LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Om Swastystu, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

UU no.32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta

menciptakan

pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan dimaksud dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi LPPD kepada masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam PP Nomor 3 tahun 2007. Dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka hubungan Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab pada DPRD. Pemilihan langsung Kepala Daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi ekskutif dengan DPRD yang melaksanakan fungsi legeslatif. Kondisi ini menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Akhir kata semoga apa yang kami laporkan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran 2013, dan saran pemikiran sangat kami harapkan untuk perbaikan tahun mendatang. Om Shanti, Shanti, Shanti Om Denpasar, Maret 2014 Walikota Denpasar

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI Halaman Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Gambar

iii

Daftar Tabel

iv

BAB I

BA B II

BAB III

PENDAHULUAN

I-1

A. Dasar Hukum

I-1

B.

Gambaran Umum Daerah

I-2

1. 2. 3.

I-2 I-3 I-7 I-7 I-9

Kondisi Geografis Daerah Gambaran Umum Demografis. Kondisi Ekonomi 3.a. Industri Kreatif Daerah 3.b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

II-1

A. Visi dan Misi

II-1

B.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (RPJMD)

II-2

C.

Prioritas Daerah

II-62

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

III-1

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 2. Target dan Realisasi Pendapatan

III-1 III-1 III-4

B.

III-6 III-6 III-7 III-8

Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah 2. Target dan Realisasi Belanja. 3. Pembiayaan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

DAFTAR ISI

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan. A.1. Program dan Kegiatan A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib A.3. Permasalahan dan Solusi. B.

Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan. B.1. Program dan Kegiatan B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan B.3. Permasalahan dan Solusi.

IV-1 IV-1 IV-1 IV-8 IV-14 IV-272 IV-272 IV-274 IV-277

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. Dasar Hukum B Instansi Pemberi Tugas Pembantuan C Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan D Program, Kegiatan, Sumber dan Jumlah Anggaran E Permasalahan dan Solusi

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah B. Kerjasama Luar Negeri C. Kerjasama Dengan Departemen/Lembaga/Swasta

VI-1 VI-6 VI-11 VI-14

BAB VII

PENUTUP

VII-1


V-1 V-2 V-3 V-4 V-4 V-9

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR No.

Judul

Halaman

I.1.

Grafik Penduduk Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin tahun 2013

I-4

I.2.

Grafik Kepadatan Penduduk Kora denpasar tahun 2013

I-5

1.3

Grafik Presentase Tenaga Kerja Menurut Sektor Lapngan Usaha di Kota Denpasar Tahun 2012

I.7

1.4

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar tahun 2009-2013

I.10

I.7

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2008-2012 (Dalam Persen)

I.11


DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL No.

Judul Tabel

Halaman

I.1.

Penduduk menurut kelompok umur dan kecamatan di Kota Denpasar

I-6

I.2

Kelompok Industri Kreatif Nasional

I-8

1.3.

Kelompok Industri Kreatif di Kota Denpasar

I-8

I.4.

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 20092013 (dalam persen)

I-9

IV.1.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2013

IV-8

IV.2.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2013

IV-24

IV.3

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib RSU Wangaya Tahun 2013

IV-35

IV.4.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

IV-40

IV.5.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

IV-45

IV.6.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Penataan Ruang Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tata Ruang

IV-53

dan Perumahan Kota Denpasar IV.7.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

IV-64

IV.8.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar

IV-73

IV.9.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar

IV-82

IV.10.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun

IV-91


DAFTAR TABEL

2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar IV.11.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan Pencaatatan Sipil Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

IV-105

IV.12.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

IV-113

IV.13.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Tenaga Kerja Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Denpasar

IV-124

IV.14.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar

IV-132

IV.15

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

IV-142

IV.16.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar

IV-152

IV.17.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Ketentraman, Ketertiban dan SatPol PP Kota Denpasar

IV-160

IV.18.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

IV-165

IV.19.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Bagian Aset Sekretariat Daerah Kota Denpasar

IV-167

IV.20.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar

IV-170

IV.21.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

IV-174


DAFTAR TABEL

IV.22.

IV.23. IV.24.

IV.25.

IV.26.

IV.27.

IV.28.

Kota Denpasar Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh bagian umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Denpasar Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Program pembangunan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Denpasar Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Denpasar Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Denpasar

IV-176

IV-178

IV-181

IV-185

IV-189

IV-193

IV-197

IV.29

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar

IV-201

IV.30.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar

IV-210

IV.31

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar

IV-214

IV.32.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar

IV-219

IV.33.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar

IV-226

IV.34.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar

IV-230


DAFTAR TABEL

IV.35.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

IV-233

IV.36.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar

IV-236

IV.37.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar

IV-244

IV.38

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar

IV-250

IV.39.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan dan Informatika Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Badan Perpustakaan ,Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar

IV-257

IV.40.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar

IV-266

IV.41.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar

IV-275

IV.42.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar

IV-281

IV.43.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar

IV-290

IV.44.

Realisasi Pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

IV-297

IV.45.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan PDAM Kota Denpasar

IV-303

IV.46.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahan Daerah Pasar Kota denpasar tahun 2013

IV-310

IV-47

Relisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahan Daerah Pasar Kota

IV-313


DAFTAR TABEL

Denpasar Tahun 2013 IV.47.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan PD. Parkir Kota Denpasar

VI-1

Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Denpasar dengan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga/Pihak Ketiga


IV-318 VI-1

BAB I –PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum Sebagai landasan hukum penyusunan laporan ini yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah , dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Denpasar Tahun 2005-2025;


I-1


8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2010-2015; 9. Peraturan Daerah Nomor 12

tahun 2012 tentang Penetapan APBD Kota

Denpasar Tahun Anggaran 2013 10. Peraturan Daerah No 6

tahun 2013 tentang Penetapan APBD Perubahan

Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013; 12. Peraturan Walikota No

45 tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kota

Denpasar Tahun Anggaran 2013 13. Peraturan Walikota Nomor

30

tahun 2013 tentang penjabaran APBD

Perubahan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014;

B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1.

Kondisi Geografis Daerah. Kota Denpasar merupakan ibukota Provinsi Bali dengan luas wilayah 12.778 Ha atau 2,18 persen dari seluruh luas wilayah Propinsi Bali. Batas Wilayah Kota Denpasar di sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abian Semal di Kabupaten Badung, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukawati di Kabupaten Gianyar dan Selat Badung, di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Badung, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuta di Kabupaten Badung. Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 dan diresmikan tanggal 27 Pebruari 1992 merupakan


I-2


peningkatan status sebelumnya dari Kota Administratif Denpasar dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang secara administrasi dibagi menjadi 3 Kecamatan meliputi Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Seiring perkembangan dan kemajuan Kota Denpasar

serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2006 dibentuklah Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar. Saat ini Kota Denpasar memiliki 4 kecamatan yang terdiri atas 16 Kelurahan dan 27 Desa. Adapun luas wilayah masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Denpasar Barat dengan luas 24,06 km² , Denpasar Selatan 49,99 km², Kecamatan Utara 31,42 km² dan Kecamatan Denpasar Timur seluas 22,31 km² Secara Astronomi, Kota Denpasar terletak pada daerah yang sangat strategis baik dari segi ekonomis maupun dari segi kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung antar Kabupaten. Kota Denpasar terletak diantara 080 35”31 - 080 44”49´LS dan 115º 10´23" - 1150 16”27´BT. Ditinjau dari Topografi keadaan medan Kota Denpasar secara umum miring ke arah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75 m di atas permukaan laut. Morfologi landai dengan kemiringan lahan sebagian tepi kemiringan bisa mencapai 15%.

2.

Gambaran Umum Demografis Proyeksi jumlah penduduk Kota Denpasar Tahun 2013

sebesar

850.600 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,00%. Dari jumlah tersebut 434.401 jiwa (51,07%) adalah penduduk laki-laki dan 416.199 jiwa


I-3


(48,93 %) adalah penduduk perempuan.

Secara rinci penduduk Kota

Denpasar tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut: Gambar I.1. Grafik penduduk Kota Denpasar menurut jenis kelamin tahun 2013 435.000 430.000 425.000 420.000 415.000 410.000 405.000 laki-laki (51,07%)

perempuan (48,93%)

Sumber: BPS Kota Denpasar (hasil Proyeksi)

Jika dibandingkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk, maka kepadatan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2013 sudah mengalami kejenuhan dimana kepadatan penduduk telah mencapai 6.657 jiwa/km². Angka ini merupakan angka tertinggi di Propinsi Bali. Tingkat kepadatan tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 6.526 jiwa/km². Dari 4 kecamatan yang ada di Kota Denpasar maka Kecamatan Denpasar Barat memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 10.249 jiwa/km² , kemudian disusul Kecamatan Denpasar Timur sebesar 6.607 jiwa/km², Kecamatan Denpasar Utara sebesar 6.006 jiwa/km² dan yang terendah adalah Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 5.359 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

I-4


Gambar I.2 Grafik Kepadatan penduduk Kota Denpasar tahun 2013

12000

kepadatan penduduk (jiwa/Km²)

10000

8000 6000 4000 2000 0

Denbar (10.249)

Dentim(6.607)

Denut (6.006)

Densel(5.359)

Apabila dilihat struktur penduduk Kota Denpasar Tahun 2012 yang tergolong dalam usia kerja (15-64 tahun) jumlahnya sebanyak 602.200 orang atau sebanyak 72,21% dari jumlah penduduk Kota Denpasar,

tersebar

hampir merata di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Penduduk produktif terbanyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 190.800 orang (73,10%) dilanjutkan dengan Kecamatan Denpasar Barat sebanyak 175.100 orang (72,33%), Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 132.200 orang (71,23%) dan terakhir Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 104.100 orang (71,69%).


I-5


Tabel 1.1. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan di Kota Denpasar Kelompok Umur 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Jumlah

Denpasar Selatan 24.500 21.300 18.400 20.700 29.000 29.900 28.700 25.700 21.500 14.200 9.700 7.000 4.400 2.700 1.600 1.700 261.000

Kecamatan Denpasar Denpasar Timur Barat 12.900 22.400 11.900 20.300 11.200 18.100 12.100 18.800 13.900 23.800 14.300 26.100 14.200 25.700 13.900 24.400 12.800 21.200 8.900 13.900 6.300 9.800 4.600 7.200 3.100 4.200 2.200 3.000 1.400 1.500 1.500 1.700 145.200 242.100

Denpasar Utara 16.600 15.800 15.000 15.200 16.700 17.500 18.000 18.000 16.400 12.000 8.400 6.100 3.900 2.600 1.500 1.900 185.600

Sumber: Denpasar dalam Angka tahun 2013

Serapan tenaga kerja di Kota Denpasar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak bisa terlepas dari kedudukan Kota Denpasar yang merupakan pusat pemerintahan serta pusat perekonomian di Provinsi Bali. Jika dilihat dari sektor lapangan usaha bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran yang masih mendominasi penyerapan tenaga kerja paling banyak yaitu sekitar 38,98%, distribusinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 2,68% dibanding tahun 2011. Sama halnya dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri juga mengalami kenaikan. Yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 13,23%. Disisi lain, sektor jasa-jasa, distribusi penyerapan tenaga kerjanya bergeser Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

I-6


turun sebesar 25,10% pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar I.3. Grafik persentase tenaga kerja menurut sektor lapangan usaha di Kota Denpasar tahun 2012 Bangunan dan Konstruksi(5,66%)

Listrik,gas dan air minum(0,88%)

Pertanian(0,67%)

Keuangan(6,42%)

Angkutan dan komunikasi(9,06% )

Perdagangan,hotel dan restoran (38,98%)

Industri(12,23%)

Jasa-jasa(25,10%)

Sumber: Denpasar Dalam Angkat Tahun 2013

3. Kondisi Ekonomi a. Industri Kreatif Daerah Secara nasional, Deperindag mengidentifikasi 14 kelompok industri kreatif yang potensial dikembangkan di Indonesia. Keempat belas kelompok tersebut adalah :


I-7


Tabel 1.2. Kelompok Industri Kreatif Nasional Kelompok Industri Kreatif Nasional No

Kelompok Industri

No

Kelompok Industri

1

Periklanan

8

Seni pertunjukan

2

Layanan computer dan piranti lunak

9

Pasar seni dan barang antic

3

Arsitektur

10

Penerbitan dan percetakan

4

Permainan interaktif

11

Film, video dan photography

5

Musik

12

Fashion

6

Riset dan pengembangan

13

Design

7

Televisi dan Radio

14

Kerajinan

Sumber : Kebudayaan Unggulan Kota Denpasar tahun 2010

Disamping 14 kelompok industri kreatif nasional, untuk Kota Denpasar terbuka peluang untuk mengembangkan industri jasa kreatif bidang pariwisata dan industri kreatif

bidang pertanian atau agro industri kreatif. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1.3. Kelompok Industri Kreatif di Kota Denpasar

1

Kelompok Industri Kreatif Bidang Pariwisata (industri pariwisata) Jasa atraksi

2

Jasa akomodasi

3

Jasa restoran

4

Jasa transportasi

5

Jasa souvenir

6

Jasa promosi

7

Jasa pelayanan

1

Kelompok Industri Kreatif Bidang Pertanian (agro industri) Tanaman hias

2

Ikan hias

3

Aroma terapi


I-8


4

Obat anti nyamuk

5

Minuman berem

6

Kacang Rahayu

7

Dupa wangi

Sumber : Kebudayaan Unggulan Kota Denpasar tahun 2010

Keterkaitan kelompok industri kreatif, industri kreatif bidang pariwisata dan industri kreatif bidang pertanian dengan hasil inventori unsur

budaya

unggulan dan unsur budaya potensial dapat dilihat dalam keterkaitan secara langsung dan juga tidak langsung.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah, salah satu indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar digambarkan oleh perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Denpasar tahun 2013 atas dasar harga konstan yang mencapai 6,79 % lebih tinggi dari pergerakan inflasi yang mencapai 4,50 persen. Pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 7,1 %. Pelambatan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tersebut terjadi karena pada tahun 2013 adanya kenaikan harga BBM dan lonjakan harga komoditas hasil pertanian berkenaan dengan ketidakmenentuan cuaca. Tabel I.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2009– 2013 (Dalam Persen) 2009 2010 2011 2012 2013 Pertumbuhan Ekonomi

6,53

6,57

6,77

7,18

6,79

Inflasi

4,37

8,10

3,75

4,71

4,50

Sumber : BPS Kota Denpasar


I-9


Proyeksi Inflasi Kota Denpasar sepanjang Tahun 2013 mencapai 4,50 persen lebih rendah dari tahun 2012 sebesar 4,71 persen Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Gambar I.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kota Denpasar tahun 2009-2013 9

8 7 6 5

Inflasi

4

Pertumbuhan Ekonomi

3 2 1 0 2009

2010

2011

2012

2013

Untuk tahun 2009 tingkat inflasi di Kota Denpasar cukup stabil yaitu sebesar 4,37%. Namun ditahun 2010 tingkat inflasi di Kota Denpasar mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 8,10%. Sedangkan untuk tahun 2011 tingkat inflasi di Kota Denpasar kembali stabil yaitu sebesar 3,75% dan pada tahun 2012 sebesar 4,71 serta tahun 2013 sebesar 4,50


I-10



I-11



I-12

BAB II –KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A. Visi dan Misi Tahun ke 3 RPJMD Kota Denpasar Tahun 2010-2015 Visi Kota Denpasar Untuk menguatkan pondasi Denpasar sebagai Kota Kreatif tahun 2010-2015 dan aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggul secara sistematis, partisipatif dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Denpasar masih memerlukan berbagai hal yang bersifat mendasar : (1) Konsep utuh dan operasional tentang Kota Kreatif, Industri Kreatif dan kebudayaan unggul yang cocok dengan kondisi kontekstual Kota Denpasar sebagai komunitas urban, berjatidiri kebudayaan Bali dan bersifat multikultural:

(2)

Inventori

data

dasar

(database)

tentang

keberadaan,

perkembangan dan persebaran unsur budaya unggulan. Sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan: (3) Kondisi kontekstual tentang beragam unsur kebudayaan unggul dalam habitat urban. Disatu pihak kehidupan urban yang modern dan mengglobal ditengah isu komodifikasi, hegemoni, marginalisasi dan dilain pihak semakin terbukanya aneka peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara tradisi, ekonomi, teknologi dan sain. Dalam aneka pembaharuan bentuk, fungsi dan makna, serta beragam peluang dan tantangan kontekstual, penelitian ilmiah untuk merumuskan konsep kunci kota kreatif dan inventori unsur budaya unggulan sebagai basis industri dan kota kreatif menjadi amat relevan dan urgen. Sebuah konsep kota kreatif bercirikan dan mengandung muatan : 1. Membangun Citra dan identitas lokal 2. Memberikan kontrubusi ekonomi yang signifikan 3. Menciptakan iklim bisnis yang positif 4. Berbasis kepada sumber daya yang terbarukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-1


5. Menciptakan inovasi dan kreatifitas yang merupakan keunggulan yang kompetitif 6. Memberikan dampak yang positif pada masyarakat. Keseluruhan aspek di atas dijadikan dasar untuk menggerakkan individu, seniman, budayawan dan komunitas-komunitas kreatif, yang esensinya adalah membangun keseimbangan antara jiwa dan raga, batiniah lahiriah, spritual dan material dari masyarakat secara kreatif menuju keseimbangan dalam perubahan. Dalam hal ini ketiga pilar pembangunan Pemerintah , Swasta dan masyarakat merupakan penyangga utama untuk mewujudkan bangunan Kota Kreatif. Berdasarkan latar belakang dan kondisi diatas

ditetapkan visi Kota

Denpasar sebagai berikut : “ DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN ” Misi Kota Denpasar 1. Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali. 2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif. 3. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement) 4. Meningkatkan

Pelayanan Publik menuju

Kesejahteraan Masyarakat

(welfare society) 5. Mempercepat

Pertumbuhan

dan

Memperkuat

Ketahanan

Ekonomi

Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (RPJMD) Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) strategi pokok pembangunan, yaitu: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-2


1. Pemberdayaan

lembaga

adat,

pelestarian

budaya

dan

peningkatan

pehamanan dan praktek keagamaan. 2. Pemberdayaan masyarakat, dan penguatan system ekonomi kerakyatan yang kreatif berbasis budaya unggulan. 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 4. Penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif.

Keempat strategi pencapaian visi dan misi ini merupakan satu kesatuan saling berkaitan dan saling mendukung satu dengan lainnya.

Upaya

pemberdayaan masyarakat dan penguatan system ekonomi kerakyatan yang kreatif berbasis budaya unggulan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota, dalam implementasinya perlu dilandaskan pada penguatan dibidang pemberdayaan lembaga adat, pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman serta praktek keagamaan sebagai benteng pelindung dari pengaruh budaya luar yang tidak selaras dengan budaya lokal. Demikian pula dengan straegi peningkatan kualitas SDM sangat penting artinya dalam mendukung pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh terciptanya keamanan dan keteriban lingkungan yang kondusif. Sedangkan strategi pencapaian pada masing-masing misi pembangunan diuraikan sebagai berikut : Misi 1:Penguatan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali. 1. Sasaran meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan berbagama, peranserta lembaga social keagamaan dan tericiptanya harmoni sosial yang kondusif dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan. b. Meningkatkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-3


c. Meningkatkan pelayanan kehidupan keagamaan. 2. Sasaran meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, dicapai dengan strategi : a.

Mengelola keragaman budaya.

b. Mengembangkan nilai budaya. c.

Mengembangkan kekayaan budaya.

3. Sasaran menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman

konflik

antar

kelompok

masyarakat

atau

antar

golongan,

menurunnya jumlah pecandu narkoba, meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar, dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui kerjasama kemitraan. b. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat 4. Sasaran mengendalikan pemanfaatan ruang dan menurunnya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, dicapai dengan strategi : a. Menata ruang secara efektif dan efisien. 5. Sasaran Meningkatkan Jumlah orang yang senang berolah raga dicapai dengan strategi: a. Membina dan memasyarakatkan olah raga 6. Sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, dicapai dengan strategi : a. Mengelola dan mengembangkan sumber daya kelautan. b. Mengelola perlindungan dan konservasi sumber daya alam. c. Merehabilitasi dan memulihkan cadangan sumber daya alam. d. Mengembangkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. e. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-4


f. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. g. Memberikan pelayanan berupa drainase yang berkualitas, terjangkau, efisien,

menjangkau

seluruh

lapisan

masyarakat

dan

berwawasan

lingkungan. 7. Sasaran meningkatkan daya tarik Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata, dengan meminimalisasi pencemaran dan pembangun taman kota yang nyaman, dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. b. Mengembangkan destinasi pariwisata.

Misi 2: Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif. 1.

Sasaran menciptakan

efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian

masyarakat atas setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah, dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi ivestasi. b. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi. 2.

Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian, dicapai dengan strategi : a. Mengembangkan Kekayaan Budaya Lokal. b. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat. c. Mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan d. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan e. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan f. Meningkatkan peran perempuan di Desa/kelurahan


II-5


3.

Sasaran mewujudkan

iklim investasi yang sehat dengan reformasi

kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi dicapai dengan strategi : a. mewujudkan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi dicapai. b. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi. 4.

Sasaran memangkas prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi, dicapai dengan strategi : a. Mengelola perijinan dengan sistem satu pintu. b. Melakukan survey kepuasan terhadap pelayanan perijinan.

5.

Sasaran meningkatkan investasi secara bertahap dicapai dengan strategi. a. Melakukan promosi potensi unggulan investasi di Kota Denapsar. b. Menyiapkan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. c. Menjaga keamanan tetap kondusif.

Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement), sebagai berikut : 1.

Sasaran mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas, dicapai dengan strategi : a.

Melaksanakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah. c.

Mengelola sumber daya manusia dengan baik.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. e.

Menyelenggarakan kepemimpinan pemerintah daerah.

f.

Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah.

g. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah. h. Meningkatkan dukungan program kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-6


2.

Sasaran menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel dicapai dengan strategi : a. Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan. b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah c. Meningkatkan sarana dan prasarana paratur pemerintah. d. Meningkatkan dukungan program kegiatan

3.

Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. b. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik. c. Meningkatkan dukungan program kegiatan

4.

Sasaran menjamin konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan diatasnya dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Walikota. b. Meningkatkan

profesionalisme

tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan. c. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. d. Meningkatkan dukungan program kegiatan 5. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengelolaan kearsipan yang profesional dicapai dengan strategi : a. Menyempurnakan sistem kearsipan pada instansi pemerintah, melestarikan arsip daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kearsipan b. Mengembangkan budaya baca dan membina perpustakaan. c. Meningkatkan dukungan program kegiatan.


II-7


6. Sasaran meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui penerapan sangsi yang tegas dicapai dengan strategi : a. Mengintensifkan penerimaan pendapatan b. Meningkatkan dukungan program kegiatan. 7. Sasaran meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit masyarakat dicapai dengan strategi : a. Melihara keamanan lingkungan secara berkelanjutan b. Memberdayakan masyarakat dalam keamanan lingkungan c. Melaksanakan operasi pemeliharaan ketertiban

Misi 4: Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare society), sebagai berikut : 1.

Sasaran meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan, perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu, dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan pendidikan anak usia dini. b. Melaksanakan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun. c. Melaksanakan pendidikan menengah. d. Menyelenggarakan pendidikan non formal. e. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. f. Menyelenggarkakan pendidikan kedinasan. g. Mengembangkan budaya baca dan membina perpustakaan. h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan. i. Mengelola manajemen pelayanan pendidikan.

2.

Sasaran meningkatan mutu, lembaga, sarana dan prasarana, lingkungan dan pelayanan kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat, dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.


II-8


b. Meningkatkan pengelolaan lingkungan sehat. c. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat. d. Meningkatkan upaya kesehatan perorangan. e. Mencegah dan memberantas penyakit. f. Memperbaiki gizi masyarakat. g. Meningkatkan sumber daya kesehatan. h. Meningkatkan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. i. Mengawasi peredaran obat dan makanan. j. Mengembangkan obat asli Indonesia. k. Merumuskan kebijakan dan menajamen pembangunan kesehatan. l. Melaksanakan penelitian dan pengembanganf keehatan. 3.

Sasaran meningkatkan kesejahteraan social oleh dan untuk semua kalangan masyarakat berdasarkan tat twam asi, dicapai dengan strategi : a. Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi social bagi PMKS. b. Memberdayakan fakir miskin. c. Memberikan pembinaan dan pengayoman kepada anak-anak terlantar. d. Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat dan trauma secara berkelanjutan e. Memberikan pembinaan, pengayoman bagi panti asuhan/panti jompo f. Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para mantan penyandang penyakit social g. Memberdayakan kelembagaan / institusi yang menangani masalah kesejahteraan sosial

4.

Sasaran meningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan

dan

perlindungan anak dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan. b. Meningkatkan peran serta dan kesetaran gender dalam pembangunan c. Meningkatan perlindungan anak perempuan dan anak. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-9


d. Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 5.

Sasaran menanggulangi kemiskinan, dicapai dengan strategi : a. Memenuhi kebutuhan ketahanan pangan keluarga miskin. b. Memenuhi layanan kesehatan keluarga miskin. c. Memenuhi layanan pendidikan bagi keluarga miskin. d. Memenuhi upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin. e. Meningkatan kualitas perumahan keluarga miskin. f. Memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin. g. Meningkatkan

akses

masyarakat

miskin

dalam

pengelolaan

dan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. h. Memenuhi rasa aman bagi masyarakat miskin i. Memperluas kesempatan kepada masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan. j. Menjamin kesetaraan gender bagi masyarakat miskin. k. Meningkatkan akese bagi masyarakat miskin dalam pembangunan perkotaan. l. Mengembangan kawasan pesisir untuk kemakmuran masyarakat miskin pesisir. 6.

Sasaran mengembangkan jaringan informasi secara terpadu, dicapai dengan strategi : a. Mengembangkan, memeratakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi. b. Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.

7.

Sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan

dan pencatatan sipil,

keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga, dicapai dengan strategi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-10


a. Menata administrasi kependudukan. b. Merevitalisasi keluarga berencana. c. Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja. d. Meningkatkan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga e. Menguatkan kelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. f. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pemuda. g. Membina dan meningkatkan partisipasi pemuda. h. Mengembangkan kebijakan dan menajamen olah raga. i. Membina dan mamasyarakatkan olah raga. j. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga. 8.

Sasaran meningkatkan pencegahan dan menanggulangan bencana alam, dicapai dengan strategi : a. Mencegah dan menanggulangi korban bencana. b. Memberikan bantuan dan jaminan social bagi korban bencana alam.

Misi 5: Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan , sebagai berikut : 1.

Sasaran mengembangkan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan dicapai dengan strategi : a. Mendorong pengelolaan pendidikan kreatif b. Meningkatkan peranan wirausahwan lokal dalam menghasilkan produk kreatif yang unggul c. Memperbanyak

pengembangan

dan

penerapan

teknologi

dalam

menghasilkan produk kreatif yang berbasis masyarakat. d. Memperbanyak penggunaan bahan baku lokal dalam industri kreatif e. Meningkatkan pemakaian produk lokal kreatif dan meningkatkan pemasyarakatan HKI


II-11


f. Mengembangkan

pembiayaan

yang

terjangkau

dan

mudah

bagi

pengembangan ekonomi keatif. 2.

Sasaran

meningkatkan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

dasar

perekonomian, dicapai dengan strategi : a. Membangun sarana dan prasarana sumber daya air. b. Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya. c. Menyediakan dan mengelola air baku. d. Mengendalikan banjir dan mengamankan pantai. e. Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan kelembagaan sumber daya air. f. Memberdayakan masyarakat dalam penyediaan air minum. g. Mengembangkan kelembagaan perusahaan daeah air minum. h. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum. 3.

Sasaran

meningkatkan

dan

mengembangkan

sarana

dan

prasarana

perhubungan, dicapai dengan strategi : a. Memelihara jalan dan jembatan. b. Meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan. c. Memelihara prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan. d. Membangun prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan. e. Membangun

sarana

dan

prasarana

angkutan

danau

sungai

dan

menyebrangan. 4.

Sasaran mengembangkan pariwisata sebagai sebagai percepatan atau lokomotif pembangunan, dicapai dengan strategi : a. Mengembangkan pemasaran pariwisata. b. Mengembangkan destinasi pariwisata. c. Mengembangkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata.

5.

Sasaran meningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar


II-12


ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, dicapai dengan strategi : a. Menciptakan iklim usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. b. Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. c. Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah. d. Memberdayakan usaha skala mikro. e. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi. f. Mengembangkan ekonomi lokal. 6.

Sasaran

meningkatkan

produksi

pertanian,

perikanan

dengan

mengembangkan hasil produksi unggulan, dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan ketahanan pangan. b. Mengembangkan agribisnis. c. Meningkatkan kesejahteraan petani. d. Mengembangkan sumber daya perikanan. e. Memanfaatan pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertanian. 7.

Sasaran meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat veteriner dan kuantitas produksi peternakan dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan produksi hasil peternakan. b. Meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan. c. Meningkatkan penerapan teknologi peternakan.

8.

Sasaran meningkatkan pengetahuan profesi, keahlian, dan peranan generasi muda untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olah raga daerah, dicapai dengan strategi : a. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan dibidang kepemudaan. b. Meningkatkan peran serta pemuda c. Menumbuhkan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.


II-13


d. Mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda. e. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olah raga. f. Membina dan masyarakatkan olah raga. g. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga. 9.

Sasaran meningkatan iklim investasi dan daya saing, dicapai dengan strategi : a. Meningkatan iklim investasi dan reaslisasi investasi. b. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.

10. Sasaran

meningkatkan

pemerataan

kesempatan

kerja,

kualitas

dan

perlindungan tenaga kerja, serta mengelola transmigrasi dicapai dengan strategi : a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. b. Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja. c. Melindungi dan mengembangkan lembaga tenaga kerja. d. Mengelola transmigrasi secara terpadu 11. Sasaran meningkatkan perdagangan dalam negeri dan eksport, dicapai dengan strategi: a. Mengarahkan hasil produksi sesuai dengan standardisasi nasional. b. Meningkatkan dan mengembangkan eksport. c. Meningkatkan kerjasama perdagangan internasional. d. Mengelola persaingan usaha yang sehat. e. Melindungi konsumen dan mengamankan perdagangan. f. Meningkatkan efisiensi perdagangan. g. Mengembangkan distribusi prouduksi secara optimal.

VI.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Visi, Misi, Strategi dan Permasalahan Pembangunan lima tahun kedepan maka arah kebijakan

Kota Denpasar merupakan pencapaitan


II-14


lebih kongkrit dari strategi yang telah dipilih dan merupakan akselerasi dari pencapaitan sasaran Milinium Development Goald (MDG’s), sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bali, arah kebijakan pada masing-masing sasaran visi pembangunan Kota Denpasar dirumuskan sebagai berikut : A. Penguatan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali. 1. Sasaran meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama, kualitas pelayanan kehidupan berbagama, peranserta lembaga social keagamaan dan tericiptanya harmoni sosial yang kondusif dilaksanakan dengan strategi : 1) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan sebagai berikut : a. Meningkatkan Kualitas dan Pemahaman Agama Serta Kehidupan Beragama; b. Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama, 2) Meningkatkan

pendidikan

agama

dan

pendidikan

keagamaan,

dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pesraman kilat. b. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama. 3) Meningkatkan pelayanan kehidupan keagamaan dilaksanakan dengah arah kebijakan : a. Meningkatkan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. b. Meningkatkan fungsi dan peran para pemuka agama sebagai pengayom umat Bergama.


II-15


2. Sasaran

meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya,

dilaksanakan dengan Strategi : 1) Mengelola keragaman budaya, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kecintaan terhadap budaya, melaksanakan dialog terbuka, mengembangkan ruang public sebagai modal social, dan meningkatan penegakan hukum sebagai pilar keadilan bagi antar unit budaya yang ada dalam masyarakat. b. Mengembangkan keaneragaman budaya serta melakukan seminar lokakarya dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya 2) Mengembangkan nilai budaya, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Mereaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional. b. Memberikan reward bagi pemerhati dan pelestari budaya lokal 3) Mengembangkan kekayaan budaya, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan lembaga yang mengelola kekayaan budaya. b. Sosialisasi dan pelestarian peningalan budaya 4) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur d. Meningkatkan kemampuan aparatur 3. Sasaran menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman

konflik

antar

kelompok

masyarakat

atau

antar

golongan,

menurunnya jumlah pecandu narkoba, meningkatnya kepatuhan dan disiplin


II-16


masyarakat terhadap hukum, meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar, dicapai dengan strategi : 1) Memberdayakan potensi keamanan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Memberdayakan

masyarakat

melalui

pembentukan

kelompok

pengamanan swadaya. b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait masalahan keamanan dan ketertiban. 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Memberikan pembinaan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. b. Meningkatan kualitas pelayanan polisi pamong praja. c. Mengawasi dan melakukan operasi

ketertiban terhadap pelanggar

peraturan. 3) Mencegah penyalahgunaan narkoba, dilaksanakan dengan arah kebijakan: a. Meningkatkan koordinasi, informasi dan edukasi serta meningkatkan peran

pemuda

dalam

pencegahan

dan

penanggulangan

penyalahgunaan narkoba. b. Menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi anti narkoba dan koordinasi bidang obat dan makanan. 4) Meningkatkan

wawasan

kebangsaan

melalui

kerjasama

kemitraan

dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melaksanakan berbagai forum dialog terkait dengan wawasan kebangsaan. b. Melaksanakan seminar, diskusi maupun lokakarya. 5) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-17


b. Menyelesaikan perselisihan partai politik. 6) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur d. Meningkatkan kemampuan aparatur 4. Sasaran Meningkatkan jumlah orang yang senang berolahraga dicapai dengan strategi sebagai berikut : 1) Membina dan memasyarakat kan olah raga dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut : -

Memasyarakatkan olah raga, meningkatkan prestasi olah raga dan membina olah raga yang berkembang di masyarakat.

2) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur d. Meningkatkan kemampuan aparatur 5. Sasaran mengendalikan pemanfaatan ruang dan menurunnya pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan, dicapai dengan strategi : 1) Menata ruang secara efektif dan efisien, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Merencanakan penataan ruang dengan merevisi tata ruang b. Mendayagunakan rencana tata ruang sesuai dengan peruntukannya. c. Mengendalikan pemanfaatan ruang dan memantapkan koordinasi dan konsultasi antar lembaga yang terkait dengan penataan ruang. d. Mengendalikan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-18


2) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : e. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran f. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur g. Menerapkan peraturan disiplin aparatur h. Meningkatkan kemampuan aparatur 6. Sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, dicapai dengan strategi : 1) Mengelola dan mengembangkan sumber daya kelautan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Mengembangkan sistem monitoring, controlling, surveillance, pengelola sumber daya pesisir dan menata ruang laut dan pesisir sesuai dengan daya dukung lingkungan. b. Mengembangkan kawasan konservasi laut, merehabilitasi habitat ekosistem serta meningkatkan

peran aktif masyarakat pesisir dan

swasta dalam mengelola sumber daya laut dan pesisir. c. Menata

lembaga

tingkat

lokal,

menegakkan

hukum

serta

pengembangan wawasan kelautan bagi generasi muda dan anak sekolah. 2) Mengelola perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Melindungi sumber daya alam dari pemanfaatan yang tidak terkendali, mengembangkan koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai dan melindungi

keanekaragaman

hayati

dari

kepunahan

serta

mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam. b. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga

swadaya

masyarakat,

legeslatif,

dunia


usaha

dalam II-19


perlindungan dan pelestarian sumber daya alam serta merumuskan kemanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 3) Merehabilitasi

dan

memulihkan

cadangan

sumber

daya

alam,

dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Merehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak dikawasan hutan, pesisir,

perairan

serta

mengembangkan

manajemen

sistem

pengelolaanya. b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sarana dan prasarana rehabilitasi serta pengayaan sumber daya pertanian dan perkinanan. 4) Mengembangkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk lembaga masyarakat adat, serta peningkatan peran serta masyarakat melalui kemitraan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. b. Meningkatkan koordinasi antar lembaga,

merumuskan peraturan

terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mengembangkan pendidikan lingkungan hidup baik formal maupun non formal. 5) Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Menyusun neraca sumber daya alam dan neraca lingkungan hidup, menyusun data

potensi maupun daya dukung kawasan ekosistem

serta mengembangkan evaluasi sumber daya alam yang meliputi hutan, air dan pesisir. b. Mengembangkan sistem informasi terpadu dan sistem jaringan pemantau kualitas lingkungan, menyusun status lingkungan hidup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-20


serta melibatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan informasi kualitas lingkungan hidup. 6) Mengendalikan

pencemaran

dan

perusakan

lingkungan

hidup,

dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Menyusun regulasi dalam pengendalian dan perusakan lingkungan hidup

dan

menyelesaikan

kasus

pencemaran

dan

perusakan

lingkungan secara hukum. b. Memantau kualitas udara dan ari tanah, air pemukaan dan kualitas air laut dikawasan pesisir. c. Meningkatkan fasilitas pemantau pencemaran, pengawasan air minum dan air limbah, emisi gas buang dan pengelolaan limba B3 serta meningkatkan fasilitas pemantau pencemaran. 7) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur d. Meningkatkan kemampuan aparatur 7. Sasaran meningkatkan kebersihan dan keindahan kota untuk mendukung daya tarik Kota Denpasar sebagai daerah tujuan wisata, dengan strategi : 1) Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah , dilaksanakan dengan arah kebijakan :. a. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. b. Mengembangkan

kebijakan

dan

teknologi

tepat

guna

dalam

pengelolaan persampahan. c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-21


2) Mengembangkan keindahan wajah kota dengan meningkatkan kualitas taman dan ruang terbuka hijau Kota Denapsar, dilaksanakan dengan arah kebijakan: a. Memperindah wajah kota dengan peningkatan, pemeliharaan dan penataan taman kota. b. Meningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. 3) Meningkatkan dukungan program kegiatan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur d. Meningkatkan kemampuan aparatur

B. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal Melalui Budaya Kreatif. 1.

Sasaran menciptakan

efek lanjutan terhadap aktivitas perekonomian

masyarakat atas setiap investasi yang ditanam oleh pemerintah, dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan iklim investasi dan realisasi ivestasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi untuk tahap memulai suatu usaha dan tahap operasi suatu bisnis. b. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum. c. Menyederhanakan prosedur penanama modal. 2) Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan.


II-22


a. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang investasi dengan dunia usaha. b. Mendorong terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan UMKM. c. Menyiapkan sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi. 3) Meningkatkan Perekonomian masyarakat Kota, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kemampuan pengurus dan Badan Pengawas LPD dan Kepala Pasar b. Meningkatkan koordinasi ekonomi kerakyatan. c. Mengatur kelancaran usaha industry. 4) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kota, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan kapasitas dewan ketahanan pangan. b. Mengikuti even terkait ketahanan pangan. 5) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur. d. Meningkatkan kemampuan aparatur. 2.

Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan untuk dapat mempertahankan kemajuan perekonomian, dicapai dengan strategi : 1) Mengembangkan Kekayaan Budaya Lokal dilaksanakan dengan arah kebijakan.


II-23


a. Mempertahankan keberadaan organisasi kesenian di masing-masing desa adat atau banjar. b. Mengembangkan

peran

serta

masyarakat

dan

swasta

dalam

pengelolaan kekaaan budaya. c. Meningkatkan ketahanan budaya lokal dalam menangkal pengaruh negatif globalisasi. 2) Mengembangkan

Lembaga

Ekonomi

Desa/Kelurahan

dilaksanakan

dengan arah kebijakan. a. Memberikan pelatihan keterampilan dalam bidang menajamen badan usaha desa, usaha industri kerajinan, pertanian dan peternakan serta budidaya tanaman. b. Memberikan bantuan permodalan serta fasilitasi kemitraan bagi usaha mikro, kecil dan menangah di desa/keluarahan. 3) Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan pembinaan kepada masyarakat, melaksanakan muswarah pembangunan desa/kelurahan. b. Membeikan

rangsangan

berupa

stimulan

untuk

pembangunan

desa/keluarahan. 4) Meningkatkan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintah

Desa/Kelurahan

dilaksanakan dengan arah kebijakan. -

Menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi aparatur sesuai dengan bidang tugasnya terutama manajemen pemerintahan desa/kelurahan.

5) Meningkatkan peran perempuan di Desa/kelurahan dilaksanakan dengan arah kebijakan -

Memberikan pelatihan bidang ekonomi produktif kepada kaum perempuan di pedesaan.


II-24


6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan : -

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

7) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur. 3.

Sasaran menurunnya angka pelanggaran hukum, mencegah ketegangan dan ancaman

konflik

antar

kelompok

masyarakat

atau

antar

golongan,

menurunnya jumlah pecandu narkoba, meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, meningkatkan rasa aman bagi masyarakat Kota Denpasar, dilaksakan dengan strategi : a. Memeberdayakan potensi keamanan. b. Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui kerjasama kemitraan. 4.

Sasaran mewujudkan

iklim investasi yang sehat dengan reformasi

kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang investasi dengan dunia usaha. b. Mendorong terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan UMKM. c. Menyiapkan sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi. 2) Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi dilaksanakan dengan arah kebijakan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-25


a. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi untuk tahap memulai suatu usaha dan tahap operasi suatu bisnis. b. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum. c. Menyederhanakan prosedur penanama modal. 5.

Sasaran memangkas prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi, dicapai dengan strategi : 1) Mengelola perijinan dengan sistem satu atap dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyederhanakan prosedur perjinan untuk mendukung peningkatan investasi. b. Memotong ekonomi biaya tinggi dalam pengurusan perijinan. 2) Melakukan survey kepuasan terhadap pelayanan perijinan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melaksanakan survey kepuasan konsumen atas pelayanan perijinan yang diberikan. b. Menyelenggarakan kotak saran, sms pengaduan, layanan bebas pulsa dan dialog interaktif dalam mengeola kritik guna menyempurnakan pelayanan perijinan.

6.

Sasaran meningkatkan investasi secara bertahap dicapai dengan strategi. 1) Melakukan promosi potensi unggulan investasi di Kota Denpasar, dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyelenggarakan Denpasar Pestival secara berkala dengan memerkan produk dan potensi unggulan Denpasar. b. Mengikut sertakan pada

pameran bagi produk dan hasil industri

unggulan Kota Denpasar. 2) Menyiapkan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah, dilaksanakan dengan arah kebijakan.


II-26


a. Membangun

sarana

dasar

perekonomian

yang

memberikan

multiplayer efek bagi perkembangan bidang lainnya. 3) Menjaga keamanan tetap kondusif, dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyiapkan

tenaga

pengendali

keamanan

dan

kenyamanan

lingkungan, membangun pos ronda, serta mengendalikan keamanan lingkungan. b. Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan.

C. Mewujudkan

Pemerintahan

yang

baik

(good

governance)

melalui

Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement), sebagai berikut : 1.

Sasaran mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tatanan (jajaran) pejabat yang paling atas, dicapai dengan strategi : 1) Melaksanakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menerapakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan. b. Menata kembali fungsi-fungsi lembaga pemerintahan agar dapat berfugsi dengan baik, memadai serta efisien dengan struktur yang profesional, luwes, ramping dan responsif. c. Meningkatkan optimalisasi pengembangan

dan pemanfaatan e-

governement dalam pengelolaan fungsi dan tugas pemeritahan. d. Menghilangkan hambatan dalam pelayanan public melalui deregulasi dan debirokrasi 2) Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah. a. Meningkatkan pengawasan internal dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.


II-27


b. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan walikota agar sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai. c. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparat pengawasan. d. Mengembangkan pengawasan yang berbasis kinerja. e. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan. 3) Mengelola sumber daya manusia dengan baik dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Pengembangan sistim informasi manajemen kepegawaian berbasis IT guna peningkatan pelayanan dibidang kepegawaian b. Rekruitmen SDM aparatur berdasarkan analisis kebutuhan dengan skala prioritas serta berbasis karakteristik daerah c. Peningkatan

kapasitas

dan

propesionalisme

aparatur

melalui

pengembangan jenis dan frekuensi diklat. d. Mutasi dan pengembangan karir pegawai dengan sistim reward dan punishment yang berbasis kompetensi 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menghilangkan hambatan dalam pelayanan publik melalui geregulasi dan debiroktratisasi. b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. c. Mengelola pengaduan masyarakat sebagai sarana koreksi terhadap pelayanan yang diberikan. 5) Menyelenggarakan

kepemimpinan

pemerintah

daerah

dilaksanakan

dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan prosedur dan standarisasi administrasi dalam rangka mendukung tugas-tugas pelayanan. b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja bagi pimpinan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-28


c. Meningkatkan manajemen pendukung yang membantu kelancaran tugas-tugas pimpinan. 6) Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Merintis kerjasama sama dalam berbagai bidang pembangunan dengan daerah-daerah

yang

berpotensi

mempengaruhi

kemajuan

pembangunan dengan Pemerintah Kota. b. Mengelola

potensi

unggulan

Kota

Denpasar

yang

dapat

dikerjasamakan dalam pengelolaannya dengan daerah lain. 7) Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan dilaksanakan dengan arah kebijakan : -

Menyempurnakan hubungan kerja antar SKPD


Sasaran menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel dicapai dengan strategi 1) Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyempurnakan hubungan kerja antar SKPD. b. Melestarikan dan menyelamatkan dokumen daerah. 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan

kinerja

kelembagaan

berdasarkan

prinsip-prisip

organisasi modern yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-29


b. Mengkaji

pelaksanaan

standar

pelayanan

minimal,

mengelola

kewenangan daerah dan mengembangan sistem informasi pelayanan masyarakat. 3) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan kualitas dan fasilitas sarana pelayanan umum. b. Membangun dan memelihara sarana pelayanan umum. 3.

Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyusun norma, standar, pedoman dan manual dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. b. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana. 2) Strategi Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Membahas rancangan peraturan daerah dengan pemerintah b. Mensosialisasikan peraturan daerah c. Meningkatkan kapasitas anggota DPRD

4.

Sasaran menjamin konsistensi seluruh peraturan daerah dengan peraturan diatasnya dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Walikota dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan pengawasan internal dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. b. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan walikota agar sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai.


II-30


c. Mengembangkan pengawasan yang berbasis kinerja. d. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan 2) Meningkatkan

profesionalisme

tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparat pengawasan. b. Mengkuti pendidikan dan pelatihan dibidang pengawasan 3) Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dilaksanakan dengan arah kebijakan. -

Menyusun norma, standar, pedoman dan manual bidang pengawasan.

4) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : d. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. e. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. f. Menerapkan peraturan disiplin aparatur. 5.

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengelolaan kearsipan yang profesional dicapai dengan strategi :. 1) Menyempurnakan

sistem

kearsipan

pada

instansi

pemerintah,

melestarikan arsip daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kearsipan, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan kearsipan b. Menyempurnakan sistem kearsipan dan melestarikan arsip daerah 6.

Sasaran meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui penerapan sangsi yang tegas dicapai dengan strategi :. 1) Mengintensifkan penerimaan pendapatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui penerapan sangsi yang tegas b. Mempertahanka Ruang terbuka hijau kota


II-31



Sasaran Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dari semua penyakit masyarakat dicapai dengan strategi : 1) Melihara keamanan lingkungan secara berkelanjutan dilaksanakan dengan arah kebijakan : -

Meningkatkan pengendalian keamanan lingkungan

2) Memberdayakan masyarakat dalam keamanan lingkungan dilaksanakan dengan arah kebijakan : -

Meningkatkan pelaksanaan ronda lingkungan.

3) Melaksanakan operasi pemeliharaan ketertiban dilaksanakan dengan arah kebijakan: -

Meningkatkan rasia keamanan lingkungan

4) Meningkatkan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Menerapkan peraturan disiplin aparatur.

D. Meningkatkan



(welfare society), sebagai berikut : 1.

Sasaran meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan, perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu, dicapai dengan strategi :


II-32


1) Meningkatkan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menjamin penyelenggaraan pendidikan anak secara berkelanjutan. b. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini. c. Mensosialisasikan program pendidikan anak usia dini. d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan anak usia dini. 2) Menyelenggarakan pendidikan non formal dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan

pendidikan

non

formal

yang

berorientasi

menghasilkan tenaga terampil. b. Mengembangkan pendidikan kecakapan hidup, membina lembaga kursus dan kelembagannya. c. Memberi bantuan operasional bagi pendidikan non formal. 3) Melaksanakan wajib belajar pendidikan Sembilan tahun dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyelenggarakan wajib belajar Sembilan tahun bagi masyarakat Kota Denpasar b. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan wajib belajar Sembilan tahun. c. Memelihara fasilitas belajar, mengajar bagi tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 4) Melaksanakan pendidikan menengah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan metode belajar mengajar yang berbasis teknologi dan informasi. b. Mengembangkan kerjasama sekolah menengah dengan dunia usaha dan industry. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-33


c. Menyediakan beasiswa bagi keluarga tidak mampu.

5) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan Metode Pembelajaran yang Bermutu. b. Mengembangkan sistem perencanaan dan mengendalikan program profesi pendidik dan tenaga pendidik. c. Memberikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi. d. Membina lembaga pelatihan peningkatan mutu pendidik. 6) Menyelenggarakan pendidikan luar biasa dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Menyelenggarakan pendidikan luar biasa pada berbagai tingkat yang bermutu dan terjangkau. b. Memberikan bantuan operasional bagi penyelenggaraan pendidikan luar biasa. 7) Menyelenggarkakan pendidikan kedinasan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyelenggarakan

perbaikan

kurikulum

dan

perbaikan

mutu

penyelenggara pendidikan kedinasan. b. Melaksanakan pelatihan kedinasan secara terencana dan kontinyu bagi pegawai. 8) Mengembangkan budaya baca dan membina perpustakaan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memasyarakatkan budaya baca dikalangan masyarakat. b. Mengembangan

perpustkaan

di

masyarakat

sebagai

upaya

meningkatkan budaya baca masyarakat.


II-34


9) Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap metode pembelajaran yang memberikan dampak positif bagi proses belajar mengajar. b. Mengadakan

kerjasama

penelitian

bidang

pendidikan

dengan

perguruan tinggi. 10) Mengelola manajemen pelayanan pendidikan dilaksanakan dengan arah kebijakan. -

Menerapkan

manajemen

yang

berorientasi

peningkatan

mutu

pendidikan. 2.

Sasaran meningkatan mutu, lembaga, sarana dan prasarana, lingkungan dan pelayanan kesehatan dengan pendekatan paradigma sehat, dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan

promosi

kesehatan

dan

pemberdayaan

masyarakat

dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan media promosi kesehatan, komunikasi, informasi secara terpadu. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat. 2) Meningkatkan pengelolaan lingkungan sehat dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan pengawasan dan pemeliharan lingkungan permukiman. b. Menyediakan sarana dasar lingkungan dan mengembangkan wilayah sehat. 3) Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan, mengadakan dan memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-35


b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin pada setiap tingkatan dan jaringannya. 4) Mencegah

dan

memberantas

penyakit

dilaksanakan

dengan

arah

kebijakan. a. Meningkatkan sureilens epidemiologi dan penanggulangan wabah, imunasi dan mencegah dan menanggulangi factor resiko. b. Memasyarakatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit. 5) Memperbaiki gizi masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat terutama gizi ibu hamil, bayi dan anak balita. b. Memberdayakan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi. 6) Meningkatkan pengelolaan obat dan perbekalan sehatan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, dan keterjangkauan obat dan perbekalan obat. b. Meningkatkan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit. 7) Mengawasi peredaran obat dan makanan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menjamin tersedianya obat yang bermutu dan terjangkau diseluruh wilayah. b. Mengadakan razia obat dan makanan secara berkala. 8) Mengembangkan obat asli Indonesia dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menjadikan obat asli Indonesia sebagai komplemen bagi obat modern dan dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau. b. Melakukan

penelitian

obat-obat

tradisional

sehingga

terjamin

kehigienisnya. 9) Merumuskan

kebijakan

dan

menajamen

pembangunan

kesehatan

dilaksanakan dengan arah kebijakan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-36


a. Merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan derajat masyarakat. b. Memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat miskin untuk berperan dalam pembangunan kesehatan. 10) Melaksanakan

pelayanan

kesehatan

kepada

penduduk

miskin


Melakukan pelayanan kesehatan secara terpadu bagi masyarakat miskin Kota Denpasar.

11) .

Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan beserta

jaringannya dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Membangun dan memperbaiki puskesmas dan puskesmas pembantu beserta jaringannya secara berkala. b. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit. c. Meningkatkan pelayanan rumah sakit 12) .Membangun

kemitraan

dalam

pemberian

pelayanan

kesehatan


Membina kemitraan dengan masyarakat, swasta dan pemerintah daerah lainnya dalam pelayanan kesehatan

13) Meningkatkan kesehatan anak

dan balita dilaksanakan dengan arah

kebijakan -

Memberikan imunisasi, penyuluhan dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan bagi kesehatan anak dan balita

14) Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada lansia dilaksanakan dengan arah kebijakan. -

Memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna bagi lansia.

15) Mengawasi dan mengendalikan kesehatan makanan yang beredar di masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan.


II-37


-

Mengawasi kesehatan makanan dari hasil industry, rumah tangga dan restaurant

16) Meningkatkan keselamatan bagi ibu melahirkan dan anak dilaksanakan dengan arah kebijakan -

Memberikan penyuluhan, perawatan dan pertolongan bagi ibu yang akan melahirkan.

17) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan kualitas aparatur d. Meningkatkan peraturan disiplin aparatur. 3.

Sasaran

meningkatkan kesejahteraan social oleh dan untuk kalangan

masyarakat berdasarkan tat wam asi , dicapai dengan strategi : 1) Menyelenggarakan

pelayanan

dan

rehabilitasi

social

bagi

PMKS

dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan kualitas pelayanan, dan perlindungan social dan hukum bagi PMKS. b. Menyusun kebijakan dalam bidang pelayanan dan rehabilitasi social bagi PMKS. 2) Memberdayakan fakir miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberdayakan fakir miskin melalui usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan social. b. Meningkatkan kemampuan aparat yang menangani fakir miskin. c. Membentuk

kemitraan

dengan

swasta

dalam

menanggulangi

kemiskinan. 3) Memberikan pembinaan dan pengayoman kepada anak-anak terlantar dilaksanakan dengan arah kebijakan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-38


- Menyediakan sarana dan prasarana pembinaan dan memberikan pelatihan keterampilan kepada anak terlantar. 4) Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacad dan trauma secara berkelanjutan dilaksanakan dengan arah kebijakan. -

Mendata para penyandang cacad dan trauma, memberikan pelatihan keterampilan dan memberdayakan secara manusiawi.

5) Memberikan pembinaan dan pengayoman bagi panti asuhan/panti jompo secara berkala dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memperbaiki dan mengelola sarana dan prasarana panti secara berkelanjutan. b. Memberdayakan para penghuni panti dengan keterampilan. 6) Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para mantan penyandang penyakit social dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Memberikan bimbingan dan bantuan bagi para penyandang penyakit social. b. Memberdayakan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. 7) Memberdayakan institusi/kelembagaan

yang

menangani masalah

kesejahteraan social dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam menangani masalah kesejaheraan social. b. Meningkatkan

kualitas

aparatur

yang

bertugas

menangani

kesejahteraan social. 8) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan kualitas aparatur d. Meningkatkan peraturan disiplin aparatur. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-39


4.

Sasaran

meningkatan

kualitas

hidup

kesejahteraan dan perlindungan anak

dan

peran

perempuan,

serta

serta meningkatkan peran gender

dalam masyarakat dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dilaksanakan dengan arah kebijakan. -

Meningakatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik

2) Meningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak dilaksanakan dengan arah kebijakan : -

Meningkatan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya perempuan.

3) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. b. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga 4) Menguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan

kapasitas

dan

jaringan

kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan. b. Mengembangkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan berbasis perempuan dan anak. 5) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-40


c. Meningkatkan kualitas aparatur 5.

Sasaran Mengurangi Jumlah penduduk miskin Kota Denpasar, dicapai dengan strategi: 1) Memenuhi kebutuhan ketahanan pangan keluarga miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan bantuan langsung pangan kepada keluarga miskin. b. Menjamin kecukupan pangan bagi keluarga miskin. c. Meningkatkan pendapatan petani pangan sekaligus melindungi produk pangan petani. 2) Memenuhi layanan kesehatan keluarga miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit. b. Memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin. c. Memberikan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya. d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pencegahan penyakit menular, lingkungansehat, gizi, dan perilaku hidup sehat. 3) Memenuhi layanan pendidikan bagi keluarga miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam jenjang wajib belajar Sembilan tahun. b. Menurunkan angka buta aksara pada masyarakat miskin. c. Memberikan pelayanan pendidikan non formal bagi masyarakat miskin. d. Memberikan kesempatan bagi anak-anak kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi.


II-41


4) Memenuhi upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan

kelembagaan

bagi

masyarakat

miskin

dalam

meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha. b. Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam berusaha dan bekerja. 5) Meningkatan kualitas perumahan keluarga miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan

masyarakat miskin

dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat. b. Mengembangkan partisipasi masyarakat miskin dalam penyediaan perumahan. 6) Memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan sistem penyediaan air minum yang berpihak pada masyarakat miskin. b. Meningkatkan akses keluarga miskin terhadap air minum dan air dan sanitasi. c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin tentang pentingnya air minum yang bersih, aman dan sarana sanitasi dasar. 7) Memenuhi

kebutuhan

akan

pertanahan

bagi

penduduk

miskin


Memberikan perlindungan bidang pertanahan bagi masyarakat miskin.

8) Meningkatkan

akses

masyarakat

miskin

dalam

pengelolaan

dan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memasyarakatkan informasi dan pengetahuan pengelolaan lingkungan yang berpihak pada masyarakat miskin. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-42


b. Mengelola lingkungan hidup yang menjamin dan melindungan akses masyarakat miskin dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 9) Memenuhi rasa aman bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Mengembangkan sistem perlindungan social bagi masyarakat miskin terutama anak jalanan, dan korban konflik. b. Meningkatkan

pemberdayaan

lembaga

masyarakat

dalam

mewujudkan rasa aman, mencegah dan menanggulangi persoalan setelah konflik. 10) Memperluas kesempatan kepada masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatan kesempatan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan. b. Menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin. 11) Menjamin kesetaraan gender bagi masyarakat miskin dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangan

sistem

pendataan

yang

mampu

menangkap

ketimpangan gender pada masyarakat miskin. b. Mengembangan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan. 12) Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin dalam pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan arah kebijakan. -

Meningkatkan akses terhadap tempat

dan ruang usaha bagi

masyarakat miskin. 13) Mengembangan kawasan pesisir untuk kemakmuran masyarakat miskin pesisir dilaksanakan dengan arah kebijakan.


II-43


a. Meningkatkan kesejahterann masyrakat pesisir khususnya nelayan dan pembudidaya ikan kecil. b. Meningkatkan keamanan berusaha bagi nelayan. 6.

Sasaran mengembangkan jaringan informasi secara terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dicapai dengan strategi : 1) Mengembangkan, memeratakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi. b. Meningkatkan

akses

masyrakat

terhadap

layanan

pos

dan

telekomunikasi. 2) Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. b. Meningkatkan

kemampuan

masyarakat

dalam

memanfaatkan

teknologi informasi. c. Mengembangkan aplikasi e-government. 3) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan kualitas aparatur 7.

Sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga, dicapai dengan strategi : 1) Menata administrasi kependudukan dan pencacatan sipil dilaksanakan dengan arah kebijakan . a. Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan melalui pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka peningkatan


II-44


kualitas,

pengendalian

pertumbuhan,

mobilitas

dan

persebaran

penduduk yang sesuai dengan daya dukung lingkungan b. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan SIAK c. Penertiban dokumen kependudukan berbasis NIK 2) Merevitalisasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan keluarga kecil bahagia sejahtera, dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. b. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien dan cara kontrasepsi serta menjamin ketersediaan alat kontrasepsi dengan prioritas keluarga miskin. 3) Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan

Berkeluarga bagi Remaja

dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

program kesehatan

reproduksi remaja. b. Mengembangkan kebijakan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, menyelenggarakan promosi kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, konseling, komunikasi, inforasi dan edukasi serta advokasi bagi masyarakat, keluarga dan remaja. 4) Meningkatkan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan cakupan kualitas kelompok Bina Keluarga. b. Meningkatkan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak. 5) Menguatkan

kelembagaan

keluarga

kecil

bahagia

dan

sejahtera

dilaksanakan dengan arah kebijakan.


