stimulan peralatan budidaya, mesin pakan, benih, dan induk ikan, serta pembangunan saluran air, paket wirausaha budidaya serta pembangunan kolam percontohan. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

2).

Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

3).

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;

4).

Program

Peningkatan

Pengawasan,

Pengendalian

dan

Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 5).

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil;

6).

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran

sebesar

Rp.

4.496.173.165,-

terealisasi

sebesar

Rp. 4.368.415.950,- sisa sebesar Rp. 127.757.215,-.


Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan kelautan dan perikanan sebagai berikut : 1).

Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.081.656.665,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.032.231.700,- sisa Rp. 49.424.965,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1


Belanja Anggaran

Realisasi

173.538.000

164.472.100

Keluaran

Sisa 9.065.900

Bibit Ikan Unggul

Terlaksananya kegiatan

12 bulan

operasional BBI 2

Pendampingan

- Terlaksananya

1

pada Kelompok

temu teknis

kali

Tani Pembudidaya

pembudidaya;

122.144.450

121.673.000

471.450

Ikan

- Terlaksananya

2 kali

temu koordinasi UPP. 3

Pembinaan dan

28.550.000

28.550.000

0

- Terlaksananya

Pengembangan

sosialisasi

Perikanan

CBIB;

1 kali

- Terlaksananya

1

pembinaan

kali

teknis budidaya 4

Pembinaan

25.090.000

25.090.000

0

Kesehatan Ikan

Tersedianya

1

obat-obatan

paket

perikanan 5

Kajian

37.040.000

36.593.800

446.200

- Terlaksananya

2

Pengembangan

pembinaan

kali

Kawasan Produksi

teknis

Perikanan

pembenihan; - Terlaksananya sosialisasi

1 kali

CPIB. 6

Penyediaan Sarana

1.695.294.215

1.655.852.800

39.441.415

- Tersedianya

1

dan Prasarana

peralatan

paket

Produksi Perikanan

showroom

Budidaya

benih;


No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Sisa

Keluaran - Tersedianya

1

peralatan

paket

panen dan budidaya kolam - Tersedianya

4

induk nila;

paket

- Tersedianya

1

peralatan

paket

pembenihan; - Tersedianya sarana dan

1 paket

prasarana pembenihan lele dan nila; - Terbangunnya kolam

1 paket

minamendong dan kolam kawasan minapolitan; - Terbangunnya kolam

1 paket

budidaya nila; - Tersedianya induk ikan;

1 paket

- Tersedianya

1

kendaraan

unit

penyuluhan roda empat Minapolitan contoh; - Terbangunnya showroom

1 paket

benih ikan.


2).

Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.114.251.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.096.592.650,- sisa Rp. 17.658.350,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan Pendampingan


Realisasi

Sisa

89.769.000

531.000


pada Kelompok

sosialisasi

Nelayan

sertifikasi tanah

Perikanan

nelayan

2 kali

Tangkap 2

Pembinaan

51.445.000

51.115.000

330.000

Pelelangan Ikan

- Tersedianya

600

nota penjualan

pasang

dan pembelian; - Tersedianya nota lelang. 3

Penyediaan

972.506.000

955.708.650

16.797.350

- Tersedianya

Sarana dan

sarana

Prasarana

penanganan

Produksi

ikan di atas

Perikanan

kapal;

Tangkap

- Tersedianya rumpon, GPS, dan jaring

600 bendel 1 paket

1 paket

insang; - Tersedianya kapal motor 3

1 paket

GT dan mesin kapal 15 PK.

3).

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp..611.081.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 604.440.100,sisa Rp. 6.641.400,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No 1

Kegiatan Kajian



Keluaran

Sisa 780.400

Tercukupinya

12 bulan

Optimalisasi

kebutuhan

Pengelolaan

operasional

dan Pemasaran

kegiatan

Produksi

pendampingan

Perikanan 2

Kajian

32.203.500

32.203.500

0

Terlaksananya

Optimalisasi

pelatihan

Peningkatan

pengolahan

Mutu dan

ikan

2 kali

Pengolahan Hasil Perikanan 3

Kajian

33.285.000

33.285.000

0

Terlaksananya

Optimalisasi

pertemuan

Pengembangan

pelaku usaha

1 kali

Investasi dan Permodalan 4

Penyediaan

487.337.000

481.476.000

5.861.000

- Tersedianya

dan

sarana

Pengembangan

pemasaran

Sarana

pasar

Prasarana

tradisional

Pengolahan,

dan

Peningkatan

peralatan

Mutu dan

pemasaran

Pemasaran

sederhana;

Hasil Perikanan

1 paket

- Tersedianya

1

peralatan

paket

sistem rantai dingin sederhana; - Tersedianya

1

peralatan

paket

pengolahan pindang ikan; - Tersedianya

1

peralatan

paket

pengeringan ikan.


4).

Program

Peningkatan

Pengawasan,

Pengendalian

dan

Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.178.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.587.000,- sisa Rp. 591.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan Pembinaan Pengawasan,

Belanja Anggaran

Realisasi

30.078.000

Keluaran

Sisa

30.078.000

0

Pengendalian dan Konservasi

Tercukupinya kebutuhan

12 bulan

operasional kegiatan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2

Penyediaan dan

41.100.000

40.509.000

591.000

Pengembangan

Tersedianya alat komunikasi

1 paket

pengawasan

Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

5).

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau

Kecil,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp..216.162.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 214.107.000,sisa Rp. 2.055.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Belanja

No

Kegiatan

1

Pemberdayaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

30.500.000

30.500.000

0

2

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

185.662.000

183.607.000

2.055.000

Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

Terlaksananya sosialisasi mitigasi

3 kali

- Tersedianya sarana penerangan energi surya;

1 paket

- Tersedianya terumbu karang buatan.

1 paket


6).

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar


Belanja

Kegiatan

Anggaran

Pembinaan

54.365.000


Keluaran

Sisa 6.000.000

Sumberdaya

Terlaksananya

2

pelatihan

kali

Manusia dan Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan 2

Pembinaan

133.495.000

133.495.000

0

- Terlaksananya

1

Ketersediaan

gemar ikan;

kali

Pangan Asal

- Terlaksananya

2

Ikan

lomba

kali

kreativitas olahan ikan. 3

Penyusunan Data

65.508.000

64.633.000

875.000

dan

Tersedianya buku

50

statistik perikanan

buku

Informasi Kelautan dan Perikanan 4

Penyediaan

46.940.000

40.285.000

6.655.000

Terlaksananya

1

dan

pengadaan sarana

Pengembangan

penyuluhan

paket

Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan 5

Penyediaan

101.536.000

63.679.500

37.856.500

Tersedianya

8

Sarana

sarana prasarana

Statistik

pengolahan

Kelautan dan

statistik

unit

data

Perikanan

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan kelautan dan perikanan sebagai berikut: IV - 249 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

1).

Meningkatnya produksi perikanan tangkap, pada tahun 2011 sebesar 9.946,30 ton, meningkat menjadi 10.277,35 ton di tahun 2012;

2).

Meningkatnya

produksi

budidaya

ikan

air

tawar,

pada

tahun 2011 sebesar 12.237,49 ton, meningkat menjadi 15.380,75 ton di tahun 2012; 3).

Meningkatnya konsumsi ikan, pada tahun 2011 sebanyak 19,11 kg per kapita dan tahun 2012 sebanyak 20,92 kg per kapita;

4).

Meningkatnya jaminan keamanan ikan yang dipasarkan kepada konsumen melalui pelatihan pengolahan produk ikan yang aman dan higienis dan pemberian bantuan peralatan pengolaan dan pemasaran produk olahan ikan yang sesuai dengan standar yang ditentukan;

5).

Semakin

meningkatnya

produktivitas

masyarakat

pesisir

dengan adanya penerangan energi surya di sentra produksi penangkapan ikan, dimana di tahun 2011 sebanyak 15 unit penerangan energi surya yang berlokasi di Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading; sebanyak 2 unit penerangan energi surya yang berlokasi di Desa Kedungsalam Kec. Donomulyo; sebanyak 2 unit penerangan energi surya yang berlokasi di Desa Wajak Kecamatan Wajak dan di tahun 2012 sebanyak 11

unit

penerangan

energi

surya

yang

berlokasi

di

Desa Sumberbening Kecamatan Bantur; sebanyak 5 unit penerangan energi surya yang berlokasi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo; 6).

Meningkatnya pendapatan perkapita bidang kelautan dan perikanan

dengan

rincian

sebagai

berikut:

nelayan

penangkapan sebesar Rp. 12.781.679,- pada tahun 2011 meningkat

menjadi

Rp.

13.637.616,-

atau

6,70%

di

tahun 2012; pembudidaya perikanan sebesar Rp. 9.514.900,pada tahun 2011, meningkat menjadi Rp. 12.080.900,- atau


26,97%

di

tahun

2012;

dan

pengolah

ikan

sebesar

Rp. 10.967.508,- pada tahun 2011, meningkat menjadi Rp. 11.470.800,- atau 4,59% di tahun 2012. c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan kelautan dan perikanan sebagai berikut: 1).

Semakin menjauhnya posisi fishing ground dari pantai mengakibatkan populasi ikan menjauh dari perairan pantai dan cenderung berpindah ke arah rumpon yang ditempatkan pada alur migrasi ikan pelagis besar dengan jarak 50 s.d 100 mil laut, sehingga penangkapan ikan dengan menggunakan armada kecil hasilnya tidak optimal, maka diperlukan adanya motorisasi dan peningkatan armada perikanan di atas 3 GT agar hasil tangkapan lebih optimal;

2).

Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dimana masih banyak ditemukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan yang dilarang, akibatnya populasi ikan pelagis kecil di perairan pantai menurun, maka perlu diupayakan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan pesisir telah dilaksanakan penanaman pohon pantai antara lain mangrove dan pohon bakau

lainnya

yang

dilakukan

oleh

pemerintah

Kabupaten Malang maupun swadaya masyarakat melalui pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas); 3).

Masih terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan yang unggul padahal menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan

usaha

budidaya

ikan,

sehingga

secara


berkelanjutan perlu dilakukan pembinaan teknis pembenihan, serta perlu dilakukan sosialisasi cara pembenihan ikan yang baik; 4).

Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan, sehingga perlu dilakukan upaya pemahaman kepada masyarakat secara intensif akan pengetahuan gizi dan teknik pengolahan ikan.

6.

Perdagangan Pembangunan sektor perdagangan sebagai salah satu penggerak dari pertumbuhan

perekonomian

akan

terus

didorong

peran

dan

kontribusinya terhadap pembangunan, mengingat perannya yang penting dan strategis dalam pertumbuhan perekonomian. Peran ekspor dalam Produk Domestik Bruto (PDRB) diupakan untuk ditingkatkan, terutama dalam ekspor nonmigas. Guna mendorong peningkatan ekspor nonmigas telah dilakukan melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk. Namun kebijakan tersebut, perlu didukung pula dengan penguatan perdagangan dalam negeri guna menjaga kestabilan harga, kelancaran arus barang, dan terciptanya iklim usaha yang sehat.


Program

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan; 2).

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

3).

Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang;

4).

Program

Pengembangan

dan

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Pasar; IV - 252 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

5).

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

6).

Program Resi Gudang.


perdagangan

anggaran

sebesar

pada

Rp.

tahun

2012

11.819.125.500,-

telah

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp. 10.986.808.150,- sisa sebesar Rp. 832.317.350,-. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perdagangan sebagai berikut: 1).

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 363.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 333.652.000,sisa Rp. 30.228.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

123.880.000

122.640.000

Keluaran

Sisa

- Terlaksananya

16

Pengawasan

monitoring

kecamatan

Peredaran

serta

Barang dan

pengawasan

Jasa

distribusi

Peningkatan

1.240.000

tertutup LPG 3 kg di Kabupaten Malang; - Terwujudnya pengawasan

12 bulan

peredaran barang dan jasa 5 komoditi barang-barang yang diawasi


No 1

Belanja


Anggaran

Realisasi

123.880.000

122.640.000

Keluaran

Sisa 1.240.000

- Terlaksananya

16

Pengawasan

monitoring

kecamatan

Peredaran

serta

Barang dan

pengawasan

Jasa

distribusi tertutup LPG 3 kg di Kabupaten Malang;

2

Operasionalisasi

240.000.000

211.012.000

Terealisasinya

28.988.000

1 paket

dan

pembelian

Pengembangan

peralatan

UPT

standart

Kemetrologian

Kemetrologian

dan

Daerah

2).

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.251.000,- sisa Rp. 24.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Promosi

37.275.000

Realisasi

Keluaran

Sisa

37.251.000

Perdagangan

24.000

Terlaksananya

1

pameran dalam

kali

negeri

3).

Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp..146.460.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 146.460.000,sisa Rp. 0,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


No 1

Kegiatan

Belanja Anggaran

Penataan

Realisasi

2.820.000

Keluaran

Sisa

2.820.000

0

Tempat Berusaha

di

Tersedianya

data

10

pedagang

pada

pasar

tahun 2012

Pasar 2

Pembinaan

44.820.000

44.820.000

0

Terlaksananya

11

Disiplin

pembinaan

pasar

Pedagang

disiplin/ketertiban pedagang

3

Intensifikasi

98.820.000

98.820.000

0

Terlaksananya

33

dan

pembinaan

Ekstensifikasi

administrasi

Pungutan

pungutan retribusi

Retribusi

pasar yang tertib

Pasar

dan lancar

4).

Program

Pengembangan

dan

Pemeliharaan

pasar

Sarana dan

Prasarana Pasar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp..5.187.554.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp..4.527.117.650,- sisa Rp. 660.436.350,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut: No

Kegiatan

1

Pemeliharaan Sarana


Realisasi 4.527.117.650

Keluaran

Sisa 660.436.350

dan

- Terbangunnya

2

sarana dan

lokasi

Prasarana

prasarana yang

Pasar

representatif; - Terlaksananya dan terealisasinya

26 pasar

pemantauan sarana dan pasarana

5).

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 170.178.000,- sisa Rp. 122.000,dengan rincian kegiatan sebagai berikut:


Belanja

No

Kegiatan

1

Pengembangan

Anggaran

Realisasi

152.850.000

152.728.000

Keluaran

Sisa 122.000

- Terlaksananya

Pasar dan

kegiatan pasar

Distribusi

murah dan pasar

Barang/Produk

lebaran;

4 paket

- Terlaksananya

20

monitoring harga

pasar

sembako dan barang penting lainnya - Terealisasinya

10

pelaksanaan pasar

komoditi

lelang 2

Peningkatan

17.450.000

17.450.000

0

Terealisasinya

Sistem dan

pelaksanaan

Jaringan

peningkatan

Informasi

jaringan

Perdagangan

perusahaan

6).

12 bulan sistem

informasi

Program Resi Gudang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp..5.913.656.500,-

dan

terealisasi

sebesar


Belanja

Kegiatan Resi Gudang

Keluaran

Anggaran

Realisasi

Sisa

5.913.656.500

5.772.149.500

141.507.000

Terlaksananya

1

pembangunan

unit

fasilitasi

gudang/

resi gudang (SRG)

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan perdagangan sebagai berikut: 1).

Meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2011 secara kumulatif sebanyak 17.175 perusahaan dan di tahun 2012 menjadi sebesar 18.210 perusahaan atau meningkat sebesar 6,03%;


2).

Meningkatnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada tahun 2011 sebanyak 1.159 perusahaan, meningkat menjadi 1.337 perusahaan di tahun 2012;

3).

Meningkatnya

kinerja

ekspor

dimana

realisasi

ekspor

tahun 2011 sebesar US$ 303.731.298,57 dan di tahun 2012 meningkat menjadi US$ 314.058.162,72 atau meningkat sebesar 3,40%; 4).

Meningkatnya US$

realisasi

64.758.855,43

impor

sedangkan

tahun

2011

tahun

2012

sebesar sebesar

US$ 64.785.814,77 atau meningkat sebesar 0,04%; 5).

Kinerja retribusi pasar juga mengalami peningkatan target pada tahun 2011 sebesar Rp 4.150.000.000,- dan di tahun 2012 meningkat menjadi Rp 4.865.000.000,- atau meningkat 17,23 %. Adapun realisasi retribusi pasar tahun 2011 sebesar Rp

4.308.512.900,-,

sedangkan

tahun

2012

sebesar

Rp. 4.919.838.650,- atau meningkat 14,19%; 6).

Terwujudanya

pengawasan

peredaran

barang

dan

jasa

5 komoditi barang-barang yang diawasi; 7).

Terkendalinya

dan

terawasinya

makanan

impor

140 perusahaan eksport/import; 8).

Terwujudnya kepastian terhadap kebenaran hasil pengukuran selama 1 tahun pada 33 kecamatan;

9).

Terpromosinya produk-produk yang berpotensi di Kabupaten Malang selama 1 tahun pada 8 komoditi;

10). Teralisasinya monitoring harga sembako dan barang penting lainnya pada tahun 2012 di 20 pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang; 11). Terwujudnya pendataan pedagang di pasar dan lancarnya pemantauan pedagang kaki lima di pasar; 12). Terwujudnya pembinaan disiplin atau ketertiban pedagang dan lancarnya pemantauan pedagang di pasar;


13). Terwujudnya pembinaan administrasi pungutan retribusi pasar yang tertib dan lancar; 14). Terwujudnya pemeliharaan

sarana

dan

prasarana serta

diketahuinya kondisi sarana dan prasarana pasar; 15). Tersediannya tempat untuk menampung hasil pertanian dan perkebunan masyakat Kabupaten Malang; 16). Prestasi yang diperoleh antara lain: a). Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tingkat Nasional, an. Pasar Tradisional Karangploso; b). Penghargaan The Best Exporter of East Java Best Performing Exporter Tingkat Provinsi, an. PT. Asal Jaya dan PT. Karunia Catur Perkasa. c.


Urusan Perdagangan sebagai

berikut: 1).

Konsultan Kementerian ESDM dalam menerapkan sistem distribusi tertutup LPG 3 kg belum memahami permasalahan di Kecamatan/Desa secara komprehensif, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak kecamatan dan desa dalam menerapkan distribusi tertutup LPG 3 kg;

2).

Masih maraknya peredaran barang import yang masuk ke wilayah

Kabupaten

Malang,

sehingga

perlu

diwujudkan

pengawasan terhadap peredaran barang import; 3).

Masih didapati produk industri kecil yang tidak sesuai dengan sistem pelabelan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku industri kecil;

4).

Belum optimalnya pelaku usaha eksportir/impotir dalam memberikan laporan terkait realisasi eksport/import, maka perlu dilakukan koordinasi yang baik dan mantap dengan pelaku usaha;

5).

Masih ada pelaku usaha/ pedagang pemilik alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya yang tidak menera ulangkan,


maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha/pedagang pemilik alat ukur; 6).

Masih belum optimalnya pembenahan infrastruktur pasar, sehingga

diperlukan

pembenahan

secara

bertahap

dan

berkelanjutan agar dapat terciptanya kenyamanan bagi para pelaku pasar dan masyarakat. 7.

Perindustrian Peran industri dalam perekonomian dan pengembangan industri kecil termasuk industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas, serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor

pertanian, haruslah

menjadi

prioritas

untuk

memberikan

kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang. Tantangan yang dihadapi dalam urusan industri adalah semakin bebasnya produk-produk luar negeri yang ke dalam pasar domestik, sehingga

diperlukan

upaya-upaya

yang

menyeluruh

guna

mengamankan pasar domestik, serta upaya untuk meningkatkan daya saing baik dari sisi harga maupun kualitas. Kebijakan pembangunan urusan industri meliputi peningkatan daya saing, pengembangan industri hasil tembakau dan pertumbuhan wirausaha baru/industri kecil rumah tangga di lingkungan industri hasil tembakau. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau.

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan anggaran

perindustrian sebesar

pada

Rp.

tahun

2012

22.064.559.106,-

telah

dialokasikan

terealisasi

sebesar

Rp. 21.726.594.005,- sisa sebesar Rp. 337.965.101,-. IV - 259 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perindustrian sebagai berikut: 1)

Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.064.559.106,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.726.594.005,- sisa Rp. 337.965.101,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No

Kegiatan

1

Pemberantasan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

Terlaksanannya

632

Barang Kena

pengumpulan

pak

Cukai Ilegal

informasi

324.999.800

324.549.800

450.000

barang kena cukai ilegal di tingkat pengecer 2

Pembinaan

20.690.669.205

20.403.777.205

286.892.000

- Meningkatkan

Lingkungan

keterampilan

Sosial Industri

dan

dan

kesejahteraan

Tanam

Tembakau

10 keg.

masyarakat; - Peningkatan

80

kapasitas

%

pelayanan kesehatan penderita dampak merokok dan karyawan pabrik rokok, masyarakat tanam tembakau dan masyarakat lingkungan pabrik rokok;


No

Kegiatan

Belanja Anggaran

Realisasi

Keluaran

Sisa

- Pembangunan

80

gedung fisik

%

puskesmas untuk meningkatkan mutu sarana pelayanan kesehatan penderita dampak merokok; - Jumlah

41

prasarana

lokasi

dasar permukiman (Jalan Lingkungan) sekitar pabrik rokok yang terbangun - Terlaksananya

11

bimbingan

kali

teknis bagi calon penerima bantuan mesin/ peralatan produksi; - Terlaksananya peningkatan

360 orang

ketrampilan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau; - Tersedianya mesin/

130 paket

peralatan produksi yang akan diperbantukan kepada masyarakat industri hasil tembakau.


No 3

Belanja

Kegiatan

Anggaran

Sosialisasi Ketentuan

678.890.101


Keluaran

Sisa 50.623.101

- Terlaksana sosialisasi

di

7 kali

ketentuan di

Bidang Cukai

bidang cukai di Kabupaten Malang - Tersosilaisa-

86

sikannya

kali

ketentuan

dan

dibidang

4 kali

cukai cukai rokok Kerjasama Pemberitaan melalui Media cetak dan elektronik Dialog di Radio Kanjuruhan 4

Pembinaan

370.000.000

370.000.000

0

- Terlaksananya

100 orang

Industri Rokok

fasilitasi

dan Tembakau

bimbingan dan sosialisasi legalitas usaha industri hasil tembakau; - Terlaksananya

35

pengawasan

perusa-

penggunaan

haan

mesin pelinting; - Terlaksananya

20 merk

fasilitasi pendaftaran merek.


Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada Urusan Perindustrian sebagai berikut : 1).

Meningkatnya perkembangan industri formal dimana pada tahun 2011 sebanyak 1.628 unit, menjadi 1.717 unit atau 5,47% di tahun 2012;

2).

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri formal, pada tahun 2011 sebanyak 101.790 orang meningkat menjadi sebanyak 104.580 orang atau 2,74% di tahun 2012;

3).

Meningkatnya nilai investasi di sektor industri formal dimana mengalami perkembangan sebesar 6,69%, di tahun 2011 sebesar

Rp.

2.485.044.425.000,-

meningkat

menjadi

Rp. 2.651.337.960.000,- di tahun 2012; 4).

Meningkatnya jumlah industri informal/rumah tangga sebesar 0,43%, dimana pada tahun 2011 sebanyak 19.552 unit usaha meningkat menjadi 19.637 unit usaha di tahun 2012;

5).

Meningkatnya

penyerapan

tenaga

kerja

sektor

industri

informal/rumah tangga sebesar 0,59%, dimana pada tahun 2011 sebanyak 53.871 orang meningkat menjadi 54.191 orang di tahun 2012; 6).

Meningkatnya nilai investasi di sektor industri informal/rumah tangga

sebesar

3,01%,

pada

tahun

2011

sebesar

Rp. 15.759.270.000,- meningkat menjadi Rp. 16.234.270.000 di tahun 2012; 7).

Menurunnya tingkat pelanggaran dibidang industri rokok dan tembakau;

8).

Terciptanya

lapangan

kerja

baru

dan

meningkatnya

ketrampilan serta kesejahteraan masyarakat; 9).

Tersedianya sarana

pelayanan

kesehatan

di

lingkungan

industri rokok, masyarakat tanam tembakau dan penderita dampak merokok;


10). Terciptanya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya penggunaan pita cukai rokok resmi pemerintah; 11). Terlaksananya fasilitasi bimbingan dan sosialisasi legalitas usaha industri hasil tembakau; 12). Terlaksananya pengawasan penggunaan mesin pelinting dan fasilitasi pendaftaran merk. c.


urusan perindustrian sebagai

berikut: 1).

Regulasi dan kebijakan cukai yang masih kurang terencana, sehingga diharapkan adanya kepastian dalam arah dan kebijakan cukai;

2).

Kebijakan cukai masih berdimensi jangka pendek, maka diperlukan harmonisasi antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang;

3).

Adanya tekanan global dalam pengendalian dampak produk hasil tembakau, sehingga diperlukan perubahan kebijakan secara gradual;

4).

Kurangnya pemahaman pelaku usaha industri hasil tembakau dan aparatur daerah tentang peraturan perundangan di bidang legalitas industri hasil tembakau, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri hasil tembakau dan aparatur daerah tentang peraturan tersebut;

5).

Adanya peraturan tentang mesin pelinting sigaret/rokok yang harus diawasi keberadaan dan penggunaannya, sehingga perlu

adanya

pengawasan

secara

langsung

terhadap

penggunaan mesin pelinting sigaret/rokok; 6).

Masih maraknya peredaran rokok ilegal di masyarakat, maka perlu adanya pengawasan terhadap merek rokok yang beredar;

7).

Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas produksi industri rumah tangga, sehingga perlu peningkatan pemahaman dalam


menggunakan

peralatan

produksi

tepat

guna

untuk

meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi; 8).

Masih terfokusnya masyarakat di lingkungan hasil tembakau dalam menggantungkan mata pencaharian terhadap industri hasil tembakau, maka perlu pembinaan keterampilan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dengan memanfaatkan sumber daya alam potensial yang lain;

9).

Masih terbatasnya peralatan produksi yang digunakan oleh kelompok industri di lingkungan industri hasil tembakau, sehingga

perlu

adanya

stimulus

berupa

bantuan

mesin/peralatan produksi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya; 10). Peserta dari pelaku ekonomi tidak dapat seluruhnya mendapat sosialiasi tentang perundangan di bidang cukai, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap para pelaku ekonomi khususnya pedagang eceran agar memahami ketentuan perundangan di bidang cukai secara umum. 8.

Transmigrasi Urusan

transmigrasi

kesenjangan

dilakukan

penduduk

antar

dalam

upaya

wilayah,

untuk

serta

mengurangi

dalam

rangka

pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing kawasan transmigrasi. a. Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1).

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: Urusan transmigrasi pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 705.152.000,- terealisasi sebesar Rp. 652.202.000,sisa sebesar Rp. 52.950.000,-.


Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan transmigrasi sebagai berikut: 1).

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 705.152.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 652.202.000,- sisa Rp. 52.950.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No 1

Belanja


Anggaran

Realisasi

287.036.000

287.036.000

Keluaran

Sisa 0

Terlaksananya

3

Kerjasama antar

kerjasama antar

Wilayah, antar

daerah pengirim

Pelaku dan antar

dan penerima

Sektor dalam

transmigrasi

daerah

Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2

Pengerahan

dan

278.785.000

236.205.000

42.580.000

Fasilitasi Perpindahan

serta

Penempatan Transmigrasi

Memperoleh

45

daerah

kepala

penempatan

keluarga

yang sesuai untuk

Memenuhi Kebutuhan SDM 3

Penyuluhan

46.116.000

46.116.000

0

Transmigrasi Lokal

Meningkatnya

500

ketrampilan

orang

calon transmigran 4

Pelatihan

93.215.000

82.845.000

10.370.000

Transmigrasi Lokal

Terlakssananya

85

PHP bagi calon

orang

transmigran

Adapun

hasil/outcome

serta

manfaat

yang

diperoleh

dari

pelaksanaan program pada urusan transmigrasi sebagai berikut: 1).

Terwujudnya kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar

sektor

dalam

rangka

pengembangan

kawasan

transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai dimana di tahun 2011 telah ditempatkan calon transmigrasi sebanyak 45 KK dan di tahun 2012 sebanyak 40 KK; IV - 266 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

2).

Terwujudnya informasi tentang transmigrasi, sehingga dapat meningkatkan animo calon transmigran;

3).

Terwujudnya calon transmigran yang produktif dan berdaya saing;

4).

Meningkatnya keterampilan calon transmigran yang siap untuk bertransmigrasi, dimana telah dilakukan pelatihan kepada calon transmigrasi sebanyak 50 orang di tahun 2011 dan sebanyak 85 orang di tahun 2012.

c.

Permasalahan dan solusi dalam urusan transmigrasi sebagai berikut: 1).

Masih minimnya keterampilan yang dimiliki calon transmigran untuk mengembangkan diri agar produktif dan berdaya saing di

kawasan

transmigrasi,

sehingga

perlu

dilakukan

pembekalan keterampilan kepada calon transmigran; 2).

