LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 201
DAFTAR ISI LKPJ
BAB
I
PENDAHULUAN
Hal
A. Dasar Hukum …………………………………………………. 2 B. Gambaran Umum Daerah…………………………………… .2 BAB
II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A. Visi dan Misi…………………………………………………….6 B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah………………………
6
C. Prioritas Daerah……………………………………………… 6 BAB
III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. Pengelolaan Pendapatan Daerah…………………………
.7
B. Pengelolaan Belanja Daerah………………………………… 7 BAB
IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan…………………………….8 B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan…………………………. 10
BAB
BAB
V
VI
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan yang diterima…………………………
11
B. Tugas Pembantuan yang Diberikan………………………
11
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama antar Daerah……………………………………
12
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga…………………
12
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah…………… 12 D. Pembinaan Batas Wilayah………………………………….. 12 E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana……………... 12 F. Pengelolaan Kawasan Khusus……………………………. . 15 G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Khusus………………………………………………………… 15 BAB
VII
Lampiran
PENUTUP…………………………………………………………. 16
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum 1.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;
4.
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga;
B. Gambaran Umum Daerah 1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Struktur organisasi Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut: a.
Kepala Pelaksana
b.
Ka. Sub. Bagian Tata Usaha
c.
Kepala Seksi terdiri dari :
d.
*
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
*
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
*
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kelompok Jabatan Fungsional Adapun bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulanga Bencana
Daerak Kabupaten Purbalingga sebagaimana terlampir.
2.
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah mempunyai
fungsi : a.
perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
b.
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
c.
pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
d.
pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
e.
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
f.
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
g.
pemegang komando pada saat tanggap darurat;
h.
pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan katatausahaan;
i.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
3. Kepegawaian Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga berjumlah 21 orang, dengan komposisi sebagai berikut : a. Pegawai menurut jenis kelamin : *
Laki-laki
: 20 orang
*
Perempuan
:
b. Pegawai menurut Pendidikan
1 orang :
*
Pasca Sarjana (S2)
:
1 orang
*
Sarjana ( S1)
:
7 orang
*
Sarjana Muda
:
1 orang
*
SLTA
:
11 orang
*
SD
:
1 orang
c. Pegawai menurut Golongan/Ruang *
Golongan IV
:
1 orang
*
Golongan III
:
8 orang
*
Golongan II
:
10 orang
*
Golongan I
:
- orang
d. Pegawai menurut status kepegawaian: *
Pegawai Negeri Sipil : 19 orang
*
CPNS
:
- orang
*
Tenaga PTT
:
2 orang
:
Adapun
nama-nama
personil BPBD
Kabupaten
Purbalingga
Jabatan
Pendidikan
sebagai berikut: No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Nama/NIP
Tempat/Tgl Lahir
Pangkat/Gol
PRIYO SATMOKO, SH. MH Purbalingga,29 April 1969 19690429 199603 1 003 HARTOYO, ST Purworejo, 26 Januari 1960 19600126 198003 1 003 M.CHUSNUL ARIFIN S.Sos Purbalingga, 26 Januari 1964 19760307 199603 1 004 MUHSONI, SH Sragen, 28 Agustus 1965 19650828 199003 1 007 NUGROHO PRIYO PRATOMO, Purbalingga, ST 16 Juli 1974 19740716 200312 1 007 SUPRIYONO Purbalingga, 06 Oktober 1957 19571006 198311 1 007
Pembina Tk. I / IV B
Kalak BPBD
S-2 Hukum
Penata / III c
Kasubag TU
S-1 Teknik
Penata / III c
S-1 FISIP
Penata Muda Tk.I / III b
Kasi Pencegahan & Kesiapsiagaan Kasi Kedaruratan & Logistik Kasi Rehabilitasi & Rekonstruksi Staf BPBD (Damkar)