II-45


a. Membina

dan

meningkatkan

peran

serta

masyarakat

untuk

peningkatan cakupan dan mutu pelayanan KB, kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta pengelolaan data dan informasi. b. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin dalam kelomok usaha pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). 6) Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengkaji kebijakan dan membangun kemitraan dalam pembangunan di bidang kepemudaan. b. Meningkatan

partisipasi

masyarakat

serta

memantau

dan

mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan. 7) Membina dan meningkatkan partisipasi pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah. b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dan kewirausahaan pemuda. c. Mencegah pemuda terjerumus dalam penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika. 8) Mengembangkan kebijakan dan menajamen olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menyerasikan dan mengembangkan kebijakan dalam bidang olah raga. b. Mengembangan dan membina manajemen olah raga. c. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pembinaan olah raga. 9) Membina dan memasyarakatkan olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-46


-

Memasyarakatkan olah raga, meningkatkan prestasi olah raga dan membina olah raga yang berkembang di masyarakat.

10) Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana olah raga sesuai dengan cabang-cabang yang dikembangkan. b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan sarana olah raga. 11) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan kualitas aparatur 8.

Sasaran Meningkatkan sosialisasi pencegahan, melaksanakan pengawasan dan koordinasi serta meningkatkan kualitas aparat penanggulangan bencana, dicapai dengan strategi : 1) Mencegah dan menanggulangi korban bencana dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan bencana. b. Meningkatkan pengawasan teknis bangunan gedung, koordinasi dalam penanggulangan bencana. c. Meningkatkan kualitas aparat pencegahan dan penanggulangan bencana. 2) Memberikan bantuan

dan jaminan sosial bagi korban bencana alam

dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan bantuan darurat seperti sandang, pangan kepada korban bencana. b. Memberikan bantuan ekonomi produktif bagi korban bencana. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-47


E. Mempercepat

pertumbuhan

dan

Memperkuat

Ketahanan

Ekonomi

Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif,

sebagai

berikut : 1.

Sasaran Meningkatkan jumlah dan mutu insan kreatif dan membudayakan pola pikir kreatif dicapai dengan strategi : 1) Mendorong pengelolaan pendidikan kreatif dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Mengelola pendidikan yang menghasilkan insane kreatif b. Meningkatkan lembaga pendidikan yang menghasilkan konsep kreatif c. Menggali dukungan masyrakat dan melakukan kerjasama kemitraan 2) Meningkatkan peranan wirausahwan lokal dalam menghasilkan produk kreatif yang unggul dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Memperluas jangkauan pasar hasil industry kreatif b. Melaksanakan riset pasar dan promosi produk kreatif c. Memberikan perlindungan hukum bagi produk kreatif 3) Memperbanyak

pengembangan

dan

penerapan

teknologi

dalam

menghasilkan produk kreatif yang berbasis masyarakat dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi pendukung produk kreatif unggulan b. Mengembangkan kemitraan bidang teknologi dan informasi dalam rangka mendukung produk kreatif c. Memberikan insentif bagi pengembangan teknologi industry dalam investasi produk kreatif. 4) Memperbanyak penggunaan bahan baku lokal dalam dindustri kreatif dilaksanakan dengan arah kebijakan :


II-48


a. Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan material industry kreatif yang ramah lingkungan dan tepat guna b. Melakukan sosialisasi tentang penghematan bahan baku yang ramah lingkungan c. Melindungi, mengawasi dan mengkoordinasikan produk kreatif agar memiliki hak paten. 5) Meningkatkan pemakaian produk lokal kreatif dan meningkatkan pemasyarakatan HKI dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Menyusun kebijakan guna menurunkan pembajakan produk kreatif b. Membina para usahawan agar mendapatkan HKI bagi produk kreatifnya. c. Memasyarakat pengunanan produk lokal sebagai rasa kecintaan kepada bangsa dan Negara. 6) Mengembangkan

pembiayaan

yang

terjangkau

dan

mudah

bagi

pengembangan ekonomi keatif dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Merancang skema pembiayaan dalam pengembangan ekonomi kreatif b. Memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dengan pihak perbankan dalam pembinaan usaha. 2.

Sasaran

meningkatkan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

dasar

perekonomian, dicapai dengan strategi : 1) Membangun sarana dan prasarana sumber daya air dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan pembiayaan yang efektif untuk pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air. b. Mengembangkan budaya masyarakat dalam konservasi sumber daya air,dan mengembangkan teknologi tepat guna.


II-49


2) Menyediakan dan mengelola air baku dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik. b. Melengkapi sarana dan prasarana air baku berupa pemenuhan kebutuhan pada prasarana pengambilan dan saluran pembawa pada daerah dengan kebutuhan air yang tinggi. 3) Melakukan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Membangun serta memelihara embung, merehabilitasi lahan kritis di daerah tangkapan air b. Mengadakan

kerjasama

kemitraan

dengan

masyarakat

dalam

konservasi sumber daya air 4) Meningkatkan capupan pelayanan air minum dan air limbah dilaksanakan dengan arah kebijakan -

Membangun dan memelihara sarana air minum dan air limbah

5) Mengendalikan banjir dan mengamankan pantai dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengurangi dampak banjir dan melindungi daerah pantai dari abrasi air laut. b. Membangun prasarana pengendali banjir dan mengendalikan aliran air permukaan.

3.

Sasaran

meningkatkan

dan

mengembangkan

sarana

dan

prasarana

perhubungan, dicapai dengan strategi : 1) Memelihara sarana dan prasarana perhubungan dilaksanakan dengan arah kebijakan.


II-50


a. Memprioritaskan perbaikan jalan dan jembatan yang memperlancar mobilitas barang dan jasa. b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perbaikan jalan da njembatan 2) Memelihara prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melakukan pemeliharaan terhadap terminal secara berkala. b. Meningkatan peran pemangku kepentingan dalam pemeliharaan terminal dan fasilitas lainnya. 3) Meningkatkan pelayanan angkutan kepada masyarakat Kota Denpasar dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melengkapi sarana dan prasarana agkutan umum b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam angkutan 4) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memelihara jalan dan jembatan b. Meningkatkan pembangunan halte dan terminal. 5) Mengendalikan dan mengamankan lalu lintas secara

berkelanjutan

dilaksanakan dengan arah kebijakan : -

Melengkapi sarana pengamanan lalu lintas.

6) Melakukan pengujian terhadap segala jenis kendaraan bermotor secara berkala dilaksanakan dengan arah kebijakan : -

Membangun sarana pengujian dan peralatannya serta melaksanakan pengujian secara berkala

7) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-51


c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur 4.

Sasaran Mengembangkan Perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar dicapai dengan strategi. 1) Mengembangkan peraturan

terkait dengan pembangunan rumah

sederhana yang layak dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Menyusun NSPM bidang perumahan b. Sosialisasi peraturan bidang perumahan 2)

Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau Kota, dilaksanakan dengan arah kebijakan: a. Merencanakan penataan ruang. b. Memberdayakan rencana tata ruang sesuai dengan peruntukannya. c. Pengendalian pemanfaatan ruang dan memantapkan koordinasi dan konsultasi antar lembaga yang terkait dengan penataan ruang

3) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur 5.

Sasaran meningkatan pembangunan industri dan perdagangan, terutama yang berskala mikro, kecil dan menengah dengan pola koperasi atas dasar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, dicapai dengan strategi : 1) Menciptakan iklim usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah.


II-52


b. Meningkatkan kepasitas para penyelenggaran koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program-program usaha mikro kecil dan menengah. 2) Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan lembaga penyedia jasa pembangunan usaha yang terjangkau dan bermutu sebagai usaha mendekatkan UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif. b. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai penyedia layanan jasa teknologi, manajemen, emasaran dan informasi berupa konsultan usaha. 3) Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan daya saing UMKM dan mengembangkan jiwa dan semangat

kewirasahaan

yang

berbasis

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi. b. Mengembangkan sistem insentif untuk pengembangan wirausaha dan membina usaha untuk meningkatkan kesadaran tentang HaKI dan lingkungan. 4) Memberdayakan usaha skala mikro dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha. b. Mengembangkan usaha mikro tradisional dan pengerajin membina

senra-sentra

produksi/kluster

dengan

dengan

dukungan

infrastruktur yang semakin mamadai. 5) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-53


a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur 6.

Sasaran

meningkatkan

produksi

pertanian,

perikanan

dengan

mengembangkan hasil produksi unggulan, dicapai dengan strategi : 1) Meningkatkan ketahanan pangan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menjamin tersedianya pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar, meningkatkan

pasca panen dan pengolahan hasil

produksi, distribusi pangan, dan diversifikasi

pangan melalui

ketersediaan pangan hewani dan nabati. b. Memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin, mengawasi mutu, dan mengantisipasi kerawanan pangan. 2) Meningkatkan cakupan pemasaran hasil produksi pertanian

arah

kebijakan. a. Mengembangkan kerjasama dalam pemasaran serta membangun pusat promosi produksi pertanian b. Melakukan penyuluhan tentang kualitas produksi secara berkelanjutan 3) Menerapkan teknologi tepat guna dalam produksi hasil pertanian dilaksanakan dengan arah kebijakan. -

Mengoperasionalkan teknologi tepat guna dalam pertanian dan perkebunan

4) Meningkatkan hasil produksi pertanian dengan memanfaatkan bibit unggul dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menggunakan bibit unggul yang bersrtifikasi dalam bidang pertanian dan perkebunan b. Mempertahankan lahan hijau


II-54


5) Mendayagunakan para penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian b. Meningkatkan kesejahteraan penyuluh pertanian 6) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur 7.

Sasaran Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat veteriner dan kuantitas produksi peternakan, perikanan dan kelautan dicapai dengan strategi : 1) Melakukan pencegahan dan menanggulangi penyakit ternak dengan penerapkan teknologi menuju peningkatkan hasil produksi perternakan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memusnahkan ternak yang terjangkit penyakit endemic b. Mengawasi perdagangan ternak antar pulau 2) Membangun sarana dan prasarana produksi hasil dan mempromosikan hasil produksi secara efisien dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Membangun kerjasama regional dalam

penyediaan hasil produksi

peternakan b. Mempromosikan produksi unggulan daerah 3) Melakukan upaya upaya peningkatan produksi hasil perternakan secara berkelanjutan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Penyuluhan berkaitan dengan kualitas hasil produksi b. Mengelola informasi pasar c. Mengemas hasil produksi secara menarik dan hygiene


II-55


4) Menerapkan

teknologi

tepat

guna

dalam

peningkatan

produksi

peternakan, dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Mengembangkan terknologi tepat guna dalam peternakan b. Mengadakan

penyuluhan

rutin

tentang

teknologi

tepat

guna

peternakan 5) Mengelola sumber daya laut dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisi dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberdayakan masyarakat pesisir b. Meningkatkan budaya maritime dikalangan masyarakat 6) Mengelola sumber daya perikanan secara efisen dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. .Membudidayakan perkinanan secara masal b. Melakukan penyuluhan berkaitan dengan pengembangan perikanan c. Mengelola hasil perikanan. 7) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : e. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. f. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. g. Meningkatkan disiplin aparatur h. Meningkatkan kualitas aparatur 8.

Sasaran Mengembangkan pariwisata sebagai sebagai percepatan atau lokomotif pembangunan, dicapai dengan strategi : 1) Mengembangkan pemasaran pariwisata menuju wisata unggulan dan berdaya saing dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melakukan promosi wisata yang efektif dan membina kemitraan dengan swasta, pemerintah daerah lain, dan masyarakat. b. Meningkatkan sadar wisata di kalangan masyarakat baik sebagai tuan rumah maupun calon wisatawan.


II-56


2) Mengembangkan destinasi pariwisata berwawasan budaya dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengembangkan daya tarik wisata unggulan Kota Denpasar, dengan merevitalisasi kawasan pariwisata. b. Mengembangkan paket wisata city tour, memberikan insentif bagi pelaku usaha serta mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. 3) Mengembangkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memperkuat jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya, masyarakat, swasta dalam pembangunan pariwisata berwawasan budaya. b. Mengembangkan forum komunikasi dalam pembangunan pariwisata budaya dengan semua pemangku kepentingan. 4) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur

9.

Sasaran meningkatan iklim investasi dan daya saing, dicapai dengan strategi : 1) Menyederhanaan peraturan dalam investasi, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Menyederhanakan perijinan b. Memberikan insentif dan disisentif bagi investor 2) Meningkatkan Pomosi dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam investasi dilaksanakan dengan arah kebijakan.


II-57


-

Melakukan promosi investasi melalui bervagai even baik dalam maupun luar negeri

3) Melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bidang perdagangan dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Merintis kerjasama perdagangan dengan Negara lain b. Menyelesaikan perselisihan perdangan 4) Meningkatan eksport dalam berbagai produk dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Meningkatkan standari dan mutu produk b. Mengembangkan kerjasama perdagangan dengan luar negeri 5) Meningkatkan volume perdagangan dengan efisiensi dilaksanakan dengan arah kebijakan a. Menyederhanakan periijinan untuk menghindari ekonomi biaya tinggi b. Mengembangkan jaringan informasi perdagangan 6) Membuat klinik disain bagi IKM, demo pameran hasil industry, dan membentuk UKM center dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Pengembangan litbang untuk pembaharuan dan inovasi desain produk b. Memperluas kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausha baru c. Mengembangkan usaha kecil dan menengah d. Meningkatkan daya saing 7) Meningkatkan

teknologi

industry,

menata

struktur

industry

dan

mengembangkan sentra industry potensial, serta perlindungan konsumen, dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Peningkatan fasilitas prasarana,

distribusi dan sarana penunjang

industry melalui pengembangan informasi industry b. Melakukan terra dan terra ulang UTTP c. Membenuk BPSK


II-58


8) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur 10. Sasaran meningkatkan pengetahuan profesi, keahlian, dan peranan generasi muda untuk menyongsong globalisasi dan mengembangkan olah raga daerah, dicapai dengan strategi : 1) Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan dibidang kepemudaan dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengkaji

kebijakan-kebijakan

pembangunan

kepemudaan,

dan

mengembangkan sistem informasi kepemudaan yang berbasis e-youth. b. Menyusun rancangan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat. 2) Meningkatkan peran serta pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemuda, membina organisasi pemuda serta memfasilitasi bakti sosial kepemudaan. b. Melibatkan pemuda dalam rangka pengendalian peredaran narkoba dan obat terlarang. c. Membina pemuda pelopor lingkungan dan memamerkan hasil karya pemuda. 3) Menumbuhkan

kewirausahaan

dan

kecakapan

hidup

pemuda

dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan pelatihan bagi pemuda dalam berbagai bidang sebagai bekal kecakapan. b. Memberikan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada pemuda sehingga muncul wirausahawan muda yang tangguh.


II-59


4) Mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Memberikan penyuluhan kepada pemuda tentang bahaya narkoba. b. Mengarahkan pemuda untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat. 5) Mengembangkan kebijakan dan manajemen olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mengkaji kebijakan-kebijakan bidang olah raga serta mengembangan sistem perencanaan olah raga terpadu. b. Membina manajemen olah raga dan menyusun pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan olah raga. 6) Membina dan masyarakatkan olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Melakukan pembinaan terhadap cabang olah raga prestasi dan olahragawan

berprestasi

melalui

peningkatan

penyelenggaraan

kompetisi olah raga. b. Memberikan penghargaan bagi insan olah raga yang berprestasi. c. Mengembangkan olah raga rekreasi dalam rangka mengambangkan olah raga kepada masyarakat banyak. d. Meningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan dan pendanaan olah raga. 7) Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyediaan sarana dan prasarana olah raga. b. Meningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga. 8) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-60


a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur

11. Sasaran

meningkatkan

pemerataan

kesempatan

kerja,

kualitas

dan

perlindungan tenaga kerja serta mengelola transmigrasi dicapai dengan strategi : 1) Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. b. Memperbaharui

program-program

perluasan

kesempatan

kerja

melalui program umum, kredit mikro, pengembangan UMKM serta program pengentasan kemiskinan. c. Mengembangkan infrastruktur

pelayanan umum dalam rangka

mendukung perluasan kesempatan kerja. d. Menyediakan informasi bursa kerja secara luas melalui berbagai media. e. Memberikan pendidikan dan latihan kewirausahaan bagi para pekerja. 2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Meningkatan standar kompetensi kerja dengan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan melakukan uji kompetensi tentaga kerja yang berbuka. b. Meningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja dan meningkatkan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja. c. Melengkapi sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja. d. Memberikan pelatihan dan motivasi bagi para pekerja dan pencari kerja. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-61


3) Melindungi dan mengembangkan lembaga tenaga kerja dilaksanakan dengan arah kebijakan. a. Mensosialisasikan

peraturan

dibidang

ketenagakerjaan

secara

kontinyu. b. Meningkatkan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku. c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan secara adil dan transparan. d. Memberikan pembinaan dan pengawasan bagi perusahaan penyalur tenaga kerja. e. Melindungi keselelamatan pekerja dengan memberikan perlindungan hukum. 4) Mengelola transmigrasi secara terpadu dilaksanakan dengan arah kebijakan: -

Mengembangkan

transmigrasi

secara

lokal

dan

regional

dan

mendorong masyarakat mau bertransmigrasi. 5) Meningkatan dukungan program kegiatan dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan bidang administrasi perkantoran. b. Memenuhi sarana dan prasarana kerja aparatur. c. Meningkatkan disiplin aparatur d. Meningkatkan kualitas aparatur

3.Prioritas Daerah Prioritas Daerah dalam rangka mengimplementasikan Misi dan Visi Pembangunan Kota Denpasar adalah sebagai berikut: 1. Misi Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali, bertujuan untuk : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

II-62


a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. b. Melestarikan dan mengembangkan budaya. c. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. d. Meningkatkan sportivitas dan kesegarana jasmani. e. Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali. f. Mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. g. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota. 2. Misi Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui Budaya Kreatif , bertujuan untuk : a. Meningkatkan partisipasi mayarakat dalam pembangunan kota. b. Memberdayakan masyarakat kota dan institusi lokal. c. Meningkatkan rasa saling percaya dan mengharmoniskan antar kelompok mayarakat, merukunkan umat Bergama dan melindungi masyarakat. 3. Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement), bertujuan untuk : a. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. b. Menicptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. c. Meningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. 4. Misi Meningkatkan



(welfare society), bertujuan untuk : a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan. c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan social. d. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak. e. Menanggulangi kemiskinan. f. Mengatur pos dan telekomunikasi.


II-63


g. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana

dan

keluarga sejahtera serta pemuda dan olah raga. h. Mencegah dan menanggulangi bencana. 5. Misi Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui sistem Ekonomi Kerakyatan bertujuan untuk : a. Mengembangkan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya Unggulan. b. Meningkatkan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar peremonomian. c. Meningkatan dan mengembangkan sarana dan sarana sistem perhubungan. d. Mengembangkan perumahan murah dan layak huni e. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. f. Merevitalisasi pertanian agar tetap berfungsi sebagai paru-paru kota. g. Mengelola peternakan, perikanan dan kelautan secara efektif dan efisien h. Mengembangkan pariwisata berwawasan budaya unggul. i. Meningkatkan daya saing industry, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan eksport. j.

Meningkatkan perbaikan iklim ketenaga kerjaan dan perluasan jangkauam transmigrasi


II-64

BAB III –KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013 yang disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan

antara

pembiayaan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah A.1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. b. Dana Perimbangan yaitu : (1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu : (1) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, (2) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, (3) Sumbangan Pihak Ketiga, dan (4) Pendapatan Hibah.


III-1


Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah yaitu : 1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 1993 tentang Retribusi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; 2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 1994 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; 3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1995 tentang Retribusi Izin Gangguan / Keramaian; 4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil; 5) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 6) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perikanan dan Setoran Lahan BPP; 7) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 24 & 25 tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Prinsip dan Usaha; 8) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 9) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya; dan 10) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD. 11) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 12) Peraturan Daerah kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

III-2


13) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek; 14) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 15) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal; 16) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 17) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran 18) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; 19) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; 20) Peraturan Daerah

Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak

Penerangan Jalan;

Dalam pelaksanaan pemungutan daerah telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut: a.

Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan Teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai Dasar Hukum pemungutan

b.

Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui Pameran Pembangunan, dan Media Cetak serta Media Elektronik

c.

Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang pendapatan melalui bimtek secara bertahap

d.

Menyiapkan/membangun/mengadakan

sarana

pendukung

serta

melakukan

penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran. e.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya

f.

Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan razia gabungan maupun penagihan dari rumah ke rumah.

g.

Memberikan rewardkepada wajib pajak penyetoran terbanyak/ tepat waktu


III-3


A. 2. Target dan Realisasi Pendapatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013, dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013, maka target Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 1.493.567.565.178,33 dan realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp 1.547.605.213.107,47 atau 103,62%. Secara kelompok pendapatan dapat dijelaskan sebagai Berikut : 1)

Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp 586.955.993.816,53 realisasinya mencapai sebesar Rp 658.974.707.435,78 atau 112,27%. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : a. Pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp 450.258.600.000,00 realisasi sebesar Rp 504.981.564.103,82 atau 112,15%. Peningkatan ini berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan jalan; b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp 42.685.463.848,00 realisasi sebesar Rp 47.874.288.091,00 atau 112,16%. Peningkatan ini terutama berasal dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 20.740.398.065,80 realisasinya tercapai sebesar Rp 20.774.562.997,87 atau 100,16% ; d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp 73.271.531.902,73 realisasinya mencapai sebesar Rp 85.344.292.243,09 atau 116,48%.

2).

Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp 666.251.039.459,03 dan realisasinya mencapai sebesar Rp 661.103.049.179,00 atau 99,2% terdiri dari: a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak direncanakan sebesar Rp 74.651.447.459,03 realisasinya sebesar Rp 72.201.429.179,00 atau 96,72%;


III-4


b. Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp 580.807.702.000,00 realisasi Rp 580.807.702.000,00 atau 100%; c. Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp 10.791.890.000,00 realisasi sebesar Rp 8.093.918.000,00 atau 75%. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Target Rp 240.360.531.902,77 realisasi Rp 227.527.456.492,69 atau 94,66% yang terdiri dari : 1) Pendapatan Hibah, dengan rencana Rp 1.688.512.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.487.687.126,00 atau 88,11%. 2) Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya direncanakan

Rp

104.364.826.902,77

dan

direalisasikan

sebesar

Rp

98.076.351.366,69 atau 93,97%. 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus direncanakan Rp 127.408.208.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 127.408.208.000,00 atau 100% 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dengan rencana Rp 6.898.985.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 555.210.000,00 atau .8,05%.

B. Pengelolaan Belanja Daerah. B.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD disusun, sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD dan RKPD serta APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Oleh karena itu APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam suatu tahun anggaran.


III-5


Guna mendukung Kebijakan Umum APBD, maka alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendesak dan bersifat pelayanan publik seperti penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan, penanggulangan penduduk miskin dan menjamin ketahanan pangan, pelestarian budaya dan lingkungan hidup serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pada dasarnya perencanaan anggaran belanja daerah, diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial, serta fasilitas umum yang layak, berdasarkan standar analisa belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja, oleh karena itu alokasi anggaran belanja daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B.2. Target dan Realisasi Belanja Setelah diakumulasikan antara APBD Induk 2013 dengan APBD Perubahan tahun 2013, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 1.706.190.038.585,01 dan realisasinya mencapai sebesar Rp 1.544.055.517.217,64 atau 90,50%. Secara rinci Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp 843.010.623.248,29 dan realisasinya tercapai sebesar Rp 806.160.522.225,99 atau 95,63%

yang menurut

jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut : a)

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 711.980.993.913,29 realisasi mencapai sebesar Rp 677.526.026.470,86 atau 95,16%.

b)

Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp 60.581.155.518,00 realisasi mencapai sebesar Rp 58.971.604.952,10 atau 97,34%

c)

Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp. 325.000.000,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 218.635.000,00 atau 67,27%.


III-6


d)

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaen/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp. 21.544.000.000,00 realisasi mencapai sebesar Rp. 21.544.000.000,00 atau 100%.

e)

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar

Rp. 39.192.625.560,85 realisasi mencapai

sebesar Rp. 38.776.153.810,84 atau 98,94%. f)

Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp 9.386.848.256,15 realisasi mencapai sebesar Rp. 9.124.101.992,19 atau 97,20%.

2) Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 863.179.415.336,72 dan realisasinya tercapai sebesar Rp 737.894.994.991,65 atau 85,49% yang menurut jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut : a) Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp. 56.254.636.273,00 realisasi mencapai sebesar Rp 50.424.916.896,00 atau 89,64%. b) Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar

Rp. 505.418.407.825,03

realisasi mencapai sebesar Rp 432.466.218.504,65 atau 85,57%. c) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 301.506.371.238,69

realisasi

mencapai sebesar Rp 255.003.859.591,00 atau 84,58%.

B.3. Pembiayaan Daerah Selanjutnya mengenai Pembiayaan Daerah penerimaannya direncanakan sebesar Rp 257.805.712.971,61

dan realisasinya sebesar Rp. 257.796.738.849,61 atau 100%.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 45.183.239.564,93 realisasinya mencapai sebesar Rp. 45.162.429.564,93 atau 99,95 %. a)

Permasalahan Belanja Daerah Secara umum dalam pelaksanaan pengelolaan belanja daerah dalam tahun 2013 tidak dijumpai permasalahan-permasalahan yang bersifat prinsip. Tidak tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang ditargetkan


III-7


disebabkan karena dalam pelaksanaan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis. b) Solusi Belanja Daerah Guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah

secara efektif, efisien,

ekonomis, transparan dan akuntabel, kegiatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan APBD

perlu tetap dilaksanakan secara intensif, serta

diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung lainnya.


III-8

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan. A.1. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pendidikan Pendidikan merupakan suatu proses yang di gunakan untuk meningkatkan sumber daya manuasia, dan pembangunan pendidikan pada prinsipnya di tujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang muaranya tentu guna meningkatkan kesejahtraan setiap manusia. Pendidikan merupakan salah satu wewenang yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di era otonomi daerah ini. Otonomi pendidikan mengandung pengertian adanya perubahan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang pendidikan. Perubahan tersebut adalah dari pemda sebagai pelaksana kebijakan pusat menjadi penentu kebijakan penyelengaraan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD,SMP, SMA, SMK dan yang sederajat. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.1 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan 4.2 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD 4.3 Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini 4.4 Lomba Gugus dan Lembaga PAUD Berprestasi


IV-1


5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5.1 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A 5.2 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B 5.3 Ujian SD/MI dan UN SMP/MTs 5.4 Pengadaan Meubelair Sekolah 5.5 Pembangunan gedung sekolah 5.6 Pesraman Siswa SMP 5.7 Workshop Kinerja Gugus SD 5.8 Workshop Tenaga Pendidik Berprestasi SD dan SMP 5.9 Pelatihan Bagi Tenaga Pusat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus 5.10

Sosialisasi Pengembangan Pendidikan Inklusi dan CI – GI

5.11

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Inklusi

5.12

Dana BOS Pendamping SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri Dan Swasta

5.13

Workshop Review Kurikulum SD

5.14

Workshop Review Kurikulum SMP

6. Program Pendidikan Non Formal 6.1 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 6.2 Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Kota 6.3 Pemberian bantuan operasional pendidikan non Formal 6.4 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 6.5 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 6.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.7 Peningkatan Mutu Pendidikan Usia Dini 6.8 Pendidikan Kecakapan Hidup (UPT SKB) 6.9 Orientasi Teknik Penyusunan Karya Tulis PTK dan Pengembangan Model PAUDNI 6.10

Pendataan PAUDNI


IV-2


6.11

Kegiatan Porseni IGTKI Kota Denpasar

7. Program Pendidikan Menengah 7.1 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 7.2 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 7.3 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Setara SMA 7.4 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 7.5 Peningkatan Pembinaan Kesiswaan 7.6 Pemberian Penghargaan siswa dan Guru Berprestasi SMA/SMK 7.7 Peningkatan Kepimpinan Kesiswaan Dikmen 7.8 Peningkatan Kreativitas Kesiswaan Dikmen 7.9 Masa Orientasi Siswa berwawasan Budaya 7.10

Ujian Pemantapan SMK

7.11

Ujian Pemantapan SMA

7.12

Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa

7.13

Pengadaan Mebeluer Sekolah

7.14

Pembangunan gedung sekolah

7.15

Penambahan ruang kelas sekolah

7.16

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

7.17

Pelatihan Penyusunan kurikulum

7.18

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK , MKKS, SMA/SMK(19)

7.19

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa (lomba ketrampilan siswa / LKS )

7.20 7.21

Peningkatan kepemimpinan Forkom OSIS Dikmen Pelatihan Pembuatan Modul HIV / AIDS bagi guru SMP, SMA, dan SMK Se-Kota Denpasar

7.22

Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba

7.23

Penerimaan Siswa Baru (PSB On Line)


IV-3


7.24

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK, MKKS. SMA/SMK

8.

Kebangkitan Budaya Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan 8.1 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 8.2 Penilaian bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 8.3 Ujian Pemantapan Siswa SD 8.4 Workshop Peningkatan mutu pendidikan 8.5 Ujian Pemantapan Siswa SMP 8.6 Pendataan Tenaga Pendidik 8.7 Pelaksanaan Kualifikasi Pendidik 8.8 Pendidikan lanjutan Tenaga pendidik Dalam memenuhi standar kualifikasi 8.9 Workshop Penulisan Karya Ilmiah/PTK 8.10

Sosialisasi Berbagai Informasi tentang Pendidikan

dan Tenaga

Kependidikan (TPG dan TTP) 8.11

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

8.12

Diklat Calon Kepala Sekolah

8.13

Diklat Calon Pengawas Sekolah

8.14

Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG)

8.15

Workshop Penyusunan Program Kerja Pengawas

8.16

Sosialisasi Dan Sinkronisasi Program Sertifikasi Pendidik

8.17

Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah

8.18

Workshop Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah

8.19

Pengembangan Karir Tenaga Pendidik Pengangkatan Kepala Sekolah

9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9.1 Pelaksanaan kerjasam secara kelembagaan di bidang pendidikan 9.2 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan

Pemerintah di bidang

pendidikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-4


9.3 Pembinaan Dewan Pendidikan 9.4 Penerapan sistem dan informasi manajemen Pendidikan 9.5 Profil pendidikan Kota Denpasar 9.6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar 9.7 Penyelenggaraan Peelatihan Penyusunan Program Kerja Sekolah (RAPBS) : SD, SMP, SMA dan SMK se-Kota Denpasar 9.8 Penyelenggaraan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga 9.9 Lomba Bidang Informasi Teknologi Berbasis Budaya 9.10

Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Denpasar

9.11 9.12

Peningkatan Kemampuan Siswa tentang Teknologi Informasi Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

9.13

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Bidang Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

9.14

Peningkatan Sarana Teknologi Informasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

9.15

Workshop Peningkatan KISS Program Kepala Sekolah dan Komite SMP, SMA, dan SMK Negeri se Kota Denpasar

9.16 9.17

Kreativitas Rumah Pintar Sosialisasi Hasil Karya Teknologi dan Inovasi Anak SMK Se-Kota Denpasar

9.18

Workshop Pengadaan Barang dan Jasa Serta Penatausahaan di Sekolah Pada Tingkat SD, SMP, SMA, SMK Negeri Se-Kota Denpasar

9.19

Monitoring Evaluasi dan Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

9.20

Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah


IV-5


9.21

Monitoring dan Evaluasi Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah

9.22

Lomba Penelitian Ilmiah dan Pameran

9.23

Karang Pamitran dan Musyawarah Nasional

10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 10.1

Pengembangan minat dan budaya baca

11. Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar 11.1

Lomba Gugus PAUD dan Gugus SD

11.2

Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP

11.3

Forum Komunikasi OSIS tingkat SMP

11.4

Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD, SMP)

11.5

Penghargaan Kepada Siswa, Guru, Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat TK, SD, SMP

11.6 11.7

Penerimaan Siswa Baru SMP Seleksi Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat TK, SD, SMP

11.8 11.9

Lomba Wiyata Mandala SMP Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sains Tingkat SD dan SMP)

11.10

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Dasar

11.11

Lomba Pidato Bahasa Inggris

11.12

Peningkatan Aktivitas dan Kreativitas Siswa Berprestasi TK,SD,SMP

12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 12.1

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

13. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 13.1

Menyelenggarakan Peringatan Hari Pramuka dan Kegiatan rutin Kwarcab Denpasar

13.2

Jambore Kwarcab Denpasar


IV-6


13.3

Penyelenggaraan Trilomba Pramuka

13.4

Menyelenggarakan Kursus Pembina Mahir TingkatLanjutan ( KML )

13.5

Melaksanakan Kegiatan Latihan Pemimpin Satuan (DIANPINSAT)

13.6

Mengikuti Lomba Gugus Depan Pergiat Kwarda Bali

13.7

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMA/SMK

13.8

Pembinaan Organisasi kepemudaan (Penyelenggaraan Memperingati Hari Pramuka Kwarcab Denpasar)

13.9

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

13.10 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 13.11 Pembinaan dan kegiatan kepramukaan 13.12 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi 14. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 14.1

Bantuan Peralatan Olahraga

14.2

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tenis Meja PKK

14.3

Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia Tingkat Kota Denpasar

14.4

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

14.5

Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya

14.6

Penyelenggaraan Kompetisi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

14.7

Pelaksanaan PORSENI Kecamatan

15. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 15.1. Peringatan Sumpah Pemuda


IV-7


A.2 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pendidikan Urusan wajib Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar meliputi 15 program dan 132 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 482.150.772.444,59 Target : 1. Belanja tidak langsung

Rp.

405.749.480.731.47

Rp.

405.749.480.731.47

Rp.

76.401.291.713.12

Rp.

3.298.147.000.00

–belanja barang dan jasa Rp.

31.563.084.926.12

–belanja Modal

Rp.

41.540.059.787.00

Rp.

379.372.299.820.00

Rp.

379.372.299.820.00

Rp.

61.259.747.280.00

Rp.

2.762.149.300.00

–belanja barang dan jasa Rp.

26.973.418.230.00

–belanja Modal

31.524.179.750.00

–belanja Pegawai 2. Belanja Langsung –belanja Pegawai

Realisasi : 1. Belanja tidak langsung –belanja Pegawai 2. Belanja Langsung –belanja Pegawai

Rp.

(93,50%)

(80,18%)

Sedangkan Target dan realisasi untuk masing – masing program dan kegiatan baik menyangkut fisik serta keuangannya dapat di lihat dalam tabel berikut : Tabel :IV.1 REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN TAHUN 2013 TARGET NO

PROGRAM DAN KEGIATAN Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

FISIK VOLUME

4.440 Org

KEUANGAN (Rp)

405.749.480.731.47

Realisasi Fisik Volume

4.440 Org


KEUANGAN %

100%

%

379.372.299.820.00

IV-8

93.50


I

II

III

IV

V

Belanja Langsung Pegawai Belanaj Barang dan Jasa Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas SDA

76.401.291.713.12 3.298.147.000.00 31.563.084.926.12 41.540.059.787.00

97%

61.259.747.280.00 2.762.149.300 26.973.418.230.00 31.524.179.750.00

5 Paket

6,211,357,736.12

4 Paket

80%

4,951,814,415.00

5 Paket

4,883,995,910.00

4 Paket

80%

3,362,166,100.00

Pendidikan dan pelatihan Formal

1 Paket

329,200,000.00

1 Paket

100%

262,077,600.00

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan Bahan Ajar dan Model PAUD

60 Orang

60 Orang

100%

53,587,000.00

60 Lembaga

78,720,000.00

100%

76,045,000.00

Gebyar pendidikan PAUD

600 Orang

102,607,350.00

100%

100,712,350.00

Lomba Gugus dan Lomba PAUD

1 Paket

169,588,000.00

1 Paket

100%

139,346,800.00

53,702,000.00

60 Lembaga 600 Orang

80.18 83.74 85.45 75.88

79.72

68.84

79.61

99.79 96.60 98.15 82.17

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Gedung Sekolah

31 Paket

30,052,820,487.00

26 Paket

80%

Pengadaan Mebelair Sekolah

1087 Set

1,100,000,000.00

1087 Set

100%

905,000,000.00

2 Paket

39,081,500.00

2 Paket

100%

38,930,500.00

2 Paket

76,369,780.00

2 Paket

100%

73,311,280.00

150,555,500.00

62 Sekolah

100%

124,621,500.00

Penyelenggaraan Paket A Penyelenggaraan Paket B

Ujian

Nasional

Ujian

Nasional

22,036,381,900.00

Pesraman Siswa SMP

62 Sekolah

Workshop Kinerja Gugus SD

1 Paket

88,933,500.00

1 Paket

100%

86,915,000.00

1 Paket

100,965,000.00

1 Paket

100%

99,019,500.00

1 Paket

108,491,000.00

1 Paket

100%

105,211,500.00

1 Paket

26,816,800.00

1 Paket

100%

23,606,800.00

1 Paket

522,803,475.00

1 Paket

100%

474,589,282.00

649,837,000.00

15.000 Orang

100%

295,873,600.00

2 Paket

100%

4,849,455,000.00

50 Orang

100%

89,368,000.00

Workshop Tenaga pendidik Berprestasi SD SMP Pelatihann Bagi Tenaga Pusat Tumbuh kembang Anak Sosialisasi Pengembangan Pendd Inklusi dan CI-GI penyediaan Dana pengembangan Sekolah inklusi Ujian Sd/MI

15.000 Orang

Dana BOS pendamping

2 Paket

Workshop Kurikulum SD

50 Orang

4,900,025,000.00 103,983,000.00


IV-9

73.33 82.27 99.61 96.00 82.77 97.73 98.07 96.98 88.03 90.78 45.53 98.97 85.94


Workshop Kurikulum SMP VI

70 Orang

85,174,000.00

70 Orang

100%

52,599,100.00

61.75

Program Pendidikan Menengah Pembangunan Gedung Sekolah

1 Paket

3,115,414,000.00

1 Paket

100%

3,025,895,000.00

Penambahan Ruang kelas

1 Paket

1,967,102,700.00

1 Paket

100%

1,750,487,700.00

Kebangkitan Budaya Denut

1 Paket

254,795,470.00

1 Paket

100%

235,407,970.00

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

2 Paket

741,225,000.00

2 Paket

100%

691,193,550.00

Pengadaan Mebelair Sekolah

1 Paket

329,188,000.00

1 Paket

100%

326,738,000.00

105 Orang

104,990,000.00

105 Orang

100%

74,600,500.00

60 Orang

49,031,500.00

60 Orang

100%

45,060,650.00

51 Sekolah

167,322,100.00

51 Sekolah

100%

91,612,100.00

Pelatihan pendidik

Kompetensi

tenaga

Pelatihan Penyususnan Kurikulum Penyediaan bantuan BOMM ( bantuan oprasional Manajemen mutu ) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Penyelenggaran paket C setara SMU

610,035,000.00

100%

122,013,530.00

2 Paket

100%

275,500,000.00

596,801,200.00

2 Paket

100%

513,774,900.00

47 Lembaga

286,085,000.00

47 Lembaga

100%

244,797,400.00

2 Paket

111,867,700.00

2 Paket

100%

96,780,200.00

2 Paket

227,086,500.00

2 Paket

100%

101,386,500.00

2 Paket

104,626,100.00

2 Paket

100%

95,719,700.00

2 Paket

29,469,000.00

2 Paket

100%

27,642,000.00

2 Paket

49,751,400.00

2 Paket

100%

46,944,400.00

2 Paket

45,675,550.00

2 Paket

100%

42,158,250.00

Pelatihan pembuatan Modul

60 Orang

42,332,500.00

60 Orang

100%

39,757,500.00

Ujian Pemantapan SMK

1 Paket

100,961,600.00

1 Paket

100%

94,633,600.00

Ujian pemantapan SMA

1 Paket

172,801,800.00

1 Paket

100%

161,522,600.00

Kelompok siswa Peduli AIDS dan Narkoba

1 Paket

48,970,300.00

1 Paket

100%

42,230,300.00

Penerimaan siswa Baru on line

3 Paket

432,281,700.00

3 Paket

100%

389,270,700.00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

612,864,100.00

500 Orang

124,838,530.00

2 Paket

275,510,000.00

2 Paket

88.99 92.39 93.25 99.26 71.05 91.90

54.75 100%

Musyawarah Guru mata Pelajaran

350 Orang

350 Orang 500 Orang

97.13

99.54 97.74 100.00

86.09 Pembinaan kreativitas

minat

bakat

dan

Peningkatan Pembinaan Kesiswaan Pemberaian penghargaan Siswa dan Guru Peningkatan Kepemimpinan Kesiswaan Dikmen Peningkatan Kreativitas Kesiswaaan Dikmen Masa Orentasi Siswa Berwawasan Budaya Peningkatan kepemimpinan Forkom osis


IV-10

85.57 86.51 44.65 91.49 93.80 94.36 92.30 93.92 93.73 93.47 86.24 90.05


VII

Program Pendidikan Non Formal Pemberian Bantuan Oprasional Non Pormal Pengembangan Pendidikan dan Kecakapan Hidup Pengembangan Korikulum Bahan Ajar Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

VIII

1 Paket

209,360,680.00

1 Paket

100%

162,357,300.00

1 Paket

86,952,935.00

1 Paket

100%

83,487,935.00

14 Lembaga

51,301,000.00

14 Lembaga

100%

51,096,000.00

1 Paket

48,536,000.00

1 Paket

100%

41,641,000.00

monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

1 Paket

10,047,200.00

1 Paket

100%

10,042,200.00

Peringatan internasional

1 Paket

73,446,000.00

1 Paket

100%

63,556,000.00

Peningkatan Mutu PAUD

1 Paket

70,925,000.00

1 Paket

100%

65,555,000.00

Pendidikan Kecakapan Hidup

1 Paket

87,797,980.00

1 Paket

100%

85,824,980.00

Oreintasi Teknik Penyususnan karya Tulis PTK dan Pengembangan Model PAUDANI

1 Paket

121,423,000.00

1 Paket

100%

107,447,500.00

Pendataan PAUDANI

228 Lembaga

Porseni IGKTI

1 Paket

Hari

Aksara

100%

36,023,000.00

204,827,500.00

1 Paket

100%

153,783,000.00

99.60 85.79 99.95 86.53 92.43 97.75

1 Paket

65,164,770.00

1 Paket

100%

50,547,270.00

1 Paket

43,326,550.00

1 Paket

100%

34,821,550.00

1 Paket

58,481,600.00

1 Paket

100%

58,254,350.00

807,181,100.00

325 Orang

100%

565,138,600.00

15.000 Orang

249,839,400.00

15.000 Orang

100%

230,587,000.00

1 Paket

41,010,000.00

1 Paket

100%

39,434,000.00

Ujian Pemantapan siswa SMP

13.000 Orang

239,886,300.00

13.000 Orang

100%

227,289,200.00

Pendataan tenaga pendidik

1 Paket

88,026,350.00

1 Paket

100%

81,290,500.00

60 Orang

35,873,900.00

60 Orang

100%

33,853,900.00

280 Orang

67,504,950.00

280 Orang

100%

56,949,950.00

1 Paket

47,575,300.00

1 Paket

100%

42,153,300.00

Diklat Calon Kepsek

70 Orang

31,495,700.00

70 Orang

100%

30,890,700.00

Diklat Calon Pengawas Sekolah

75 Orang

28,180,200.00

75 Orang

100%

25,973,900.00

37,188,000.00

96.87 75.08

Mutu Tenaga

Pelaksanaan Kwalipikasi pendidik Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penilaian bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pendidikan lanjutan Tenaga Pendidik dalam mamanuhi standar kualifikasi Ujian Pemantapan siswa SD Workshop pendidikan

96.02

88.49 228 Lembaga

Program Peningkatan Pendidikan dan Kependidikan

77.55

Peningkatan

mutu

Workshop penulisan karya ilmiah/PTK Sosialisasi berbagai informasi tentang TPG dan TTP Penilaian angka Kridit Jbatan Fungsional

325 Orang


77.57 80.37 99.61

70.01

IV-11

92.29 96.16 94.75 92.35 94.37 84.36 88.60 98.08 92.17

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Worshop Penilaian Kinerja Guru ( PKG ) Workshop Penyususna program kerja Pengawas Sosialisasi dan Sikronisasi Program Sertifikasi Pendidik Workshop Penguatan kompotensi pengawas sekolah Workshop Penguatan Kepala Sekolah Pengembangan Karir Tenaga Pendidik

IX

X

75 Orang

71,525,000.00

75 Orang

100%

58,208,400.00

30 Orang

519,921,900.00

30 Orang

100%

515,821,100.00

1 Paket

128,315,700.00

1 Paket

100%

113,876,200.00

1 Paket

32,880,200.00

1 Paket

100%

29,963,900.00

1 Paket

28,739,700.00

1 Paket

100%

26,879,700.00

1 Paket

55,285,700.00

1 Paket

100%

44,726,700.00

Pengembangan minat budaya baca

1 Paket

36,918,000.00

1 Paket

100%

32,763,525.00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan

1 Paket

1,045,109,000.00

1 Paket

100%

844,231,513.00

1200 Orang

161,487,500.00

1000 Orang

83%

44,400,000.00

Pembinaan Dewan Pendidikan

1 Paket

48,100,000.00

0

0%

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1 Paket

122,055,000.00

1 Paket

100%

120,192,000.00

100%

97,015,000.00

Program Pengembangan baca

81.38 99.21 88.75 91.13 93.53 80.90

budaya

-

Penyelenggaraan Pelatihan Seminar

700 Orang

300,000,000.00

700 Orang

Propil pendidikan kota Denpasar

650 Buah

109,643,500.00

650 Buah

100%

108,700,500.00

1 Paket

858,133,500.00

1 Paket

100%

725,025,192.00

700 Orang

156,550,000.00

700 Orang

100%

143,620,000.00

120 Orang

206,582,500.00

120 Orang

100%

189,716,100.00

Peningkatan sarana prasarana rumah pintar Penyelengaraan Pelatihan Penyususnan RAPBS Penyelengaraan Penyususnan Prgram Kerja di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga

80.78 27.49 98.47 32.34 99.14 84.49 91.74

91.84

Lomba Bidang TI

1 Paket

85,880,350.00

1 Paket

100%

79,305,350.00

Rencana Pengb. Pendidik Dasar dan Menengah

1 Paket

95,936,850.00

1 Paket

100%

94,866,850.00

Peningkatan Kemampuan Siswa TI

1 Paket

57,143,150.00

1 Paket

100%

53,993,150.00

Penyelenggaraan rapat Kordinasi di bidang Pemuda

1 Paket

52,702,500.00

1 Paket

100%

32,391,200.00

Peningkatan Sarana Prasarana TI

1 Paket

234,805,350.00

1 Paket

100%

138,680,350.00

Wokshop Peningkatan KISS

65 Orang

323,600,000.00

65 Orang

100%

314,560,500.00

Kreativitas Rumah Pintar

1 Paket

254,130,000.00

1 Paket

100%

230,811,800.00

Sosialisasi Hasil karya teknologi dan inovasi

1 Paket

222,335,000.00

1 Paket

100%

201,380,400.00


88.75

IV-12

92.34 98.88 94.49 61.46 59.06 97.21 90.82 90.58

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Workshop pengadaan barang dan Jasa serta penatausahan Monitoring Evaluasi dan Kegiatan Dinas Dikpora Kota Denpasar

XI

1 Paket

142,170,000.00

1 Paket

100%

109,225,000.00

4 Paket

22,275,000.00

4 Paket

100%

17,910,000.00

Pelatihan Operator Pendidik

1 Paket

164,682,800.00

1 Paket

100%

149,217,800.00

Monitoring dan Evaluasi

1 Paket

22,142,800.00

1 Paket

100%

22,054,800.00

lomba penelitian Ilmiah

7 Paket

300,000,000.00

7 Paket

100%

162,982,600.00

Karang pamitraan dan Musyawarah

1 Paket

164,637,500.00

1 Paket

100%

137,712,700.00

2 Paket

114,559,000.00

2 Paket

100%

95,259,000.00

1 Paket

154,979,500.00

1 Paket

100%

116,930,000.00

94 Orang

100%

84,429,500.00

100%

678,196,000.00

100%

139,558,200.00

Penelitian ilmiah remaja Tingkat SMP Forum komunikasi OSIS Tingkat SMP Beasiswa bagi siswa kurang mampu TK SD,SMP Penghargaan kepada siswa,guru,guru pembina dan sekolah berprestasi tingkat TK,SD,SMP

94 Orang

86,965,000.00

650 Orang

770,000,000.00

650 Orang

1 Paket

139,594,200.00

1 Paket

36,797,000.00

500 Orang

90.61 99.60 54.33 83.65

100%

36,416,000.00

500 Orang

Seleksi siswa,Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi

1 Paket

179,113,000.00

1 Paket

100%

163,913,000.00

Lomba wiyata mandala SMP

1 Paket

63,125,000.00

1 Paket

100%

63,125,000.00

1 Paket

130,540,000.00

1 Paket

100%

125,747,400.00

1 Paket

331,227,500.00

1 Paket

100%

306,795,000.00

Lomba Pidato Bahs Inggris Peningkatan aktivitas dan Kreativitas siswa Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian Budaya daerah Program peningkatan peras serta Kepemudaan Pembinaaan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan Pembinaan pemuda pelopor keamanan

83.15 75.45 97.08 88.08

99.97

Penerimaan Siswa baru SMP

Pembinaan kelembagaan dan Maanajemen sekolah Pelatihan Kompotensi Siswa Berprestasi (Olimpiade Sain Tingkat SD dan SMP )

XIII

80.40

Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar Lomba gugus TK dan Gugus SD

XII

76.83

98.96 91.51 100.00 96.33

92.62 300 Orang 300 Orang

300 Orang

107,850,000.00

300 Orang

241,038,800.00

1 Paket

434,778,930.00

1 Paket

1 Paket

107,705,000.00

0

1 Paket

64,416,000.00

1 Paket

100%

60,911,700.00

80 Orang

18,462,500.00

60 Orang

75%

7,887,650.00


100%

105,635,000.00

100%

235,038,800.00

100%

421,801,800.00

0%

-

IV-13

97.95 97.51

97.02

94.56 42.72

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembinaan kepramukaan

XIV

XV

dan

kegiatan

1 Paket

31,575,000.00

1 Paket

100%

31,575,000.00

Pertukaran Pemuda antar propinsi

1 Paket

26,587,000.00

1 Paket

100%

22,535,050.00

Menyelenggarakan Hari Pramuka

1 Paket

118,705,000.00

1 Paket

100%

115,467,748.00

jambore kwarcab Denpasar

1 Paket

88,925,000.00

1 Paket

100%

76,867,000.00

Penyelenggaraan trilomba Pramuka

1 Paket

32,134,000.00

1 Paket

100%

32,124,000.00

Menyelenggarakan Kursus Pembina KML Melaksanakan kegiatan latihan Pemimpin Satuan Mengikuti Lomba Gugus Depan Pergiat kwarda bali

1 Paket

46,300,000.00

1 Paket

100%

46,300,000.00

1 Paket

76,975,000.00

1 Paket

100%

49,975,000.00

1 Paket

14,150,000.00

1 Paket

100%

14,150,000.00

Festival Lomba seni Siswa

2 Paket

156,139,800.00

1 Paket

50%

52,842,500.00

650 Orang

100%

1,992,833,400.00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan kompotensi olahraga

650 Orang

2,147,792,500.00

Peningkatan Kerjasama Olahraga

1 Paket

89,500,000.00

1 Paket

100%

77,915,000.00

Penyelenggaraan kompotensi Olimpiade Olahraga(O2SN)

1 Paket

350,082,515.00

1 Paket

100%

224,350,750.00

Pelaksanaan Porseni Kecamatan

1 Paket

124,394,300.00

1 Paket

100%

122,174,300.00

Bantuan Peralatan Olah raga

10 Paket

1,267,080,375.00

9 Paket

90%

1 Paket

73,600,000.00

1 Paket

100%

71,098,350.00

1 Paket

102,556,090.00

1 Paket

100%

96,720,500.00

1 Paket

18,585,000.00

1 Paket

100%

17,459,300.00

Penyelenggaraan kompetensi Tenis Meja PKK Penyelenggaraan Liga Pelajar indonesia Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan sumpah Pemuda

1,049,690,590.00

A.3 Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1.

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi Keuangan mencapai : 79.72% . Rendahnya serapan Keuangan kegiatan ini(hanya : 79,72%) diakibatkan karena : Tidak teramprahnya Belanja Cetak Raport untuk Jenjang Pendidikan Tingkat : TK, SD, SMP, SMA dan SMK se Kota Denpasar sebagai dampak perubahan Kurikulum 2004 menjadi Kurikulum 2013


IV-14

100.00 84.76 97.27 86.44 99.97 100.00 64.92 100.00 33.84

92.79 87.06 64.09 98.22 82.84 96.60 94.31

93.94


2.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Realisasi Keuangan mencapai : 68,84%. Rendahnya serapan Keuangan kegiatan ini(hanya 68,84%) diakibatkan karena : Terjadinya Gagal Tender pada Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Lab. dan Studio SMAN 3 Denpasar yang anggarannya tertuang dalam DPA Perubahan.

3.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Realisasi Keuangan mencapai : 79,61%. Rendahnya serapan Keuangan Kegiatan ini(hanya : 79,61%) karena : minimnya jumlah peserta Pelatihan, sehingga terjadi sisa anggaran : Belanja Makanan dan Minuman ,dan Perjalanan Dinas Luar Daerah .

4.

Kegiatan Pembanguan Gedung Sekolah Realisasi Keuangan mencapai : 73,33%. Ini terjadi karena : Tidak Teramprahnya(karena Gagal tender) pada Belanja Modal Pengadaan : Kontruksi(Ruang Kelas) SD 12 Dauhpuri , Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa dan Peralatan (IPS, Matematika dan Olahraga) yang merupakan Dana DAK yang tertuang dalam DPA Perubahan. Dan juga sisa Tender

5.

Kegiatan Ujian SD/MI Realisasi Keuangan mencapai : 45,53%.

Ini terjadi

karena : Tidak Teramprahnya kegiatan Ujian SD/MI pada tingkat Kecamatan yang dananya tertuang dalam DPA Perubahan sedangkan Pelaksanaan Kegiatan Ujian SD/MI pada Bulan Mei 6.

Kegiatan Workshop Kurikulum SMP Realisasi Keuangan mencapai : 61,75%. Ini terjadi karena : masa transisi antara Kurikulum 2004 ke Kurikulum 2013 sehingga belanja Makanan dan Minuman sebagian besar tak teramprah disamping Belanja Lainnya

7.

Kegiatan

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Realisasi Keuangan

mencapai : 71,05%.

Ini terjadi karena

: Peserta Pelatihan kehadirannya

kurang dari rencana, sehingga Belanja ATK Peserta, Belanja Makanan dan Minuman sebagian tak bisa diamprah


IV-15


8.

Kegiatan Penyediaan Bantuan BOMM(Bantuan Operasional Manajemen Mutu) Realisasi Keuangan mencapai : 54,75%. Ini terjadi karena : Para Siswa sedikit

yang

memiliki nilai terbaik dan Juara Nasional maupun

Internasional(Olimpiade) sehingga belanja Hadiah Kepada Pihak Ketiga dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagian besar tak bisa diamprah 9.

Kegiatan Penyediaan Bantuan BOMM(Bantuan Operasional Manajemen Mutu) Realisasi Keuangan mencapai : 54,75%. Ini terjadi karena : Para Siswa sedikit

yang

memiliki nilai terbaik dan Juara Nasional maupun

Internasional(Olimpiade) sehingga belanja Hadiah Kepada Pihak Ketiga dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagian besar tak bisa diamprah 10. Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada : Siswa, Guru, Guru Pembina Tingkat : SMA dan SMK Realisasi Keuangan mencapai : 44,65%. Ini terjadi karena

: Jumlaha Siswa, Guru dan Guru Pembina sedikit

yang

dapat

penghargaan sehingga belanja Hadiah Kepada Pihak Ketiga dan Belanja Makanan dan Minuman sebagian besar tak bisa diamprah 11. Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Non Formal Realisasi Keuangan mencapai : 77,55%. Ini terjadi karena : Jumlah Pendidikan Non Formal sedikit yang dapat memenuhi persyaratan untu menerima Bantuan Operasional sehingga belanja sebagian besar tak bisa diamprah 12. Kegiatan Porseni IGTKI Realisasi Keuangan mencapai : 75,08%. Ini terjadi karena : Jumlaha IGTKI yang ikut PORSENI tidak sesuai rencana sehingga terjadi sejumlah dana /Belanja yang tidak bisa diamprah, diantaranya Belanja Makanan dan Minuman 13. Kegiatan Pelaksanaan Kualifikasi Pendidik Realisasi Keuangan mencapai : 77,57%. Ini terjadi karena : Jumlah Peserta Kwalifikasi Pendidik dibawah Rencana sehingga terjadi sisa Belanja yang tidak bisa diamprah 14. Kegiatan Pendidikan Lanjutan Tenaga Pendidik dalam Memenuhi Standar Kualifikasi

Realisasi Keuangan mencapai : 70,01%.


Ini terjadi karena IV-16

:


Sebagian Besar Pendidik Sudah Berijazah S1 sehingga Terjadi sisa dana Bantuan Pendidikan yang tidak bisa diamprah 15. Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan di Bidang Pendidikan Realisasi Keuangan mencapai : 27,49%. Ini terjadi karena : Juknis dan Juklak Kurikulum 2013 belum turun secara menyeluruh sehingga Kegiatan Sosialisasi tidak bisa dilaksanakan secara utuh danberdampak pada tidak teramprahnya Belanja Makanan dan Minuman serta Belanja Barang dan Jasa Lainnya secara menyeluruh 16. Kegiatan Penyelenggaraan Seminar Realisasi Keuangan mencapai : 32,34%. Ini terjadi karena : Waktu Pelaksanaan Seminar lebih singkat dari Rencana awal sehingga Terjadi sisa Belanja yang tak teramprah diantaranya Belanja Makanan dan Minuman serta Belanja Jasa Lainnya 17. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Realisasi Keuangan mencapai : 61,46%. Ini terjadi karena : Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja Makanan dan Minuman 18. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana IT Realisasi Keuangan mencapai : 59,06%. Ini terjadi karena : Sarana dan Prasarana IT yang ada masih layak dipergunakan 19. Kegiatan Workshop Pengadaan Barang dan Jasa serta Penatausahaan Di Sekolah Realisasi Keuangan mencapai : 76,83%. Ini terjadi karena : Jumlah Peserta Workshop tidak sesuai dengan rencana awal sehingga Terjadi sisa Belanja yang tak teramprah diantaranya Belanja Makanan dan Minuman serta Belanja Jasa Lainnya 20. Kegiatan Lomba Penelitian Ilmiah Realisasi Keuangan mencapai : 54,33%. Ini terjadi karena : Jumlah Peserta Lomba tidak sesuai dengan rencana awal sehingga Terjadi sisa Belanja yang tak teramprah diantaranya Belanja Makanan dan Minuman serta Belanja Hadiah Kepada Juara sebagai pemenang Lomba Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-17


21. Kegiatan Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP Realisasi Keuangan mencapai : 75,45%. Ini terjadi karena : Jumlah Peserta Penelitian tidak sesuai dengan rencana awal sehingga Terjadi sisa Belanja yang tak teramprah diantaranya Belanja Makanan dan Minuman serta Belanja Barang Jasa Lainnya 22. Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Realisasi Keuangan mencapai : 42,72%. Ini terjadi karena : Peserta Kota Denpasar Tidak Ada yang Lolos ke Tingkat Provinsi untuk mewakili ke Tingkat Nasional sehingga Belanja Makanan dan Minuman, Uang Saku dan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah tidak bisa dicairkan 23. Kegiatan Melaksanakan Kegiatan Latihan Pemimpin Satuan Realisasi Keuangan mencapai : 64,92%. Ini terjadi karena : Peserta Latihan Pemimpin Satuan dibawah rencana awal sehingga terjadi sisa Belanja Makanan dan Minuman serta Belanja Uang Saku Pelatih 24. Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) Tingkat SMA dan SMK Realisasi Keuangan mencapai : 33,84 %. Ini terjadi karena : Peserta Tingkat SMK Kota Tidak lolos seleksi Tingkat Provinsi dalam mewakili Provinsi Bali ke Tingkat Nasional sehingga terjadi sisa Belanja Yang tak teramprah berupa : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Uang Saku maupun Belanja Makanan dan Minuman 25. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetensi Olimpiade Realisasi Keuangan mencapai : 64,09 %. Ini terjadi karena : Kontingen Kota Denpasar tidak lolos seleksi Tingkat Provinsi dalam mewakili Provinsi Bali ke Tingkat Nasional sehingga terjadi sisa Belanja Yang tak teramprah berupa : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Uang Saku maupun Belanja Makanan dan Minuman Solusi. 1.