Belum optimalnya informasi tentang transmigrasi yang dapat diterima oleh masyarakat, maka perlu ditingkatkan upayaupaya penyampaian informasi tentang transmigrasi sampai ke daerah pelosok.


BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas

Pembantuan

sebagai

salah

satu

azas

penyelenggaraan

pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan,pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan

serta

membantu

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pengembangan pembangunan daerah. Sedang pendanaan diatur dalam Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah dibebankan kepada APBN. Sebagaimana yang dijelaskan kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (pasal 48 ayat 1). Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik (pasal 49 ayat 2). Kegiatan yang bersifat fisik, antara lain: pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran (output) dan menambah nilai aset Pemerintah. Sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan untuk kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya (penjelasan pasal 49 ayat 2). Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing–masing Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan. A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangk a tugas

pembantuan

dilaksanakan

setelah

adanya

penugasan

pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) atas Beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Dalam tahun 2012 Dana APBN yang meliputi Tugas Pembantuan (TP), Urusan Bersama (UB), Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) yang dialokasikan di Kabupaten Malang sebesar Rp..652.976.718.500,-; yang dilaksanakan oleh 42 satuan kerja yang terdiri 33 instansi vertikal dan 9 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; dimana 9 SKPD tersebut khusus mengelola Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB) sebesar Rp..92.167.385.000,- yang akan dilaporkan dalam LKPJ ini. 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

32

Tahun

2004

sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah dan Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

V - 2 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; f.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; h. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran

2012

Kementerian

dari

Keuangan

Direktur

Jenderal

Nomor

Perbendaharaan

1041/033-05.5.01/15/2012

Tanggal 09 Desember 2011 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Tahun 2012; i.

Surat

Pengesahan

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

Tahun

Anggaran 2012 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 1602/026-04.4.01/15/2012 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Tahun 2012; j.

Surat

Pengesahan

Anggaran

2012

Daftar dari

Isian Direktur

Pelaksanaan Jenderal

Anggaran

Tahun

Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Nomor 2559/024-04.4.01/15/2012 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2012; k. Surat

Pengesahan

Anggaran

2012

Daftar dari

Isian Direktur

Pelaksanaan Jenderal

Anggaran

Tahun

Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Nomor 7334/010-05.4.01/15/2012 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang Tahun 2012; l.

Surat

Pengesahan

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

Tahun

Anggaran 2012 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 5928/018-03.4.01/15/2012 tentang Pengesahan V - 3 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

DIPA pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun 2012; m. Surat

Pengesahan

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

Tahun

Anggaran 2012 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Nomor

4827/018-10.4.01/15/2012

dan

4828/018-

11.4.01/15/2012 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Kabupaten Malang

Tahun 2012; n. Surat

Pengesahan

Anggaran

2012

Kementerian

Daftar dari

Keuangan

Isian Direktur Nomor

Pelaksanaan

Anggaran

Jenderal

Tahun

Perbendaharaan

6404./018-06.4.01/15/2012

tentang Pengesahan DIPA pada Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2012; o. Surat

Pengesahan

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

Tahun

Anggaran 2012 dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 2557/010-05.4.01/15/2012 tentang Pengesahan DIPA pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2012; p. Surat

Pengesahan

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

Tahun

Anggaran 2012 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: 5388/032-04.4.01/15/2012 tentang Surat Pengesahan DIPA pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2012. 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2012 adalah: a. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; b. Kementerian Pertanian Republik Indonesia; c. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; d. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia; e. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; f.

Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. V - 4


3. SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

(SKPD) Kabupaten

Malang

yang

melaksanakan tugas-tugas pembantuan pada tahun anggaran 2012 adalah: a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; b. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia; c. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia; d. Dinas

Peternakan

dan

Kesehatan

Hewan

Kabupaten

Malang

melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia; e. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; f. Rumah Sakit Umum Kepanjen melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; g. Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Kabupaten

Malang

melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia; h. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; i.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.


4. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pada tahun 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang mendapat

alokasi

anggaran

tugas

pembantuan

sebesar

Rp..37.940.449.000,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan Kegiatan: 1) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM); dan 2) Fasilitas Pemberdayaan Adat dan Sosialisasi Budaya Masyarakat. Realisasi tugas

anggaran

pembantuan

dari pada

pelaksanaan Badan

program

dan

Pemberdayaan

kegiatan

Masyarakat

Kabupaten Malang adalah sebesar Rp. 37.903.879.000,- atau mencapai 99,9%.

Tingginya

realisasi

anggaran

disebabkan

karena

program/kegiatan sesuai dengan perencanaan program/kegiatan. Tabel 5.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang Tahun 2012 No 1

Program/ Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan Kegiatan : a.

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)

b.

kegiatan Fasilitas pemberdayaan adat dan sosialisasi budaya masyarakat

Anggaran Rp 37.940.449.000

Realisasi Rp. 37.903.879.000

% 99,9

Keluaran Tercapainya cakupan PNPM Mandiri dan tercapainya cakupan penerapan PNPM generasi dengan sasaran Pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha simpan pinjam kelompok perempuan, peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat di 26 kecamatan


b. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Pada tahun 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang mendapat

alokasi

anggaran

Rp..4.785.787.000,- (empat

tugas

pembantuan

milyar tujuh ratus delapan

sebesar puluh lima

juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan: 1). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan

untuk

Mencapai

Swasembada

dan

Swasembada

Berkelanjutan dengan kegiatan: a). Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; b). Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Produk

Florikultura Berkelanjutan; c). Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI; d). Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; dan e). Dukungan

Manajemen

dan

Teknis

Lainnya

pada

Ditjen

Tanaman Pangan. 2). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan: a). Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan; b). Pengembangan Kelembagaan Hortikultura; c). Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan; dan d). Dukungan

Manajemen

dan

Teknis

Lainnya

pada

Ditjen

Hortikultura.


Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang adalah

sebesar

Rp..4.297.269.300,-

atau

mencapai

89,79%.

Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena: 1). Jumlah kelompok budidaya anggrek terbatas sehingga dana kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan tidak terserap; 2). Karena tidak ada kegiatan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Penggerak Membangun Desa (PMD), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPPE), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang hortikultura, sehingga alokasi pembinaan untuk kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan; 3). Karena alokasi kegiatan perjalanan dalam daerah terlalu besar tidak seimbang dengan lokasi kegiatan. Tabel 5.2 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun 2012 NO I

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Program

Peningkatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi Rp

Keluaran %

2.307.200.000,-

2.079.475.000,-

90,13

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

1.802.700.000,-

1.769.530.000,-

98,16

Sekolah Lapangan

1.668.700.000,-

1.665.000.000,-

99,78

Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 1

a

Terlaksananya SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) 457 unit

Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Serealia


NO

b

c 2

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi Rp

Keluaran %

Laporan Pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Serealia dan Pengembangan Budidaya Serealia Lainnya

69.730.000,-

59.060.000,-

84,70

Laporan Pengelolaan Produksi Serealia

64.270.000,-

45.470.000,-

70.75

139.500.000,-

5.175.000,-

3,71

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan a

Pemberdayaan Penangkar Benih Tanaman Pangan

80.000.000,-

b

Laporan Kegiatan Perbenihan

59.500.000,-

5.175.000,-

8,70

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI

100.000.000,-

91.300.000,-

91,30

a

Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan

30.000.000,-

21.300.000,-

71

b

Sarana Penanggulangan OPT / DPI

70.000.000,-

70.000.000,-

100

Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

165.000.000,-

150.000.000,-

90,91

35.000.000,-

20.000.000,-

57,14

3

4

a

Laporan Penanganan Panen Pangan

Kegiatan Pasca Tanaman

Terlaksananya pemberdayaan benih 1 kelompok

-

Terlaksananya gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman pangan dan tersedianya alat bahan pengendalian OPT tanaman pangan 2 paket

Terlaksananya pembinaan penanganan pasca panen (padi) dan tersedianya bantuan alat mesin pasca panen 1 kelompok dan 1 paket


NO

b


Anggaran (Rp.)

Realisasi Rp

Keluaran %

Jumlah Kelompok Tani Yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan

130.000.000,-

130.000.000,-

100

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

100.000.000,-

63.470.000,-

63,47

a

Rancangan Program Kegiatan dan Rencana Kerja Tanaman Pangan

26.000.000,-

8.475.000,-

32,60

b

Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Tanaman Pangan

35.000.000,-

30.600.000,-

87,43

c

Laporan pelaksanaan

29.000.000,-

14.395.000,-

49,64

10.000.000,-

10.000.000,-

100

2.478.587.000,-

2.217.794.300

89,48

996.900.000,-

987.010.000,-

99,01

5

Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi pelaks. Kegiatan dan penyediaan data 12 bulan

Manajemen Tanaman Pangan d

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

II

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

1

Peningkatan Produksi,

Terlaksananya

Produktivitas dan Mutu

pengembangan

Produk Tanaman Buah

kawasan

Berkelanjutan

keprok,

jeruk

terlaksananya registrasi

paking

house, terlaksananya SLGAP,

SLGHP,

tersedianya gudang penampungan sementara 2 unit 6kelompok tani 45 Ha. a

Pengembangan Kawasan Buah

b

Sekolah Lapang GAP

647.500.000,-

646.600.000,-

99,86

80.000.000,-

80.000.000,-

100


NO

c

d

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemberdayaan

Realisasi Rp

Keluaran %

20.000.000,-

19.000.000,-

95

14.400.000,-

9.600.000,-

66,67

210.000.000,-

206.810.000,-

98,48

25.000.000,-

25.000.000,-

100

798.187.000,-

592.838.300,-

74,27

Kelembagaan Usaha Registrasi Packing House

e

Sarana Prasarana

f

Sekolah Lapang GHP

2

Anggaran (Rp.)


Terlaksananya


pengembangan

Produk Florikultura

kawasan anggrek,

Berkelanjutan

terlaksannya SLGAP dan SLGHP, tersedianya

Lab.

Kultur jaringan 1 Unit 3 kelompok tani 3000 M2 Pengembangan a

350.687.000,-

332.500.000,-

94,81

40.000.000,-

40.000.000,-

100

10.000.000,-

10.000.000,-

100

385.000.000,-

197.838.300,-

51,39

12.500.000,-

12.500.000,-

100

623.500.000,-

602.296.000,-

96,60

Kawasan Tanaman Florikultura

b

Sekolah Lapang GAP

c

Pemberdayaan Kelembagaan Usaha

d

Sarana Prasarana

e

Sekolah Lapang GHP

3


Terlaksananya pengembangan


kawasan

Produk Tanaman

sayuran

organik,

Sayuran dan Tanaman

terlaksananya

Obat Berkelanjutan

SLGAP dan SLGHP, tersedianya sarana prasarana budidaya sayuran organic 9 unit 2 kelompok tani 20 Ha

Pengembangan a

215.000.000,-

201.600.000,-

93,77

20.000.000,-

20.000.000,-

100

Kawasan Tanaman Sayuran dan Obat

b

Sekolah Lapang GAP



NO

c

Pemberdayaan Kelembagaan Usaha

d

Sarana Prasarana

e 4

Realisasi

Anggaran (Rp.)

Keluaran

Rp

%

10.000.000,-

10.000.000,-

100

366.000.000,-

358.196.000,-

97,87

Sekolah Lapang GHP

12.500.000,-

12.500.000,-

100

Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada

60.000.000,-

35.650.000,-

59,42

ditjen hortikultura

Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi pelaks.

Kegiatan

dan penyediaan data 12 bulan

a

Penataan Pengelolaan

dan Laporan

Pelaksanaan

Kegiatan

11.400.000,-

-

Pengembangan Hortikultura b

Layanan Perkantoran JUMLAH

48.600.000,-

35.650.000,-

73,35

4.785.787.000,-

4.297.269.300,-

89,79

c. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Pada tahun 2012, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp..1.934.589.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan: 1). Program

Peningkatan

Diversifikasi

dan

Ketahanan

Pangan

Masyarakat dengan kegiatan: a). Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan; b). Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, dan; c). Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan. V - 12 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

2). Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani, dengan kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang adalah sebesar Rp..1.637.368.200,atau mencapai 84,64%. Tidak terealisasinya anggaran 100% disebabkan karena: a). Perjalanan yang berkaitan dengan Kegiatan Pusat tidak ada undangan untuk kegiatan tersebut; b). Anggaran tidak habis pakai memakai standart biaya daerah; c). Terdapat sisa kontrak; d). Standart pagu dana perjalanan lebih besar dari kebutuhan daerah; e). Anggaran Bansos ada sisa tidak diambil dimana penyerapan dana disesuaikan dengan pengajuan kebutuhan kelompok tani; dan f). Terdapat kegiatan yang tidak sesuai lokasi sehingga tidak bisa dilaksanakan. Tabel 5.3 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang Tahun 2012 No 1.

Program/ Kegiatan Program Peningkatan

Anggaran (Rp.) 1.112.300.000

Realisasi Rp. 1.009.126.5000

%

Keluaran

90,72

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan:


No

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi Rp.

Terlaksananya:

1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan,

1) Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan dan Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG; 2) Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaraga man Konsumsi Pangan), Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP, Laporan Promosi P2KP, dan Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan.

2) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, dan

3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan. 2.

Keluaran

%

3) Dukungan manajemen dan administrasi

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani, dengan Kegiatan : - Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.

822.289.000

628.241.700

76,4 Terlaksananya: - Penyuluhan yang Dikelola Petani (FMA-FEATI) dan Norma Standar, Pedoman dan Kebijakan yang dihasilkan dan Dikembangkan (FEATI)

d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Pada

tahun

2012,

Dinas

Peternakan

dan

Kesehatan

Hewan

Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp..1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal. Dengan kegiatan: V - 14 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

1). Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal; 2). Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal; 3). Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal; dan 4). penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan

pada

Dinas

Peternakan

dan

Kesehatan

Hewan

Kabupaten Malang adalah sebesar Rp..1.531.451.000,- atau mencapai 99,44%. Tingginya realisasi anggaran disebabkan karena bentuk kegiatan mayoritas berupa bantuan sosial pemberdayaan masyarakat dalam bentuk uang sehingga memudahkan pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Tabel 5.4 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Tahun 2012 No 1

Program/Kegiatan Program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal. Dengan kegiatan: 1) peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal,

Anggaran (Rp.) 1.540.000.000

Realisasi Rp. 1.531.451.000

% 99,44

Keluaran Terlaksananya: 1) Pengembangan Budidaya Sapi Perah (1 Kelompok), Penguatan Kelembagaan Pelayanan Inseminasi (IB) (1 Unit), Pengembangan Budidaya Kambing Perah (1 Kelompok) dan Pengembangan Budidaya Non Unggas (Aneka Ternak) (1 Kelompok).


No

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi Rp.

Keluaran

%

2) Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal,

2) Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia (1 Kelompok).

3) Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal, dan

3) Pembibitan Sapi Perah (1 Kelompok).

4) penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

4) Fasilitasi Tempat Pengumpulan Susu (TPS) 1 Kelompok dan Operasional Kegiatan (1 Paket)

e. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Pada tahun 2012, Dinas Kesehatan Kabupaten

Malang

mendapat

alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp..15.882.950.000,(lima belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan: 1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga; 2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang adalah sebesar Rp..15.690.687.050,- atau mencapai 98,78%. Tingginya realisasi anggaran disebabkan karena merupakan kegiatan pendukung di Puskesmas (alat kesehatan) dan untuk belanja modal.


Tabel 5.5 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2012 No 1

2

Program/ Kegiatan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan: 1) Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) dan dan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan kegiatan : 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Realisasi

Anggaran (Rp.)

Rp.

%

6.261.995.650

6.382.950.000

98,2

Keluaran Terlaksananya: 1) Bantuan Operasional Kesehatan, Pelaporan dan Pencatatan, Perencanaan BOK dan Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan di 39 Puskesmas dan pembinaan kesehatan 1 paket;

9.422.692.000

9.500.000.000

99,19

Terlaksananya: 1) pengadaan Alkes sebanyak 342 Unit.

f. Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen Pada tahun 2012, Rumah Sakit

Kanjuruhan Kepanjen mendapat

alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp..11.300.000.000,(sebelas milyar tiga ratus juta rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan

Program

Pembinaan

Upaya

Kesehatan/Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan kegiatan: 1) Pengadaan Gedung dan Bangunan Perawatan Kelas III; dan 2) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (APBN-P TA. 2012). Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen adalah sebesar Rp..11.186.205.870,- atau mencapai 98,99%. Tingginya realisasi V - 17 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

anggaran disebabkan karena

kegiatan dapat dilaksanakan sesuai

dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tabel 5.6 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen Tahun 2012

No

1

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Program Pembinaan Upaya Kesehatan/ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya dengan kegiatan 1) Pengadaan Gedung dan Bangunan Perawatan Kelas III dan

11.300.000.000,-

Realisasi Rp. 11.186.205.870,-

%

Keluaran

98,99

2) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (APBN-P TA. 2012).

Terlaksananya: 1) Pembangunan gedung Perawatan Kelas III seluas 1.576 m2 2) Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB sebanyak 7 unit

g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Pada tahun 2012, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp..951.000.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang adalah sebesar Rp..941.183.850,atau mencapai 98,97%. Tingginya realisasi anggaran disebabkan karena kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. V - 18 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

Tabel 5.7 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Tahun 2012 No 1

Program/Kegiatan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan kegiatan : 1) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

Anggaran (Rp.) 951.000.000,-

Realisasi Rp. 941.183.850,-

% 98,97

Keluaran Terlaksananya pengurangan pengangguran sementara melalui kegiatan padat karya produktif I, II, III, IV, padat karya infrastruktur dan terapan tehnologi tepat guna di 6 (enam) kecamatan (Poncokusumo, Wajak, Singosari, Karangploso, Pagelaran dan Tajinan), dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 465 orang, meliputi kegiatan:

1) Padat Karya Produktif I: Budidaya Jamur Tiram dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 88 orang; 2) Padat Karya Produktif II : Budidaya ikan air tawar dengan meyerap tenaga kerja sebanya 88 orang; 3) Padat Karya Produktif III : pembuatan tempat usaha produksi dengan meyerap tenaga kerja sebanya 88 orang; 4) Padat Karya infrastruktur : pengerasan jalan sepanjang 800 m denganmenyerap tenaga kerja sebanyak 88 orang; 5) Padat Karya Produktif IV : Budidaya ternak ayam kampung dan ikan lele dengan meyerap tenaga kerja sebanya 88 orang;

6) Perluasan kesempa-

tan kerja melalui teknologi tepat guna : menaikan air sumber disalurkan ke masyarakat menggunakan tehnologi tepat guna patron dengan menyerap tenaga kerja 25 orang.


h. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Pada tahun 2012, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang mendapat

alokasi

anggaran

tugas

pembantuan

sebesar

Rp..1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program

Peningkatan Produksi

Perikanan Budidaya dengan kegiatan: 1) Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan; 2) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan; 3) Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan; dan 4) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang adalah sebesar Rp. 1.266.747.400,- atau mencapai 97,44%, tingginya realisasi anggaran disebabkan karena

adanya koordinasi

dengan

instansi terkait berjalan dengan baik. Tabel 5.8 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Tahun 2012

NO

1

a.

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran Rp.

Realisasi Rp.

%

Keluaran

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan Pengadaan Calon

- Pengadaan Calon Induk Unggul Untuk

243.650.000,-

242.263.000,-

99,43

UPTD

Untuk UPTD sebanyak 4300 Terlaksananya

- Pengadaan Calon Induk Nila Gesit

Induk Unggul

86.250.000,-

85.905.000,-

99,60

pengadaan calon induk nila gesit 2300 ekor


NO

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi Rp.

%

75.000.000,-

74.550.000,-

99,40

Terlaksananya pengadaan calon induk nila jatimbulan 2000 ekor

80.000.000,-

79.408.000,-

99,26

Terlaksananya pengadaan pakan ikan 2 paket

2.400.000,-

2.400.000,-

100

- Pengadaan Calon Induk Nila Jatim Bulan - Pengadaan Pakan Ikan - BOP b.

Keluaran

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan - Lahan yang Difasilitasi Sesuai Target Produksi Perikanan Budidaya - Pembuatan Saluran Air (Sumberan)

- Pembuatan Saluran Air (Dsn. Pijetan)

607.650.000,-

591.094.000,-

97,28

160.000.000,-

152.394.000,-

95,25

100.000.000,-

98.100.000,-

98,10

100.000.000,-

97.850.000,-

- Pembuatan Saluran Air (Dadapan)

- Pembuatan Saluran Air (Patokpicis)

93.000.000,-

- Pembuatan Saluran Air (Jl Salak) - Konsultan Perencana Pembuatan Saluran Air

93.000.000,-

37.800.000,-

97,85

91.500.000,-

98,39

91.600.000,-

98,49

37.500.000,-

99,21

16.000.000,-

98,77

6.150.000,-

80,39

196.660.000,-

99,12

- Konsultan Pengawas Pembuatan Saluran Air - BOP - Kawasan Perikanan Budidaya yang Memiliki Prasarana dan Sarana yang Memadai untuk Kawasan Laut, Payau dan Tawar

16.200.000,-

7.650.000,-

198.400.000,-

Lahan yang Difasilitasi Sesuai Target Produksi Perikanan Budidaya seluas 28,5 Ha Terlaksananya pembuatan saluran air di Desa Sumberan sepanjang 210 m Terlaksananya pembuatan saluran air di Dusun Pijetan, Desa Blayu sepanjang 213 m Terlaksananya pembuatan saluran air di Desa Dadapan sepanjang 13,54 m Terlaksananya pembuatan saluran air di Desa Patokpicis sepanjang 187,5 m Terlaksananya pembuatan saluran air di Desa Wajak/Jl Salak sepanjang 195 m Terlaksananya perencanaan pembuatan saluran air (1 dokumen perencanaan) Terlaksananya pengawasan pembuatan saluran air (1 dokumen pengawasan) Terlaksananya operasional kegiatan 12 bulan Kawasan Perikanan Budidaya yang Memiliki Prasarana dan Sarana yang Memadai untuk Kawasan Laut, Payau dan Tawar seluas 1 kawasan


NO

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan - Pengadaan Mesin Pakan Ikan - BOP

Anggaran (Rp.)

Realisasi Rp.

%

196.000.000,-

194.260.000,-

99,11

2.400.000,-

2.400.000,-

100

93.150.000,-

93.150.000,-

100

64.500.000,-

64.500.000,-

100

28.650.000,-

28.650.000,-

100

- Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya - Operasional Pokja Minapolitan - Rapat Pokja c.

Terlaksananya pengadaan mesin pelet mini sebanyak 4 unit Terlaksananya operasional kegiatan 12 bulan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya(1 kabupaten) Terlaksananya operasional Pokja Minapolitan 12 bulan Terlaksananya rapat Pokja Minapolitan 3 kali

Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan - Pembudidaya yang Diberdayakan Melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan

38.290.000,-

38.290.000,-

100

Pembudidaya yang Diberdayakan Melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan sebanyak 10 kelompok

- Dukungan Operasional PUMP di Kabupaten(temu teknis dan pembinaan)

21.900.000,-

21.900.000,-

100

Terlaksananya temu teknis dan pembinaan

16.390.000,-

16.390.000,-

100

Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kredit program sebanyak 1 kali

83.220.000,-

82.413.900,-

99

Terlaksananya pengelolaan satker 12 bulan

- Sosialisasi dan Pembinaan Kredit Program

d.

Keluaran

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya - Pengelolaan Satker

- Pengelolaan Keuangan, Asset Milik Negara, dan

22.640.000,-

14.068.000,-

62

13.000.000,-

8.808.500,-

68

Administrasi Persuratan

- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Terlaksananya penyusunan dokumen pengelolaan keuangan, asset milik negara dan administrasi persuratan sebanyak 1 dokumen Terlaksananya pengadaan alat pengolah data note book 1 unit dan printer portabel 1 unit


i. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Pada tahun 2012, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang mendapat

alokasi

anggaran

tugas

pembantuan

sebesar

Rp..16.532.610.000,- (enam belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan kegiatan: 1) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara; dan 2) Pengaturan,

Pembinaan,

Pengawasan,

dan

Pelaksanaan

Pengembangan Sanitasi dan Persampahan. Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan

pada

Dinas

Cipta

Karya

dan

Tata

Kabupaten Malang adalah sebesar Rp. 16.324.984.000,-

Ruang atau

mencapai 98,74%. tingginya realisasi anggaran disebabkan karena Tingginya aimo masyarakat mengikuti program, sehingga mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan. Tabel 5.9 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Tahun 2012

No 1

Program/ Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan kegiatan: 1) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung serta Rumah Negara

Anggaran (Rp.) 16.532.610.000

Realisasi Rp.

%

16.324.984.000

98,74

Keluaran

Terlaksananya: 1) Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Tri Daya di 98 desa


No

Program/ Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi Rp.

%

2) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan.

Keluaran 2) Perbaikan sanitasi dilingkungan permukiman padat, kumuh, miskin di 12 Kelurahan/Desa

5. Sumber dan Jumlah Anggaran Pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Malang pada tahun 2012 adalah sebesar Rp..92.167.385.000,- (sembilan puluh dua milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan sumber dan jumlah anggaran secara rinci sebagai berikut: a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 37.940.449.000,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; b. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 4.785.787.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pertanian Republik Indonesia; c. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang mendapatkan anggaran sebesar Rp..1.934.589.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pertanian Republik Indonesia; d. Dinas

Peternakan

dan

Kesehatan

Hewan

Kabupaten

Malang

mendapatkan anggaran sebesar Rp..1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran V - 24 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pertanian Republik Indonesia; e. Dinas Kesehatan Kabupaten

Malang mendapatkan anggaran sebesar

Rp..15.882.950.000,- (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

(APBN) pada

DIPA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; f. Rumah Sakit

Kanjuruhan Kepanjen mendapatkan anggaran sebesar

Rp..11.300.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 951.000.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia; h. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; i. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 16.532.610.000,- (enam belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 6. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

dalam

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Tugas

Pembantuan (TP) di Pemerintah Kabupaten Malang dan upaya pemecahan yang dilakukan adalah sebagai berikut: V - 25 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat 1). Permasalahan: Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku

program/kegiatan

Tugas

pembantuan

(PNPM

para mandiri

perdesaan) sehingga program/kegiatan bisa lebih meningkat lagi; 2). Solusi: perlu adanya pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku program/kegiatan Tugas Pembantuan ( PNPM Mandiri Perdesaan). b. Dinas Pertanian dan Perkebunan 1). Permasalahan: a). Jumlah kelompok budidaya anggrek terbatas sehingga dana kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan tidak terserap; b). Karena tidak ada kegiatan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Penggerak Membangun Desa (PMD), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPPE), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang hortikultura, sehingga alokasi pembinaan untuk kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan; c). Karena alokasi kegiatan perjalanan dalam daerah terlalu besar tidak seimbang dengan lokasi kegiatan. 2). Solusi: a). Perlu pembinaan kelembagaan budidaya anggrek; b). Penyusunan alokasi kegiatan harus melibatkan kabupaten, tidak cukup dengan diwakili provinsi. c. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh 1). Permasalahan: a). Perlunya peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait dalam diversifikasi pangan dengan budaya untuk mengkonsumsi pangan non beras dalam upaya untuk penurunan konsumsi beras 1,5 %; b). Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dana, khususnya pada kelompok wanita misal pada tingkat Dhasa Wisma; dan c). Adanya keterbatasan tenaga penyuluh terkait masalah ketahanan pangan. V - 26 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

2). Solusi: a). Perlunya

peningkatan

pemahaman

melalui

motivasi

dan

sosialisasi secara intensif di tingkat desa; b). Perlunya penekanan pengertian dalam kemandirian kelompok, dan; c). Masih perlu adanya peningkatan SDM kepada penyuluh yang sesuai dengan desa binaan khususnya untuk keamanan pangan. d. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1). Permasalahan: Terdapat kesalahan penulisan kode sehingga membutuhkan

dan nomenklatur Dinas,

proses revisi dengan waktu 2,5 bulan,

sehingga realisasi anggaran terlambat; 2). Solusi: Satker harus proaktif dalam proses revisi

dan melakukan

percepatan pencairan anggaran. e. Dinas Kesehatan 1). Permasalahan: a). Keterbatasan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

dari

puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban administrasi kegiatan keuangan; b). Keterbatasan pagu anggaran dibeberapa puskesmas potensial. 2). Solusi: a). Meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan kegiatan BOK puskesmas dengan meningkatkan frekwensi dan cakupan monitoring dan pembinaan tim BOX Kabupaten ke puskesmas; b). Meningkatkan kualitas perencanaan dalam penyusunan RPK agar lebih memiliki nilai angket pencapaian tinggi SPM dan MDG’s serta dilakukan penyusunan menu kegiatan BOK yang disusun tim BOX Dinas Kesehatan. f. Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen 1). Permasalahan: a). Keterlambatan DIPA; dan b). Proses pengadaan barang dan jasa. V - 27 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

2). Solusi: a). Mempercepat proses penerbitan DIPA; dan b). Peningkatan SDM untuk pengadaan barang dan jasa. g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1). Permasalahan: a). Terdapat revisi nomenklatur nama satuan kerja dinas; b). Merevisi penggabungan kode akun 521213 menjadi 521115 (honor operasional satuan kerja); dan Merevisi

POK belanja

barang Non Operasional satuan kerja. 2). Solusi: Melakukan revisi I ke Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Timur di Surabaya. h. Dinas Kelautan dan Perikanan 1). Permasalahan: Tidak ada permasalahan; 2). Solusi: nihil. i. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1). Permasalahan: a). Program Tugas pembantuan (TP) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan program berbasis masyarakat sehingga semua hal ditentukan untuk warga melalui rapat rembug desa yang kendalanya adalah waktu untuk rembuk desa terbatas dan tidak semua hadir; b). Petunjuk teknis kurang jelas dan berubah-ubah dan terlalu rumit bagi masyarakat sehingga sulit diterapkan dan

membutuhkan

waktu untuk mengimplementasikan. 2). Solusi: a). Memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk sosialisasi dengan memperhatikan kegiatan masyarakat, agar semua terlibat dalam sosialisasi; b). Memberikan masukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Satker Provinsi. V - 28 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 1. Dasar Hukum a.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

b.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

c.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota pada Pemerintah Desa;

d.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 8/E);

e.

Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 18

Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa; f.

Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/221/KEP/421.013/2012 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012.

2. Urusan

Pemerintahan

yang

Ditugaspembantukan

kepada

Kabupaten/Kota dan Desa untuk Provinsi atau kepada Desa untuk Kabupaten/Kota Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008

pada

Pasal

212

dan

ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 67 perihal Keuangan Desa, dijelaskan bahwa keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.


Pengelolaan keuangan desa ini merupakan subsistem dari sistem pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Bahwa

untuk

peningkatan

kapasitas

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat maka setiap desa di Kabupaten Malang mendapatkan Alokasi

Dana

perimbangan

Desa

(ADD)

keuangan

yang

pusat

dan

bersumber

dari

daerah,

dimana

bagian

dana

pengelolaan

Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. a. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) 1). Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2). Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; V - 30 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

3). Meningkatkan pembangunan Infrastruktur perdesaan; 4). Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial; 5). Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 6). Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7). Mendorong

peningkatan

keswadayaan

dan

gotong

royong

masyarakat; 8). Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). b. Indikator/Variabel Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) Dengan menggunakan beberapa variabel meliputi Luas Wilayah (km2), Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin (Rumah Tangga Miskin), Jarak Desa ke Kecamatan, Jarak Desa ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dan Pendapatan Asli Desa. Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada hasil musyawarah atau rembug desa melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: 1). Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen); 2). Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen). c. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang. Pada prinsipnya Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) masing-masing desa, kemudian masuk ke kas desa dan merupakan V - 31 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

bagian dari pendapatan desa. Penyaluran dana dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan cara transfer melalui Bank Jatim Cabang Malang untuk diteruskan ke Bank Jatim Cabang Pembantu di Kecamatan. Pengelola

Alokasi Dana Desa

(ADD) di desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan ketentuan: 1). Permohonan Penyaluran Tahap I (30%) pada Triwulan kedua, dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun

sebelumnya,

Peraturan

Desa

tentang

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun yang bersangkutan dan fotokopi rekening kas Pemerintah Desa; 2). Permohonan Penyaluran Tahap II (40%) pada Triwulan ketiga dan Tahap III (30%) pada Triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap sebelumnya. 3. Lokasi dan Jumlah Anggaran Tabel 5.10 Daftar Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

1

PUJON

JUMLAH

1

Bendosari

153.200.000

2

Sukomulyo

157.650.000

3

Pujon Kidul

172.590.000

4

Pandesari

158.420.000

5

Pujon Lor

139.570.000

6

Ngroto

137.890.000

7

Ngabab

157.390.000

8

Tawangsari

155.900.000

9

Madiredo

129.520.000

10

Wiyurejo

146.710.000

10 DESA

1.508.840.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

2

NGANTANG

1

Pagersari

175.330.000

2

Sidodadi

169.260.000

3

Banjarejo

155.540.000

4

Purworejo

162.300.000

5

Ngantru

154.790.000

6

Banturejo

146.990.000

7

Pandansari

165.940.000

8

Mulyorejo

144.560.000

9

Sumberagung

148.580.000

10

Kaumrejo

145.050.000

11

Tulungrejo

148.740.000

12

Waturejo

141.080.000

13

Jombok

149.290.000

JUMLAH 3

KASEMBON

13 DESA 1

Pondokagung

157.730.000

2

Bayem

150.740.000

3

Pait

161.080.000

4

Wonoagung

148.590.000

5

Kasembon

141.460.000

6

Sukosari

134.430.000

JUMLAH 4

SINGOSARI

JUMLAH

2.007.450.000

6 DESA

894.030.000

1

Langlang

140.700.000

2

Tunjungtirto

140.650.000

3

Banjararum

142.930.000

4

Watugede

140.440.000

5

Dengkol

153.640.000

6

Wonorejo

146.310.000

7

Baturetno

143.370.000

8

Tamanharjo

138.650.000

9

Purwoasri

137.860.000

10

Klampok

158.150.000

11

Gunungrejo

151.550.000

12

Ardimulyo

140.730.000

13

Randuagung

143.340.000

14

Toyomarto

173.820.000

14 DESA

2.052.140.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

5

KARANGPLOSO

1

Tegalgondo

137.840.000

2

Kepuharjo

138.730.000

3

Ngenep

156.120.000

4

Ngijo

139.250.000

5

Ampeldento

134.110.000

6

Girimoyo

139.300.000

7

Bocek

160.240.000

8

Donowarih

156.440.000

9

Tawangargo

148.420.000

JUMLAH 6

DAU

9 DESA 1

Kucur

144.490.000

2

Kalisongo

142.520.000

3

Karangwidoro

138.790.000

4

Petungsewu

136.920.000

5

Selorejo

127.030.000

6

Tegalweru

135.060.000

7

Landungsari

125.310.000

8

Mulyoagung

136.900.000

9

Gading Kulon

135.190.000

10

Sumbersekar

140.910.000

JUMLAH 7

LAWANG

JUMLAH

1.310.450.000

10 DESA

1.363.120.000

1

Sidoluhur

152.250.000

2

Srigading

151.000.000

3

Sidodadi

140.420.000

4

Bedali

147.600.000

5

Mulyoarjo

134.980.000

6

Sumberngepoh

143.210.000

7

Sumberporong

136.280.000

8

Turirejo

139.820.000

9

Ketindan

140.590.000

10

Wonorejo

132.680.000

10 DESA

1.418.830.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

8

TUMPANG

1

Ngingit

146.650.000

2

Kidal

145.980.000

3

Kambingan

136.240.000

4

Pandanajeng

138.220.000

5

Pulungdowo

148.800.000

6

Bokor

134.400.000

7

Slamet

137.610.000

8

Wringinsongo

135.210.000

9

Jeru

141.630.000

10

Malangsuko

136.230.000

11

Tumpang

146.330.000

12

Tulusbesar

140.990.000

13

Benjor

149.970.000

14

Duwet

149.880.000

15

Duwet Krajan

145.640.000

JUMLAH 9

PAKIS

JUMLAH

15 DESA

2.133.780.000

1

Sekarpuro

140.040.000

2

Ampeldento

137.880.000

3

Sumberkradenan

142.300.000

4

Kedungrejo

141.770.000

5

Banjarejo

142.080.000

6

Pucangsongo

137.740.000

7

Sukoanyar

143.640.000

8

Sumberpasir

140.590.000

9

Pakiskembar

141.100.000

10

Pakisjajar

146.280.000

11

Bunut Wetan

141.880.000

12

Asrikaton

144.260.000

13

Saptorenggo

144.340.000

14

Mangliawan

145.490.000

15

Tirtomoyo

147.310.000

15 DESA

2.136.700.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

10

JABUNG

1

Kenongo

136.520.000

2

Ngadirejo

158.110.000

3

Taji

158.820.000

4

Pandansari Lor

152.680.000

5

Sukopuro

154.560.000

6

Sidorejo

134.800.000

7

Sukolilo

138.030.000

8

Sidomulyo

138.510.000

9

Gadingkembar

170.670.000

10

Kemantren

144.200.000

11

Argosari

141.710.000

12

Slamparejo

146.080.000

13

Kemiri

153.600.000

14

Jabung

145.410.000

15

Gunungjati

137.140.000

JUMLAH 11

PONCOKUSUMO

15 DESA

2.210.840.000

1

Dawuhan

151.130.000

2

Sumberejo

155.480.000

3

Pandansari

152.510.000

4

Ngadireso

142.400.000

5

Karanganyar

145.490.000

6

Jambesari

144.600.000

7

Pajaran

142.250.000

8

Argosuko

140.930.000

9

Ngebruk

133.180.000

10

Karangnongko

147.090.000

11

Wonomulyo

138.070.000

12

Belung

137.300.000

13

Wonorejo

137.980.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

14

Poncokusumo

144.790.000

15

Wringinanom

146.940.000

16

Gubugklakah

129.010.000

17

Ngadas

143.440.000

JUMLAH 12

BULULAWANG

17 DESA 1

Sukonolo

139.420.000

2

Gading

134.820.000

3

Krebet

141.360.000

4

Bakalan

147.230.000

5

Sudimoro

152.340.000

6

Kasri

140.100.000

7

Pringu

135.870.000

8

Kasembon

136.770.000

9

Kuwolu

138.360.000

10

Krebet Senggrong

137.830.000

11

Lumbangsari

137.860.000

12

Wandanpuro

137.410.000

13

Bululawang

138.030.000

14

Sempalwadak

134.040.000

JUMLAH 13

GONDANGLEGI

2.432.590.000

14 DESA

1.951.440.000

1

Sukorejo

133.150.000

2

Bulupitu

139.340.000

3

Sukosari

135.010.000

4

Panggungrejo

135.570.000

5

Gondanglegi Kulon

150.190.000

6

Gondanglegi Wetan

154.670.000

7

Sepanjang

159.750.000

8

Putat Kidul

133.300.000

9

Putat Lor

134.400.000

10

Urek-Urek

142.000.000

11

Ketawang

134.670.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

12

Ganjaran

149.240.000

13

Putukrejo

118.020.000

14

Sumberjaya

135.700.000

JUMLAH 14

PAGELARAN

14 DESA 1

Kanigoro

149.560.000

2

Balearjo

137.000.000

3

Kademangan

146.100.000

4

Suwaru

136.020.000

5

Clumprit

142.180.000

6

Sidorejo

144.130.000

7

Pagelaran

140.030.000

8

Banjarejo

143.420.000

9

Brongkal

145.840.000

10

Karangsuko

142.490.000

JUMLAH 15

TAJINAN

10 DESA

WAJAK

1.426.770.000

1

Tambakasri

138.340.000

2

Tangkilsari

137.530.000

3

Jambearjo

138.550.000

4

Jatisari

138.150.000

5

Pandanmulyo

140.770.000

6

Ngawonggo

140.220.000

7

Purwosekar

139.910.000

8

Gunungronggo

139.760.000

9

Gunungsari

137.950.000

10

Tajinan

138.980.000

11

Randugading

139.600.000

12

Sumbersuko

141.020.000

JUMLAH 16

1.955.010.000

12 DESA

1.670.780.000

1

Sumberputih

141.260.000

2

Wonoayu

135.870.000

3

Bambang

157.490.000

4

Bringin

137.770.000

5

Dadapan

139.200.000

6

Patokpicis

156.550.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

7

Blayu

127.080.000

8

Codo

143.030.000

9

Sukolilo

129.620.000

10

Kidangbang

133.340.000

11

Sukoanyar

135.370.000

12

Wajak

151.360.000

13

Ngembal

127.300.000

JUMLAH 17

TUREN

13 DESA 1

Kemulan

138.700.000

2

Tawangrejeni

140.620.000

3

Sawahan

142.590.000

4

Undaan

134.980.000

5

Gedog Kulon

135.590.000

6

Gedog Wetan

133.760.000

7

Talok

142.210.000

8

Tanggung

138.360.000

9

Jeru

119.900.000

10

Pagedangan

144.820.000

11

Sanankerto

138.250.000

12

Sananrejo

143.680.000

13

Kedok

138.050.000

14

Talangsuko

142.150.000

15

Tumpukrenteng

139.660.000

15 DESA

2.073.320.000

JUMLAH 18

DAMPIT

1.815.240.000

1

Sukodono

169.560.000

2

Srimulyo

172.230.000

3

Baturetno

143.720.000

4

Bumirejo

157.980.000

5

Sumbersuko

149.220.000

6

Amadanom

144.010.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

7

Pamotan

154.370.000

8

Majangtengah

151.480.000

9

Rembun

139.790.000

10

Pojok

133.110.000

11

Jambangan

160.020.000

JUMLAH 19

TIRTOYUDO

11 DESA 1

Purwodadi

205.540.000

2

Pujiharjo

148.350.000

3

Sumbertangkil

161.610.000

4

Kepatihan

155.180.000

5

Jogomulyan

150.620.000

6

Tirtoyudo

147.660.000

7

Gadungsari

139.540.000

8

Tlogosari

141.470.000

9

Sukorejo

140.050.000

10

Ampelgading

152.670.000

11

Tamankuncaran

144.070.000

12

Wonoagung

143.350.000

13

Tamansatriyan

160.140.000

JUMLAH 20

AMPELGADING

JUMLAH

1.675.490.000

13 DESA

1.990.250.000

1

Lebakharjo

153.460.000

2

Wirotaman

147.810.000

3

Tamanasri

140.630.000

4

Sonowangi

148.310.000

5

Tirtomarto

147.350.000

6

Purwoharjo

138.740.000

7

Sidorenggo

148.900.000

8

Tirtomoyo

147.880.000

9

Tawangagung

141.630.000

10

Simojayan

144.430.000

11

Argoyuwono

146.650.000

12

Mulyoasri

151.000.000

13

Tamansari

144.500.000

13 DESA

1.901.290.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

21

SBR.MANJING WETAN

1

Sitiarjo

175.480.000

2

Tambakrejo

177.750.000

3

Kedungbanteng

165.580.000

4

Tambakasri

185.120.000

5

Tegalrejo

158.390.000

6

Ringinkembar

164.820.000

7

Sumberagung

157.730.000

8

Harjokuncaran

151.350.000

9

Argotirto

156.020.000

10

Ringinsari

148.170.000

11

Druju

166.320.000

12

Sumbermanjing Wetan

140.110.000

13

Klepu

155.390.000

14

Sekarbanyu

149.160.000

15

Sidoasri

166.230.000

JUMLAH 22

KEPANJEN

15 DESA 1

Jenggolo

139.700.000

2

Sengguruh

132.530.000

3

Kemiri

136.830.000

4

Tegalsari

137.450.000

5

Mangunrejo

141.610.000

6

Panggungrejo

138.040.000

7

Kedungpendaringan

122.870.000

8

Talangagung

137.600.000

9

Dilem

136.750.000

10

Sukoraharjo

140.610.000

11

Curungrejo

141.460.000

12

Jatirejoyoso

137.580.000

13

Ngadilangkung

129.280.000

14

Mojosari

136.620.000

JUMLAH 23

PAKISAJI

2.417.620.000

14 DESA

1.908.930.000

1

Permanu

141.200.000

2

Karangpandan

133.000.000

3

Glanggang

129.470.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

4

Sutojayan

132.270.000

5

Wonokerso

134.510.000

6

Karangduren

132.890.000

7

Pakisaji

124.710.000

8

Jatisari

127.500.000

9

Wadung

142.540.000

10

Genengan

134.800.000

11

Kebonagung

135.020.000

12

Kendalpayak

132.960.000

JUMLAH 24

WAGIR

12 DESA 1

Sumbersuko

138.750.000

2

Mendalanwangi

133.690.000

3

Sitirejo

129.450.000

4

Parangargo

131.960.000

5

Gondowangi

136.560.000

6

Pandanrejo

135.450.000

7

Petungsewu

141.790.000

8

Sukodadi

141.650.000

9

Sidorahayu

140.300.000

10

Jedong

138.590.000

11

Dalisodo

154.180.000

12

Pandanlandung

140.840.000

12 DESA

1.663.210.000

JUMLAH 25

SUMBERPUCUNG

JUMLAH

1.600.870.000

1

Karangkates

149.570.000

2

Sumberpucung

146.870.000

3

Jatiguwi

129.870.000

4

Sambigede

130.160.000

5

Senggreng

148.280.000

6

Ternyang

145.340.000

7

Ngebruk

139.760.000

7 DESA

989.850.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

26

KROMENGAN

1

Slorok

136.920.000

2

Jatikerto

132.820.000

3

Ngadirejo

118.750.000

4

Kromengan

147.410.000

5

Peniwen

144.230.000

6

Jambuwer

119.610.000

7

Karangrejo

140.960.000

JUMLAH 27

NGAJUM

7 DESA 1

Ngajum

150.050.000

2

Palaan

135.050.000

3

Ngasem

141.010.000

4

Banjarsari

136.340.000

5

Kranggan

138.960.000

6

Kesamben

137.740.000

7

Babadan

137.940.000

8

Balesari

152.780.000

9

Maguan

140.830.000

JUMLAH 28

WONOSARI

9 DESA

PAGAK

JUMLAH

1.270.700.000

1

Kluwut

138.530.000

2

Plandi

136.490.000

3

Plaosan

137.300.000

4

Kebobang

129.890.000

5

Bangelan

143.440.000

6

Sumberdem

140.070.000

7

Sumbertempur

143.740.000

8

Wonosari

133.200.000

JUMLAH 29

940.700.000

8 DESA

1.102.660.000

1

Sumbermanjing Kulon

156.660.000

2

Pandanrejo

145.040.000

3

Sumberkerto

152.580.000

4

Sempol

153.060.000

5

Pagak

167.810.000

6

Sumberejo

155.460.000

7

Gampingan

156.360.000

8

Tlogorejo

145.970.000

8 DESA

1.232.940.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

30

BANTUR

1

Bandungrejo

186.420.000

2

Sumberbening

179.110.000

3

Srigonco

165.280.000

4

Wonorejo

139.040.000

5

Bantur

176.510.000

6

Pringgodani

156.660.000

7

Rejosari

152.810.000

8

Wonokerto

154.340.000

9

Rejoyoso

152.950.000

10

Karangsari

164.000.000

JUMLAH 31

KALIPARE

10 DESA 1

Arjosari

155.360.000

2

Tumpakrejo

142.520.000

3

Kaliasri

143.750.000

4

Putukrejo

145.870.000

5

Sumberpetung

140.380.000

6

Kalipare

169.780.000

7

Sukowilangun

143.530.000

8

Arjowilangun

156.290.000

9

Kalirejo

147.180.000

JUMLAH 32

DONOMULYO

JUMLAH

1.627.120.000

9 DESA

1.344.660.000

1

Sumberoto

173.120.000

2

Purworejo

166.290.000

3

Mentaraman

163.590.000

4

Donomulyo

183.530.000

5

Tempursari

150.780.000

6

Tlogosari

148.460.000

7

Kedungsalam

171.060.000

8

Banjarejo

175.000.000

9

Tulungrejo

160.310.000

10

Purwodadi

166.920.000

10 DESA

1.659.060.000


NO

KECAMATAN

DESA

JUMLAH DANA (Rp.)

1

2

3

4

33

GEDANGAN

1

Tumpakrejo

178.740.000

2

Sindurejo

167.000.000

3

Gajahrejo

166.450.000

4

Sidodadi

163.220.000

5

Gedangan

175.790.000

6

Segaran

151.920.000

7

Sumberejo

158.270.000

8

Girimulyo

151.930.000

JUMLAH

8 DESA

1.313.320.000

JUMLAH KESELURUHAN 378 DESA

55.000.000.000

Dari hasil pelaksanaan bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 di 378

desa di wilayah Kabupaten Malang secara umum

sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. Memberikan

pembinaan

serta

meningkatkan

pengendalian kepada seluruh desa di

pengawasan

dan

masing-masing wilayah

kecamatan dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), baik

secara administratif maupun teknis terkait dengan

pertanggungjawaban bantuan keuangan

Alokasi Dana Desa (ADD),

dengan berpedoman pada: a. Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006

tentang Alokasi Dana Desa (ADD); b. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 18

Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa; c.

Surat

Keputusan

Bupati

Malang

Nomor:.180/221/KEP/421.013/2012 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012.


Sehingga secara dini dapat mencegah terjadinya penyimpangan, guna mencapai

sasaran

penggunaan

ADD

sesuai

harapan

melalui

pemantauan dan monitoring dengan hal-hal sebagai berikut: a. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD); b. Kelengkapan pembelanjaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan bukti pendukung yang sah; c.

Pemungutan dan/atau penyetoran pajak ke Kas Negara melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk;

d. Program dan kegiatan yang belum dilaksanakan. Namun demikian ada beberapa desa yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan ADD, tetapi hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan lebih lanjut; 2. Mengambil langkah-langkah antisipatif pada setiap permasalahan

yang

timbul terkait penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), baik oleh pihak

Kepala Desa,

Perangkat Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dari masyarakat; 3. Meningkatkan kinerja kepala seksi pemerintahan selaku pembina dan pendamping kegiatan ADD di desa agar lebih pro aktif dalam memfasilitasi pelaksanaan, mulai dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD.


BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH 1. Kebijakan dan Kegiatan a.

Kebijakan Pemerintah

Kabupaten

Malang

memiliki

tugas

umum

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Pelaksanaan tugas-tugas umum tersebut didasarkan pada azas desentralisasi dan kewenangan otonom yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Namun demikian, dalam tatanan operasional masih terjadi perbedaan menginterpretasikan konsep otonomi daerah yang disikapi agak berlebihan

oleh

masing-masing

Pemerintah

Daerah,

sehingga

berdampak pada munculnya permasalahan baru yang mengarah pada egoisme kedaerahan. Adanya beberapa fenomena tersebut, mendorong Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan Kerja Sama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan dengan Instansi Vertikal di Daerah. Sebagai wujud realisasi peningkatan pelayanan publik serta memantapkan Pemerintah

desentralisasi

Kabupaten

dan

Malang

otonomi

Tahun

2012

daerah,

lebih

kebijakan

diarahkan

untuk

mendorong kerja sama antar pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, penyediaan sarana prasarana publik

serta kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penguatan ekonomi lokal. b.

Kegiatan Beberapa pelaksanaan Program Kerja sama Antar Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut: 1).

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Trayek Angkutan Jalur Pakis-Cemorokandang-Tlogowaru;

2).

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Trayek Angkutan Jalur Glugur-Langlang-Terminal Arjosari;

3).

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Trayek Angkutan Jalur Sub Terminal Madyopuro-Mangliawan-Terminal Arjosari;

4).

Perjanjian Kerja sama antara Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang dalam rangka Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur;

5).

Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang dalam rangka Pemanfaatan Sumber Mata Air Sumbersari Desa Tawangargo dan Sumber Air Karangan Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;

6).

Pemanfaatan mata air sumber Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

7).

Pemanfaatan Gapura Selamat Datang di Wilayah Perbatasan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang;

8).

Pengelolaan

Terminal

Angkutan

Penumpang

Umum

di

Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang; 9).

Pengelolaan Bandara Udara Abdulrachman Saleh Malang; VI -

LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

2

10).

Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu tentang Kerja sama Pembangunan Daerah;

11).

Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang perluasan fungsi Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi Pondok Kesehatan Desa

(Ponkesdes)

dan

Puskesmas

Pembantu

menjadi

Puskesmas Pembantu melayani kegawatdaruratan; 12).

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan

Pemerintah

Kabupaten

Malang

dalam

rangka

Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) di Jawa Timur; 13).

Kerja sama Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang tentang Kerja sama bidang PU Prasarana Jaringan JLS Jawa Timur;

14).

Perjanjian

Kerja

Sumatera

Selatan

penyelenggaraan

sama

Kabupaten

dengan

Ogan

Kabupaten

Transmigrasi

di

Komering

Malang

Unit

Ilir

tentang

Permukiman

Transmigrasi Simpang Tiga SP. 2 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan; 15).

Perjanjian Kerja sama antara Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di UPT Huwongo/Pange SP.6 Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;

16).

Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tentang Kerja sama Penyelenggaraan

Pelayanan Pendidikan di

Wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang; 17).

Perjanjian Kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan tentang

Kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sama

di

Bidang

Kesehatan

di

Wilayah

Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang; VI LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

3

18).

Perjanjian Kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pasuruan tentang Kerja sama Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang;

19).

Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang penyelenggaraan transmigrasi di lokasi UPT Mahalona SP.2 Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;

20).

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur tentang Pelayanan Kesehatan Primer;

21).

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);

22).

Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan transmigrasi umum di lokasi UPT Rante Karua SP.2 Lembang Batu Lotong Kecamatan Awan Rante Karau Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

23).

Perjajian kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten

Sigi

Provinsi

Sulawesi

Tengah

tentang

Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Lemban Tongoa Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah; 24).

Perjanjian kerja sama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PDAM Pasuruan tentang Pemanfaatan Mata Air Kali Biru di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

25).

Addendum Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah/Jamkesda; VI -


4

26).

Addendum III Perjajian kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang tentang Pemnfaatan Mata Air Wendit Kabupaten Malang;

27).

Addendum II Perjajian kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang tentang Pemanfaatan Mata Air Sumbersari Desa Tawangargo dan Sumbersari Karangan Desa Donowarih Karangploso Kabupaten Malang;

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi pelaksanaan Kerja sama Antar Daerah, baik yang dilakukan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, antara lain: a.

Perjanjian

kerja

sama

tentang

Trayek

Angkutan

Jalur

Pakis-Cemorokandang-Tlogowaru yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama Nomor: 180/841/K.Ber/429.012/2003 dengan jangka waktu kerja sama selama 10 tahun; b.

Perjanjian kerja sama penyediaan sarana transportasi berupa trayek angkutan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang, berupa Perjanjian kerja sama tentang Trayek Angkutan Jalur Glugur-Langlang-Terminal Arjosari yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama

Nomor : 180 / 344 / PKS / 421.012 / 2004 Nomor : 050 / 02 / 420.112 / 2004

dengan jangka

waktu kerja sama selama 10 Tahun; c.

Perjanjian kerja sama penyediaan sarana transportasi berupa trayek angkutan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang, adalah Perjanjian Kerja sama tentang Trayek Angkutan Jalur Sub Terminal Madyopuro-Mangliawan-Terminal Arjosari Kota Malang (MMA) Nomor : 050 / 08 / 420.112 / 2004 yang berlaku selama 10 tahun; Nomor : 180 / 1162 / PKS / 421.012 / 2004

VI LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

5

d.

Realisasi pelaksanaan kegiatan kerja sama antar daerah dalam penggunaan Bandara dan Pangkalan TNI-AU Abdulrachman Saleh untuk penerbangan sipil dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang Nomor: 180/183/421.012/2006, Pemerintah Kota Malang Nomor:

050/4/35.73.112/2006

dan

Pemerintah

Kota

Batu

Nomor:.180/168/422.013/2006. Kerja sama tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan pangkalan TNI-AU Abdulrachman Saleh untuk penerbangan sipil; e.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Wilayah Selatan Jawa

Timur

diwujudkan

dalam

kesepakatan

bersama

antara

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor : 120.1 / 400 / 012 / 2001 . Adapun pendanaan proyek berasal Nomor : 180 / 809 / 429.013 / 2001

dari sharing antara APBD Provinsi Jawa Timur dengan APBD Kabupaten Malang. Sebagai dukungan atas kesepakatan bersama dimaksud, DPRD Kabupaten Malang telah mengeluarkan Keputusan DPRD

Kabupaten

Malang

Nomor:

20

Tahun

2002

tentang

Persetujuan Kerja sama Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Prasarana Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur. Kesepakatan bersama tersebut diperpanjang dengan Nota Kesepakatan Bersama pelaksanaan perjanjian

Nomor : 120.1 / 18 / 012 / 2007 . Kemudian Nomor : 119 / 07 / 421.022 / 2007

tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatnya

Nota Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah

Kabupaten

Malang

Nomor:.119/10/421.022/2008

yang

dituangkan

dengan

yang

ditujukan

untuk

mewujudkan Prasarana Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Adapun jangka waktu dan pembiayaan pelaksanaan perjanjian ini adalah selama 25 tahun dengan VI LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

6

pembiayaan yang dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Malang; f.

Pemanfaatan Mata Air Sumbersari Desa Tawangargo dan Sumber Karangan Desa Donowarih Kecamatan Karangploso dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang

Nomor : 180 / 11 / PKS / 421.012 / 2005 Nomor : 050 / 28 / 35.73.112 / 2005

dengan jangka waktu perjanjian kerja sama berlangsung selama 20 tahun; g.

Pemanfaatan mata air sumber Wendit tertuang dalam perjanjian

kerja

sama

tanggal

17

Oktober

2002

Nomor : 180 / 1366 / PKS / 429.112 / 2002 yang berlaku selama kurun waktu Nomor : 050 / 25 / 420.112 / 2002

20

tahun.