SUGENG RIYADI, SH Banyumas, 01 Agustus 1976 19670801 199303 1 008 ENY WIGATI, SH Banjarnegara, 25 Oktober 1971 19711025 199403 2 005 ARI SUPRIYATNO, ST Purbalingga, 16 Juni 1978 19780616 200501 1 007 NUR CAHYO WIBOWO, A.MdBanyumas, 30 September 1982 19820930 200501 1 005 ARIF WAHYUDI DWI NUGROHO Purbalingga, 17 Mei 1974 19740517 200604 1 007 RETNO AGUS TRI WIBOWOPurbalingga, 30 September 1977 19770930 200604 1 007 YULIANTO Purbalingga, 15 Juli 1977 19770715 200604 1 018 TURYONO Purbalingga, 11 Mei 1978 19780511 200604 1 008 SOLEH KHAMAMI Purbalingga, 18 Maret 1966 19660318 200801 1 004 MURBAWANTIK SENO AJI Purbalingga, 17 Oktober 1966 19661017 200801 1 004 WAGIYANTO Purbalingga, 22 Desember 1969 19691222 200901 1 001 TURIMAN Purbalingga,19 Oktober 1970 19701019 200801 1 007 WANTOYO Banjarnegara, 09 Oktober 1984 19841009 200801 1 004 ACHMAD SUJADI Purbalingga, 01 Agustus 1954 814054341 TEGUH RAME SUPARDI Purbalingga, 12 Pebruari 1976 81408136
Penata Muda Tk.I / III b
Staf TU
S-1 Hukum
Penata Muda / III a
Staf TU
S-1 Hukum
Penata Muda Tk.I / III b
Staf TU
S-1 Teknik
Pengatur Tk. I / II d
Staf Sie Rehab. Rekon D-III Teknik
Penata / III c Penata / III c
S-1 Hukum S-1 Teknik SMA
Pengatur Muda Tk.I / II b Staf BPBD (Damkar) SMA Pengatur Muda Tk.I / II b Staf BPBD (Damkar) SMA Pengatur Muda Tk.I / II b Staf BPBD (Damkar) SMA Pengatur Muda Tk.I / II b Staf BPBD (Damkar) SMA Pengatur Muda Tk I / II b Staf Sie Pecegahan
STM
Pengatur Muda Tk I / II b Staf BPBD (Damkar) SMA Pengatur Muda / II a
Staf BPBD (Damkar) SMA
Pengatur Muda Tk I / II b Staf Darlog
STM
Pengatur Muda / II a
Staf TU
SMA
PTT
Staf BPBD (Damkar) SD
PTT
Staf BPBD (Damkar) SMA
Diklat Struktural Diklat Pim III Diklat Pim IV Adum
4. Daftar asset yang dikelola Daftar aset yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana terlampir.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A. Visi dan Misi Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga adalah “KETANGGUHAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA” Sedangkan dalam rangka mencapai visinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga melaksanakan misi: a. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko; b. Membangun system penanggulangan bencana yang handal; c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi
dan
arah
kebijakan
Program
dan
Kegiatan
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan
fasilitasi
dan
koordinasi
pelaksanaan
kegiatan
penanggulangan bencana dilakukan oleh ketersediaan dana dan prasarana serta sumber yang memadai. b. Melakukan pendataan yang akurat dan terkini yang menunjang pengambilan kebijakan penanggulangan bencana sehingga pemecahan permasalahan dapat dilakukan secara preventif dan bila terdapat permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat. c. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi program-program penanggulangan bencana sehingga tercipta suatu kesatuan pandangan dan persepsi baik dilingkungan birokrasi maupun pada masyarakat. d. Optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
kepada
masyarakat mengenai penanggulangan bencana. e. Menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan tugas dan kewajibannya pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. f. Meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi di bidang penanggulangan bencana. C. Prioritas Daerah (dibuat Bappeda)
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.
Target dan Realisasi Pendapatan
2.
Permasalahan dan Solusi
B. Pengelolaan Belanja Daerah 1.
Target dan Realisasi Belanja
2.
Permasalahan dan solusi
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Urusan Wajib yang dilaksanakan 1. Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal
2. Realisasi Program dan Kegiatan Program : Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan. Kegiatan : 1. Pembangunan Gedung BPBD Kabupaten Purbalingga dengan pagu anggaran
sebesar
Rp.
873.020.000,-
dengan
realisasi
Rp.
712.394.450,- atau 81,60%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah menerapkan prinsip efisiensi anggaran terkait belanja barang dan belanja jasa, sehingga kegitan Pembangunan Gedung BPBD Kabupaten Purbalingga
dapat
tercapai dengan baik. b. Program : Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kegiatan : 1.