Proses tender dilakukan lebih awal

2.

Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait baik secara Vertikal maupunHorizontal


IV-18


3.

Meningkatkan

Pembinaan

dan

Latihan

dengan

Lebih

Intensif

dan

Tersetruktur

Urusan Wajib Kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Sebagaimana pembangunan di bidang lainnya, peran masyarakat termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan dan ikut memberikan andil terhadap keberhasilan

pembangunan

kesehatan.

Pemerintah

memberikan

ruang

untuk

berkembangnya peran aktif masyarakat termasuk swasta sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Dinas Kesehatan Kota Denpasar Pendapatan (Hasil Retribusi Daerah) Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-19


3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. 4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi dan penyusunan SKPD 5. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. 5.1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. 5.2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya 6.2. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 6.3. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 6.4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 6.5. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 6.6. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 6.7. Penyelenggaraan PMI Kota Denpasar 7. Program Pengawasan Obat dan Makanan 7.1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 8. Program pengembangan obat asli Indonesia 8.1. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar negari 9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 9.1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. 9.2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat. 9.3. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan. 10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.


IV-20


10.1.Penanggulangan kurang energy protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya. 10.2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. 11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. 11.1. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 11.2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 12.1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk. 12.2. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging. 12.3. Pengadaan vaksin penyakit menular 12.4. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah. 12.5. Penyalayanan pecegahan dan penanggulangan penyakit menular. 12.6. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah. 12.7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit endemic/epidemik. 12.8. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS 12.9. Pencegahan dan penanggulangan penyakit Tuberkulosa (TBC) 13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. 13.1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 14. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 14.1. Pelayanan operasi katarak 15. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. 15.1. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas. 15.2. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu. 16. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 16.1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 17.Program Peningkatan pelayanan kesehatan untuk balita. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-21


17.1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita. 18. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia. 18.1. Pelayanan kesehatan. 18.2. Pelayanan Pemeliharaan kesehatan (lansia) 19. Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan makanan. 19.1.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga. 19.2.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant. 20. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak. 20.1. Pelayanan kesesehatan ibu dan anak secara terpadu. 20.2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir.

RSU Wangaya Kota Denpasar Rumah sakit merupakan tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialis tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. Disamping Balai Pengobatan/Klinik, Pemerintah juga memberikan ruang kepada masyarakat/swasta untuk berperan dalam pembangunan kesehatan melalui Rumah sakit, tanpa melepaskan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang dinyatakan dalam Sistem Kesehatan Nasional.

Pendapatan Asli Daerah. 1. Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang Sah. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pengawai. Belanja Langsung. 1.

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit. 1.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan 1.2. Kegiatan Pendukung Pelayanan


IV-22


UPTD Puskesmas. Pendapatan Asli Daerah (Hasil Retribusi Daerah)

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kesehatan. Urusan Wajib Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar, direalisasikan melalui 20 program dan 44 kegiatan dengan mengalokasikan belanja sebagai berikut : Target: I.

II.

Belanja tidak langsung

: Rp. 37.813.758.531,00

Belanja Pegawai

: Rp. 37.813.758.531,00

Belanja Langsung

: Rp. 52.699.889.179,00

Belanja Pegawai

: Rp.

Belanja Barang dan Jasa

: Rp. 41.477.549.424,00

Belanja Modal

: Rp.


: Rp.36.548.558.102,00 (96,65%)

Belanja Pegawai

: Rp.36.548.558.102,00

Belanja Langsung

: Rp. 39.522.317.409,00 (74,99%)

Belanja Pegawai

: Rp. 1.422.443.796,00


: Rp. 29.867.992.213,00

Belanja Modal

: Rp. 7.744.290.205,00

1.469.550.273,00

9.752.798.482,00

Realisasi: I.

II.

Urusan wajib kesehatan

yang dilaksanakan oleh puskesmas merencanakan

pendapatan asli berupa retribusi daerah sekitar sebesar Rp. 6.600.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.791.826.500 (133 %) Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-23


Tabel IV.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2013 TARGET No

1.

2.

3.

4

5.

Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Pendapatan ( Retribusi Daerah) Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Volume 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Keuangan Rp. 6.600.000.000 37.813.758.531 52.699.889.179

Fisik Volume

Keuangan %

1 Paket 1 Paket 1 Paket

100 % 100 % 99,93 %

Volume 8.791.826.500 36.548.558.102 39.548.558.102

% 133 % 96,65 % 74 %

100

4.628.858.899

100

100

4.367.723.183

94,35

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100

4.723.830.129

100

100

3.890.569.380

82,36

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

100

207.750.000

100

100

160.560.500

77,28

100

155.590.000

100

100

102.160.350

65,65

2.477.928.900

78,72

1 set

100

1 set 1 set

1 set 1 set

100 100

1 set 1 set

1 set 1 set

100 100

1 set

1 set

100

1 set 1 set

100

43 desa/kel

100

Program Peningkatan pengembangan system pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi dan penyusunan RKA SKPD Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan a. Belanja bahan obat pelayanan kesehatan Dasar dan obat gigi b. Belanja bahan obat-obatan penunjang c. Belanja bahan obat-obatan klinik praja d. Belanja bahan reagen laboratorium e. Belanja bahan perbekalan kesehatan PKD f. Belanja bahan alat kerja penunjang Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan a. Pengadaan alat kesehatan Alat kedokteran umum Alat lab dan kimia Alat kedokteran gigi

6.

Fisik

REALISASI

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Pusk dan jaringannya a. Sosialisasi JKBM, Jamkesmas dan

100 1 set

1 set 1 set

3.147.700.800

273.598.234


98,77

275.272.600

98,29

100

280.047.000 43 desa/ kel

270.254.000

IV-24

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jampersal b.

Bintek JKBM, Jamkesmas dan Jampersal Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan. a. Pelatihan petugas Kesehatan Jiwa b. Obat penunjang sekaa kesenian c. Jasa Petugas P3K non PNS d. Pengiriman gelandangan dan jiwa Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya a. Pembangunan Gedung Rawat jalan Puskesmas I Denpasar Timur Pagar b. Pembangunan Puskesmas I Den Bar Peningkatan kesehatan masyarakat a. Penyegaran kader b. Pap smear c. Penyegaran pelatihan PKPR d. Lomba PKTP e. Pembinaan PKTP f. Hadiah g. Pembinaan PKPR h. Pelatihan kader simulasi PKTP i. Pelayanan IVA j. Pelayanan Krayo k. Pelayanan JKBM Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan a. Pelayanan P3 K b. Pelatihan ATLS Penyelenggaraan penyehatan lingkungan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Pengambialan sampel darah (COLINESTIRASE) Penyemprotan lalat Pengambilan sampel bakteri air minum Pengambilan sampel bakteri air bersih Pengambilan sampel kimia air bersih Pengambilan sampel kimia air minum Pengambilan sampel kimia air badan air Inspeksi sanitasi dasar Inspeksi sanitasi Rumah SakitPemeriksaan Lab Pengawasan dan Pembinaan sanitasi pasar-pemeriksaan lab Pengawasan dan pembinaan sanitasi kolam renang

11 Pusk

11 Pusk

100

44.563.500 1 set 432 ob 150 oh

1 set 432 ob 150 oh

100

100

100

100

100

100

50 orang 200 orang 200 orang 1 kali 15 sekolah 1 paket 8 sekolah (4SMP dan 4 SMA) 50 orang 4000 org 100 org

100 100 100 100 100 100 100

16.846.231.519

310 kali -

83,23

7.594.162.996

45,07

68.589.500

99,49

475.982.400

97,35

100

488.925.100 -

-

-

100 kali 250 sampel

100 kali 250 sampel

100 100

300 sampel

300 sampel

100

42 sampel

42 sampel

100

14 sampel

14 sampel

100

6 sampel

6 sampel

100

50 kali 25 paket (15 hari) 2 paket (25 hari) 7 paket (4 hari)

50 kali 25 paket (15 hari) 2 paket (25 hari) 7 paket (4 hari)

100 100


3.736.100.900

100 100 100

68.935.000 310 kali -

97,09

100 100 100

4.488.790.337

50 orang 200 orang 200 orang 1 kali 15 sekolah 1 paket 8 sekolah (4 SMP dan 4 SMA) 50 orang 4000 org 100 org

43.269.500

100 100

IV-25

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH l.

7

8

9

Pengawasan dan pembinaan sanitasi hotel m. Pengawasan dan pembinaan panti pijat n. Pengawasan dan pembinaan TTU lainnya o. Pembinaan dan pengawasan kualitas air sampah medis p. Pengelolaan puskesmas Pelayanan PMI Kota Denpasar Kegiatan rutin dan operasional PMI Kota Denpasar Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya a. Pemeriksaan lab makanan jajanan b. Pemeriksaan lab TPM c. Pembinaan TPM d. Pembinaan dan pengawasan sentra makanan jajanan

Program pengembangan Obat asli Indonesia Peningkatan promosi obat bahan Indonesia di dalam dan luar negeri a. Pembinaan/lomba toga b. Pembinaan batra c. Bantuan tanaman Obat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat a. Pembuatan informasi melalui media cetak b. Pembuatan informasi melalui media elektronik c. Pembuatan informasi melalui media tradisional d. UKS Kit e. Pembinaan/lomba UKS f. Bintek UKS g. Persentase desa siaga aktif Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat a. Cetak kartu PHBS b. Pembinaan PHBS c. Siaran Keliling d. Informasi Kesehatan Peningkatan kesehatan

10

pemanfaatan

sarana

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan kurang energy (KEP), Anemia Gizi Besi, gangguan akibat

50 hari

50 hari

100

15 hari

15 hari

100

50 hari

50 hari

100

132 ob

132 ob

100

1 paket

1 paket

100

100

100

1.017.570.000 100

58.271.500 127 paket

127 paket

100

55 paket 15 hari 9 hari

55 paket 15 hari 9 hari

100 100 100

114.411.000 10 desa/kel 33 batra 4 desa

10 desa/kel 33 batra 4 desa

4 kali

4 kali

100

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

100

27 kit 62 kali 18 kali 43 desa/kel

27 kit 62 kali 18 kali 43 desa/kel

100 100 100 100

435.858.421

22.620.000

10.700 16 sekolah 50 kali 1kali pameran 1 paket

131.212.500


94,33

58.238.500

99,94

113.015.000

98,77

462.146.150

84,56

401.441.300

92,10

100 100 100

546.498.850

10.700 16 sekolah 50 kali 1kali pameran 1 paket

959.846.139

100 100 100 100 1000

22.620.000

128.821.500

IV-26

100

98,17

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan keurangan Gizi mikro lainnya a. Pengadaan garam beryodium b. Intervensi gizi buruk c. Intervensi gizi kurang d. Pemantauan garam yodium e. Pelacakan Gizi buruk f. Gizi buruk mendapat perawatan Pemberdayaan masyarakat pencapaian keluarga sadar gizi a. Lomba Balita b. Hadiah 11

12

8.640 bks 20 org 100 org 43 desa/kel 6 kali 10 org

untuk

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyelenggaraan Kota Sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Lomba PSN dan kebersihan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk a. Jasa foging focus b. Jasa foging masal Pengadaan alat dan bahan-bahan fogging a. premium mesin foging focus b. Solar b. premium ULV Pengadaan vaksin penyakit menular Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah a. Belanja bahan obat-obatan b. Belanja bahan laboratorium c. Belanja bahan alat kerja (Spuit) d. Kegiatan bulan imunisasi anak sekolah e. Bimbingan teknis Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular a. kaporit bubuk b. kaporit tablet c. Premium d. rapat e. Pengambilan darah seroservei f. Bahan lab klinik IMS dan vct Peningkatan surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah a. Pengumpulan data b. Voucer Puskesmas c. Voucer dikes d. Penanggulangan KLB e. Pengambilan sampel campak f. Penyelidikan epidemiologi

8.640 bks 20 org 100 org 43 desa/kel 6 kali 10 org

100 100 100 100 100 100

62.936.000 1 kali 1 paket

60.705.000

96,45

1 kali 1 paket

100 100

1 Paket

100

248.481.050

92.50

1 Paket

268.618.850

1 Paket

357.790.500

1 Paket

100

347.757.900

97.19

4.800 OH

163.669.500 331.394.000

4.800 OH

100 100

163.330.000 281.388.500

99.79 84.91

100 100

696.993.700 1.016.821.350

93.22 92.33

265.617.610

83.95

172.596.900

99.12

6.000 Ltr 24.000 Ltr 900 Ltr 5.700 vial

747.625.000 1.101.229.000

59.000 bh 215 Sekolah

4.140 Ltr 16.560 Ltr 900 Ltr 5.700 vial

59.000 bh 215 Sekolah 51 Kali

51 Kali

100 100 100

316.364.700 94 kg 33 kg 5960 liter 4 kali 600 sampel 1 paket

94 kg 33 kg 5960 liter 4 kali 600 sampel 1 paket

100 100 100 100 100 100

226.243.500 52 kali 11 pusk 12 paket 25 kejadian 50 sampel

52 kali 11 pusk 12 paket 9 kejadian 9 sampel


100 100 100 36 18

IV-27

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH g. Bintek penyakit Pencegahan dan penanggulangan penyakit endemic/epidemic a. Bahan listrik / senter b. Bahan sembako c. Belanja jasa petugas jumantik dan koordinator d. Belanja cetak blangko jumantik e. Belanja pakaian kerja Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosa Operasional sekretariat PPTI Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS Operasional secretariat KPA Kota Denpasar 13

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan a. Pembinaan Puskesmas b. Penilaian tenaga kesehatan teladan c. Surveilans audit d. Kalibrasi Alkes e. Survey IKM f. Pemeliharaan jaringan SIK Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Operasi Katarak

14

15

Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu - Cetak kartu KMS - peralatan a. celana timbang b. sarung timbang c. length board

16

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Penyelenggaraan kapitasi askes

17.

Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita. a. Pelatihan SDIDTK b. cetak

2.640 kali 44 kali

2.640 kali 44 kali

100 100

5.411.729.500

5.364.142.800

474 bh 474 paket 474 org

474 bh 474 paket 474 org

100 100 100

260 rim 491 stel

260 rim 491 stel

100 100

465.962.000 100

462.001.305 100 100

1 Pusk 2 orang

1 Pusk 2 orang

100 100

2 pusk 2 pusk 11 pusk 11 pusk

2 pusk 2 pusk 11 pusk 11 pusk

100 100 100 100

7.690.000

5 paket

5 paket

100

4.580 lbr

4.580 lbr

100

85 bh 85 bh 23 paket

85 bh 85 bh 23 paket

100 100 100

967.827.840 11 pusk

76.24

1 kali 651 buku


61.54

1.496.942.750

82.29

65.305.000

99.98

943.929.900

97.53

87.831.000

99.33

100

88.418.500 1 kali 651 buku

487.998.500

100

65.313.000

11 pusk

85.13

4.732.500 40 orang

1.819.034.250

833.090.346 100

640.014.000

80 orang

99.14

100

978.593.950 100

99.12

100 100

IV-28

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH c. TK Kit d. Pelatihan kelas ibu balita e. Pelatihan MTBS MTBM 18

10 paket 1 kali 1 kali

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan kesehatan a. Safari kesehatan b. Perawatan kesehatan masyarakat c. Pemeriksaan sulinggih d. Pemeriksaan pos pelayanan kesehatan Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia) a. Pemberian vitamin untuk lansia b. Lomba senam lansia c. Puskesmas santun lansia

19

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil industri rumah tangga a. Pemeriksaan lab pewarna dan pengawet b. Pembina dan pengawasan hasil produksi rumah tangga

22 desa/kel 442 KK 118 org 52 kali

Pembinaan restaurant

dan

pengawasan

Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan kesehatan makanan kantin sekolah a. Pembinaan dan pemeriksaan kantin sekolah b. Lomba kantin sehat 20.

Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak Pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu - Audit Maternal Perinatal - Pelatihan kelas ibu - Penyegaran P4K Pelayanan kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir a. Pelatihan BBLR b. Pelatihan aspiksia c. Pelayanan antenatal terpadu

100 100 100

22 desa/kel 442 KK 118 org 52 kali

100 100 100 100

233.300.300

115.175.000 1.852 paket 1 kali 11 pusk

1.852 paket 1 kali 11 pusk

126 paket

126 paket

100

56 kali

56 kali

100

67.900.000

417 restoran/RM

417 restoran/RM

40 Kali (102 kantin 10 kali (19 kantin)

4 kali 4 kec 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

96.86

62.505.500

99.91

67.834.000

99.90

102.511.500

99.7

231.175.500

78.43

116.655.000

95.83

100

100 100 100

121.725.000 1 kali 1 kali 1 kali

111.560.000

100

294.725.000 4 kali 4 kec 1 kali

95.03

100

102.790.500 40 Kali (102 kantin 10 kali (19 kantin)

221.707.000

100 100 100

62.556.500

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant a.

10 paket 1 kali 1 kali

100 100 100

UPTD Puskesmas Pendapatan Asli Daerah ( Hasil Retribusi daerah)


IV-29


A.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah delapan puluh persen (80%) antara lain : 1. Pendidikan dan pelatihan formal (realisasi keuangan 77,28%. Hal ini disebabkan karena sisa perjalanan dinas 2. Penyusunan laporan capaian kinerja (realisasi keuangan 60,7%) Hal ini disebabkan karena untuk tahun 2013 Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak mendapatkan dana DAK sehingga ada sisa anggaran untuk perjalanan konsultasi DAK ke pusat dan rapat rutin kepala puskesmas di gabung dengan rapat program. 3. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ( realisasi keuangan 78,72%) hal ini disebabkan karena beberapa jenis obat PKD di E-Katalog tidak bisa diadakan oleh distributor karena kekosongan di pabrikan. 4. Peningkatan kesehatan masyarakat ( realisasi keuangan 45,07%), hal ini disebabkan karena klaim Jaminan Kesehatan Bali Mandara lebih rendah dari dana yang dianggarkan Pelayanan operasi katarak (realisasi keuangan 61,54%). 5. Operasi ketarak yang di rencanakan 80 orang terselenggara 40 orang . 6. Pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu (realisasi keuangan 78,43%). Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pada perjalanan dinas, dimana di awal direncanakan 1 kamar ditempati oleh 1 orang realisasinya 1 kamar ditempati 2 orang dan peserta tidak diberikan uang saku 7. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan realisasi keuamgan 76,24 % Hal ini disebabkan karena Lomba tenaga kesehatan dokter, bidan, Kesling dan tenaga gizi Kota Denpasar hanya 1 orang yang yg memproleh juara sehingga hanya 1 orang yang mewakili ke tingkat propinsi


IV-30


8. Pengadaan UPS yang dirancang 24 unit tidak bisa dilaksanakan karena harga satuan rendah. Solusi Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka solusi atau pemecahannya yang dapat dilakukan adalah 1. Melaksanakan koordinasi dengan pusat (Depkes) dalam penyusunan rencana kegiatan yang dananya dari pusat . 2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kegiatan yang dilaksanakan. 3. Menyiapkan

sarana prasarana dan SDM (tenaga) yang

matang sehingga

kegiatan dapat terlaksana dengan baik . 4. Sosialisasi

kepada masyarakat terhadap program yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Denpasar (Dinas Kesehatan) 5. Pengadaan UPS akan dilaksanakan di perubahan 2014

RSU Wangaya Kota Denpasar Sebagai satu - satunya Rumah Sakit tertua di Bali dan merupakan Rumah Sakit milik

Pemerintah Kota Denpasar, RSUD Wangaya harus selalu melakukan

pembenahan, baik manajamen maupun pelayanan, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi hal yang utama bagi sebuah rumah sakit sehingga dapat bersaing dengan rumah sakit swasta lainnya. Pada tahun 1990 RSUD Wangaya ditetapkan menjadi rumah sakit tipe C, dan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 2001, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi Unit Swadaya. Sejak tahun 2002 RSUD Wangaya telah terakreditasi untuk 12 standard pelayanan, serta dengan keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 538 / Menkes / SK / 2003, RSUD Wangaya meningkat kelasnya menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-31


Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK - BLUD ) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Wangaya mulai mempersiapkan diri menuju Badan Layanan Umum ( BLU ). Pada tanggal 23 Juli 2008 dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 96 Tahun 2008, RSUD Wangaya Kota Denpasar ditetapkan menjadi PPK - BLUD dengan status BLUD penuh. Perubahan stastus RSUD Wangaya menjadi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) merupakan motifasi untuk memberikan pelayanan yang bermutu, profesional, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat yang merupakan tujuan RSUD Wangaya Kota Denpasar dalam rangka mendukung visi rumah sakit, yaitu menjadi rumah sakit pilihan, inovatif dalam pelayanan berbasis budaya kerja. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan serta service kepada masyarakat, di samping memberikan kenyamanan bagi pengunjung pasien, dan pada tahun 2010 RSUD Wangaya Kota Denpasar telah lulus akreditasi untuk 16 standar pelayanan. Dalam memberikan pelayanan yang bermutu, profesional serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat, dalam kegiatan rutin operasionalnya, RSUD Wangaya dibiayai dengan pendapatan rumah sakit, sedangkan kegiatan lainnya seperti belanja modal dan alat - alat kesehatan dibiayai dengan dana APBD II, APBD I dan APBN. Target utama yang ingin dicapai adalah meningkatkan pelayanan publik melalui program peningkatan pelayanan rumah sakit, dengan kegiatan : 1. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit 2. Pendukung Pelayanan

Data BOR dan Jumlah Kunjungan Pasien No 1. 2. 3.

Jenis Pelayanan Rawat Jalan Rawat Inap Gawat Darurat

2009 145.364 12.363 32.791

2010 177.743 14.173 35.130

Tahun 2011 172.906 12.186 29.701

2012 171.810 11.825 30.390


2013 116.547 13.970 39.622

IV-32

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.

BOR

73 %

89,43 %

78,50 %

77,41 %

78,91 %

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik RSUD Wangaya Kota Denpasar

Tabel diatas menunjukkan bahwa, tingkat kunjungan pasien mengalami penurunan yang tidak signifikan pada tahun 2013, hal ini disebabkan karena renovasi ruang rawat inap dan ruang rawat jalan. Hal terpenting yang perlu diperhatikan RSUD Wangaya didalam pengukuran kinerja pelayanan rumah sakit, adalah : 1. Tingkat pemanfaatan sarana pelayanan 2. Mutu pelayanan 3. Tingkat efisiensi pelayanan

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan RSUD Wangaya Kota Denpasar, adalah : 1. Terbatasnya sarana dan prasarana rumah sakit 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia 3. Terbatasnya dana / anggaran yang tersedia

Dengan adanya kendala dan hambatan ini, maka secara langsung mempengaruhi ruang gerak RSUD Wangaya Kota Denpasar didalam memberikan pelayanan yang mengakibatkan mutu pelayanan belum optimal.

Pada tahun 2012 RSUD Wangaya Kota Denpasar telah lulus ISO 9001 - 2008, serta mendapatkan penghargaan dari Gubernur Bali sebagai Juara I peserta lomba terbaik Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi ( GRSSI - B ) tingkat Provinsi Bali da berhak mewakili Bali untuk menerima penghargaan dari Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.


IV-33


Pendapatan Asli Daerah 1. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Belanja Tidak langsung 1. Belanja pegawai Belanja Langsung 1. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit. 1.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan 1.2 Kegiatan Pendukung Pelayanan Sumber Dana dari APBN untuk alat kesehatan. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan wajib kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Wangaya Kota Denpasar merencanakan pendapatan dari lain - lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 52.280.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.143.336.695,95 (123 % ) persen, sedangkan belanja tidak langsung

Rp. 56.263.805.400,- dengan realisasi sebesar

Rp. 51.793.257.953,86 ( 92,05 % ) persen, dan belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 63.759.439.500,83 dengan realisasi sebesar Rp.66.350.875.325,90,- ( 104,06 % ) persen, Tahun 2013. Untuk alat kesehatan

Rp. 10.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

8.897.360.000,- ( 88,97 % ) persen, yang bersumber dari APBN.

Target : 1. Belanja tidak langsung - Belanja pegawai

: :

2. Belanja langsung : - Belanja pegawai : - Belanja barang dan jasa : - Belanja modal :

Rp. 56.263.805.400,Rp. 56.263.805.400,Rp. 63.759.439.500,83 Rp. 85.450.000,Rp. 53.199.746.159,Rp. 10.474.243.341,83,-


IV-34


Realisasi : 1. Belanja tidak langsung - Belanja pegawai

: :

Rp. 51.793.257.953,86 (92,05%) Rp. 51.793.257.953,86

2. Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja barang & jasa - Belanja modal

: : : :

Rp. 66.350.875.325,90 (104,06%) Rp. 72.145.000,Rp. 56.333.305.575,90,Rp. 9.945.424.750,-

Tabel IV.3 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib RSUD Wangaya Tahun 2013

Program / kegiatan

Fisik Volume

Target Keuangan ( Rp )


%

Keuangan ( Rp )

%

Belanja tidak langsung -

Gaji PNS

OB

26.428.445.400,-

OB

100

26.428.035.517,-

100

-

Tambahan penghasilan

OB

6.298.200.000,-

OB

100

6.298.200.000,-

100

-

Tambahan penghasilan obyektif lainnya

OB

2.028.160.000,-

OB

100

2.025.603.000,-

99,87

-

Tunjangan khusus

OB

9.000.000,-

OB

100

9.000.000,-

-

Belanja jasa medik

OB

21.500.000.000

OB

100

17.032.419.436.86

79,22

100

berdasarkan

100

Belanja langsung Program : upaya kesehatan masyarakat -

Peningkatan kesehatan masyarakat

Paket

13.322.172.830,90

OB

100

13.322.172.830,90

-

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

Paket

477.147.969,83

OB

100

372.372.000,-

78,04

Program : peningkatan pelayanan rumah sakit -

Kegiatan pendukung pelayanan

Paket

23.726.142.096,69

OB

100

20.806.803.999,-

87,70

-

Kegiatan peningkatan pelayanan

Paket

26.233.976.603,41

OB

100

31.849.526.496,-

121,41


IV-35


A.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1.

Terjadi belanja melebihi anggaran pada kegiatan peningkatan pelayanan 121,41% khusus untuk belanja farmasi sebesar Rp. 5.906.467.888,- . Hal ini dikarenakan jumlah pemakaian obat oleh pasien melebihi target pengadaan obat dan juga masih adanya beban hutang farmasi tahun sebelumnya. Dari segi hukum belanja lebih ini dibenarkan bagi rumah sakit yang menyandang BLU penuh sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007.

2.

Sedangkan untuk kegiatan pendukung pelayanan realisasi kegiatan mencapai 87,70 %. Sedangkan yang tidak terealisasi mencapai 12,30 % ( Rp. , 2.919.338.097,69- ) dengan a.

rincian :

12.01 % ( Rp. 2.850.284.598,- ) adalah hasil efisiensi dari keseluruhan kegiatan pendukung pelayanan melalui sistem pelelangan proyek pengadaan.

3.

Untuk kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, yang merupakan satu paket pengadaan alat-alat kesehatan, yang realisasinya mencapai 78.04 %. Hal ini merupakan efisiensi dari proses pelelangan, dimana : - Harga Perkiraan Sendiri

Rp. 400.800.000,-

- Penawaran

Rp. 372.372.000,-

- Selisih

Rp.

28.428.000,- (efisiensi)

Solusi : 1.

Untuk mengatasi belanja lebih khusus pengadaan obat untuk tahun 2014 akan dilakukan alokasi anggaran lebih besar, sehingga beban hutang tahun sebelumnya dan kebutuhan obat tahun berjalan dapat disediakan sesuai dengan alokasi anggaran, sehingga diharapkan belanja melebihi anggaran tidak dilakukan lagi.

2. Beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, karena memang alasan teknis, tetapi ke depan akan dilakukan perencanaan yang lebih matang dan teliti


IV-36


serta semua kegiatan akan dibuatkan TOR, sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih pasti 3. Karena pengadaan alat - alat kesehatan membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan barangnya harus inden ke luar negeri, disarankan untuk pernerbitan DIPA dilakukan lebih awal

Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Urusan

Wajib DPU kota Denpasar

meliputi urusan terkait

dengan Bagian

Sekretariat terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan Bidang Bina Marga terdiri dari 3 Program dan 7 Kegiatan Permukiman

, Bidang Perencanaan Pengendalian

Dan Bidang

dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari 4 program dan 17 kegiatan,

Bidang Pengairan terdiri dari 3 program dan 4 Kegiatan.

Keseluruhan yang

dilaksanakan oleh Dinas PU adalah 13 Program dan 31 kegiatan. Adapun Program dan kegiatan yang yang dilaksanakan : Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Aparatur 2.1.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Aparatur

3. Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Denpasar 4.1.

Peningkatan Jalan di Kota Denpasar

4.2.

Pembangunan Jembatan di Kota Denpasar

4.3.

Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar


IV-37


4.4.

Pembuatan Drainase Jalan di Kota Denpasar

5. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan di Kota Denpasar 5.1.

Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan di Kota Denpasar

5.2.

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

6. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan 6.1.

Penyusunan sistem Informasi / data base jalan

7. Program Pembangunan Saluran Draenase / Gorong-gorong 7.1.

Perencanaan Pembangunan Sal. Drainase / Gorong- Gorong

7.2.

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- gorong

7.3.

Operasional dan Pemeliharan Drainase

8. Program Pembangunan

dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan

Pengairan lainnya 8.1.

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

8.2.

Perbaikan Saluran Irigasi

9. Program Pengendalian Banjir 9.1.

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan sungai / Kali

10. Program Pembangunan dan Pengelolaan, konservasi sungai Danau dan Sumber Daya lainnya 10.1.

Peningkatan Konservasi air tanah Kajian Teknis Pengelolaan air

11. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan 11.1.

Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan dan Permukiman

11.2.

Peningkatan Jalan Lingkungan

11.3.

Peningkatan Jalan Lingkungan LC

11.4.

Penataan Lingkungan Permukiman

12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 12.1.

Penyediaan Prasarana dan sarana air limbah

12.2.

Penataan Sanitasi (DAK)

13. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-38


13.1.

Penataan Pura Pengubengan Pekideh Pura Agung Besakih

13.2.

Penataan Pura Batan Kendal

13.3.

Penataan Pura Beji Tegeh Kori

13.4.

Penataan Pura Beji Tagtag

13.5.

Penyiapan Veneu Porprov

13.6.

Penataan Pasar Tradisional di Kota Denpasar

13.7.

Penataan Pura Tirte Hening di Desa Pakraman Denpasar

13.8.

Pembuatan Padmasana, Penunggun Karang dan Tembok Penyengker di SD No.9 Dauh Puri

14. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 14.1.

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

14.2.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-P2KP)

14.3.

Penataan Lingkungan berbasis Masyarakat Replikasi (PLPBK)

Urusan Wajib DPU yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kota Denpasar direalisasikan melalui

14 Program dan 34 kegiatan dengan mengalokasikan

anggaran sebesar

Rp156.673.946.366,34 Target : Belanja Tidak Langsung

Rp.

8.821.673.500,00

Rp.

8.821.673.500,00

Rp.

147.852.272.866,34

- Belanja Pegawai

Rp.

3.070.964.000,00

- Belanja Barang dan Jasa

Rp.

48.434.275.521,34

- Belanja Modal

Rp.

96.347.033.345,00

Rp.

156.673.946.366,34

Rp.

8.583.409.617,00

- Belanja Pegawai Belanja Langsung

TOTAL TARGET Realisasi : Belanja Tidak Langsung

(97,30%)


IV-39


- Belanja Pegawai Belanja Langsung

Rp.

8.583.409.617,00

Rp. 121.748.653.480,00 (82,30%)

- Belanja Pegawai

Rp.

3.016.222.500,00


Rp.

37.744.502.792,00

- Belanja Modal

Rp.

80.987.928.188,00

TOTAL REALISASI

Rp. 131.529.860547,00 (99,92%)

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel IV. 4 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 TARGET

NO.

I

II

III

IV

V

REALISASI

PROGRAM / KEGIATAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,1 Pelayanan Administrasi dan Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2,1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3,1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI KOTA DENPASAR 4,1 Peningkatan Jalan di Kota Denpasar 4,2 Pembangunan Jembatan di Kota Denpasar 4,3 Pembuatan Trotoar di Kota Denpasar 4,4 Pembuatan Drainase Jalan di Kota Denpasar PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 5,1 Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan

FISIK

KEUANGAN

VOL

(Rp)

VOL

2 474 632 669

1

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

1

Paket

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan

%

VOL

%

100

2 107 128 480

85,15

100

2 107 128 480

85,15

100

3 599 235 900

81,87

100

3 599 235 900

81,87

100

24 469 000

48,94

100

24 469 000

48,94

39 355 421 463

77,82

100

30 829 060 250

77,26

100

468 564 750

83,42

94

7 897 048 963

79,75

100

160 747 500

80,37

5 119 095 204

71,27

71

5 029 445 204

70,91

100

89 650 000

99,61

Paket 1 Paket 4 396 137 960

1 Paket

4 396 137 960

1 Paket

50 000 000

1

50 000 000

1

Paket

Paket

50 569 347 000 Km 13,870 2

buah

5,3

Km

Km 39 904 900 000

14 buah

561 700 000

2 Km

9 902 747 000

5

m 400

m 200 000 000

400

7 182 403 000

42

Km

Km 7 092 403 000

5,2

KEUANGAN

Paket

2 474 632 669

1

FISIK

1

30

Paket

Paket 90 000 000

1


IV-40

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH VI

VII

VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 6,1 Penyusunan sistem informasi / data base jalan PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG GORONG 7,1 Perencanaan Pembangunan Sal Drainase / Gorong- Gorong 7,2 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong- gorong 7,3 Operasional dan Pemeliharan Drainase PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 8,1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 8,2 Perbaikan Saluran Irigasi

308 200 000 1

96,40

297 099 750

96,40

14 773 029 100

88,11

100

98 598 500

99,34

100

8 061 466 000

84,14

100

6 612 964 600

93,31

4 724 501 308

92,70

100

4 051 115 308

96,54

100

673 386 000

74,82

2 171 038 000

99,11

2 171 038 000

99,11

399 665 000

99,92

399 665 000

99,92

30 862 821 700

95,30

100

8 099 601 000

99,50

100

8 827 319 000

99,30

100

3 637 588 700

77,66

100

10 298 313 000

96,50

5 807 262 000

79,86

100

4 851 769 000

95,82

100

955 493 000

43,27

8 272 014 500

58,79

100

638 455 500

99,09

100

2 348 431 000

97,73

100

4 261 708 500

42,64

100

292 402 000

99,44

100

153 698 500

99,58

laporan 308 200 000

1

laporan

100

16 766 990 400 1

Paket

Paket 99 250 000

1

Paket

1

Paket

1 Paket

9 581 000 000

1 Paket

7 086 740 400

1

5 096 424 222 1

Paket

Paket 4 196 424 222

1

1

Paket

Paket 900 000 000

IX

297 099 750

1

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 2 190 515 000 9,1

X

XI

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan sungai / Kali PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 10,1 Peningkatan Konservasi Air Tanah PROGRAM OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 11,1 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan dan Permukiman 11,2

Peningkatan Jalan Lingkungan

1

unit

unit 2 190 515 000

1

100

400 000 000 1

Unit

Unit 400 000 000

1

100

32 384 475 415,00 m

8 140 099 000

40,564 28,420

m 41

m

8 889 100 000

m 28

11,3

XII

Peningkatan Jalan Lingkungan LC 11,4 Penataan Lingkungan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 12,1 Penyediaan Prasarana dan sarana air limbah 12,2 Penataan Sanitasi ( D A K )

m

4 683 731 415

m

10 671 545 000,00

4 651

4 651

20 617

PROG PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN PUBLIK 13,1 Penataan Pasar Tradisional di Kota Denpasar 13,2 Penataan Pura Pengubengan Pekideh Pura Agung Besakih 13,3 Penyiapan Veneu Porprov

7 271 940 000 500

SR

SR 5 063 475 000

2

13,5

Penataan Pura Hening Desa Pakraman Denpasar Pembuatan Tempat Suci di SD No 9 Dauh Puri

500

Unit

Unit 2

14 071 120 000 1

Unit

1

Unit

1

Unit

1

Unit

1

Unit

Unit 644 350 000

1 Unit

2 402 870 000

1 Unit

9 995 500 000 13,4

m 20 617

2 208 465 000 XIII

m

1 Unit

294 050 000

1 Unit

154 350 000

1


IV-41

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13,6

Penataan Pura Batan kendal

1

Unit

Unit 200 000 000

13,7

Penataan Pura Beji Tegeh Kori

1

Unit

13,8

Penataan Pura Beji Tagtag

1

Unit

14,2

14,3

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM-P2KP ) Program PLPBK ( Penataan Lingkungan berbasis Masyarakat Replikasi )

199 585 000

99,79

1

100

184 114 500

99,52

100

193 619 500

99,29

4 235 872 075

90,32

100

2 428 689 000

85,88

100

307 183 075

84,85

100

1 500 000 000

100,00

Unit 195 000 000

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 14,1 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

100 Unit

185 000 000

XIV

1

1

4 690 087 200

1440

1

1

drum

drum 2 828 062 200

1 440

362 025 000

1

1 500 000 000

1

Paket

Paket

Paket

Paket

JUMLAH 147 852 272 866

121 748 653 480

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PERMASALAHAN 1.

Terbatasnya SDM

yang dimiliki

khususnya Tenaga Teknik untuk

menangani Kegiatan 2.

Adanya kekosongan beberapa jabatan Struktural di Tingkat Eselon III dan IV

3.

Adanya Revisi Anggaran

4.

Adanya Tender ulang beberapa paket Kegiatan

5.

Adanya beberapa permasalahan dilapangan

SOLUSI 1. Mengoptimalkan tenaga yang ada untuk penyelesaian Kegiatan 2. Mengusulkan untuk pengisian beberapa jabatan struktural yang kosong 3. Mengusulkan penambahan tenaga Teknik 4. Mengoptimalkan waktu yang ada untuk menyelesaikan Pekerjaan 5. Koordinasi dengan Instansi terkait Camat, Desa, Lurah dengan lingkungan


IV-42


Urusan Wajib Pekerjaan Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Denpasar, sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Denpasar. Adapun Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2013 adalah : Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4.1

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.2

Kegiatan Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Sarpras Pasca Bencana

5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 5.1

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana Alam

6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 6.1

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

6.2

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

6.3

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

6.4

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran


IV-43


6.5

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

6.6

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

7. Program Tanggap Darurat Kebencanaan 7.1

Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat

7.2

Kegiatan Penanganan Pasca Bencana

8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana 8.1

Kegiatan Pembangunan Pusdalops Bencana (Crisis Centre)

8.2

Kegiatan Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pekerjaan Umum Urusan wajib Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 8 (delapan) program dan 16 (enam belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 23.631.442.467,00 Target 1. Belanja tidak langsung

Rp.

5.685.366.404

Rp.

5.685.366.404

l

Rp.

17.946.076.063

- Belanja Pegawai

Rp.

371.430.000


Rp.

10.520.396.063

- Belanja Modal

Rp.

7.054.250.000

Rp.

5.487.932.061 (96,50%)

- Belanja pegawai

Rp.

5.487.932.061

2. Belanja langsung

Rp.

- Belanja pegawai 2. Belanja angsung

Realisasi : 1. Belanja tidak langsung

16.383.996.526 (91,30%)

- Belanja Pegawai

Rp.

143.390.000


Rp.

9.449.649.526

- Belanja Modal

Rp.

6.790.957.000


IV-44


Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.5 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Tahun 2013 Yang dilaksanakan olen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Belanja

Fisik Volume 1 Tahun

Target Keuangan (Rp) 23.631.442.467

Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai

1 Tahun 1 Tahun

Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program/Kegiatan

Realisasi Fisik Volume 1 Tahun

% 100

5.685.366.404 5.685.366.404

1 Tahun 1 Tahun

100 100

5.487.932.061 5.487.932.061

96 96

1 Tahun 1 Tahun

17.946.076.063 3.325.423.878

1 Tahun 1 Tahun

100 100

16.383.996.526 3.061048.105

91.30 92,5

1 Tahun

3.325.423.878

1 Tahun

100

3.061048.105

92,5

1 Tahun

1.567.292.885

1 Tahun

100

1.249.186.020

79,70

1 Tahun

1.567.292.885

1 Tahun

100

1.249.186.020

79,70

40 orang

396.900.000

21orang

53

257.716.700

64,93

40 orang

396.900.000

21orang

53

257.716.700

64,93

4. Program Pemberdayaan Komonitas Perumahan a. Kegiatan Monitoring evaluasi pelaporan b. Kegiatan Pelatihan dan Simulasi penggunaan Sarpras Pasca Bencana

50 Lokasi, 90 Orang 50 Lokasi

535.924.000

520.042.100

97,04

39.244.000

50 Lokasi, 90 Orang 50 Lokasi

100

34.629.000

88,24

90 Orang

496.680.000

90 Orang

100

485.413.100

97,73

5. Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial a. Kegiatan Fasilitasidan stimulasi Rehabilitasi Akibat Bencana Alam

25 Unit

38.099.500

0

0

0

25 Unit

38.099.500

0

0

0

6. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran b Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

913 Orang, 2 Tahun 252 Orang

6.975.295.800

400 orang

c

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya

1 Tahun

6.794858.500

97,41

100

402.332.750

87,58

400 orang

100

226.839.300

91,02

1 Tahun

100

4.986.755.225

98,32

459.369.500

913Orang, 2 Tahun 252 Orang

249.222.500 5.071.858.000

Keuangan Volume % 21.871.928.586 92,55


IV-45

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kebakaran Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran e. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian bahaya Kebakaran f. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran d.

1 Tahun

.917.141.000

1 Tahun

100

915.257.425

99,79

175 Orang

213.998.800

175 Orang

100

201.117.800

93,98

86 orang

63.706.000

86 orang

100

62.556.000

98,19

7. Program Tanggap Darurat Kebencanaan a. Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat b Kegiatan Penanganan Pasca Bencana

75 Orang

1.109.269.500

75 Orang

856.554.101

77,22

50 Orang

799.990.000

50 Orang

100

770.754.101

96,35

25 Orang

309.279.500

25 Orang

100

85.800.000

27,74

8. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana a. Kegiatan Pembangunan Pusdalops Bencana (Crisis Centre) b. Kegiatan Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat

1 Paket, 75 Orang 1 Paket

3.997.870.500

100

3.644.591.000

91,16

3.802.338.500

1 paket, 75 Orang 1 Paket

100

3.460.068.500

91,00

75 orang

195.532.000

75 orang

100

184.522.500

94,37

A.3.

Permasalahan dan Solusi

A.3.1. Permasalahan Beberapa kendala yang sering dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Beberapa kegiatan secara fisik capaiannya sudah tercapai 100%, namun realisasi keuangan masih dibawah 80% hal ini karena semata mata efesiensi anggaran. 2. Kendala lain yang dihadapi seperti secara fisik dan keuangan program dan kegiatan itu tidak dapat dilaksanakan, karena satu kegiatan diarahkan anggarannya bisa terserap dalam penanganan pasca bencana seperti rehabilitasi rumah korban dampak bencana.Untuk penanganan bencana puting beliung di Kecamatan denpasar Selatan anggaran penanganannya diambil dari anggaran dana siap pakai kegiatan penanganan tanggap darurat. 3. Kendala program dan kegiatan peningkatan Sumber Daya Aparatur yang keuangannya masih dibawah 80% prosedurnya menunggu permintaan peserta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-46


pelatihan dari BNPB dan Badan Diklat Kebakaran Jakarta dan Departemen lain. A.3.2. Solusi Upaya yang telah dilakukan dalam memberikan solusi dari beberapa permasalahan tersebut diatas antara lain : 1. Dari anggaran yang tersisa akan dikembalikan atau disetor ke Kas Daerah.

2. Anggaran kegiatan ini akan diusulkan melalui belanja hibah atau bantuan sosial. 3. Dari anggaran yang tersisa akan dikembalikan atau disetor ke Kas Daerah

Urusan Wajib Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kegiatan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka menata fungsi – fungsi ruang kota agar sesuai dengan fungsi – fungsi bangunan yang di wadahinya. Dengan demikian terjadi keseimbangan tata ruang berupa interaksi fungsi ruang baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun, untuk menghasilkan suatu struktur ruang kota yang teratur dan memiliki identitas yang jelas. Keteraturan tata ruang kota akan bermuara pada wujud kota yang berwawasan budaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, penataan ruang mutlak di perlukan mengingat penataan ruang mempunyai tujuan yang juga sejalan dengan tujuan pembangunan pada umumnya, yang secara garis besar terdiri dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, kestabilan yang tangguh dan dinamis, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang untuk kawasan yang dilindungi dan kawasan yang dapat di budidayakan serta tercapainya tata ruang yang berkualitas bagi manusia. Dengan demikian, penataan ruang merupakan perangkat untuk mengupayakan terjadinya rencana pemanfaatan sumber daya alam, terutama udara, daratan dan air Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-47


yang terbatas jumlahnya dengan seefektif dan seefisien mungkin, agar menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dasar yang dipergunakan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata ruang di Kota Denpasar adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kota

Denpasar telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telah diperdakan melalui Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011. Perda ini telah sejalan dengan UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .Terumus RTRW melalui Peraturan Zonasi ( P2 ) yang telah ada yaitu Peraturan Zonasi kawasan Srategis Sanur sesuai Peraturan Walikota Denpasar No.6 Tahun 2013. Untuk landasan pelaksanaan informasi peruntukan lahan dalam mengatur dan mengendalikan peruntukan ruang yang sesuai dengan identitas dan daya tampung masing-masing bagian wilayah kota, diatur dalam RTRW dan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis sanur. Sebagian dari sistem manajemen pembangunan kota, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan panduan wujud bangunan dan lingkungan dalam bentuk tiga dimensi serta untuk pengendalian pembangunan suatu kawasan. Sebagai Penjabaran dari rencana dan sasaran yang telah disepakati, Pelaksanaan Penataan Ruang Kota dan Perumahan meliputi :  Tertatanya sejumlah kawasan  Tersusunnya sejumlah kebijakan Tata Ruang  Terbangunnya/terehabilitasinya sejumlah Gedung Pemerintah  Terbangunnya/ terehabilitasinya sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar  Terpantaunya sejumlah pelanggaran Tata Ruang  Terehabilitasinya sejumlah rumah tangga miskin yang tidak layak huni  Terdatanya sejumlah komplek Perumahan di Kota Denpasar


IV-48


Program-program yang dilaksanakan dalam Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang dan Bidang Perumahan adalah sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Perencanaan Tata Ruang 4.1. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis 4.2. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ( RTBL ) 4.3. Pemeliharaan Kawasan Pendestrian Jalan Gajah Mada dan Jalan Kamboja Denpasar 4.4. Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan 4.5. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang ( Penataan Pendestrian Jalan Sudirman Denpasa ) 4.6. Penataan Fasilitas Publik Kawasan sanur dan Serangan 4.7. Penyusunan DED Penataan Kawasan Sepanjang Jalan Gatot Subroto 4.8. Penyusunan Zonasi Reklame di Kota Denpasar 5. Program Pemanfaatan Ruang 5.1. Survey dan Pemetaan 5.2. Fasilitasi Peningkatan peran Serta Masyarakat Dalam Pemenfaatan Ruang ( Pemagaran dan Penataan Lahan Terbengkalai di Kota Denpasar ) 5.3. Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-49


5.4. Penataan Sempadan, Taman dan Media Luar Kawasan Jalan Gatot Subroto 5.5. Renovasi/ Rehab Lapangan Tembak 5.6. Operasional Pemanfaatan Ruang 5.7. Pembangunan Bale Panjang dan Bale Kulkul Pura Desa Pekraman Denpasar 5.8. Pemeliharaan / Renovasi Gedung DPRD Kota Denpasar 5.9. Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Denpasar 5.10. Pembangunan UKM Center di Pertokoan Kumbasari Kota Denpasar 5.11. Pekerjaan Interior dan Penataan KawasanGedung Pelayanan Publik Kota Denpasar 5.12. Pembangunan Kamar Mandi/Toilet di Pantai Sanur Kota Denpasar 5.13.

Pemeliharaan Jalan Setapak Pantai Sanur Kota Denpasar

5.14.

Penataan Taman Kota Lumintang Denpasar

5.15. Pembangunan Pura Lumintang dan Rehab Pelinggih Pura Maospahit di Kec. Denpasar Utara 5.16.

Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung Peguyangan

5.17.

Survey dan Pemetaan ( Penataan Nama Jalan di Kota Denpasar )

5.18. Survey dan Pemetaan ( Penataan Penomoran Rumah dan Papan Nama Gang di Kota Denpasar 5.19.

Penataan Kawasan Perbatasan di Ubung Kaja

5.20. Pembangunan Bangunan Bale Gong Pura Ayun Penatih Denpasar 5.21.

Renovasi Gedung Kantor Walikota

5.22.

DED Kantor Lurah Tonja dan Kantor Desa Tegal Kerta

5.23.

Pengaspalan Central Parkir Pelataran Pasar Badung Denpasar

5.24.

Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung


IV-50


5.25.

Pameran Arsitektur Kota Denpasar

5.26.

Pembuatan Tembok Pagar di Kantor DPRD Kota Denpasar

5.27.

DED Pasar Desa Pekraman Padangsambian, Pasar Desa Pekraman Tonja dan Pasar Begawan Desa Pekraman Pedungan

5.28.

DED Prasasti Pahlawan Pantai Sanur di Kota Denpasar

6. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 6.1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( terpasangnya Papan Informasi RTHK diKota Denpasar 6.2.Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) 6.3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( penataan Persimpangan Pemecutan ) 6.4. Pembuatan Jalan Setapak di Subak Lungatag Ds.Peguyangan Kangin 6.5. Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( terpasangnya Papan Informasi RTRW di Kota Denpasar ) 6.6.DED Penataan RTH di Kota Denpasar 6.7. Pembuatan Candi Bentar dan Penyengker Lapangan Desa Tegal Harum 6.8. Pengadaan dan Pemasangan Tralis Pagar Pasar Agung Kec.Denpasar Utara 7. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 7.1. Rahabilitasi Kantor Lurah Sesetan dan Pemecutan, Kantor Desa Tegal Harum dan Desa Tegal Harum dan Desa Dauh Puri Kangin 7.2. Rehabilitasi Wantilan, Bale Ponjok, Tembok Penyengker dan Rehabilitasi Kamar Mandi, Toilet Pura Sakenan 7.3. Rehabilitasi/ Renovasi Pembangunan Bale Gong di Pura Batu Bintang Desa Dauh Puri Klod 7.4. Rehabilitasi Pusat Hidangan Pasar Sindhu Kota Denpasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-51


7.5. Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Peguyangan Kota Denpasar 7.6. Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Pedungan 7.7. Rehabilitasi Pasar Yadnya Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur 7.8. Rehabilitasi Los Pasar desa Tegal Harum 7.9. Rehab Kantor Lurah Renon dan Kantor Desa Sumerta Kaja 7.10. Rehabilitasi Pasar Sempol Desa Renon Kota Denpasar 7.11. Renovasi Pelinggih, Sarana Kantor Desa Pemecutan Kaja dan Penyusunan DED Desa Puri Kaja 7.12. Rehabilitasi Kantor Desa Dangin Puri Kauh, Kantor Lurah Ubung, Kantor Lurah Sanur Kauh dan Kantor Lurah Panjer 8. Program Pengembangan Perumahan 8.1.Perbaikan Rumah Tangga Miskin ( RTM ) 8.2. Penetapan Kebijakan, Strategis, dan Program Perumahan

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Penataan Ruang. Urusan Wajib Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 8 program dan 62 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 86.867.167.131,37 Target : 1. Belanja Tidak Langsung

Rp. 5.023.671.756,00

- Belanja Pegawai

Rp. 5.023.671.756,00

2. Belanja Langsung

Rp 81.843.495.375,37

- Belanja Pegawai

Rp

441.992.000,00


Rp 24.052.475.200,37

- Belanja Modal

Rp. 57.349.028.175,00


IV-52


Realisasi : 1. Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai

Rp. 4.813.282.480,00 ( 95,80 % ) Rp. 4.813.282.480,00

2. Belanja Langsung

Rp. 64.222.926.472,00 ( 79,47 % )

- Belanja Pegawai

Rp

357.700.000,00


Rp. 19.131.097.972,00

- Belanja Modal

Rp. 44.734.128.500,00

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table

berikut :

Tabel IV.6 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Penataan Ruang Tahun 2013 yang dilaksaanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Program/Kegiatan

Target Fisik Volume

Belanja Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai

Realisasi Keuangan (Rp)

Fisik Volume

%

5.023.671.756,00

Keuangan Volume

%

4.813.282.480,00

95,80

Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Paket

1.557.908.000,37

1 Paket

100

1.413.009.377,00

90,70

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Paket

1.821.338.000,00

1 Paket

100

1.514.548.800,00

83,16

1 Paket

175.000.000,00

1 Paket

100

148.209.750,00

84,69

1 Paket

606.242.000,00

1 Paket

100

546.053.200,00

90,07

1 Paket

3.663.387.600,00

1 Paket

100

3.617.591.775,00

98,75

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 3. Program Pengembangan Perumahan a. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan b. Perbaikan Rumah Tangga Miskin ( RTM ) 4. Program Perencanaan Tata Ruang


IV-53

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH a. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis b.Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ( RTBL )

20 Dok

848.660.000,00

20 Dok

100

736.093.500,00

90.00

10 Dok

311.375.000,00

10 Dok

100

288.020.500,00

92,50

c. Pemeliharaan Kawasan Pendestrian Jalan Gajah Mada dan Jalan Kamboja Denpasar d. Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan e. Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang ( Penataan Pendestrian Jalan Sudirman Denpasar ) f. Penataan Fasilitas Publik Kawasan Sanur dan Serangan g. Penyusunan DED Penataan Kawasan Sepanjang Jalan Gatot Subroto h. Penyusunan Zonasi Reklame di Kota Denpasar 5. Program Pemanfaatan Ruang a. Survey dan Pemetaan

2 Kawasan

316.850.000,00

2 Kawasan

100

309.270.500,00

97,61

3 Kws

839.475.000,00

3 Kawasan

100

70.625.250,00

8,41

1 Kawasan

1.213.007.000,00

1 Kawasan

100

948.941.900,00

78.23

1 Kawasan

1.035.334.000,00

1 Kawasan

100

984.468.900,00

95.09

b. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenfaatan Ruang ( Pemagaran dan Penataan Lahan Terbengkalai di Kota Denpasar ) c. Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat d. Penataan Sempadan, Taman dan Media Luar Kawasan Jalan gatot Subroto e. Renovasi / Rehab Lapangan Tembak f. Operasional Pemenfaatan Ruang g. Pembangunan Bale Panjang dan Bale Kulkul Pura Desa Pekraman Denpasar h. Pemeliharaan / Renovasi Gedung DPRD Kota Denpasar I. Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Denpasar j. Pembangunan UKM Center di Pertokoan Kumbasari Kota Denpasar k. Pekerjaan Interior Kantor dan Penataan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar

1 Unit

l. Pembangunan kamar mandi/ Toilet di pantai Sanur Kota Denpasar m. Pemeliharaan Jalan Setapak Pantai Sanur Kota Denpasar n. Penataan Taman Kota Lumintang Denpasar o.Pembangunan Pura Lumintang dan Rehab Pelinggih Pura Maospahit di

1 Paket

1 Keg

358.762.500,00

1 Keg

100

304.263.000,00

84,81

1 Keg

54.375.000,00

1 Keg

100

52.792.500,00

97,09

819.819.600,00

8 Laporan

100

626.086.600,00

76,37

1 Keg

366.506.500,00

1 Keg

100

347.911.900,00

94,93

1 Kawasan

984.390.000,00

1 Kawasan

0,0

3.397.000,00

1 Unit

405.324.000,00

1 Unit

100

403.087.500,00

99,45

1 Unit

1.027.565.000,00

1 Unit

100

972.804.000,00

94,67

3 Set

100

114,871.500,00

15,81

1.090.960.000,00

1 Unit

100

1.024.817.000,00

93,94

1 Unit

3.483.500.000,00

1 Unit

100

3.410.713.000,00

97,91

1 Unit

10.686.544.000,00

1 Unit

100

7.502.624.500,00

70,21

1 Unit

2.293.475.000,00

1 Unit

100

2.237.892.000,00

97,58

1 Unit

22.972.773.175

1 Unit

100

20.753.225.500,00

90.34

202.100.000

1 Paket

100

198.301.500,00

98,12

1 Paket

202.400.000

1 Paket

100

198.463.000,00

98,05

1 Paket

199.325.000,00

1 Paket

100

194.350.000,00

97,50

1 Paket

3.097.758.750,00

1 Paket

100

2.935.766.500,00

8 Laporan

3 Set

726.595.000,00


IV-54

0,35

95

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Denpasar Utara p. Penataan Pura Dalem Waraka Penataran Agung Peguyangan q. Survey dan Pemetaan ( Penataan Nama Jalan di Kota Denpasar ) r. Survey dan Pemetaan ( Penataan Penomoran Rumah dan Papan Nama Gang di Kota Denpasar s. Penataan Kawasan Perbatasan di Kelurahan Penatih t. Penataan Kawasan Perbatasan di Ubung Kaja u. Pembangunan Bangunan Bale Gong Pura Ayun Penatih Denpasar v. Renovasi Gedung kantor Walikota w. DED Kantor Lurah Tonja dan Kantor Desa Tegal Kerta x. Pengaspalan Central ParkirPelataran Pasar Badung Kota Denpasar y. Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung z. Pameran Arsitektur Kota Denpasar aa.Pembuatan tembok Pagar di Kantor DPRD Kota Denpasar ab. DED Pasar Desa Pekraman Padangsambian, Pasar Desa Pekraman Tonja dan Pasar Begawan Desa Pekraman Pedungan ac. DED Prasasti Pahlawan Pantai Sanur di Kota Denpasar 6. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Terpasangnya Papan Informasi RTHK di Kota Denpasar ) b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) c. Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Penataan Persimpangan Pemecutan ) d. Pembuatan Jalan Setapak di Subak Lungatad Ds.Peguyangan kangin E. Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Terpasangnya Papan Informasi RTRW di Kota Denpasar ) F. Penataan RTH di Kota Denpasar G. Pembuatan Candi Bentar dan Penyengker Lapangan Desa Tegal Harum H. Pengadaan dan Pemasangan Tralis Pagar Pasar Agung Kecamatan Denpasar Utara 8. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan a. Rehabilitasi Kantor Lurah Sesetan dan Pemecutan Kantor Desa Tegal Harum dan Desa Dauh Puri

1 Paket

427.492.000,00

1 Paket

0,00

1.699.000,00

0,40

1 Paket

259.422.500,00

1 Paket

100

240.229.000,00

92,60

1 Paket

336.922.500,00

1 Paket

100

330.756.000,00

98.17

1 Paket

226.700.000,00

1 Paket

100

66.445.750,00

29,31

1 Paket

226.700.000,00

1 Paket

100

66.688.500,00

29,42

1 Paket

104.306.500,00

1 Paket

100

101.924.000,00

97,72

1 Paket

460.875.000,00

1 Paket

100

405.011.000,00

87,88

1 Paket

100.000.000,00

1 Paket

100

95.796.250,00

95,80

1 unit

369.634.000,00

1 unit

0,00

5.458.750,00

1.48

1 unit

5.000.000.000,00

1 unit

100

0,00

0,00

1 Paket 1 Unit

122.400.000,00 220.644.000,00

1 Paket 1 Unit

100 100

85.414.800,00 215.191.000,00

69,78 97,53

1 Laporan

149.025.000,00

1 Laporan

100

146.219.250,00

98,12

33.762.500,00

1 Keg.

100

29.312.000,00

86,82

80 Buah

207.050.000,00

1 Paket

100

202.132.500,00

97,62

Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1 Paket

119.641.500,00

1 Paket

100

106.710.300,00

90,00

220.870.750,00

100 Buah

100

215.923.500,00

97,76

1 Paket

206.922.500,00

1 Paket

100

202.824.000,00

98,02

1 Paket

205.922.000,00

1 Paket

100

202.165.500,00

98,18

2 Paket

1.747.644.500,00

1 Paket

100

1.469.047.000,00

84,06

1 Keg.

1 Kawasan

202.252.500,00

1 Kawasan

100

198.466.000,00

98,13

1 kawasan

54.173.500,00

1 Kawasan

100

50.896.170,00

90.07

4 unit

100

520.280.000,00

77,04

4 unit

675.374.000,00


IV-55

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kangin b. Rehabilitasi Wantilan ,Bale Ponjok, Tembok Penyengker dan Rehabilitasi Kamar mandi , Toilet Pura sakenan c. Rehabilitasi/ Renovasi Pembangunan Bale Gong di Pura Batu Bintang Desa Dauh Puri Klod e. Rehabilitasi Pusat Hidangan Pasar Sindhu Kota Denpasar f. Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Peguyangan Kota Denpasar g. Rehabilitasi Pasar Desa Pekraman Pedungan h. Rehabilitasi Pasar Yadnya Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur i. Rehabilitasi Los Pasar Desa Tegal Harum j. Rehab Kantor Lurah renon dan Kantor Desa Sumerta Kelod k. Rehabilitasi Pasar Sempol Renon Kota Denpasar l. Renovasi Pelinggih,Sarana Kantor Desa Pemecutan Kaja dan Penyusunan DED Desa Dauh Puri Kaja m. Rehabilitasi Kantor Desa Dangin Puri Kauh, Kantor Lurah Sanur Kauh dan Kantor Lurah panjer

1 unit

3.053.502.500,00

1 unit

100

2.800.436.000,00

91,71

10unit

211.351.250,00

10 unit

100

208.635.750,00

98,72

1 unit

207.565.000,00

1 unit

100

204.812.500,00

98,67

1 unit

507.824.000,00

1 unit

100

472.039.500,00

92,95

1 unit

508.837.000,00

1 unit

100

449.417.000,00

88,32

1 unit

208.196.250,00

1 unit

100

206.065.250,00

98,98

1 unit

512.627.500,00

1 unit

0,00

5.876.500,00

2 unit

927.627.500,00

2 unit

100

830.459.000,00

89,53

1 unit

1.552.627.500,00

1 unit

100

1.216.038.500,00

78,32

1 unit

300.000.000,00

1 unit

100

206.779.500,00

68.93

4 unit

814.851.500,00

4 unit

100

805.575.750,00

98,86

92,81

69.036.208.952

79,47

Jumlah

86.867.167.131,37

1,15

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Kegiatan Pengaspalan Central Parkir Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar a. Gagal Tender ULP ( tidak ada yang mengajukan penawaran ) 2. Survey dan Pemetaan a. Pembuatan DED Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Camat Denpasar Utara Kota Denpasar adalah Gagal Tender b. Pembautan DED Re Disain Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan DKP di Suwung Kota Denpasar tidak ditenderkan karena belum ada kejelasan status tanah 3. Kegiatan Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-56


a. Dana tidak mencukupi untuk kegiatan ini sehingga dikembalikan ke Kas Pemerintah Propinsi Bali 4. Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kec. Denpasar Barat a. Persiapan SK Tim Koordinasi LC Subak Margaya b. Draf SK Tim sedang dikonsultasikan ke BPN Pusat di Jakarta 5. Kegiatan Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan a. Pekerjaan Pemeliharaan Trotoar ( Gagal tender ) 6. Kegiatan Operasional Pemanfaatan a. Pengadaan alat GIS ( salah Posting ) 7. Rehabilitasi Los Pasar Tegal Harum ( Gagal Lelang ) a.Sudah diumumkan melalui LPSE ( Web ) sesuai dengan prosedur lelang ( tender ) b. Setelah dilakukan pembukaan penawaran terdapat 1 ( satu ) rekanan yang mengajukan penawaran ( surat Penawaran tidak lengkap ) c. Sesuai ketentuan minimal ada 3 ( tiga ) penyedia jasa yang mengajukan penawaran dan harus memenuhi syarat ( ketentuan ) d. Karena yang mengajukan penawaran kurang dari tiga penyedia jasa atau ketentuan ( tender dapat dinyatakan gagal ) 8. Kegiatan Rehab Kantor Lurah Sesetan a. Anggaran DPA Perubahan tidak direalisasikan kegiatannya/pekerjaan yang diusulkan dalam Anggaran Perubahan 9. Kegiatan Renovasi Pelinggih, Sarana Kantor Desa Pemecutan Kaja a. Untuk Paket Pengadaan tower/Repeiter dan Sound Sistem yang merupakan bagian kegiatan SKPD lain b. Anggaran tidak sepenuhnya dapat direalisasikan SKPD 10. Kegiatan Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung Peguyangan a. Gagal Tender 11. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Denpasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-57


a. Pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Denpasar senilai Rp. 10.450.000.000,00 , dana digunakan Rp. 7.502.624.500,00 ( Merupakan hasil lelang ULP ) 12. Kegiatan Pameran Arsitektur Kota Denpasar a. Pekerjaan Pameran Arsitektur Kota Denpasar senilai Rp. 122.400.000,00 digunakan Rp. 85.414.800,00 sesuai dengan kebutuhan kegiatan,ada pos anggaran ( Sewa stand pameran ) tidak digunakan karena sudah disiapkan oleh panitia pameran 13. Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kec. Denpasar Barat a. Karena Perjanjian MOu belum ada kesepakatan 14.Kegiatan Operasional Pemanfaatan Ruang a. Kegiatan Fisik selesai 100 % , ada keterlambatan dalam pengamprahan alat tulis kantor dan BBM 15.Kegiatan DED Pembangunan Pura Lumintang di Denpasar a. Karena belanja aci-aci penyapuhan sebesar Rp. 15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) tidak diamprah dan sudah dibiayai oleh Bagian Kesra Setda Kota Denpasar

A.3.2. Solusi 1. Kegiatan Pengaspalan Cetral Parkir Pasar badung di Kota Denpasar a. Dana dikembalikan 2. Kegiatan Survey dan Pemetaan a. Pekerjaan Pembuatan DED Pembangunan/rehabilitasi Gedung Camat Denpasar Utara akan diusulkan kembali di tahun 2014 b.Pembuatan DED Redesain Pembangunan tempat parker Kendaraan DKP di Suwung nenunggu kejelasan status tanah . 3. Kegiatan Penataan Kawasan Lapangan Puputan Badung 4. Kegiatan Penataan Kawasan terpadu di kec. Denpasar Barat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-58


a. Diawal Januari 2014 sudah memperoleh jawaban/keputusan BPN RI tentang SK Tim Koordinasi LC Subak Margaya 5. Kegiatan Penataan Kawasan Persimpangan dan Perbatasan a. Dana dikembalikan ke Kas daerah 6. Kegiatan Operasional pemanfaatan Ruang a. Dianggarkan kembali Tahun 2014 7. Kegiatan Rehabilitasi Pasar Desa Tegal Harum a. Untuk Paket fisik yang mengalami gagal lelang dapat diprogramkan kembali pada tahun anggaran berikutnya 8. Kegiatan Rehabilitasi Kantor Lurah sesetan Kecamatan denpasar Selatan a. DPA Perubahan Tahun Anggaran 2013 Anggarannya dikembalikan ke Kas Daerah 9. Kegiatan Renovasi Pelinggih,Sarana Kantor Desa pemecutan Kaja a. Anggaran untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Tower, Repeiter dan Sound System di kembalikan ke Bagian Keuangan setelah dikoordinasikan dengan Bappeda 10. Kegiatan Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung Peguyangan a. Akan dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2014 11 Sisa Dana di Kembalikan ke Kas Daerah 12. Kegiatan Pameran Arsitektur Kota Denpasar a. Sisa Dana dikembalikan 13. Di Tahun 2013 kegiatan tersebut dilaksanakan kembali dengan peninjauan yang lebih detail lagi.