Maksud

dan

tujuan

adalah

kerja

sama

saling

menguntungkan tentang pemanfaatan sumber mata air Wendit Desa

Mangliawan

Kecamatan

Pakis

Kabupaten

Malang,

guna

kebutuhan pemanfaatan air dan lingkungan bagi masyarakat Kota Malang; h.

Kerja

sama

antara

Pemerintah

Kabupaten

Pasuruan

dengan

Pemerintah Kabupaten Malang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor : 180 / 018 / PKS / 424.022 / 2005 . Kerja sama pemanfaatan gapura Nomor : 180 / 1 / PKS / 421.012 / 2005

selamat datang ini berlangsung selama kurun waktu 20 tahun yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan daya tarik wilayah perbatasan yang dapat mencerminkan estetika dan ciri sosial masyarakat di kedua wilayah; i.

Pemanfaatan

perjanjian

kerja

sama

antara

Pemerintah

Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang yang berwujud Pengelolaan

Terminal

Angkutan

Penumpang

Umum

di

Desa

Landungsari Kabupaten Malang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama

Nomor : 050 / 10 / 35.73.112 / 2007 Nomor : 119 / 03 / 421.022 / 2007

dengan

jangka

waktu

perjanjian selama 5 tahun, mulai tanggal 8 Agustus 2007 sampai dengan 8 Agustus 2012. Adapun yang menjadi obyek dari perjanjian VI LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

7

kerja sama ini adalah pengelolaan sebagian tanah milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Malang yang digunakan sebagai bagian dari asset Terminal Angkutan Umum yang disebut dan dikenal sebagai Terminal Landungsari yang merupakan salah satu sarana vital dalam rangka pelayanan masyarakat terhadap penyediaan lahan untuk sarana angkutan umum. Manfaat pelaksanaan perjanjian kerja sama Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum Landungsari, tahun 2009 sampai dengan 2012 telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 233.221.000,- dari total target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 230.000.000,- yang terinci sebagai berikut: Tabel 6.1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terminal Landungsari TAHUN

PAD Terminal Landungsari

2009

2010

2011

2012

Target

50.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Realisasi

63.254.600

64.402.800

63.549.200

42.014.400

Sumber Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Malang

Selain itu kontribusi pendapatan dari Terminal Bakroto Kecamatan Ampelgading pada tahun 2012 target Rp. 14.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.250.000,-; j.

Realisasi pelaksanaan kegiatan kerja sama Antar Daerah dalam Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh untuk digunakan sebagai fasilitas

operasional

Penerbangan

Pangkalan

TNI-AU

Abdulrachman Saleh Malang sebagai penerbangan sipil dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan LANUD TNI-AU Abdulrachman Saleh, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kota Batu yang dituangkan dalam Pe r jan ji an N omor :

K e r ja

s am a

B /0 3 /IX/ 2 0 07 ,

N omor: N omor:

1 1 9 /0 6 /42 1 .0 22 /2 007 , 5 5 3 /7 11 /1 06 /20 0 7 , VI -


8

Nomor: 551/947/35.73.310/2007 dan Nomor 180/749/422.013/2007. Pelaksanaan kerja sama tersebut berlangsung dalam jangka waktu 10 tahun, berlaku sejak 5 September 2007 sampai dengan 5 September 2017; k.

Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kota Batu tentang kerja sama Pembangunan Daerah dengan Nomor Perjanjian 119/92/422.012/2011, Nomor: 119/2/421.022/2011 dan Nomor: 134.4/3/35.73.112/2011 bertujuan mensinergikan programprogram

pembangunan

Pemerintah

Kota

Batu,

Pemerintah

Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Malang dalam rangka pembangunan daerah; l.

Perjanjian Kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pengembangan Pondok Bersalin

Desa

(Polindes)

menjadi

Pondok

Kesehatan

Desa

(Ponkesdes) disepakati pada tanggal 18 Nopember 2009 dengan nota perjanjian tujuan

Nomor : 120.1 / 205 / 012 / 2009 . Maksud dan Nomor : 1 20.1 / 11 / 421.022 / 2009

diselenggarakannya

perjanjian

tersebut

adalah

untuk

mengatur penyediaan dana pembiayaan honor tenaga perawat yang ditempatkan

di

Ponkesdes

di

Kabupaten

Malang

yang

pembiayaannya ditanggung bersama (sharing) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang serta untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal; m.

Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) di Jawa Timur dituangkan dalam Nota Perjanjian

Nomor : 120.1 / 32 / 012 / 2008 . Maksud dan tujuan dilaksanakan Nomor : 119 / 11 / 421.022 / 2008 perjanjian ini adalah sebagai salah satu perwujudan Pelaksanaan Program Pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur serta untuk membantu percepatan penyediaan Rumah Sederhana Sehat yang terjangkau VI LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

9

daya beli masyarakat melalui dukungan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR bersubsidi). Penyelenggaraan pembangunan Rumah Sederhana Sehat meliputi penyediaan fasilitas penyediaan lahan, sarana dan prasarana serta pemberian kemudahan dalam Pengurusan Perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangka waktu

pelaksanaan

pembangunan

Rumah

Sederhana

Sehat

berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 25 Juni 2008 dengan pembiayaan bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Malang, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; n.

Kerja sama Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang tentang kerja sama Bidang PU Prasarana Jaringan JLS Jawa Timur dengan perjanjian Nomor: 119/10/421.022/2008;

o.

Perjanjian Kerja sama Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan

dengan

Kabupaten

Malang

tentang

penyelenggaraan

transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi Simpang Tiga SP. 2 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor : 119/08/421.022/2012 bertujuan meningkatkan

kesejahteraan

transmigran

dan

masyarakat

sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, perjanjian tersebut berlaku selama 5 tahun; p.

Perjanjian Kerja sama antara Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di UPT Huwongo/Pange SP.6 Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dengan Nomor: 119/10/421.022/2012 bertujuan meningkatkan dan mengembangkan semua potensi para pihak melalui penyelenggaraan transmigrasi sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di kedua daerah, perjanjian kerja sama berlaku selama 5 tahun;

q.

Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tentang Kerja sama VI - 10


Penyelenggaraan Kabupaten

Pelayanan

Pasuruan

dan

Pendidikan

Kabupaten

Nomor : 420/5343/424.051 /2011 Nomor : 420/5700/421.101 /2011

di

Malang

Wilayah dengan

dan bertujuan meningkatkan

pelayanan pendidikan di wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak ditandatangani; r.

Perjanjian Kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan tentang Kerja sama di Bidang Kesehatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang dengan

Nomor : 440/23/424.052/2011 berlaku kurun waktu 5 tahun Nomor : 440/109/421.103/2011 ,

sejak ditandatangani bertujuan terselenggaranya penanganan kejadian luar biasa penyakit, penanganan bencana, pengendalian penyakit menular

tertentu,

pelayanan

rujukan

program

kesehatan,

pengawasan peradaran obat tradisional dan pangan industri rumah tangga, perijinan, pembinaan dan pengawasan praktek pada tenaga kesehatan dan pengobatan tradisional, Program KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak); s.

Perjanjian Kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Malang

dengan

Badan

Penanggulangan

Bencana

Kabupaten Pasuruan tentang Kerja sama Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang dengan

Nomor : 360/109/421.216/2011 , berlaku kurun waktu 5 tahun Nomor : 360/499/424.083/2011

sejak ditandatangani serta bertujuan melakukan koordinasi dan sinkronisasi kerja/kegiatan teknis penanggulangan bencana diwilayah perbatasan secara terpadu; t.

Perjanjian

kerja

sama

Pemerintah

Kabupaten

Luwu

Timur

Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang penyelenggaraan transmigrasi di lokasi UPT Mahalona SP.3 dengan

Nomor: 119/11/421.022/2012 dan UPT Mahalona SP.4 VI - 11


dengan Nomor: 119/12/421.022/2012, berlaku selama 5 tahun, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada

melalui

penyelenggaraan

transmigrasi

sehingga

dapat

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di kedua daerah; u.

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur tentang Pelayanan Kesehatan Primer dengan

Nomor : 120.1 / 7 / 012 / 2012 berlaku kurun waktu 1 (satu) tahun, Nomor : 119 / 01 / 421.022 / 2012 dengan tujuan menggabungkan dan mensinergikan potensi para pihak dalam memberikan pelayanan kesehatan primer; v.

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jaminan

Jawa

Timur

Kesehatan

tentang Daerah

Nomor : 120.1 / 50 / 012 / 2012 Nomor : 119 / 02 / 421.022 / 2012 penyediaan

pembiayaan

Pembiayaan

program

(JAMKESDA)

dengan

dengan

pelayanan

tujuan

kesehatan

mengatur

masyarakat

di

Kabupaten Malang, berlaku kurun waktu 1 (satu) tahun; w.

Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten

Toraja

Utara

Provinsi

Sulawesi

Selatan

tentang

Penyelenggaraan transmigrasi umum di lokasi UPT Rante Karua SP.2 Lembang

Batu

Lotong

Kecamatan

Awan

Rante

Karau

Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor : 119/07/421.022/2012 dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan

semua transmigrasi

potensi sehingga

para

pihak

melalui

memberikan

manfaat

sebesar-besarnya bagi masyarakat di kedua daerah. Perjanjian kerja sama berlaku selama 5 (lima) tahun; x.

Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Lemban Tongoa Kabupaten Sigi VI - 12


Sulawesi Tengah dengan Nomor : 119/09/421.022/2012 dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan semuja potensi para pihak melalui penyelenggaraan transmigrasi sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di kedua daerah. Perjanjian kerja sama tersebut berlaku 5 (lima) tahun; y.

Perjanjian kerja sama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral d e n g a n PD A M P as u r u a n te n t a n g Pe m a n f a a t a n M a t a A i r Kali

B i ru

di

K e ca m a t a n

Lawang

Nomor : 180 / 326 / 421.117 / 2012 Nomor : 690 / 685 / 424.101 / 2012

Kabupaten dengan

Malang

tujuan

kerja

sama yang saling menguntungkan mengenai penggunaan dan pemanfaatan sumber air kali biru, kerja sama berlangsung selama 10 (sepuluh) Tahun; z.

Addendum Perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan daerah/Jamkesda dengan nomor : 119/26/421.022/2012;

aa.

Addendum III Perjajian kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang tentang Pemanfaatan Mata Air Sumber

Wendit

Kabupaten

Malang

dengan

Nomor : 119 / 27 / 421.022 / 2012 ; Nomor : 050 / 121 / 35.73.11.2 / 2012 bb. Addendum II Perjajian kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang

dengan

Pemerintah

Kota

Malang

tentang

Pemanfaatan Mata Air Sumbersari Desa Tawangargo dan Sumbersari

Karangan

Kabupaten Malang dengan

Desa

Donowarih

Karangploso

Nomor : 119 / 28 / 421.022 / 2012 . Nomor : 050 / 122 / 35.73.112 / 2012

3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan

VI - 13 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Secara umum dalam pelaksanaan Kerja sama Antar Daerah yang dilakukan tidak menemui hambatan yang berarti, namun dalam pelaksanaannya perlu terus dioptimalkan, sehingga tujuan dari kerja sama

dimaksud

dapat

terwujud

secara

optimal.

Beberapa permasalahan tersebut, antara lain: 1).

Pengelolaan terminal Landungsari dan Bakroto. Realisasi belum mencapai target disebabkan belum adanya proses kesepakatan perpanjangan Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Terminal Landungsari setelah masa berlakunya berakhir tanggal Bakroto

8 Agustus 2012. Retribusi

Ampelgading

tidak mencapai target

tingkat kedatangan orang

Terminal disebabkan

dan barang berkurang

serta

pengaruh jumlah hari pasaran di Pasar Bakroto Kecamatan Ampelgading; 2).

Pengelolaan Bandara Udara Abdulrachman Saleh. Permasalahan yang muncul dalam rangka pelaksanaan kerja sama

penggunaan

bandara

dan

pangkalan

TNI-AU

Abdulrachman Saleh untuk penerbangan sipil antara lain, addendum perjanjian kerja sama pengelolaan bandara sipil Abdulrachman Saleh sampai saat ini belum selesai karena dalam proses pembahasan untuk mencari solusi tentang sistem pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang, apakah akan ditangani UPT Departemen Perhubungan atau dikelola oleh BUMN/D; 3).

Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS). Kendala yang dihadapi dalam pembangunan proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) di wilayah Kabupaten Malang disebabkan masih mencari lahan kompensasi sesuai dengan yang dipersyaratkan

oleh

Perum.

Perhutani

dan

menunggu

penentuan dan pengukuran trase Sendang Biru - Lumajang yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. VI - 14 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Sampai saat ini ijin dispensasi belum di keluarkan oleh Menteri Kehutanan dikarenakan masih menunggu hasil pengukuran dari Dinas PU. Bina Marga Provinsi Jawa Timur; 4).

Penandatanganan Perjanjian kerja sama antara Gubernur Jawa Timur dengan Bupati Malang tentang Pembiayaan Pelayanan

Kesehatan

Masyarakat

yang

dijamin

oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2012, permasalahan umum yang sering terjadi adalah munculnya masyarakat miskin baru dan lemahnya kontroling serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat miskin yang seharusnya berhak atas pelayanan kesehatan; 5).

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan transmigrasi adalah pencarian lokasi tujuan transmigrasi agak mengalami kesulitan dikarenakan banyaknya calon transmigran dari pulau

Jawa

sehingga

terjadi

persaingan

antar

provinsi/kabupaten/kota asal. b.

Solusi Solusi yang ditempuh adalah sebagai berikut: 1).

Perjanjian

Kerja sama Pengelolaan Terminal Landungsari

dengan Dinas Perhubungan Kota Malang masih dalam pembahasan;

Menurunkan

target

PAD

Terminal

Bakroto

Kecamatan Ampelgading karena berkurangnya potensi; 2).

Saat ini terminal penumpang sipil sudah menggunakan areal

enclave civil tetapi untuk menyesuaikan dengan ketentuan tentang penyelenggaraan bandara sipil yang lebih akuntabel, maka dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/826/KPTS/013/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang

Kelompok

Kerja

Penyelesaian

Bandara

Udara

Abdurrachman Saleh Malang. Berdasarkan SK tersebut saat ini VI - 15 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

sedang dirumuskan siapa pengelola dan bagaimana bentuk pengelolaan bandara sipil Abdurrachman Saleh; 3).

Melakukan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak yang terkait dengan pembebasan lahan perhutani serta memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilik lahan, terkait dengan harga jual tanah dan manfaat pembangunan JLS

bagi

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

perekonomian Untuk

daerah

mempercepat

dan proses

penentuan trase dilakukan koordinasi dengan Dinas PU. Bina Marga Provinsi agar izin dispensasi penggunaan lahan perhutani bisa dilaksanakan; 4).

Menindaklanjuti perjanjian kerja sama antara Gubernur Jawa Timur dengan Bupati Malang tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan pada tanggal 2 januari 2012, solusi yang ditempuh dengan melakukan Verifikasi data

secara berjenjang mulai desa

sampai kecamatan; 5).

Solusi yang diambil dalam permasalahan transmigrasi adalah terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/ Provinsi/Kabupaten daerah penempatan untuk mendapatkan lokasi yang sesuai dan layak.

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 1. Kebijakan dan Kegiatan a.

Kebijakan Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan


karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom, antara lain: 1).

Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta;

2).

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD;

3).

Pemerintah Daerah dengan LSM/Masyarakat;

4).

Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; dan

5).

Kerja sama Antar Negara (pemerintah) khususnya di wilayah perbatasan wilayah Negara.

Pola kerja sama ini diharapkan dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dan swasta (investor) terutama dalam memperoleh akses mereka ke lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha yang mereka miliki. b.

Kegiatan Beberapa kerja sama dengan Pihak Ketiga yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2012 antara lain : 1).

Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Yayasan

Dana

Sejahtera

Mandiri

tentang

Pengentasan

Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Suberdaya Manusia di Kabupaten Malang; 2).

Naskah Perjanjian Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Pusat Urusan Bersama (PPUB) penanggulangan

kemiskinan

melalui

untuk program

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan); 3).

Perjanjian Kerja sama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Badan

Keluarga

Pengelolaan

Berencana

Pembangunan

Kabupaten

Malang

Kependudukan

dan

tentang Keluarga

Berencana Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten dan Kota; VI - 17 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

4).

Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Kharisma Karangploso tentang Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

5).

Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Cipta Husada Malang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

6).

Kesepakatan Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan

PT.

Percepatan

Intelegensia dan

Grahatama

Koordinasi

Penanaman

Malang Modal

tentang Bidang

Kepariwisataan di Pemerintah Kabupaten Malang; 7).

Perjanjian kerja sama Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tentang pelaksanaan program sanitasi perkotaan berbasis masyarakat;

8).

Perjanjian sewa menyewa Valor Co. Ltd dengan Dinas Perindustrian,

Perdagangan

Dan

Pasar

tentang

sewa

menyewa gedung milik Pemerintah Kabupaten Malang di pusat kerajinan Kendedes Singosari; 9).

Kesepakatan bersama Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Surabaya dengan pemerintah Kabupaten Malang tentang Pengembangan Manajemen Asset Daerah;

10).

Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bidang

Pendidikan,

Penelitian

dan

Malang tentang

Pengabdian

kepada

masyarakat; 11).

Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Johns

Program For International Education In Gynecology

And Obstetrichs (JHPIEGO) tentang pelaksanaan Program


Penyelamatan Ibu dan Bayi Lahir (Expending Maternal And

Neonatal Survival Emas); 12).

Kesepakatan Bersama Universitas Brawijaya Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang pendidikan, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan daerah;

13).

Perjanjian Kerja sama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tentang kerja sama di bidang pengurangan resiko bencana dan penaggulangan bencana di Kabupaten Malang;

14).

Kesepakatan Bersama Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah

Kabupaten

Malang

tentang

kerja

sama

Pembangunan Daerah; 15).

Kesepakatan Bersama Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang

dengan

Pemerintah

Kabupaten

Malang

tentang

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 16).

Kesepakatan bersama PT. Pos Indonesia area ritel VII Jawa Timur

dengan

Pemerintah

Kabupaten

Malang

tentang

pemateraian dokumen kelahiran di Kabupaten Malang; 17).

Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Kharisma Karangploso tentang Pembangunan Perumahan PNS

Kabupaten

Malang

Provinsi

Jawa

Timur

di

Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen; 18).

Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Balai Ipteknet BPPT tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dalam rangka mendukung sistem inovasi daerah di Kabupaten Malang tahun 2013-2017;

19).

Perjanjian Kerja sama PT. Bank Jatim dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Penerimaan setoran PBB melalui sistem tempat pembayaran di 33 Kecamatan;


20).

Perjanjian Kerja sama PT. Bank Jatim dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Penatausahaan Penerimaan dan pengeluaran dana Pemerintah Kabupaten Malang;

21).

Perjanjian Pemerintah Kabupaten Malang dengan Usaid Iuwash tentang pelaksanaan Program Air Sanitasi dan Penyehatan

Lingkungan

Perkotaan

Indonesia/Iuwash

di

Kabupaten Malang; 22).

Letter Of Intens Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota NAN’AN Provinsi Fujian RRT;

23).

Pengurusan

Hak

Atas

Tanah

dan

Proses

Penyelesaian

Sertifikat Tanah Atas Nama Pemerintah Kabupaten Malang; 24).

Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Tenaga Nuklir Nasional di Bidang Agroindustri, Perangkat Medik dan Industri Proses;

25).

Pelaksanaan SMP bertaraf Internasional;

26).

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan untuk mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah;

27).

Pengelolaan

Website

E-UKM

dan

Transaksi

Elektronik

Perpustakaan Digital dan Layanan Internet pada Warung Masyarakat Informasi Indonesia (Warmasif); 28).

Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

29).

Pemerintah Kabupaten Malang dengan Yayasan Kendedes Malang;

30).

Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas Islam Malang;

31).

Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Politeknik Negeri Malang tentang Pengembangan Teknologi dan Peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Malang;


32).

Kesepakatan Bersama antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian dan Pembangunan Pertanian di Wilayah Kabupaten Malang;

33).

Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional RI;

34).

Perjanjian sewa menyewa PT. Bakrie Telecome, Tbk. dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Sewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM milik Pemerintah Kabupaten Malang;

35).

Perjanjian sewa menyewa PT. Natrindo Telepon Seluler (EXIS) dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Sewa Space Tower di Radio Kanjuruhan FM milik Pemerintah Kabupaten Malang;

36).

Pelayanan Kesehatan bagi Peserta masyarakat miskin dan peserta askes wajib;

37).

Perjanjian kerja sama antara PDAM Kabupaten Malang dengan PT. Pratama Kinerja Perkasa Malang tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur sistem Online Payment Point PDAM Kabupaten Malang;

38).

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Intelegensia Grahatama tentang percepatan dan koordinasi

penanaman

modal

bidang Kepariwisataan

di

Kabupaten Malang; 39).

Perjanjian Kerja sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang dengan Universitas Wisnu Wardana Malang

tentang

Pemberdayaan

Masyarakat

Kabupaten

Malang; 40).

Perjanjian Kerja sama Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. VI - 21


2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pihak Ketiga antara lain : a.

Kesepakatan

bersama

Pemerintah

Kabupaten

Malang

dengan

Yayasan Dana Sejahtera Mandiri tentang Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Suber Daya Manusia di Kabupaten Malang yang

dituanghkan

dalam

Nota

Perjanjian

Nomor : 119 / 04 / 421.022 / 20011 . Kesepakatan bersama Nomor : 017 / MOU / YDSM / II / 2012

berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Tujuan kerja sama adalah mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumberdaya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang telah dicapai digunakan sebagai dasar dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM melalui pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang; b.

Naskah Perjanjian Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Pusat Urusan Bersama (NPUB)

untuk program penanggulangan

kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) yang dituangkan dalam Nota Perjanjian

Nomor : 414.56 // NPUB − PNPM / PMD / 2012 Nomor : 119 / 05 / 421.022 / 2012

dengan jangka waktu selama Tahun Anggaran 2012 mulai tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Tujuan dilaksanakan

perjanjian

adalah

mempercepat

penanggulangan

kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan atau pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal serta penyediaan sarana prasarana dasar dan ekonomi masyarakat; c.

Perjanjian Kerja sama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Pembangunan VI - 22


Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten

dan

Nomor : 97 / Hk .101 / 31 / 2012 . Nomor : 119 / 33 / 421.210 / 2012

Kota

Tujuan kerja sama dilaksanakan untuk mengembangkan kerja sama sinergis dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan program kependudukan dan KB Provinsi Jawa Timur, hasil yang dicapai adalah pencapaian 10 indikator kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) dan pencapaian dan penyelesaian realisasi DAK, jangka waktu perjanjian kerja sama berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran 2012; d.

Kesepakatan

bersama

Pemerintah

Kabupaten

Malang

dengan

PT. Kharisma Karangploso tentang Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten

Malang

Provinsi

Jawa

Timur

Nomor : 119 / 06 / 421.022 / 2012 , jangka waktu kesepakatan Nomor : 013 / EKS − KKP / III / 2012

bersama

berlaku 12 (dua belas) bulan. Maksud dari kesepakatan

bersama

adalah

sebagai

dasar

pelaksanaan

pembangunan

Perumahan PNS Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sedangkan tujuan dari kesepakatan bersama adalah membantu PNS yang belum memiliki rumah dan untuk menciptakan rasa tenang dan tentram bagi PNS Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugasnya; e.

Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Cipta Husada Malang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dituangkan dalam Nota Perjanjian

Nomor : 119 / 13 / 421.022 / 2012 , Nomor : 148.U / S .WCH / 111 / 2012

tujuan kerja sama tersebut adalah mensinergikan potensi para pihak di Wilayah Kabupaten Malang, kesepakatan bersama berlaku selama 12 (dua belas) bulan; f.

Kesepakatan Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT.

Intelegensia

Grahatama

Malang

tentang

Percepatan

dan

Koordinasi Penanaman Modal Bidang Kepariwisataan di Pemerintah VI - 23 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Kabupaten

Malang

yang

dituangkan

dalam

Nota

Perjanjian

Nomor : 065 / IGT / 11 / 2012 , tujuan kerja sama adalah Nomor : 119 / 14 / 421.022 / 2012

meningkatkan dayaguna dan memanfaatkan potensi sumberdaya di bidang kepariwisataan melalui koordinasi dan sinkronisasi terpadu antara calon investor dan difasilitasi oleh para pihak dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, jangka waktu kesepakatan kerja sama selama 1 (satu) tahun; g.

Perjanjian

kerja

sama

Direktorat

Pengembangan

Penyehatan

Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tentang peklaksanaan program sanitasi perkotaan berbasis masyarakat yang dituangkan dalam Nota Perjanjian

Nomor : 501 / NK / − CL / 2012 , Nomor : 180 / 421.111 / 2012

tujuan kerja sama adalah tercapainya sasaran dari Program SPBMUSRI, dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 30 Juni 2015; h.

Perjanjian sewa menyewa Valor Co. Ltd dengan Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar tentang sewa menyewa gedung milik Pemerintah Kabupaten Malang di Pusat Kerajinan Kendedes Singosari yang dituangkan dalam Nota Perjanjian

Nomor : 09 / PT .VI / III / 2012 Nomor : 510 / 156 / 421.107 / 2012

dengan jangka waktu sampai dengan 15 Januari 2013, tujuan perjanjian adalah pemanfaatan gedung Milik Pemerintah Kabupaten Malang dengan biaya retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; i.

Kesepakatan bersama Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pengembangan Manajemen kesepakatan perjanjian

Aset Daerah dengan

Nomor : 028 / 16 / 421.022 / 2012 dengan Nomor : S − 12 / MOU / WKN .10 / 2012

tujuan adalah meningkatkan kualitas pengelolaan asset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dan memberikan kepastian


hukum terhadap asset yang selama ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Malang, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun; j.

Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang tentang Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam Nota Perjanjian

Nomor : 119 / 17 / 421.022 / 2012 , tujuan kerja sama Nomor : 201 / STIA / Q / VI / 2012

adalah mensinergikan potensi Para Pihak di Wilayah Kabupaten Malang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun; k.

Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Johns Program For International Education In Gynecology And Obstetrichs (JHPIEGO) tentang pelaksanaan Program Penyelamatan Ibu dan Bayi Lahir (Expending Maternal And Neonatal Survival Emas) yang tertuang dalam Nota Perjanjian

Nomor : 196 / JHPIEGO / IX / 2012 bertujuan Nomor : 193 / 18 / 421.022 / 2012

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan sistem rujukan maternal dan neonatal di Wilayah Kabupaten Malang dengan jangka waktu sampai dengan tahun 2016; l.

Kesepakatan

Bersama

Pemerintah

Kabupaten

Universitas Malang

Brawijaya

tentang

Malang

pendidikan,

dengan pelatihan,

pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang tertuang dalam Nota Perjanjian

Nomor : 119 / 20 / 421.022 / 2012 Nomor : 43 / UN10 / DN / 2012

dengan tujuan kerja sama adalah mensinergikan potensi Pra Pihak di wilayah Kabupaten Malang, jangka waktu kerja sama selama 1 (satu) tahun; m. Perjanjian Kerja sama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tentang kerja sama di bidang pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang yang tertuang dalam Nota Perjanjian

Nomor : 19 / PC / 41 / L − 26 / X 12 / 2011 Nomor : 360 / 69 / 421.216 / 2011

dengan tujuan

kerja sama di bidang pengurangan resiko bencana dan penanggulangan VI - 25 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

bencana di Kabupaten Malang

secara terencana, terkoordinasi dan

terpadu sejalan dengan kebijakan nasional tentang penanggulangan bencana dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun; n.

Kesepakatan Bersama Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang kerja sama Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Nota Perjanjian

Nomor : 119 / 21 / 421.022 / 2012 Nomor : 8970 / UN 32 / DN / 2012

dengan tujuan meningkatkan pembangunan daerah dan lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Malang, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun; o.

Kesepakatan Bersama Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang dengan

Pemerintah

Kabupaten

Malang

tentang

pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan nomor perjanjian

Nomor : 119 / 22 / 421.022 / 2012 dengan tujuan Nomor : 1051 / 1.1 / AKF .IN / 10 / 2012

mensinergikan potensi di bidang farmasi dari para pihak di Kabupaten Malang dalam jangka waktgu 1 (satu) tahun; p.

Kesepakatan bersama PT. Pos Indonesia area retail VII Timur

dengan

pemateraian

Pemerintah

dokumen

Kabupaten

kelahiran

di

Jawa

Malang

tentang

Kabupaten

Malang

Nomor : 119 / 23 / 421.022 / 2012 dengan tujuan memudahkan Nomor : 1051 / RitelMPMI / 1 / 2012

proses

pemeteraian

dokumen

kelahiran

guna

mendukung

tercapainya pencatatan kelahiran semua penduduk, jangka waktu selama 1 (satu) tahun; q.

Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Kharisma Karangploso tentang Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur di Desa Ngadilangkung Kecamatan

Kepanjen

yang

tertuang

dalam

Nota

Perjanjian

Nomor : 119 / 488 / 421.214 / 2012 dengan tujuan membantu Nomor : 028 / EKS / KPP / IX / 2012

PNS Pemerintah Kabupaten Malang yang belum memiliki rumah dan untuk menciptakan rasa tenang dan tentram bagi Pemerintah VI - 26 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugasnya, jangka waktu kerja sama selama 2 (dua) tahun; r.

Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Balai Ipteknet BPPT tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dalam rangka mendukung Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Malang tahun 2013-2017 yang tertuang dalam Nota Perjanjian

Nomor : 90.09 / PKS / IPTEKnet − BPPT / 09 / 2012 Nomor : 119 / 159.1 / 421.024 / 2012

dengan tujuan mewujudkan implementasi TI di Kabupaten Malang berjalan dengan efektif dan efisien, aman dan lancar dalam satu kesatuan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Malang. Berlaku selama selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak; s.

Perjanjian Kerja sama PT. Bank Jatim dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Penerimaan setoran PBB melalui sistem tempat pembayaran di 33 Kecamatan yang tertuang dalam Nota Perjanjian Nomor : 973 / 1334 / 421.119 / 2011 dengan tujuan Nomor : 049 / 3526 A / BPD / MLG / IX / 2011

mempermudah pelayanan masyarakat dalam pembayaran PBB melalui pendekatan tempat pembayaran di 33 Kecamatan, jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun; t.

Perjanjian Kerja sama PT. Bank Jatim dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana Pemerintah Kabupaten Malang yang tertuang dalam Nota Perjanjian Nomor : 900 / 230 / 421.119 / 2012 Nomor : 049 / 721A / BPD / MLG / II / 2012

dengan tujuan

penatausahaan keuangan kas umum daerah dan pengeluaran dana secara transparan, efisien, efektif dan untuk keamanan seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2014; u.

Perjanjian Pemerintah Kabupaten Malang dengan Usaid Iuwash tentang

pelaksanaan

Program

Air

Sanitasi

dan

Penyehatan

Lingkungan Perkotaan Indonesia/Iuwash di Kabupaten Malang dalam VI - 27 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Nota

Perjanjian

Nomor : 193 / 24 / 421.002 / 2012 001 / IUWASH − MOU / XI / 2012

dengan tujuan mencapai target MDGs dibidang Air Minum dan sanitasi berupa peningkatan akses berkelanjutan terhadap Air Minum dan sanitasi bagi masyarakat perkotaan dalam jangka waktu sampai dengan 31 maret 2015; v.

Letter Of Intens Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota NAN’AN Provinsi Fujian RRT dengan tujuan menjalin hubungan kerja sama yang baik, mempererat kekerabatan, memajukan kerja sama dibidang ekonomi, perdagangan, informasi dan teknologi, budaya, pendidikan, kesehatan, olah raga dan berbagai aspek lainnya;

w.

Perjanjian Kerja sama Kabupaten Malang dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tentang Pengurusan Hak Atas Tanah dan Proses

Penyelesaian

Kabupaten

Malang

Sertifikat

Tanah

Atas

tertuang

dalam

Perjanjian

Nomor : 119 / 04 / 421.022 / 2007 . Nomor : 300.353.0 − 2432

sama tersebut berlangsung dalam waktu

Nama

Kesepakatan

Pemerintah Kerja

sama

atas

kerja

5 tahun, berlaku sejak

tanggal 24 Juli 2007 sampai dengan 24 Juli 2012; Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap asset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Malang serta mengupayakan tertibnya inventarisasi seluruh asset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Malang; x.

Perjanjian Kerja sama tentang Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Tenaga Nuklir Nasional di Bidang Agroindustri, Perangkat Medik dan Industri Proses, tertuang dalam Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Badan Tenaga Nuklir

Nasional

Nomor : 18493 / KS .00.01 / XI / 2007 . Nomor : 119 / 09 / 421.022 / 2007

Pelaksanaan kerja sama tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak tanggal 29 Nopember 2007 sampai dengan 29 Nopember 2012. Kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergiskan potensi yang VI - 28 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

ada guna memperoleh hasil yang maksimal serta untuk menyatukan pemahaman dan sinkronisasi dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan BATAN di Bidang Agroindustri, Perangkat Medik, dan Industri Proses; y.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

mengamanatkan

Pemerintah

Pusat

dan

Daerah

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kepanjen Kabupaten Malang menjadi Sekolah Menengah Pertama Bertaraf Internasional (SMP-SBI) dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama antara Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pelaksanaan SMP Bertaraf Internasional yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama Nomor: 119/08/421.022/2007. Pelaksanaan Kerja sama tersebut berlaku sejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan 25 September 2012; z.

Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas

Brawijaya

Malang

tentang

Pengembangan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi dengan tujuan untuk mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah tertuang dalam Perjanjian Kerja sama

Nomor : 106 / J .10 / KS / 2007 . Pelaksanaan kerja sama ini Nomor : 119 / 01 / 421.022 / 2007 berlangsung selama 5 (lima) tahun, berlaku sejak 2 Juni 2007 sampai dengan 2 Juni 2012. Realisasi kegiatan yang dilakukan antara lain melalui

pelaksanaan

Pendampingan

Badan

Usaha

Milik

Desa

(BUMDes) yang dilaksanakan di 10 Desa pada 10 Kecamatan di Kabupaten Malang;


aa. Realisasi Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kantor Wilayah Usaha Pos VII Jawa Timur dan Departemen Komunikasi dan Informasi tentang Pengelolaan Website e-UKM dan Transaksi Elektronik Perpustakaan Digital dan Layanan Internet pada Warung

Masyarakat

Informasi

Indonesia

(Warmasif)

untuk

mendukung Program Community Acces Point (CAP) yang tertuang dalam Nota Perjanjian Kerja sama Nomor: 555/1239/421.024/2007, Nomor:.49/MoU/DJAT/KOMINFO/6/2007, Nomor:.40/KWILPOS.VII/0607

dan

dengan

jangka

waktu

pelaksanaan perjanjian selama 5 (lima) tahun, berlaku sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan 21 Juni 2012 bertujuan antara lain memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pencarian dan penyebaran informasi, mengurangi kesenjangan akses masyarakat terhadap layanan informasi serta memberikan kemudahan bagi masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pengembangan usaha

bidang

mempercepat

pertanian, upaya

kelautan

perdagangan

dan

industri

komoditi

kecil

unggulan

serta melalui

perdagangan elektronik (e-commerce) atau e-UKM; bb. Guna mewujudkan penyediaan Tempat Pembayaran (TP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta sarana dan prasarana pendukungnya pada 33 Kecamatan di Kabupaten Malang serta untuk mempermudah pelayanan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui pendekatan Tempat Pembayaran pada 33 Kecamatan di Kabupaten Malang, maka Pemerintah Kabupaten Malang melakukan kesepakatan

bersama

dengan

Direktur

Utama

PT.

Bank

Pembangunan Daerah Jawa Timur tentang Penerimaan Setoran Pajak Bumi dan Bangunan melalui Tempat Pembayaran pada 33 Kecamatan di Kabupaten Malang yang dituangkan dalam Nota Perjanjian Nomor : 973 / 1334 / 421.119 / 2011 dengan jangka waktu Nomor : 049 / 3526 A / BPD / MLG / IX / 2011

perjanjian selama 3 tahun sejak tanggal 23 September 2011. Ruang lingkup pelaksanaan kerja sama tersebut meliputi pelayanan penerimaan VI - 30 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

setoran PBB, penyediaan Tempat Pembayaran penerimaan setoran PBB, penyediaan sarana dan prasarana pada 33 Tempat Pembayaran PBB, penyediaan petugas penerima setoran PBB pada Tempat Pembayaran dan memfasilitasi jaringan online pada 14 Tempat Pembayaran; cc. Pemerintah Kabupaten Malang dengan Yayasan Kendedes Malang sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Yayasan Kendedes Malang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan maksud menggunakan jasa dari instansi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pemerintah

Kabupaten

Malang

sebagai

sarana

Praktek

Kerja

Lapangan (PKL) klinis dan komunitas bagi Mahasiswa Yayasan Kendedes Malang yang meliputi Program Studi Kebidanan dan Program Studi Keperawatan serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas

lulusan

tenaga

kesehatan

bidan

dan

perawat

guna

peningkatan mutu pelayanan kesehatan berupa pelayanan kebidanan maupun keperawatan bagi masyarakat. Perjanjian kerja sama tersebut

dituangkan

dalam

Nota

Perjanjian

Nomor : 440 / 01 / PKS / 421.101 / 2008 dengan masa perjanjian berlaku Nomor : 31 / YKM / MoU / VI / 2008

selama 4 (empat) tahun. Adapun biaya-biaya yang ditimbulkan selama berlangsungnya kegiatan praktek kerja lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Kendedes Malang; dd. Pemerintah Kabupaten Malang sepakat melakukan kerja sama untuk mengadakan perjanjian dengan Universitas Islam Malang tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dituangkan dalam Nota Perjanjian

Nomor : 119 / 14 / 421.022 / 2008 Nomor : 287 / C.06 / V .VII / 2008

dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan tanggal 24 September 2008, adapun biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama akan diatur dalam perjanjian kerja sama sesuai perundang-undangan yang berlaku;


ee. Kesepakatan

bersama

Pemerintah

Kabupaten

Malang

dengan

Politeknik Negeri Malang adalah untuk mengadakan kerja sama saling menguntungkan tentang Pengembangan Teknologi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Malang yang dituangkan Nomor : 119 / 02 / 421.022 / 2008 . Nomor : 1205 / K .13 / LL / 2008

dalam Nota Perjanjian

Adapun maksud dan tujuan ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam Pengembangan Teknologi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia serta untuk

menyatukan

pemahaman

dan

sinkronisasi

dalam

Pengembangan Teknologi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Malang. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini bergerak dalam bidang pengembangan energi alternatif yang meliputi pendidikan dan pelatihan, program kemitraan dan penelitian dan pengembangan dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun; ff.

Kesepakatan Bersama antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang pengembangan inovasi Teknologi Pertanian dan Pembangunan Pertanian

di

wilayah

Kabupaten

Malang

dengan

perjanjian

Nomor : LB.050 / 1.10.15 / 01 / 2009 yang bertujuan untuk meningkatkan Nomor : 119 / 04 / 421.022 / 2009

kerja sama dalam pengembangan inovasi teknologi pertanian serta pembangunan pertanian. Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut adalah meliputi kegiatan pengembangan inovasi teknologi

pertanian

serta

penyebarluasan

informasi

teknologi

pertanian yang kewenangan dan tanggung jawabnya diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2009 dan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan para pihak; gg. Perjanjian kerja sama antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Departemen

Pendidikan

Nasional

RI

dengan VI - 32


Pemerintah Kabupaten Malang tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB)–SMKN 1 Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dituangkan dalam Nota Perjanjian Nomor: 119/15/421.022/2008. Tujuan dilaksanakan perjanjian ini adalah untuk mendirikan 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Kepanjen dengan Program Keahlian Mekanik Otomotif dan Elektronika Industri dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan SMP/MTs yang ingin melanjutkan pendidikannya ke SMK. Adapun jangka waktu pelaksanaan perjanjian berlangsung selama 5 (lima) tahun; hh. Perjanjian sewa menyewa PT. Bakrie Telecome, Tbk. dengan Pemerintah

Kabupaten

Malang

tentang

Sewa

Space

Tower

di Radio Kanjuruhan FM milik Pemerintah Kabupaten Malang tanggal

26

Nopember

2007

dengan

Nomor : 489 / 631.1 / 421.032 / 2007 . Nomor : 2251 / EST − PKS / RadioKanjuruhan / XI / 2007

perjanjian Kerja

sama

tersebut berlangsung selama 5 (lima) tahun. Adapun manfaat yang diperoleh dari diselenggarakannya perjanjian kerja sama ini adalah kontribusi

terhadap

Pendapatan

Asli

Daerah

sebesar

Rp..30.000.000,- per tahun; ii.

Perjanjian sewa menyewa PT. Natrindo Telepon Seluler (EXIS) dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Sewa Space Tower di Radio

Kanjuruhan

FM

milik

Pemerintah

Kabupaten

Malang

dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2009 dengan perjanjian kerja sama

Nomor : 900 / 225.2 / 421.032 / 2009 Manfaat Nomor : 0450 A / PKS − GF / NTS − HW / JTM / X / 09 .

yang

diperoleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah kontribusi

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 36.000.000,- per tahun selama 5 (Lima) tahun; jj.

Kerja sama RSUD Kepanjen Kabupaten Malang dengan PT. Askes Cabang

Malang

Masyarakat

tentang

Miskin

Pelayanan

tertuang

dalam

Kesehatan perjanjian

bagi kerja

Peserta sama VI - 33


Nomor : 1076 − 1 / 1308 / 0507 . Maksud dan tujuan dari kerja sama Nomor : 445 / 661 / 421.402 / 2007 ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dalam memberikan Pelayanan

Kesehatan

kepada

Peserta

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM). Sedangkan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askes Wajib tertuang dalam Perjanjian Kerja

Nomor : 490.1 / 1308 / 0407 , Nomor : 445 / 332 A / 421 / 402 / 2007

sama

yaitu

memberikan

Pelayanan Kesehatan kepada Peserta dan keluarganya. Dalam kerja sama ini, sejak tahun 2011 dan tahun 2012 klaim asuransi kesehatan yang diajukan oleh RSUD Kepanjen atas jasa pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut: Tabel 6.2 Data Klaim Asuransi Kesehatan oleh RSUD Kepanjen PELAYANAN KESEHATAN

TAHUN 2011

2012

11.544.174.207,38

16.606.472.688,04

10.193.793.844,-

14.897.696.771,-

- Pengajuan

5.130.366.649,-

6.526.490.821,-

- Realisasi

5.130.012.149,-

6.514.192.521,-

AJII(Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia) - Pengajuan

27.041.716,-

54.361.389,-

- Realisasi

25.843.196,-

36.488.475,-

- Pengajuan

29.740.530,-

29.484.575,-

- Realisasi

11.210.783,-

28.341.045,-

13.047.689.171,-

12.064.525.987,-

3.899.999.431,-

3.899.999.955,-

Jamkesmas - Pengajuan - Realisasi Askes PNS

P T.K AI

JAM K ESDA dan SPM - Pengajuan - Realisasi

Sumber RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa total pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan yang diajukan oleh RSUD Kanjuruhan kepada PT. ASKES sejak tahun 2011 sampai dengan 2012 adalah sebesar Rp. 65.060.347.733,42 dengan realisasi sebesar Rp. 44.637.568.170,- sehingga total kewajiban atau VI - 34 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

hutang PT. Askes Cabang Malang yang masih harus dibayar kepada RSUD Kanjuruhan sebesar Rp. 20.422.779.563,42; kk. Perjanjian kerja sama antara PDAM Kabupaten Malang dengan PT. Pratama Kinerja Perkasa Malang tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Infrastruktur sistem Online Payment Point PDAM Kabupaten Malang dengan

Nomor : 690 / 1644 / 421.402 / 2011 Nomor : 019 / SPK / prajasa − 00 / VI / 2011

yang bertujuan mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah, pembangunan nasional serta meningkatkan keuntungan sumber PAD berlaku selama 42 bulan sejak ditandatangani; ll.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Intelegensia Grahatama tentang percepatan dan koordinasi penanaman modal bidang Kepariwisataan di Kabupaten Malang

Nomor : 065 / IGT / II / 2012 bertujuan meningkatkan daya guna Nomor : 119 / 14 / 421.022 / 2012 dan memanfaatkan potensi sumberdaya dibidang kepariwisataan melalui koordinasi dan sinkronisasi terpadu antara calon investor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang, kesepakatan bersama berlaku selama 1 (satu) tahun; mm. Perjanjian Kerja sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang dengan Universitas Wisnuwardana Malang tentang

Pemberdayaan

Masyarakat

Kabupaten

Nomor : 119 / 374 / 421.205 / 2011 Nomor : 019 / 171028 / RTR / LPPM / MOU .1112 / X / 2011

Malang bertujuan

mewujudkan efektivitas dan optimalisasi kinerja pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malang dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat secara maksimal, meliputi

bidang

pendidikan

politik

dan

penyelesaian

politik,

penegakan HAM dan membina kewaspadaan daerah dalam upaya cegah tangkal dini

untuk meminimalisir ancaman, hambatan, VI - 35


tantangan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, berlaku 5 tahun sejak ditandatangani; nn. Perjanjian Kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dengan tentang

Universitas Pendidikan,

Tribuana Penelitian

dan

Tunggadewi Pengabdian

Malang Masyarakat

Nomor : 119 / 88.5 / 421.103 / 2011 bertujuan meningkatkan Nomor : 692 / TB − KS − 530 / XI / 2011 kualitas sumber daya manusia yang profesional dan meningkatkan mutu pelayanan, meliputi bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat, berlaku 4 tahun. 3. Permasalahan dan Solusi a.

Permasalahan Penyelenggaraan perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Kabupaten Malang pada umumnya berjalan lancar, namun pada saat kerja sama dilakukan masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga antara lain: 1).

Dalam

hal

pengurusan

hak

atas

tanah

dan

proses

penyelesaian sertifikat tanah maka dibutuhkan kelengkapan dokumen pensertifikatan dari Desa/Kelurahan serta proses persertifikatan yang lama; 2).

Masalah klaim pelayanan Askes: a). Pelayanan Luar Paket (laboratorium dan tindakan medis) sehari bisa dilakukan 2 sampai dengan 3 kali, ternyata dalam kasus tertentu hanya bisa diklaim 1 (satu) tindakan; b). Ada tindakan yang masuk lebih dari satu kelompok, contohnya pada tindakan Goniotomi pada mata masuk dalam tindakan medis operatif kelompok I dan kelompok II; VI - 36


tindakan Gastroduodenoskopi masuk dalam tindakan medis operatif kelompok II dan kelompok III. b.

Solusi Berdasarkan permasalahan di atas maka solusi yang dilakukan sebagai berikut: 1).

Dilaksanakan

pemenuhan

dokumen

berkoordinasi

dengan

Camat, Kepala Desa dan Lurah setempat dan koordinasi dengan BPN serta pembentukan Tim Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang; 2).

Koordinasi dengan PT. Askes mengenai pelayanan luar paket dan adanya tindakan yang masuk lebih dari satu kelompok.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL 1. Kebijakan dan Kegiatan a. Kebijakan Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat

6 urusan

pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta bidang agama. Dalam penyelenggaraan keenam urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa,

sehingga

efisiensi

dan

efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dapat ditingkatkan. Melalui koordinasi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang ditujukan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta


kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang optimal. Dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Malang, beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan etnis yang ada, menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat ditekan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal serta terorisme. Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ditujukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah ketentraman dalam rangka terjaminnya ketertiban umum,

tertib

perlindungan,

dan

tegaknya

pengayoman,

dan

hukum,

serta

pelayanan

terselenggaranya

kepada

masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh meliputi: 1). Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat; 2). Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen; 3). Meningkatkan kerja sama dengan aparat keamanan dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban; 4). Mengajak masyarakat untuk lebih memahami prinsip-prinsip umum perencanaan dan pengelolaan pertahanan (defense planning and

management), sehingga kepedulian masyarakat dalam mengajukan gagasan di bidang pertahanan dapat menjadi bagian melekat dari pertumbuhan demokrasi dan pendidikan kedewasaan politik. Dibidang Yustisi, penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun dalam pelaksanaannya. Hak asasi tidak sebatas pada VI - 38 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

kebebasan

berpendapat

ataupun

berorganisasi,

tetapi

juga

menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum, namun seluruh penyelenggara pemerintahan mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum sesuai lingkup kewenangannya dan juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan. Arah kebijakan tahun 2012 Bidang Pembangunan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) diarahkan pada membangun sistem informasi dan komunikasi publik, sosialisasi dan deseminasi produk hukum serta kunjungan

ke

desa

dan

desa

terpencil

dalam

rangka

dialog

pembangunan, antara lain dengan: 1). Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan hukum dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi perundangundangan serta menghormati dan memperkuat kearifan lokal; 2). Membenahi struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme aparat hukum; 3). Meningkatkan budaya taat hukum pada masyarakat; 4). Menjalankan hukum secara adil dan tidak diskriminatif; 5). Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan perempuan dan anak; 6). Meningkatkan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

menetapkan

bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui upaya, baik yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat penindakan hukum. Saat ini masyarakat mempunyai kesadaran yang cukup tinggi dalam mengadukan dugaan kasus korupsi di daerah, namun upaya pemberantasan korupsi di daerah terkadang tidak tuntas dalam VI - 39 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

penyelesaiannya hal ini juga disebabkan adanya upaya dari pihak-pihak yang terkadang melibatkan eksekutif, legislatif, bahkan tingkat korupsi telah merambah pada tingkatan yudikatif selaku penegak hukum. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah melaksanakan programprogram pemberantasan korupsi dengan baik. Peran manajemen pemberantasan

korupsi

sangat

ditentukan

oleh

sejauhmana

fungsi-fungsi manajemen dilakukan dengan baik yang dikenal dengan istilah POAC Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian),

Actuating (pelaksanaan), Controlling (pengawasan). Pencegahan

korupsi

perlu

dilakukan

secara

sistemik

dan

komperhensif, multi-bidang, namun tetap dengan urutan prioritas karena

terbatasnya

kemampuan

pemerintah

dan

masyarakat.

Secara ideal, langkah pencegahan tindak pidana korupsi seharusnya diterapkan pada seluruh pilar-pilar integritas negara, baik di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif. Namun, dengan sumberdaya yang terbatas pada saat ini, begitu banyak yang harus dilakukan baik oleh masyarakat

maupun

pemerintah

untuk

memperbaiki

dan

memperbaharui keadaan di Indonesia setelah terjadinya krisis multi dimensi dan bencana nasional yang terjadi akhir-akhir ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam Rencana Aksi Nasional

Pemberantasan

Korupsi

(RAN-PK)

Tahun

2004-2012

mencakup langkah-langkah yang meliputi prioritas tindakan untuk pemberantasan korupsi, antara lain: 1). Penyempurnaan sistem pelayanan publik; 2). Peningkatan kinerja layanan pemerintahan; 3). Peningkatan kinerja lembaga pelayanan publik; 4). Pengawasan atas pelayanan masyarakat; 5). Penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara;


6). Penyusunan

sistem

e-procurement

pengadaan

barang

dan

jasa pemerintah; 7). Penyusunan sistem sumber daya manusia dan pembinaan aparatur negara; 8). Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat; 9). Penyempurnaan materi hukum pendukung; 10). Percepatan pengadilan dan eksekusi tindak pidana korupsi, dan sebagainya. Untuk itu, agar tidak terjadi ketimpangan dalam program pemberantasan korupsi di daerah dan juga agar sasaran dari agenda pemberantasan korupsi ini dapat berhasil, maka daerah pun perlu berinisiatif menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi

Presiden

Nomor

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi diktum kesebelas poin sebelas, yang secara khusus diintruksikan kepada Gubernur dan Walikota/Bupati untuk menerapkan good governance dilingkungan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menekan pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan publik, bersama-sama DPRD untuk melakukan

pencegahan

terhadap

peluang

kebocoran

terhadap

anggaran negara dan anggaran daerah. Harapan pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan agenda prioritas nasional clean government dan

good governance, yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Pada akhir RPJM Nasional tahun 2009-2014, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah ditargetkan telah memiliki VI - 41 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi. Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan pemerintah daerah telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut sehingga tahun 2025 birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegrasi tinggi dapat diwujudkan. Tahun 2012, Kabupaten Malang telah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Grand Design Reformasi Birokrasi menjadi pedoman dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dikaitkan dengan Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang, yang di dalamnya mencakup

8

(delapan)

area

perubahan

yaitu

kelembagaan,

ketatalaksanaan, penataan peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir serta budaya kerja. Di bidang moneter dan fiskal nasional, pemerintah meluncurkan berbagai program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan antara lain: Pertama, bantuan keuangan untuk peningkatan UMKM melalui Perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau Perkotaan sehingga masyarakat secara umum dan/atau pengusaha kecil menengah atau industri rumah tangga tetap dapat menciptakan lapangan kerja secara mandiri sehingga pengangguran dapat dikurangi; Kedua, menjaga tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat agar tidak terjadi kenaikan harga; dan Ketiga, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan diarahkan untuk memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata,

pertambangan

dan

jasa

konstruksi

dengan VI - 42


mengarusutamakan peran usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan pengentasan kimiskinan. Dalam bidang agama, perkembangan kehidupan beragama di Kabupaten Malang selama ini relatif menggembirakan, terutama pada

tingkat

pelaksanaan

keagamaan

yang

didukung

oleh

meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan. Namun demikian

masih

menggembirakan

dirasakan seperti

adanya

hal-hal

ketidakharmonisan

yang

kurang

keluarga,

angka

perceraian dan penyalahgunaan narkoba. Secara

umum

arah

kebijakan

pembangunan

Pemerintah

Kabupaten Malang Bidang Keagamaan tahun 2012 yaitu mendorong maju dan berkembangnya lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan dan sosial budaya dengan mengajak tokoh agama dan budaya

dalam

merumuskan

kebijakan

pembangunan

dan

mensosialisasikannya kepada masyarakat. b. Kegiatan Sebagai wujud pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, utamanya menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pokok-pokok kegiatan koordinasi yang dilakukan antara lain : 1). Bidang Politik Luar Negeri Dalam

rangka

pemerintahan

koordinasi bidang

politik,

pelaksanaan pada

penyelenggaraan

tahun

2012

tidak

ada kewenangan Pemerintah dalam bidang Politik Luar Negeri yang

dilimpahkan

ke

Pemerintah

Kabupaten

Malang.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Bidang Politik hanya bersifat membantu dan membina masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi

politik yang lebih baik. Secara

umum dapat dikatakan, masyarakat makin sensitif terhadap berbagai gejala dan proses politik yang terjadi, serta ingin VI - 43 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

lebih banyak turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang langsung berkaitan dengan kepentingan mereka. Kondisi masyarakat seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah modal awal yang baik bagi demokratisasi. Teladan, pembinaan dan dorongan secara terus menerus untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi, organisasi kemasyarakatan, LSM dan Pers merupakan hal

yang

akan

terus

dilakukan

bagi

peningkatan

kualitas

keikutsertaan (partisipasi) politik dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam jiwa setiap individu masyarakat Kabupaten Malang. 2). Bidang Pertahanan dan Keamanan Beberapa

kegiatan

pokok

yang

dapat

dikoordinasikan

pelaksanaannya dengan Pemerintah Daerah, antara lain: a).

Pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);

b).

Pelaksanaan koordinasi dengan Kodim 0818 Malang, dan Polres Malang dalam bidang pertahanan dan keamanan;

c).

Pelaksanaan koordinasi dengan Kodim 0818 Malang,

dan

Polres Malang dalam pengamanan dan pengendalian unjuk rasa di lingkungan Pendopo Kabupaten Malang; d).

Pelaksanaan koordinasi peningkatan kerja sama dengan Kodim 0818 Malang dan Polres Malang dalam teknik pencegahan kejahatan di Wilayah Kabupaten Malang;

e).

Pelaksanaan koordinasi peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka

pelaksanaan

Siskamswakarsa

bersama

Polres

Kabupaten Malang diwilayah Kabupaten Malang; f).

Perwujudan

kemanunggalan

TNI

–

Rakyat

melalui

pelaksanaan kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) Tahun 2012 di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen dan Bhakti Sosial Kemasyarakatan dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri; VI - 44 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

g).

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kabupaten Malang;

h).

Pencegahan

dan

penanggulangan

HIV

AIDS

di

Kabupaten Malang. 3). Bidang Yustisi Upaya Pemerintah dalam rangka penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Pokok-pokok kegiatan bidang yustisi yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, antara lain: a).

Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) tahun 2004–2012;

b).

Rencana

Aksi

Nasional

Penghapusan

Bentuk-bentuk

Pekerjaan Terburuk untuk Anak; c).

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

d).

Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI).

4). Bidang Moneter dan Fiskal Nasional Kegiatan-kegiatan pokok bidang moneter dan fiskal nasional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah antara lain pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang sebagai bagian dari tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dengan melalui pemberian dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat, berupa: a).

Fasilitasi dan sosialisasi sistem penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh lembaga perbankan dan


non perbankan kepada masyarakat tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kelompok Usaha dan Koperasi; b).

Fasilitasi peningkatan penjaminan kredit untuk UMKM serta meningkatkan akses UMKM pada informasi pasar, lokasi usaha dan jejaring usaha agar produktivitas dan daya saingnya meningkat serta akses pinjaman lunak melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

c).

Pemberian bantuan atau hibah kepada masyarakat baik permodalan maupun sarana prasarana produksi.