Penyediaan bahan dan jasa perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 110.309.000,- dengan realisasi Rp. 97.952.835,- atau 86,31% Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah menerapkan prinsip efisiensi anggaran terkait belanja barang dan belanja jasa
2.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 91.660.000,- dengan realisasi Rp. 67.485.455,- atau 73,63%. Permasalahan
yang
dihadapi
adalah
taksiran
biaya
waktu
pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan, solusi yang ditempuh kedepan dalam penyusunan perencanaan yang efektif dan mengacu pada pelaksanaan tahun sebelumnya. 3.
Pemeliharaan sarana dan prasarana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.645.000,- dengan realisasi Rp. 100.299.550,- atau 79,83%.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah menerapkan prinsip efisiensi anggaran terkait belanja barang dan belanja jasa serta menghindari dobel anggaran. 4.
Pengadaan sarana dan prasarana kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 133.650.000,- dengan realisasi Rp. 123.158.000,- atau 92,15%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah menerapkan prinsip efisiensi anggaran terkait belanja barang dan belanja jasa.
5.
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000,-,- dengan realisasi Rp. 2.799.500,- atau 28,00%. Dilakukan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dengan membiayai pegawai yang mengikuti diklat, kursus, workshop maupun seminar. Dalam pengelolaan anggaran kegiatan ini menarapkan efisiensi dengan hanya mengikuti diklat dan kursus yang resmi dari pemerintah.
c. Program :
Penanggulangan Bencana
Kegiatan : 1. Fasilitasi Penanganan Darurat/Pemulihan Awal Akibat Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.500.000,- dengan realisasi Rp. 30.586.100,- atau 75,52%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah menerapkan prinsip efisiensi anggaran terkait belanja barang dan belanja jasa, sehingga kegitan Fasilitasi Penanganan Darurat/Pemulihan Awal Akibat Bencana dapat tercapai dengan baik. 2. Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.920.000,- dengan realisasi Rp. 770.000,atau 9,72%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah menerapkan prinsip efisiensi anggaran terkait belanja barang dan belanja jasa, sehingga kegitan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dapat tercapai dengan baik.
3. Pelatihan & Sosialisasi Budaya Sadar Bencana dengan pagu anggaran
sebesar
Rp.
19.895.000,-
dengan
realisasi
Rp.
16.262.500,- atau 81,74%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah menerapkan prinsip efisiensi anggaran terkait belanja barang dan belanja jasa, sehingga kegitan Pelatihan & Sosialisasi Budaya Sadar Bencana dapat tercapai dengan baik. 4. Penyediaan Stock Logistik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi Rp. 53.285.350,- atau 88,81%. 5. Perbaikan Longsor Badan Jalan Karangmocol-Rembang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.000.000,- dengan realisasi Rp. 43.000.000,- atau 100%. 6. Perbaikan Longsor Badan Jalan Karangreja-Karangjambu Desa Gondang Kec. Karangreja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 51.250.000,- dengan realisasi Rp. 48.687.500,- atau 95%. 7. Pengadaan Stock Bronjong Penanganan Darurat Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi Rp. 97.578.000,- atau 97,58%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah menerapkan prinsip efisiensi anggaran terkait belanja barang dan belanja jasa, sehingga kegitan Pengadaan Stock Bronjong Penanganan Darurat Bencana dapat tercapai dengan baik. 8. Mobilisasi Jembatan Knockdown Darurat Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.0000.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan Mobilisasi/ Pembongkaran Jembatan Knockdown Darurat Bencana tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan dikarenakan pelaksanaan Pembangunan Jembatan permanen Kali Arus desa Losari belum dapat diselesaikan hingga batas waktu akhir tahun anggaran 2012, sehingga keberadaan jembatan darurat masih dibutuhkan sebagai akses jalan masyarakat Losari-Gunungwuled
9. Pelatihan Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan Alokasi Anggaran Rp.40.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.31.187.165,- atau sebesar 77,97%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah menerapkan prinsip efisiensi anggaran terkait belanja barang dan belanja jasa, sehingga kegitan Pelatihan DaLA dapat tercapai dengan baik.
B. Urusan pilihan yang dilaksanakan -
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan yang diterima. a. Dana Tugas Pembantuan dari BNPB Dana Pembangunan Gedung Kantor BPBD Kabupaten Purbalingga dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.200.000.000,B. Tugas Pembantuan yang diberikan. -
BAB VI PENYELENGGARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A.