IV-59


Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar terdiri dari empat tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyiapan rencana pembangunan lebih bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur, masing-masing instansi pemerintah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana pembangunan.

Selanjutnya

adalah

keterlibatan

masyarakat

(stakeholders)

dan

menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahanan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana, dilakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan perencanaan, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian. Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistmatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-60


dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

BelanjaTidakLangsung. 1. BelanjaPegawai. BelanjaLangsung 1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur. 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal. 4. Program Pengembangan Data/Informasi. 4.1. Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan. 4.2. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. 4.3. Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 4.4. Penyusunan Profil Daerah. 4.5. Aktivasi Branding Kota Denpasar. 4.6. Evaluasi Pencapaian MDG’S Kota Denpasar. 5. Program Kerjasama Pembangunan 5.1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. 5.2. Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah. 5.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan CBD Kota Denpasar. 6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-61


6.1. Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (BKPRD). 6.2.Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 6.3. Penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka Kota Denpasar. 7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.1.Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8.1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik 8.2. Penyusunan Rancangan RKPD 8.3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 8.4. Penetapan RKPD 8.5. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 8.6. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah 8.7. Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 9.1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 9.2. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 9.3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 9.4. Eksistensi dan Potensi LPD dalam Persaingan dengan Lembaga Keuangan Lain di Era Globalisasi 9.5. Penelitian Penggunaan Probiotik Pada Unggas dan Babi 10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 10.1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan 10.2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 10.3. Lokakarya Kartun Remaja Bali dalam Globalisasi 10.4. Penelitian Pelestarian dan Revitalisasi Subak di Kota Denpasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-62


10.5. Seminar dalam Rangka HUT ke-225 Kota Denpasar 10.6. Dinamika Migrasi di Kota Denpasar Perspektif Adaptasi Budaya dan Multikulturalisme 10.7. Penelitian Karamnya Perahu Sri Komala dan Praktek Adat Tawan Karang di Kerajaan Badung 1904-1906 10.8. Penelitian Implementasi Sewaka Dharma dalam Pelayanan Publik di Kota Denpasar 10.9. Penyusunan Buku Akselerasi Pembangunan dan ekonomi Desa di Kota Denpasar 10.10.

Penelitian Pemetaan Potensi Konflik Sosial di Kota Denpasar

10.11.

Penelitian Pola Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura di Kota Denpasar

10.12.

Penyusunan Buku Membangun Monumen Maya, Derap Pembangunan Kota Denpasar

11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 11.1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Darah. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 11 (sebelas) program dan 41 (empat puluh satu ) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.183.949.350,- (Sepuluh milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Target : 1 2


Rp.

3.797.500.894

-Belanja pegawai

Rp.

3.797.500.894

Belanja langsung

Rp.

10.183.949.350


IV-63


-Belanja Pegawai

Rp.

513.485.000

-Belanja barang dan jasa

Rp.

9.023.364.350

-Belanja Modal

Rp.

647.100.000

Realisasi : 1 2


Rp.

3.626.340.610

-Belanja pegawai

Rp.

3.626.340.610

Belanja langsung

Rp.

8.752.145.094

-Belanja Pegawai

Rp.

482.575.000


Rp.

7.708.347.829

-Belanja Modal

Rp.

561.222.265

(95,50%) (85,90%)

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut : Tabel IV.7 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Target Program/Kegiatan

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik Volume

Keuangan %

Volume

%

BelanjaTidakLangsung 1 BelanjaPegawai

100%

3.797.500.894

100%

100

3.626.340.610

95,49

BelanjaLangsung 1 Program PelayananAdministrasiPerkantoran a Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

1.006.027.000

100%

100

791.672.379

78,69

100%

1.538.170.000

100%

100

1.303.470.155

84,74

100%

145.830.000

100%

100

122.688.300

84,13

2 a

3 a

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapalitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal


IV-64


Target Program/Kegiatan

4 a

b

c

d e f

5 a b c

6

a

b c

7

a

8

Program Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Profil Daerah Aktivasi Branding Kota Denpasar Evaluasi Pencapaian MDG’S Kota Denpasar Program Kerjasama Pembangunan Koordinas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Koordinasi dalam Pemecahan Masalah - Masalah Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan CBD Kota Denpasar

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (BKPRD) Penyusunan Perencanaan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka Kota Denpasar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik Volume

Keuangan %

Volume

%

100 buku

149.236.000

100 buku

100

121.505.800

81,42

275 buku

86.989.000

275 buku

100

69.911.450

80,37

200 buku

94.420.000

200 buku

100

86.393.000

91,50

150 buku 2.500 buku 50 buku

110.773.000 325.776.000 192.921.000

150 buku 2.500 buku 50 buku

100 100 100

77.412.100 306.421.000 104.158.500

69,88 94,06 53,99

100%

166.140.000

100%

100

15.000.000

9,03

250 buku

440.325.000

250 buku

100

397.594.000

90,30

25 buku

106.155.000

25 buku

100

100.026.000

94,23

100 buah

828.072.500

100 buah

100

699.431.900

84,47

60 buku

856.775.000

60 buku

100

826.023.500

96,41

100 buku

259.646.000

100 buku

100

231.054.000

88,99

120 orang

212.250.000

120 orang

100

185.150.000

87,23

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


IV-65



a

b c d e

f

g

9 a b c d

e

10 a b

c d e f

Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Program Perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Eksistensi dan Potensi LPD dalam Persaingan dengan Lembaga Keuangan Lain di Era Globalisasi Penelitian Penggunaan Probiotik Pada Unggas dan Babi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Lokakarya Kartun Remaja Bali dalam Globalisasi Penelitian Pelestarian dan Revitalisasi Subak di Kota Denpasar Seminar dalam Rangka HUT ke-225 Kota Denpasar Dinamika Migrasi di Kota Denpasar Perspektif Adaptasi Budaya dan

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik

120 buku

53.281.000

120 buku

100

50.051.000

93,94

60 buku 120 buku 120 buku 100 buku

33.274.000 160.716.600 33.969.000 49.660.000

60 buku 120 buku 120 buku 100 buku

100 100 100 100

29.254.410 129.400.000 32.609.000 43.023.000

87,92 80,51 96,00 86,64

1.480 buku

141.693.000

1.480 buku

100

74.512.500

52,59

240 buku 320 buku

95.820.000

240 buku 320 buku

100

91.432.500

95,42

100 buku

78.957.500

100 buku

100

73.282.500

92,81

60 buku

118.165.000

60 buku

100

37.810.400

32,00

60 buku

85.155.000

60 buku

100

35.409.000

41,58

50 buku

125.530.000

50 buku

100

122.600.000

97,67

20 buku

155.530.000

20 buku

100

153.700.000

98,82

1 paket

325.000.000

1 paket

100

319.775.000

98,39

15 buku 100 buku

128.365.000

15 buku 100 buku

100

78.447.100

61,11

1 paket

105.000.000

1 paket

100

101.750.000

96,90

100 buku

169.396.000

100 buku

100

167.821.000

99,07

200 buku

394.519.750

200 buku

100

393.376.000

99,69

100 buku

105.000.000

100 buku

100

103.980.000

99,03

Volume


Keuangan %

Volume

IV-66

%



g

h

i

j k l

11 a

Multikulturalisme Penelitian Karamnya Perahu Sri Komala dan Praktek Adat Tawan Karang di Kerajaan Badung 19041906 Penelitian Implementasi Sewaka Dharma dalam Pelayanan Publik di Kota Denpasar Penyusunan Buku Akselerasi Pembangunan dan ekonomi Desa di Kota Denpasar Penelitian Pemetaan Potensi Konflik Sosial di Kota Denpasar Penelitian Pola Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura di Kota Denpasar Penyusunan Buku Membangun Monumen Maya, Derap Pembangunan Kota Denpasar Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup TOTAL

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik

Keuangan

Volume

%

Volume

%

100 buku

105.000.000

100 buku

100

100.300.000

95,52

100 buku

105.000.000

100 buku

100

101.300.000

95,52

200 buku

100.000.000

200 buku

100

99.800.000

99,80

100 buku

100.000.000

100 buku

100

99.800.000

99,80

100 buku

100.000.000

100 buku

100

99.800.000

99,80

500 buku

175.000.000

500 buku

100

171.775.000

98,16

60 buku

620.340.000

60 buku

100

603.224.600

97,24

13.981.450.244

12.378.485.704

88,54

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Kegiatan

Penyusunan Profil Daerah, realisasi keuangannya hanya tercapai

69,88%. Kegiatan ini didukung dengan biaya perjalanan dinas ke pusat untuk konsultasi penyusunan Profil Kota Denpasar yang direncanakan mengadakan konsultasi sebanyak 2 (dua) kali tetapi dalam pelaksanaannya konsultasi cukup hanya dilaksanakan 1 (satu) kali sudah dapat menyelesaikan penyusunan Profil Daerah Kota Denpasar. 2. Kegiatan Evaluasi Pencapaian MDG’s Kota Denpasar, realisasi keuangannya hanya tercapai 53,99%. Hal ini disebabkan karena pada saat penyusunan evaluasi direncanakan kegiatan konsultasi ke pusat yang difasilitasi oleh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-67


Propinsi Bali tetapi karena pencapaian MDG’s Kota Denpasar sudah melampaui target MDG’s Nasional, maka Kota Denpasar tidak dilibatkan pada konsultasi tersebut. 3.

Kegiatan Koordinasi

Kerjasama

Pembangunan Antar Daerah, realisasi

keuangannya hanya tercapai 9,03%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung Kota Denpasar sebagai anggota Citynet Indonesia. Pada tahun 2013 direncanakan oleh pengurus Citynet Indonesia akan mengadakan rapat kerja sebanyak 2 kali di 2 Kota yaitu Kota Sorong dan Kota Kupang, tetapi pertemuan di 2 (dua) kota tersebut pelaksanaannya ditunda ke tahun 2014 dan pelaksanaan pertemuan Citynet tahun 2013 dilaksanakan di luar negeri (Korea). Kota Denpasar tidak ikut menghadiri pertemuan tersebut karena tidak dianggarkan untuk perjalanan dinas luar negeri. 4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian

dan Pelaporan

Rencana

Pembangunan Daerah, realisasi keuangannya hanya tercapai 52,59% karena perencanaan awal dirancang untuk menghadiri sosialisasi DAK yang rutin dilaksanakan 5 (lima) kali setiap tahunnya dan biasanya diadakan diluar daerah tetapi untuk tahun 2013 hanya dilaksanakan 1 kali di Jakarta. Sosialisasi ini lebih banyak dilaksanakan di Bali sehingga dana yang dialokasikan untuk perjalanan dinas luar daerah tidak dapat direalisasikan semuanya. 5. Kegiatan

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat,

realisasi keuangannya hanya tercapai 32,00%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) untuk konsultasi maupun rakornas kemiskinan di Jakarta berdasarkan undangan dari Propinsi maupun Pusat, namun dalam pelaksanaannya hanya mengikuti 1 (satu) kali konsultasi penyaluran BLSM ke pusat (Jakarta). Untuk rapat koordinasi nasional yang rutin dilaksanakan di Jakarta, pada tahun 2013 dilaksanakan di Bali.


IV-68


6. Kegiatan

Koordinasi

Perencanaan Pembangunan

Bidang

Ekonomi,

realisasi keuangannya hanya tercapai 41,58% karena perencanaan awal dirancang untuk konsultasi ke Pusat sebanyak 2 (dua) kali untuk penyusunan dan penyampaian

laporan ekonomi kreatif Kota Denpasar, tetapi hanya

dilaksanakan 1 (kali) karena keterbatasan waktu. 7.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, realisasi keuangannya hanya tercapai 61,11%, karena biaya perjalanan dinas yang dirancang untuk menghadiri undangan terkait koordinasi Bidang Sosial Budaya tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

A.3.2. Solusi. 1. Lebih efektif dalam mengalokasikan biaya perjalanan dinas. 2. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi agar lebih efektif dengan Pemerintah atasan (Propinsi dan Pusat)

mengenai program/kegiatan lintas sektoral dan

wilayah terutama yang pelaksanaannya diluar daerah.

Urusan Waijb Perhubungan Dinas Perhubungan Transportasi merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menentukan laju pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu daerah, Kota Denpasar tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kota-kota disekelilingnya, mengingat mobilitas penduduk antar kota antara wilayah yang sangat tinggi masuk ke dalam kota Denpasar. Oleh karena itu pengelolaan transportasi Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh sistem sirkulasi barang dan jasa antara kota antar wilayah. Sampai saat ini manajemen transportasi regional belum terlaksana secara optimal namun mulai tahun 2010-2014 pelayanan sistem transportasi kawasan SARBAGITA akan dilaksanakan, diawali dengan bantuan bus dari Pemerintah Pusat, salah satu indikatornya adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-69


semakin padatnya arus lalu lintas di dalam Kota Denpasar. Padahal transportasi sebagai sektor penunjang berkembangnya sektor-sektor lainnya memegang peranan penting. Kelancaran, kenyamanan, biaya yang terjangkau serta tingkat aksesbilitas tinggi merupakan aspek pelayanan transportasi yang diharapkan oleh masyarakat. Sarana transportasi sangat berperan dalam percepatan pergerakan sosial maupun ekonomi dan juga merupakan alat transportasi yang mampu memindahkan sesuatu dalam skala besar dan dalam waktu yang singkat. Mobilitas dari alat transportasi ini sering menimbulkan masalah perkotaan seperti kemacetan lalu lintas dimana dalam operasionalnya berkaitan erat dengan karakter dari operator kendaraan itu sendiri maupun tata guna lahan yang ada diperkotaan yang menjadi tarikan lalu lintas. Mendukung kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas, fasilitas lalu lintas yang sudah dimanfaatkan sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut: Rambu lalu lintas 2.687 Unit, RPPJ 62 unit, traffic light 65 unit, warning light 19 unit, halte 13 unit dan terminal 5 unit (4 unit terminal penumpang dan 1 unit terminal barang). Program-program yang dilaksanakan dalam melaksanakan urusan wajib bidang perhubungan adalah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah 1. Hasil Retribusi Daerah Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran 1.1.Pelayanan Administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-70


4. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 4.1. Pengadaan dan Pemasangan APILL Serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat 4.2. Operasional Lalu Lintas 4.3. Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas 5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 5.1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 5.2. Kegiatan

Pemilihan

dan

pemberian

penghargaan

supir/juru

mudi/awak angkutan umum teladan 5.3. Peran Serta Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha 2013 5.4. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran Tahun 2013 5.5. Operasional Pelayanan Transportasi Darat 5.6. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal 2013, Denpasar Festival 2013 dan Tahun Baru 2014 5.7. Pembelian Layanan Angkutan Pengumpan Trans Sarbagita 5.8. Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar 6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6.1. Pembangunan Sistem ATCS 7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7.1. Pengendalian Operasional, Pengamanan dan Penertiban LLAJ 7.2. Studi Penerapan Kajian dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kota Denpasar 8. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 8.1. Pembinaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor 8.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor 9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor 9.1. Optimalisasi Kegiatan Car Free Day di Kota Denpasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-71


A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Perhubungan Urusan Wajib Perhubungan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 9 (Sembilan) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp. 54.656.645.976,00

Target : 1. Belanja Tidak Langsung

Rp. 10.990.973.705,00

 Belanja Pegawai

Rp. 10.990.973.705,00

2. Belanja Langsung  Belanja Pegawai

Rp. 43.665.672.271,00 Rp.

201.345.000,00

 Belanja Barang dan Jasa Rp. 32.098.697.271,00  Belanja Modal

Rp. 11.365.630.000,00

Realisasi : 1. Belanja Tidak Langsung  Belanja Pegawai 2. Belanja Langsung  Belanja Pegawai

Rp. 10.407.011.903,00 (94,69%) Rp. 10.407.011.903,00 Rp. 40.200.291.034,00 (92,06%) Rp.

173.175.000,00

 Belanja Barang dan Jasa Rp. 29.450.501.546,00  Belanja Modal

Rp. 10.576.614.488,00

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :


IV-72


Table IV.8 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar Target No

1.

2.

3.

4.

Program/Kegiatan

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik

Belanja Tidak Langsung

100%

10.990.973.705

Volum e 100%

1. Belanja Pegawai

100%

10.990.973.705

100%

Belanja Langsung

100%

43.665.672.271

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

12.605.774.276

1.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 4.1. Pengadaan dan Pemasangan APILL Serta Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat 4.2. Operasional Lalu Lintas 4.3. Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas

5.

Realisasi %

Rp

%

100

10.407.011.903

94,69

100

10.407.011.903

94,69

99,21

40.200.291.034

92,06

100%

96

11.688.793.798

92,73

12.605.774.276

100%

96

11.688.793.798

92,73

1 Paket

4.919.577.500

1 Paket

100

4.038.384.175

82,09

1 Paket

4.919.577.500

1 Paket

100

4.038.384.175

82,09

10 Orang

227.500.000

10 Orang

100

227.227.000

99,88

10 Orang

227.500.000

10 Orang

100

227.227.000

99,88

100

5.579.065.650

97,83

5.702.580.999

1 Unit

903.361.000

1 Unit

100

891.044.250

98,64

56 Unit

2.664.920.999

56 Unit

100

2.598.900.800

97,52

1 Buku

2.134.299.000

1 Buku

100

2.089.120.600

97,88

96,88

8.671.793.067

87,62

935.862.670

66,32

Program Peningkatan pelayanan angkutan 5.1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Keuangan

9.896.817.596 100%

1.411.180.000

100%

80


IV-73

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.2. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 5.3. Peran Serta Lomba Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha Tahun 2013 5.4. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran Tahun 2013 5.5. Operasional Pelayanan Transportasi Darat 5.6. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal 2013, Denpasar Festival 2013 dan Tahun Baru 2014 5.7. Pembelian Layanan Angkutan Pengumpan Trans Sarbagita 5.9. Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Denpasar 6.

7.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 6.1. Pembangunan Sistem ATCS

153.957.500

1 Buku

100

99.654.400

64,73

100%

308.075.000

100%

100

301.992.150

98,03

100%

95.470.500

100%

100

82.145.500

86,04

1 Laporan

929.951.300

100

708.941.940

76,23

1 Keg

190.470.500

1 Lapora n 1 Keg

100

179.148.750

94,06

100%

6.369.002.796

100%

95

5.970.130.307

93,74

1 Keg

438.710.000

1 Keg

100

393.917.350

89,79

1 Paket

4.723.762.000

1 Paket

100

4.636.920.843

98,16

1 Paket

4.723.762.000

1 Paket

100

4.636.920.843

98,16

100

1.670.714.951

94,26

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 7.1. Pengendalian Operasional, Pengamanan dan Penertiban LLAJ 7.2. Studi Penerapan Kajian dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kota Denpasar

8.

1 Buku

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 8.1. Pembinaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

1.772.379.900 200 Kali

897.784.900

200 Kali

100

870.532.601

96,96

1 Buku

874.595.000

1 Buku

100

800.182.350

91,49

100

3.456.661.650

96,70

100

70.880.000

95,98

3.574.670.000

100%

73.850.000

100%


IV-74


9.

8.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Program Pelayanan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor 8.1. Optimalisasi Kegiatan Car Free Day di Kota Denpasar

100%

3.500.820.000

100%

100

3.385.781.650

96,71

1 unit

242.610.000

1 unit

100

230.729.900

95,10

1 unit

2.242.610.000

1 unit

100

230.729.900

95,10

A.3. Permasalahan dan solusi A.3.1. Permasalahan 1. Waktu untuk melaksanakan lelang serta pelaksanaan pekerjaan yang relatif sempit mengakibatkan pekerjaan pengaspalan area terminal barang dan penumpang yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) urung dilaksanakan. 2. Panitia pelaksanaan kegiatan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) yg ditugaskan untuk mendampingi pemenang AKUT untuk studi banding tidak menggunakan anggaran untuk perjalanan dinas yang telah disediakan. Melainkan menggunakan anggaran yang disediakan untuk pemenang AKUT secara sekaligus untuk melaksanakan studi banding tersebut dengan maksud untuk penghematan biaya. 3. Untuk Kegiatan Operasional Pelayanan Transportasi Darat, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya : a. Belanja Cetak Kurangnya waktu untuk sosialisasi sehingga realisasi belanja cetak materi sosialisasi

tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

b. Belanja Sewa Bandwidth Penyewaan bandwidth tidak dapat direalisasikan penuh karena adanya konstruksi

perangkat CC Room ATCS di akhir tahun.

4. Masih rendahnya animo masyarakat menggunakan layanan angkutan pengumpan Trans Sarbagita. 5. Belum optimalnya fungsi sistem ATCS tahap 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-75


6. Pengadaan ATK dan cetak pada kegiatan terlalu dirinci sehingga realisasi sering ada perubahan format dan ketebalan sehingga berpengaruh terhadap harga satuan. 7. Sering terjadi perubahan spesifikasi barang yang dibutuhkan terutama pada alat elektronik. 8. Berdasarkan hasil pemantuan dan pendataan perbengkelan kendaraan bermotor, masih rendahnya masyarakat di dalam pengurusan ijin berdasarkan data 26,6% dari total 684 bengkel yang ada di Denpasar yang memiliki iijin. 9. Tidak sebandingnya pertumbuhan jalan dengan kendaraan bermotor kurun waktu lima tahun terakhir (2009 - 2013), pertumbuhan Panjang jalan selebar 0,5%

dengan pertumbuhan kendaraan bermotor sebesar : 9,1% hal ini

dapat dirasakan oleh warga Kota Denpasar, telah terjadi kepadatan Lalu lintas baik di ruas maupun di simpang bahkan sampai terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian material maupun non material. 10. Banyaknya ruas jalan dan persimpangan yang masih banyak memerlukan pemasangan fasilitas lalu lintas seperti APILL, rambu, Marka, Guardrail, Deliniator, cermin tikungan dan VMS (Vehicle Management System).

A.3.2. Solusi 1. Tidak menganggarkan untuk pekerjaan fisik pada tahun anggaran perubahan karena

sangat riskan bekerja dengan waktu yang relatif

sempit. 2. Disarankan agar pada kegiatan tahun angggaran berikutnya menggunakan pos anggaran yang telah disediakan. 3. Untuk solusinya adalah sebagai berikut : a. Belanja Cetak


IV-76


Mengoptimalkan waktu yang ada dengan melakukan perencanaan sosialisasi yang lebih baik. b. Belanja Sewa Bandwidth Melakukan perencanaan dan yang sedang 4.

koordinasi yang baik antara pekerjaan

berjalan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

- Melakukan sosialisasi secara berkala yang menyasar ke kalangan pelajar SD s/d SMA, mahasiwa, para pedagang dan pegawai swasta. - Melakukan perencanaan pengembangan moda Angkutan dengan kualitas kendaraan yang lebih baik di tahun 2014. - Memberikan penghargaan kepada para penumpang melalui kegiatan pengundian

karcis layanan berhadiah serta penghargaan pada sopir

yang berperilaku baik. 5. Melanjutkan pembangunan ATCS tahap 2 agar terkoneksinya seluruh simpang di zona 1 sehingga pelayanan fasilitas lalu lintas di persimpangan dapat berfungsi maksimal. 6.

- Barang kebutuhan yang tidak tercantum dalam DPA ditunda atau diatur lebih lanjut

realisasinya.

- Barang cetak seperti karcis kebutuhannyaharus dipenuhi, terpaksa pembayarannya ditunda sampai tahun berikutnya. 7. Barang yang spesifikasinya tidak sesuai kebutuhan realisasinya nihil dikembalikan anggarannya. 8. Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif, khususnya jasa perbengkelan 9. Warga Kota diharapkan meningkatkan disiplin serta kewaspadaannya dalam berlalu lintas serta penyuluhan yang tidak henti-hentinya dimulai dari sekolah sampai masyarakat umum serta memanfaatkan media radio RPKD sebagai informasi media lalu lintas untuk seluruh warga Kota Denpasar baik yang sedang maupun akan melakukan perjalanan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-77


10. Untuk meningkatkan kelancaran, ketertiban dan keselamatan pemakai jalan perlu diadakan pengadaan serta perawatan fasilitas lalu lintas secara berkala.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup. Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Undang – undang Republik Indonesia

nomor 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk

manusia

dan

perilakunya

yang

mempengaruhi

alam

itu

sendiri,

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan , pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan , pengawasan dan penegakan hukum pembangunan lingkungan hidup. Yang bertujuan untuk : melindungi wilayah dari pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembanmgunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global. Kota Denpasar sebagai salah satu kota yang ada di Bali dengan luas wilayah yang relatip kecil ( 127,78 Km²/12.778 Ha atau 2,18 % dari luas wilayah propinsi Bali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-78


5.632,86 Km² ) dengan jumlah penduduk sebanyak 788.589 orang ( data sensus tahun 2010, sudah mengalami kejenuhan dimana kepadatan penduduk telah mencapai 6171 jiwa / Km² ). Ditinjau dari topografi keadaan medan kota Denpasar secara umum miring kearah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0 - 75 m diatas permukaan laut. Morfologi landai dengan kemiringan lahan sebagian besar berkisar antara 0-5% namun dibagian tepi

tepi kemiringannya bisa mencapai 15 %, tidak terlepas dari

permasalahan-permasalahan lingkungan baik itu karena kerusakan dan pencemaran secara alamiah terjadi karena kegiatan dari alam sendiri maupun perusakan dan pencemaran karena ulah manusia baik dalam bentuk kegiatan rumah tangga ataupun kegiatan dalam bentuk usaha. Permasalahan- permasalahan lingkungan tersebut yang juga merupakan isu strategis bagi lingkungan kota Denpasar, diantaranya adalah : Banjir, Timbulan sampah, Limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah domestik, Abrasi pantai, interusi air laut , kerusakan terumbu karang, kerusakan ekosistem padang lamun, menurunnya kualitas udara, sungai tercemar barat, tercemarnya kualitas air sungai dan air tanah, semakin punahnya jenis-jenis flora dan fauna asli kota denpasar, semakin langkanya penyu hijau, kerusakan hutan mangrove, semakin sempitnya ruang terbuka hijau dan semakin luasnya kerusakan tanah. Didalam pengendalian isu - isu strategis lingkungan tersebut didalam upaya menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup , Kota Denpasar melalui visi lingkungannya yaitu : " Terwujudnya Pembangunan Kota Denpasar Berwawasan Lingkungan yang Berbudaya dan Berkelanjutan dalam keseimbangan menuju Keharmonisan dengan menekankan kepada Ekonomi Bersih dan Hijau " melaksanakan program-program dan kegiatan yang bersifat wajib secara berkelanjutan. Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Belanja Pegawai

Belanja Langsung 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran


IV-79


2.


3.

Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4.1. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 4.2. Koordinasi penilaian langit biru 4.3.Pemantauan kualitas lingkungan 4.4.Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 4.5.Pengelolaan B3dan limbah B3 4.6.Koordinasi pengelolaan prokasih /superkasih 4.7.Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH 4.8. Koordinasi penyusunan amdal 4.9.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH 4.10.

5.

Sosialisasi program adiwiyata pada SD sekota Denpasar

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5.1. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air 5.2. Pantai dan laut lestari 5.3. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan

6.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 6.1. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang , mangrove, padang lamun. Estuaria dan teluk 6.2. Rehabilitasi hutan dan lahan

7.

Program Peningkatan Kualitas Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 7.1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 7.2. Pengembangan data dan informasi lingkungan


IV-80


7.3. Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah 8.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi 8.1.Pengujian emisi kendaraan bermotor 8.2.Pengeujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 8.3.Pengujian kadar polusi limbah padat dan cair 8.4.Pembinaan dan lomba sanimas

2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Lingkungan Hidup.

Urusan wajib Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan hidup Kota Denpasar, diwujudkan melalui 8 (delapan) program dan 25(dua puluh lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.878.611.945,00 Target :

1 2


Rp.

3.414.805.504,00

-Belanja pegawai

Rp.

3.414.805.504,00

Belanja langsung

Rp.

7.878.611.945,00

-Belanja Pegawai

Rp.

152.080.000,00


Rp.

7.115.431.945,00

-Belanja Modal

Rp.

611.100.000,00

Realisasi : 1 2


Rp.

3.212.223.599,00 (94,07%)

-Belanja pegawai

Rp.

3.212.223.599,00

Belanja langsung

Rp.

6.554.804.881,75 (83,20%)

-Belanja Pegawai

Rp.

130.530.000,00


Rp.

5.856.360.006,75

-Belanja Modal

Rp.

567.914.875,00


IV-81


Sedangkan realisasi untuk masing – masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.9 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup kota Denpasar Realisasi


Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik

Keuangan

Volume

%

Volume

%

3 212.223.599,00

94,07

531.737.249,00

76,25

460.046.440,00

76,51


1 paket

3.414.805.504,00

1 paket

100

Belanja Langsung 1, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 paket

697.290.970,00

0,8251

82,51

paket

2, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a, Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

0,9864 1 paket

601.253.150,00

paket

98,64

1 Ls

125.790.000,00

0,8 Ls

80

80.895.800,00

64,31

1 Paket

473.939.370,00

0,9846 paket

98,46

471.305.800

99,44

1 Paket

180.405.000

0,6475 paket

64,75

136.345.250

75,57

c. Koordinasi Penilaian Langit Biru

1 paket

57.559.950

0,7213 paket

72,13

53.881.500

93,60

d. Pemantauan Kualitas Lingkungan

1paket

592.608.000

98,04

459.293.715

77,50

e. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

1 paket

50.600.000

0,9804 paket 0,73 paket

73

33.350.220

65,90

f. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

1 paket

236.096.500

0,74

74

171.770.700

72,75

g. Koordinasi Pengelolaan

1 paket

674.234.500

0,9440 paket

94,40

658.389.812,50

97,64

3, Program Peningkatan Kapalitas Sumber Daya Aparatur a, Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH a. Sosialisasi program adiwiyata pada SD se Kota Denpasar b. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Bidang LH

Prokasih/Superkasih


IV-82

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH h. Penyusunan Kebijakan Pengendalian

1 paket

227.996.800

0,7860 paket

78,60

143.404.920

i. Koordinasi Penyusunan Amdal

1 paket

550.000.000

85,31

434.524.800

j. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam

1 paket

270.050.000


90,3

232.768.290

86,19

1 paket

272.735.000

0,65 paket

65

248.279.500

91,03

1 paket

114.550.000

97,52

105.117.225

91,76

1 paket

172.403.000


99,16

171.009.534,75

99,19

1 paket

409.176.200

0,7375 paket

73,75

240.053.700

50,66

1 paket

591.965.000

0,9412 paket

94,12

579.260.237,50

97,85

1 paket

500.000.000

0,7167 paket

71,67

362.387.000

72,47

1 paket

205.840.000

97,12

196.660.548

95,54

1 paket

498.644.380

0.9236 paket

92,36

458.315.450

91,91

a. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

1 paket

100.970.000

94,74

95.498.740

94,58

b. Pembinaan dan lomba sanimas

1 paket

80.439.125


86,61

65.053.000

80,87

1 paket

68.345.000

0,7354 paket

73,54

54.989.400

80,45

1 paket

125.720.000

1 paket

110.466.000

87,86

6 554.804.881,75

83,20

Pencemaran dan Perusakan LH

Pengendalian LH

62,89

79

5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air b. Pantai dan Laut Lestari c. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan d. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang ,mangrove , padang lamun, estua ria dan teluk 6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA

a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan b. Penyusunan Data SDA dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan

0,9712 paket

Daerah c. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan 8. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

c. Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri d. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan

100

Limbah Cair JUMLAH

7.878.611.945 85,43


IV-83


A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Pada kegiatan administrasi perkantoran capaian keuangan hanya 76,25%. Hal tersebut disebabkan karena adanya efesiensi pada belanja barang ATK, berkurangnya frekuensi perjalanan dinas dalam/luar daerah dan perjalanan mobilitas darat hanya dilaksanakan 1 kali dari target 2 kali 2. Pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur capaian keuangan hanya 76,51%, hal tersebut disebabkan karena adanya efesiensi belanja BBM dan suku cadang serta pemeliharaan peralatan kantor 3. Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal capaian keuangan hanya 64,31%, hal tersenut disebabkan karena berkurangnya surat permohonan mengikuti bintek dari pusat 4. Pada kegiatan koordinasi penilaian kota sehat adipura capaian keuangannya hanya 75,57%, hal tersebut desebabkan

karena Kota Denpasar tidak

memperoleh troppy Adipura sehingga jasa publikasi, penggandaan, fotocopy, belanja makmin rapat/pembinaan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan 5. Pada kegiatan pemantauan kualitas lingkungan capaian keuangan hanya 77,50% hal tersebut disebabkan karena adanya efesiensi: belanja modal alatalat lab, belanja pemeliharaan alat lab, belanja perjalanan dinas dan belanja makmin. Disamping itu juga karena kegiatan kursus hanya dilaksanakan oleh 2 orang dari target 3 orang 6. Pada kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan kebijakan bidang LH, capaian keuangan hanya 65,90%, hal tersebut disebabkan karena realisasi dari kegiatan ini tergantung dari laporan masyarakat terhadap adanya pencemaran lingkungan


IV-84


7. Pada kegiatan pengelolaan

B3 dan limbah B3 capaian keuangan hanya

72,75% hal tersebut disebabkan

karena adanya efesiensi belanja ATK,

makmin rapat dan bintek 8. Pada kegiatan penyusunan

kebijakan pengendalian pencemaran dan

perusakan LH, capaian keuangannya hanya 62,89% hal tersebut disebabkan karena perwali tentang ijin lingkungan belum terbit 9. Pada kegiatan koordinasi penyusunan amdal, capaian keuangan hanya 79% hal tersebut disebabkan karena kegiatan kursus meningkat dari yang telah direncanakan 10. Pada kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk capaian keuangan hanya 50,66% hal tersebut disebabkan karena keterbatasan waktu sehingga pelaksanaan kegiatan jasa penyusunan pedoman pengendalian kerusakan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan jasa rehab terumbu karang tidak dapat dilaksanakan 11. Pada kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan capaian keuangan hanya 72,47% hal tersebut disebabkan karena adanya efesiensi dalam penawaran belanja jasa aplikasi status lingkungan

hidup Kota

Denpasar berbasis WEB. Disamping hal-hal tersebut diatas, secara umum penyebab terjadinya permasalahan tersebut juga karena: 12. Beberapa kegiatan yang dilakukan memerlukan koordinasi eksternal dan internal baik vertikal (Kementerian LH, Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM) maupun horisontal (SKPD) terkait 13. Masih lemahnya kemampuan SDM didalam membuat perencanaan anggaran kegiatan 1 (satu) tahun kedepan

A.3.2. Solusi 1. Peningkatan koordinasi dan komitmen bersama dengan institusi vertikal maupun horisontal (internal SKPD terkait ) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-85


2. Sebaiknya SDM yang menangani pembuatan perencanaan anggaran kegiatan diberikan pelatihan di dalam penyusunan perencanaan kegiatan khususnya dalam hal analisis harga/biaya dikaitkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan . 3. Kegiatan yang memerlukan waktu panjang agar diposting / dianggarkan dianggaran induk

Urusan Wajib Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Pertamanan di wilayah perkotaan menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah visual kota , fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang tebuka hijau yang mampu memberi imbuhan terhadap kuantitas air tanah. Pertamanan di Kota Denpasar

ditangani oleh Dinas Kebersihan dan

Pertamanan, mengelola taman-taman kota yang terletak lapangan umum khususnya di lapangan puputan, median jalan dan di persimpangan jalan serta perindangan kota yaitu Penataan Taman Telajakan Kanan Kiri By Pass Ngurah Rai, Penataan Taman Ida Bagus Mantra, Estetika Taman (Modul Planter), dan Penataan Taman Patung Catur Muka (Lanjutan). Keterbatasan lahan menjadi sebab utama sulitnya untuk meningkatkan kuantitas taman yang ada di Kota Denpasar, keterbatasan tersebut

menyebabkan kegiatan

pertamanan lebih difokuskan pada upaya untuk peningkatan kualitas pertamanan dan perindangan kota dengan melengkapi sarana prasarana pertamanan, pemeliharaan maupun peningkatan intensitas penanaman tanaman perindang. Perkiraan

produksi

sampah

Kota

Denpasar

dengan

asumsi

1

orang

menghasilkan sampah 4 liter per hari menjadi 1.217.494 m3 per tahun dengan jumlah penduduk 833.900 jiwa. Sampah Kota Denpasar yang terangkut ke TPA yaitu 1.070.308 m3 per tahun atau mencapai 87 % dari perkiraan sampah Kota Denpasar, 7 % sampah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-86


sudah di olah menjadi kompos dan 6 % di tampung di tanah warga yang kosong (Tegalan), sesuai dengan tabel berikut :

TABEL 1 : REKAPITULASI SAMPAH KOTA TAHUN 2013

NO.

BULAN

DKP KOTA DENPASAR M3

PD. PASAR M 3 SWAKELOLA

SWASTA M 3

JUM LAH

1

JANUARI

75.490

2.646

3.980

6.112

88.228

2

FEBRUARI

68.173

2.490

3.804

5.366

79.833

3

M ARET

74.533

2.736

4.088

5.582

86.939

4

APRIL

70.832

2.760

3.744

6.416

83.752

5

M EI

73.131

2.916

3.980

6.816

86.843

6

JUNI

71.716

2.760

3.954

6.822

85.252

7

JULI

76.565

3.768

4.662

7.156

92.151

8

AGUSTUS

77.257

2.880

4.080

6.592

90.809

9

SEPTEM BER

75.697

2.556

3.992

7.106

89.351

10

OKTOBER

80.911

2.454

3.910

7.064

94.339

11

NOPEM BER

79.243

2.784

3.558

7.266

92.851

12

DESEM BER

85.548

2.784

3.546

8.082

99.960

909.096

33.534

47.298

80.380

1.070.308

JUMLAH PER TAHUN PERS ENTAS E

84,94%

3,13%

4,42%

7,51%

100,00%

Untuk mengangkut sampah Kota Denpasar ke TPA Suwung dilakukan dengan menggunakan 69 unit dump truck, 14 unit armroll truck dan 100 unit container sampah. Kondisi sarana armada sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar dari segi umur dapat dilihat sebagai berikut : NO.

URAIAN

1

Dump Truck

2

Truck Armroll

3

Container

4

Container Terpilah

5

Transfer Depo

6 7

DI ATAS 7 TAHUN

DI BAWAH 7 TAHUN

Rusak 24 unit

Baik 45 unit

4 unit

PENGADAAN 2013 UNTUK PENGOPRASIAN 2014

JUMLAH (UNIT)

20 unit

89

10 unit

6 unit

20

16 unit

84 unit

-

100

-

-

10 unit

10

6 unit

7 unit

-

13

Compactor Truck

-

3 unit

8

11

Sweper Truck

-

1 unit

-

1


IV-87

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8

Pick Up Sampah

-

4 unit

4 unit

8

9

Street Swefer

-

-

2 unit

2

10

Hooklift

-

-

2 unit

-

11

Pick Up dump

-

-

4 unit

4

12

Compact Container

-

-

4 unit

4

Selain itu untuk membantu pembersihan sampah dilakukan dengan pasukan serbaguna dan 4 unit motor sampah. Untuk penyapuan jalan di Kota Denpasar, dilakukan oleh 539 tenaga penyapuan termasuk penambahan tenaga kerja 90 orang untuk pengembangan pelayanan penyapuan ± 45 km, yang bekerja pada ruas jalan yang harus dilayani penyapuan sepanjang 656,52 km terdiri dari jalan nasional propinsi 93,42 km dan jalan arteri Kota Denpasar sepanjang 563,10 km sehingga total jangkauan penyapuan mencapai 454,561 km atau mencapai 70% mengingat penyapuan dilakukan di dua sisi ruas jalan. Untuk meningkatkan kebersihan jalan diruas yang sibuk, dibantu dengan

3 unit mobil

penyapu jalan ( Sweeper Truk ) dan motor cikar (moci) sebanyak 5 unit terdiri dari DKP 4 unit dan bantuan CSR dari BPD Bali 1 unit. Kebijakan-kebijakan yang memberi peluang terhadap penanggulangan masalah sampah di Kota Denpasar ini antara lain : komitmen pemerintah dalam penanggulangan sampah, adanya investor yang berminat dalam pengelolaan sampah, dan adanya sumbangan pemikiran dari berbagai instantsi dan lembaga swadaya masyarakat. Kebijakan yang ditempuh oleh DKP Kota Denpasar pada tahun 2013 adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah yakni dengan mengadakan pembinaan dan penyuluhan terntang pemilahan sampah rumah tangga lewat Tenaga JUMALI dengan koordinasi ke desa/lurah sehingga sampah yang bisa di daur ulang agar di bawa ke Bank sampah untuk di jual. Pada tahun 2013 juga telah dibentuk Bank sampah yang merupakan inisiatif dari masyarakat di Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Barat dan Denpasar Selatan dan Denpasar Utara. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-88


Keberadaan Bank Sampah ini mampu mengurangi sampah yang ke TPA sebanyak 7 – 8 ton per hari. Namun demikian ancaman dalam penanggulangan masalah sampah ini terutama disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan adanya sampah kiriman dari wilayah sekitar. Program-program yang dilaksanakan dalam melakukan urusan wajib bidang Lingkungan Hidup oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah 1. Pendapatan Pajak Daerah 2. Pendapatan Retribusi Daerah

Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai

Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.1. Penyediaan Parasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 4.2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan. 4.3. Pengembangan

Teknologi

Pengelolaan

Persampahan

( Komposting ) 4.4. Bimbingan Teknis Persampahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-89


4.5. Peningkatan

Peran

Serta

Masyarakat

Dalam

Pengelolaan

Persampahan. 4.6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.7. Penyediaan jasa pelayanan kebersihan 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5.1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA. 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) 6.1. Pemeliharaan ruang Terbuka Hijau Kota. 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan 7.1. Penataan Taman 7.2. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar 7.3. Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar.

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 program dan 15 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 119.430.425.401,86 Target : 1. Pendapatan Asli Daerah

Rp.

3.000.000.000,00

-

Pendapatan Pajak Daerah

Rp.

-

-

Pendapatan Retribusi Daerah

Rp.

3.000.000.000,00

Rp.

10.704.950.580,00

2. Belanja tidak langsung


IV-90


-

Belanja pegawai

3. Belanja langsung

Rp.

10.704.950.580,00

Rp.

119.430.425.401,86

-

Belanja pegawai

Rp.

22.310.986.000,00

-

Belanja barang dan jasa

Rp.

53.374.090.733,00

-

Belanja Modal

Rp.

43.745.348.668,86

Rp.

3.025.257.500,00

Realisasi : 1. Pendapatan Asli Daerah -

Pendapatan Pajak Daerah

Rp.

-

-

Pendapatan Retribusi Daerah

Rp.

3.025.257.500,00

2. Belanja tidak langsung -

Belanja pegawai

3. Belanja langsung

Rp.

10.479.102.632,00 (97,89%)

Rp.

10.479.102.632,00

Rp.

105.804.651.717,00 (88,59%)

-

Belanja pegawai

Rp.

19.359.909.500,00

-


Rp.

46.901.383.967,00

-

Belanja Modal

Rp.

39.663.285.450,00

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.10 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar Target No

1

Program / Kegiatan

2 Belanja DKP

Realisasi

Fisik

Keuangan

Fisik

Volume

(Rp)

Volume

3

4

5

Keuangan %

116.283.754.349

10.704.950.580 1 tahun

%

6

130.135.375.981,86 Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai

Volume

10.479.102.632 1 tahun

100%

97,89%

10.704.950.580

10.479.102.632

119.430.425.401,86

105.804.651.717

Belanja Langsung


IV-91


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

23.366.121.950 Tersedianya administrasi perkantoran (100%) :

23.366.121.950

20.316.320.508 Tersedianya administrasi perkantoran :

- Terbayarnya Upah tenaga 1.528,

- Terbayarnya Upah tenaga 1.476

- Terbayarnya Uang Lembur Tenaga

- Terbayarnya Uang Lembur Tenaga

- Pemberian tunjangan hari raya

- Pemberian tunjangan hari raya

- Terbayarnya Premi Asuransi

- Terbayarnya Premi Asuransi

- Belanja ATK

- Belanja ATK

- 4 kali belanja alat listrik dan elektronik

- 4 kali belanja alat listrik dan elektronik

- 295 Lembar belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya

- 295 Lembar belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya

- belanja peralatan kebersihan dan bahan pembesih

- belanja peralatan kebersihan dan bahan pembesih

- 36 kali belanja pengisian tabung gas

- 36 kali belanja pengisian tabung gas

- belanja aci-aci dan sesajen

- belanja aci-aci dan sesajen

- 1700 bungkus bahan sembako

- 1700 bungkus bahan sembako

- 12 bulan biaya Telepon - 12 bulan biaya Air

- 12 bulan biaya Telepon - 12 bulan biaya Air

- 12 bulan biaya Listrik - belanja Surat kabar/majalah

- 12 bulan biaya Listrik - belanja Surat kabar/majalah


99,80%

86,95% 20.316.320.508

IV-92


2

Program Peningkatan

- 2 kali belanja Transportasi dan Akomodasi

- 2 kali belanja Transportasi dan Akomodasi

- 2 kali belanja Dokumentasi

- 2 kali belanja Dokumentasi

- 4 kali belanja Dekorasi

- 4 kali belanja Dekorasi

- 1 kali belanja Jasa Publikasi

- 1 kali belanja Jasa Publikasi

- 4 triwulan Premi Asuransi Kesehatan

- 4 triwulan Premi Asuransi Kesehatan

- Belanja Cetak dan Penggandaan

- Belanja Cetak dan Penggandaan

- 4 buah Sewa Tenda untuk Piodalan

- 4 buah Sewa Tenda untuk Piodalan

- 800 Kotak Makanan dan Minuman Rapat

- 800 Kotak Makanan dan Minuman Rapat

- 400 Kotak Makanan dan Minuman Tamu

- 400 Kotak Makanan dan Minuman Tamu

- 2700 Kotak makanan dan Minuman untuk Upacara Agama

- 2700 Kotak makanan dan Minuman untuk Upacara Agama

- 1700 Kotak Makanan dan Minuman peringatan hari jadi

- 1700 Kotak Makanan dan Minuman peringatan hari jadi

- 6400 Bungkus Makanan dan Minuman Kegiatan

- 6400 Bungkus Makanan dan Minuman Kegiatan

- 1 pekerjaan Belanja Pakaian kerja Lapangan

- 1 pekerjaan Belanja Pakaian kerja Lapangan

- 5 OK Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- 5 OK Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- 16 OK Perjalanan Dinas Luar Daerah

- 16 OK Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.612.329.500


1.359.685.900

IV-93

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana operasional aparatur (100%) :

1.612.329.500

Tersedianya sarana dan prasarana operasional aparatur :

- 2 Buah Kalkulator

- 2 Buah Kalkulator

- Tersedianya Bahan Bakar Minyak/Gas

- Tersedianya Bahan Bakar Minyak/Gas

-1 Set Bahan Perlengkapan Dapur

-1 Set Bahan Perlengkapan Dapur

- 8 Buah Vas Bunga

- 8 Buah Vas Bunga

- Tersedianya Perawatan Kendaraan Bermotor 28 unit

- Tersedianya Perawatan Kendaraan Bermotor 28 unit

- 57 Unit sewa Instalasi / Jaringan

- 57 Unit sewa Instalasi / Jaringan

- Pemeliharaan Peralatan Kantor

- Pemeliharaan Peralatan Kantor

- 35 Unit Pemeliharaan Komputer

- 35 Unit Pemeliharaan Komputer

- 4 kali Pemeliharaan Meubelair

- 4 kali Pemeliharaan Meubelair

- Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

- Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

- Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi

- Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi

- Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan

- Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan

- 2 Buah Mesin Tik

- 2 Buah Mesin Tik

- 5 Unit Pengadaan Alat Pendingin (AC)

- 5 Unit Pengadaan Alat Pendingin (AC)

- 3 Buah Pengadaan Almari

- 3 Buah Pengadaan Almari


98,00%

84,33% 1.359.685.900

IV-94


3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1 Buah Filing Kabinet

- 1 Buah Filing Kabinet

- 2 Buah Pengadaan TV - 1 Unit Komputer Mainframe/server

- 2 Buah Pengadaan TV - 1 Unit Komputer Mainframe/server

- 3 Unit Pengadaan Komputer/PC

- 3 Unit Pengadaan Komputer/PC

- 1 Unit Komputer Notebook

- 1 Unit Komputer Notebook

- 4 Unit Printer

- 4 Unit Printer

- 5 Buah Meja Kerja

- 5 Buah Meja Kerja

- 1 Buah Meja Rapat

- 1 Buah Meja Rapat

- 5 Buah Kursi Kerja

- 5 Buah Kursi Kerja

- 73 buah Kursi Rapat

- 73 buah Kursi Rapat

- 50 meter Karpet

- 50 meter Karpet

- 1 Buah Kamera

- 1 Buah Kamera

- 35 Unit Radio HF/FM (HT) VHF

- 35 Unit Radio HF/FM (HT) VHF

- 1 Unit Penambahan Line Telepon

- 1 Unit Penambahan Line Telepon

- 4 Pekerjaan Kontruksi/Pembelia n Gedung Kantor

- 4 Pekerjaan Kontruksi/Pembelia n Gedung Kantor

- 1 Pekerjaan Kontruksi/Pembelia n Gedung Gudang

- 1 Pekerjaan Kontruksi/Pembelia n Gedung Gudang

50.000.000


6.051.200

IV-95

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Kursus, pelatihan Soalisasi dan Bimbingan Teknis 4

Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Terselenggaranya Kursus Singkat/pelatihan 5 Orang (100%)

50.000.000

Terselenggaranya Kursus Singkat/pelatihan 5 Orang

100,00 %

64.230.668.653

Tersedianya prasarana dan sarana untuk operasional kebersihan dan pertamanan: (100%) - Pemeliharaan depo

32.029.045.000

12,10% 6.051.200

58.685.787.584

Tersedianya sarana dan prasarana operasional aparatur :

99,69%

91,49% 29.304.673.500

- Pemeliharaan depo

- DED Depo Garuda, Ded Depo Pres, Pengawasan Depo Pres

- DED Depo Garuda, Ded Pres, Pengawasan Pres

- 2 unit buldozer

- 2 unit buldozer

- 1 unit excavator

- 1 unit excavator

- 1 unit wheel loader

- 1 unit wheel loader

- 20 unit dump truck

- 20 unit dump truck

- 2 unit sweeper

- 2 unit sweeper

- 20 unit mesin sensor - 8 unit compactor truck - 1 mobil toilet

- 20 unit mesin sensor - 8 unit compactor truck - 1 mobil toilet

- 6 unit amroll

- 6 unit amroll

- 2 unit hook lift truck - 4 unit compact container - 10 unit container terpilah - 4 unit mobil pick up kecamatan

- 2 unit hook lift truck - 4 unit compact container - 10 unit container terpilah - 4 unit mobil pick up kecamatan

- 4 unit mobil dump pick up

- 4 unit mobil dump pick up


IV-96

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - 1 unit truck pasukan - 2 unit snorklif truk dan 1 unit chasis

- 1 unit truck pasukan - 2 unit snorklif truk dan 1 unit chasis

- 30 buah mesin rumput gendong

- 30 buah mesin rumput gendong

- 8 buah mesin rumput dorong

- 8 buah mesin rumput dorong

- 2 Depo TPS pres

- 2 Depo TPS pres

- 1 unit Hangger Alat berat - Rehab depo Kesiman Kertalangu

- 1 unit Hungger Alat berat - Rehab depo Kesiman Kertalangu

- 26 Motor sampah

- 22 Motor sampah dihibahkan ke Desa/Kelurahaan/ Kecamatan, 4 Motor sampah untuk operasional DKP

4.2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Terlaksananya operasional pengadaan alat kerja kebersihan, dan pemeliharaan sarana kebersihan perawatan kendaraan 143 Unit, Moci 4 unit, 100 unit kontainer dan alat berat 3 unit , dan Tersedianya berupa BBM, alat kerja dll (100%)

4.3 Pengembangan Teknologi Persampahan

Tersedianya sarana dan prasarana di TPA (100%)

28.611.584.300

1.158.131.000

Terlaksananya operasional pengadaan alat kerja kebersihan, dan pemeliharaan sarana kebersihan perawatan kendaraan 225 Unit, Moci 4 unit, 100 unit kontainer dan alat berat 3 unit , dan Tersedianya berupa BBM, alat kerja dll (100%)

98,00%

Tersedianya sarana dan prasarana di TPA

80,00%

- 11.805 m3 material pembuat jalan

- 2450 m3 material pembuat jalan

- 3 unit sepeda motor - 1 unit pompa air

- 3 unit sepeda motor - 1 unit pompa air

- 1 unit sumur bor

- 1 unit sumur bor


93,74% 26.820.865.905

35,46% 410.662.430

IV-97


4.4 Bimbingan Teknis Persampahan

- Terlatihnya wawasan sekehe Truna Truni dari 4 kecamatan (100%)

4.5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

- Terlaksananya sidang Tipiring di 4 Kecamatan, Terealisasinya penghargaan untuk 22 pengelola bank sampah, penghargaan untuk 10 kader lingkungan dan 12 untuk kebersihan desa/kelurahan, berjalannya sosialisasi ke desa/kelurahan oleh konsultan, terealisasinya alatalat pengelolaan sampah, diadakannya pameran kebersihan dan ditayangkannya promosi kebersihan (100%)

4.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- terbayarnya upah tenaga jumali 45, uang lembur, tunjangan hari raya, Premi Asuransi kesehatan, terbaginya pakaian kerja untuk 45 tenaga jumali,terealisasinya himbauanhimbauan kebersihan (100%)

4.7 Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan

- Terlaksananya kebersihan di Imam Bonjol dan Matahari terbit pihak swasta (100%)

117.600.000

751.368.000

1.015.121.753

547.818.600

- Terlatihnya wawasan sekehe Truna Truni dari 4 kecamatan

100,00 %

115.095.000

- Terlaksananya sidang Tipiring di 4 Kecamatan, Terealisasinya penghargaan untuk 22 pengelola bank sampah, penghargaan untuk 10 kader lingkungan dan 12 untuk kebersihan desa/kelurahan, berjalannya sosialisasi ke desa/kelurahan oleh konsultan, terealisasinya alatalat pengelolaan sampah, diadakannya pameran kebersihan dan ditayangkannya promosi kebersihan

100,00 %

741.567.500

- terbayarnya upah tenaga jumali 45, uang lembur, tunjangan hari raya, Premi Asuransi kesehatan, terbaginya pakaian kerja untuk 45 tenaga jumali,terealisasinya himbauanhimbauan kebersihan,

98,00%

- Terlaksananya kebersihan di Imam Bonjol dan Matahari terbit pihak swasta

100,00 %


97,87%

98,70%

94,09% 955.131.540

61,66% 337.791.709

IV-98


Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam 5.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

6

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6.1Pemeliharaan RTH

209.135.000

- Terlaksananya Kegiatan Perlindungan dan Konservasi SDA: 1 Paket Jasa Kontor , 3000 Pohon Bahan / bibit Tanaman, 1 Paket Tanaman Hias, 1 paket Lomba Menggambar Umbul - Umbul, 1 Paket Lomba Taman ,100%

209.135.000

- Tersedianya sejumlah tanaman dan terwujudnya pemeliharaan Pohon Penghijauan:

Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan 7.1 Penataan Taman

- Terlaksananya Kegiatan Perlindungan dan Konservasi SDA: 1 Paket Jasa Kontor , 3000 Pohon Bahan / bibit Tanaman, 1 Paket Tanaman Hias, 1 paket Lomba Menggambar Umbul - Umbul, 1 Paket Lomba Taman.