5). Bidang Agama Beberapa

agenda

kegiatan

pokok

bidang

agama

yang

pelaksanaannya dilakukan secara bersama dari unsur Pemerintah Daerah

maupun

Kementerian

Agama

selaku

pemangku

kewenangan bidang agama, antara lain: a).

Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara;

b).

Kegiatan sertifikasi Tanah Wakaf yang dilaksanakan Tim Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Malang;

c).

Penyaluran

bantuan

melalui

Badan

Amil

Zakat

(BAZ)

Kabupaten Malang; d).

Kegiatan Rukyat Hilal (Hisab Rukyat);

e).

Pembentukan jaringan dan kerja sama lintas sektor serta masyarakat

untuk

memberantas

pornografi,

pornoaksi,

praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila; f).

Peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji;

g).

Peningkatan kerukunan antar umat beragama. VI - 46


2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Bidang Pertahanan, Keamanan 1). Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Malang dengan melibatkan personil dari berbagai unsur baik dari TNI, POLRI, Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Malang, Kantor Kementerian Agama maupun dari unsur

masyarakat.

Pada

tahun

2012

pelaksanaan

TNI

Manunggal Membangun Desa (TMMD) imbangan dengan lokasi di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari dengan fokus pelaksanaan pada kegiartan fisik yaitu perbaikan mushola, pembangunan MCK, pipanisasi dan tandon air; 2). Pelaksanaan

koordinasi

peningkatan

kerja

sama

dengan

Kodim 0818 Malang dan Polres Malang dalam bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Malang; 3). Pelaksanaan koordinasi dengan Kodim 0818 Malang, Polres Malang dalam pengamanan dan pengendalian unjuk rasa di lingkungan Pendopo Kabupaten Malang dilaksanakan melalui operasi-operasi penertiban di lapangan baik yang menyangkut masalah pelanggaran pemakaian tanah sempadan sampai sempadan jalan yang bukan peruntukannya maupun kegiatan patroli secara terjadwal; 4). Pelaksanaan

koordinasi

peningkatan

kerja

sama

dengan

Kodim 0818 Malang dan Polres Malang dalam teknik pencegahan kejahatan di wilayah Kabupaten Malang; 5). Pelaksanaan koordinasi peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa bersama Polres Malang diwilayah Kabupaten Malang dalam bentuk rapat koordinasi dan pelatihan terhadap aparat dalam menangani permasalahan/ gangguan

yang

terjadi

(konflik

berbasis

sara,

anarkis,

separatisme); VI - 47 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

6). Perwujudan

kemanunggalan

TNI

dengan

rakyat

melalui

pelaksanaan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tingkat Kabupaten Malang Tahun 2012 yang dipadukan dengan Gerakan Perempuan

Tanam

dan

Pelihara

Pohon

(GPTPP)

di

area

Perumahan PNS di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen yang selanjutnya dilaksanakan di masing-masing desa dan Kecamatan di Kabupaten Malang. Slogan HMPI tahun 2012 adalah

”banyak

pohon banyak rejeki”; 7). Sebagai

tindak

pemberantasan

lanjut

dalam

upaya

penyalahgunaan

pencegahan

Narkoba

di

dan

wilayah

Kabupaten Malang, telah dibentuk satu wadah koordinasi sebagai

upaya

penanganan

penyalahgunaan

Narkoba.

Wadah dimaksud tertuang dalam peraturan kepala BNN Nomor:.Per/04/V/2010/BNN

tanggal

12

Mei

2010

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi dan Badan Narkota Nasional Kabupaten/Kota dan Tim Pembinaan dan Penyuluhan Narkotika dan Obat Terlarang. Kegiatan rutin dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba dan Zat Adiktif lainnya (P4GN) antara lain: a). Bidang pencegahan; (1). Pencegahan P4GN berbasis sekolah (pengukuhan dan pembekalan Satgas UKS dan Satgas Kecamatan); (2). Pembentukan kader Penyuluh Anti Narkoba di lingkungan Pemerintah, Swasta dan sekolah-sekolah; (3). Sosialisasi

P4GN

untuk

Pegawai

Negeri

Sipil,

TNI-POLRI, Sekolah, mahasiswa, LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat; (4). Kegiatan K IE

ke

P4GN 7

dengan s as aran

cara

penyebaran

media

pok ok

me l a l u i

me di a

cetak/elektronik/radio/spanduk, dan TV Lokal. VI - 48 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

b). Advokasi Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan

dan

Pemberantasan

Strategi

Nasional

Penyalahgunaan

dan

Pencegahan Peredaran

dan Gelap

Narkoba Tahun 2011-2015 kepada Pegawai Negeri Sipil, TNI-POLRI, Bidan, pelajar dan mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pramuka, ibu-ibu PKK, instansi swasta serta pembentukan kader penyuluh anti narkoba; c). Bidang terapi, rehabilitasi dan pembinaan golongan resiko tinggi (anak, jalanan, sopir) bersama dengan LSM Sadar Hati; d). Pelaksanaan tes urine dilingkungan Pemerintah dan swasta. 8). Sosialisasi dan promosi informasi tentang pencegahan, penularan IMS, HIV/AIDS , sosialisasi pemakaian kondom serta mengajak masyarakat dilingkungan lokalisasi (tokoh masyarakat, pengurus lokasi dan para pelanggan) untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Pendidikan dan pelatihan kesehatan reproduksi dan Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT) bagi remaja serta laki-laki dan perempuan usia produktif dan penyediaan layanan mobil klinik. b. Bidang Yustisi 1). Adanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 6 Juni 2005 Nomor: 180/3/TKS/421.012/2005 dan Nomor: 1218/O5.43/GS.1/VI/2005 tentang Penanganan Perdata dan Tata Usaha Negara telah ditindaklanjuti dengan penarikan kembali uang daerah/penagihan dana

modal

kerja

bergulir

yang

masih

tertunggak/macet

sebanyak 25 peminjam, dengan dana tunggakan sebesar Rp. 484.184.007,18 melalui surat kuasa khusus dari Bupati Malang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen. Dari tunggakan tersebut telah tertagih sebesar Rp. 50.832.716,61 sehingga yang belum tertagih sebesar Rp. 433.351.290,57. Dengan berakhirnya nota kesepahaman ini maka ditindaklanjuti dengan Naskah Kerja sama VI - 49 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Tanggal 8 Maret 2011 Nomor 180/1/PKS/421.013/2011-Nomor: NKS645/O.5.43/Gs/3/2011 tentang Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Dari tunggakan terakhir yang belum tertagih sebesar Rp. 433.351.290,57 telah dilakukan penagihan sebesar Rp. 90.109.102,25 sehingga sisa tunggakan sampai dengan sekarang sebesar Rp. 343.243.188,32; 2). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2012 dimaksudkan untuk memperkuat budaya penghormatan Hak Asasi manusia yang akhirnya akan memperkuat sendi-sendi dasar kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara

menuju

masyarakat adil dan makmur. Disadari dan diakui bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu: anak, remaja, wanita, buruh formal dan informal, manusia lanjut usia, masyarakat adat, penyandang cacat, kelompok minoritas, kelompok orang miskin, orang hilang secara paksa (enforced disappearance), pemindahan secara paksa/pengungsi domestik, (internally displaced person), tahanan dan narapidana. Kelompok rentan ini perlu mendapat perhatian khusus agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dengan baik, sehingga pada tahun 2012 RANHAM dilaksanakan melalui kegiatan: a). Pemantapan sosialisasi

anggota

peran

paralegal

tupoksi

dengan

paralegal

program

dalam

kegiatan

pelaksanaan

di

masyarakat. Terbentuknya paralegal sebagai pendampingan dalam permasalahan sosial di wilayah Kabupaten Malang sebanyak 99 orang (3 orang/kecamatan) yang berdiri pada bulan Nopember 2010 (sebagai pioner di Indonesia) berperan sebagai pengawal HAM ditengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya masih marginal. Pembentukan paralegal tersebut diambil dari dan oleh masyarakat, sehingga ketika terjadi gejala pelanggaran HAM, sedini mungkin dapat diketahui dan ditangani (cegah dan tangkal dini). Dengan kata lain paralegal sebagai garda terdepan dalam penegakan HAM di VI - 50 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Kabupaten Malang, sebagai pelaksanaan supremasi hukum di Kabupaten Malang; b). Sosialisasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM Nasional serta panitia RANHAM Kabupaten Malang; c). Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya melalui pelatihan ketrampilan berusaha bagi Keluarga; d). Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan melalui: (1). Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah; (2). Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. e). Pemberantasan buta aksara yang dilakukan oleh PKK melalui Keaksaraan Fungsional (KF), dengan peserta didik pada tahun 2012 sebanyak 35 kelompok (per kelompok 10 orang dengan 350 wajib belajar); f). Kerja sama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan. Kerja sama ini berupa rapat koordinasi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) dimaksudkan untuk mengetahui secara dini dan deteksi dini adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Kamtibmas di wilayah guna memberikan masukan dan informasi kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. c. Bidang Moneter dan Fiskal Nasional Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil dan menengah selama tahun 2012 antara lain: VI - 51 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

1). Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di 10 Kecamatan, 20 desa sebanyak 40 kelompok; 2). Keikutsertaan pada pameran produk usaha mikro, kecil dan menengah : a). Tingkat Nasional di Palangkaraya; b). Tingkat Provinsi di Jombang; c). Tingkat Kabupaten di desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. 3). Sesuai

dengan

Surat

Keputusan

Bupati

Malang

Nomor: 180/496/KEP/421.013/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka dilakukan perubahan status UPTD tersebut menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

secara

bertahap.

Dengan

status

sebagai

BLUD

memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada UPTD tersebut. Dana yang dikelola oleh Pokja dan Tim Teknis Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan koperasi melalui perkuatan permodalan dengan fasilitas kredit modal kerja bergulir APBD secara bertahap wajib untuk dialihkan dan dikonsolidasikan dalam pola PPK-BLUD. Pada tanggal 23 Desember 2010 telah diadakan penandatanganan berita acara serah terima pengalihan rekening giro di Bank Jatim cabang Malang a.n. Kelompok kerja (Pokja) Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi kepada UPTD pengelola dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang. Adapun dana sebesar

(Pokja) yang bergulir per 31 Desember 2012

Rp. 1.844.227.594,86 dan dana bergulir BLUD UMKM

per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 8.285.000.000,-; 4). Penyerahan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) oleh Menteri Pertanian kepada Gapoktan. Program PUAP VI - 52 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

bertujuan mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan melalui pemberdayaan petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan melalui koordinasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Bantuan yang diberikan oleh Menteri Pertanian kepada Gapoktan agar masyarakat bisa memberdayakan atau mengolah pertanian sehingga ketersediaan pangan khususnya karbohidrat semakin

meningkat, budidaya tanaman

pangan

hortikultura dan peternakan. Bantuan dititik beratkan pada usaha agribisnis pedesaan sesuai potensi wilayah masing-masing dan diharapkan dapat mempertahankan lembaga mikro keuangan yang ada di desa penerima PUAP. Pada tahun 2012 bantuan berupa alokasi anggaran untuk 44 desa/Gapoktan masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- yang langsung melalui rekening setiap Gapoktan; 5). Identifikasi One Village One Product (OVOP) dengan tema Membangun Pemahaman tentang OVOP dan

Penerapannya

di Indonesia; 6). Partisipasi

Pemerintah

Kelembagaan

melalui

Masyarakat

Program

(PPKM),

dan

Pemberdayaan

Program

Nasional

Pemberdayaan Manusia Mandiri Perdesaan/Perkotaan (PNPM-MP). Prioritas program ini diarahkan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi

dengan

fokus

kegiatan

Tridaya,

yang

meliputi

pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan. Untuk tahap awal akan dialokasikan pada lokasi baru di desa/kelurahan miskin. Sasaran utama salah satu program pemerintah ini yakni rumah tangga

miskin

pada

masing-masing

desa

lokasi

setelah

dilaksanakan klarifikasi secara partisipatif; d. Bidang Agama Realisasi

kegiatan

pokok

bidang

agama

tahun

2012

yang

pelaksanaannya dilakukan secara bersama dari unsur Pemerintah Daerah maupun Kementerian Agama selaku pemangku kewenangan bidang agama, antara lain: VI - 53 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

1). Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara, melalui kegiatan: a). Pelaksanaan Sarasehan Ketahanan Moral dan Etika Bangsa dengan menyelenggarakan sosialisasi lintas umat beragama dan peningkatan Kesalehan Sosial; b). Pembinaan Keluarga Sakinah di masing-masing Kecamatan se Kabupaten Malang; c). Pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan Penggunaan Produk Halal; d). Bimbingan Jama’ah dan Petugas Haji 1433 H/2012 M. 2). Kegiatan sertifikasi Tanah Wakaf di 18 (delapan belas) Kecamatan dengan realisasi sebanyak 166 bidang tanah; 3). Pemberian bantuan kepada 205 masjid, 70 Ponpes, 186 Mushola, 15 gereja, 14 pura dan 2 Vihara; 4). Penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Malang berupa bantuan perpustakaan Masjid Jami di Kepanjen sebesar Rp..13.200.000,-, bantuan beasiswa sebesar Rp. 36.650.000,-, bantuan anak yatim dan duafa sebesar Rp. 286.442.500,-, bantuan bencana alam berupa sembako sebesar Rp. 43.000.000,-, bantuan Ponpes, Musholla dan yayasan sosial keagamaan sebesar Rp. 56.900.000,-, bantuan transport musafir sebesar Rp. 600.000,dengan total bantuan sebesar Rp. 461.031.500,-.; 5). Perhitungan Rukyat Hilal (Hisab Rukyat) dalam penentuan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijah di helipad Radar 221 Ngliyep Kecamatan Donomulyo; 6). Kegiatan

Manasik

Calon

Jamaah

Haji

Kabupaten

Malang

Tahun 1433 H/2012 M dengan pembinaan manasik haji yang dilaksanakan secara berkelompok di seluruh wilayah Kecamatan se Kabupaten Malang dengan jumlah Calon Jemaah Haji yang


berangkat pada Tahun 1433 H/2012 M sebanyak 1.931 orang yang tersebar di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH); 7). Bantuan hibah kepada Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Malang sebesar Rp. 150.000.000,-. 3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Adapun permasalahan yang timbul di bidang kerja sama dengan Instansi Vertikal antara lain: 1). Permasalahan dalam bidang Yustisi berkaitan dengan: a). Terkait dengan penanganan terhadap penagihan tunggakan dana/modal

bergulir

pelaksanaannya

pada Usaha Kecil

melalui

Kerja

sama

Menengah

antara

yang

Pemerintah

Kabupaten Malang dengan Kejaksanaan Negeri Kepanjen sampai sekarang masih terdapat 19 UKM/peminjam; b). Kurangnya pemahaman dan persepsi yang sama tentang konsep gender, kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada pemangku kepentingan, stakeholders, pengambil keputusan dan masyarakat luas, sehingga implementasi PUG belum dilaksanakan secara optimal; c). Hambatan

dalam

mewujudkan

Rencana

Aksi

Nasional

penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak antara lain: (1). Korban atas perlakuan buruk tidak memahami prosedur pelaporan atau tidak mengetahui kemana harus melapor; (2). Tidak adanya bukti yang cukup terhadap laporan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan buruk anak sehingga penanganan oleh pihak berwajib terhambat; (3). Pemerataan

dan

perlindungan anak

perluasan

jangkauan

pelayanan

terutama anak-anak yang berada

dalam keadaan darurat/sulit masih terbatas. VI - 55 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

2). Permasalahan yang terjadi pada Bidang Moneter dan Fiskal ditemui pada Program Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi Dana Bergulir yang ditujukan bagi kelangsungan usaha dan

pertumbuhan

UMKM

dalam

merangsang

pertumbuhan

ekonomi daerah di Kabupaten Malang, antara lain: a). Persaingan

usaha,

sehingga

pemasaran/omzet

penjualan

mengalami penurunan; b). Sebagian usaha kecil beralih pada usaha yang lain; c). Dari sektor perkebunan, biaya operasional sangat tinggi sedangkan hasil panen nilai jualnya rendah; d). Karakter pengusaha yang buruk; e). Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap orientasi bisnis; f). Banyaknya

Persyaratan

bagi

pelaku

usaha

yang

akan

mengajukan kredit UMKM baik dari lembaga perbankan dan non perbankan sehingga menyulitkan pemohon kredit untuk memenuhinya. 3). Permasalahan yang timbul dalam bidang keagamaan antara lain: a). Tingginya angka perceraian dan masih terjadinya kasus pernikahan dibawah umur di wilayah Kabupaten Malang; b). Terlambatnya

penerbitan

sertifikat

wakaq

oleh

Badan

Pertanahan Nasional (BPN); c). Banyaknya hitungan dari ahli hisab yang saling berbeda dalam penentuan awal pada bulan-bulan tersebut disebabkan karena banyaknya

metode

perhitungan

dan

adanya

perbedaan

persepsi masing-masing ahli; d). Banyaknya pendirian tempat ibadah yang tidak mentaati peraturan

perundang-undangan

yang

ada

sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. VI - 56 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

b. Solusi 1). Solusi yang dapat diberikan dalam menangani permasalahan Bidang Yustisi adalah: a). Menindaklanjuti Nota Kesepahaman dengan naskah sama

antara

Kejaksaan

Pemerintah

Negeri

Kabupaten

Kepanjen

tanggal

Malang 8

kerja dengan

Maret

2011

Nomor:180/1/PKS/421.013/2011 dan Nomor:NKS-645/O.5.43/GS/3/2011 tentang Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Total

tunggakan

yang

ada

sebesar

Rp..484.184.007,18 pada 25 UKM/peminjam. Telah tertagih sebesar Rp..140.941.818,86 sehingga sisa tunggakan sampai

sekarang

sebesar

Rp..343.243.188,32

pada

19

UKM/peminjam; b). Untuk

menanggulangi

permasalahan

dibidang

pengarusutamaan gender dan perlindungan anak antara lain: (1). Peningkatan pemahaman melalui berbagai sosialisasi dan pendidikan, pelatihan/diklat tentang Gender; (2). Penguatan Kelembagaan PUG; (3). Penyusunan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender); (4). Sosialisasi Pengarusutamaan Gender bagi Perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (5). Melaksanakan kegiatan Pemberantasan Buta Aksara di wilayah Kabupaten Malang melalui Program Kegiatan PKK; (6). Tersedianya layanan pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin dengan akses yang mudah dan berkualitas; (7). Fasilitasi

dalam

menyediakan

perlindungan

layanan

perempuan

konsultasi

dan

dengan advokasi

bagi korban.


c). Untuk menanggulangi permasalahan penghapusan bentukbentuk

pekerjaan

terburuk

untuk anak

adalah

sebagai

berikut: (1). Memberikan sosialisasi terhadap penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak; (2). Peran

serta

mendukung

masyarakat

sangat

penghapusan

dibutuhkan

bentuk-bentuk

untuk

pekerjaan

terburuk untuk anak dan dapat melaporkannya kepada Instansi yang berwenang bekerja sama dan LSM; (3). Dengan Pembentukan paralegal di Kabupaten Malang sehingga sedini mungkin dapat diketahui dan ditangani apabila terjadi pelanggaran HAM. 2). Solusi yang dapat diberikan dalam menangani permasalahan bidang moneter dan fiskal adalah: a). Membangun dan meningkatkan sinergi antar koperasi dalam upaya memperluas jaringan usaha; b). Membatasi

jumlah

koperasi

khususnya

Koperasi

Simpan Pinjam (KSP); c). Meningkatkan

koperasi

yang

berbasis

produsen

dengan

berorientasi pada pasar yang didukung dengan pengelolaan manageman dan kualitas SDM yang memadai; d). Pola pengelolaan pinjaman lunak oleh UPT Dinas Koperasi UMKM melalui pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 3). Untuk menanggulangi permasalahan dibidang keagamaan adalah: a). Pembinaan kepada para modin, Kepala KUA dan petugas pencatat

nikah

pencegahan

di

Kabupaten

terjadinya

Malang

pernikahan

dalam

dibawah

rangka

umur

serta

menurunkan kasus perceraian di wilayah Kabupaten Malang; b). Mengintensifkan

koordinasi

dengan

BPN

agar

terbitnya

sertifikat tanah wakaf tepat waktu; VI - 58 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

c). Mengadakan

dialog-dialog

dengan

tokoh

agama,

tokoh

masyarakat, pemuda, mahasiswa dan masyarakat dengan melibatkan FKUB dan instansi terkait tentang arti pentingnya kerukunan umat beragama; d). Memberikan sosialisasi

sosialisasi Peraturan

kepada Bersama

masyarakat Menteri

utamanya

Agama

dan

Menteri Dalam Negeri tentang prosedur pendirian tempat ibadah, sehingga pendirian rumah ibadah sesuai dengan peraturan yang berlaku. D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 1. Kebijakan dan Kegiatan a. Kebijakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumberdaya daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, ketegasan tentang keberadaan suatu daerah menjadi sangat penting agar penyelenggaraan administrasi daerah dapat berjalan dengan tertib dan

pengelolaan

sebagaimana

sumber

mestinya.

daya

Dengan

alam

dapat

demikian,

dilaksanakan

terciptanya

tertib

administrasi dalam peyelenggaraan pemerintahan diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah yang berimbas pada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. b. Kegiatan Sebagai salah satu wujud pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan serta sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang bertujuan untuk lebih mengukuhkan batas daerah yang jelas VI - 59 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

dan pasti baik dari aspek juridis maupun fisik di lapangan, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan pemasangan Pilar Batas antara wilayah Kabupaten Malang dengan daerah-daerah tetangga yang berbatasan antara lain: pengesahan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten

Mojokerto,

Kabupaten

Kediri,

Kabupaten

Jombang,

Kabupaten Blitar, Kota Malang, dan Kota Batu. 2. Realisasi Pelaksana Kegiatan Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kabupaten Malang, pada Tahun Anggaran 2012 pada Bagian Tata Pemerintahan Umum telah dialokasikan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Fokus

Perbatasan kegiatan

Antar

yang

Daerah

dilakukan

sebesar

adalah

Rp.

142.125.000,-.

terlaksananya

koordinasi

penyelesaian masalah perbatasan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

yang

bertetangga/berbatasan.

Adapun realisasi kegiatan pada akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai 98,80% sebesar Rp. 140.426.000,-. Adapun kronologis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten/Kota yang berbatasan

dengan Kabupaten Malang,

Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekda Kabupaten Malang atas nama Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan pemasangan patok/ pilar

Batas

Daerah

Kabupaten/Kota

yang

berbatasan

sebanyak

116 (seratus enam belas) titik pilar batas, yang dimulai sejak Tahun 2005 sebagai berikut: a. Pada Tahun 2005 bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan

Pemasangan

Patok/Pilar

Batas

Daerah

dengan

Kabupaten/Kota yang berbatasan sebanyak 30 (Tiga Puluh) titik pilar batas dengan rincian : VI - 60 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

1). Kabupaten

Malang

dengan

Kabupaten

Lumajang

sebanyak

19 (dua puluh) titik pilar batas; 2). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo sebanyak 2 (dua) titik pilar batas; 3). Kabupaten

Malang

dengan

Kabupaten

Pasuruan

sebanyak

9 (sembilan) titik pilar batas; b. Pada tahun 2006 pelaksanaan

Pemerintah Kabupaten Malang melanjutkan

Pemasangan

Patok

Batas/Pilar

Batas

Daerah

Kabupaten/Kota yang berbatasan sebanyak 86 (delapan puluh enam) titik pilar batas sebagai berikut: 1). Kabupaten

Malang

dengan

Kabupaten

Blitar

sebanyak

Kediri

sebanyak

Kabupaten

Jombang

sebanyak

Kabupaten

Mojokerto

sebanyak

Malang

sebanyak

25 (dua puluh lima) titik pilar batas; 2). Kabupaten

Malang

dengan

Kabupaten

15 (lima belas) titik pilar batas; 3). Kabupaten

Malang

dengan

3 (tiga) titik pilar batas; 4). Kabupaten

Malang

dengan

1 (satu) titik pilar batas; 5). Kabupaten

Malang

dengan

Kota

26 (dua puluh enam) titik pilar batas; 6). Kabupaten Malang dengan Kota Batu sebanyak 16 (lima belas) titik pilar batas. 3. Permasalahan Dan Solusi Kegiatan Pelaksanaan Pemasangan Patok/Pilar Batas Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang yang diawali Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006, dalam hal ini secara Teknis Pelaksanaan Pekerjaan pemasangan pilar batas diserahkan/penunjukan langsung kepada

Topografi

Kodam

V

Brawijaya

Malang

berdasarkan

surat

penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. VI - 61 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) diwujudkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Penelitian Dokumen; b. Pelacakan Batas; c. Pengukuran dan Penentuan Posisi Pilar Batas; d. Pembuatan Peta Batas. Tahapan-tahapan

dimaksud

dilakukan

dengan

prinsip

Geodesi/Pemetaan bumi dimana masing-masing tahapan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten Malang berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor:180/535/KEP./421.012/2006 dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan. Setelah semua Berita Acara Kesepakatan ditandatangani oleh masing-masing ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten/Kota yang berbatasan dan dilengkapi dengan Peta Batas yang telah ditanda tangani oleh Bupati/Walikota; Dari 9 (sembilan) Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Malang, ada 6 (enam) Daerah telah ditanda tangani oleh Ketua Tim PPBD yang berbatasan yaitu: a. Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar; b. Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang; c. Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang; d. Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo; e. Kabupaten Malang dengan Kota Malang; f. Kabupaten Malang dengan Kota Batu. Selanjutnya setelah 6 (enam) Daerah yang berbatasan tersebut ditandatangani oleh Ketua Tim PPBD kemudian diajukan Verifikasi

ke

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur (Biro Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur).