Kerjasama Antar Daerah. -
B.
Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga. -
C.
Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah. -
D.
Pembinaan Batas Wilayah. -
E.
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. 1. Bencana Yang Terjadi dan Pencegahannya Kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan terjadinya bencana alam. Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga berupa bencana alam yang meliputi: bencana tanah longsor termasuk di dalamnya tanah retak, bencana banjir, bencana angin ribut dan kekeringan. Selain bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, di Kabupaten Purbalingga juga terjadi bencana non alam yakni bencana kebakaran. Bencana alam tanah longsor terjadi meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemangkon, Kaligondang, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Bojongsari, Bobotsar, Mrebet, Rembang dan Kecamatan Karangmoncol. Bencana alam Banjir terjadi meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kemangkon,
Kaligondang,
Kalimanah,
Bojongsari,
Bobotsari,
Karanganyar, Mrebet, Bukateja, Kejobong, Purbalingga, Rembang, Karangmoncol dan Kertanegara.
Sedangkan bencana angin ribut terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Kemangkon, Kaligondang, Kutasari, Bojongsari, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu,
Karanganyar,
Kejobong,
Pengadegan,
Rembang,
Karangmoncol, Padamara, Bukateja dan Kalimanah. Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka upaya pencegahan bencana tersebut adalah: a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat; b. Melakukan koordinasi dengan sektor terkait (SKPD) teknis dalam mengupayakan pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanganan bencana; c. Melaksanakan monitoring daerah potensi bencana terutama pada daerah daerah yang sering terkena bencana; d. Melakukan pendataan hasil dari laporan masyarakat yang terkena bencana sebagai rujukan upaya pencegahan selanjutnya. e. Menyalurkan bantuan kepada korban bencana; f.
Melaporkan kejadian bencana ke tingkat provinsi (BPBD Provinsi Jateng) dan ke BNPB di Jakarta.
2. Status
Bencana
(Nasional,
Regional/
Provinsi
atau
Lokal/Kabupaten/Kota). 3. Sumber Dana dan Anggaran Sumber dana Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD adalah: 1. Pembangunan Gedung BPBD Kabupaten Purbalingga dengan pagu anggaran
sebesar
Rp.
873.020.000,-
dengan
realisasi
Rp.
712.394.450,- atau 81,60%. 2. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 110.309.000,- dengan realisasi Rp. 97.952.835,-
atau
86,31% 3. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 91.660.000,- dengan realisasi Rp. 67.485.455,- atau 73,63%.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.645.000,- dengan realisasi Rp. 100.299.550,- atau 79,83%. 5. Pengadaan sarana dan prasarana kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 133.650.000,- dengan realisasi Rp. 123.158.000,- atau 92,15%. 6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000,-,- dengan realisasi Rp. 2.799.500,- atau 28,00%. 7. Fasilitasi Penanganan Darurat/Pemulihan Awal Akibat Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.500.000,- dengan realisasi Rp. 30.586.100,- atau 75,52%. 8. Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.920.000,- dengan realisasi Rp. 770.000,- atau 9,72%. 9. Pelatihan & Sosialisasi Budaya Sadar Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.895.000,- dengan realisasi Rp. 16.262.500,atau 81,74%. 10. Penyediaan Stock Logistik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi Rp. 53.285.350,- atau 88,81%. 11. Perbaikan Longsor Badan Jalan Karangmocol-Rembang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.000.000,- dengan realisasi Rp. 43.000.000atau 100%. 12. Perbaikan Longsor Badan Jalan Karangreja-Karangjambu Desa Gondang Kec. Karangreja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 51.250.000,- dengan realisasi Rp. 48.687.500,- atau 95%.. 13. Pengadaan Stock Bronjong Penanganan Darurat Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi Rp. 97.578.000,- atau 97,58%. 14. Mobilisasi Jembatan Knockdown Darurat Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.0000.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%. 15. Pelatihan Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan Alokasi
Anggaran
Rp.40.000.000,-
Rp.31.187.165,- atau sebesar 77,97%.
dengan
realisasi
anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
Melakukan koordinasi dengan sektor terkait (SKPD) teknis dalam mengupayakan pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanganan bencana;
Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat terutama pada wilayah potensi bencana;
Melaksanakan monitoring daerah potensi bencana terutama pada daerah daerah yang sering terkena bencana;
Melakukan pendataan hasil dari laporan masyarakat yang terkena bencana sebagai rujukan upaya pencegahan selanjutnya;
Persediaan stock logistik;
Melaporkan kejadian bencana ke tingkat provinsi (BPBD Provinsi Jateng) dan ke BNPB di Jakarta.