98,00%

681.657.000

646.976.000

- Tersedianya sejumlah tanaman dan terwujudnya pemeliharaan Pohon Penghijauan:

100,00 %

95% 646.976.000

500 Pohon Tanaman Penghijauan, 11,300 Tanaman Hias, 710 Tanaman Langka, 5000 Pohon Ansuransi Pohon Penghijauan, Pemeliharaan Pohon Penghijauan 600 Pohon.

29.280.513.299

- Terlaksananya Penataan Taman di Kota Denpasar

97,36% 203.608.500

681.657.000

500 Pohon Tanaman Penghijauan, 11,300 Tanaman Hias, 710 Tanaman Langka, 5000 Pohon Ansuransi Pohon Penghijauan, Pemeliharaan Pohon Penghijauan 600 Pohon. 100 %

7

203.608.500

10.134.830.000

24.586.222.025

- Terlaksananya Penataan Taman di Kota Denpasar


100%

91,92% 9.315.790.990

IV-99

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 Unit Mobil Operasional Pertamanan , 11 Paket Pekerjaan Penataan Taman, 1 Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Mancur, 1 Pekerjaan Pengadaan Sumur Bor di lapangan Lumintang 100%

1 Unit Mobil Operasional Pertamanan , 11 Paket Pekerjaan Penataan Taman, 1 Pekerjaan Pengadaan Pompa Air Mancur, 1 Pekerjaan Pengadaan Sumur Bor di lapangan Lumintang 100% 7.2 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Lampu Taman/Hias di Kota Denpasar

- Terpeliharanya seluruh Titik Lampu di Kota Denpasar

17.139.174.130

116.975 titik Lampu , Pengadaan Lampu LED, 60 buah, 1 Pekerjaan Lampu Hias Jembatan 100%

7.3 Pemasangan Lampu Penerangan Prasarana Sosial Desa Adat dan Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan di Kota Denpasar

- Terpasanganya Sejumlah titik lampu di Kota Denpasar (100%) :

1 Buku DED Penyusunan Pemasangan LPJ , 200 titik Pemasangan LPJ , 1 Buku Penyusunan Sistem Imformasi Geografisd Penyusunan LPJ,1 laporan Pengawasan Pemasangan LPJ, 1 Pekerjaan Pengadaan Lampu Hias ( Planter Lighting ) 100%

- Terpeliharanya seluruh Titik Lampu di Kota Denpasar

100%

79,70% 13.659.254.035

116.975 titik Lampu , Pengadaan Lampu LED, 60 buah, 1 Pekerjaan Lampu Hias Jembatan

2.006.509.169

- Terpasanganya Sejumlah titik lampu di Kota Denpasar :

100%

80,30% 1.611.177.000

1 Buku DED Penyusunan Pemasangan LPJ , 200 titik Pemasangan LPJ , 1 Buku Penyusunan Sistem Imformasi Geografisd Penyusunan LPJ,1 laporan Pengawasan Pemasangan LPJ, 1 Pekerjaan Pengadaan Lampu Hias ( Planter Lighting )


IV-100


A.3 Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal realisasi fisik telah mencapai 100% dari target yang direncanakan 5 orang, tetapi realisasi keuangan hanya terserap 12,10% disebabkan karena pendidikan dan pelatihan formal berada didalam daerah, sehingga biaya yang dikeluarkan kecil, setiap adanya pelatihan surat edarannya berasal dari BKPP jadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar tidak dapat memprediksi besarnya biaya yang harus disiapkan setiap tahunnya. 2. Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

pada

Kegiatan

Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (Komposting), realisasi keuangan hanya terserap 35,46% disebabkan karena pada belanja bahan material pembuat jalan pada pengadaan tanah urug (untuk sanitary landfill) tidak terealisasi disebabkan karena lahan pembuangan sampah DKP tidak jelas karena tergabung dengan PT. NOEI, PT. NOEI menutup sampah dengan membran sehingga pengadaan tanah urug tidak dilaksanakan. 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan Realisasi Fisik telah mencapi 100% tetapi realisasi keuangan hanya mencapai 61,66% disebabkan karena waktu pelaksanaan mendekati akhir tahun dan Rp.

pelaksanaannya 337.981.000,-

dari

mengacu pagu

yang

pada semestinya

HPS dilelangkan

sebesar sebesar

Rp. 541.882.600,- dan masih ada sisa dalam APBD. 4. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Pertamanan pada Kegiatan Pemeliharaan Lampu Jalan Umum Dan Lampu Taman/Hias Di Kota Denpasar, realisasi fisik telah mencapai 100% tetapi realisasi keuangan hanya mencapai 79,70% disebabkan karena proses pengadaan melalui tender penawarannya rendah yang mengakibatkan dana tersisa. Sisa paling besar pada belanja listrik.


IV-101


A.3.2 Solusi 1. BKPP memberikan informasi untuk masing-masing SKPD tahun anggaran berikutnya berapa orang akan memperoleh pelatihan sehingga di DKP selalu menyiapkan anggaran dan mengusulkan anggaran untuk mengantisipasi bila ada karyawan/karyawati yang mendapat panggilan pelatihan 2. DKP tetap akan menganggarkan biaya pengadaan tanah urug untuk proses sanitary landfill yang mengacu pada Undang-Undang 18 Tahun 2008. 3. Kedepannya waktu pelaksanaan tender akan dilaksanakan lebih awal sehingga hasil guna dapat dievaluasi sebagai penyikapan pelaksana kebersihan untuk pihak ketiga. 4. Pemeliharaan Lampu Jalan Umum Dan Lampu Taman/Hias Di Kota Denpasar akan tetap menganggarkan biaya listrik sebesar 12 milyar per tahun karena titik lampu setiap tahun bertambah sehingga tidak dapat memprediksi biaya dan kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik)

Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penduduk merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sebab maju mundurnya suatu daerah sangat tergantung dari kualitas dan kreativitas penduduk daerah tersebut. Penduduk merupakan salah satu kekuatan dalam pembangunan daerah, namun jumlah yang banyak tanpa dibarengi dengan kualitas yang baik, akan menjadi beban pembangunan, karena diperlukan lebih banyak penyediaan sarana dan prasarana umum dan sosial, penyediaan perumahan, pendidikan, kesehatan dan hal-hal lainnya. Untuk itu perlu suatu upaya dalam mengendalikan jumlah penduduk sehingga penduduk yang berkualitas untuk pembangunan dapat diwujudkan. Pengolahan data kependudukan, pemutahiran data, pengendalian mobilitas penduduk menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-102


Untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Denpasar, program-program yang dilaksanakan antara lain : Pendapatan Asli Daerah. 1. Retribusi Daerah. Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 4.1. Peningkatan pelayanan publik dalam Bidang Kependudukan dan

Catatan

Sipil. 4.2. Monitoring Registrasi Penduduk 4.3. Pengolahan data catatan sipil 4.4. Pemutahiran data DP- 4 Kota Denpasar 4.5. Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang 4.6. Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar. 4.7. Pembuatan Aplikasi Data Base Kependudukan 4.8. Peningkatan Informasi Pelayanan Kependudukan 4.9. Pembuatan Penyusunan Profile Perkembangan Kependudukan 4.10 Pemutahiran data base pencatatan sipil 4.11 Bintek Catatan Sipil bagi Pegawai Pengelola Catatan Sipil 4.12 Penertiban Administrasi di Bidang Kependudukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-103


5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 5.1 Pembuatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diwujudkan melalui 5 (lima) program dan 15 ( lima belas) kegiatan .


Rp. 5.838.511.550,00

- Belanja pegawai

Rp. 5.838.511.550,00

2. Belanja Langsung

Rp. 5.638.394.400,00

- Belanja Pegawai

Rp.

244.200.000,00


Rp. 4.597.700.200,00

- Belanja Modal

Rp.

796.494.200,00

Realisasi : 1. Belanja Tidak Langsung - Belanja pegawai 2. Belanja Langsung

Rp. 5.610.830.728,00 (96,10%) Rp. 5.610.830.728,00 Rp. 4.832.124.642,00 (85,70%)

- Belanja Pegawai

Rp.

197.464.000,00


Rp. 3.907.166.642,00

- Belanja Modal

Rp.

727.494.000,00



IV-104


Tabel IV. 11 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Target Program/Kegiatan

Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai

Belanja Langsung 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 a

3 a

b c d e

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil Monitoring, Registrasi Penduduk Pengolahan data catatan sipil Pemutahiran data DP- 4 Kota Denpasar Pengendalian Mobilitas Penduduk Pendatang

f

Pelaksanaan E - KTP di Kota Denpasar

g

Pemutahiran Data Base Pencatatan Sipil Bintek Catatan Sipil Bagi Pegawai Pengelola Catatan Sipil Peningkatan Informasi Pelayanan Kependudukan Pembuatan Penyusunan Profil Perkembengan Kependudukan

h

i j

Fisik Volume

Keuangan (Rp)


%

Keuangan Volume

%

100%

1.897.419.700,00

100%

100

1.494.324.242,00

78,76%

1 Laporan

1.897.419.700,00

1 Laporan

98

1.494.324.242,00

78,76%

1 Laporan

852.567.700,00

1 Laporan

100

774.081.500,00

83.26

1 Laporan

100

254.008.000,00

99.73

1 Laporan 276.000.000,00 1 Laporan

228.870.000,00

1 Laporan

100

203.504.900,00

88.92

warkah

391.055.500,00

100

363.901.200,00

93.06

1 Laporan

299.542.500,00

27.500 warkah 1 Laporan

100

247.123.000,00

82.50

Penduduk Pendatang 100%

50.000.000,00

1 Laporan

100

49.302.500,00

98.61

624.306.000,00

100%

100

593.636.000,00

95.09

laporan

338.900.000,00

laporan

100

276.058.500,00

81.46

laporan

69.917.500,00

laporan

100

52.807.100,00

75.53

100%

207.871.500,00

100%

100

buku

122.049.500,00

buku


100

77.98 161.706.300,00 108.359.200,00

IV-105

89.15



k

Penertiban Administrasi di Bidang Kependudukan

4

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pembuatan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)

a

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik Volume

Keuangan %

Volume

%

laporan

119.019.500,00

laporan

100

118.870.500,00

99.87

Buku kajian

120.875.000,00

Buku kajian

100

108.439.500,00

89,71

A.3 Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran a. Belanja Jasa Listrik telp dan air karena penganggarannya sebelum pindah kekantor baru maka kita tetap anggarkan seperti biasa. b. Belanja Cetak karena ada Peraturan Pemerintah yang menyatakan KTP SIAK 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Belanja Pemeliharaan dan Dekorasi mengajukan anggaran sebelum pindah kantor 3. Program Peningkatan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Bintek Catatan Sipil bagi Pegawai pengelola Catatan Sipil, Direncanakan Intruktur dari Pusat 2 orang tapi realisanya 1 orang 4. Program Peningkatan Administrasi Kependudukan, Kegiatan Peningkatan Informasi Pelayanan Kependudukan anggaran Perjalanan Dinas Tujuan ke Jakarta, berdasarkan kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan membuat Arsip Berbasis IT sedangkan yang sudah melaksanakan

Arsip

berbasis IT adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta, maka angaran perjalanan Dinas dipakai ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta


IV-106


A.3.2. Solusi 1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran a. Belanja Jasa Listrik telp dan air, Dinas Kependududukan dan Pencatatan Sipil tidak meng SPJ kan anggaran belanja Jasa karena sudah dibayarkan oleh pengelola gedung.. b. Belanja Cetak, Belanja Cetak Blanko KTP SIAK di kurangi (efisiensi anggaran) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Pemeliharaan dan Dekorasi, Anggaran tidak bisa di SPJ kan karena pemeliharaan ditanggung pengelola gedung ( efisiensi anggaran ) 3. Program Peningkatan Administrasi Kependudukan Kegiatan Bintek Catatan Sipil bagi Pegawai pengelola Catatan Sipil, Anggaran yang diamprahkan sesuai SPJ (efisiensi Anggaran) 4. Program Peningkatan Administrasi Kependudukan Kegiatan Peningkatan Informasi Pelayanan Kependudukan, Anggaran yang diamprahkan sesuai SPJ (efisiensi Anggaran)

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Dengan

disahkannya

Undang-undang

Nomor

10

Tahun

1992

tentang

Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, Misi Program KB semakin luas. Pengertian Keluarga Berencana menjadi suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pendataan keluarga untuk memperoleh informasi akurat tentang keberadaan keluarga dilakukan dengan cara mengunjungi keluarga dari rumah kerumah oleh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-107


petugas. Sasaran dari program Keluarga Berencana, diarahkan : menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kematian total, menurunnya PUS yang ingin ber KB namun tidak terlayani, meningkatan penggunaan

metode

kontrasepsi efektif dan efisien, meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, serta meningkatnya jumlah institusi masyarakat yang aktif dalam penyeleggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

mengelompokkan keluarga dalam beberapa kategori yaitu; 1. Keluarga Pra Sejahtera Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 2. Keluarga Sejahtera Tahap I Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal,

tetapi

belum

dapat

memenuhi

keseluruhan

kebutuhan

sosial

psikologisnya, seperti kebutuhan akan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk berinteraksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana. 3. Keluarga Sejahtera Tahap II Keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (developmental need) seperti kebutuhan untuk agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.


IV-108


4. Keluarga Sejahtera Tahap III Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperanserta secara aktif dalam kepengurusan lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, olah raga, pendidikan dan sebagainya 5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan aktif menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan

Pada tahun 2013 jumlah jiwa di Kota Denpasar sebanyak 496.488 jiwa, dan jumlah wanita suburnya 146.381 jiwa, sedangkan jumlah pasangan usia subur sebanyak 81.601 pasangan, dan jumlah PUS yang bukan peserta KB sebanyak 13.731 keluarga, selanjutnya jumlah PUS dibawah 20 tahun sebanyak 324 pasangan, dan jumlah peserta KB aktif sebanyak 67.870 pasangan. Untuk program pemberdayaan dan ketahanan keluarga pada tahun 2013 terdapat sebanyak 217 kelompok bina keluarga balita, 30 kelompok bina keluarga remaja, 95 kelompok bina keluarga lansia, 107 kelompok UPPKS, dan 8 kelompok PIKR/M (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Mahasiswa). Sedangkan perkembangan keluarga sejahtera pada tahun 2013 adalah : jumlah seluruh KK sebanyak 117.165 dengan jumlah Pra-KS sebanyak 30 ( 0,03%), Jumlah KS-I sebanyak 1.501( 1,28%),

jumlah KS-II sebanyak 2.707 ( 2,31%), Keluarga KS-III

sebanyak 10.109 (86.28%) dan KS-III Plus sebanyak 12.778 (10.91 %). Hasil pendataan Keluarga Berencana tahun 2013 menunjukkan sex ratio penduduk Kota Denpasar sebesar 102,16 ini berarti ada 102,16 laki-laki untuk setiap 100 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-109


perempuan, sehingga jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Oleh karena itu perlu diperhitungkan potensi pemberdayaannya dalam pembangunan. Data yang ada memberikan gambaran bahwa laki-laki menempati posisi dominan dibidang pendidikan dari pada perempuan, sehingga berdampak sangat luas terhadap kualitas peranan perempuan dalam pembangunan. Demikian juga kondisi sosial budaya masyarakat yang cenderung kurang mendukung sehingga dapat menghambat peran perempuan di berbagai sektor pembangunan. Dengan adanya paradigma baru dimana peranan perempuan dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan maka pemahaman kepada masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender serta peningkatan kualitas peranan perempuan dalam pembangunan perlu diupayakan Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang ini maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Keluarga Berencana 4.1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 4.2. Pelayanan komunikasi , informasi dan edukasi ( KIE ) 4.3. Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu 4.4 Promosi pelayanan kelangsungan hidup bayi dan anak 4.5. Pembinaan Keluarga Berencana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-110


5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 5.1 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) 5.2 Memeperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat 6. Program Pelayanan Kontrasepsi 6.1. Pelayanan Konseling KB 6.2. Pengadaan Alat Kontrasepsi 6.3 Pelayanan Medis Operasi 7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayananan KB/KR yang mandiri. 7.1 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 8. Pengembangan Pusat Pelayanan Iinformasi dan Konseling KRR 8.1 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 8.2 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar sekolah 9. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 9.1. Penyuluhan Penaggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS 10. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 10.1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 11. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 11.1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 12. Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu – PAUD 12.1. Peningkatan pengembangan model operasional BKB – Posyandu- PAUD 13. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 13.1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 13.2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-111


di bidang politik dan jabatan publik 13.3. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 13.4 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 14. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 14.1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak ( P2TP2A) 14.2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 14.3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 15. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 15.1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di Daerah 15.2. Sosialisasi sistem pencatatan dan KDRT 15.3. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan anak 15.4. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 16. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 16.1. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender 16.2. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 17. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 17.1. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kota Denpasar,

diwujudkan melalui 17 program dan 34 kegiatan anggaran sebesar Rp 10.697.989.614,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-112


Target : 1

Belanja tidak langsung -Belanja pegawai

2

Rp. 5.283.601.500,Rp.

Belanja langsung

5.283.601.500,-

Rp. 5.414.388.114,-

-Belanja Pegawai

Rp.

508.350.000,-


Rp.

4.431.280.750,-

-Belanja Modal

Rp.

474.757.364,-

Realisasi : 1


2

Rp. 4.928.903.574,-

(93,29%)

Rp. 4.928.903.574,-

Belanja langsung

Rp.

4.850.748.809,-

-Belanja Pegawai

Rp.

425.400.000,-


Rp. 4.002.838.809,-

-Belanja Modal

Rp.

(89,59%)

422.510.000,-


Tabel IV.12 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

REALISASI

TARGET PROGRAM/KEGIATAN


FISIK %

KEUANGAN( Rp)

VOLUME

Rp.

FISIK VOLUME

KEUANGAN %

VOLUME

%

5,283,601,500

4,928,903,574

93.29

5,414,388,114

4,850,748,809

89.59

Belanja pegawai Belanja langsung Program : pelayanan administrasi Perkantoran


IV-113

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan : pelayanan administrasi perkantoran

1 pkt

847,307,000

1 pkt

100

676,809,160

79.88

Program : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan : peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

1 PKT

1,042,261,864

1 PKT

100

955,157,549

91.64

Program peningkatan kapasitas sumber daya Manusia Kegiatan : peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Program : Keluarga berencana Kegiatan : Penyediaan pelayanan kb dan alat kontrasepsi Bagi keluarga miskin Kegiatan : Pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) Kegiatan : Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu Kegiatan : Promosi pelayanan kelangsungan hidup bayi dan anak Kegiatan : Pembinaan keluarga berencana Program : Kesehatan reproduksi remaja Kegiatan :Advokasi dan kie tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) Kegiatan :Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program :Pelayanan kontrasepsi Kegiatan :Pelayanan konseling KB Kegiatan :Pengadaan alat kontrasepsi Kegiatan :Pelayanan kb medis operasi

10 Orang

131,600,000

10 Orang

100

126,135,600

95.85

600 orang akseptor

80,130,000

600 orang akseptor

100

69,119,900

86.26

8 Kali

63,150,000

8 Kali

100

57,520,000

91.08

520 Orang

21,820,000

520 Orang

100

18,715,000

85.77

120 Kader, PKK

12,850,000

120 Kader, PKK

100

12,560,000

97.74

4 Kec

169,801,000

4 Kec

100

138,271,600

81.43

4 Kali

37,775,000

4 Kali

100

37,775,000

100.00

6 Kali

104,230,000

6 Kali

100

4 Kec /110 exp

111,360,000

4 Kec /110 exp

100

2 Kali

92,000,000

2 Kali

100

40 Orang

24,997,500

40 Orang

100

18,178,000

72.72

543 Or/4 Kec /375 Orang

100

571,683,000

97.67

76,695,200

92,589,700 87,336,000

73.58

83.14 94.93

Program :Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Kegiatan :Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli kb

543 Or/4 Kec /375 Orang

585,328,500


IV-114

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Program :Pengembangan pusat pelayanan informasi dan Konseling KRR Kegiatan :Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Kegiatan :Fasilitasi forum pelayanan KRRbagi kelompok remaja dan Kelompok sebaya di luar sekolah

2 PIK KRR

16,476,000

2 PIK KRR

100

15,650,000

94.99

4 Kali

17,457,500

4 Kali

100

17,030,000

97.55

Program :Peningkatan penanggulangan narkoba, pms termasuk HIV/AIDS Kegiatan :Penyuluhan penaggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS

300 orang

26,242,500

300 orang

100

23,430,000

89.28

132 Orang

248,464,000

132 Orang

100

214,627,500

86.38

100 Orang

238,402,000

100 Orang

100

188,445,200

79.05

4 Kec

82,918,000

4 Kec

100

76,962,000

92.82

1 Kali

50,000,000

1 Kali

100

32,897,500

65.80

1 Kali

42,382,000

1 Kali

100

35,478,000

83.71

2 Kali

13,750,000

2 Kali

100

13,464,800

97.93

Program :Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan Dan pembinaan tumbuh kembang anak Kegiatan : Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak Kegiatan :Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina Keluarga di kecamatan Program : Pengembangan model operasional BKBposyandu-paud Kegiatan : Pengkajian pengembangan model operasional BKB-posyandupaud Program : Program keserasian kebijakan peningkatan Kualitas anak dan perempuan Kegiatan : Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Kegiatan : Perumusan kebijakan peningkatan peran dan Posisi perempuan dibidang politik dan Jabatan publik Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Kekerasan gender, pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak


IV-115

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program :Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak Kegiatan : Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan (P2TP2) Kegiatan : Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak Kegiatan : Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan perempuan dan anak Program : Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Kegiatan : Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Kegiatan : Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan kdrt Kegiatan : Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan anak Kegiatan : Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terdhadap tindak Kekerasan

100 Buku

53,780,000

100 Buku

100

53,092,500

98.72

1 kali

278,282,200

1 kali

100

269,315,750

96.78

1 kali 4 Kec , 1 Orang tokoh perempuan

541,185,500

520,479,700

96.17

88,170,000

1 kali 4 Kec , 1 Orang tokoh perempuan

100

81,154,900

92.04

4 Kec

221,450,000

4 Kec

100

214,913,700

97.05

1 Kali

29,550,000

1 Kali

100

28,177,000

95.35

1 Kali

34,900,000

1 Kali

100

34,900,000

100.00

1 Kali

18,766,750

1 Kali

100

18,441,550

98.27

Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Dalam pembangunan Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta Dan kesetaraan gender Kegiatan : Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam Mengelola usaha

1 Kali

49,000,000

1 Kali

100

37,370,000

76.27

1 Kali

17,983,600

1 Kali

100

16,810,500

93.48

Program : Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak Kegiatan : Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

1 Kali

20,617,200

1 Kali

100

19,562,500

94.88

4,850,748,809

89.59

Jumlah

5,414,388,114


IV-116


A.3.

Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran realisasi fisik 100% , realisasi keuangan 79,88 % di karenakan Gedung dipinjam dan digunakan untuk kegiatan sekolah autis sehingga di rekening telpon, listrik dananya masih tersisa . 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

( KRR ) pada Kegiatan

Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 73,58 % dikarenakan efisiensi sisa perjalanan dinas luar daerah ( biaya tiket dan penginapan berubah ubah sesuai situasi dan kondisi ) 3. Program Pelayanan Kontrasepsi pada kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi realisasi fisik 100%, realisasi keuangan 72,72 % , di karenakan Metode Operasi pria ( MOP ) di anggarkan 40 Orang namun mendapat akseptor hanya 12 Orang 4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga pada kegitan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan realisasi fisik 100 % realisasi keuangan 79,05 % dikarenakan efisiensi sisa perjalanan dinas luar daerah ( biaya tiket dan penginapan berubah ubah sesuai situasi dan kondisi ) 5. Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas

Anak

dan

Perempuan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi realiasi fisik 100% realisasi keuangan 65,80 % dikarenakan rencana kegiatan dilaksanakan di hotel namum anggaran tidak mencukupi sehingga diadakan di STIKOM Bali ( Efiensi Sewa Gedung ) 6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kekerasan Gender Dalam Pembangunan, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-117


Serta dan Kesetaraan Gender, realisasi fisik 100% realisasi keuangan 76,27 % dikarenakan sisa honor nara sumber pusat dan transportasi akomodasi .

A.3.2. Solusi. 1. Kedepan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk

pemakaian gedung untuk sekolah autis .

2 . Merasionalisasi anggaran perjalanan dinas luar daerah pada Program Kesehatan Reproduksi Remaja

( KRR ) di Kegiatan

Memperkuat

Dukungan dan Partisipasi Masyarakat . 3. Meningkatkan sosialisasi Metode Operasi Pria ( MOP ) pada Program Pelayanan Kontrasepsi sehingga realisasinya sesuai dengan target yang telah ditentukan 4. Merasionalisasi anggaran pada rekening perjalanan dinas luar daerah pada Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga pada kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan 5. Merasionalisasi

anggaran

pada

Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi khususnya pada anggaran rekening

Sewa

Gedung 6.

Berkoordinasi lebih awal mengenai rencana dan jadwal permohonan pengajar pusat sebagai narasumber pada Program Peningkatan Peran Serta

dan

Kekerasan

Gender

Dalam

Pembangunan,

Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender


IV-118


Urusan Wajib Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Kondisi

Ketenagakerjaan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan

meningkatnya jumlah pengangguran, diantaranya diakibatkan oleh adanya krisis global yang melanda hampir seluruh negara – negara di dunia termasuk negara – negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, sehingga pertumbuhan pencari kerja selalu tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia, dimana jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dari lowongan kerja yang ada dan menyebabkan terjadinya peningkatan pengganguran. Penyebab lainnya karena adanya pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.Kualitas angkatan kerja masih rendah serta kurangnya informasi pasar kerja yang diterima oleh pencari kerja,mengakibatkan pencari kerja tidak dapat menemukan lowongan kerja yang diinginkan dan sebaliknya penyedia/perusahaan penguna tenaga kerja sulit mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Hal ini berdampak kurang baik karena tidak semua pencari kerja dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia,dimana untuk Kota Denpasar jumlah Pencari kerja tahun 2013 sebanyak 4.023 Orang. Bertitik Tolak dari permasalahan tersebut maka Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Denpasar menyelengarakan bursa kerja / Job fair Kota Denpasar untuk mempertemukan secara langsung antara pencari kerja dengan penyedia/Perusahaan penguna tenaga kerja.

Sosial Pemenuhan taraf kesejahtraan masyarakat perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar masyarakat belum mencapai taraf kesejahtraan sosial yang diinginkan. Pembangunan kesejahtraan sosial sasarannya adalah :


IV-119


1. Perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terkena masalah kesejahtraan sosial mencakup kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, perilaku menyimpang dan cacat akibat bencana. 2. Potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk mengembangkan taraf kesejahtraan sosial masyarakat. 3. Nilai dasar kesejahtraan sosial dan kepranataan sosial. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yaitu kemampuan dalam menangani permasalahan kesejahtraan sosial (PMKS). Permasalahan kesejahtraan sosial dewasa ini sangatlah kompleks baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, hal ini disebabkan belum pulihnya perekonomian. Jumlah penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) tahun 2013 sebanyak 4.749jiwa. Jumlah PMKS yang termasuk katagori 5 masalah besar adalah bencana alam sebanyak 351jiwa, Kemiskinan 2.586 KK, Keterlantaran 1.404 Jiwa, Kecacatan 1.301 jiwa dan Ketunaan Sosial sebanyak 107 jiwa. Sedangkan jumlah potensi dan sumber kesejahtraan sosial (PSKS) tahun 2013 terdiri dari PSM 422 Orang, Karang taruna 43 buah. Dunia usaha melakukan Usaha kesejahtraan Sosial (UKS) sebanyak 51 buah, Wahana Kesejahtraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM) sebanyak 153 buah dan keperintisan dan kejuangan sebanyak 136 Orang.Potensi dan sumber kesejahtraan sosial yang ada dapat didayagunakan dan sangat diharapkan oleh pemerintah sebagai patner dalam mendukung usaha kesejahtraan sosial. Tantangan kedepan bagi Pembangunan kesejahtraan sosial dan meningkatkan peran pelaku pembangunan kesejahtraan sosial dari unsur masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha dalam pelayanan kesejahtraan sosial. Untuk merealisasikan sasaran –sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang Tenaga kerja, Transmigrasi dan Sosial ini maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung : 1. Belanja Pegawai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-120


Belanja Langsung : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1.


2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. 2.1.

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) Lainnya. 4.1.

Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.

4.2.

Pelatihan dan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja(Bimbingan Anak Terlantar Luar Panti)

4.3.

Pelatihan Ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial ( Pembinaan Lanjut Usia luar panti)

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial 5.1.

Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi Korban Eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

5.2.

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

5.3.

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahtraan sosial bagi PMKS

5.4.

Penanganan masalah – masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

5.5.

Pemberian santunan kepada warga masyarakat Kota Denpasar

5.6.

Bimbingan dan Motivasi sosial Pencegahan Tuna Sosial

6. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Traum 6.1.

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

6.2.

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma


IV-121


6.3.

Tirta Yatra dan HIPENCA Internasional

6.4.

Usaha Ekonomi Produktif

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial 7.1.

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

7.2.

Peningkatan SDM kesejahtraan sosial masyarakat

7.3.

Pembinaan Karang Taruna

7.4.

Pemberdayaan PWS Kota Denpasar

7.5.

Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar

7.6.

Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar

7.7.

Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar

7.8.

Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan

7.9.

Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

7.10.

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (HLUN)

7.11.

Motivasi Sosial Karang Taruna

8. Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 8.1.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

8.2.

Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)

9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9.1.

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

9.2.

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

9.3.

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

9.4.

Pelatihan Kewirausahaan

10. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 10.1. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industri 10.2. Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 10.3.

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan


IV-122


10.4. Peningkatan pengawasan, perlindungan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 10.5.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Wajib Keluarga Sosial dan Tenaga Kerja Urusan Wajib keluarga Sosial dan Tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, diwujudkan melalui 10 (sepuluh) Program dan 38 (tiga puluh delapan) KegiatandenganAnggaransebesarRp. 11.345.292.697,97

Target : 1.


Rp.

3.990.254.200,00

Belanja Pegawai

Rp.

3.990.245.200,00

Rp.

7.354.948.497,97

2.

Belanja Langsung -

Belanja Pegawai

Rp.

347.625.000,00

-


Rp.

6.894.523.497,97

-

Belanja Modal

Rp.

112.800.000,00

Realisasi : 1.


Rp.

3.829.247.683,00 (96,00%)

Belanja Pegawai

Rp.

3.829.247.683,00

Rp.

6.452.136.395,00

2.

Belanja Langsung -

Belanja Pegawai

Rp.

334.245.000,00

-


Rp.

6.013.665.595,00

-

Belanja Modal

Rp.

106.200.800,00


(87,70%)

IV-123


Tabel IV.13 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Tenga Kerja Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar N O

PROGRAM / KEGIATAN


1.

2.

3.

4.

5.

Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) Lainnya a. Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin. b. Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja ( Bintek Anak terlantarnluar Panti) c. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial(Pembinaan Lanjut Usia Luar Panti) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial 5.1. Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 5.2. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal 5.3. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 5.4. Penaganan masalah – masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

TARGET Fisik Volume

Keuangan ( Rp)

1 laporan

REALISASI fisik Volume

%

3.990.254.200

1 laporan

100

3.829.247.683

96%

1 laporan

836.642.437,9

1 laporan

100

751.614.634,0

89,84

1 laporan

734.274.000,0

1 laporan

100

475.285.550,0

64,73

1 laporan

136.000.000,0

1 laporan

100

119.287.600,0

87,71

1 laporan

81.000.000,0

1 laporan

100

80.509.000,0

99,39

1 laporan

25.000.000,0

1 laporan

100

24.461.000,0

97,84

1 laporan

25.000.000,0

1 laporan

100

24.600.500,0

98,40

250 orang

301.867.600,0

250 orang

100

273.598.600,0

90,64

310 orang

114.832.600,0

310 orang

100

81.612.600,00

71,07

100 KK/Unit

85.250.000,0

100 KK/Unit

100

85.250.000,0

100%

1 laporan

125.000.000,0

1 laporan

100

124.998.200,0

99,99


Keuangan Volume %

IV-124

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH kejadian luar biasa 5.5. Pemberian santunan kepada warga Masyarakat Kota Denpasar 5.6. Bimbingan dan Motivasi Sosial Pencegah Tuna Sosial 6.

7.

8.

9.

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma 6.1. Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 6.2. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 6.3. Tirta Yatra dan HIPENCA Internasional 6.4. Usaha Ekonomi Produktif Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahtraan Sosial 7.1. Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan Dunia Usaha(HLUN,HAN,FK-PANTI) 7.2. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahtraan Sosial Masyarakat 7.3. Pembinaan Karang Taruna 7.4. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar 7.5. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar 7.6. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar 7.7. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar 7.8. Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan 7.9. Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 7.10. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan HLUN) 7.11. Motivasi Sosial Karang Taruna

Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 8.1. Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 8.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja Swasta (LPKS)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9.1. penyusunan informasi bursa tenaga kerja 9.2. Penyebarluasan informasi bursa

1 laporan

1.600.000.000

1 laporan

100

1.407.000.000

87,94

90 Orang

41.128.500,00

90 Orang

100

35.098.500,00

85,34

66 orang

99.362.900,00

66 orang

100

86.122.900,00

86,68

247 orang

228.713.400,0

247 orang

100

224.867.400,0

98,32

60 orang 1 laporan

149.010.500,0 34.637.500,00

60 orang 1 laporan

100 100

148.860.500,0 33.973.651,0

99,90 98,08

1 laporan

51.000.000,00

1 laporan

100

43.215.000,0

84,74

5 IK - PSM

64.750.000,00

5 IK - PSM

100

64.144.500,0

99,06

1 laporan 1 laporan

195.000.000,0 75.000.000,00

1 laporan 1 laporan

100 100

180.555.500,0 56.490.000,0

92,59 75,32

1 laporan

198.000.000,0

1 laporan

100

172.839.500,0

87,29

1 laporan

100.000.000,0

1 laporan

100

99.935.000,0

99,94

1 laporan

70.850.000,00

1 laporan

100

69.500.000,0

98,09

1 laporan

206.722.500,0

1 laporan

100

153.950.200,0

74,47

1 laporan

85.085.000,00

1 laporan

100

67.753.800,0

79,63

1 laporan

268.300.000,0

1 laporan

100

255.842.400,0

95,36

1 laporan

77.048.860,00

1 laporan

100

65.696.060,0

85,27

50 orang

140.962.500,0

50 orang

100

131.117.900,0

93,02

30 LPKS

26.195.700,00

30 LPKS

100

25.820.700,0

98,57

300 buku

15.355.000,00

300 buku

100

15.355.000,00

100%

100 orang

228.945.500,0

100 orang

100

216.378.100,0

94,51


IV-125

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH tenaga kerja 9.3. Kerjasama pendidikan dan pelatihan 9.4. Bimbingan Teknis Kewirausahaan

10 .

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 10.1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 10.2. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 10.3. Sosialisasi berbagai peraturan Pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 10.4. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 10.5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

30 perusaha 1 laporan

100.000.000,0

30 perusaha 1 laporan

100

89.229.000,0

89,23

30 orang

207.000.000,0

30 orang

100

204.300.000,0

98,70

1 laporan

12.000.000,00

1 laporan

100

11.335.000,0

94,46

1 laporan

441.034.000,0

1 laporan

100

397.163.800,0

90,05

1 laporan

37.565.000,00

1 laporan

100

32.046.900,0

85,31

1 laporan

126.040.000,0

1 laporan

100

116.902.400,0

92,75

1 laporan

10.375.000,00

1 laporan

100

5.425.000,0

52,29

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih adanya Perusahaan yang belum melaporkan Penempatan Pencari Kerja ( Wajib Lapor ) 2. Banyaknya Pencari Kerja yang belum menyadari manfaat daripada pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran

Pencari Kerja (AK/I) sebagai syarat untuk

melamar pekerjaan dan setelah diterima di perusahaan atau instansi tidak melapor kembali ke Dinas Sosial danTenaga kerja Kota Denpasar. 3. Masih Rendahnya Pemahaman tentang karang Taruna sebagai Organisasi sosial dikalangan Pengurus dan Aktivis. 6. Masih Terbatasnya pegawai fungsional pengantar kerja, Tenaga Fungsional Pengawas dan Mediator.


IV-126


5. Rendahnya Kepercayaan diri, Harga diri yang dirasakan oleh para Penyandang cacat 6. Minimnya Keterampilan serta Pendidikan yang dimiliki oleh para Penyandang cacat sehingga

sulit untuk mendapatkan pekerjaan guna menambah

Penghasilan ekonominya. 7. Sampai saat ini Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Denpasar belum memiliki tempat tetap untuk penampungan / pembinaan bagi para tuna susila. 8.

Kurangnya

partisipasi

masyarakat

untuk

ikut

berperan

aktif

dalam

penanggulangan dan pencegahan Tuna susila di Kota Denpasar khususnya masalah gepeng terbukti masih banyak masyarakat Kota Denpasar yang selalu memberi sesuatu kepada gepeng. 9. Kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah asal gepeng maupun WTS sehingga mereka berprofesi sebagai gepeng maupun WTS.

A.3.2. Solusi. 1. Mensosialisasikan wajib lapor perusahaan dan menyediakan fasilitasi / blanko wajib lapor lowongan dan wajib lapor penempatan. 2. Pemberitahuan langsung kepada pencari kerja agar melaporkan kembali ke Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Denpasar jika telah diterima pada instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja. 3. Diperlukan Pembinaan , Pelatihan serta Pendanaan secara berkelanjutan. 4. Telah diupayakan untuk melakukan Pembinaan secara Kontinyu. 5. Mengusulkan

pegawai

Fungsional

Petugas

Pengantar

kerja,

pengawas

ketenagakerjaan dan mediator. 6. Memberikan Motivasi sosial untuk menumbuh kembangkan Kepercayaan diri demi untuk meningkatkan harga diri bagi Para Penyandang cacat. 7. Memberikan Keterampilan Vokasional, Modal Usaha dan Membentuk KUBE.


IV-127


8. Dinas Sosial dan Tenaga kerja kota Denpasar untuk Pembinaan Tuna Sosial selama ini masih meminjam tempat di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) Putra Rama milik Pemerintah Propinsi Bali. 9. Menginformasikan kepada Masyarakat untuk diharapkan ikut serta berperan aktif dalam penanggulangan dan pencegahan Tuna Sosial dengan cara tidak memberikan sesuatu kepada para gelandangan dan pengemis. 10. Berkoordinasi dengan Pemerintah asal para gepeng maupun WTS untuk memberikan binaan kepada masyarakatnya agar tidak kembali mengulangi profesinya menjadi gepeng maupun WTS.

Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dititik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mengingat sektor ini masih mampu bertahan pada saat Indonesia mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi, yaitu saat terjadinya krisis moneter akibat pengaruh ekonomi global. Pada saat krisis ekonomi, koperasi dan UKM merupakan lembaga keuangan yang masih mampu bertahan. Walaupun dalam perkembangannya selalu mengalami pasang surut terutama dalam persaingan dengan industri besar dan perdagangan lintas sektor dan wilayah. Koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa, mulai dikembangkan secara serius oleh pemerintah melalui kegiatan yang kontinyu dan terarah dengan sasaran masyarakat yang berbasis pada pengembangan kelompok usaha berwawasan budaya dan kearifan lokal. Bentuk usaha koperasi sangat diharapkan dapat mengangkat

kehidupan

masyarakat khususnya yang berada di pedesaan. Kemudahan akses permodalan, pemasaran, kebutuhan sarana produksi maupun kebutuhan hidup sehari-hari yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-128


dapat diberikan koperasi, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dan memperkuat maupun mengembangkan usaha dipedesaan yang umumnya masih relatif kecil. Koperasi di Kota Denpasar tahun 2010 jumlah koperasi menjadi 871 dengan keanggotaan 117.120 orang dan pada tahun 2011 jumlah koperasi menjadi 936 dengan keanggotaan koperasi 121.662 orang dan pada tahun 2012 jumlah koperasi menjadi 976 dengan keanggotaan 125.570 orang. Tahun 2013 jumlah koperasi menjadi 1.016 dengan keanggotaan 330.575 orang. Mengacu pada manfaat keberadaan koperasi diatas, upaya untuk mengembangkan koperasi di Kota Denpasar sangat diperlukan, baik dengan merangsang tumbuhnya koperasi baru maupun mendorong peningkatan skala layanan dan aset yang dikelola. Volume

usaha

koperasi

juga

mengalami

peningkatan

seiring

dengan

peningkatan jumlah anggota koperasi. Pada tahun 2013 volume usaha sebesar Rp. 1.994.315.472.941,- meningkatan 15% dari tahun 2012 volume usaha sebesar Rp. 1.734.187.367.775, meningkat 0.50%, sedangkan pada tahun 2011 volume usaha sebesar Rp. 1.727.630.367.775, Pada tahun 2010 volume usaha sebesar Rp. 1.718.714.374.940 meningkat 0.50%, dan Sisa Hasil Usaha (SHU), untuk tahun 2013 sebesar Rp. 73.044.707.496,- mengalami peningkatan sebesar 15% dari tahun 2012

sebesar Rp

63.517.136.953 nilainya sama dengan tahun 2011 sebesar Rp 63.517.136.953 terdapat peningkatan walaupun relatif kecil dari tahun 2010

sebesar Rp. 63.517.136.953,

mengalami peningkatan sebesar 0.01 yaitu tahun 2009 sebesar Rp. 63.517.136.510, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : No

Uraian

Satuan

1

Jumlah Koperasi

Unit

2

Jumlah Anggota

3

Per 31 Desember

Per 31 Desember

Per 31 Desember

2011

2012

2013

936

976

1.016

Orang

121.662

125.570

330.575

Laki - laki

Orang

83.114

79.313

252.362

Perempuan

Orang

38.548

46.257

78.213

Pelaksanaan RAT

Unit

557

749

883


IV-129


Koperasi Aktif

Unit

835

870

913

5

Koperasi Tidak

Unit

101

103

103

Aktif 6

Permodalan Modal Sendiri

Rp.

220.312.962.500

230.975.975.543

232.581.179.783

Modal Luar

Rp.

718.024.775.000

718.024.775.000

753.926.013.750

7

SHU

Rp.

63.517.136.953

63.517.136.953

73.044.707.496

8

Volume Usaha

Rp.

1.727.630.367.775

1.734.187.367.775

1.994.315.472.941

Sumber: Dinas Koperasi UK dan M Kota Denpasar

Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang urusan wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai.

Belanja Langsung 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 4.1

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagu Usaha Mikro Kecil Menengah

4.2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. 4.3. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-130


4.4. Sosialiasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 5.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 5.1. Sosialiasi dukungan informasi penyediaan permodalan 5.2. Koordinasi Penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah 5.3. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah 5.4. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah.

6.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 6.1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 6.2. Pembangunan

sistem

informasi

perencanaan

pengembangan

perkoperasian 6.3. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian. 6.4. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. 6.5. Peningkatan dan pengembangan jarigan kerjasama usaha koperasi. 6.6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.7. Penilaian kesehatan usaha koperasi 6.8

Sosialisasi kebijakan tentang perkoperasian

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6 (enam) program

dan

19

(sembilan

belas)

kegiatan

dengan

anggaran

sebesar

Rp. 5.881.584.250,00


IV-131


Target : 1. Belanja Tidak Langsung -

Belanja Pegawai

Rp. 2.590.755.400,00 Rp. 2.590.755.400,00

2. Belanja Langsung

Rp. 3.290.828.850,00

-

Belanja Pegawai

Rp.

120.020.000,00

-


Rp. 2.969.972.850,00

-

Belanja Modal

Rp.

200.836.000,00

Realisasi : 1.


Rp. 2.346.375.202,00 (90,60%)

-

Rp. 2.346.375.202,00

Belanja Pegawai

2. Belanja Langsung

Rp. 2.873.273.088,00 (87,30%)

-

Belanja Pegawai

Rp.

-

Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.570.688.088,00

-

Belanja Modal

Rp.

102.895.000,00

199.690.000,00

Sedangkan realisasi untuk masing – masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.14 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar No.

Program/Kegiatan


Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)


Fisik

Realisasi

Volume

%

Volume

%

1 Paket

2.590.755.400,00

1 Paket

100

2.346.375.202,00

1 Paket

2.590.755.400,00

1 Paket

100

2.346.375.202,00

100

2873273088,00

87,31

100

580.630.522,00

84,97

Belanja Langsung 1.

Anggaran

Target

3290828850,00 1 Paket

683.325.850,00

1 Paket


IV-132

90,57


No.

2.

3.

4.

5.

Program/Kegiatan

Fisik


1 Paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Paket

1 Paket

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program Pengembangan kewirausahaan dan keuggulankompetitif usaha kecil menengah. 4.1. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagu Usaha Mikro Kecil Menengah 4.2. Penyelenggaran pelatihan kewirausahaan. 4.3. Pelatihan Manajamen Pengelolaan Koperasi/KUD 4.4. Sosialiasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. 5.1. Sosialiasi dukungan informasi penyediaan permodalan 5.2. Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Anggaran

Target Keuangan

Fisik

Realisasi

1 Paket

100

580.630.522,00

568.139.400,00

1 Paket

100

515.101.765,00

90,66

568.139.400,00

1 Paket

100

515.101.765,00

90,66

683.325.850,00

84,97

Pelatihan 3 Orang PNS

30.000.000,00


100

19.250.000,00

64,17


30.000.000,00


100

19.2500.00,00

64,17

100

226.484.900,00

87,35

Memfasilitasi kemitraan usaha bagi bagi 12 UKM Pelatihan Bagi 30 UKM

100

98.428.400,00

85,49

100

42.999.500,00

85,15

Pelatihan Bagi 30 Pengelola Koperasi/ KUD Sosialisasi HAKI bagi 80 UKM

100

44.061.500,00

87,63

100

40.995.500,00

94,51

537.452.262,00

88,74

100

28.144.000,00

98,66

100

34.435.300,00

71,18

259.295.500,00

Memfasilitasi kemitraan usaha bagi bagi 12 UKM Pelatihan Bagi 30 UKM

115.135.000,00

Pelatihan Bagi 30 Pengelola Koperasi/ KUD Sosialisasi HAKI bagi 80 UKM

50.284.000,00

50.500.000,00

43.376.500,00

605.630.100,00

Sosialisasi permodalan kepada 30 koperasi Melaksanakan koordinasi ke LPDB – Kemenkop RI terkait pengelolaan

28.526.100,00

48.380.000,00

Sosialisasi permodalan kepada 30 koperasi Melaksanakan koordinasi ke LPDB – Kemenkop RI terkait pengelolaan


IV-133


No.

Program/Kegiatan

Anggaran

Target Fisik

Keuangan

Dana Bergulir 5.3. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah 6.2. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 6.

6.2. Pembangunan Sistem Informasi perencanaan pengembangan perkoperasian 6.3. Sosialisasi prinsiprinsip pemahaman perkoperasian 6.4. Pembinaan dan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

6.5. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi. 6.6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6.7. Penilaian kesehatan koperasi 6.8. Sosaliasasi Kebijakan tentang

Realisasi

Dana Bergulir

Pembinaan industri rumah tangga kepada 120 orang

31.750.000,00

Pembinaan industri rumah tangga kepada 120 orang

100

24.593.500,00

77,46

Mengikuti Pameran sebanyak UKM

496.974.000,00

Mengikuti Pameran sebanyak UKM

100

450.279.462,00

90,60

994.353.639,00

86,89

19.722.300,00

75,56

100

94.582.300,00

82,66

Pelatihan terhadap 30 koperasi Pembinaan terhadap 80 koperasi dan pemberian penghargaan kepada 15 koperasi

100

244.569.300,00

95,78

100

198.000.750,00

88,33

Melakukan Pameran terhadap 4 Koperasi Melakukan monitoring terhadp 50 koperasi Penilaian terhadap 150 koperasi Sosialisasi undang –

100

130.128.009,00

70,94

100

14.072.800,00

78,49

100

40.153.300,00

90,51

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

6.1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

Fisik

1.144.438.000,00

Melaksanakan koordinasi ke Kemenkop RI terkait pengembangan koperasi Pendataan terhadap 150 koperasi

26.100.000,00

114.419.800,00

Pelatihan terhadap 30 koperasi Pembinaan terhadap 80 koperasi dan pemberian penghargaan kepada 15 koperasi

255.337.300,00

Melakukan Pameran terhadap 4 Koperasi Melakukan monitoring terhadp 50 koperasi Penilaian terhadap 150 koperasi Sosialisasi undang –

183.441.000,00

224.149.000,00

17.928.500,00

44.365.000,00

278.697.400,00

Melaksanakan koordinasi ke Kemenkop RI terkait pengembangan koperasi Pendataan terhadap 150 koperasi


100

253.124.880,00

IV-134

90,82


No.

Program/Kegiatan Perkoperasian

Anggaran

Target Fisik

Keuangan

undang no. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasi terhadap 400 koperasi

Fisik

Realisasi

undang no. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasi terhadap 400 koperasi

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Keg. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur direalisasi sesui dengan target DPA yaitu 3 orang PNS dan masih terdapat kelebihan dana karena dalam merealisasikan menunggu surat dari pusat. 2. Keg. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri menengah untuk dana pertemuan direalisasikan hanya 77,46% karena kelompok masyarakat mengikuti pelatihan dari SKPD terkait, beserta kesibukan dalam rangka HUT Kota Denpasar 3. Keg. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi direalisasikan sesuai dengan jumlah golongan, sehingga terjadi kelebihan dana 4. Keg. Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama koperasi terdapat beberapa kelebihan penggaranan dikarenakan pengamprahan sesuai dengan harga kenyataan dalam arti terhadap unsur penghematan 5.

.Untuk kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terdapat beberapa kelebihan penggaraan dan tidak realisasinya makan dan minum tim dan rapat dikarenakan banyak anggota yang bersangkutan pada tanggal tersebut tidak hadir atau ijin.


IV-135


A.3.2. Solusi. 1. Untuk tahun – tahun mendatang akan di cek kembali jadwal – jadwal pelatihan / Bimtek yang berkaitan dengan perkoperasian dan jumlah pns yang bisa mengikuti pelatihan/ bimtek 2. Dalam pelaksanaan berikutnya akan di cek kembali secara mendetail. 3. Untuk pelaksanaannya mendatang, akan di

anggarkan sesuai dengan

kebutuhannya. 4.

Untuk pelaksanaan kelebihan anggaran dan tidak realisasinya akan di bikin jadwal yang mana anggota tim bisa menghadirinya.

Urusan Wajib Kebudayaan Dinas Kebudayaan Denpasar merupakan salah satu kota kreatif terkait dengan perkembangan seni pertunjukan, arsitektur, pasar seni, kuliner dan lain-lain. Tradisi kreatif tersebut terevitalisasi dan terakselerasi oleh perkembangan industri kerajinan dan pariwisata serta ditopang oleh seniman. Pemerintah Kota Denpasar telah mengambil inisiatif dan merespon secara holistik, untuk mengimplementasikan kegiatan industri kreatif dan mewujudkan Denpasar Kota Kreatif berbasis budaya unggulan. Secara institusional formal, Kota Denpasar telah tercakup ke dalam salah satu dari sepuluh kelompok Kota Kreatif di Indonesia bersama Kota Solo, Bandung, Semarang dan lain-lain. Secara aktual empirik, industri kreatif dan aneka kegiatan Denpasar Kreatif telah tumbuh dan hidup di masyarakat akar rumput, seperti : banjar, subak dan Desa Pakraman, STT, Sanggar, PKK dan komunitas kreatif. Untuk menguatkan pondasi Denpasar Kota Kreatif tahun 2010-2015 dan aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggulan secara sistematis, partisipatif dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-136


berkelanjutan, Pemerintah Kota Denpasar masih memerlukan berbagai hal yang bersifat mendasar : (1) konsep utuh dan operasional tentang Kota Kreatif, Industri Kreatif dan Kebudayaan unggul yang cocok dengan kondisi konstektual Kota Denpasar sebagai komunitas urban, berjati diri kebudayaan Bali dan bersifat mulitikultural; (2) Inventori Data Dasar (database) tentang keberadaan, perkembangan dan persebaran unsur budaya unggulan sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan; (3) Kondisi konstektual tentang beragam unsur budaya unggulan dalam habitat urban. Di satu pihak, kehidupan urban yang modern dan mengglobal di tengah isu komodifikasi, hegemoni, marginalisasi, dan di pihak lain terbukanya aneka peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara kultural, ekonomi, teknologi dan sains. Dalam aneka pembaharuan bentuk, fungsi dan makna serta beragama peluang dan tantangan kontekstual, penelitian ilmiah untuk merumuskan konsep kunci Kota Kreatif dan inventori unsur budaya unggulan sebagai basis industri dan kota kreatif menjadi amat relevan dan urgen. Potensi budaya dan seni di Kota Denapsar tersebar di setiap banjar-banjar seperti seni sastra, seni musik/tabuh, seni ukir, seni tari, seni lukis serta perawatan situs-situs budaya. Berkaitan dengan potensi seni dan budaya yang dimiliki Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis budaya unggulan terus diupayakan pelestarian seni dan budaya ini dilandasi dengan kebudayaan Bali dan kearifan lokal. Sistem kelembagaan adat, secara umum tampak masih sangat kuat seperti keberadaan Desa Pakraman, Banjar, Sekaa-sekaa ataupun Subak. Kota Denpasar saat ini memiliki 35 Desa Pakraman (Adat), 360 Banjar Pakraman (Adat) dan 406 Banjar Dinas. Dalam Desa Adat terdapat komponen-komponen seperti Sekaa Teruna, LPD, Subak yang memiliki nilai-nilai sosial budaya tinggi sehingga sangat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan. Subak sebagai salah satu lembaga tradisional bercirikan sosio, agraris, religius dan sudah menjadi kehidupan petani perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan keberdayaannya. Jumlah Subak di kota Denpasar 41 Subak dipimpin oleh 35 Pekaseh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-137


dan dibantu oleh 136 Pangliman. Namun, sejalan dengan derasnya perubahan tata ruang dan makin sempitnya lahan pertanian, kedepan eksistensi subak menghadapi berbagai macam tantangan. Untuk itu kemudian dibentuk organisasi Sabha Upadesa, sebagai upaya menjembatani komunikasi antar pemerintah, kepala desa, bendesa adat dan pekaseh untuk bersama-sama mengupayakan pelestarian dan pengembangan subak agar tetap eksis di masa yang akan datang. Upaya pengembangan seni dan budaya di Kota Denpasar dilaksanakan dengan melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali serta memberdayakan sekaa kesenian, seniman dan kebudayaan; melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional; menggali, memelihara dan melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepahlawanan dan potensi warisan budaya yang hidup di masyarakat; menyelamatkan, mengkaji, merawat, mendokumentasikan dan mengembangkan naskah budaya Bali serta mengembangkan nilai-nilai budaya lokal / local genius yang adiluhung. Selanjutnya, untuk mengupayakan pembangunan kota kreatif dan berbudaya yang berkelanjutan diperlukan perhatian terhadap partisipasi anak-anak dan generasi muda dalam usaha pelestarian dan pengembangan budaya. Berbagai program kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya dengan kemasan kreatif dan inovatif untuk anak-anak dan generasi muda kemudian dilakukan, kegiatannya berupa pelatihan tabuh, suling tradisional, rebab, seni sastra, seni lukis, seni ukir dan seni tari. Tujuannya agar mereka memperoleh pengetahuan di bidang budaya sebagai warisan generasi sebelumnya, mampu memaknai budaya kearifan lokal serta memiliki kepercayaan untuk ikut mempertahankan budaya tradisional dalam bersaing dengan derasnya pengaruh budaya luar (Globalisasi). Dalam usaha untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai peninggalan budaya, juga sedang diprogramkan pemberian pengetahuan kepada masyarakat melalui soisalisasi tentang tata cara pengelolaan peninggalan budaya (cagar budaya, situs dan kawasan budaya) dengan tujuan apabila masyarakat menemukan salah satu dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-138


peninggalan bersejarah tersebut, maka kemudian dapat mengelolanya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk merealiasasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam bidang urusan wajib kebudayaan, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Pengembangan Nilai Budaya 3.1. Pelestarian dan aktualisasi seni bdaya daerah 3.2. Penyusunan buku Denpasar dalam puisi 3.3. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 3.4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 3.5. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 3.6. Pengembangan sarana dan prasarana subak 3.7. Pemberian penghargaan dalam rangka pengembangan wawasan seni sastra dan budaya lokal 3.8. Penyelenggaraan kreativitas seni 3.9. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 3.10. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 3.11. Pelestarian kreativitas seni budaya (Pesona P.Serangan) 3.12. Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (Ngelingan Rerainan Sane Utama) 3.13. Pengembangan kreativitas seni budaya daerah (HUT Kota) 3.14. Kaderisasi pelestarian budaya daerah 3.15. Pembinaan penataan kelembagaan Subak Kota Denpasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-139


3.16. Pelestarian dan kreativitas adat budaya daerah 3.17. Pelaksanaan pelestarian nilai budaya (Kelian Pecalang se-Kota Denpasar) 3.18. Pembinaan penataan kelembagaan dan evaluasi Desa Pakraman 3.19. Pengelolaan kekayaan budaya (Widya Sabha) 3.20. Pembinaan dan pelatihan seni rupa 3.21. Jelajah pusaka 3.22. Bimbingan teknis bagi prajuru subak se-Kota Denpasar 3.23. Revitalisasi Gamelan Selonding 3.24. Kolaborasi Kesenian Tradisional dan Modern 4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.1. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 4.2. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 4.3. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 4.4. pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 4.5. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 4.6. Maha Bandana Prasadha 4.7. Pesantian sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK 4.8. Misi kesenian ke luar daerah (promosi seni) 4.9. Melepas Matahari 2013 4.10. Denpasar film festival 4.11. Rekam budaya riset dan pendokumentasian pusaka seni dan budaya kota Denpasar 4.12. Seminar dan pementasan dalang luar daerah 4.13. Pelatihan produksi film dokumenter 4.14. Kertalangu dalam sejarah denpasar 4.15. Denpasar festival tahun 2013 4.16. Partisipasi parade/ festival budaya luar daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-140


4.17. Workshop/ pelatihan dan parade bapang barong 5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 5.1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 5.2. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 5.3. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 5.4. Sarasehan dan loka karya dalam rangka aktualisasi budaya lokal 5.5. Lomba Kaligrafi dan Bali Simbar

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kebudayaan Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar diwujudkan melalui 5 ( lima ) program dan 48 ( Empat puluh delapan ) kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp. 2.626.987.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.474.077.926,- atau (94.18%), sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 15.812.220.732,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.145.162.586,- atau ( 95.78%).