Dari 6 (enam) daerah yang telah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2012 telah terbit 2 (dua) Permendagri yaitu: a. Permendagri Nomor 16 Tahun 2012 antara Kabupaten Malang dengan Kota Batu; b. Permendagri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kabupaten Malang dengan Kota Malang. Sedangkan dalam proses di Kementerian Dalam Negeri antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Blitar, kemudian masih dalam koordinasi kelengkapan berkas administrasi antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto, Kediri dan Pasuruan. a. Permasalahan Dari 9 (sembilan) Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Malang, ada 3 (tiga) Daerah yang belum ditanda tangani oleh Ketua Tim PPBD antara lain: 1). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto; Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) titik pilar dengan permasalahan sebagai berikut: Bahwa Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten

Mojokerto

akan

melakukan

crosscek

lapangan,

terhadap 1 (satu) Patok Pilar nomor: 31 (TB. 31), yang terletak di Dusun

Sumbermulyo

Desa

Madiredo

Kecamatan

Pujon

Kabupaten Malang dengan Dusun Gunung Gentonggrowah Desa Tawangrejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. 2). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri; Kabupaten

Malang

dengan

Kabupaten

Kediri

sebanyak

15 (lima belas) titik pilar batas, dengan permasalahan sebagai berikut: VI - 63 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

a). Dasar surat Bupati Kediri Nomor: 100/39/418.11/2011, sesuai Penelitian Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kediri, bahwa Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Malang Kurang Lengkap dikarenakan dalam Peta dan Berita Acara PPBD Kabupaten Malang belum memuat/mencantumkan

Pilar

Batas

Daerah

Nomor:B/97/XI/2006 (P.50) yang terletak di Lokasi di Dusun Gunung Kelud/Sungai Nambaan Kelurahan/Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kota/Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, sebagai Pilar Batas Utama (PBU) antara Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar; b). Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kediri menyarankan untuk Dokumen

Penetapan dan Penegasan

Batas Daerah Kabupaten Malang Nomor: B/97/XI/2006 pada

Pilar Nomor 50 (P.50) dengan Kabupaten Blitar belum mencantumkan

tulisan/pahatan

Batas

Daerah

dengan

Kabupaten Kediri, sehingga Pilar Nomor 50 (P.50)

Batas

Daerah tersebut juga sebagai batas dengan Kabupaten Kediri (1 pilar batas untuk 3 Kabupaten); c). Masih menunggu penyelesaian sengketa yang terjadi antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar, yang hingga saat ini belum ada penyelesaian. 3). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan; Kabupaten

Malang

dengan

Kabupaten

Pasuruan

sebanyak

9 (sembilan) titik pilar batas dengan permasalahan sebagai berikut: Dalam rangka Penandatanganan Peta dan Berita Acara PPBD Kabupaten

Malang

dimaksud,

Ketua

Tim

PPBD

Kabupaten

Pasuruan memohon kepada Ketua Tim PPBD Kabupaten Malang agar

memberikan

Paparan

Penjelasan

kepada

Tim

PPBD VI - 64


Kabupaten Pasuruan yang antara lain berupa: Titik Azimut/Letak Pilar Batas, Peta Jalur Batas, Mengundang Top Dam V/Brawijaya dengan harapan agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa atau permasalahan Batas Daerah antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan. b. Pemecahan Masalah 1). Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto; Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) titik pilar. Pemecahan masalah: a). Langkah yang telah dilaksanakan oleh Tim PPBD Kabupaten Malang terhadap Tim PPBD Kabupaten Mojokerto adalah bersifat koordinasi dan penyerahan Dokumen Berita Acara PPBD beserta Peta untuk dipelajari, mengingat

Dokumen

Berita Acara PPBD dimaksud telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Tawangrejo dan Camat Jatirejo sebagai kepala wilayah setempat; b). Antara

Ketua Tim PPBD Kabupaten Malang

dengan

Ketua Tim PPBD Kabupaten Mojokerto mohon ada komunikasi, demi kelancaran pelaksanaan penandatanganan dokumen PPBD yang selanjutnya akan diadakan verifikasi dengan Kementerian

Dalam

Negeri

Pemerintahan

Umum

dan

melalui Otonomi

Biro

Administrasi

Daerah

Pemerintah

Provinsi Jawa Timur. 2). Kabupaten

Malang

dengan

Kabupaten

Kediri

sebanyak

15 (lima belas) titik pilar batas dengan pemecahan masalah sebagai berikut: a). Mengingat pilar batas daerah nomor: B/97/XI/2006 pada

Pilar Nomor 50 (P.50) adalah pilar batas Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2006 dan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Malang tahun 2006, VI - 65 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

sesuai dengan dokumen PPBD berupa Berita Acara dan Peta yang diterbitkan oleh Top Dam V Brawijaya Malang. Apabila Pemerintah Kabupaten Malang menyetujui saran/ maksud Pemerintah Kabupaten Kediri, maka akan terjadi perubahan Dokumen Berita Acara khususnya dipilar batas:

B/97/XI/2006 pada Pilar Nomor : 50 (P.50); b). Sedangkan Pemerintah Kabupaten Malang tidak menyetujui maksud dari pada

Pemerintah Kabupaten Kediri, maka

Tim PPBD Kabupaten Malang menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menganggarkan dana dari APBD Kabupaten Kediri dalam rangka membuat patok pilar batas dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3). Kabupaten

Malang

dengan

Kabupaten

Pasuruan

sebanyak

9 (sembilan) titik pilar batas. Pemecahan masalah: Pada tahun 2012 dalam rangka penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan telah dilakukan koordinasi secara intensif tentang penandatanganan berita acara serta berkas kelengkapannya yang sampai saat ini masih di Kabupaten

Pasuruan,

dan

sampai

akhir

tahun

2012

penandatanganan berita acara belum dilaksanakan oleh Kabupaten Pasuruan sehingga untuk proses penyelesaian batas daerah di Kementerian Dalam Negeri belum dapat dilaksanakan. Dengan demikian pada akhir tahun 2012 daerah telah terbit 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Batas Kabupaten Malang dengan Kota Batu dan yang mengatur batas daerah antara Kabupaten Malang dengan Kota Malang, dan yang masih dalam proses di Kemendagri sebanyak 4 (empat) serta yang belum menandatangani dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Malang dari 9 (sembilan) daerah yang berbatasan tinggal 3 (tiga) daerah yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Pasuruan. VI - 66 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya Kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang sepanjang Tahun 2012 dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. Bencana Alam Tanah Longsor Selama kurun waktu tahun 2012, telah terjadi bencana alam berupa tanah longsor, sebanyak 11 kejadian di 8 Kecamatan dengan total kerugian ditaksir sebesar Rp. 1.063.000.000,-; b. Bencana Alam Angin Puting Beliung Selama kurun waktu tahun 2012, telah terjadi bencana alam berupa angin puting beliung, dengan lokasi kejadian dan kerugian sebagai berikut: 1). Desa Undaan, Desa Talok, Desa Gedongkuloan Kecamatan Poncokusumo dengan kerugian ditaksir sebesar Rp. 126.950.000,-; 2). Desa Ngijo dan Desa Bocek Kecamatan Karangploso dengan kerugian mencapai Rp. 290.700.000,-; 3). Desa

Sitirejo

Kecamatan

Wagir

dengan

kerugian

sebesar

Jabung

dengan

kerugian

sebesar

Rp..15.425.000,-; 4). Desa

Kemiri

Kecamatan

Rp..11.000.000,-; 5). Desa Kendalpayak, Desa Genengan dan Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji dengan kerugian Rp..50.000.000,-. c.

Bencana angin ribut Selama kurun waktu tahun 2012, telah terjadi bencana alam berupa angin ribut, dengan lokasi kejadian dan kerugian sebagai berikut: 1).

Dusun Kasikon Desa Wadung Kecamatan Pakisaji dengan kerugian sebesar Rp. 11.650.000,-;


2).

Dusun Sumber Beringin Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari dengan kerugian mencapai Rp. 272.000.000,-;

3).

Dusun Sonotengah Desa Kebonagung Kecamatan pakisaji dengan kerugian Rp. 4.000.000,-;

4).

Desa

Kebobang

Kecamatan

Wonosari

dengan

kerugian

Rp..145.000.000,-; 5).

Dusun Ngrejo Desa Kluwut Kecamatan

Wonosari

dengan

kerugian sebesar Rp. 55.000.000,-; 6).

Desa Wonosari Kecamatan Wonosari dengan kerugian sebesar Rp..23.500.000,-;

7).

Desa Sumbertempur Kecamatan Wonosari dengan kerugian Rp..12.000.000,-;

8).

Dusun Sumberwates Desa Sumberbening Kecamatan Bantur dengan kerugian Rp..25.000.000,-;

9).

Dusun Krajan Desa Rejosari Kecamatan Bantur dengan kerugian sebesar Rp. 63.750.000,-;

10). Dusun Selokerto Desa Selorejo Kecamatan Dau dengan kerugian Rp..120.000.000,-; 11). Dusun Sitirejo Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir dengan kerugian sebesar Rp..10.000.000,-; 12). Dusun Bumirejo Desa Gampingan Kecamatan Pagak dengan kerugian Rp..3.000.000,-; 13). Dusun Kalitelo Desa Kalisari Kecamatan Kalipare dengan kerugian sebesar Rp..247.000.000,-; 14). Desa Argoyuwono Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan kerugian sebesar Rp..25.000.000,-; 15). Dusun Gombangan Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan dengan kerugian Rp..7.000.000,-; 16). Desa Sukoanyar Kecamatan Pagak dengan kerugian sebesar Rp..11.000.000,-; VI - 68 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

17). Desa Sukolilo Kecamatan Wajak dengan kerugian sebesar Rp..11.000.000,-; 18). Desa Plaosan Kecamatan Wonosari dengan kerugian sebesar Rp..17.000.000,-; 19). Dusun Argomulyo Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan menelan korban jiwa 2 (dua) orang meninggal dunia; 20). Desa Gondangwangi Kecamatan Wagir dengan kerugian sebesar Rp..15.000.000,-; 21). Dusun Precet Desa Sumbersuko Kecamatan Wagir dengan kerugian Rp. 23.000.000,-; 22). Desa

Saptorenggo

Kecamatan

Pakis

dengan

kerugian

Rp..15.000.000,-; d. Kebakaran Selama kurun waktu tahun 2012, telah terjadi kebakaran, dengan lokasi kejadian dan kerugian sebagai berikut: 1).

Dusun Sidomakmur Desa Brongkat Kecamatan Pagelaran dengan kerugian Rp. 27.000.000,-;

2).

Dusun Barisan Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare dengan kerugian Rp. 190.000.000,-;

3).

Dusun Turi Desa Turirejo Kecamatan Lawang dngan kerugian Rp..30.000.000,-;

4).

Desa

Jeru

Kecamatan

Tumpang

dengan

kerugian

Rp.

20.000.000,-; 5).

Dusun Mangir Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen dengan kerugian Rp. 7.000.000,-;

6).

Desa

Pandanajeng

Kecamatan

Tumpang

dengan

kerugian

sebesar Rp. 4.000.000,-; 7).

Desa Bokor Kecamatan Tumpang kerugian Rp. 15.000.000,-;

8).

Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan menelan korban 4 (empat) orang luka bakar. VI - 69


e. Banjir Selama kurun waktu tahun 2012, telah terjadi bencana banjir dengan lokasi kejadian dan kerugian sebagai berikut: 1).

Dusun Klandungan Desa Landungsari Kecamatan Dau dengan kerugian Rp. 482.800.000,-;

2).

Dusun Tambakrejo dan Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan

Sumbermanjing

Wetan

dengan

kerugian

Rp..25.600.000,-; 3).

Dusun Krajan Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran dengan kerugian Rp. 83.500.000,-;

4).

Desa Sawahan Kecamatan Turen dengan kerugian sebesar Rp..10.500.000,-;

5).

Dusun

Tulusayu

Kecamatan

Wagir

dengan

kerugian

Rp..11.000.000,-; 6).

Dusun Krajan Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare dengan kerugian sebesar Rp..436.500.000,-;

7).

Dusun Wendit Timur Desa Loksoro dan Desa Mangliawan Kecamatan Pakis dengan taksiran kerugian Rp..629.964.000,-.

Munculnya

berbagai

bencana

yang

terjadi

di

wilayah

Kabupaten Malang secara umum telah dilakukan langkah-langkah strategis secara swadaya antara unsur-unsur Muspika bersama dengan masyarakat setempat dengan mengadakan bantuan sembako dari PMI, BAZ dan Dinas Sosial Kabupaten Malang, membersihkan reruntuhan terhadap rumah korban dan menempatkan karung plastik yang diisi dengan tanah untuk menahan tebing yang longsor serta dilakukan pembangunan-pembangunan membangun

atau

jembatan

memperbaiki

darurat serta diupayakan

plengsengan

yang

rusak

dan

melaksanakan koordinasi dengan Instansi teknis terkait di Kabupaten Malang. VI - 70 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/ Kabupaten/Kota) Beberapa

kejadian

bencana

alam

yang

terjadi

di

wilayah

Kabupaten Malang selama tahun 2012 ditetapkan statusnya sebagai bencana alam lokal dan kabupaten. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran Dalam

rangka

penanganan

terjadinya

bencana

alam

di

wilayah

Kabupaten Malang, telah disalurkan bantuan melalui belanja tidak terduga tahun anggaran 2012 sebesar Rp..645.389.000,-. Dengan rincian sebagai berikut: a.

Bantuan korban bencana alam puting beliung di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir untuk perbaikan rumah rusak berat, sedang, ringan serta perbaikan masjid sebesar Rp..15.425.000,-;

b.

Bantuan

korban

bencana

alam

banjir,

tanah

longsor

untuk

pembangunan rumah warga dan tanggul jebol di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis sebesar Rp. 629.964.000,-. Selain

itu,

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

(BPBD)

Kabupaten Malang juga mendapatkan bantuan sosial berpola hibah dari Badan

Nasional

Penanggulangan

Bencana

(BNPB)

untuk

kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp..7.114.094.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk rekonstruksi jalan hotmix, jembatan dan dinding penahan di Kecamatan Bantur, Pagak, Jabung, Dampit, Pujon, Ampelgading, Tirtoyudo, Wonosari, Kalipare, Gedangan, Lawang, dan Ngantang. 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapai Kemungkinan Bencana Untuk

mengantisipasi

terjadinya

bencana

alam,

Pemerintah

Kabupaten Malang telah memprogramkan antisipasi bencana dalam kegiatan: VI - 71 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

a.

Pembentukan satuan-satuan tugas penanganan bencana berbasis masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana;

b.

Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana;

c.

Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan. Selain itu untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatnya absorbsi gas CO2, SO2 dan polutan lainnya, mencegah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan upaya konservasi genetik tanaman hutan. Dapat dilakukan kegiatan antara lain melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, penghijauan, pembuatan kebun bibit rakyat, pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan, pembuatan bangunan

konservasi

tanah

dan

air,

pelestarian

sumber

air,

peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan di Kabupaten Malang, yaitu pemulihan lahan kritis berupa rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2011 seluas 8.794,90 ha, tahun 2012 seluas 3.800,50 ha. 5. Potensi Bencana yang Dihadapi dan Solusi Dilihat dari posisi geografis, fisiografis, demografis dan geologis Wilayah Kabupaten Malang mempunyai berbagai macam potensi bencana alam berupa tsunami, banjir dan longsor, letusan gunung api, gempa bumi, puting beliung dan angin ribut. VI - 72 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

a. Wilayah Potensi Bencana Alam Banjir dan Longsor Adanya wilayah perbukitan

dan daerah aliran sungai/kelerengan di

Kabupaten Malang berpotensi terjadi bencana alam banjir dan longsor. Wilayah-wilayah yang berpotensi banjir dan tanah longsor yaitu: 1).

Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;

2).

Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;

3).

Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;

4).

Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;

5).

Desa Sitiarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;

6).

Desa Pait, Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;

7).

Desa Kemiri Kecamatan Jabung;

8).

Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau;

9).

Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.

b. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api Wilayah Kabupaten Malang yang dikelilingi 4 pegunungan berapi baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif berpotensi terkena dampak letusan gunung berapi. Beberapa wilayah yang berpotensi terkena bencana alam letusan gunung api antara lain: 1).

Kecamatan

Poncokusumo

dan

Kecamatan

Jabung

yang

berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo; 2).

Kecamatan Dampit,

Ampelgading, Kecamatan

Kecamatan

Wajak

dan

Tirtoyudo, Kecamatan

Kecamatan

Poncokusumo

berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;


3).

Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/S04 , S02) dari Gunung Kelud;

4).

Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan

Kecamatan

solfatara-fumarola

Lawang hingga

berpotensi history

bencana

tahap

(S04/belerang)

dari

Gunung Arjuno-Gunung Welirang. c. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi Wilayah Kabupaten Malang yang berpotensi terjadi gempa bumi adalah wilayah yang berada di jalur-jalur besar baik lokal maupun regional yang rentan terhadap getaran, baik yang disebabkan oleh getaran gempa (vulkanik dan tektonik) maupun sumber getaran lain. Adapun wilayah yang berpotensi terjadi bancana alam gempa bumi adalah Kecamatan

Gedangan,

Kecamatan

Kecamatan

Dampit,

Sumbermanjing

Kecamatan

Wetan,

Tirtoyudo

dan

Kecamatan Ampelgading. d. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami Wilayah yang berpotensi terjadinya tsunami terutama berada pada wilayah pantai selatan akibat gempa bumi yang ada dilaut. Hal ini mengingat wilayah selatan Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, disamping itu adanya jalur tumbukan lempeng yang mempunyai potensi gempa penyebab tsunami, juga terdapat

beberapa

patahan

yang

dimungkinkan

dapat

menjadi

penyebab gempa bumi daratan. Adapun wilayah yang berpotensi bencana

alam

Kecamatan

tsunami

Sumbermanjing

meliputi

Kecamatan

Gedangan,

Wetan,

Kecamatan

Tirtoyudo,

Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur. e. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung Wilayah Kabupaten Malang yang rawan/berpotensi terjadi bencana alam angin puting beliung mencakup wilayah Kecamatan Pagak, VI - 74 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Kecamatan

Karangploso,

Kecamatan

Jabung,

Kecamatan

Wagir,

Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo. Selanjutnya, langkah-langkah yang direncanakan dalam usulan kegiatan pengelolaan bencana alam di Kabupaten Malang disampaikan dalam

framework program, meliputi kaitan antara tujuan, hasil antara kegiatan dan indikator keberhasilan serta evaluasi. Berikut langkah-langkah yang dilaksanakan, yaitu: a. Sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan pengelolaan bencana. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah menjelaskan tujuan kegiatan dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program ini. Melalui kegiatan sosialisasi ini sekaligus dilakukan inventarisasi potensi masyarakat lokal untuk mendukung program. Sosialisasi dilakukan dengan teknik-teknik partisipatif, sekaligus untuk mengumpulkan

sebanyak

mungkin

informasi

terkait

dengan

pengelolaan bencana, termasuk potensi bahaya, persepsi masyarakat dan peluang untuk pengelolaan bencana secara partisipatif yang berbasis masyarakat. b. Membangun jaringan kerja terkait bencana. Kegiatan antara masyarakat dan mitra lokal untuk membangun jaringan kerja terkait bencana dengan menyelenggarakan workshop tentang program pengelolaan bencana dengan mengundang Satgas PB di Kecamatan untuk memahami permasalahan terkait bencana alam di desa setempat serta inisiasi pembangunan jaringan kerja terkait dengan bencana alam. Melalui langkah-langkah ini diharapkan bisa mulai dibangun jaringan kerja antar stakeholders yang memiliki komitmen terhadap pengelolaan bencana alam di lokasi-lokasi yang memang sering terjadi bencana. c. Identifikasi stakeholders potensial dalam pengelolaan bencana. VI - 75 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Melalui kegiatan awal berupa sosialisasi atau perkenalan dan workshop diharapkan

akan

terjadi

interaksi

yang

intensif

antara

Pemerintah Kabupaten dengan Pelaksana di Tingkat Kecamatan dan ditindaklanjuti kepada masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat setempat membantu kegiatan selanjutnya berupa identifikasi stakeholders potensial dalam pengelolaan bencana di kawasan ini, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Pengenalan stakeholders diteruskan dengan pengenalan lebih lanjut terhadap peran dan potensi masing-masing dalam kegiatan pengelolaan bencana. d. Pembentukan Working Group tingkat kabupaten. Pertemuan-pertemuan

dengan

stakeholders

direncanakan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyusun rencana aksi yang mendapat dukungan pemerintah Kabupaten setempat melalui kebijakan pemerintah daerah termasuk dukungan anggaran. e. Penyusunan Rencanan Aksi Daerah Penanggulangan Bencana. Pada akhir tahun pertama, diharapkan working group melaksanakan workshop untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana dengan melibatkan masyarakat dan LSM lokal dalam upaya meminimalisir resiko bencana dan tindakan tanggap darurat. Rencana aksi ini diharapkan dapat dimasukkan dalam program tahunan pemerintah kabupaten sesuai dengan sektor. f. Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengelolaan bencana. Melalui pertemuan-pertemuan working group juga dilakukan advokasi terhadap aparat pemerintah kabupaten yang memiliki tanggung-jawab terhadap pengelolaan bencana untuk secara aktif melaksanakan sosialisasi

kebijakan

pemerintah

dalam

pengelolaan

bencana.

Salah satu substansi yang akan didorong adalah penyelenggaraan sosialisasi secara partisipatif tentang peraturan perundangan dan mekanisme pengelolaan bencana kepada masyarakat. Sebagai langkah awal, Satgas PB akan mendukung dan mendampingi pemerintah VI - 76 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

kabupaten dalam bentuk kerja sama untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. g. Pertemuan masyarakat untuk sosialisasi program dan membangun komitmen. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan masyarakat dan stakeholders lokal untuk sosialisasi program-program pengelolaan bencana dan membangun komitmen bersama diantara stakeholders. Dalam setiap pertemuan akan melibatkan anggota masyarakat yang terdiri dari lakilaki dan perempuan dan diharapkan melalui pertemuan masyarakat ini dibangun embrio kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap bencana dan pengelolaan bencana di kawasan sekitarnya. h. Pelatihan/Bintek Pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat kepada masyarakat. Sesuai

dengan

kebutuhan

yang

diidentifikasi

melalui

berbagai

kesempatan maka dilaksanakan pelatihan kepada kelompok masyarakat lokal yang terdiri dari laki-laki dan perempuan (PKK, GOW, organisasi wanita), mengenai pengelolaan bencana khususnya untuk mengurangi resiko bencana dan keadaan tanggap darurat. Peserta pelatihan menyusun rencana tindak lanjut berupa dokumen yang dihasilkan melalui proses pemahaman pengelolaan bencana selama pelatihan. i. Pembentukan SATGAS PB Kecamatan/Desa Masyarakat Peduli Bencana. Pertemuan lanjutan yang melibatkan masyarakat dan stakeholders lokal dengan tujuan menyusun struktur organisasi masyarakat desa setempat dalam rangka membangun gerakan pengurangan resiko bencana

dan

Penanggulangan

pemulihan Bencana

bencana Daerah

berbasis bersama

masyarakat. aparat

Badan

setempat

memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang akan diselenggarakan oleh masyarakat desa setempat.


j. Masyarakat di lokasi rawan bencana melakukan risk assessment dan simulasi. Kelompok masyarakat yang didampingi oleh mitra lokal

melakukan

risk assessment di desa setempat sehingga menghasilkan dokumen assessment yang informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Sedangkan pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana diikuti oleh warga masyarakat setempat baik laki-laki maupun perempuan. Kelompok masyarakat melaksanakan simulasi secara rutin dan terencana sehingga menjadi agenda kegiatan masyarakat desa yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten. k. PENA (Pengenalan bencana) pada anak sekolah. Tujuannya adalah murid tahu jenis bencana, tanda-tanda dan cara penyelamatan diri. Yang lebih penting mereka dapat menyampaikan apa yang mereka ketahui kepada masyarakat dilingkungannya. Diikuti oleh 802 siswa SD dan 400 siswa SMP di 9 kecamatan. l. Pembentukan Desa Tangguh. Masyarakat di daerah rawan bencana diberikan pelatihan management bencana sehingga pada situasi tertentu mereka mampu menolong dirinya sendiri, menyelamatkan orang lain dan upaya pengurangan resiko bencana. m. Identifikasi pesan-pesan Disaster Risk Reduction/Emergency Response (DRR/ER) untuk advokasi oleh Masyarakat. Kelompok masyarakat secara bersama-sama melakukan identifikasi pesan-pesan

DRR/ER sehingga menghasilkan

pesan-pesan

yang

tersirat dapat dipahami dan didokumentasikan. n. Identifikasi kebutuhan masyarakat untuk mendukung pemerintah dan lembaga internasional.


Kelompok identifikasi

masyarakat

didampingi

kebutuhannya

untuk

oleh

mitra

mendukung

lokal

melakukan

program-program

pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta lembaga-lembaga nasional maupun internasional. o. Program tindak lanjut untuk advokasi. Sebagai kelanjutan dari pelatihan-pelatihan serta proses identifikasi yang sudah dilaksanakan, maka kelompok masyarakat di setiap desa difasilitasi untuk menyusun rencana tindak lanjut untuk melakukan advokasi. p. Pembentukan jaringan antar masyarakat, pemerintah dan LSM lokal. Dengan inisiatif bersama didorong pembentukan jaringan antara kelompok masyarakat, pemerintah daerah dan LSM lokal untuk pengelolaan bencana secara umum dimulai di desa setempat. Jaringan ini selanjutnya dapat diperluas sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan, melalui peran mitra lokal dan terutama Pemerintah Kabupaten. Disamping itu, dilakukan pula kegiatan monitoring secara reguler sesuai jadwal kegiatan yang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan kegiatan serta hasil yang didapatkan dari proses-proses yang

telah

dilakukan

secara

bertahap

di

masing-masing

desa.

Kegiatan monitoring selain dilaksanakan oleh tim pelaksana juga akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sejak awal telah diajak untuk berdiskusi dalam penguasaan konsep yang akan dikembangkan. Metode monitoring akan dilakukan secara partisipatif dengan melakukan kunjungan ke desa lokasi program dan melibatkan masyarakat peserta program maupun para pelaksana program. Pada pertengahan program dan akhir program, dilakukan kegiatan evaluasi yang dimaksudkan untuk menilai tingkat kinerja serta hasil yang telah diperoleh dari proses yang telah dilakukan. Evaluasi juga dilakukan VI - 79 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

secara partisipatif dengan mengacu pada tujuan dan target program yang telah tercantum dalam rencana program, evaluasi juga dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS 1. Jenis Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otoritas, kawasan kelautan dan kedirgantaraan dan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pada dasarnya di dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya

kawasan

khusus,

melainkan

kawasan

strategis.

Namun

demikian, apabila dicermati antara definisi kawasan khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dengan definisi kawasan strategis pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa definisi kedua kawasan dimaksud relatif sama. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kawasan strategis yang dapat dikategorikan sebagai kawasan Khusus di wilayah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang meliputi Sekitar Bandar Udara, Sekitar Kawasan Strategis Hankam, Sekitar Gudang Amunisi dan Kawasan Pelabuhan. VI - 80 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

a. Kawasan Sekitar Bandar Udara Satu-satunya lapangan udara yang ada di Kabupaten Malang adalah lapangan udara Abdulrachman Saleh di Kecamatan Pakis. Pada saat ini aktivitas di lapangan udara diutamakan untuk kepentingan militer dan kepentingan

sipil.

Namun

sejak

tahun

2006,

Bandar

Udara

Abdulrachman Saleh juga telah dipergunakan untuk penerbangan sipil yang melayani rute penerbangan komersial Malang-Jakarta, dan pada tahun

2012

juga melayani

rute

Malang-Bali. Adapun

optimasi

pemanfaatan ruang dilakukan dengan penetapan kawasan bebas seluas 3 km dari run away dan radius di sekitar bandar udara sejauh 2 km agar bebas dari kawasan terbangun dan permukiman. b. Kawasan Strategis Hankam Untuk kawasan militer dalam penetapannya di bedakan menjadi 2, yaitu Komplek Militer dan Areal Latihan Militer. Dalam penerapannya, kawasan di sekitar komplek militer dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki

intensitas kegiatan tinggi

dan menimbulkan

multiplier effect. Adapun wilayah yang terdapat kompleks militer yaitu di Kecamatan Singosari, dan Jabung. Sedangkan pada Kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lawang, Bantur, Gedangan, Pagak, Donomulyo dan Pangkalan Angkatan Laut Sendangbiru. c. Sekitar Gudang Amunisi Kawasan ini terdapat di Kecamatan Turen dekat PT. Pindad, mengingat kawasan ini sangat rawan maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa disamping kiri-kanan (sekeliling) dengan jari-jari 1,6 km, intensitas kegiatan pada kawasan terbangun dikendalikan dan dibatasi secara ketat. d. Kawasan Pelabuhan Pelabuhan di Kabupaten Malang direncanakan di Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan sekaligus sebagai kota VI - 81 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

nelayan, kondisi ini mengakibatkan peningkatan kegiatan sekitar pelabuhan. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan hutan memerlukan adanya pengendalian atau arahan aktivitas pelabuhan serta pada kawasan sekitarnya agar pengembangannya tidak mengganggu/mengancam, kelestarian hutan maupun suaka alam Pulau Sempu. Rencana pengembangan pelabuhan di pantai Sendang Biru akan menimbulkan

multiplier

effect

di

daerah

sekitarnya

misalnya

perkembangan penggunaan tanah untuk kawasan terbangun akan berkembang sangat pesat khususnya untuk prasarana pelabuhan, pemukiman, industri, pengolahan ikan dan lain-lain. Letak strategis dan daya tarik wilayah pantai Sendang Biru menjadi salah satu pilar pengungkit perekonomian khususnya bagi kawasan Malang Selatan. Sebagai salah satu pengungkit ekonomi bagian Malang Selatan, kawasan Sendang Biru akan dikembangkan menjadi kawasan khusus tertentu dengan fokus kegiatan pada pengembangan pelabuhan perikanan nasional, pelabuhan samudra serta kawasan industri wilayah selatan. Dari keempat kawasan khusus dimaksud, pengelolaan kawasan tidak secara mutlak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, tetapi dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi pusat dan Provinsi terkait sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya. Untuk kawasan militer dan gudang amunisi, pengelolaannya secara mutlak dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan, namun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang tetap terjalin. Disamping itu, sesuai dengan prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Malang terdapat beberapa kawasan tertentu yang akan dipacu dan dipercepat pengembangannya, antara lain: VI - 82 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

a. Kawasan Agropolitan Sebagai salah satu kawasan ekonomi yang potensial, Kecamatan Poncokusumo ditetapkan sebagai kawasan agropolitan di Kabupaten Malang, mengingat potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Penetapan Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan agropolitan juga dikuatkan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Dalam arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan, Kabupaten Malang termasuk Kawasan Ekonomi Potensial yang mencakup KAPUK (Kawasan Pengembangan Utama

Komoditi)

dan

Kawasan

Pengembangan

Utama.

Guna

mendukung kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Malang telah menyusun Masterplan Agropolitan dan Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah Agropolitan Kabupaten Malang. b. Kawasan Industri Sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan, terkait dengan ruang terbuka hijau pada kawasan industri minimum perlu disediakan 30%. Sedangkan pemanfatan tanah itu sendiri besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40%. Bagi industri besar dan menengah akan dialokasikan dalam suatu industrial park (kawasan industri) di Jabung

dan

permukiman.

Sendangbiru Pengembangan

serta

berjauhan

Industri

dengan

diarahkan

di

kawasan Kecamatan

Lawang, Singosari dan Karangploso. Sedangkan untuk industri kecil yang non polutif dapat membaur dengan permukiman penduduk. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup serta mencegah terjadinya degradasi lingkungan, sejak dini diterapkan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan secara terpadu dan kontinyu. VI - 83 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

c.