5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi Seperti telah dikemukakan di atas bahwa kawasan rawan bencana merupakan
wilayah
dengan kondisi fisik
(terutama geologis
dan
topografis) yang sangat memungkinkan terjadinya bencana alam. Potensi bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga berupa bencana alam yang meliputi: bencana tanah longsor termasuk di dalamnya tanah retak, bencana banjir, bencana angin ribut dan kekeringan. Selain bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, di Kabupaten Purbalingga juga terjadi bencana non alam yakni bencana kebakaran.
F.
Pengelolaan Kawasan Khusus. -
G.
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. -
BAB VII PENUTUP
Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Tahun 2012 ini
kami
susun
sebagai
bahan
penyusunan
Pertanggungjawaban
Bupati
Purbalingga. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyelenggaaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
oleh
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Kabupaten
Purbalingga masih belum optimal, untuk itu kami mohon saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka perwujudan penyelengaraan pemerintahan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan pada kita semua, Amin.
Purbalingga ,
Januari 2013
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
PRIYO SATMOKO, SH. MH Pembina Tk.I NIP.19690429 196603 1 003
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KABUPATEN : PURBALINGGA NAMA SKPD : Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan Urusan Sosial 2. Urusan Pekerjaan Umum No
(1)
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan Jenis Data
ASPEK (2)
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RA AN URUSAN PEMERINTAHAN
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
FOKUS (3)
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
NO (4)
IKK (5)
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Rumus/Persamaan (6)
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% tidak ada
Capaian Kinerja KET
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Pekerjaan Umum
Urusan (1)
Urusan (2)
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
- Jumlah program Nasional - Nas : 8 - Daerah : 1 (RKP), sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program Tidak ada Tidak ada
20 %
PERDA pelaksanaan sebanyak 1. PERDA yang seharusnya, sebanyak 1
12,5 %
Sesuai urusan. Tidak ada
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
(9)
Tidak ada
-
100 % -
No
Jenis Data ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan Urusan (1) Sosial
(1)
(2)
(3)
3 PENATAAN Pengisian struktur KELEMBAGAAN jabatan DAERAH
(4)
(5)
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD 4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi KEPEGAWAIAN SDM dalam DAERAH menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
(6)
4 Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang terisi dan eselonering yang dibagi jumlah jabatan yang terisi ada x 100% Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
(7A)
-
Jabatan yang terisi sebanyak 5 Jabatan yang ada, sebanyak 5 Tidak ada
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD , sebanyak 19 Total PNS Kabupaten personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 10.218 personil 7 Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi telah memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak persyaratan pendidikan pelatihan 1 org. pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah - Pejabat yang ada, kepemimpinan total pejabat SKPD yang ada sebanyak 5 org. x 100% 8 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 5 kepangkatan kepangkatan dibagi Jumlah org. total pejabat SKPD yang ada - Jabatan yang ada, x 100% sebanyak 5 jbt.
Capaian Kinerja KET
Urusan (2) Pekerjaan Umum
Urusan (1)
Urusan (2)
(7B)
(8A)
(8B)
(9)
-
100 %
Tidak ada
-
-
-
Tidak ada
0,18 %
Tidak ada
0%
20 %
100 %
-
-
Belum terisi personil
No
Jenis Data ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan Urusan (1) Sosial
(1)
(2)
(3)
5 PERENCANAAN Kelengkapan PEMBANGUNAN dokumen DAERAH perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
(4)
(5)
9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD Sinkronisasi Program 10 Jumlah Program RENJA SKPD dengan RKPD yang Program RKPD diakomodir dalam RENJA SKPD
(6)
Ada
(7A)
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2011, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah program SKPD, sebanyak 1 dalam RENJA SKPD yang program. ditetapkan pada RPJMD x - Program Renja SKPD yang 100% ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 Sinkronisasi program 11 Jumlah Program Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD RKA SKPD dengan RENJA RKPD yang RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam Program RENJA diakomodir dalam RKA dalam RKA SKPD dibagi RKA SKPD, sebanyak 2 SKPD SKPD jumlah program dalam RKA program. SKPD x 100% - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 2 program. Perencanaan 12 Jumlah Program Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD Pelaksanaan Program RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dan Anggaran diakomodir dalam DPA dalam DPA SKPD dibagi DPA SKPD, sebanyak 2 SKPD jumlah program dalam DPA program. SKPD x 100% - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 2 program.