Target : 1. Belanja tidak langsung -

Belanja pegawai

2. Belanja angsung l

Rp. 2.626.987.500,Rp. 2.626.987.500,Rp. 15.812.220.732,-

-

Belanja pegawai

Rp. 4.517.605.000,-

-


Rp. 10.348.691.832,-

-

Belanja modal

Rp.

945.923.900,-

Realisasi : 1. Belanja tidak langsung -

Belanja pegawai

2. Belanja angsung l

Rp. 2.474.077.926,- (94,18%) Rp. 2.474.077.926,Rp. 15.145.162.586,- (95,78%)

-

Belanja pegawai

Rp. 4.399.113.000,-

-


Rp. 9.817.241.624,-


IV-141


Belanja modal

-

Rp.

928.807.962,-

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel IV.15 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2013 Yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Program/Kegiatan

Fisik Volume

Target Keuangan (Rp)


%

Keuangan Volume

%

Belanja Belanja Tidak Langsung

1.

Belanja Pegawai

30 pegawai

2.626.987.500

30 Pegawai

100

2.474.077.926

94,86

1 Tahun

791.999.680

1 Tahun

100

699,808,450

88,36

1.705.316.802

1 Tahun

100

1,606,566,486

94,21

259.912.500

114 Sanggar

100

253.991.500

97,72

258 Buku

100

82.738.000

89,93

Belanja Langsung

1.

Program Pelayanan Perkantoran

a.

2.

administrasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a.

3.

Pelayanan perkantoran

Administrasi

Peningkatan sarana prasarana aparatur

Program Budaya

a.

Pengembangan

dan 1 Tahun

Nilai

Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah

114 Sanggar


IV-142

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH b.

Penyusunan dalam puisi

Denpasar

258 Buku

c.

Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

650 SiswaSiswi Denpasar

390.955.000

48 Gugus TK & SD

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

buku

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Pengembangan prasarana Subak

sarana 1 Subak

Pemberian penghargaan dalam rangka pengembangan wawasan Seni Sastra dan Budaya Lokal

Penyelenggaraan Seni

10 Orang

Kreativitas

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Pelestarian kreativitas seni budaya (Pesona Pulau Serangan)

Pelaksanaan pengembangan nilai budaya (ngelingan rerainan sane utama)

113 Peserta

(40 sekaa) Masyarak at, sekaa terunateruni sekota denpasar Memberd ayakan 4 lembaga Adat 25 Peserta Dalang & 35 Gender

92.000.000

650 Siswa – Siswi SeKota Denpasar

100

371.066.300

94,91

100.905.000

48 Gugus TK & SD

100

100.631.650

99,73

139.146.250

10 Orang

100

134.443.850

96,62

87.147.500

1 Subak

100

86.060.000

98,75

278.375.000

113 Peserta

100

278.338.000

99,99

100

84.283.700

99,25

100

92.622.500

99,86

100

126.655.000

93,43

8 Sekaa Kesenian

100

75.450.000

99,70

15 Sekaa

100

116.719.450

99,89

84.920.000

92.750.000

135.562.500

8 Sekaa Kesenian

75.675.000

15 Sekaa

116.850.000

(40 sekaa) Masyara kat, sekaa terunateruni sekota denpasar Member dayakan 4 lembaga Adat 25 Peserta Dalang & 35 Gender


IV-143


m.

n.

o.

Pengembangan kreativitas seni budaya daerah (HUT Kota)

Kaderisasi pelestarian budaya daerah

Pembinaan kelembagaan Denpasar

penataan Subak Kota

14 Sekaa

Bimbingan teknis bagi prajuru

88,28

98,99

112.185.000

35 Pekaseh

100

111.789.000

99,65

35 Kelian Pecalang se-Kota Denpasar

100

269.229.500

98,80

4 Desa Pakrama n Masing - masing Kecamat an 1 Desa Pakrama n

100

344.980.000

98,69

Pembina an Utsawa Ditingkat Kota, 4 Kecamat an & 35 Desa Pakrama n

100

497.625.000

99,97

50 Peserta Lukis

100

119.942.500

95,19

100

136.046.000

100,0 0

100

285.722.300

95,43

4 Desa Pakrama n Masing - masing Kecamata n 1 Desa Pakrama n

v

183.335.500

1.285.191.000

Pembinaan penataan kelembagaan & evaluasi Desa Pakraman

Jelajah Pusaka

100

100

35 Kelian Pecalang se-Kota Denpasar

U.

Kemah Budaya Siswasiswi SMA dan SMK Tk. Kota Denpasar & Prov. Bali 4 Subak

Pelaksanaan Pelestarian Nilai Budaya (Kelian Pecalang seKota Denpasar)

Pembinaan dan pelatihan seni rupa

99,83

1.298.362.300

q.

t.

113.459.200

4 Subak

35 Pekaseh

Pengelolaan kekayaan budaya (Widya Sabha)

100

207.684.500

Pelestarian & kreativitas adat budaya daerah

s.

14 Sekaa

Siswasiswi SMA dan SMK Negeri & swasta se-Kota Denpasar

p.

r.

113.650.000

Pembinaa n Utsawa Ditingkat Kota, 4 Kecamata n & 35 Desa Pakrama n 50 Peserta Lukis Siswasiswi SD, SMP, SMA/K se-Kota Denpasar 50 Orang

272.500.000

349.570.500

497.750.000

126.000.000

136.046.000

299.391.000

Siswasiswi SD, SMP, SMA/K se-Kota Denpasar 50 Orang


IV-144


W

X

4.

subak se-kota denpasar Revitalisasi gamelan selonding

Kolaborasi kesenian tradisional dan modern

Program Budaya a.

b.

c.

d.

Pengelolaan

60.000.000

1 set topeng wayang asli/ duplikat

125.000.000

1 Set gambela n Selondin g 1 set topeng wayang asli/ duplikat

100

59.942.600

99,90

100

124.835.400

99,87

125.000.000

300 Buah Buku Para Arya

100

101.232500

80,99

773.856.000

44 sekaa

100

762.426.000

98,52

100

123.654.000

96,08

100

509.089.300

99,77

100

165.355.000

98.63

Kekayaan

Pelestarian fisik dan kandungan pustaka termasuk naskah kuno

Pengembangan dan pariwisata

1 Set gambelan Selondin g

300 Buah Buku

kebudayaan

Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka

Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan

44 Sekaa 1 Film Dokumen ter, 1 Pembuat an Master DVD Profil Ida Pedanda Made Sidemen, & Master DVD Kegiatan Dinas Kebuday aan 200 Peserta Tk. Kota & 65 Peserta Tk. Prov. 2.395 Buku

e.

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

f.

Maha Bandana Prasadha

18 Sekaa Kesenian

g.

Pesantian sekolah tingkat SD, SMP, SMA/ SMK

SiswaSiswi SD, SMP, SMA/

128.700.000

510.241.900

167.650.000

1 Film Dokume nter, 1 Pembuat an Master DVD Profil Ida Pedanda Made Sidemen, & Master DVD Kegiatan Dinas Kebuday aan 200 Peserta Tk. Kota & 65 Peserta Tk. Prov. 2.395 Buku

450.000.000

18 Sekaa Kesenian

100

446.050.000

99,12

142.545.000

SiswaSiswi SD, SMP, SMA/ SMK se-

100

141.737.000

99,43


IV-145

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SMK seKota Denpasar h.

Misi kesenian ke luar daerah (promosi seni)

34 Peserta

i.

j.

Melepas Matahari 2013

23 Sekaa

Denpasar Film Festival

5 Master DVD Nominasi Film

Kota Denpasar

264.000.000

34 Peserta

100

233.677.750

88,51

480.000.000

23 Sekaa

100

478.612.500

99,71

217.720.000

5 Master DVD Nominas i Film

100

165.724.500

76,12

100

375.103.500

93,78

100

222.845.000

99,46

100

149.416.200

75,75

100

198.495.000

100

97.400.500

95,50

100

344.744.550

98,86

100

263.234.100

98,87

100

1.615.122.300

99,71

k. Rekam budaya riset dan pendokumentasian pusaka seni dan budaya kota denpasar 5 Bidang Budaya

400.000.000

l. Seminar dan pementasan dalang luar daerah

m.

Pelatihan produksi dokumenter

film

2 Sanggar Pedalang an 50 Peserta Pelatihan

224.055.000

197.250.000

2 Buah DVD Rekam Budaya & 100 Buah Buku Rekam Budaya 2 Sanggar Pedalang an 50 Peserta Pelatihan

n. Kertalangu denpasar

o. p.

dalam

sejarah

Denpasar Festival Tahun 2013 Partisipasi parade/ festival budaya luar daerah Workshop/ pelatihan dan parade lomba bapang barong

5.

Program Budaya

a.

Pengelolaan

Perkembangan

1 Buah Film Semi Dokumen ter & 50 Penggan daan Film 3 Sekaa 2 Sekaa ( 134 orang)

200.000.000

101.988.000 348.734.300

1 Buah Film Semi Dokume nter & 50 Penggan daan Film 3 Sekaa 2 Sekaa ( 134 orang)

2 Sekaa

266.235.000

2 Sekaa

32 Sekaa

1.619.875.000

32 Sekaa

99,25

Keragaman

kesenian

&


IV-146


b.

c.

d.

kebudayaan daerah

kesenian dalam PKB

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

147 Orang (Sinkroni sasi Desa Adat, desa Dinas & Subak)

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Sarasehan & lokakarya dalam rangka aktualisasi budaya lokal

e.

Lomba Kaligrafi & Bali Simbar

20 Peserta Parade Kegiatan semiloka, rembug sastra, Parum Param, pementas an Grebeg Aksara Prasadha, penyusun an Purana & Rembug Purnama Badrawa da

SiswaSiswi SMP, SMA/ SMK seKota Denpasar

kesenian dalam PKB

140.227.500

343.331.000

654.115.000

107.042.500

147 Orang (Sinkroni sasi Desa Adat, desa Dinas & Subak)

20 Peserta Parade Terlaksa nanya kegiatan semiloka, rembug sastra, Parum Param, pementas an Grebeg Aksara Prasadha , penyusu nan Purana & Rembug Purnama Badrawa da 214 SiswaSiswi SMP, SMA/ SMK seKota Denpasar

137.371.000

97,96

100

341.208.500

93,38

100

526.362.250

80,47

100

104.828.250

97,93

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Pengaruh media elektronik modern menyebabkan kurangnya alokasi waktu generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-147


2. Pengetahuan

masyarakat

tentang

prosedur

dalam

mendata

dan

mendokumentasikan cagar budaya masih kurang. 3. Hampir punahnya beberapa kesenian langka yang masih ada. 4. Masih perlunya pelestarian naskah kuno dan bahan-bahan pustaka kuno. 5. Terancamnya Subak sebagai akibat perubahan tata ruang dan perluasan penggunaan lahan. 6. Pentingnya keterlibatan pihak swasta (CSR) dalam mendukung kegiatan pelestarian kebudayaan. 7. Lambatnya sistem jaringan IT ( Simda, SIPKD, WEB)

A.3.2. Solusi 1. Secara intens mengadakan kegiatan pelatihan seni tradisional kepada generasi muda agar terus ikut berpartisipasi dalam memelihara pelestarian kearifan budaya lokal sebagai upaya untuk penguatan nilai-nilai budaya dalam memantapkan ketahanan budaya bangsa 2. Perlunya sosialisai tentang prosedur pendataan dan pendokumentasian cagar budaya kepada masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Perlu pelestarian, pendataan dan pengembangan kesenian langka untuk menambah wahana informasi dan memberikan apresiasi terhadap kebudayaan lokal terutama untuk generasi muda. 4. Perlu adanya pendataan, pencatatan dan pelestarian serta pendokumentasian naskah-naskah kuno dan kepustakaan kuno untuk kepentingan pengembangan budaya lokal 5. Terbentuknya Sabha Upadesa sebagai upaya menjembatani komunikasi antar pemerintah, kepala desa, bendesa, pekaseh dan masyarakat. 6. Peningkatan sinergi lintas pelaku pembangunan kebudayaan antara pihak swasta dan pemerintah dengan memberikan peranan pihak swasta yang lebih Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-148


besar

(program

CSR)

dalam

kegiatan

pelestarian

dan

pengembangan

kebudayaan. 7. Penguatan sistem jaringan dengan sistem dan manajemen jaringan yang lebih baik.

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pembangunan Bidang kesatuan bangsa dan politik, erat kaitannya dengan upaya memperkokoh kesatuan dan kecintaan akan bangsa dan negara, sehingga upaya ini perlu mendapatkan apresiasi oleh semua pihak. Upaya ini sudah menunjukkan hasil yang mengembirakan hal ini ditandai dengan semakin kondusifnya suasana Kota Denpasar Untuk merealisasikan sasaran-sasaran yang telah ditargetkan dalam urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain:

Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4.1.

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA


IV-149


4.2. Pengamanan Kawasan Sanur 4.3. Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar 4.4. Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini 4.5. Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM 4.6. Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah Kota Denpasar 4.7. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 4.8. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi Pecalang di Kota Denpasar 4.9. Kegiatan Linmas dalam Rangka Pemilukada Tahun 2013 5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 5.1. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat (FPK) 5.2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat 5.3. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 5.4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Melalui Apel HUT Pemkot Denpasar 5.5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 5.6. Peningkatan Kesadaran Bela Negara 5.7. Seminar wawasan kebangsaan. 6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 6.1. Sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat 7. Program Pendidikan Politik 7.1.

Verifikasi Bantuan Parpol

7.2.

Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

7.3.

Koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pilkada.

7.4.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2012 tentang bantuan keuangan partai politik.


IV-150


A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Denpasar, diwujudkan melalui 7 (tujuh) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 6,588,993,840,Target: 1. Belanja tidak langsung

Rp.

2.809.296.340,-

Rp.

2.809.296.340,-

Rp.

3.779.697.500,-

-Belanja Pegawai

Rp.

378.830.000,-


Rp.

2.895.367.500,-

-Belanja modal

Rp.

505.500.000,-

Rp.

2.620.428.453,-

Rp.

2.620.428.453,-

Rp.

3.125.723.285,-

-Belanja Pegawai

Rp.

257.785.913,-


Rp.

2.372.190.322,-

-Belanja modal

Rp.

495.747.050,-

-Belanja pegawai 2. Belanja Langsung

Realisasi: 1. Belanja tidak langsung -Belanja pegawai 2. Belanja Langsung

(93,30%)

( 82,70%)

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:


IV-151


Tabel IV.16 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Program/ Kegiatan

Target

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Belanja

Fisik Volume

Keuangan %

Rp 6,588,993,840

(Rp)

%

Rp 5,746,151,738

87.21


12 bulan

Rp 2,809,296,340

12 bulan

100.00%

Rp 2,620,428,453

93.28

1.

12 bulan

Rp 2,809,296,340

12 bulan

100.00%

Rp 2,620,428,453

93.28

Rp 3,125,723,285

82.70

659,218,207

91.05

Belanja Pegawai

Belanja Langsung 1.

a. 2.

a. 3.

1 paket

Rp

724,056,000

1 paket

100.00%

Rp

1 paket

Rp

724,056,000

1 paket

100.00%

Rp

659,218,207

91.05

1 paket

Rp

668,456,000

1 paket

100.00%

Rp

631,713,673

94.50

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1 paket

Rp

668,456,000

1 paket

100.00%

Rp

631,713,673

94.50

1 paket

Rp

65,000,000

1 paket

100.00%

Rp

63,911,500

98.33

5 kali

Rp

65,000,000

5 kali

100.00%

Rp

63,911,500

98.33

Rp 1,042,858,405

70.02

a.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

4.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan bagi WNA

a.

b. c. d. e.

f.

Rp 3,779,697,500

Program Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pengamanan Kawasan Sanur. Koordinasi Pengamanan Kota Denpasar. Pelatihan Pembekalan Jaringan Deteksi Dini Peningkatan Pemahaman dan Pemajuan HAM Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah Kota Denpasar

Rp 1,489,423,000

1 paket

Rp

208,620,000

1 paket

100.00%

Rp

187,119,000

89.69

30 orang

Rp

110,411,500

30 orang

100.00%

Rp

110,035,405

99.66

50 orang

Rp

165,731,000

50 orang

100.00%

Rp

108,819,000

65.66

50 orang

Rp

51,766,000

50 orang

100.00%

Rp

46,983,500

90.76

50 orang

Rp

103,134,000

50 orang

100.00%

Rp

97,494,000

94.53

50 orang

Rp

304,214,500

50 orang

100.00%

Rp

255,610,500

84.02


IV-152

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH g.

Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

1 paket

Rp

89,496,000

-

30.00%

Rp

5,671,000

6.34

h.

Pelatihan Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan Bagi Pecalang di Kota Denpasar

50 orang

Rp

68,150,000

50 orang

100.00%

Rp

67,780,000

99.46

i.

Kegiatan Linmas dalam Rangka Pemilukada Tahun 2013

2 putaran

Rp

387,900,000

1 putaran

100.00%

Rp

163,346,000

42.11%

5.

Program Pengembangan wawasan Kebangsaan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Rp

572,330,500

100.00%

Rp

476,534,500

83.26

33 orang

Rp

226,038,000

33 orang

100.00%

Rp

138,798,750

61.41

a.

b.

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

50 orang

Rp

76,350,000

50 orang

100.00%

Rp

75,324,000

98.66

c.

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilainilai Luhur Budaya Bangsa Melalui Apel HUT Pemkot Denpasar

50 orang

Rp

30,130,000

50 orang

100.00%

Rp

30,116,000

99.95

1 kali

Rp

107,448,500

1 kali

100.00%

Rp

103,399,500

96.23

e.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilainilai Luhur Budaya

50 orang

Rp

39,793,000

50 orang

100.00%

Rp

39,685,500

99.73

f.

Peningkatan Kesadaran Bela Negara Seminar Wawasan Kebangsaan

50 orang

Rp

55,291,000

50 orang

100.00%

Rp

52,610,750

95,15

50 orang

100.00%

Rp

36,600,000

98,18

100.00%

Rp

52,722,000

95.33

100.00%

Rp

52,722,000

95.33

Rp

198,765,000

96.90

d.

g.

6.

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

a.

Sosialisasi Pencegahan Penyakit Masyarakat

7.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

a.

Verifikasi Bantuan Parpol Koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan

b.

50 orang 37,280,000 Rp

50 orang

55,302,000

55,302,000

50 orang

Rp

205,130,000

1 kali

Rp

116,500,000

1 kali

100.00%

Rp

112,103,000

96.23

1 kali

Rp

16,950,000

1 kali

100.00%

Rp

16,672,000

98.36


IV-153

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pilkada

c. d.

Pendidikan Politik Pemilih Pemula Sosialisasi UU No. 83 Tahun 2012, tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

200 orang

Rp

33,580,000

90 orang

Rp

38,100,000

200 orang 90 orang

Rp 6,588,993,840

JUMLAH

100.00%

Rp

33,495,000

99.75

100.00%

Rp

36,495,000

95.79

100.00%

Rp 5,746,151,738

87.21

I. Permasalahan Pada kegiatan Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah Kota Denpasar pada prinsipnya tidak menemukan banyak hambatan dalam pelaksanaannya, hanya saja dengan adanya penghapusan Dewan Pembina Kominda Kota Denpasar, tidak semua anggaran untuk honor dapat terealisasikan. Kegiatan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), tidak dapat merealisasikan kegiatan dengan baik karena kepengurusan belum solid dan belum bisa melaksanakan kegiatan dengan maksimal. Kegiatan Linmas dalam Rangka Pemilukada Tahun 2013 hanya direalisasikan sebagian dari sisi keuangan karena dalam perencanaan harus diantisipasi pilkada dilakukan dua putaran, sedangkan pilkada sudah selesai hanya satu putaran, sehingga realisasi keuangan hanya 42,11% walaupun secara fisik sudah selesai 100%. Untuk kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan realisasi keuangan hanya 61,41% karena ada hambatan administrasi pada perjalanan dinas luar daerah, transportasi dan akomodasi sedangkan secara fisik kegiatan utama sudah berjalan lancar. Dalam melaksanakan program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

dan program Pendidikan Politik

Masyarakat, permasalahannyaan tara lain: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-154


1. Masih adanya beberapa kejadian yang mengganggu kenyamanan lingkungan 2. Menurunnya kesadaran dalam pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat 3. Belum optimalnya proses pembauran antar etnis 4. Belum berjalannya Protap (ProsedurTetap) dalam penanganan 5. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan peserta yang ditunjuk untuk mewakili desa/kelurahan,LSM, Kelompok Masyarakat sering ditunjuk orang yang sama sehingga program kegiatan yang dilaksanakan tidak merata menyentuh masyarakat Kota Denpasar.

II. Solusi 1. Perlu adanya pemantauan dan pembinaan kesadaran bernegara secara kontinyu/berkelanjutan 2. Perlunya diadakan simulasi dalam pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat 3. Diperlukan

kader-kader

pembaruan

yang

mampu

memahami

dan

mengamalkan Pancasila dengan baik untuk memperkokoh NKRI 4. Perlu secara terus menerus memberikan pemahaman kepada Camat, Kades, Lurah, Pengurus LSM, Pengurus Kelompok Masyarakat lainnya, bahwa dalam mengikuti segala kegiatan yang menyangkut pelatihan program-program urusan wajib Kesatuan Bangsa dan politik, agar menunjuk anggotanya secara bergantian, merata, dan memberikan motivasi betapa pentingnya kebutuhan NKRI 5. Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar perlu secara terus menerus turun ke masyarakat memberikan penyuluhan, informasi tindakan nyata tentang pentingnya menjaga keutuhan wilayah Kota Denpasar, Bali, NKRI


IV-155


Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban dan SAT. POL. PP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Keamanan merupakan wewenang pihak TNI terkait dengan teritorial sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undangundang. Disisi lain ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan Pemerintah Kota melalui Polisi Pamong Praja untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah. JUMLAH PELANGGARAN PADA KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2013 No 1.

Kegiatan Pengawasan, Pengendalian Evaluasi Kegiatan Pol.PP

dan

Jenis Usaha/Perorangan Gepeng

Pedagang Koran/Percetakan Pengamen

Orang gila

Pedagang Pemulung

Tahu/

Pedagang Eceran

Bensin

Bengkel/ Daeler Sapi Liar

2.

Jumlah Pelanggaran Penertiban dan Pengawasan Usaha Gelanggang Rekreasi, Hiburan Umum, Jasa dan Renang Sarana Pariwisata di Kota Denpasar. Kolam Pancing Gelanggang permainan ketangkasan Gelanggang Bowling Rumah Billyard Panti Pijat

Pelanggaran Pelanggaran Perda Nomor Tahun 2000 Pelanggaran Perda Nomor Tahun 2000 Pelanggaran Perda Nomor Tahun 2000 Pelanggaran Perda Nomor Tahun 2000 Pelanggaran Perda Nomor Tahun 2000 Pelanggaran Perda Nomor Tahun 2000 SIUP/ SITU-HO Pelanggaran Perda Nomor Tahun 2000 SIUP/ SITU-HO

SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO

Jumlah

Keterangan Berkeliaran di jalan

3

18

3

5

3

-

Berjualan light

di

Mengamen di traffic light / jalanan Berkeliaran

3

36 -

3

3

65 -

3

-

Membuang Limbah sembarangan Berjualan tidak pada tempatnya Tidak mempunyai ijin Melepas sapi sembarangan

124 0

3

Tidak mempunyai ijin Tidak mempunyai ijin

4 SIUP/ SITU-HO

0

SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO

1 9


traffic

Tidak Berijin Tidak Berijin

IV-156


No

3.

4.

Jenis Usaha/Perorangan Panti Mandi Uap Karaoke Panggung Tertutup Salon Kecantikan Fitness Centre Rumah Makan Bar Jasa Boga Hotel Melati Pondok Wisata Jumlah Pelanggaran Penanggulangan Penertiban Tuna- Pedagang Kaki tuna, WTS, Gepeng, PKL, dan Lima Penduduk Liar di Kota Denpasar Game Online/ Loundry WTS Orang Gila Orang Terlantar Kependudukan Jumlah Pelanggaran Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Perusahaan Daerah di Kota Denpasar Perusahaan Kegiatan

Perusahaan Perusahaan Pembangunan Pembangunan Toko Modern Toko Modern Toko Modern

Pelanggaran SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO SIUP/ SITU-HO Pedagang Lima

Kaki

Jumlah 1 0 0 152 0 111 5 0 25 8 319 532

Game Online

156

WTS Orang Gila Orang Terlantar Penduduk Liar

127 36 19 77 947 310

Tidak memiliki IMB Tidak Memiliki SITU/ HO Tidak Memiliki SIUP/TDP Tidak Memiliki IPAL Tidak Memiliki IMB Tidak Memiliki JH Tidak Memiliki IMB Tidak Memiliki SITU/HO Tidak Memiliki IUTM

Jumlah Pelanggaran

Keterangan Tidak Berijin

Tidak Berijin Tidak Berijin Tidak Berijin Tidak berijin Tidak berijin Berjualan tidak pada tempatnya

Berkeliaran Berkeliaran Berkeliaran Tidak berijin

372

Tidak berijin

304

Tidak berijin

12

Tidak berijin

94

Tidak berijin

1

Tidak berijin

52

Tidak berijin

8

Tidak berijin

9

Tidak berijin

1162

Jadi dari pelanggaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah pelanggaran Ketentraman dan ketertiban di Kota Denpasar pada tahun 2013 berjumlah 2552 kasus, meningkat 158 kasus dari tahun 2012, Pelanggaran ketentraman dan ketertiban tahun 2013 berjumlah 2552 kasus. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-157


Untuk merealisasikan sasaran –sasaran yang telah ditargetkan dalam urusan wajib Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri, maka beberapa program yang dilaksanakan antara lain: Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 4.2. Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan. 5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 5.1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. 5.2. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan ( Pelatihan Linmas ). 5.3. Melaksanakan tugas protokoler, dalam pengamanan dan pengawasan kunjungan di Kota Denpasar. 6.

Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 6.1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP. 6.2. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI, Polri dan Kejaksaan. 6.3. Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum , Jasa dan Sarana Pariwisata Di Kota Denpasar


IV-158


6.4. Penangulangan Penertiban Tuna- tuna, WTS, Gepeng, PKL, dan Penduduk liar Di Kota Denpasar 6.5. Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Denpasar. 6.6. Operasi sidak ketentraman ketertiban di Kota Denpasar 6.7. Penegakan perda dan pemberdayaan PPNS 7. Program Peningaktan Nasional Sumber Daya Aparat 7.1. Kegiatan Hut Pol. PP 8. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 8.1. Penertiban dan pembongkaran reklame. 9. Program Penataan Perundang – Undangan 9.1. Pembinaan kepada kelompok masyarakat tentang peraturan Daerah Kota Denpasar. A.2.REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI . Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, diwujudkan melalui 9 Program dan 18 Kegiatan dengan mengalokasikan belanja tidak langsung Rp 9.283.954.260,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga Sembilan ratus lima puluh empat dua ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi Rp. 9.165.608.240,- (Sembilan milyar seratus enam puluh lima juta seratus enam delapan ribu duaratus empat puluh rupiah) atau (97%) Persen, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp. 5.136.427.251,- (Lima milyar seratus tuga puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu duaratus lima pulih satu rupiah) dengan realisasi sebesar

Rp. 3.936.999.587,- (Tiga milyar Sembilan ratus

tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau ( 82 % ) persen Target : 1


Rp.

9.283.954.260,-


IV-159


2

-Belanja pegawai

Rp.

9.283.954.260,-

Belanja langsung

Rp.

5.136.427.251,

-Belanja Pegawai

Rp.

580.400.000,-


Rp.

4.043.333.251,-

-Belanja Modal

Rp.

512.694.000,-

Realisasi : 1

2


Rp.

9.165.608.240,- (98,70%)

-Belanja pegawai

Rp.

9.165.608.240,-

Belanja langsung

Rp.

3.936.999.587,- (76,60%)

-Belanja Pegawai

Rp.

379.530.000,-


Rp.

3.459.055.587,-

-Belanja Modal

Rp.

478.725.000,-

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel sbb : Tabel IV.17 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar No

1.

2.

3.

Program/Kegiatan Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Fisik Volume

Anggaran Keuangan (Rp)


%

%

9,165,608,240,3,936,999,587,-

99 77

1 Paket

9,283,954,260,5,136,427,251,-

1 Paket

1 Paket

1.439.136.350,-

1 Paket

100

1.083.453.193,-

75

1 Paket

1.603.287.546,-

1 Paket

100

1.264.364.400,-

79


100

Keuangan (Rp)

IV-160


4.

5.

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.2. Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5.1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

200 Orang

405.110.000,-

171 Orang

86

351.863.000,-

87

5 Orang

130.000.000,-

2 Orang

100

54.862.344,-

42

129 Orang

186.745.750,-

129 Orang

100

168.764.500,-

90

100

241.944.000,-

94

91.199.000,-

89.999.000,-

99

48.151.250,-

45.000.000,-

93

258.000.000,-

5.2. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pelatihan Linmas) 5.3. Melaksanakan tugas protokoler, dalam pengamanan dan pengawasan kunjungan di kota Denpasar 6.

7.

8.

9.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 6.1.Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol.PP 6.2.Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI Polri dan Kejaksaan 6.3. Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar 6.4. Penanggulangan Penertiban Tuna-tuna, WTS, Gepeng, PKL dan Penduduk Liar di Kota Denpasar 6.5. Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar 6.6. Operasi sidak ketentraman ketertiban di kota denpasar 6.7. Penegakan Perda dan Pemberdayaan PPNS Program Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur 7.1. Kegiatan Hut Pol PP Program Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketertiban 8.1. Penertiban dan pembongakaran Reklame Program Penataan undangan

perundang

96 Kali

102.321.705,-

96 Kali

100

96.505.000,-

94

124 Kali

156.038.900,-

124 Kali

100

65.268.700,-

42

101.655.000,-

95

106.939.000,-

490 Kali

142.381.900,-,-

490 Kali

100

114.955.900,-

81

156 Kali

89.432.600,-

156 Kali

100

85.832.600,-

96

33.924.500,-

23.041.000,-

68

64.628.500,-

0

0

1 Paket

70.249.500,-

1 Paket

100

63.317.500,-

90

600 Orang

134.665.000,-

600 Orang

100

17.000.000,-

13

69.173.450,-

93

-

9.1. Pembinaan kepada kelompok masyarakat tentang peraturan daerah kota denpasar

74.215.750,-


IV-161


A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1.

Administrasi: 

Banyaknya

sisa

pagu

pada

belanja

honorarium

pegawai/

honorer/tidak langsung dikarenakan ada beberapa anggota Sat.Pol.PP THL yang manula. 

Banyaknya sisa pagu pada belanja jasa tenaga non pegawai di karenakan pada saat pengamprahan disesuaikan dengan gaji lama sebelum DPA keluar, kenyataannya di DPA belanja jasa tenaga non pegawai

ada

kenaikan,

kurangnya

koordinasi

antara

pejabat

bersangkutan. 2.

Sarana Prasarana: 

Banyaknya sisa pagu pada belanja jasa service dikarenakan di DPA semestinya pagu jasa service lebih kecil dari pada belanja suku cadang, namun

kenyataan

pada

DPA

pagu

anggarannya

disamakan.

Sedangkan belanja jasa service dipergunakan sesuai dengan kerusakan kondisi mobil yang ada 

Banyaknya sisa pagu pada belanja BBm karena adanya perubahan system yang ada.



Banyaknya sisa pagu pada belanja pemeliharaan alat studio dan komunikasi disesuaikan dengan kerusakan- kerusakan HT yang ada.

3.

Pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan : kelebihan sisa anggaran dana yang ada dikarenakan di DPA awalnya disediakan untuk Pendidikan PPNS sebanya 5 orang yang diperkirakan perorang Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kenyataan hanya 2 orang yang dipanggil oleh Kementrian Dalam Negeri Jakarta.

4.

Sk Tim baru disahkan per Nopember 2013. Pengamprahan keuangan menunggu perubahan anggaran sehingga pengawasan tidak mencapai


IV-162


target 80 %. Mengingat perubahan Nomenklatur kelembagaan dari Dinas menjadi Satuan sehingga perubahan DPA Induk. 5.

Honorarium Tim Pecalang yang sedianya dipersiapkan di DPA perkegiatan X perorang X Rp. 15.000 tetapi DPA perubahan muncul perorangan X perubahan X Rp. 15.000 sehingga banyaknya silva.

6.

Karena kegiatan sudah tercover di kegiatan induk Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar.

7.

Pada kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame, karena sebagian pelanggar sudah melakukan pembongkaran sendiri sehingga dana yang tersedia di DPA tidak dapat diamprahkan.

A.3.2. Solusi 1. Administrasi:  Akan

kami

koordinasikan

kepada

menangani

sebelum

adanya

pembuatan RKA.  Kami akan melakukan koordinasi kembali pada pejabat yang menanganinya, agar kesalahan tersebut tidak terulang. 2. Sarana dan Prasarana:  Pada belanja jasa service akan kami anggar lebih kecil dari pada belanja suku cadang, agar tidak adanya pengembalian dana yang besar.  Penganggaran BBM tahun yang akan datang disesuaikan dengan sitem yang baru.  Penganggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengangaran akan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai yang akan melakukan pendidikan baik itu berupa bintek dan lain sebagainnya.


IV-163


4. Dengan telah ditetapkan Nomenklatur Kelembagaan diharapkan dapat lebih jelas penganggaran kegiatan dalam merealisasikan anggaran. 5. SK diajukan lebih awal sebelum kegiatan dilaksanakan. 6. Honorarium Tim untuk pecalang memang sesuai dengan atauran sehingga bisa dianggran perorang X perkegiatan X Rp. 15.000. Penganggaran kedepan akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada

Urusan Wajib Pemerintah Umum Sekretariat Daerah. Bagian Hukum Belanja Langsung 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peraturan Perundang –undangan 2.1. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang – undangan 2.2 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang – undangan 2.3 Publikasi Peraturan Perundang – undangan 2.4 Penasehat Hukum Kota Denpasar 2.5 Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum ( Kadarkum) Antara Kecamatan se –Kota Denpasar 2.6

Pengawasan dan pengendalian Peraturan Perundang – undangan Daerah ( Tim Pengawasan Toko Modern )

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Kegiatan dan pelatihan Fungsional/Bintek Penyusunan Produk Hukum ( Bintek Legal Drafting )


IV-164


A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan pada Bagian Hukum Setda Kota Denpasar. Pencapaian sasaran pembangunan bidang ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.18 Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Bagian Hukum Setda Kota Denpasar Program /Kegiatan Fisik Volume


Fisik Volume

Realisasi Keuangan % Volume

%

Belanja Belanja Langsung PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 th

62.374.000

1 th

100

59.845.000

93,96

PROGRAM : Peraturan Perundang-undangan 1.

Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang – undangan

1 Paket

518.800.000

1 Paket

100

393.800.000

75,91

2.

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang – undangan

12 Perda

684.850.000

12 Perda

100

684.639.000

99,97

3.

Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang – undangan

1 Th

280.000.000

1 Th

100

279.750.000

99,91

4.

Kegiatan Penasehat Hukum Kota Denpasar

1 Th

300.000.000

1 Th

100

300.000.000

100

5.

Kegiatan Pembinaan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Antara Kecamatan se –Kota Denpasar

4 Kec

161.676.000

4 Kec

100

6.

Kegiatan Pengawasan dan pengendalian Peraturan Perundang – undangan Daerah ( Tim Pengawasan Toko

1 Th

64.050.000

1 Th

100


159.390.000

64.050.000

98.59

100

IV-165

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Modern ) PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.

Kegiatan dan pelatihan Fungsional/Bintek Penyusunan Produk Hukum Bintek Legal Drafting )

25 orang pejabat Eselon IV

290.735.000

25 orang pejabat Eselon IV

100

290.202.100

99.82

A.3 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Pada Kegiatan Koordinasi Kerja Sama Peraturan Perundang – undangan : - Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai sebesar Rp. 125.000.000 Tidak bisa direalisasikan karena upaya hukum Kasasi terhadap gugatan kepada Walikota Denpasar baru diproses di MA awal Januari 2014.

Solusi Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai tetap dianggarkan pada Tahun Anggaran 2014 disamping untuk mengantisipasi kasus – kasus gugatan terhadap Pemerintah Kota Denpasar.

Bagian Pengelolaan Aset Daerah. BelanjaLangsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-166


3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 4.

Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 4.1. Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.1. Penyusunan Standar Satuan Harga 5.2. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

6.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 6.1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Tabel IV.19 Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kota Denpasar Target PROGRAM / KEGIATAN

Belanja Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Volume

%

-

-

-

-

100%

2.015.179.395

Fisik

100%

Keuangan Volume

%

-

-

84

100 1.702.740.968

100%

1.115.309.900

98%

98

78 874.290.975

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

b. Pembentukan ULP EProcurement 3.

Realisasi

3 mobil Pick Up, 55 sepeda motor, 9 minibus/ST W/ minivan 100%

3.547.436.000

1.661.858.825

3 mobil Pick Up, 55 sepeda motor, 9 minibus/STW/ minivan

100

100% (1ULP)

100

94 3.349.809.000

82 1.359.798.371

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


IV-167

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

4.

5.

6.

Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah a. Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Penyusunan Standar Satuan Harga b. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

7.000 potong

4.990.175.390

6,708 potong

81

100 4.035.477.224

50 sertipikat

182.890.400

41 sertipikat

91

57 104.438.800

150 buku

118.219.000

150 buku

100

77 90.667.500

100%

490.200.500

83,33%

83,33

66 324.670.700

100%

17.698.000

100%

34

100 6.087.500

(33 SKPD, 11 Bagian) 14.138.967.410 96,93

11.847.981.038

83,80

A.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi fisik : 98% dan keuangan Rp. 874.290.975,- ( 78% ) dikarenakan belanja sesuai kebutuhan dengan harga mengacu harga pasar.disebabkan belanja sesuai kebutuhan dengan harga mengacu harga pasar.

2.

Kegiatan Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, realisasi fisik 91% dan keuangan Rp. 104.438.800,- ( 57% ), dikarenakan sertipikat baru selesai sebanyak 41 buah

3. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga, realisasi fisik 100% dan keuangan Rp. 90.667.500,- ( 77% ), dikarenakan belanja sesuai kebutuhan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-168


4. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah, realisasi fisik 83,33% dan realisasi keuangan sebesar

Rp. 324.670.700,- ( 66% ) dikarenakan

realisasi belanja barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan 5. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, realisasi fisik : 100% dan keuangan Rp. 6.087.500,- ( 34% ),dikarenakan belanja sesuai volume kebutuhan barang dan jasa. Solusi

1. Solusi dari permasalahan dalam kegiatan yang dilaksanakan pada

Bagian

Pengelolaan Aset Daerah yaitu mengevaluasi perencanaan terhadap penyerapan anggaran untuk tahun berikutnya, serta lebih mengintersifkan koordinasi dengan pihak-pihak / instansi terkait sehubungan dengan proses pensertifikatan aset ,ilik Pemerintah Kota Denpasar.

Bagian Organisasi Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.1. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal 3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 3.1. Evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar. 3.2. Penyusunan Standar kompetensi Jabatan Struktural PNS di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. 3.3. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ). 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


IV-169


4.1. Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5.1. Penyelenggaraan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN ) di Pemerintah Kota Denpasar. 5.2. Pembinaan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar 6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 6.1. Penyusunan Analisa Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. 7. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik . 7.1. Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Tabel IV.20 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar No.

Program / Kegiatan

Target

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik Volume

Keuangan %

Volume

%

Belanja Langsung 1

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

12 bln

289.417.450

12 bln

100%

221.464.150

77%

25 Orang

200.000.000

37 orang

148%

197.241.600

99%

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

3

Program :


IV-170

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kegiatan : Evaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar.

4

2 SKPD

39.925.000

1 SKPD

50%

18.361.700

46%

Penyusunan Standar kompetensi Jabatan Struktural PNS di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

206 Orang

119.150.000

206 Orang

100%

98.979.950

83%

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ).

33 Kasubag.

133.700.000

33 Kasubag.

100%

75.252.900

56%

80 buku

78.276.000

80 buku

100%

45.958.600

59%

43 SKPD

66.850.000

12 bln

100%

8.062.100

12%

4 SKPD/Unit Pelayanan

17.875.000

4 SKPD

100%

2.685.750

15%

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

5

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan : Penyelenggaraan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN ) di Pemerintah Kota Denpasar. Pembinaan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

6

Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kegiatan :


IV-171


Penyusunan Analisa Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

7

43 SKPD/unit

119.350.000

43 SKPD/unit

100%

68.803.350

58%

200 Buku

700.570.000

200 Buku

100%

653.917.200

93%

Program : Penerapan Kepemerintahan yang Baik . Kegiatan : Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

A.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Penilaian CPP dan CBAN yang direncanakan di pisah dalam pelaksanaannya di gabung sehingga realisasi keuangannya tidak mencapai target dan Hasil dari konsultasi ke MenPAN dan RB RI bahwa terdapat perubahan sistem penilaian CBAN dan CPP yang semula akan dilaksanakan penilaian langsung ke lapangan di ubah menjadi penilaian dokumen saja. 2. Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan masih dalam tahap verifikasi data di masing - masing SKPD. Solusi 1. Perlu penegasan dari Kementerian PAN dan RB RI terkait pelaksanaan penilaian CPP dan CBAN. 2. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan SKPD terkait penyusunan dan Verifikasi data Anjab.


IV-172


Bagian Keuangan. Belanja Langsung. 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.


2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.1.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.1.

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

3.2.

Penyusunan Rencangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

3.3.

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

3.4.

Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

3.5.

Penyusuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3.6.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD

3.7.

Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Accrual

4. Program

peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH 4.1.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan


IV-173


Tabel IV.21 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar TARGET NO

1

PROGRAM /KEGIATAN

2 1

-

REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN

FISIK (%)

KEUANGAN

REALISA SI (%)

5

6

7

8

10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

100 853.726.000,66

2

-

711.968.750,00

83,40

23.766.400,00

99,87

209.110.400,00

66,96

139.653.000,00

89,87

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

100%

100 23.797.840,00

3

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

-

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

100

Penyusunan Rencangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

100

-

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

100

184.030.626,00

100%

119.046.800,00

64,69

-

Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

100

145.670.000,00

100%

139.691.000,00

95,90

-

Penyusuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100

-

100% 312.278.250,00 100% 155.400.000,00

100% 211.150.000,00


190.633.300,00

90,28

IV-174

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH -

-

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD

100

Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Accrual

100

4

Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

-

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

100% 188.936.000,00

168.587.200,00

89,23

311.610.000,00

89,03

100% 350.000.000,00

100

50% 10.573.258,00

2.280.258,00 21,57

Permasalahan: 1. Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 66,96% karena adanya perjalanan dinas yang tidak direalisasikan 2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 64,69% karena adanya perjalanan dinas yang tidak direalisasikan 3. Tindaklanjut hasil temuan pengawasan 21,57% karena kegiatan ini hanya rapat-rapat majelisTPTGR untuk membahas temuan dan pada tahun 2013 tidak banyak temuan yang dibahas sehingga hanya terserap 21,57%

Bagian Umum. Belanja Langsung 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


IV-175


2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan wajib Pemerintahan Umum pada Bagian Umum dilaksanakan oleh 3 (tiga) sub. Bagian. Pencapaian sasaran pembangunan bidang ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.22 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kota Denpasar Target Program/Kegiatan

Realisasi

Fisik

Keuangan

Fisik

Volume

Rp.

1 paket

4.880.364.500

1 paket

100%

4.092.132.272

84%

1 paket

5.533.163.680

1 paket

100%

4.385.717.082

79%

Volume

Keuangan %

Rp.

%

Belanja Langsung Program Pelayanan 1.

Administrasi Perkantoran Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Kapasitas


IV-176

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan

50

dan Pelatihan

orang

30.000.000

50 orang

100%

29.500.000

100%

8.507.349.354

98%

Formal

10.443.528.180

81,50%

A.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Ada tiga kendaraan dinas belum beroperasi 2 ( dua ) kendaraan Staf Ahli dan 1 ( satu ) kendaraan Kabag Probang. 2. Penggunaan anggaran Tahun 2013 disesuaikan dengan peruntukannya Solusi 1. Sisa anggaran Tahun 2013 dikembalikan ke Kas Daerah 2. Komunikasi dan koordinasi intern Bagian umum dan extern antar SKPD maupun masyarakat perlu ditingkatkan 3. Komitmen bersama pada Bagian Umum untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya kiranya

Bagian Perkonomian. BELANJA LANGSUNG 1.

Program pelayanan administrasi perkantoran 1.1. pelayanan administasi perkantoran

2. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 2.1. pengembangan potensi unggulan daerah 3. Program kerjasama pembangunan 3.1. fasilitasi kerjasama dengan duniausaha/lembaga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-177


4. Program peningkatan ketahanan pangan 4.1. peningkatan dan motivasi koordinasi pertanian 5. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 5.1. penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah 5.2. pelatihan kuliner usaha mikro kecil menengah 6. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 6.1. pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 7. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 7.1. pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa 7.2. monitoring, evaluasi dan pelaporan 8. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 8.1. profil daya tarik dan evaluasi investasi Tabel IV.23 Realisasi pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah umum tahun 2013 yang dilaksanakan oleh bagian perekonomian Sekretariat daerah Kota Denpasar

TARGET No

1

Program / Kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2

Pelatihan

FISIK

KEUANGAN

FISIK

VOLUME

(Rp)

VOLUME

35 LPD

35 LPD

Milik Desa Pengembangan

Kebijakan

dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal 4

Profil

Daya

305,630,300

%

KEUANGAN (Rp)

%

35 LPD

100

280,467,500

91.77

35 LPD

100

424,165,200

94.28

100

641,231,700

94.19

100

68,086,850

91.21

Keterampilan

Manajemen Badan Usaha

3

REALISASI

Tarik

Evaluasi Investasi

dan

449,900,600

1

1 KEGIATAN

680,787,500

1 KEGIATAN

KEGIATAN 1

74,650,000

KEGIATAN


IV-178


Pengambangan

Potensi

Unggulan Daerah 6

Peningkatan

1 KEGIATAN

1 550,205,000

KEGIATAN

100

532,918,250

96.86

Koordinasi

*

Dewan Ketahanan Pangan 7

Operasi Pasar Khusus Beras

`

untuk Rakyat Miskin 8

Penigkatan Koordinasi dan Motivasi Pertanian

9

Penyelenggaraan

35 KTNA

100 UMKM

Menengah Pelayanan

administrasi

Perkantoran 11

Pelatihan

Kuliner

Usaha

mikro Kecil Menengah 12

35 KTNA

100

96,722,400

78.96

100 UMKM

100

1,538,978,900

97.67

1 PAKET

100

132,310,700

86.51

35 UMKM

100

24,417,500

70.52

100

90.090.000

99.55

100

3,829,389,000

94.85

Promosi

Produk Usaha Mikro Kecil

10

122,500,000

*

Fasilitasi Kerjasama denga Dunia Usaha / Lembaga

1 PAKET

35 UMKM

1,575,755,000

152,943,100

34,625,000

1

1 KEGIATAN

Jumlah

90,500,000 4,037,496,500

KEGIATAN

Keterangan : Program/Kegiatan No 6 dan 7 telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar (Perubahan Nomen Klatur ada di Bidang Ketahanan Pangan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar) PERMASALAHAN DAN SOLUSI PERMASALAHAN 1.

Hal ini diakibatkan ada kegiatan Rembug KTNA di Malang dalam rangkaian kegiatan PENAS 2014 tidak dapat diikuti, karena ada jadwal yang bersamaan dengan kegiatan KTNA di Kota Denpasar.

2. Rencana kegiatan Pelatihan Kuliner direncanakan untuk 2 hari terdiri dari 1 hari teori dan 1 hari praktek tetapi realisasinya kegiatan dimaksud dilaksanakan hanya sehari, yaitu teori dan praktek dilaksanakan sekaligus hari itu juga. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-179


SOLUSI 1. Perlu ditingkatkan koordinasi antar lintas sektor antar kegiatan KTNA ditingkat Kota , Provinsi dan koordinasi ke pusat sehingga memudahkan dalam pengaturan agenda kegiatan. 2. Perlu dicari untuk tempat praktek kuliner yang lebih representative dan koordinasi jadwal Instruktur agar tidak bersamaan dengan kegiatan instruktur sehingga memungkinkan waktu bisa diperpanjang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kuliner.

Bagian Program Pembangunan. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.

Pelayanan administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.

Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana E-Procurement /LPSE Kota Denpasar

3. Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH 3.1.

Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan

3.2.

Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

3.3.

Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan

3.4.

Rapat Kerja Pembangunan Daerah

3.5.

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

4. Program Koordinasi Pembangunan Daerah 4.1.

Pembinaan jasa konstruksi


IV-180


Tabel IV.24 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Bagian Program Pembangunan Setda Kota Denpasar Target Program/Kegiatan

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik

Keuangan

Volume

%

Volume

%

Belanja Belanja langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 paket

300.700.000

1 paket

100

289.665.000

96

1 paket

336.175.000

1 paket

100

326.427.600

97

1 paket

194.680.000

1 paket

100

175.875.700

90

1 paket

85.350.000

1 paket

100

81.011 000

4 kali

319.562.200

3 kali

75

310.045.000

97

d. Kegiatan rapat kerja pembanunan daerah

1 paket

142.862.500

1 paket

100

135.096.100

95

e.

1 paket

67.900.000

1 paket

90

44.151.400

65

1 paket

132.704.200

1 paket

100

126.457.750

95

a.

Kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran

2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana e-procurement 3.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH a. Kegiatan Pemantapan pelaksanaan pembangunan b. Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan c.

Evaluasi kegiatan pemantapan pembangunan

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

4.Program Koordinasi Pembangunan Daerah a. Kegiatan pembinaan jasa konstruksi

98.34

Permasalahan 1. Pada evaluasi kegiatan pemantapan pembangunan untuk Tahun yang seharusnya dilaksanakan 4 kali selama 1 tahun hanya dapat dilaksanakan 3 kali selama 1 tahun karena adanya penangguhan kegiatan di triwulan terakhir sehingga realisasinya menjadi 75% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-181


2. Pada Evaluasi dan Pengawasan penyerapan anggaran yang seharusnya ada perjalanan dinas luar daerah ke Tim Teppa Pusat Jakarta tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tim TEPPA Pusat Jakarta yang akan ke daerah untuk berkoordinasi sehingga realisasi menjadi 65%

Solusi 1. Untuk mengantisipasi beberapa permasalahan terkait belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, langkah yang diambil dengan Menyusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar 2. Pemantapan perencanaan dengan realisasi evaluasi kegiatan pemantapan pembangunan ditingkatkan 3. Peningkatan koordinasi dengan Tim TEPPA Pusat Jakarta sehingga informasi kunjungan ke daerah bisa lebih awal diketahui sebelum pengganggaran kegiatan.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol : 1. Untuk menyebarluaskan program, kebijakan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan Pemerintah Kota Denpasar, 2. Membangun dan membina hubungan baik dengan seluruh stake holder 3. Menciptakan komunikasi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat. 4. Membangun dan mempertahankan citra positif Pemerintah Kota Denpasar, 5.Mendokumentasikan

melalui

rekaman

video

dan

foto

pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kota Denpasar, 6. Memberikan pelayanan kedinasan kepada pimpinan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-182


7. Memanage

perjalanan

dinas pimpinan

pada Sekretariat Daerah Kota

Denpasar 8. Mengatur dan menata acara formal di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang meliputi tata acara, tata tempat dan tata penghormatan.

Berdasarkan Tupoksi

tersebut secara garis besar tugas Bagian Humas dan

Protokol Sekretariat Daerah Kota Denpasar meliputi : a. Publikasi Publikasi

Kegiatan

Pemerintahan

dan

Pembangunan

Kota

Denpasar

dilaksanakan dengan memanfaatkan media yang ada baik cetak maupun elektronik (lokal maupun nasional). Publikasi dilaksanakan melalui Spot /Iklan layanan masyarakat, Adventorial, breaking Nesw, Feature, Iklan Ucapan serta penerbitan majalah Sewaka Dharma sebagai media informasi pelayanan publik. b. Dokumentasi Setiap pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Denpasar dibuatkan dokumentasi. Dokumentasi yang dibuat berupa foto-foto, rekaman gambar dalam bentuk video maupun kaset mini DV. Sambutan Walikota Denpasar di dokumentasikan dalam bentuk buku Himpunan Pidato Walikota Denpasar serta pembuatan buku data mini Selayang Pandang Kota Denpasar. 2. Keprotokolan.

Memberikan pelayanan kedinasan kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugas-tugas serta mengatur, menata berbagai acara serimonial di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar . Mengatur Perjalanan Dinas Daerah khususnya Perjalanan Dinas Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.


IV-183


Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja. 3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah / Wakil Kepala Daerah. a. Kegiatan : Dialog/Audience dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan /anggota

organisasi sosial dan

kemasyarakatan. b. Kegiatan; Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen /Luar Negeri. 4. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi a. Kegiatan:Pekan Informasi Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM. 5. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media. a. Kegiatan: Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Majalah. b. Kegiatan: Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.


IV-184


Tabel IV25 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 Yang dilaksanakan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

Target No

1

Program/Kegiatan

Realisasi

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Volume

Rp.

Volume

%

1 Paket

2,940,869,495

1 Paket

97.00%

1 Paket

77,850,000

1 Paket

100.00%

70,120,000

90.07%

90.00%

1,564,982,612

72.63%

Volume

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan : Pelayanan

2,211,572,060

75.20%

Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja

3

Program Peningkatan

2,154,687,500

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah a. Kegiatan : Dialog / Audiensi

1 Paket

1,200,000,000

1 Paket

80.00%

649,368,988

54.11%

1 Paket

954,687,500

1 Paket

100.00%

915,613,624

95.91%

dengan Tokoh-tokoh masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan b. Kegiatan : Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri 4

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi


IV-185

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH a. Kegiatan : Pekan Informasi

2 Kali

447,145,000

2 Kali

100.00%

387,808,900

86.73%

Pembangunan dan Peningkatan Wawasan SDM 5

Program Kerjasama Informasi

2,440,892,500

100.00%

2,268,246,126

92.93%

100.00%

155,565,000

94.47%

dengan Mass Media a. Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

1400

164,675,000

Majalah

1400 Majalah

Pemerintah Daerah Melalui Majalah b. Kegiatan : Penyebarluasan

1 Paket

2,276,217,500

1 Paket

100.00%

2,112,681,126

92.82%

-

8,061,444,495

-

97.40%

6,503,729,698

80.68%

Informasi Pembangunan Daerah

JUMLAH

A.3 Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1. Secara umum permasalahan pada Bagian Humas dan Protokol masih kekurangan (protocol

pegawai/staf maupun

dalam

MC)

melaksanakan

dan

peliputan

tugas

keprotokolan

(fotografer

dan

videographer/cameramen) serta petugas administrasi. Disamping hal tersebut Sarana dan prasarana berupa alat-alat peliputan masih terasa kurang. Belum semua petugas fotografer memegang camera sendiri-sendiri termasuk kelengkapan lainnya seperti lensa tele, Lensa Wide, flash monopod dsb. 2. Realisasi Anggaran yang capainnya dibawah 80% pada tahun ini meliputi : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi keuangan hanya 75,20 %. Yang menjadi permasalahan dalam capaian target yang telah ditetapkan, karena pada


IV-186


kegiatan ini terdapat Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan ( Walikota, Wakil Walikota dan Sekretariat) yang meliputi; - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan - Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri. Belanja Perjalanan Dinas untuk Pimpinan sifatnya On Call sangat tergantung dari frekuensi kehadiran pimpinan untuk memenuhi undangan /acara keluar daerah . Jumlah atau frekuensi undangan tidak bisa diprediksi sifatnya sangat fluktuatif b. Program Pelayanan Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pada Kegiatan Dialog / Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota

organisasi sosial dan

kemasyarakatan khususnya

Belanja makanan dan minuman kegiatan Bazzar dan belanja makanan dan minuman jamuan tamu/tokoh masyarakat yang realisasi keuangannya hanya mencapai 54,11 %. Hal ini disebabkan jumlah undangan kegiatan Bazzar dan Jamuan tamu tokoh masyarakat pada tahun ini frekuensinya sangat sedikit. Disamping frekuensinya sedikit kegiatan Bazzar lebih banyak Bazzar kupon. Solusi : a. Dalam mengatasi kekurangan pegawai/staf pada Bagian Humas dan Protokol solusi yang kami tempuh

memaksimalkan peran pegawai/staf yang ada

dengan 1 (satu) orang staf untuk menangani 2 (dua) atau lebih kegiatan pada even-even tertentu Disamping itu

memberikan tugas tambahan untuk

penanganan administrasi bagi petugas protocol dan paramu tamu. Demikian juga dengan kekurangan sarana dan prasarana camera dan kelengkapannya Bagian Humas dan Protokol dalam pelaksanaan tugas peliputan memanfaatkan


IV-187


sarana yang ada secara bergantian, dengan memperhatikan

skala prioritas

kegiatan. b. Mengingat Belanja Perjalanan Dinas pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sangat sulit diprediksi dan sifatnya fluktuatif dan merupakan anggaran on call, solusi yang kami tempuh mengacu pada realisasi tertinggi anggaran sejenis pada tahun-tahun sebelumnya c. Untuk realisasi anggaran Belanja makanan dan minuman kegiatan Bazzar dan belanja makanan dan minuman jamuan tamu/tokoh masyarakat yang realisasi keuangannya tidak mencapai target, hal ini sangat tergantung dari jumlah undangan Bazzar yang diterima Bapak Walikota. Undangan Bazzar dan jamuan tamu tokoh masyarakat sulit diprediksi. Solusi yang kami tempuh merasionalisasi perencanaan anggaran yang mengacu pada

realisasi anggaran

kegiatan sejenis pada tahun sebelumnya

Bagian Pemerintahan BagianPemerintahan Belanja Langsung i.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

ii. Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah 2.1

Kegiatan Koordinasi dalam Penyusunan LPPD Kota Denpasar

iii. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 3.1. Kegiatan Fasilitasi Pembakuan Nama Rupa Bumi iv. Program Kerjasama Pembangunan 4.1. Kegiatan Pelaksanaan Apeksi Tahunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-188


v. Program Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 5.1. Kegiatan Pembinaan Kecamatan di Kota Denpasar 5.1. Kegiatan Lomba Inovasi kelurahan/Desa di Kota Denpasar vi. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum 6.1. Kegiatan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan vii. Program Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 7.1. KegiatanPenataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah viii. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 8.1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan(Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Pemerintah dengan Masyarakat) ix. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 9.1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

Tabel IV. 26 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar PROGRAM/KEGIATAN

Target

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp.)