Kawasan Pariwisata Dalam konteks kawasan pariwisata, di Wilayah Kabupaten Malang tidak ditetapkan dalam satu kawasan tertentu, tetapi ditetapkan pada tiap-tiap obyek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Beberapa

kegiatan

yang

dilakukan

dalam

rangka

pengelolaan

Pariwisata di Kabupaten Malang yaitu: 1). Pelaksanaan Kabupaten

pemasaran Malang

dan

yang

promosi

ditujukan

potensi untuk

pariwisata peningkatan

kunjungan wisata; 2). Pengembangan

destinasi

pariwisata

melalui

kegiatan

pengembangan objek pariwisata unggulan, pengembangan jenis dan paket wisata unggulan serta pengembangan daerah tujuan wisata dengan pelaksanaan even-even wisata seperti upacara petik laut di Pantai Sendang Biru, upacara keagamaan Jalanidhipuja di Pantai Balekambang, upacara Suroan di objek wisata Gunung Kawi, dan gebyar Kasembon Rafting yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan daya tarik wisatawan; 3). Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana pariwisata di rest area Poncokusumo dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung di area obyek Wisata Taman Wisata Air Wendit; 4). Pengembangan

Kemitraan

melalui

pengembangan

dan

penguatan informasi dan database, pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme dalam bidang kepariwisataan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata serta monitoring dan evaluasi. Adapun hasil kegiatan dimaksud meliputi tersedianya data yang akurat dan

akuntabel,

penyediaan

Tourism

Information

Center VI - 84


(TIC)

sebagai

pusat

informasi

pariwisata,

terlaksananya

pembinaan SDM dan profesionalisme di bidang pariwisata, pembentukan

kelompok

sadar

wisata

serta

terlaksananya

monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata; 5). Pengembangan Kawasan Perkotaan Malang Kawasan Perkotaan Malang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Kawasan perkotaan utama pendukung Kawasan Perkotaan Malang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Lawang, dan Perkotaan Tumpang. Kawasan hinterland

pendukung

Kawasan

Perkotaan

Malang

meliputi

kawasan Perkotaan Pakis, Singosari, Bululawang, Pakisaji, Wagir, Dau, Tajinan, Poncokusumo, Wajak, dan Gondanglegi. Dalam hal ini rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Malang berperan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan pariwisata wilayah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. d. Kawasan Strategis Sosio-kultural Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan sekitar candi, yaitu Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan

dengan

bentukan

geologi

tertentu

dengan

membuat

ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian. Rencana pengembangan kawasan sosio kultural sekitar candi yaitu berupa zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan kealamian candi dan benda-benda bersejarah yang ada didalamnya. VI - 85 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Zona kawasan sekitar candi terbagi atas 4 zona yaitu Kawasan Inti (bangunan candi) yang tidak boleh dibangun; Buffer Zone berupa taman bunga, pagar tanaman/pepohonan yang berfungsi meredam kebisingan dan aktivitas tinggi di sekitarnya yang dapat merusak; ruang radius (bidang transisi) yaitu kawasan peralihan dengan kegiatan luar yang lebih tinggi intensitasnya; serta pengembangan kawasan sekitar candi untuk menunjang kegiatan pariwisata dan perekonomian, dapat berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang menjual hasil industri kerajinan, cinderamata dan makanan khas Kabupaten Malang dan berbagai bentuk pengembangan lainnya. e. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, Tahura R. Suryo, dan DAS Brantas. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitarnya. Kawasan ini menyimpan berbagai kehidupan flora dan fauna tertentu dan keanekaragaman hayati, juga memiliki fungsi penyelamat lingkungan hidup dengan berbagai fungsinya sebagai kawasan lindung. Kawasan ini dapat digunakan juga sebagai kawasan wisata seperti pendakian, petualang, ataupun pengamatan bunga dan burung, juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan penelitian flora dan fauna. Kelestarian hutan pada kawasan ini harus tetap dijaga, dilarang melakukan alih fungsi kecuali untuk fungsi lindung itu sendiri. 2. Sumber Anggaran Pelaksanaan pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Daerah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Malang, dimana secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah VI - 86 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Namun demikian dalam pengelolaan pada kawasan-kawasan tertentu, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat juga mengalokasikan anggarannya untuk menunjang kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 3. Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang antara lain: a. Pengelolaan Kawasan Bandara Abdulrachman Saleh Wilayah Malang Raya mempunyai perkembangan yang pesat dan fungsi yang strategis baik dalam pengembangan sektor pariwisata, sebagai kota pendidikan, sektor industri, serta sektor perdagangan dan jasa. Hal tersebut menyebabkan mobilisasi masyarakat semakin tinggi dan menuntut akses yang memadai. Sehingga pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai bandara komersial merupakan prospek

yang

potensial.

Sesuai

dengan

kebijaksanaan

RTRW

Kabupaten Malang dan kebutuhan akan modal transportasi yang lebih efisien,

maka

Lapangan

Udara

militer

Abdulrachman

Saleh

dikembangkan sebagai bandara untuk penerbangan sipil. Namun demikian, dalam upaya pelaksanaan pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai Bandara Penerbangan Sipil, masih menemui berbagai kendala dan permasalahan antara lain: 1).

Belum

tertatanya

koridor-koridor

jalan

ke

Bandar

Udara

Abdulrachman Saleh. Hal ini terutama pada koridor jalan yang menghubungkan Kota Malang-Bandar Udara melewati kawasan padat di

sekitar

jalan

Laksda Adisucipto. Disamping itu,

keberadaan kawasan Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang terletak di sekitar kawasan perkotaan mempunyai potensi VI - 87 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

ekonomi

yang cukup tinggi, sehingga

dapat

merangsang

kecenderungan perkembagan fisik kearah bandara; 2).

Terkait dengan masalah pola penggunaan lahan sekitar Bandar Udara Abdulrachman Saleh, dapat diidentifikasi antara lain: a). Masalah perkembangan lahan terbangun yang cenderung mendekati bandara. Hal tersebut disebabkan letak strategis dan nilai lahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi serta ketersediaan akses yang memadai. Masalah ini juga terkait dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun yang dapat mengurangi area resapan dan mengurangi kawasan penyangga (kawasan penyangga sekitar kawasan militer dan kawasan bebas hambatan); b). Kawasan terbangun yang terletak disekitar ruang bebas hambatan/ruang manuver pesawat. Hal ini terkait adanya beberapa

fasilitas

terbangun

sebagai

pusat

pelayanan

perdagangan dan jasa, pusat pelayanan fasilitas perkantoran, pusat pelayanan kesehatan, rencana kawasan perumahan developer yang terletak pada ruang bebas hambatan intensif, yang pada gilirannya dapat menggaggu aktifitas penerbangan karena terletak pada ruang bebas hambatan intensif. 3).

Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penerbangan komersial;

4).

Terbatasnya

jadwal

penerbangan

mengingat

Bandara

Abdulrachman Saleh merupakan Bandara Terbatas. Dari berbagai permasalahan di atas, beberapa solusi yang dilakukan antara

lain

dalam

Pengembangan

Kawasan

Khusus

Bandara

Abdulrachman Saleh antara lain dengan: 1).

Dalam

rangka

Abdulrachman

optimalisasi Saleh

Malang

pengelolaan serta

Bandar

memperjelas

Udara

hak

dan

kewajiban dalam pengelolaaannya, telah dilakukan pembaharuan VI - 88 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kota Batu, TNI AU, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat tentang Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang yang meliputi: a). Penggunaan sumber daya manusia dari masing-masing pihak yang melakukan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang; b). Pembiayaan operasional dan bantuan perawatan fasilitas pokok serta fasilitas penunjang bandar udara; c). Pembagian

pendapatan

dari

seluruh

penerimaan

atau

perolehan jasa pelayanan bandar udara; d). Pengembangan dan pembangunan bandar udara; e). Perencanaan penanganan kondisi darurat; f). Sarana dan prasarana akses jalan masuk ke bandar udara; g). Peningkatan fasilitas terminal penumpang bandar udara; h). Pengelolaan dan pengaturan sisi darat dan sisi udara bandar udara; i). Pengamanan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang. 2).

Peningkatan

pembangunan

fasilitas

sarana

dan

prasarana

penunjang kegiatan penerbangan komersial yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati; 3).

Penataan dan pengendalian tata ruang kawasan khusus sekitar Bandara Abdulrachman Saleh, utamanya menyangkut: a). Pengembangan struktur ruang pada kawasan khusus sekitar bandara

Abdulrachman

Saleh

yang

didasarkan

pada

kesesuaian struktur ruang berdasarkan kebijaksanaan tata ruang yang ada dan

kebutuhan ruang untuk kegiatan

penerbangan (ruang bebas hambatan, ruang manuver VI - 89 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

penerbangan, ruang pengaruh kebisingan, dan lain-lain) dengan menggunakan konsep pembagian wilayah yang

Multiple

disebut

Nuclei

Concept,

yaitu

suatu

pola

peruntukkan lahan yang terdiri atas pusat-pusat pelayanan yang jumlahnya lebih dari satu; b). Pengendalian intensitas bangunan pada kawasan khusus sekitar bandar udara Abdulrachman Saleh yang sejajar dengan landasan pacu yaitu 9000 meter dengan ketentuan bebas bangunan 0 - 4 km; c). Penentuan zona di sekitar kawasan khusus Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang didasarkan pada ketentuan tinggi bangunan pada tiap ruang bebas hambatan, kawasan pengaruh

kebisingan,

kecenderungan

kesesuaian

perkembangan

fungsi

pada

bandara,

kawasan

dan

sekitar

bandara. b. Kawasan Militer Kawasan Militer di Kabupaten Malang dibedakan menjadi dua ketentuan, yaitu komplek militer dan areal latihan. Di sekitar komplek militer akan dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas

kegiatan

tinggi

dan

menimbulkan

multiplier

effect.

Sedangkan areal latihan militer yang ada di wilayah Kabupaten Malang antara lain berada di Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagak dan Donomulyo. Permasalahan yang muncul diantaranya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan lahan areal latihan tersebut karena berada dalam wilayah administrasi desa dan areal tersebut hanya dipergunakan pada saat musim latihan saja. Alternatif

jalan

penyelesaian

keluarnya

konflik

telah

pertanahan

dilaksanakan dimaksud

dan

melalui

difasilitasi

musyawarah

mufakat, baik antara pihak militer, masyarakat dan Pemerintah VI - 90 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Kabupaten Malang maupun unsur DPRD. Walaupun beberapa agenda musyawarah yang dilakukan sampai dengan saat ini belum menemui titik temu, namun demikian agenda tersebut sampai dengan saat ini terus diupayakan. c. Pengelolaan Kawasan Industri 1).

Permasalahan yang muncul antara lain: a). Adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah, sehingga penetapan kawasan industri belum dapat dibarengi dengan pembangunan kawasan tersebut; b). Belum tersedianya lahan untuk pembangunan kawasan industri; c). Belum

adanya

investor

yang

akan

membangun

dan

mengelola kawasan industri; d). Kurang

optimalnya

pelaksanaan

promosi

rencana

pembangunan kawasan industri baik dalam tingkat regional, nasional maupun internasional; e). Jalan Tol Pandaan-Malang: masih menunggu dukungan administratif untuk proses penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) jalan tol yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2).

Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain: a). Perlunya upaya optimalisasi promosi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Malang baik dalam level nasional maupun internasional yang ditujukan untuk menarik investor baik lokal maupun asing; b). Perlunya ketegasan pembagian kewenangan yang jelas (role sharing) antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan calon investor, sehingga ada kejelasan siapa berbuat apa. VI - 91


d. Pengelolaan Kawasan Pariwisata Dalam

pengembangan

kepariwisataan

di

Kabupaten

Malang

berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPKA) pengembangannya diarahkan berwawasan lingkungan dan mengutamakan kelestarian. Langkah-langkah kebijaksanaan yang telah ditempuh adalah: 1).

Kegiatan

pengembangan

obyek

pariwisata

dengan

tidak

meninggalkan keasliannya; 2).

Pengembangan pariwisata mempertimbangkan keterkaitan antar obyek

melalui

paket

wisata

untuk

lebih

menghidupkan

kepariwisataan di Kabupaten Malang; 3).

Pelestarian wisata budaya dengan atraksi wisata;

4).

Memprioritaskan

peningkatan

aksessibilitas

(jalan

dan

transportasi) dan sarana/prasarana pariwisata yang sangat berperan penting bagi pengembangan pariwisata; 5).

Kegiatan promosi melalui leaflet, kalender wisata dan paket wisata.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya secara umum masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Malang antara lain: 1).

Kelangsungan kegiatan pariwisata sangat bergantung dari kondisi dan aktifitas sub sistem terkait bahkan terdapat sistem lain yang semula

tidak

diperhitungkan

dapat

masuk

dan

sangat

berpengaruh seperti sistem ketertiban dan keamanan sehingga dapat

mengganggu

gerakan

sistem

kepariwisataan

secara

keseluruhan; 2).

Secara universal jaminan dan perlindungan atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan wisatawan, sudah menjadi suatu tuntutan yang mutlak harus dipenuhi dalam pengembangan pariwisata; VI - 92


3).

Banyaknya potensi dan aset-aset obyek wisata yang belum dikelola secara terpadu;

4).

Belum adanya manajemen yang tepat untuk pengembangan sektor wisata di Kabupaten Malang.

Terhadap beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas, beberapa

alternatif

pemecahan

masalah

yang

dilakukan

antara lain: 1).

Peningkatan kesadaran ikut menciptakan suasana tertib, aman dan nyaman kepada masyarakat secara persuasif utamanya dilakukan dengan menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat sadar wisata di daerah tujuan wisata;

2).

Secara

bertahap

dan

berkelanjutan

telah

dilakukan

pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana obyek wisata serta peningkatan atraksi wisata sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing industri wisata di Kabupaten Malang. Disamping itu, peningkatan sarana dan prasarana transportasi dari dan ke obyek wisata terus diupayakan; 3).

Secara

bertahap

dikembangkan

pariwisata

dengan

model

pendekatan Pariwisata Inti Rakyat, Desa Wisata, Wisata Remaja Nusantara serta Kelompok Sadar Wisata. e. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup Kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup di Kabupaten Malang terdapat di Pulau Sempu, kawasan Bromo – Tengger - Semeru, Tahura R. Soeryo, dan DAS Brantas yang harus dijaga agar kelestarian flora dan fauna didalamnya tidak punah dan terciptanya keseimbangan ekologi di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya tetap terjaga. Selain itu kawasan tersebut dapat memberi sumbangan besar bagi kegiatan penelitian dan menjadi

orientasi

migrasi

yang

mempunyai

ciri

khas

berupa

keanekaragaman hayati dan atau keunikan jenis satwa untuk meneruskan kelangsungan hidupnya dengan dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. VI - 93 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Permasalahan yang masih muncul diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan ekosistem di kawasan suaka margasatwa. Solusi yang ditempuh untuk menjaga kelestarian kawasan diantaranya diberlakukannya ketentuan pelarangan terhadap setiap kegiatan yang dapat mengganggu dan menimbulkan kerusakan serta mengancam kelestarian kawasan suaka margasatwa. Selain itu, perlu dilakukan studi terhadap dampak lingkungan bagi setiap kegiatan yang akan dialokasikan disekitar suaka margasatwa. G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. SKPD yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja, maka dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 membentuk organisasi perangkat daerah yang disebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Adapun

tugas

pokok

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang adalah: a. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. VI - 94 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong

Praja

dan

Perlindungan

Masyarakat

Kabupaten

Malang

mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan; b. Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan, pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, operasional dan pengawasan, serta penyidikan dan penindakan; c. Pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja polisi pamong praja; d. Pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati,

Keputusan

Bupati

dan

peraturan

perundang-undangan lainnya; e. Pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya; f. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan program, pedoman, dan petunjuk teknis; g. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana; h. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat; i. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;


j. Pelaksanaan

kebijakan

pemeliharaan

dan

penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum di Daerah; k. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundangundangan lainnya; l. Pelaksanaan

koordinasi

pemeliharaan

dan

penyelenggaraan

ketentraman umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; m. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang meliputi: a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya; c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah,

Peraturan

Bupati,

Keputusan

Bupati

dan

peraturan

perundang-undangan lainnya. Adapun

kewajiban

Satuan

Polisi

Pamong Praja dan

Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Malang dalam pelaksanaan tugasnya adalah: a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; VI - 96 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; d. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan penanganan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selalu berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal termasuk Kepolisian Resort Malang, Komando Distrik

Militer

0818

Kabupaten

Malang

serta

instansi

vertikal

terkait lainnya. Penanganan sebagaimana dimaksud, melalui upaya-upaya: a. Upaya Preventif, dengan cara: 1).

Melakukan patroli dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;

2).

Memberikan

penyuluhan

dan

pembinaan

bila

menemukan

pelanggaran, serta mengundang pelanggar untuk klarifikasi; 3).

Memberikan teguran apabila akan timbul pelanggaran dalam rangka penegakan.

b. Upaya Represif Merupakan tindakan pemberian sanksi kepada pelanggar Peraturan Daerah tidak

dengan mengulangi

tujuan

untuk

perbuatan

memberikan

efek

pelanggaran

yang

jera

untuk

dilakukan.

Upaya ini meliputi: 1).

Tindakan Represif Non Yustisi;

2).

Tindakan Represif Pro Yustisi. VI - 97


2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kondisi aparatur Satuan Polisi pamong praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang kelamin,

tingkat

pendidikan

tahun 2012, ditinjau dari jumlah, jenis formal,

golongan

dan

pendidikan

penjenjangan aparatur, maka adalah sebagai berikut: a. Jabatan Struktural

:

13 orang

b. Staf / PNS

:

40 orang

c. Tenaga Kontrak

:

3

d. Tenaga Harian Lepas

:

37 orang

orang

Adapun komposisi pegawai pada Satuan Polisi pamong praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang

pada Tahun 2012 adalah

sebagai berikut: a. Tingkat Pendidikan: 1). S2

:

3

orang

2). S1

:

12

orang

3). D3

:

1

orang

4). D2

:

-

orang

5). D1

:

-

orang

6). SLTA

:

73

orang

7). SLTP

:

2

orang

8). SD

:

2

orang

b. Jenis Kepegawaian: Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 53 orang, Pegawai Tidak Tetap (SK Sekda) 3 orang dan Pegawai Harian Lepas sebanyak 37 orang. c. Jenis Kelamin: Kemudian dari sejumlah Pegawai itu sebanyak 85 orang Laki-laki dan 8 Orang Perempuan. VI - 98 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

d. Pangkat/Golongan: Pegawai menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut: 1).

Pembina Tk. I (IV/b)

:

2 orang;

2).

Pembina (IV/a)

:

1 orang;

3).

Penata Tk. I (III/d)

:

2 orang;

4).

Penata (III/c)

:

5 orang;

5).

Penata Muda Tk. I (III/b)

:

7 orang;

6).

Penata Muda (III/a)

:

5 orang;

7).

Pengatur Tk.I (II/d)

:

3 orang;

8).

Pengatur Muda Tk. I (II/b) :

24 orang;

9).

Pengatur (II/a)

:

4 orang.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran Dalam rangka peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kabupaten Malang telah mengalokasikan anggaran melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut: a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dianggarkan sebesar Rp..440.038.950,- terealisasi sebesar Rp. 439.259.950,-. Tabel 6.4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan No

1.

2. 3.

Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Pengendalian Keamanan Lingkungan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

19.492.500

19.492.000

166.265.900

165.487.400

254.280.550

254.280.550

Sumber : Kantor Satpol PP dan Linmas Kabupaten Malang


b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

dianggarkan

sebesar

Rp..766.270.000,-

terealisasi

sebesar

Rp..764.894.750,-. Tabel 6.5 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal No

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Peningkatan Kerja sama dengan Aparat 1.

Keamanan dalam Teknik Pencegahan

228.160.000

227.284.750

538.110.000

537.610.000

Kejahatan 2.

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

Sumber: Kantor Satpol PP dan Linmas Kabupaten Malang

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dianggarkan sebesar Rp. 154.214.100,- terealisasi sebesar Rp. 154.212.200,-. Tabel 6.6 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan No

1.

Kegiatan

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

154.214.100

154.212.200


d. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau dianggarkan sebesar Rp..324.999.800,- terealisasi sebesar Rp..324.549.800,-. Tabel 6.8 Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau No

1.

Kegiatan Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

324.999.800

324.549.800


VI -100 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

4. Penanggulangan dan Kendalanya Penanggulangan masalah ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada serta melakukan operasi-operasi penertiban di lapangan, baik yang menyangkut masalah pelanggaran

Peraturan

ketentraman

dan

Daerah

ketertiban

maupun

kegiatan-kegiatan

wilayah. Adapun

pelaksanaan

patroli operasi

penertiban di lapangan meliputi: a. Pelaksanaan penertiban reklame yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame; b. Penertiban PKL; c.

Penertiban masyarakat pelanggar lainnya yang telah menjadi prioritas, antara lain: Pelanggar HO dan IMB pada bangunan-bangunan tempat usaha.

Beberapa kendala/permasalahan yang muncul antara lain disebabkan oleh: a. Ditinjau dari personil: 1).

Belum terbangunnya koordinasi dan kerja sama yang mantap antar SKPD terkait untuk penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum. Misalnya penanganan PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berupa penggusuran dan pelarangan aktivitas berdagang di tempat-tempat tertentu yang belum diimbangi dengan penataan dan revitalisasi penempatan PKL secara komprehensif dan permanen, sehingga tidak terjadi pelanggaran kembali;

2).

Adanya keterbatasan personil serta sarana dan prasarana khususnya kendaraan operasional pick up dan berdampak pada kurang optimalnya penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban

umum,

mengingat

kondisi

geografis

wilayah

Kabupaten Malang serta jangkauan wilayah yang cukup luas terdiri dari 33 kecamatan. VI -101 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

b. Masih minimnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). c.

Ditinjau dari dasar aturan atau landasan hukum: 1).

Belum

adanya

regulasi

teknis

yang

mengatur

masalah

ketentraman dan ketertiban umum, antara lain penanganan Asetaset Pemerintah Daerah khususnya Aset Tanah, Pedagang Kaki Lima (PKL), Permasalahan Anak-anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis,

Wanita

Tuna

Susila

(WTS)

dan

beberapa

permasalahan penyandang masalah sosial lainnya berdampak pada belum optimalnya upaya penanganan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; 2).

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang berlaku;

3).

Kurangnya informasi di kalangan masyarakat terhadap produkproduk hukum yang telah disyahkan.

Langkah antisipasi ke depan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah melakukan penyempurnaan perangkat aturan hukum yang ada serta membuat perangkat hukum yang diperlukan melalui Peraturan Daerah (Perda) serta mengupayakan perubahan formasi personil melalui penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan peningkatan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di samping itu, upaya peningkatan sarana dan prasarana khususnya kendaraan operasional ketentraman dan ketertiban

masyarakat

akan

terus

diupayakan

agar

upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan optimal. Komitmen ini akan terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada agar kendala yang dihadapi dalam penanganan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat semakin ditekan. VI -102 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangannya Untuk mengantisipasi permasalahan keamanan dan ketertiban diantaranya aparat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan jajaran terkait dengan mengikutsertakan dari Kepolisian Resort Malang dan Komando Distrik Militer (KODIM) 0818 Kabupaten Malang, terutama yang berkaitan dengan masalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti penanganan unjuk rasa, serta pengamanan pemilihan kepala desa.

VI -103 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012

BAB VII PENUTUP

Sesuai tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2012 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program-program urusan wajib dan urusan pilihan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan/jembatan, kepengairan, dan keciptakaryaan termasuk lingkungan permukiman dan perumahan rakyat, telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan capaian kinerja bidang kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan serta semakin meningkatkan daya saing daerah. 2. Bahwa kerja sama dan sinergitas pemerintah dengan DPRD bersama para pemangku kepentingan Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2012 telah membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Seluruh urusan wajib, urusan pilihan dan urusan lainnya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Malang sebagai daerah otonomi, telah dilaksanakan dengan hasil yang cukup baik. Disamping itu harus diakui pula dalam berbagai hal masih terdapat kekurangan dan ketidakberhasilan. Penilaian ini harus disikapi dengan komitmen akan bekerja lebih keras lagi di tahun-tahun mendatang. 3. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,44% merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi bagi Kabupaten Malang yang merupakan daerah pertanian. Bahkan tidak hanya mencapai angka yang tinggi kita juga telah mampu memperbaiki struktur ekonomi yang selama ini masih bertumpu pada komoditas primer, secara gradual telah bergeser kepada komoditas sekunder dan tersier. Peran sektor industri dan perdagangan melaju lebih cepat dibanding peran sektor pertanian primer. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai tambah produk pertanian olahan sudah semakin dinikmati oleh masyarakat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Kondisi capaian ini dapat dijadikan landasan dan arah pengembangan perekonomian daerah menuju era industrialisasi kedepan yaitu industri yang berbasis pertanian.

4. Pelayanan publik juga semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan sosial yang merupakan urusan terkait langsung dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Begitu pula dengan pelayanan umum lainnya seperti urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, perizinan usaha dan pelayanan informasi pembangunan juga terselenggara dengan baik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik beberapa terobosan yang dilakukan untuk dapatnya melayani masyarakat dengan prima; namun dimaklumi bersama dalam rangka pelayanan prima diperlukan aparatur yang komitmen dan trampil, sarana yang memadai dan anggaran yang cukup; sementara kemampuan Pemerintah

Kabupaten Malang sebagaimana yang disebutkan di atas masih

sangat terbatas, dan sarana prasarana juga belum seluruhnya mencukupi; sehingga masih terjadi keluhan bahkan komplain atas pelayanan pemerintah. Oleh karena itu langkah yang telah ditempuh adalah meningkatkan pelayanan melalui tahapan-tahapan yang secara obyektif dapat kita lakukan, serta melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak. Dikaitkan pula dengan tahun 2012 sebagai tahun kedua RPJMD periode 2010-2015 dapat diindikasikan pula keberhasilan secara kualitatif sebagai berikut:

Mandiri; ditunjukkan dengan semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan yang ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin partisipatif dengan pelibatan masyarakat dan stakeholders pembangunan dan semakin meningkatnya kualitas pelayanan. Selain itu semakin berkembangnya semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya usaha masyarakat sebagai salah satu wujud kemandirian dalam perekonomian daerah. Semangat kemandirian juga muncul dari berbagai bidang dan kegiatan pembangunan seperti Desa Mandiri Energi, Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat, dan sebagainya.

Agamis; ditunjukkan dengan kondisi masyarakat yang berbudaya agamis dan toleransi, berkembangnya pendidikan dan lembaga keagamaan, semakin meningkatnya peran tokoh agama dalam pembangunan yang ditandai dengan tidak terjadinya konflik antar dan internal umat beragama maupun kasus sara. Kondisi kondusif keagamaan tersebut berdampak positif terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas pembangunan. VII - 2 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

Demokratis; ditunjukkan dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang

senantiasa

melibatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pengambilan

keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila; ditandai dengan perilaku bijaksana, melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dan saling menghormati.

Produktif; ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah, antara lain digalakkannya program pengembangan produk unggulan di masing-masing desa dan kelurahan sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

Maju; ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia

dan

hasil-hasil

pembangunan

yang

ditandai

dengan

semakin

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli; semakin meningkatnya Produk Domestik Regional

Bruto

(PDRB)

termasuk

PDRB

perkapita;

menurunnya

tingkat

kemiskinan dan desa tertinggal.

Aman;

ditunjukkan

dengan

semakin

meningkatnya

keamanan

masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang

kedudukan,

pangkat,

jabatan

seseorang

serta

terciptanya

penghormatan pada hak-hak asasi manusia. Kondisi keamanan ini ditandai dengan tidak terjadinya gangguan keamanan masyarakat yang berarti dalam menjamin ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.

Tertib;

ditunjukkan

dengan

semakin

meningkatnya

kepatuhan

masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku. Keberhasilan menjaga ketertiban masyarakat juga dirasakan dengan terciptanya kondisi kondusif dan perilaku saling menghormati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Berdaya Saing; ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional; semakin meningkatnya daya saing daerah yang ditandai dengan semakin VII - 3 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

meningkatnya kunjungan wisata yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi daerah tujuan wisata utama dan daerah tujuan investasi di Jawa Timur; disamping beberapa penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Malang sebagai bukti keberhasilan dalam bidang-bidang tertentu baik pada tataran provinsi maupun nasional. Melalui LKPJ ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh

stakeholders pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD dan jajaran SKPD

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Malang

termasuk

jajaran

pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Malang secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan tahun 2012. Kami

juga

penyelenggaraan

menyampaikan

pemerintahan

permohonan

maaf

hingga penyampaian

apabila

Laporan

dalam

Keterangan

Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2012 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi kepemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan

upaya

kita

untuk

memajukan

dan

mensejahterakan

masyarakat

Kabupaten Malang. Amin. Malang,

Maret 2013

BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA

VII - 4 LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2013

Recommend Documents