Capaian Kinerja KET
Urusan (2) Pekerjaan Umum
Urusan (1)
Urusan (2)
(7B)
(8A)
(8B)
Ada, 3 jenis, terdiri dari: 3 jenis 1. RENSTRA dokumen SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD
3 jenis dokumen
-
100 %
-
-
100 %
-
-
100 %
(9)
-
Mengacu dokumen RKPD tahun 2012 dan Renja-SKPD ybs. Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan Renja-SKPD ybs. Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2012 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2012.
No
(1)
Jenis Data ASPEK (2)
FOKUS (3)
6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH
NO (4)
IKK (5)
Rumus/Persamaan (6)
14 Belanja modal Belanja modal dibagi total terhadap total belanja belanja SKPD x 100% SKPD (realisasi)
Besaran belanja pemeliharaan
15
16
Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN Manajemen asset BARANG MILIK SKPD DAERAH
17
18
KET
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Pekerjaan Umum
Urusan (1)
Urusan (2)
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
13 Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD - Total belanja SKPD, terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% sebesar Rp.2.244.744.988 APBD - Total Belanja APBD, sebesar Rp2.626.196.000
Besaran belanja modal
Capaian Kinerja
-
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.835.552.450. - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.2.244.744.988. Total Belanja total belanja pemeliharaan - Total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dari total belanja barang dan SKPD, sebesar belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Rp100.299.500. jasa (realisasi) - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.532.627.455. Total Belanja total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan pemeliharaan dari total dibagi total belanja SKPD x SKPD, sebesar belanja SKPD 100% Rp.100.299.500. - Total Belanja SKPD,sebsr r Rp. 2.244.744.988. Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Ada, Laporan keuangan ada, Ada, 3 jenis, sbb: keuangan SKPD keuangan SKPD berikut sebanyak 3 jenis, sbb: (Neraca, Calk) komponen yang ada 1. Laporan Realisasi Anggaran 1. Laporan Keuangan SKPD (Neraca, Calk) 2. Neraca 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan 3. CaLK. Keuangan (CaLK). Keberadaan Ada atau tidak ada Ada, jenis dokumennya : Ada sebanyak 5 inventarisasi barang inventarisasi barang atau 1. KIB A (Tanah); jenis atau asset SKPD asset SKPD 2. KIB B (Peralatan dan
85,48 %
37,22 %
18,83 %
-
0%
Mengacu LKD tahun 2012. 0%
4,47 % 0%
Ada sebanyak 3 jenis :
(9)
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2012. Mengacu LKD tahun 2012.
Ada sebanyak 3 jenis
Ada Ada
Mengacu APBD tahun 2012.
No
(1)
Jenis Data ASPEK (2)
FOKUS (3)
NO (4)
IKK (5)
Rumus/Persamaan (6)
3. 4. 5. Penggunaan Asset SKPD
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Capaian Kinerja KET
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Pekerjaan Umum
Urusan (1)
Urusan (2)
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Mesin); KIB C (Bangunan dan Gedung); KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan); KIB E (Aset Tetap Lainnya). Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset.
19 Jumlah yang tidak Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 % - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 5 jenis asset.
Bentuk-bentuk fasilitas 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana Sebutkan jenisnya / prasarana partisipasi prasarana informasi : partisipasi 1. Papan Pengumuman masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media
0% -
0%
Sebutkan jenisnya Jumlah Jumlah 1. Papan sebanyak 1 sebanyak 2 Pengumuman jenis. jenis. 2. Pengumuman di Mass Media
(9)
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
No
(1)
Jenis Data ASPEK (2)
FOKUS (3)
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
NO (4)
IKK (5)
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja KET
Urusan (1) Sosial
Urusan (2) Pekerjaan Umum
Urusan (1)
Urusan (2)
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
(6)
21 Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Hasil Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Tidak ada Masyarakat terhadap Pelayanan publik
-
Tidak ada
Tidak ada
(9)
Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh SKPD