Fisik Volume

Keuangan %

Volume

100

134.780.050

%

BelanjaLangsung 1

Program PelayananAdministrasiPerkantoran a.

PelayananAdministrasiPerkant

100%

178.020.000

100%

75,71

oran 2

Program PeningkatanPelayananKedinasanKep ala Daerah danWakilKepala Daerah


IV-189

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH a.

KegiatanKoordinasiDalamPen

65 buku

105.989.200

65 buku

100

74.240.550

70,05

KegiatanFasilitasiPembakuanN

4

44.020.000

4

100

34.274.800

77,86

amaRupaBumi

kecamatan

yusunan LPPD Kota Denpasar 3

Program Penataan Daerah OtonomiBaru a.

4

Kecamatan

Program Kerjasama Pembangunan a.

KegiatanPelaksanaanApeksiTa

100

201.500.000

100%

100

124.611.400

61,84

KegiatanPembinaanKecamatan

4

149.267.500

4

100

85.810.700

57,49

di Kota Denpasar

kecamatan

0

0

0,00

100

42.988.700

70,37

100

149.420.400

87,37

5 Are

100

1.213.250.000

97,06

100%

100

972.563.490

94,31

hunan 5

Program PembinaanKecamatandanKelurahan a.

b.

KegiatanLombaInovasiKelurah

kecamatan 192.805.000

an/Desa di Kota Denpasar 6

Program PenyelenggaranPelayananUmum a.

KegiatanPeningkatanKualitasP

1

elayananAdministrasiTerpadu

Kecamatan

61.091.200

1 kecamatan

Kecamatan 7

Program PenataanPenguasaan, Pemilikan, PenggunaandanPemanfatan Tanah a.

KegiatanPenataanPenguasaan,

30

171.029.000

30

Pemilikan,

sertifikat, 2

sertifikat, 2

PenggunaandanPemanfaatan

BalikNama

BalikNama

Tanah 8

Program PenyelesaianKonflikkonflikPertanahan a.

KegiatanFasilitasiPenyelesaian

5 Are

konflik-KonflikPertanahan

1.250.000.00 0

(PenyelesaianTukar-Menukar Tanah PemerintahdenganMasyarakat 9

Program PengembanganWawasanKebangsaan a.

PeningkatanKesadaranMasyar

100%

1.031.205.00


IV-190

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH akatakanNilai-

0

nilaiLuhurBudayaBangsa

A.3 Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1.

Kegiatan Lomba Inovasi Kelurahan/Desa tidak dilaksanakan (realisasi nol persen) karena sudah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2.

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi Keuangannya tidak mencapai 80 % disebabkan belanja konsumsi yang dianggarkan untuk Rapat Evaluasi Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Program Pembangunan.

3.

Kegiatan Koordinasi Dalam Penyusunan LPPD Kota Denpasar realisasi keuangannya tidak mencapai 80% karena belanja perjalanan dinas yang direncanakan untuk mengajak beberapa SKPD tidak terlaksana.

4.

Kegiatan Pembinaan Kecamatan realisasi keuangan tidak mencapai 80% karena belanja perjalanan dinas yang direncanakan untuk mengajak beberapa SKPD tidak terlaksana.

5.

Kegiatan Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi realisasi keuangan tidak mencapai 80% karena

Kegiatan

tersebut baru dianggarkan

dalam DPA

Perubahan 6.

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan realisasi keuangannya tidak mencapai 80% karena kegiatan tersebut juga baru dianggarkan di DPA Perubahan.

7.

Kegiatan Apeksi Tahunan realisasi keuangan tidak mencapai 80% karena belanja Sewa Pakaian Tari tidak terealisasi dimana Pemkot Denpasar tidak mengikutsertakan penari untuk mengisi acara Rakernas APEKSI di Kupang.


IV-191


Solusi Untuk tahun selanjutnya kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.

Bidang Kesejahteraan Rakyat. Belanja Langsung. 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 1.1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial 3. Program pengembangan nilai budaya 3.1.Pembinaan kegiatan keagamaan 3.2.Parade baleganjur peringatan serangan umum kota denpasar 3.3.Upakara piodalan keagamaan 3.4.Ngaturang penganyar 3.5.Pemberdayaan sekaa teruna 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.1. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan dengan LSM dan Pengusaha Swasta 5. Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.1. peringatan serangan umum Kota Denpasar 5.2 peringatan hari kebangkitan nasional 5.3 peringatan hari pahlawan margarana 5.4 peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat


IV-192


Tabel IV.27 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Denpasar. NO

1

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET Fisik Keuangan Volume ( Rp )

Fisik Volume

REALISASI Keuangan % Volume %

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

186.100.000

Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran 2

1 th

Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

186.100.000

1 th

100%

172.251.000

92,56%

1 th

100%

145.141.000

81%

179.800.000

Kegiatan : Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial 3

1 th

179.800.000

Program : Pengembangan Nilai Budaya

10.049.084.110

Kegiatan :

4

Pembinaan Kegiatan Keagamaan

1 th

866.900.000

1 th

100%

626.250.000

72,24%

Parade Baleganjur Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar

1 th

454.744.110

1 th

100%

454.144.000

99,87 %

Upakara Piodalan Keagamaan

1 th

5.088.340.000

1 th

100%

5.015.374.000

99%

Ngaturang Penganyar

1 th

2.990.125.000

1 th

100%

1.137.125.000

38,03%

Pemberdayaan Sekaa Teruna

1 th

648.975.000

1 th

100%

595.336.000

91,73%

Program : Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

73.500.000


IV-193

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Budaya Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kemitraan dengan LSM dan Perusahaan Swasta 5

1 th

73.500.000

1 th

100%

72.700.000

98,91%

99,06 %

Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : Penyelenggaraan Peringatan Serangan Umum Kota Denpasar

1.597.532.500

1 th

234.165.000

1 th

100%

231.975.000

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

1 th

27.300.000

1 th

100%

27.300.000

Peringatan Hari Pahlawan Margarana

1 th

702.957.500

1 th

100%

676.876.500

1 th

633.110.000

1 th

100%

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat melalui Pengembangan Olahraga Rekreasi

100%

96,29%

609.585.500

96,28%

A. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1. Masalah Bantuan Sekaa Teruna yang dialokasikan di Bantuan Khusus Keuangan ( BKK ) Tahun 2013 : a. Masing- masing Sekaa Teruna di masing- masing kecamatan, ada beberapa Sekaa Teruna yang sangat terlambat bahkan sama sekali tidak memenuhi atau mengumpulkan persyaratan tata kelola keuangan untuk proses pencairan dana bantuan tersebut. b. Pihak Pemerintah / Aparatur khususnya bagian Kesra Setda Kota Denpasar telah

berkali-

kali

berkoordinasi

dan

mengkomunikasikan

tentang

persyaratan tersebut, namun dari pihak Sekaa Teruna tetap masih ada keterlambatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-194


c. Pihak Pemerintah tetap melaksanakan konsep yang merupakan kewajiban untuk melakukan Sesanthi “ Sewaka Dharma “. 2. Masalah Pemberian Santunan Pemangku

berupa biaya pengobatan kepada

Pemangku Se- Kota Denpasar Tahun 2013. a. Proses Pengamprahan dana tersebut yang diposkan pada Anggaran Perubahan Bagian Kesra Setda Kota Denpasar, tergantung pada para pemangku yang sakit dan yang dirawat di Rumah Sakit. b. Masing- masing Pemangku di berikan bantuan maksimal 4.000.000 sesuai dengan kwitansi yang diberikan di Rumah Sakit. 3. Masalah Kegiatan Penganyar di Pura Luhur Uluwatu Tahun 2013. a. Pemerintah Kota Denpasar akan melaksanakan Upacara Penganyar di Masing- masing Pura Kahyangan Jagat yang merupakan Amongan dan Emponan Pemerintah Kota Denpasar yang bersifat rutinitas. b. Untuk tahun anggaran 2013 pemerintah sudah menganggarkan untuk ngaturang penganyar di Pura Luhur Uluwatu yang pelaksanaannya 6 bulan sekali. Pada anggaran induk 2013 kegiatan penganyar tersebut sudah di laksanakan, namun pada Anggaran Perubahan Tahun 2013 karena ada sesuatu dan lain hal kegiatan tersebut tidak bias dilaksanakan, sedangkan pada tahun 2014 pemerintah tetap menganggarkan dan melaksanakan sesuai rutinitas setiap 6 bulan sekali. 4. Masalah Pemberian Punia di Pura-pura Kahyangan Tiga, Sad Kahyangan, Subak, dan Ratu Begawan Penyarikan. a. Pemberian Punia akan di serahkan di Pura- pura diatas tersebut tergantung pada surat yang diajukan oleh panitia Karya atau Pura yang di terima di Bagian Kesra Setda Kota Denpasar. b. Mengenai besarnya jumlah dana yang akan di serahkan tergantung pada kebijakan Pimpinan Kepala Bagian atau Kebijakan Bapak Walikota Denpasar.


IV-195


c. Pada Tahun Anggaran Tahun 2014 bagian Kesra Setda Kota Denpasar Tetap menganggarkan Anggaran Punia tersebut sesuai dengan surat yang diterima di bagian Kesra Setda Kota Denpasar. 5. Terdapat selisih / sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada

Dokumen

kerja outsoursing

Penggunaan Anggaran disebabkan karena tenaga

yang direkrut tidak sesuai dengan perencanaan. Dari

perencanaaan awal tenaga kerja yang direkrut berkualifikasi pendidikan S – 1 tetapi yang lolos kualifikasi tingkat pendidikannya SMU. Permasalahan lain disebabkan karena adanya tenaga kerja out sourcing yang mengundurkan diri. 6. sulan – usulan kegiatan yang diajukan oleh kelompok masyarakat tidak tepat Waktu -

Proposal tidak lengkap; tidak dilampirkan KTP pemohon hibah, alamat tidak jelas,

proposal tidak disertai / diketahui oleh aparat

pemerintah setempat ( kadus/kaling, kades/lurah dan camat ). -

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dikirim tidak tepat waktu

Solusi : 1. Melakukan perekruitan dan mendata kembali kualifikasi tenaga outsourcing yang akan direkrut serta menyesuaikan pengupahannya berdasarkan UMR yang berlaku. 2. Melaksanakan kegiatan monitoring ke kecamatan dan desa/ kelurahan se – Kota

Denpasar.

3. Melaksanakan study banding ke Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang

telah

melaksanakan

dengan

baik

dan

tertib

ketentuan

Permendagri No 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 39 Tahun 2012


IV-196


Bagian Kerjasama Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.1 Pengembangan jaringan kerjasama luar Negeri 3. Program Kerjasama Pembangunan 3.1 Fasilitasi Koordinasi Kerjasama antar Daerah 3.2 Evaluasi dan monitoring perjanjian kerjasama 3.3. Penyusunan Master Plan Kerjasama A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan wajib Pemerintahan umum pada Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar

Tabel IV.28 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar Target Program /kegiatan

Fisik

Keuangan

Volume Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi

(Rp)

Fisik Volume

Keuangan %

(Rp)

%

100%

Rp

440.675.500

100

%

Rp. 382.095.631

86,71

Evaluasi dan monitoring Perjanjian Kerjasama

100%

Rp 114.090,000

100

%

Rp. 111.252.500

97,51

Fasilitasi Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

4 kota

Rp

173.620.000

100

%

Rp. 148.177.050

85

Penyusunan Master Plan Kerjasama

100%

Rp. 69.250.000

100

%

Rp. 67.902.500

Program Kerjasama Pembangunan

98,05 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


IV-197

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri

1 kota

Rp 658.900.000

100

%

Rp. 604.685.400

91,77

A.3. Permasalahan dan solusi Permasalahan 1. Belum ada database yang cukup baik mengenai Kerjasama. Selama ini Kerjasama biasanya terbentuk atas inisiatif daerah sendiri. Masih sangat kurang fasilitasi atau inisiasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. 2. Rumit dan panjangnya proses administrasi dalam rangka menembus kerjasama luar Negeri terutama dalam kaitannya dengan full power dalam rangka penandatanganan MoU oleh Kepala Daerah.

Solusi 1. Menyusun Master plan kerjasama Pemerintah Kota Denpasar, yang memuat diantaranya target-target capaian kebijakan Kerjasama Pemerintah Kota Denpasar. 2. Upaya yang dilakukan dengan berhubungan langsung dengan pihak Luar

Negeri terlebih dahulu dengan difasilitasi dengan KBRI atau

komjen.

Urusan Wajib Pemerintahan Umum Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD merupakan unsur dukungan dan pelayanan yang di pimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu kepada visi dan misi yaitu terwujudnya Sekretariat dewan yang profesional Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-198


dan kreatif dalam mendukung efektifitas dan produktifitas dewan sebagai badan legislasi, anggaran dan pengawasan, dan dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan Sekretariat DPRD menangani urusan wajib pemerintahan umum yang dalam tahun anggaran 2013 melaksanakan program dan kegiatan yang target kinerja serta realisasinya sesuai uraian berikut : Urusan Wajib Pemerintah Umum Sekretariat DPRD. Belanja tidak langsung 1. Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Belanja Sekretariat Belanja Langsung 1. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.1

Pembahasan rancangan peraturan daerah

1.2

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan/hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah tokoh masyarakat dan tokoh agama.

1.3

Rapat-rapat paripurna/sosialisasi peraturan daerah.

1.4

Kegiatan reses

1.5

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

1.6

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1.7

Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat kelengkapan Dewan

1.8

Penerbitan tabloid aspiratip

1.9

Kegiatan fraksi

1.10 Penyelenggaraan kegiatan olah raga 1.11 Pembahasan ranperda inisiatif DPRD 2. Program Peningkatan disiplin aparatur 2.1 Pengadaan pakaian dinas DPRD 3. Program Pelayanan administrasi perkantoran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-199


3.1 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD 3.2 Pelayanan administrasi perkantoran 4. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.2 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor 5. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar, belanja tidak langsung anggaran Rp. 18.440.527.428 realisasi Rp. 17.871.282.508 atau 96,91 %, dan belanja langsung diwujudkan melalui 5 (lima) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 37.793.347.140,realisasinya sebesar Rp 25.303.530.633 atau 66,95 %. Target : 1 Belanja tidak langsung

Rp

18.440.527.428,-

Belanja pegawai

Rp

18.440.527.428,-

2 Belanja langsung

Rp

37.793.347.140,-

Belanja Pegawai

Rp

263.475.000,-


Rp

35.746.363.210,-

Belanja modal

Rp

1.783.508.930,-

Realisasi : 1 Belanja tidak langsung

Rp

17.871.282.508,- (96,91%)

Belanja pegawai

Rp

17.871.282.508,-

2 Belanja langsung

Rp

25.303.530.633,- ( 66,95%)

Belanja pegawai

Rp

221.580.000,-


Rp

23.570.476.283,-

Belanja modal

Rp

1.511.474.350,-


IV-200


Tabel IV.29 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Program/Kegiatan Belanja Tidak Langsung 1 Belanja DPRD 2 Belanja Sekretariat Belanja Langsung Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 1.1. Pembahasan rancangan peraturan daerah. 1.2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama. 1.3. Rapat-rapat paripurna/sosialisasi Peraturan Daerah 1.4. Kegiatan reses

1.5. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dan luar negeri 1.6. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1.7. Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan DPRD Kota Denpasar. 1.8. Penerbitan tabloid aspiratif 1.9. Kegiatan Fraksi

1.10. Penyelenggaraan kegiatan olahraga 1.11. Pembahasan ranperda inisiatif DPRD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.1. Belanja Pakaian Dinas DPRD

Fisik Volume 45 org 58 org

24 kali 15 perda 132 kali 66 Kep

14 kali 14 bh Kep 3 kali 3 Cak. Usulan 2 Cak. Kunker 45 org 3 kali 45 Org 24 kali 45 Org



13.987.027.300 4.445.600.128

45 Orang 58 Orang

5.839.630.000 11 kali 9 perda 170.171.000 72 kali 72 Kep

Keuangan (Rp) %

%

100 13.660.619.548 97,67 100 4.210.662.960 94,72

51,28

3.498.983.300 59,92

72,73

120.750.000 70,96

14 kali 14 bh Kep

100

165.791.400 33,88

3 kali 3 Cak. Usulan 4.540.188.000 1 Cak. Kunker 45 org 3.408.960.000 3 kali 45 Org 13.415.600.000 22 kali 45 Org

100

1.980.495.000 91,30

97,87

3.344.442.500 73,66

100

2.044.251.300 59,97

91,67

8.794.651.075 65,56

0 100

0 0 161.463.500 86,97

100

34.281.000 86.77

489.285.000

2.169.120.000

2.000 bh 5 Cak. Kep 5 Cak. Kep 1 kali 45 Org 24 kali rapat 2 bh perda

79.280.000 0 185.657.500 5 Cak. Kep 5 Cak. Kep

3 Jenis 45 Org

229.500.000

39.510.000 -

1 kali 45 Org -

3 Jenis 45 Org

-

100

-

-

220.275.000 95,98



IV-201


Program/Kegiatan 3.1. Penyedian jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD.



4.2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5.1. Sosialisasi peraturan perundangundangan. Jumlah

Fisik Volume 2 Cak. Jaminan 45 Org & Keluarga

Target Keuangan (Rp) 675.000.000

Realisasi Fisik Volume 2 Cak. Jaminan 45 Org & Keluarga

25 Cakupan 25 Cakupan

2.181.796.600

4 Cakupan 4 Cakupan 7 Cakupan 7 Cakupan

4.021.652.840 4 Cakupan 4 Cakupan

1 kali 13 orang

25 Cakupan 25 Cakupan

% 100

Keuangan (Rp) % 675.000.000 100

100

1337.326.073 61,29

100

45.000.000 5 Cakupan 71,43 5 Cakupan

302.996.200

1 kali 13 orang

37.793.347.140

100

2.771.714.685 68,92

27.654.500 61,45

126.451.300 41,73 25.303.530.633

Permasalahan dan solusi: 1. Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah pisik terealisasi 11 kali rapat dari target 24 kali rapat dan Peraturan Daerah yang dibuat dan disahkan sebanyak 9 buah dari target 15 buah Peraturan Daerah jadi secara pisik realisasinya 51,28 % dan realisasi keuangan untuk perjalanan dinas konsultasi Pansus realisasinya Rp 3.498.983.300,- dari target anggaran Rp. 5.839.630.000 atau 59,92 %. Ini disebabkan karena : 1) Rancangan Perda yang masuk ke DPRD sampai awal bulan Desember 2013 hanya 9 buah rancangan. 2) Perjalanan dinas untuk konsultasi mencari pembanding berkaitan dengan Perda yang dibahas jadi tidak maksimal sesuai target.


IV-202


Solusi -

:

Kedepan Badan Legislasi mengupayakan koordinasi yang lebih intensip dengan eksekutif agar Prolegda lebih banyak dibuat.

-

Penganggaran perjalanan dinas untuk lebih efektif agar ditentukan lebih awal daerah tujuan yang dikunjungi untuk konsultasi mencari pembanding.

-

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2013.

2. Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama secara fisik terealisasi 72 kali rapat dari target 132 kali rapat dan dihasilkan 72 keputusan dari target 66 keputusan atau 72,73% dan realisasi keuangan Rp.120.750.000 dari target Rp. 170.171.000 atau 70,96%. Ini disebabkan karena : -

Menjelang

pemilu

masyarakat/tokoh

legislative agama

agak

kegiatan/aktivitas menurun

rapat/hearing

intensitasnya

karena

tokoh dewan

disibukkan kegiatan turun langsung ke daerah konstituennya untuk mesima krama, karena menjelang pemilu. Solusi: -

Kedepan di tahun-tahun menjelang pemilu dalam penganggaran kita prediksi intensitas kegiatannya agar lebih efektif.

3. Kegiatan rapat rapat paripurna/sosialisasi peraturan perundang undangan pisik terealisasi 14 kali rapat dari target 14 kali rapat dan keputusan yang dihasilkan sebanyak 14 keputusan dari target 14 keputusan jadi secara pisik realisasinya

100

% dan keuangan realisasinya Rp 165.791.400,- dari target anggaran Rp. 489.285.000,atau 33,88 % Ini disebabkan karena :


IV-203


1) Waktu pelaksanaan rapat paripurna diefisienkan tergantung perkembangan permasalahan yang timbul dalam rapat paripurna. 2) Adanya informasi dari induk partai Anggota Dewan bahwa dalam pemilu legislatif tahun 2014 Anggota Dewan yang pindah ke partai lain di PAW. kenyataannya sampai tahun anggaran 2013 berakhir tidak dilaksanakan PAW sehingga anggarannya tidak terealisasikan. Solusi

:

- Di tahun mendatang pelaksanaan rapat paripurna pelaksanaannya sesuai tahapan peraturan perundang undangan yang berlaku. - Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2013.

4. Kegiatan Kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan Luar Negeri secara fisik terealisasi 1 cakupan kunker dari target 2 cakupan kunker dengan jumlah 45 orang dari target 45 orang. Jadi secara fisik realisasinya 97,87% dan realisasi keuangannya Rp.3.344.442.500 dari target Rp.4.540.188.000 atau 73,66% Ini disebabkan karena : Keputusan pimpinan DPRD saat perencanaan kunjungan diputuskan tujuan kunjungan kerja ke Eropa tetapi dalam pelaksanaannya kebanyakan anggota dewan melaksanakan kunjungan kerja ke Asia dan Australia sehingga anggaran tersisa. Solusi: Di tahun mendatang mohon kepada Dewan agar dalam pelaksanaan kunjungan ke luar negeri sesuai dengan keputusan saat merancang anggaran.

5. Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD pisik terealisasi 3 kali bimtek dari target 3 kali bimtek dengan jumlah 45 orang dari target 45 orang jadi secara pisik realisasinya

100 % dan realisasi keuangan Rp2.044.251.300,- dari

target anggaran Rp. 3.408.960.000,- atau 59,97 %. Ini disebabkan karena : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-204


1) Ada rencana pelaksanaan bimtek lagi 1 kali

untuk pendalaman tentang

persiapan para Anggota Dewan dalam menghadapi pemilu legislasi 2014. Tetapi tidak terealisasi karena kekurangan waktu pelaaksanaan. Solusi

:

- Di tahun mendatang pelaksanaan bimtek disesuaikan dengan target, waktu dan materi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.

Sisa

anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2013.

6. Kegiatan Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan pisik terealisasi 22 kali kunker dari target 24 kali kunker dengan jumlah yang 45 orang dari target 45 orang jadi secara pisik realisasinya 91,67 % dan realisasi keuangan untuk perjalanan dinas konsultasi Rp 8.794.651.075,- dari target anggaran Rp. 13.415.600.000 atau 65,56 %. Ini disebabkan karena : 1) Dalam rencana kunjungan kerja dalam rangka konsultasi untuk peningkatan wawasan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD setiap tahunnya tidak pernah lebih awal ditentukan tujuan daerah yang dikunjungi, sehingga dalam penganggaran dirancang tujuan daerah Jakarta dengan lama 4 hari. Dalam pelaksanaanya sering yang dikunjungi daerah lebih dekat dengan waktu 3 hari. 2) Juga dalam pelaksanaannya menerapkan efisiensi intensitas kunjungannya. Solusi

:

- Kedepan penganggaran perjalanan dinas diupayakan dibuat lebih efektif dengan lebih awal menentukan tujuan daerah yang dikunjungi dan berapa hari lamanya agar penganggaran lebih efisien. - Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2013.


IV-205


7. Kegiatan Penerbitan tabloid aspiratif dengan target fisik 2000 buah tabloid dan keuangan

target

Rp.79.280.000,-

realisasi

pisik

maupun

keuangan

0

%

Ini disebabkan karena : 1) Masih koordinasi untuk mensinkronisasi formulasi format tampilan tabloid Solusi

:

- Anggaran yang tidak terpakai disetorkan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2013. - Di tahun anggaran 2014 diupayakan bisa terealisasi karena sangat bermanfaat. untuk mensosialisasikan kegiatan DPRD di masyarakat.

8. Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran pisik terealisasi 25 cakupan layanan dari target 25 cakupan layanan jadi secara pisik realisasinya 100 % dan realisasi keuangan Rp 1.337.326.073,- dari target anggaran Rp.2.181.796.600 atau 61,29 % Ini disebabkan karena : 1) Karena direnovasinya gedung DPRD sehingga ada pengurangan penggunaan listrik dan telepon, juga disebabkan tidak realisasinya advertorial kegiatan dewan dan

tidak

terealisasi

secara

maksimal

perjalanan

dinas

staff

untuk

mengantisipasi undangan kedinasan. Solusi

:

- Kedepan penganggaran akan terus diupayakan agar lebih efektif dan efesien.

9. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pisik terealisasi 4 cakupan peningkatan sarana dari target 4 cakupan peningkatan sarana

secara pisik

realisasinya 95 % dan realisasi keuangan Rp 2.771.714.685,- dari target anggaran Rp. 4.021.652.840 atau 68,92%. Ini disebabkan karena : 1) Adanya penghematan pemeliharaan kendaraan seperti suku cadang karena kendaraan jabatan maupun operasional kebanyakan masih baru, kerusakannya sangat jarang. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-206


2) Kegiatan kendaraan dinas operasional, komisi maupun sekretariat intensitasnya menurun sehingga penggunaan BBM untuk kendaraan dinas operasional tidak maksimal sesuai porsi yang dianggarkan. 3) Tidak terealisasinya penanaman pohon jepun dihalaman parkir. 4) Adanya sisa anggaran akibat penawaran rekanan dibawah pagu anggaran baik melalui lelang, penunjukan maupun pengadaan langsung. Solusi

:

- Kedepan setelah pemilu legislatif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan intensitasnya meningkat sebagai badan legislasi penganggaran dan pengawasan sehingga berdampak kepada padatnya intensitas operasional komisi maupun kesekretariatan. - Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silfa tahun 2013.

10. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan secara fisik terealisasi 1 kali bimtek dari target 1 kali dengan jumlah 13 orang atau 100% dan realisasi keuangan Rp.126.451.300 dari target anggaran Rp.302.996.200 atau 41,73%. Ini disebabkan karena : -

Ada rencana pelaksanaan bimtek yang sifatnya undangan dari lembaga terkait mengenai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, tata tertib maupun sertifikasi pengadaan barang dan jasa, tetapi sampai akhir tahun anggaran berakhir tidak terealisasikan karena kendala waktu.

Solusi: -

Di tahun mendatang pelaksanaan bimtek disesuaikan dengan target, waktu yang ada dan materi yang diperlukan sesuai dengan pelaksanaan tugas sekretariat.

-

Sisa anggaran disetorkan ke kas daerah sebagai silfa tahun 2013


IV-207


Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan merupakan instansi yang memfokuskan diri pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Denpasar. Trend pendapatan setiap tahun telah mengalami peningkatan. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan antara lain : Pendapatan Asli Daerah 1.Pendapatan Pajak Daerah. 2.Lain-lain Pendapatan yang syah Dana Perimbangan. 1.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Belanja Langsung. 1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 3.1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 5.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah. 5.1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. 5.2. PenyusunanKebijakan Akuntansi Pajak Daerah. 5.3. Pelayanan PBB Kebijakan Akutansi Pajak Daerah. 5.4. Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi Wajib Pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota dan bagi Tanah Produktif yang diperuntukan untuk Pertanian . 5.5. Penilaian Wajib Pajak terbaik di Kota Denpasar 5.6. Penyelenggaraan Sosialisasi Perda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-208


5.7. Pemeliharaan dan Peremajaan Data BaseWwajib Pajak Daerah. di Kota Denpasar. 5.8. Penyusunan norma, standar, prosedur pelayanan dan sistem manajemen mutu ISO A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar, diwujudkan melalui 5 ( lima ) program dan 12 ( dua belas ) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.615.205.780,00 Target : 1.


Rp. 28.541.463.887,00

- Belanja pegawai

Rp. 28.541.463.887,00

2. Belanja langsung

Rp. 12.615.205.780,00

- Belanja Pegawai

Rp.

298.440.000,00


Rp. 11.297.125.780,00

- Belanja Modal

Rp.


Rp. 28.217.731.817,00 (98,86%)

- Belanja pegawai

Rp. 28.217.731.817,00

1.019.640.000,00

Realisasi : 1. 2.

Belanja angsung l

Rp. 11.591.679.213,00 (91,89%)

- Belanja Pegawai

Rp.

281.415.000,00


Rp. 10.314.637.713,00

- Belanja Modal

Rp.

995.626.500,00

Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut

:


IV-209


Tabel IV.30 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar

NAMA KEGIATAN

TARGET

Fisik

Keuangan

Vol.

Rp.

REALISASI

Fisik

Keuangan

Vol.

%

Rp

%


1 paket

28.541.463.887

1 paket

100

28.217.731.817

98,86

1 paket

2.386.140.000

1 paket

100

2.121.671.282

88,91

1 paket

2.691.632.000

1 paket

100

2.305.804.071

85,66

80 stel

151.800.000

80 stel

100

151.800.000

100,00

100

858.787.600

96,95

Belanja Langsung 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran a. Pelayanan administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. a. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

dan 260

dan 260

bh

bh

4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. a. Kegiatan : Peningkatan

30 orang

885.791.000

30 orang

kapasitas sumber daya aparatur.

5. Program Peningkatan dan


IV-210

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH pengembangan pengelolaan keuangan daerah a. Intensifikasi dan ekstensifikasi

1 paket

529.172.280

1 paket

100

508.166.372

96,03

1 paket

295.772.000

1 paket

100

294.950.400

99,72

1 paket

287.163.200

1 paket

100

285.339.200

99,36

1 paket

7.735.000

1 paket

100

6.910.000

89,00

1 paket

572.901.500

1 paket

100

487.425.200

85,08

7114 wp

4.187.554.300

6410 wp

90,10

4.002.229.588

95,57

50 wp

520.597.000

50 wp

100

472.578.000

90,77

1 Paket

98.947.500

1 Paket

100

96.017.500

97,03

11.591.679.213

91,89

sumber-sumber pendapatan daerah. b. PenyusunanKebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. c. Pemeliharaan dan Peremajaan Data Base Wajib Pajak Daerah. d.

Penyelenggaraan Sosialisasi Perda.

e. f.

Pelayanan PBB Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi

Wajib

Pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota dan bagi Tanah Produktif yang diperuntukan untuk Pertanian g. Penilaian Wajib Pajak Terbaik di Kota Denpasar. h. Penyusunan Norma, Standar Prosedur Pelayanan dan Sistem Manajemen Mutu ISO 12.615.205.780

JUMLAH

100

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih adanya wajib pajak yang tidak memberikan data sesungguhnya tentang transaksi

yang

dilakukan,

sehingga

pemungutan

pajak

tidak

dapat

dilakukandengan tepat jumlah. 2. Masih adanya wajib pajak yang belum menyetorkan data-data terkait pajak tidak tepat waktu.


IV-211


A.3.2. Solusi. 1.

Sosialisasi tentang perpajakan perlu terus dilakukan, khususnya kepada wajib pajak baru, sehingga data-data yang terkait dengan pembayaran pajaknya menjadi lebih akurat

2.

Perlu adanya aktivitas jemput bola atau Monitoring Evaluasi sehingga target pemasukan pajak dapat dicapai dengan baik.

3.

Perlu adanya sangsi denda bagi wajib pajak yang terlambat menyetor pajaknya.

Urusan Wajib Pemerintahan Umum Inspektorat Inspektorat merupakan instansi yang mempunyai tugas mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan di Kota Denpasar. Sebagai instansi pengawas, Inspektorat diharapkan dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat juga berpartner dengan lembaga pengawas lain seperti KPK, BPKP dan BPK. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat antara lain : Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-212


4.1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. 4.2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. 4.3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. 4.4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 5.1. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 6.1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib. Urusan Wajib Pemerintahan Umum Urusan Wajib Pemerintahan Umum, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar, diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 2.740.918.400,-.


Rp 3.366.622.190,-

Belanja Pegawai

Rp 3.366.622.190,-

-

2. Belanja Langsung

Rp

2.740.918.400,-

-

Belanja Pegawai

Rp

520.510.000,-

-


Rp

2.129.358.400,-

-

Belanja Modal

Rp

91.050.000,-

Realisasi : 1. Belanja Tidak Langsung -

Belanja Pegawai

2. Belanja Langsung -

Belanja Pegawai

Rp 3.013.065.119,-(89,50%) Rp 3.013.065.119,Rp 2.471.372.705,-(90,17%) Rp

486.270.000,-


IV-213


-


Rp

1.895.627.705,-

-

Belanja Modal

Rp

89.475.000,-

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.31 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar No

1

Progres/Kegiatan

Target

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

Rp

Volume

%

Volume

%

1 Lap

634.325.500

1 Lap

100

621.880.955

98,04

1 Lap

533.950.000

1 Lap

100

484.708.850

90,78

25 Orang

668.471.000

25 Orang

100

559.987.400

83,78

Internal

36 LHP

279.239.800

36 LHP

100

253.885.550

90,92

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

12 LHP

101.623.000

12 LHP

100

84.162.800

82,82

1 Lap

157.598.500

1 Lap

100

148.936.600

94,50

1 Lap

209.150.500

1 Lap

100

193.985.800

92,75

Program

Pelayanan

Fisik

Keuangan

Administrasi

Perkantoran.

2

Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4

Program

Peningkatan

Pengawasan

Internal

Sistem dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Pelaksanaan

Pengawasan

Secara Berkala.

Kebijakan KDH. Tindak

Lanjut

Hasil

Temuan

Pengawasan. 5

Program Peningkatan Profesionalisme


IV-214


9

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan

1 Kali

67.560.100

1 Kali

100

48.579.750

71,91

1 Lap

89.000.000

1 Lap

100

75.245.000

84,54

Sistem

dan Prosedur Pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih kurangnya sumber daya aparatur serta sarana prasarana yang tersedia dikaitkan dengan tugas pengawasan yang begitu komplek terutama untuk pengawasan bidang keuangan 2. Masih dijumpai adanya temuan-temuan yang berulang terjadi di SKPD yang menjadi objek pengawasan. 3. Beberapa temuan hasil pemeriksaan tindak lanjutnya tidak dapat dituntaskan. 4. Realisasi keuangan untuk kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja hanya mencapai 71,91% disebabkan karena Belanja Transportasi dan Akomodasi yang dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,- tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena narasumber tidak memanfaatkan jasa transportasi dan akomodasi yang telah dianggarkan.

A.3.2. Solusi. 1. Secara bertahap perlu penyediaan sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang memadai khususnya dalam bidang pengawasan keuangan. Sumber daya aparatur yang sudah ada sekarang perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat dan sebagainya.


IV-215


2. Sosialisasi peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi demikian juga dalam pelaksaaan program/ kegiatan perlu semakin diefektifkan 3. Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan perlu lebih diintensifkan. Bersamaan dengan itu SKPD juga supaya lebih responsif terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa internal maupun external

Urusan Wajib Pemerintah Umum Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar Guna mewujudkan pembangunan multidimensi dan pelayanan prima bagi masyarakat kota, dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang memadai. Sampai akhir Desember tahun 2013 jumlah aparatur yang bertugas untuk melayani penduduk Kota Denpasar berjumlah 7530 orang, terdiri dari aparatur pemerintah yang memiliki jenjang pendidikan SD berjumlah 109 orang (1.45%), SMP berjumlah 175 orang (2,32%), SMA berjumlah 1.798 orang (23,88%), D1 berjumlah 73 orang (0,97%), D2 berjumlah 1.017 orang (13,51%), D3 berjumlah 566 orang (7,52%), D IV berjumlah 18 orang (0,24%), S1 berjumlah 3.449 orang (45,80%) dan S2 berjumlah 325 orang (4,32%). Secara kualitas, kondisi SDM Aparatur Pemerintah Kota Denpasar dapat dikatakan memadai, hal ini dapat dilihat dari data SDM Aparatur pada tahun 2013, dimana dari jumlah keseluruhan pegawai yang ada sebanyak 7.530 orang di Kota Denpasar, 45,80% didukung oleh tingkat pendidikan Strata Satu (S1), 4,32% persen dari Strata Dua (S2) dan 22,23% dari tingkat pendidikan Sarjana Muda. Tahun 2013, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan S-2 telah bertambah 23 orang (0,43%) dan S-1 bertambah 22 orang (1,69%) sehingga kualitas PNS Kota Denpasar lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dilain pihak, terjadi penurunan pegawai dari tahun 2012 sebanyak


IV-216


239 orang dari tahun lalu karena adanya mutasi kepegawaian baik pensiun maupun yang pindah keluar kota Denpasar. Kualitas aparatur yang mamadai ini akan lebih dioptimalkan perannya dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan cara menempatkan SDM aparatur ini, pada bidang tugas yang sesuai dengan kompetensinya. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar antara lain : Belanja Tidak Langsung 1.Belanja Pegawai. Belanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Pendidikan Kedinasan 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. II). 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. IV). 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Bintek/Workshop bagi PNS Daerah 4.2. Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah 4.3. Ujian Dinas 4.4. Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang Mengikuti Ijin Belajar 4.5. Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima 4.6. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5.1. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-217


5.2. Pembangunan/Pegembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 5.3. Penyususnan, Penyajian Informasi DUK dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian 5.4. Pembinaan Administrasi Kepegawaian 5.5. Pengembangan Karier Pegawai 5.6. Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian 5.7. Penyusunan Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar 5.8. Pendidikan Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS 5.9. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar, diwujudkan melalui

5 program dan 19

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.556.032.261,49.

Target : 1 2


Rp.

4.593.958.074,00

-Belanja pegawai

Rp.

4.593.958.074,00

Belanja langsung

Rp.

6.556.032.261,49

-Belanja Pegawai

Rp.

704.435.000,00


Rp.

5.211.390.861,49

-Belanja Modal

Rp.

640.206.400,00

Realisasi : 1


Rp.

4.288.409.687 ( 93,35%)

Rp.

4.288.409.687


IV-218


2

Belanja langsung

Rp.

5.589.742.409 ( 85,26%)

-Belanja Pegawai

Rp.

222.075.000


Rp.

4.791.032.426

-Belanja Modal

Rp.

576.634.983

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel IV.32 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Denpasar REALISASI Tahun 2013 PROGRAM DAN KEGIATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Belanja Pegawai

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

TARGET

REALISASI

FISIK

KEUANGAN

FISIK

Volume

(Rp)

Volume

%

KEUANGAN

%

(Rp)

100

4,593,958,074

100

100

4,288,409,687

93.35

100

4,593,958,074

100

100

4,288,409,687

93.35

1 Paket

100

1,130,493,213

88.04

BELANJA LANGSUNG 1

2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelayanan Administrasi Perkantoran Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 paket

1,284,081,287.49

1 paket

930,528,900

1 Paket

100

794,127,196

85.34

Program Pendidikan Kedinasan


IV-219


4

3.

a.

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. II).

2 orang

b.

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS (Diklat Kepemimpinan Tk. IV).

80 orang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Binte k/Workshop bagi PNS Daerah b. Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah c. Ujian Dinas d. Pemberian Biaya Pendidikan bagi PNS yang Mengikuti Ijin Belajar e. Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima f. Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil b. Pembangunan/P egembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

129,000,000

2 orang

100

123,687,500

95.88

2,048,910,500

80 orang

100

1,959,675,200

95.64

30 orang

300,000,000

30 orang

100

137,413,200

45.80

80 orang

134,005,500

80 orang

100

99,124,200

73.97

60 orang

46,667,500

26 orang

43

24,363,950

52.21

74 orang

442,662,500

74

100

441,416,500

99.72

40 orang

78,203,800

40 orang

100

53,879,350

68.90

33 orang

110,060,000

33 orang

100

90,564,400

82.29

849 CPNS

312,600,000

42

4,94

155,159,200

49.64

100

140,545,000

100

100

130,794,800

93.06


IV-220

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH c.

e.

f. g.

h.

i.

j.

Penyusunan, Penyajian Informasi DUK dan Pelaporan Mutasi Data Kepegawaian Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pengembangan Karier Pegawai Pengelolaan Administrasi Mutasi Kepegawaian Penyusunan Formasi dan Bezetting Pegawai Kota Denpasar Pendidikan Tugas Belajar Pasca Sarjana bagi PNS Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II

1008 buku

56,561,400

1008 buku

100

52,542,050

92.89

34 SKPD

120,593,484

34

100

87,554,510

72.60

3 kali

156,789,022

1 kali

33,33

66,026,890

42.11

1 paket

199,932,768

1 paket

100

179,899,750

89.98

544 Formasi

8,640,600

45 formasi

8,27

6,989,150

80.89

1 orang

43,000,000

1 orang

100

43,000,000

100.00

315 orang

13,250,000

598 orang

189,8 4

13,031,350

98.35

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

85.26 6,556,032,261,49

5,589,742,409

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Kegiatan 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bintek /Workshop bagi PNS Daerah Beberapa Diklat yang diikuti diselenggarakan di dalam Daerah sehingga tidak membutuhkan dana transportasi dan akomodasi. 1.2 Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang / Jasa Pemerintah Instruktur /narasumber yang direncanakan dari pusat ditetapkan oleh LKPP dari dalam daerah, sehingga terdapat efisiensi

pada Rekening

Honorarium dan Transportasi Akomodasi Narasumber 1.3 Ujian Dinas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-221


Dari Target 60 orang peserta yang mengikuti Ujian Dinas sebanyak 26 orang peserta karena pada tahun berjalan banyak calon peserta Ujian Dinas telah menempuh dan lulus pendidikan formal setingkat lebih tinggi sebagai syarat kenaikan pangkat berikutnya 1.4 Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima Instruktur/narasumber

yang

direncanakan

dari

pusat,

pada

pelaksanannya sebagian dari dalam daerah sedangkan instruktur/ narasumber pusat sebagian dibiayai dari Kabupaten Badung, sehingga terdapat efisiensi

pada Rekening Honorarium dan Transportasi

Akomodasi Narasumber

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada Kegiatan 2.1 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Perencanaan Pelaksaanan Tes Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Sistem CAT selama 21 hari namun ditetapkan selama 9 hari oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS karena jumlah pelamar yang masuk sebanyak 1.765 orang dari perkiraan jumlah pelamar sebanyak 3.000 orang sehngga rekening honorarium, konsumsi, dan transportasi dan akomodasi tidak dapat direalisasikan secara maksimal. 2.2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Instruktur /narasumber direncanakan dari pusat diambil dari dalam daerah sehingga rekening honorarium dan transportasi dan akomodasi tidak dapat dicairkan secara maksimal. 2.3 Pengembangan Karier Pegawai Persetujuan Rancangan Pengisian Jabatan Struktural yang lowong merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.


IV-222


A.3.2. Solusi. 1. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Kegiatan 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bintek /Workshop bagi PNS Daerah Kedepan koodinasi dengan SKPD lain yang membutuhkan akan lebih diitensifkan untuk memaksimalkan fungsi dana yang ada 1.2 Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang / Jasa Pemerintah Diupayakan untuk menetapkan jumlah narasumber pusat dan daerah mengacu pada kegiatan tahun sebelumnya 1.3 Ujian Dinas Peserta yang memenuhi persayaratan kepangkatan untuk mengikuti ujian dinas akan dikoordinasikan dengan kemungkinan menempuh pendidikan formal 1.4 Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima Diupayakan untuk menetapkan jumlah narasumber pusat dan daerah mengacu pada kegiatan tahun sebelumnya 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada Kegiatan 2.1 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kedepan sistem rekrutmen CPNS akan disempurnakan berdasarkan pengalaman tahun - tahun sebelumnya. Untuk hal ini koordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional ( Panselnas ) akan lebih diefektifkan lagi 2.2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Diupayakan untuk menetapkan jumlah narasumber pusat dan daerah mengacu pada kegiatan tahun sebelumnya 2.3 Pengembangan Karier Pegawai Memberikan informasi secara rutin tentang formasi yang lowong kepada Pejabat Pembina Kepegawaian


IV-223


Urusan Wajib Pemerintahan Kecamatan Denpasar dibagi menjadi empat kecamatan dan belum banayak melaksanakan urusan

pemerintahan,

mengingat

belum

dilakukannya

penyerahan

urusan

pemerintahan ke Kecamatan, oleh karena itu tugas – tugas yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Program yang dimiliki lebih banyak pada upaya pemenuhan akan kebutuhan pelaksanaan koordinasi yang lebih baik.

Kecamatan Denpasar Barat. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Peningkatan Wawasan / Bintek Aparatur b. Bintek Kadus / Kaling 4. Penataan Administrasi Kependudukan a. Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar 5. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-224


a. Pembinaan dan Evaluasi Karang Taruna di Kecamatan Denpasar Barat b. Forum Aksi Kwartir Ranting c. Pembinaan dan Evaluasi LBI d. Pembinaan UKS e. Pembinaan PSM 6. Pengembangan Nilai Budaya a. Lomba Utsawa Dharma Gita dan Lomba STT b. Pembinaan Desa Pekraman, Pembinaan Sekaa Teruna c. Penyelenggaraan Musbang Kecamatan/Kel/Desa 7. Program Kesehatan Masyarakat a. Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

A.2. Realiasasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Barat sedangkan target dan realisasi untuk masing – masing program dan kegiatan baik menyangkut fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut :


IV-225


Tabel IV.33 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Barat TARGET NO

PROGRAM /KEGIATAN

FISIK

KEUANGAN

Volume

(Rp.)

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 1

Belanja Pegawai

REALISASI

1 Tahun

BELANJA LANGSUNG

FISIK Volume

KEUANGAN %

Volume

%

8.442.219.716

8.054.799.203

4.267.291.716

4.135.038.879

4.267.291.716

1 Tahun

100

4.135.038.879

4.174.928.000

3.919.760.324

2.976.527.000

2.850.859.124

96,90%

93,88%

Program Pelayanan Administrasi

1

Perkantoran a.

Pelayanan Administrasi

1 Tahun

2.976.527.000

1 Tahun

100

2.850.859.124

95,77% 95,77%

Perkantoran 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Peningkatan

446.255.000 1 Tahun

446.255.000

1 Tahun

382.446.000

85,70%

382.446.000

85,70%

25.766.700

60,78%

100

-

0,00%

100

25.766.700

94,06%

100

Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber

3

a.

Daya Aparatur Peningkatan Wawasan / Bintek

42.392.500 1 Paket

15.000.000

1 Paket

Aparatur b.

4

Bintek Kadus / Kaling

1 Paket

27.392.500

1 Paket

Penataan Administrasi Kependudukan/


84,47%

IV-226

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 282.164.500 a.

Pelaksanaan E-KTP

1 Tahun

282.164.500

238.359.500 1 Tahun

100

238.359.500

84,47%

181.224.000

98,38%

di Kota Denpasar

Pemberdayaan Kelembagaan

5

Kesejahteraan Sosial/ a.

Pembinaan dan Evaluasi Karang Taruna di Kecamatan

184.204.000 1 Paket

51.050.000

1 Paket

100

49.550.000

97,06%

1 Paket

103.467.000

1 Paket

100

101.987.000

98,56%

c.

Denpasar Barat Forum Aksi Kwartir Ranting Pembinaan dan Evaluasi LBI

1 Paket

11.598.000

1 Paket

100

11.598.000

100,00%

d.

Pembinaan UKS

1 Paket

10.717.000

1 Paket

100

10.717.000

100,00%

e.

Pembinaan PSM

1 Paket

7.372.000

1 Paket

100

7.372.000

100,00%

183.855.000

99,09%

a.

Pengembangan Nilai Budaya Lomba Utsawa Dharma Gita dan

100

77.445.000

99,47%

b.

Lomba STT Pembinaan Desa Pekraman,

100

84.155.000

99,87%

100

22.255.000

95,00%

57.250.000

98,96%

100

57.250.000

98,96%

100

8.054.799.203

95,41%

b.

6

185.535.000 1 Paket

1 Paket

77.850.000

84.260.000

1 Paket

1 Paket

Pembinaan Sekaa Teruna c.

7 a.

Penyelenggaraan Musbang Kecamatan/Kel/Desa

Program Kesehatan Masyarakat Penanggulangan dan Pemberan-

1 Paket

23.425.000

1 Paket

57.850.000 1 Paket

57.850.000

1 Paket

tasan Penyakit Menular

Jumlah

8.442.219.716


IV-227


A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Untuk kegiatan Peningkatan Wawasan/Bintek Aparatur realisasinya 0% karena tidak ada surat undangan untuk mengikuti bintek-bintek di Kecamatan 2. Keterbatasan kuantitas serta kualitas SDM 3. Keterbatasan sarana dan prasarana 4. Kegiatan di Kecamatan dalam 1 tahun anggaran lebih banyak untuk penyelenggaraan kegiatan yang menjadi program SKPD lain yang harus diselenggarakan di tingkat kecamatan A.3.2. Solusi. 1.

Untuk tahun-tahun mendatang perlu adanya koordinasi antara SKPD dengan instansi terkait ditingkat pusat

2. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui pelatihan dan bintek 3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memperlancar koordinasi 4. Anggaran untuk kegiatan yang sifatnya inovatif sebagai upaya pemecahan permasalahan yang ada perlu juga untuk dialokasinya sesuai dengan kemampuan daerah

Kecamatan Denpasar Timur Belanja Tidak Langsung a.Belanja Pegawai Balanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-228


2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1.Peningkatan Wawasan/Bintek Aparatur Kecamatan 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.1.Penyelenggaraan dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular. 4.2. Lomba UKS . 4.3.Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna 4.4.Lomba Balita Sehat. 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.1. Menyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 6. Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.1 Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar 7.Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7.1.Pembinaan Karang Taruna 7.2.Forum aksi pramuka/Jambore pramuka 8.Program Pengembangan Nilai Budaya 8.1.Pembinaan Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya 8.2.Pembinaan Sekaa Teruna 8.3.Pembinaan Desa Pekraman

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib 1. Urusan Wajib Pemerintah Umum. 2. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Kecamatan, pada masing-masing kecamatan . Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan pada masing-masing kecamatan

dapat dilihat dalam tabel

berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-229


Tabel. IV.34 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Timur Target Program/Kegiatan

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik Volume

Keuangan %

Volume

%

Belanja Belanja Tidak Langsung

1.

Belanja Pegawai

Belanja Langsung 1, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a, Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 3, Program Peningkatan Kapalitas Sumber Daya Aparatur a. Peningkatan Wawasan/Bintek Aparatur Kecamatan 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat a.Pencegahan dan Pemberantasa Penyakit Menular dan wabah HIV/AIDS b.Lomba UKS c.Lomba Balita Sehat d.Penanangulangan Kanker Terpadu Paripurna 5.Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

1 Paket

8.187.867.084 4.816.350.739

93

5.211.436.628

4.816.350.739

92.41

3.628.770.925

3.371.516.345

93

2.402.506.608

95

2.402.506.608

95

318.083.237

95

2.535.177.425

1 Paket

100

2.535.177.425 1 Paket

335.386.000

1 Paket

335.386.000 1Keg 87 kaling/Kadu s

26.112.500

4 Desa/Kel.

165.920.000

55.632.500 40.112.500 25.112.500 45.062.500 21.025.000

1 Keg 1 Keg

a.Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan. a. Pelaksanaan E KTP di Kota Denpasar.

8.840.207.553 5.211.436.628

26.112.500

21.025.000

318.083.237 22.993.000

88

22.993.000

88

100

158.000.000

98

100 100 100 100 100

54.332.500 39.212.500 25.052.500 44.262.500 20.197.500

97,76 97,77 99,76 98,22

1 Keg 1 Keg

100

20.197.500

96

100

1 Keg 87 kaling/kadu s

1 Keg 1 Keg

11Desa/Kel.

137.280.000

11Desa/Kel.

30.386 orang

137.280.000

30.286 orang


100

96

39.600.000

29

39.600.000

29

IV-230

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a. Karang Taruna b. Jambore 8. Program Pengembangan Nilai Budaya a. Utsawa Dharma Gita dan Pentas Budaya b. Pembinaan Sekaa Teruna c. Pembinaan Desa Pekraman

1 Keg 1 Keg 300 Peserta

136.165.000 55.070.000 81.095.000

1 Paket

1 Keg 1 Keg 300

100

135.335.000 55.070.000 80.265.000

99 100 98,97

100

99 98,95

271.705..000 170.380.000

1 Paket

269.941.000 168.596.000

57.525.000 43.800.000

1 Sekaa 1 Desa

57.525.000 43.800.000

1 Sekaa Teruna 1 Ds Pekraman

100 100

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Semula dianggarkan untuk tenaga rekam 10 orang tetapi setelah Realisasi dipakai tenaga rekam hanya 3 orang, karena perekaman/pemotretan masyarakat

sudah

berkurang,

hal

itu

untuk

mengantisifasi

kebutuhan

Pengambilan E-KTP yang berlebihan. 2. Belum Optimalnya Kondisi antar Kasi. 3. Masih rendahnya kompotensi Pegawai dalam melaksanakan tugas. . A.3.2. Solusi. 1.

Dipakai 3 orang tenaga, kerena perekaman/pemotretan masyarakat sudah berkurang dari Bulan januari sampai desember 2013 realisasinya 2.078 orang dibandingkan dengan tahun 2012 realisasinya sebesar 40.285 orang. .

2.

Menugaskan masing – masing Kasubag/Kasi agar melaksanakan tugas sesuai dengan TUPOKSI.

3.

Memberi kesempatan kepada staf mengikuti diklat peningkatan kopentensi .


IV-231


Kecamatan Denpasar Selatan Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1.


Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Bintek Aparatur Kecamatan, perangkat desa dan kaling kadus

4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

5.

Program Penataan Administrasi Kependudukan a. Kegiatan Pelaksanaan E-KTP di Kota Denpasar

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna Forum Aksi Pramuka dan UKS Kecamatan Denpasar Selatan 7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. Kegiatan Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Menular. 8. Program Pengembangan Nilai Budaya a. Kegiatan Pembinaan Desa Pekraman, Pembinaan Sekaa Teruna dan Utsawa Dharma Gita Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-232


9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan a. Kegiatan Pembinaan Administrasi PKK, Posyandu, P2WKSS, PKTP dan UP2K

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Denpasar

Selatan. Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel IV.35 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

Fisik

TARGET Keuangan

Volume

(Rp)

REALISASI Fisik Volume

Keuangan %

Vulume

1 Tahun

100

5.591.813.216

94,87

1 Paket

100

2.454.589.512

98,14

%

BELANJA I 1

II 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Kecamatan dan Kelurahan

1 Tahun

5.894.001.986

BELANJA LANGSUNG PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Paket

2.500.990.500

KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran 2

PROGRAM : Peningkatan sarana prasarana aparatur KEGIATAN

1 Paket

473.410.000

1 Paket

100

450.819.925

95,23

1 Paket

36.100.000

1 Paket

100

34.169.000

94,65

Peningkatan sarana prasarana aparatur 3

PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur KEGIATAN Bintek Aparatur Kecamatan Perangkat Desa


IV-233

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan Kaling Kadus 4

PROGRAM : Perencanaan Pembangunan Daerah KEGIATAN : Penyelenggaraan Murenbang Kecamatan

5

1 Paket

20.470.000

1 Paket

100

18.707.800

91,39

1 Paket

69.814.500

1 Paket

100

69.382.500

99,38

1 Paket

170.232.500

1 Paket

100

154.585.000

90,81

1 Paket

329.625.000

1 Paket

100

322.923.500

97,97

1 Paket

46.480.000

1 Paket

100

45.280.000

97,42

1 Paket

16.865.000

1 Paket

100

16.424.500

97,39

100

9.158.694.953

95,82

PROGRAM : Penataan Administrasi Kependudukan KEGIATAN : Pelaksanaan E KTP di Kota Denpasar

6

PROGRAM : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial KEGIATAN : Pembinaan Karang Taruana Forum Aksi Pramuka dan UKS Kecamatan Denpasar Selatan

7

PROGRAM : Pengembangan Nilai Budaya KEGIATAN : Pembinaan Desa Pekraman, Pembinaan Sekaa Teruna dan Utsawa Darma Gita

8

PROGRAM Upaya Kesehatan Masyarakat KEGIATAN Penanggulangan Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

9

PROGRAM : Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan KEGIATAN : Pembinaan Administrasi PKK, Posyandu, P2WKSS, PKTP dan UP2K

JUMLAH

9.557.989.486


IV-234


A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan 1. Masih belum jelasnya urusan pemerintahan yang ditangani di Kecamatan. 2. Masih Kurangnya Pemahaman SDM tentang pelaksanaan tugasnya di Kecamatan 3. Masih Kurangnya SDM yang tersedia di Kecamatan. A.3.2. Solusi. 1. Agar Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Kecamatan lebih jelas kami mengharapkan peran serta Bappeda membagi Program maupun kegiatan yang harus dilaksanakan di kecamatan agar jangan seperti sekarang program maupun kegiatan terkesan tumpang tindih. 2. Agar lebih banyak memberikan peluang/kesempatan untuk meningkatkan SDM 3. Agar segera dipenuhi SDM yang masih kurang.

Kecamatan Denpasar Utara Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai Kecamatan 2. Belanja Pegawai Kelurahan. Balanja Langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1

Bintek Kadus Kaling.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 4.1

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.


IV-235


5. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 5.1

Pelaksanaan E KTP di Kec Denpasar Utara Kota Denpasar.

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 6.1

Pembiaan Karang Taruna, UKS dan Forum Aksi Pramuka.

7. Program Pengembangan Nilai Budaya. 7.1

Pembinaan Desa Pakraman, Pembinaan Sekaa Teruna dan Utsawa Dharma Gita.

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 8.1

Penanggulangan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemerintah Umum. Urusan Wajib Pemerintah Umum, yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara . Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan

dapat dilihat

dalam tabel berikut : Tabel IV.36 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemerintah Umum Tahun 2013 Yang dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara Target

Realisasi

Program/Kegiatan Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Belanja

8.038.319.984


4.370.807.484

1. Belanja Pegawai

1 Kec, 3 Kel

4.370.807.484

Fisik Volume

Keuangan %

Volume 6.960.327.551

1 kec,3 Kel

% 87

3.573.849.202 3.573.849.202 82

82 3.281.165.349

Belanja Langsung 1, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.367.512.500

89,5 2.702.459.149

2.816.741.000


IV-236


a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a, Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 3, Program Peningkatan Kapalitas Sumber Daya Aparatur a. Bintek Kadus Kaling. 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. a. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan. 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan. a. Pelaksanaan E KTP di Kota Denpasar. 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. a. Pembinaan Karang Taruna, UKS dan Forum Aksi Pramuka. 7. Program Pengembangan Nilai Budaya. a. Pembinaan Desa Pakraman, Pembinaan Sekaa Teruna dan Utsawa Dharma Gita. 8. Program Upaya Kesehatan Masayarakat. b. Penanggulangan, Pencegahan dan Pem berantasan Penyakit Menular.

1 kl/40 org

2.816.741.000

1 kl/40 org

2.702.459.149

296.248.000 1 kali/40 org

296.248.000

239.720.600 1 kl/40 org

81

41.450.000 102 org

41.450.000

13.815.000

102 org

100

100 org

100

141.964.500

123.252.500

90

153.810.000

100

80.231.500 3.367.512.500

13.372.500

97

79.200.000

56

119.225.000

97

143.865.000 1 kl/50 org

100

80.231.500

300 org

67

119.225.000 5 kl/1 katar

153.810.000

1 kl/50 org

27.757.600

79.200.000

123.252.500 5 kl/1 katar

81

13.372.500

141.964.500 89,000 pdd

239.720.600 27.757.600

13.815.000 100 org

96

96

143.865.000

94

60.878.500

300 org

JUMLAH

100 95,3 7

60.878.500

76

3.386.478.349

92

A.3 Permasalahan dan Solusi. A.3.1. Permasalahan. a. Kegiatan penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, realisasi keuangan 76 % dikarenakan :  blj. honor instruktur sebesar Rp 8.000.000,- tidak dipergunakan. ( 0 % )  blj dokumentasi sebesar Rp 2.000.000,-, dipergunakan hanya Rp 500.000,-( 25 %)  blj sewa tenda sebesar Rp 5.122.000,-, dipergunakan hanya Rp 2.500.000,-( 49 %)


IV-237


 blj sewa sound system sebesar Rp 4.000.000,- dipergunakan hanya Rp 2.000.000,-( 50 % )  blj makanan dan minuman rapat sebesar Rp 3.000.000,- dipergunakan hanya Rp 1.950.000,-(65%) b. Kegiatan Bimtek Kaling - Kadus realisasi keuangannya 67 % , dikarenakan:  blj. honor instruktur sebesar Rp 2.400.000,- tidak dipergunakan.( 0 % )  blj. dokumentasi sebesar Rp512.500,- dipergunakan hanya Rp 300.000,-( 56 % )  blj. foto copy sebesar Rp 3.000.000,- hanya dipergunakan 990.000,-( 33 % )  blj. sewa meja kursi sebesar Rp 1.530.000,- tidak dipergunakan.( 0 % )  blj.makanan dan minuman kegiatan sebesar Rp 21.037.500,- dipergunakan hanya Rp 14.340.000,( 68 % ) c. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan E KTP realisasi keuangannya 56 % dikarenakan :  blj. ATK sebesar Rp 2.714.500,- tidak direalisasikan.( 0 % )  blj. jasa tenaga kerja non pegawai sebesar Rp 119.450.000,- direalisasikan sebesar Rp 79.200.000,( 66 % )  blj. makanan dan minuman rapat sebesar Rp 4.950.000,- tidak dipergunakan.( 0 %)  blj.

makanan

dan

minuman

kegiatan

sebesar

Rp

14.850.000,-

tidak

dipergunakan.( 0 % ) 3.2 Solusi. a. Kegiatan Penanggulangan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular. - Penggunaan tenaga narasumber yang non PNS, sehingga realisasi bisa tercapai. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-238


- Dokumentasi menggunakan editing VCD. - Pertemuan dilakukan di dalam ruangan milik Pemerintah atau di Balai Banjar, sehingga tidak perlu dianggarkan.. - Sound system menggunakan sound system kecamatan, sehingga tidak perlu dianggarkan.. - Penganggarannya perlu dikurangi sehingga realisasi tercapai diatas 80%. b. Kegiatan Bimtek Kaling Kadus : - Penggunaan tenaga instruktur yang non PNS, sehingga realisasi bisa tercapai. - Dokumentasi menggunakan editing VCD - Setiap narasumber menyiapkan materi pelatihan dan difoto copy untuk dibagikan ke peserta. - Pertemuan dilakukan pada gedung Pemerintah sehingga tidak perlu lagi dianggarkan. - Kegiatan bimtek cukup dilaksanakan 2 (dua) hari saja dan bukan 3 (tiga) hari. c. Penataan Administrasi Kependudukan E KTP: - Tidak ada kegiatan surat menyurat,dan kedepan tidak perlu dianggarkan - Pendistribusian E KTP langsung ke desa/lurah dan tidak menggunakan tenaga kadus-kaling dan kedepan tidak perlu dianggarkan. - Kegiatan rapat E KTP setiap bulan dilakukan bersamaan dengan rapat rutin kantor sehingga kedepan tidak perlu dianggarkan. - Kegiatan sosialisasi pada dusun dan lingkungan minum disiapkan oleh dusun-lingkungan kedepan tidak perlu dianggarkan.


IV-239


Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar ( BPPTSP & Penanaman Modal ) merupakan SKPD yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pelayanan perijinan dan penanaman modal.Dalam menjalankan kewenangannya BPPTSP & Penanaman Modal senantiasa melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kemudahan persyaratan, percepatan waktu layanan dan peningkatan transparansi biaya dan prosedur pelayanan.Upaya tersebut dimaksudkan untuk memberikan citra positif pelayanan publik di Kota Denpasar.Dalam tahun 2013 BPPTSP & Penanaman Modal telah menunjukkan

peningkatan

kinerja

pelayanan

perijinan,

dimana

telah

terjadi

peningkatan jumlah ijin yang diterbitkan sebesar 0,32 % bila dibandingkan tahun 2012.Secara lebih terperinci jumlah layanan perijinan dalam 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut : Permohonan ijin Ditangguhkan Ditolak Terbit Dalam Proses

12.489 ijin 196 ijin 1.487 ijin 10.016 ijin 790 ijin

Peningkatan jumlah ijin yang diterbitkan berdampak signifikan terhadap pendapatan retribusi perijinan, dimana dalam tahun 2013 realisasi pendapatan retribusi perijinan sebesar Rp.18.928.997.071, meningkat sebesar 12,37 % bila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2012 ( Rp.16.845.206.770 ). Peningkatan kualitas layanan ini mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat dan pelaku usaha yang ditunjukkan melalui hasil survey kepuasan masyarakat dimana dalam tahun 2013, nilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-240


indek kepuasan masyarakat ( IKM ) sebesar 79, 90 meningkat 1,81% dari tahun 2012 ( nilai IKM = 78,48 ).Kondisi ini dapat dicapai mengingat dalam tahun 2013, BPPTSP & Penanaman Modal telah melaksanakan program inovasi ( Program Aksi Daerah ) berupa : 1.

Evaluasi dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan perijinan dengan alur mekanisme yang jelas

2.

Penyusunan Sistem SMS Gateway Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan dan keluhan pelayanan perijinan dan penanaman modal

3.

E-Office Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan keteraturan proses surat menyurat dan memudahkan pencarian arsip.

Disamping program kegiatan diatas sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPPTSP & Penanaman Modal tahun 2013 juga melaksanakan 6 program kegiatan antara lain : Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 2.1.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-241


3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.2. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Perijinan 4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan : 4.1.Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan : 5.1.Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan 5.2.Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam

Pelayanan

Perijinan 5.3.Pelayanan Perijinan Keliling 5.4.Evaluasi dan Sosialisasi Produk Hukum Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal. 5.5.Penyusunan SOP Pelayanan Perijinan 6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Kegiatan : 6.1.Penyebarluasan Informasi Perijinan A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 5.108.238.850,00 dan anggaran Pendapatan Asli Daerah berupa hasil retribusi daerah sebesar Rp. 16.162.558.148,00, dengan rincian sebagai berikut :


IV-242


Target : 1. Pendapatan Asli Daerah

Rp. 16.162.558.148,00

- Hasil Retribusi Daerah

Rp. 16.162.558.148,00

2. Belanja tidak langsung - Belanja Pegawai 3. Belanja langsung

Rp. 7.135.056.547,00 Rp.

7.135.056.547,00

Rp. 5.108.238.850,00

- Belanja Pegawai

Rp.

96.705.000,00


Rp.

3.843.833.850,00

- Belanja Modal

Rp.

1.167.700.000,00

Realisasi : 1. Pendapatan Asli Daerah

Rp. 18.928.997.071,00

- Hasil Retribusi Daerah

Rp. 18.928.997.071,00

2. Belanja tidak langsung - Belanja Pegawai 3. Belanja langsung

Rp. 6.595.536.402,00 (92,44%) Rp.

6.595.536.402,00

Rp. 4.233.644.455,00

- Belanja Pegawai

Rp.

91.685.000,00


Rp.

3.138.929.455,00

- Belanja Modal

Rp.

1.003.030.000,00

(82,88%)

Adapun realisasi untuk masing – masing program dan kegiatannya dapat dilihat dalam tabel berikut :


IV-243


Tabel IV.37 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar

No.

Program/Kegiatan

2.

3.

4.


Fisik Volume

Realisasi Keuangan % (Rp)

16.162.558.148 16.162.558.148 13.124.558.148 38.000.000 3.000.000

4.606.603.916

Belanja Daerah

12.243.295.397

10.829.180.857

88,45

6.595.536.402 6.595.536.402

92,44 92,44

4.233.644.455

82,88

Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

78 PNS

7.135.056.547 7.135.056.547

18.928.997.071 18.928.997.071 14.248.393.155 74.000.000

%

Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah - Retribusi IMB - Retribusi ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - Retribusi Ijin Gangguan

Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 1.

Fisik Volume

78 PNS

100%

5.108.238.850

117,12

1 Laporan

1.413.546.100

1 Laporan

100%

1.214.865.800

85,94

1 Laporan

2.178.324.600

1 Laporan

100%

1.776.818.985

81,57

3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15 Orang

120.000.000

14 Orang

93,33 %

72.267.600

60,22

3.2. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Perijinan

50 Orang

112.412.400

50 Orang

100 %

92.833.000

82,58

100 %

87.880.300

100 %

100 %

68.235.700

77,65

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4.1. Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal 5.

Program Peningkatan Kualitas


IV-244

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pelayanan Publik

5.1. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan

1 Laporan

104.875.100

1 Laporan

100%

82.377.300

78,55

5.2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknolologi Informasi Dalam Pelayanan Perijinan

1 Paket

467.785.000

1 Paket

100%

414.531.000

88,62

5.3. Pelayanan Perijinan Keliling

1 Paket

84.043.000

1 Paket

100%

73.099.000

86,98

1 Ranperda

136.038.000

1 Ranperda

100%

78.564.500

57,75

1 Paket

88.228.750

1 Paket

100%

86.141.000

97,63

100%

273.910.570

86,93

5.4. Evaluasi dan Sosialisasi Produk Hukum Pelayanan Perijinan 5.5. Penyusunan SOP Pelayanan Perijinan 6.

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 6.1. Penyebarluasan Informasi Perijinan

100 %

315.105.600

100 %

Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan Dalam menjalankan program kegiatan tahun 2013, BPPTSP & Penanaman Modal mengalami beberapa kendala antara lain : 1.

Kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

serapan

anggarannya hanya 60,22 %. Hal ini terjadi karena : Dalam perencanaan telah ditetapkan jumlah peserta yang akan mengikuti bimbingan teknis ( pelatihan pelayanan perijinan dan penanaman modal ) sebanyak 15 orang namun hanya dapat terealisasi sebanyak 14 orang, hal ini disebabkan karena adanya pembatasan jumlah peserta yang berasal dari Kabupaten dan Kota oleh pihak panitia penyelenggara ( BKPM pusat ).Disamping itu juga dalam perencanaan telah dianggarkan biaya diklat, biaya akomodasi dan uang saku peserta namun dalam realisasinya pihak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-245


panitia telah menyiapkan biaya diklat dan biaya akomodasi untuk seluruh peserta. 2.

Kegiatan Konsolidasi Perencanaan Penanaman Modal serapan anggarannya hanya 77,65 %. Hal ini terjadi karena : Dalam perencanaan biaya perjalanan dinas khususnya untuk biaya tiket pesawat dianggarkan dengan harga ekonomi kelas tertinggi sedangkan dalam realisasinya dihitung sesuai dengan harga beli pada saat itu ( real cost).

3.

Kegiatan

Monitoring

dan

Evaluasi

Pelayanan

Perijinan

serapan

anggarannya hanya 78,55 %. Hal ini terjadi karena : Dalam menetapkan harga perkiraan sendiri ( HPS ), selain biaya cetak juga diperhitungkan biaya naskah namun dalam realisasinya rekanan hanya membebankan biaya cetak saja. 4.

Kegiatan Evaluasi dan sosialisasi produk hukum serapan anggarannya hanya 57,75 %. Hal ini terjadi karena : Dalam perencanaan harga perkiraan sendiri ( HPS ) ditetapkan juga untuk anggaran perjalanan dinas, tapi dalam realisasinya anggaran perjalanan dinas tidak diperlukan oleh pihak Universitas Warmadewa sehingga anggaran yang terpakai hanya untuk kajian Ranperda IUJK.

A.3.2. Solusi 1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan panitia penyelenggara diklat. 2. Melakukan penghitungan dengan lebih cermat terkait dengan penetapan besaran anggaran perjalanan dinas. 3. Lebih cermat dalam menetapkan HPS dengan mencari pembanding lebih dari satu rekanan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-246


4. Lebih cermat dalam menetapkan HPS dengan mencari pembanding lebih dari satu rekanan.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, lebih banyak memberikan akomodasi terhadap kelancaran pelayanan operasional pemerintah desa/kelurahan. Upaya menggalang swadaya masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk turut aktif dalam pembangunan juga menjadi sebagian tugas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Untuk dapat melaksanakan tugasnya ini beberapa program telah dijalankan seperti : Belanja tidak langsung : 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 4. Program Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Kepada Anak Sekolah 4.1. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Meningkatkan Gizi Keluarga (PMT-AS). 5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 5.1. Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED), PDM-DKE dan Pasar Desa 5.2. Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha Milik Desa (LPD dan Pasar Desa) 5.3. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-247


5.4. Festival Pasar Tradisional Se- Kota Denpasar 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 6.1. Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar Berbasis WEBGIS 6.2. Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi 6.3. Bulan Bhakti Gotong Royong 6.4. Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) 7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 7.1. Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Pembinaan Anggota BPD 7.2. Pendataan Swadaya Murni Masyarakat dan Swadaya Penunjang 7.3. Pemilihan Kepala Desa 7.4. Pengukuhan BPD 7.5. Monitoring dan Evaluasi bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) 7.6. Bimtek bagi Kasi/ Kaur PM, Sekretaris Desa/Kel dan Kasi PM Kecamatan 7.7. Penilaian Administrasi Keuangan Desa 7.8. Bimbingan teknis bagi Kepala Desa dan Ketua BPD 7.9. Verifikasi Rancangan Perda APBD Desa/ APBD Kelurahan 8. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 8.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 8.2. Pokjanal Posyandu 9. Program Penanggulangan Kemiskinan 9.1. Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan 9.2. Pembuatan Kartu Identitas Rumah Tangga Miskin 9.3. Pemberdayaan potensi RTM di Kota Denpasar 9.4. Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Pemetaan RTM 9.5. Penduduk Pendatang dan Pengentasan Kemiskinan 10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian / Perkebunan ) 10.1. Pelatihan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-248


10.2. Penyusunan Profil SPM Bidang Ketahanan Pangan Kota Denpasar 10.3. Operasi Pasar Khusus Beras untuk Rakyat Miskin dan Peningkatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 10.4. Pameran Dalam rangka peringatan Hari Pangan Se-Dunia 11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 11.1 Pameran 7 Tahun Agrinex Expo 2013

A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar diwujudkan melalui 11 program dan 33 kegiatan. Target dan realisasi dari masing-masing belanja , Program dan Kegiatan seperti tabel berikut :

Target: 1.

2.


Rp.

3.175.041.694

Belanja Pegawai

Rp.

3.175.041.694

Belanja Langsung

Rp.

12.850.828.978

Belanja Pegawai

Rp.

2.466.446.000

Belanja Barang / Jasa

Rp.

10.045.622.978

Belanja Modal

Rp.

338.760.000


Rp.

3.119.039.950

Belanja Pegawai

Rp.

3.119.039.950

Belanja Langsung

Rp.

12.264.634.354

Belanja Pegawai

Rp.

2.334.213.801

Realisasi: 1.

2.


(98,24%)

(95,44%)

IV-249


Belanja Barang / Jasa

Rp.

9.602.858.354

Belanja Modal

Rp.

327.562.200

Tabel : IV.38 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Pemberdyaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdyaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar. No .

TARGET

Program/Kegiatan

1

2

REALISASI

Fisik

Keuangan

Fisik

Volume`

(Rp)

Volume

%

Volume

%

3

4

5

6

7

8


1.

2.

100

1.Belanja Pegawai

3.175.041.694

100

3.119.039.950

98,24

Belanja Langsung

12.850.828.978

100

12.264.634.354

95,44

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.Pelayanan administrasi perkantoran

dan

1 Paket

100

689.816.840

91,61

1 Paket

1.006.530.000

1 Paket

100

985.174.330

97,88

10 Orang

30.000.000

10 Orang

100

28.785.300

95,95

2 SD (360 siswa)

290.195.000

2SD (360 siswa)

100

267.707.800

92,25

43 Desa/ Kel

420.930.000

43 Desa/ Kel (200 pelaku Bumdes)

100

420.255.000

99,84

Program Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Kepada Anak Sekolah 4.1.Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Meningkatkan Gizi Keluarga (PMT-AS).

5.

752.999.520

Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 3.1.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

4.

1 Paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

3.

Keuangan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 5.1. Pelatihan keterampilan manajemen usaha milik desa (LPD dan Pasar Desa)


IV-250


6.

7.

5.2. Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Desa (UED), PDMDKE dan Pasar Desa

43 Desa / Kel

86.747.500

43 Desa / Kel

100

86.527.500

99,75

5.3. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 5.4. Festival Pasar Tradisional SeKota Denpasar

15 Orang

348.877.000

15 Orang

100

347.427.500

99,58

33 Pasar Desa

469.802.000

33 Pasar Desa

100

467.336.800

99,48

6.1. Penyusunan Profil Desa/Kelurahan di Kota Denpasar berbasis WEB-GIS

43 Desa / Kel

450.000.000

43 Desa / Kel

100

447.543.700

99,45

6.2. Pembinaan dan Perlombaan Kelurahan dan Desa Evaluasi

8 Desa / Kel

693.310.200

8 Desa / Kel

100

673.713.025

97,17

6.3. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

43 Desa / Kel

100.775.000

43 Desa / Kel

100

99.375.000

98,61

6.4. Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

12 Kelompok

208.383.200

12 Kelompok

100

204.970.700

98,36

43 Desa / Kel

100

190.210.000

100

69.100.000

100

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 7.1. Pembinaan Penilaian Tugas Kepala Desa dan Pembinaan Anggota BPD

43 Desa / Kel

7.2. Pendataan Swadaya murni masyarakat dan swadaya penunjang

43 Desa / Kel

69.100.000

43 Desa / Kel

100

7.3. Pemilihan Kepala Desa

23 Desa

1.584.147.500

23 Desa

100

1.441.589.370

91,00

7.4. Pengukuhan BPD

27 Desa

150.600.000

27 Desa

100

149.777.500

99,45

7.5. Monitoring dan Evaluasi bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)

43 Desa/ Kel

24.795.000

43 Desa/ Kel

100

24.775.000

99,92

7.6. Bimtek bagi Kasi/ Kaur PM, Sekretaris Desa/ Kel dan Kasi PM Kecamatan 7.7 Penilaian Administrasi Keuangan Desa 7.8 Bimbingan Teknis bagi

43 Desa/ Kel

90.527.600

43 Desa/ Kel

100

90.257.500

99,70

43 Desa/ Kel 54 Orang

392.350.000

43 Desa/ Kel

100

366.790.000

93,49

70.190.300

54 Orang

100

67.770.300

96,55

190.210.000


IV-251

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kepala Desa dan Ketua BPD 7.9 Verifikasi Rancangan Perda APBD Desa/ APBD Kelurahan 8.

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 8.1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 8.2. Pokjanal Posyandu

9.

Program Penanggulangan Kemiskinan 9.1. Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan 9.2. Pembuatan Kartu Identitas Rumah Tangga Miskin 9.3. Pemberdayaan potensi RTM di Kota Denpasar 9.4. Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Pemetaan RTM 9.5. Penduduk Pendatang dan Pengentasan Kemiskinan

10.

11.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 10.1.Pelatihan Peningkatan mutu dan keamanan pangan 10.2 Operasi Pasar Khusus Beras untuk Rakyat Miskin dan Peningkatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 10.3.Pameran dalam rangka Peringatan Hari Pangan SeDunia 10.4 Penyusunan Profil SPM Bidang Ketahanan Pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 11.1 Pameran 7 Tahun Agrinex Expo 2013

43 Desa/ Kel

17.400.000

43 Desa/ Kel

100

17.400.000

100

43 Desa / Kel

2.745.293.100

43 Desa / Kel

100

2.601.498.900

94,76

43 Desa / Kel

89.549.200

43 Desa / Kel

100

89.549.200

100

2106 RTM

185.995.000

2106 RTM

100

185.538.400

99,75

2.106 RTM

609.440.000

2.106 RTM

100

603.571.500

99,04

80 Orang

279.835.500

80 Orang

100

260.035.500

92,92

1 Paket

306.226.250

1 Paket

100

302.408.000

98,75

100 Buku

250.000.000

100 Buku

100

249.933.000

99,97

50 Orang

62.370.000

50 Orang

100

62.170.000

99,68

3501 RTSPM

311.660.608

3501 RTSPM

100

296.659.089

95,17

100 Orang

298.040.000

100 Orang

233.867.300

78,47

25 Buku

98.312.500

25 Buku

97.957.500

99,64

1 Paket

166.237.000

1 paket

145.142.800

87,31


IV-252


A.3. Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan Realisasi Kegiatan menjadi Kecil ( dibawah 80 % ) disebabkan : Dana untuk lomba cipta menu dan dana jasa transportasi dan akomodasi dalam rangka mengikuti lomba cipta menu di tingkat nasional pada kegiatan Pameran dalam Rangka Peringatan Hari Pangan se- Dunia tidak bisa terealisasi karena provinsi tidak melaksanakan lomba cipta menu sehingga dana untuk lomba cipta menu ditingkat nasional juga tidak bisa terealisasi.

A.3.2. Solusi. Dari permasalahan tersebut diatas solusi yang bisa diambil antara lain : Dalam

merencanakan

kegiatan

yg

memerlukan

koordinasi

agar

sebelumnya di koordinasi dengan pihak-pihak dan instansi terkait supaya didalam penganggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan urusan pemerintahan yang memiliki nilai yang sangat strategis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengeloaan arsip dan dokumentasi berbanding lurus dengan akuntabilitasnya. Artinya, semakin baik pengelolaan arsip semakin tinggi akuntabilitasnya, demikian sebaliknya, semakin buruk pengelolaan arsip akan semakin buruk pula tingkat akuntabilitasnya. Semua kegiatan dalam sebuah organisasi terutama dalam instansi pemerintah terekam dalam arsip. Di mana rekaman kegiatan tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar pertanggungjawaban dan pengembangan instansi yang bersangkutan.


IV-253


Arsip merupakan aset negara yang berharga. Arsip merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara serta dilestarikan, karena tingkat keberadaan suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsip. Keberadaan Arsip merupakan satu hal yang sangat penting, baik untuk kepentingan masa kini, masa depan, maupun untuk merekonstruksi masa lampau. Sementara itu, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun

kepribadian,

peranan

perpustakaan

merupakan

sarana

perpustakaan pembelajaran

sangat

strategis,

sepanjang

hayat

karena melalui

penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ditetapkannya

Undang-undang

Nomor

43

Tahun

2007

tentang

Perpustakaan menunjukkan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan secara demokratis menuju masyarakat yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional di samping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar untuk tahun anggaran 2013, adalah :

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. Belanja Pegawai

BELANJA LANGSUNG 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1



IV-254


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 4.1

Monitoring dan Evaluasi Kearsipan

5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 5.1

Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip

5.2

Penelusuran Arsip / Dokumen Kota Denpasar

5.3

Pengelolaan Ruang Studio

5.4

Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip

5.5

Pengadaan Sarana Dokumentasi Dalam Pengembangan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 6.1

Pembinaan Mutu SDM dan Sistem Kearsipan Unit-unit Kearsipan

6.2

Pelaksanaan Publikasi Arsip Statis dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Denpasar

6.3

Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kota Denpasar

6.4

Bimbingan Konsultasi Arsip Masuk Desa / Arsip Masuk Kelurahan (AMD/AMK)

7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 7.1

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

7.2

Pengembangan minat dan budaya baca

7.3

Supervisi,

pembinaan

dan

stimulasi

pada

perpustakaan

umum,

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 7.4

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

7.5

Penyelenggaraan Koordinasi Konservasi / Pelestarian Bahan Pustaka


IV-255


8. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 8.1 A.2.

Supervisi dan Pembinaan Kearsipan SKPD dan Desa

Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan Urusan wajib Perpustakaan dan kearsipan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar diwujudkan melalui 8 program dan 19 kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 3.460.308.346,00 dengan realisasi Rp. 3.076.964.042,00 atau 88,92%. Belanja langsung dialokasikan Rp. 4.913.477.547,08 dengan realisasi Rp. 4.635.523.542,00 atau 94,34%. Adapun rincian target dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut Target : 1. Belanja tidak langsung - Belanja pegawai

Rp.3.460.308.346,00

2. Belanja Langsung

Rp. 4.913.477.547,08

- Belanja Pegawai

Rp. 217.540.000,00


Rp.3.312.387.682,08

- Belanja Modal

Rp.1.383.549.865,00

Realisasi : 1. Belanja tidak langsung - Belanja Pegawai 2. Belanja langsung

Rp.3.076.964.042,00 (88,92%) Rp. 4.635.523.542,00 (94,34%)

- Belanja Pegawai

Rp. 217.040.000,00


Rp.3.134.095.092,00


IV-256


- Belanja Modal

Rp.1.284.388.450,00

Tabel IV.39 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar Target Program/Kegiatan

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik

Keuangan

Volume

%

Volume

%

Belanja Belanja tidak langsung 1.

Belanja pegawai

41 PNS

3.460.308.346,00

41 PNS

100%

3.076.964.042

88,92%

Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Pelayanan

100%

729.363.447,08

100%

100%

637.468.742,00

87,40%

100%

887.911.015,00

100%

100%

852.309.775,00

95,99%

13 Orang

110.500.000,00

13 Orang

100%

110.393.300,00

99,90%

Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan


IV-257

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.1Monitoring dan

29 Unit Kerja

86.132.900,00

4 Unit Kerja

258.725.700,00

29 Unit Kerja

100%

78.980.150,00

91,70%

4 Unit kerja

100%

249.117.900,00

96,29%

Evaluasi Kearsipan 5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 5.1Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

5.2Penelusuran arsip /

1 Laporan

99.556.700,00

1 Laporan

100%

95.351.100,00

95,78%

1 Laporan

446.650.700,00

1 Laporan

100%

422.435.500,00

94,58%

Dokumen Kota Denpasar

5.3Pengelolaan ruang studio 5.4Pelaksanaan penilaian

500 Box Arsip

61.370.400,00

315 Box Arsip

63%

55.640.800,00

90,66%

1 Paket

51.253.800,00

1 Paket

100%

47.001.800,00

91,70%

8 Unit Kerja

29.300.500,00

8 unit kerja

100%

28.585.500,00

97,56%

1 Kali

59.390.885,00

1 Kali

100%

55.587.000,00

93,60%

dan penyusutan arsip 5.5Pengadaan Sarana Dokumentasi Dalam Pengembangan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip 6. Program peningkatan kualitas informasi 6.1Pembinaan mutu SDM dan sistem kearsipan unit-unit kearsipan 6.2Pelaksanaan publikasi arsip statis dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Denpasar

6.3Pendokumentasian

57 DVD

140.758.000,00

57 DVD

100%

136.378.500,00

96,89%

43 Orang

100.800.900,00

43 Orang

100%

95.708.700,00

94,95%

kegiatan Pemerintah Kota Denpasar 6.4Bimbingan Konsultasi Arsip Masuk Desa / Arsip Masuk


IV-258

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan (AMD / AMK) 7. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 7.1Pemasyarakatan minat

4 Kecamatan

284.249.000,00

4 Kecamatan

100%

264.131.500,00

92,92%

1 Laporan

248.626.000,00

1 Laporan

100%

243.293.500,00

97,86%

50 Unit

250.530.800,00

50 Unit

100%

237.754.150,00

94,90%

4.017 Buku

881.164.850,00

4.017 Buku

100%

850.844.975,00

96,56%

100%

146.508.650,00

100%

100%

138.449.850,00

94,50%

100%

36.090.800,00

88,71%

dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 7.2Pengembangan minat dan budaya baca 7.3Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 7.4Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

7.5Penyelenggaraan Koordinasi Konservasi / Pelestarian Bahan Pustaka 8. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 8.1Supervisi dan Pembinaan Kearsipan

43

Desa

Kelurahan

/

40.683.300,00

43

Desa

/

Kelurahan

SKPD dan Desa


IV-259


A.3 Permasalahan dan Solusi A.3.1. Permasalahan : Pada kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan arsip yang ditargetkan untuk dilakukan penyusutan terhadap 500 box arsip, realisasinya hanya mencapai 315 box arsip, hal ini terjadi karena setelah dilakukan penilaian oleh tim penyusutan, tidak keseluruhan target dapat disusutkan karena masih dipandang memiliki nilai strategis, sehingga berdampak terhadap realisasi fisik kegiatan yang hanya mencapai 63% dari 100% yang ditargetkan. Kegiatan ini merupakan pengalaman pertama bagi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Denpasar, sehingga tidak terlepas dari segala kekurangannya. A.3.2. Solusi : Sebagai langkah antisipasi, sebelum menyusun dokumen perencanaan pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip akan dilakukan rapat tim untuk menentukan arsiparsip yang layak untuk disusutkan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong Masyarakat Denpasar menuju masyarakat informasi. Komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam jaman global sekarang ini. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-260


batas administrasi.

Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga

semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia. Seiring dengan fenomena di era informasi dan komunikasi yang canggih ini maka upaya pengembangan dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi sangat signifikan dilaksanakan di Pemerintah Kota Denpasar. Mengingat Denpasar sebagai ibu kota Provinsi dan tujuan pariwisata dunia memerlukan sarana berupa teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Kota Denpasar dirinci dalam belanja langsung, sedangkan belanja tak langsung menguraikan tentang pendanaan atau anggaran gaji PNS serta tunjangan kepegawaian lainnya sesuai jumlah pengawai yang ada, sedangkan belanja langsung merupakan program-program dan kegiatan yang dilakukan sesuai rencana kerja, rencana strategis, rencana kerja tahunan dan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar. Sehubungan hal tersebut maka dengan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai Belanja langsung. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Peningkatan saran dan prasarana aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa


IV-261


4.1

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi berupa pembangunan infrastruktur jaringan di Kota Denpasar

4.2

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi pembangunan melalui media luar ruang

4.3

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui media tradisional

4.4

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui kelompok informasi masyarakat (KIM) tingkat kecamatan

4.5

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui berita (breaking news) website Kota Denpasar

4.6

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui pameran pembangunan HUT Kota Denpasar

4.7

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui mobil informasi keliling.

4.8

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui radio publik Kota Denpasar

4.9

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa pemutakhiran data pada bank data Kota Denpasar

4.10 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa lokakarya fillateli di Kota Denpasar 4.11 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi dan komunikasi M-CAP Kota Denpasar 4.12 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi berupa implementasi sistem GRMS Kota Denpasar


IV-262


4.13 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Berupa Pengelolaan Website Kota Denpasar 4.14 Pengembangan Sistem Informasi melalui Pemetaan Potensi Teknologi Informasi , Komunikasi, di Kota Denpasar 4.15 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Provinsi Bali 4.16 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

berupa Pelayanan Publik melalui Informasi keliling 4.17 Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Pengembangan Teknologi Radio Komunikasi Mobile 4.18 Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Diseminasi Pengembangan Sistem Informasi melalui Penyusunan Profil Dinas Kominfo Kota Denpasar 4.19 Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Penyebarluasan informasi Pembangunan melalui Pameran Batam ICT Expo 2013 4.20 Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Diseminasi Informasi melalui Penyelenggaraan Promosi Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi 4.21 Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Diseminasi Informasi melalui Promosi dan Publikasi Pelayanan Publik 4.22 Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Peningkatan Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat 4.23 Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi Pembangunan melalui media pertunjukan dan Media Elektronik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-263


4.24 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi Infrastruktur Jaringan Fiber Optik Di Kota Denpasar 4.25 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi berupa Pembangunan Radio Telekomunikasi di Desa Pemecutan Kaja Denpasar 4.26 Implementasi Aplikasi Aksara Bali pada Komputer Di Dinas Kominfo Kota Denpasar 4.27 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi berupa Penyusunan dan Pengembangan Sistem Telekomunikasi Terpadu

5. Program Fasilitas Peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 5.1. Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi berupa Bimtek Implementasi E-Project Planning on Line di Kota Denpasar 5.2 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Berupa Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kota Denpasar 5.3 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Berupa Bimtek Implementasi SSPK (Sistem Surat Perjanjian Kerja) On Line di Kota Denpasar 5.4 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Berupa Bimtek Implementasi SME (Sistem Monotoring dan Evaluasi) On Line di Kota Denpasar 5.5 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Berupa Bimtek Pemeliharaan Jaringan Internet SKPD di Kota Denpasar 6. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 6.1 Penyebarluasan

informasi

pembangunan

daerah

berupa

diseminasi

informasi melalui media televisi


IV-264


A.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar diwujudkan melalui 6 program dan 36 kegiatan. Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 3.462.431.610 dengan realisasi Rp. 3.208.534.853 atau (92.67) persen. Belanja langsung di alokasikan Rp. 12.517.632.500 dengan realisasi Rp. 11.132.172.517 atau (88.93) persen.

Target : 1.

Belanja tidak langsung a.

2.

Belanja Pegawai

Belanja langsung

Rp. 3.462.431.610 Rp. 3.462.431.610 Rp. 12.517.632.500

a.

Belanja Pegawai

Rp.

134.150.000

b.


Rp. 9.656.618.500

c.

Belanja Modal

Rp. 2.726.864.000

Realisasi : 1.

2.


Rp. 3.208.534.853 (92,67%)

a.

Rp. 3.208.534.853

Belanja Pegawai

Belanja langsung

Rp. 11.132.172.517 (88,93%)

a.

Belanja Pegawai

Rp.

120.150.000

b.


Rp. 8.421.492.729

c.

Belanja Modal

Rp. 2.590.529.788

Sedangkan target dan realisi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut fisik serta keuangan dapat di lihat dalam tabel berikut :


IV-265


Tabel IV.40 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar. Target No

Program / Kegiatan

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik Volume

Keuangan %

(Rp)

%

Belanja Belanja Tidak Langsung 1

Belanja Pegawai

1 paket

3.462.431.610

1 paket

1 paket

2.574.362.500

1 paket

1 set

2.918.344.000

100

3.208.534.853

92.67

100

2.052.874.490

79.74

1 set

100

2.466.895.946

84.53

Belanja Langsung 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

4

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 orang

20.000.000

2 orang

100

12.928.100

64.64

1 paket

368.850.000

1 paket

100

366.140.000

99.27

3 buah media

15.000.000

3 buah media

100

15.000.000

100.00

1 kali pementasan Arja Luh

35.722.500

1 kali pementasa n Arja Luh

100

21.972.500

61.51

120 orang

41.530.000

120 orang

100

24.880.000

59.91

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi berupa pembangunan infrastruktur jaringan di Kota Denpasar - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi pembangunan melalui media luar ruang - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui media tradisional -

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui kelompok informasi masyarakat (KIM) tingkat kecamatan


IV-266

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui berita (breaking news) website Kota Denpasar

1 paket

1 kali - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui pameran pembangunan HUT Kota Denpasar - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui mobil informasi keliling. -

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui radio publik Kota Denpasar

51.010.000

275.330.000

1 paket

100

38.110.000

74.71

1 kali

100

219.048.900

79.56

300 kali

20.000.000

300 kali

100

15.050.000

75.25

1paket

897.352.000

1 paket

100

815.326.099

90.86

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa pemutakhiran data pada bank data Kota Denpasar

35 Data SKPD + 10 BUMN

17.175.000

35 Data SKPD + 10 BUMN

100

16.837.000

98,03

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa lokakarya fillateli di Kota Denpasar

60 orang

34.728.000

60 orang

100

34.013.000

97,94

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi dan komunikasi M-CAP Kota Denpasar

96 kali

146.837.500

96 kali

100

144.132.300

98.16

- Pengkajian dan pengembangan sistem informasi berupa implementasi sistem GRMS Kota Denpasar - Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Berupa Pengelolaan Website Kota Denpasar - Pengembangan Sistem Informasi melalui Pemetaan Potensi Teknologi Informasi , Komunikasi, di Kota Denpasar

1 paket

219.950.000

1 paket

100

194.036.000

88.22

1 set

135.950.000

1 set

100

129.082.200

94.95

1 kajian

201.650.000

1 kajian

100

193.446.500

95.93

1 kali

169.675.000

1 kali

100

165.446.000

97.51

240 kali

252.595.000

240 kali

100

241.588.000

95.64

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa desiminasi Informasi melalui Pameran Pembangunan HUT Provinsi Bali - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi berupa Pelayanan Publik melalui Informasi keliling


IV-267

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Pengembangan Teknologi Radio Komunikasi Mobile - Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Diseminasi Pengembangan Sistem Informasi melalui Penyusunan Profil Dinas Kominfo Kota Denpasar

1 paket

31.870.000

1 paket

100

31.870.000

100.00

1 video, Buku Profil Besar, Buku Profil Kecil, Banner, Brosur Dinas Kominfo 1 stand pameran

100

114.123.300

92.95

100

264.104.982

82.08

1 video, Buku Profil Besar, Buku Profil Kecil, Banner, Brosur Dinas Kominfo

122.780.000

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Penyebarluasan informasi Pembangunan melalui Pameran Batam ICT Expo 2013

1 stand pameran

321.761.000

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Diseminasi Informasi melalui Penyelenggaraan Promosi Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi

1 paket

814.475.000

1 paket

100

792.062.450

97.25

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Diseminasi Informasi melalui Promosi dan Publikasi Pelayanan Publik

1 paket

608.900.000

1 paket

100

597.920.000

98.20

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Peningkatan Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat

1 paket

138.190.000

1 paket

100

132.140.000

95.62

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi berupa Desiminasi Informasi Pembangunan melalui media pertunjukan dan Media Elektronik

1 paket

298.860.000

1 paket

100

285.338.000

95.48

- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi Infrastruktur Jaringan Fiber Optik Di Kota Denpasar

1 paket

619.250.000

1 paket

100

601.924.000

97.20


IV-268


5.

6.

- Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi berupa Pembangunan Radio Telekomunikasi di Desa Pemecutan Kaja Denpasar - Implementasi Aplikasi Aksara Bali pada Komputer Di Dinas Kominfo Kota Denpasar - Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi berupa Penyusunan dan Pengembangan Sistem Telekomunikasi Terpadu Program Fasilitas Peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi - Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi berupa Bimtek Implementasi E-Project Planning on Line di Kota Denpasar

1 set

149.300.000

1 set

1 kajian

205.000.000

1 kajian

1 Kajian

205.135.000

200 Orang

- Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Berupa Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kota Denpasar

100

145.300.000

97.32

100

204.650.000

99.83

1 kajian

100

200.145.200

97.57

163.724.000

197 orang

100

160.349.000

97,94

60 Orang

42.072.000

60 Orang

100

41.612.000

98,91

- Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Berupa Bimtek Implementasi SSPK (Sistem Surat Perjanjian Kerja) On Line di Kota Denpasar

200 orang

181.002.000

199 orang

100

178.969.000

98.88

- Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Berupa Bimtek Implementasi SME (Sistem Monotoring dan Evaluasi) On Line di Kota Denpasar

80 Orang

77.247.000

77 orang

100

76.436.100

98.95

- Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Berupa Bimtek Pemeliharaan Jaringan Internet SKPD di Kota Denpasar

90 Orang

106.090.000

90 orang

100

105.881.450

99.80

19 kali

100

32.540.000

90.60

11.132.172.517

88.93

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah berupa diseminasi informasi melalui media televisi JUMLAH BELANJA LANGSUNG

20 kali

35.915.000

12.517.632.500


100

IV-269


A.3.


A.3.1. Permasalahan Dalam menjalankan kegiatan tahun 2013 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar mengalami beberapa permasalahan diantaranya : 1. Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi anggaran hanya

sebesar 79,74%. Hal ini di sebabkan karena : Rencananya Gedung yang seharusnya di pergunakan oleh 5 SKPD tetapi baru 3 SKPD yang menempati Gedung Sewaka Dharma. 2. Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terealisasi Anggaran hanya sebesar 64,64%. Hal ini di sebabkan karena : Bimtek di ikuti oleh 2 orang penyelenggaraan nya

sesuai target akan tetapi di dalam

panitia telah menyiapkan biaya akomodasi untuk

peserta sehingga sisanya di kembalikan ke kas negara. 3. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui media tradisional terealisasi anggaran hanya sebesar 61,51%. Hal ini di sebabkan karena : Rencananya untuk

belanja makanan dan Minuman untuk kegiatan media

tradisional tetapi acaranya bersamaan dengan HUT Kota Denpasar. 4. Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui kelompok informasi masyarakat (KIM) tingkat kecamatan, Realisasi Keuangan hanya sebesar 59,91%. Hal ini di sebabkan karena : Adanya Kelebihan di dalam penganggaran biaya Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber dan Kegiatan yang rencananya untuk 2 hari tetapi bisa di laksanakan dalam waktu satu hari sehingga dapat mengefisienkan waktu. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-270


5. Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui berita (breaking news) website Kota Denpasar terealisasi anggaran hanya 74,71%. Hal ini disebabkan karena : Rencannya untuk Belanja Jasa Publikasi tetapi ada perbaikan maintance website kurang lebih 2 bulan sehingga penayangannya menjadi tidak maksimal 6. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui pameran pembangunan HUT Kota Denpasar terealisasi anggaran hanya sebesar 79,56%. Hal ini disebabkan karena : Pengembalian belanja listrik sebesar Rp.45.281.100 Karena listrik dapat di sambungkan ke Gardu Besar 7. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui mobil informasi keliling terealisasi anggaran hanya 75,25%. Hal ini disebabkan karena : Adanya pengembalian belanja makanan dan minuman (efisiensi anggaran)

A.3.2.

Solusi

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan SKPD tentang waktu pindah atau akan menempati gedung baru (Gedung Sewaka Dharma) . 2. Melakukan penghitungan dengan lebih cermat terkait dengan penetapan besarnya anggaran .


IV-271


B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan B.1. Program dan Kegiatan. Urusan Pilihan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sektor Pertanian di Kota Denpasar, masih memegang peranan penting untuk dikembangkan lebih lanjut. Khususnya pertanian yang dikenal dengan urban farming. Produk yang dikembangkan lebih banyak mengarah kepada produk yang tidak mengambil lahan yang luas. Adopsi system pertanian perkotaan di Negara maju lebih cocok diterapkan di Kota Denpasar, seperti pertanian hidroponik, tumpangsari, pengembangan pertanian organik, pengembangan agribisnis anggrek dan sebagainya. Lahan pertanian yang semakin menyempit, perlu terus diupayakan pelestariannya, agar sektor ini tidak punah oleh alih fungsi lahan yang terus meningkat. Tuntutan adanya ruang terbuka hijau dalam setiap wilayah sedikit banyak telah memberikan peluang pada tetap eksisnya pertanian di Kota Denpasar sebagai sebuah ruang terbuka hijau atau paru-paru Kota. Program-program yang dilaksanakan dibidang ini dapat dilihat sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah. 1. Hasil Retribusi Daerah Belanja Tidak Langsung. 1. Belanja Pegawai Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-272


4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 4.1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 4.2. Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian dan Pelaku Agribisnis 5. Program Peningkatan ketahanan pangan 5.1. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 5.2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 5.3. Pengembangan Diversifikasi Tanaman 5.4. Pengembangan Perbenihan / Pembibitan 5.5. Peningkatan Produksi dan Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian / Perkebunan 5.6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 5.7. Perencanaan dan Penyusunan Pembangunan Pertanian 5.8. Pengolahan dan Penyusunan Data Statistik 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 6.1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah 7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 7.1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna 7.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna 7.3. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna 7.4. Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Modern Bercocok Tanam 8. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan 8.1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan.


IV-273


B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan Pertanian. Urusan pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar diwujudkan melalui 8 (Delapan ) program dan 19 (Sembilanbelas)

kegiatan dengan total anggaran sebesar

3.903.700.000,- dengan realisasi

sebesar Rp.

Rp. 3.746.394.030,- Atau 96,0 persen.

Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 0,dengan realisasi Rp. 0,-. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut : Target : 1 Belanja tidak langsung

Rp. 5.032.473.024,-

Belanja pegawai

Rp. 5.032.473.024,-

2 Belanja langsung

Rp. 3.903.700.000,-

Belanja Pegawai

Rp.

82.940.000,-


Rp. 3.603.060.000,-

Belanja modal

Rp.

217.700.000,-

Realisasi : 1 Belanja tidak langsung Belanja pegawai 2 Belanja langsung

Rp. 4.947.780.267,- ( 98,31% ) Rp. 4.947.780.267,Rp. 3.746.394.030,- (96,0%)

Belanja pegawai

Rp.

61.840.000,-


Rp. 3.479.604.030,-

Belanja modal

Rp.

-

204.950.000,-

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam table berikut :


IV-274


Tabel IV .41 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar. Anggaran Program/Kegiatan

Fisik

Keuangan

Volume

( Rp. )

Realisasi Fisik

Keuangan

Volume

%

Volume

%

-

-

-

1 paket

100

,-

100

3.746.394.030,-

96,0

Pendapatan Asli Daerah 1.

Hasil Retribusi

-

-

1 paket

5.032.473.024,-

-

Belanja Tidak Langsung 1.

Belanja Pegawai

Belanja Langsung

3.903.700.000,-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.

Pelayanan Administrasi

1 paket

971.049.500,-

1 paket

100

942.191.780,-

97,0

1 paket

929.255.000,-

1 paket

100

885.279.800,-

95,3

6 orang

30.000.000,-

6 orang

100

22.790.600.-

76,0

10 klp

65.402.500,-

10 klp

100

65.362.500,-

99,9

20.300.000,-

20 klp

100

20.300.000,-

100

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prosarana Aparatur 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Kesejahtraan Petani 4.1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 4.2. Penyuluhan dan Pendampingan Pertanian Pelaku Agribisnis

20 klp PUAP

PUAP


IV-275

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 5.1. Pemanfaatan Pekarangan untuk

4 Klp

20.180.000,-

4 Klp

100

20.130.000,-

99,8

6 Klp

84.800.000,-

6 Klp

100

83.300.000,-

98,2

1 paket

293.185.000,-

1 paket

100

257.934.500,-

88,0

20 Ha

56.053.500,-

20 Ha

100

55.366.500,-

98,8

1.550

510.900.000,-

1.550

100

491.790.000,-

96,3

100

31.300.000,-

100

100

67.423.700,-

91,8

40.637.500,-

99,5

Pengembangan Pangan 5.2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 5.3. Pengembangan Diversifikasi Tanaman 5.4. Pengembangan Perbenihan / Pembibitan 5.5. Peningkatan Produksi & Produktifitas & Mutu Produk

Ha

Ha

Pertanian/Perkebunan 5.6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 5.7. Perencanaan dan Penyusunan Pembangunan Pertanian

115

31.300.000,-

buku 350

buku 73.434.000,-

buku

5.8. Pengolahan dan Penysunan

230

Data Statistik

buku

115

350 buku

40.857.500,-

230

100

buku

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 6.1. Kegiatan Promosi atas Hasil

6 event

256.177.500,-

6 event

100

245.912.650,-

96,0

3 paket

92.750.000,-

3 paket

100

91.801.000,-

99,0

26 unit

260.655.000,-

26 unit

100

257.855.000,-

98,9

1 paket

41.516.500,-

1 paket

100

41.176.500,-

99,2

Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 7.1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna 7.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ PerkebunanTepat Guna 7.3. Kegiatan Pelatihan dan


IV-276

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 7.4.

Pelatihan Penerapan Teknologi

1 paket

96.531.000,-

1 paket

100

96.529.000,-

100

3 paket

29.353.000,-

3 paket

100

29.313.000,-

99,9

Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 8.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

A.3. Permasalahan dan Solusi A.3. 1. Permasalahan 1.

Masih belum kompak dan seragamnya petani dalam system penanaman benih padi sesuai anjuran pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar yaitu system jajar legowo, berkaitan dengan peningkatan produktifitas.

A.3.2. Solusi 1.

Pemberian reward / insentive kepada para petani ( anggota subak ) jika dalam seluruh areal tanam / wilayah subaknya menggunakan system penanaman benih padi sesuai anjuran, yaitu berupa bantuan pupuk NPK yang sangat dibutuhkan dalam proses bercocok tanam padi.


IV-277


Urusan Pilihan Pertanian Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Peternakan, Perikanan dan hasil laut merupakan produk yang masih potensial dihasilkan di Kota Denpasar. Oleh karenanya pembinaan di kedua sub sektor ini masih tetap dilakukan. Peternakan yang dikembangkan lebih banyak kepada ternak yang sedikit memerlukan lahan dan tidak mencemari lingkungan. Perikanan lebih ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan akan ikan dan pemenuhan konsumsi protein. Sedangkan untuk hasil laut dikonsentrasikan pemasarannya di pelabuhan benoa, yang merupakan satu-satunya sentra perikanan laut di Kota Denpasar. Adapun program-program yang dilaksanakan dalam bidang ini antara lain :

Pendapatan Asli Daerah. 1. Hasil Retribusi Daerah. Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung. 1. ProgramPeningkatan administrasi perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 4. Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular Ternak 4.1. Pendataan Masalah Peternakan 4.2. Pemeliharan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 4.3. Pemusnahan Ternak yang Terjangkit penyakit Endemik 4.4. Pemeriksaaan Ternak dan Daging pada Hari-hari Besar Nasional 5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-278


5.1. Pembibitan dan Perawatan Ternak 5.2. Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 5.3. Pengembangan Agribisnis Peternakan 5.4. Kontes dan Pameran Ternak 5.5. Pembinaan dan Pengembangan Peternakan 5.6. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak 5.7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 6.1. Promosi Atas Hasil Peternakan Unggulan Daerah 6.2. Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan hasil Peternakan 7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 7.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi 8. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 8.1. Pengembangan Transplantasi Terumbu Karang dan Gerakan Bersih Pantai Kelautan dan Perikanan 8. Program Pemberdayaan dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan 9.1. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 10.1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 10.2. Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya 10.3. Pencegahan dan Penanggulanan Penyakit Ikan 10.4. Peningkatan Pengembangan Teknologi Perikanan 10.5. Monitioring Evaluasi dan Pelaporan 11. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 11.1. Pengembangan Kawasan Tangkap 11.2. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-279


11.3. Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap 12. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 13.1. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 13.2. Promosi atas Hasil Produk Perikanan Unggulan Daerah 13. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air payau dan Air Tawar 14.1. Penyusunan Data Statistik Perikanan

B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan Pertanian. Urusan Pilihan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kota Denpasar diwujudkan melalui 13 program dan 30 kegiatan.

Belanja tak langsung direncanakan sebesar Rp. 6.646.468.567 dengan realisasi Rp. 6.488.170.697 atau 97,62%. Belanja langsung dialokasikan

Rp. 3.986.690.350 dengan

realisasi Rp. 3.778.529.901 atau 94,78%. Pendapatan Asli Daerah berupa Hasil Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 350.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 416.096.000 atau 116,54%. Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Target : 3. Belanja Tidak Langsung

Rp. 6.646.468.567

 Belanja Pegawai

Rp. 6.646.468.567

4. Belanja Langsung  Belanja Pegawai

Rp. 3.986.690.350 Rp.

92.457.000

 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.730.882.350  Belanja Modal

Rp.

163.351.000

Realisasi : 3. Belanja Tidak Langsung  Belanja Pegawai 4. Belanja Langsung

Rp. 6.488.170.697 (97,62%) Rp. 6.488.170.697 Rp. 3.778.529.901 (94,78%)


IV-280


 Belanja Pegawai

Rp.

85.373.000

 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.536.363.651  Belanja Modal

Rp. 156.793.250

Sedangkan target dan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan baik menyangkut fisik serta keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel IV.42 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar. Target Program/Kegiatan

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Fisik

Keuangan

Volume

%

Volume

%


1 Laporan

6.646.468.567

1 Laporan

100

6.488.170.697

97,62

1 Laporan

871.592.500

1 Laporan

99,33

826.715.956

92,64

1 Laporan

984.302.000

1 Laporan

100

956.355.250

97,16

1 Laporan

20.000.000

1 Laporan

100

19.863.000

99,32

80 buku

95.521.500

80 buku

100

91.714.400

96,02

10 kali

100

290.173.000

98,65

Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak a. Pendataaan Masalah Peternakan b. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

10 kali

294.153.000


IV-281


c. Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik

20 kali

20 kali

100 kali

100 kali

20 kali

20 kali

60 kali

100.939.200

10 kali d. Pemeriksaan Ternak dan Daging pada Hari-hari Besar Nasional

60 kali

100

95.570.200

94,68

10 kali

5 kali

21.929.500

5 kali

100

21.929.500

100

a. Pembibitan dan Perawatan Ternak

100%

69.450.000

100%

100

69.450.000

100

b. Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat

200 ekor

200 ekor

100

124.440.000

96,78

100

52.791.600

89,39

5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

128.580.000

1480 ekor c. Pengembangan Agribisnis Peternakan

4 unit

1480 ekor 59.055.000

4 kelompok d. Kontes dan Pameran Ternak e. Pembinaan dan Pengembangan Peternakan f. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak g. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

4 unit 4 kelompok

100%

61.940.000

100%

100

61.939.000

99,99

1 kelompok

56.990.000

1 kelompok

100

53.741.400

94,3

400 stek

25.217.900

400 stek

100

23.858.900

94,61

10 buku

100

8.821.000

80% 10 buku

80% 8.821.000

100

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan a. Promosi Atas Hasil Peternakan Unggulan Daerah b. Pembinaan dan Pengawasan Produk Olahan Hasil Peternakan

100%

57.168.000

100%

100

48.958.000

85,64

55 kali

39.407.000

55 kali

100

38.357.000

97,34

100%

370.122.300

100%

100

351.720.900

95,03

7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan a. Pemeliharaan


IV-282

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 8. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir a. Pengembangan Transplantasi Terumbu Karang dan Gerakan Bersih Pantai Kelautan dan Perikanan 9. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan a. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul b. Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya

100%

57.220.000

100%

100

57.207.500

99,98

1 Kelompok

16.325.500

1 Kelompok

100

16.325.500

100

-

51.237.500

-

100

50.938.000

99,42

20 unit

71.755.000

20 unit

100

69.142.995

96,36

100

10.079.200

99,76

100

27.026.700

96,44

10 buku

100

9.473.400

151.635.000

99,35

86,85 ton

86,85 ton

6 kelompok c. Pencegaha dan Penanggulangan Penyakit Ikan

d. Peningkatan Pengembangan Teknologi Perikanan

e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 11. Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Pengembangan Kawasan Tangkap b. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap c. Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap

1 paket

6 kelompok 10.104.200

1 paket

1 paket

1 paket

12 kali

12 kali

120 kg

28.026.600

120 kg

3000 ekor

3000 ekor

10 buah

10 buah

780 kg

780 kg

10 buku

9.473.400

100

100%

152.635.000

100%

100

3 buah

124.284.000

3 buah

89,17

91.486.500

73,61

12 kelompok

100

40.000.000

88,11

12 kelompok

45.400.000


IV-283


12. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan a. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan

b. Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah 13. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar a. Penyusunan Data Statistik Perikanan

7 Pasar Swalayan

108.274.250

7 Pasar Swalayan

100

77.230.000

71,33

87,05

3 Pasar Tradisional 12 Perusahaan Perikanan

3 Pasar Tradisional 12 Perusahaan Perikanan

1 kelompok UKM 2 kelompok

1 kelompok UKM 2 kelompok

100

34.820.000

60 buku

100

6.766.000

60 buku

40.000.000

6.766.000

100

Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1. Masih banyaknya pemeliharaan Sapi yang diliarkan 2. Alih fungsi lahan yang sangat tinggi 3. Masih merebaknya kasus penyakit zoonosis 4. Pola produksi belum tertata baik 5. Adanya kendala dalam dinamika kelompok 6. Masih belum optimalnya pemanfaatan potensi peternakan dan perikanan 7. Kurang sarana prasarana kelompok nelayan perikanan tangkap dan kurangnya keterampilan penangkapan ikan di laut 8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian hutan bakau dimana hutan bakau sebagai tempat pemijahan ikan 9. Rendahnya pemahaman tentang kesrawan 10. Pemanfaatan potensi daerah pesisir belum optimal


IV-284


11. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kelompok – kelompok pengolah 12. Rendahnya kemampuan teknologi kelompok – kelompok pengolah 13. Kurangnya sarana dan prasarana RPH Sanggaran

Solusi 1. Langkah – langkah yang dapat diambil untuk mengurangi pemeliharaan Sapi yang diliarkan antara lain : -

Pemberian bantuan kandang

-

Pemberian bantuan hijauan makanan ternak

-

Pengembangan teknologi pakan alternatif

2. Dilakukan

pemeliharaan

ternak

secara

intensif

dengan

memanfaatkan

pekarangan secara optimal 3. Penyakit zoonosis yang terjadi di Denpasar saat ini antara lain : flu burung (AI) dan rabies. Sampai sekarang kasus ini masih muncul. Munculnya kasus ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyakit zoonosis. Langkah-langkah untuk menekan kasus ini dilakukan dengan : -

Melakukan sosialisasi secara terus menerus dengan pendekatan budaya masyarakat -

Melakukan

pengawasan

lalulintas

hewan

berdasarkan

pola-pola

distribusi hewan -

Melakukan monitoring secara terpadu antara tim PDSR dan penyuluh

-

Peningkatan vaksinasi HPR dan spraying

4. Pola produksi yang baik dilaksanakan dengan :  Mengadakan pembinaan IB untuk mengatur kelahiran ternak  Penebaran benih ikan dan bibit ternak dilaksanakan secara berkala sehingga didapatkan pola produksi yang kontinyu dan berkelanjutan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-285


5. Pemahaman dinamika kelompok dilaksanakan dengan cara –cara pelaksanaan pelatihan kelembagaan kelompok, peningkatan pola komunikasi antar anggota kelompok dan kelompok lainnya dengan mengadakan forum komunikasi yang difasilitasi Dinas 6. Masih belum optimalnya pemanfaatan potensi peternakan dan perikanan disebabkan karena :  Kurangnya sarana dan prasarana produksi peternakan dan perikanan  Rendahnya pemahaman teknis budidaya  Kurangnya akses permodalan Solusi dari permasalahan tersebut dilaksanakan melalui : -

kegiatan-kegiatan

peningkatan

sarana

prasarana

produksi

melalui

pendekatan teknologi. -

Melaksanakan kegiatan – kegiatan sekolah lapang

-

Mengadakan temu kemitraan dan temu usaha serta memfasilitasi dengan lembaga keuangan

7. Pemberian bantuan sarana prasarana perikanan tangkap dan pelatihan teknis penangkapan ikan 8. Mengadakan kegiatan penanaman mangrove dan bersih – bersih di hutan bakau sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya fungsi hutan bakau bagi habitat ikan 9. Pemahaman masyarakat tentang kesrawan (kesejahteraan hewan) kepada peternak dan pemotong ternak masih rendah, untuk itu dilaksanakan kegiatan sosialisasi kesrawan melalui pendekatan pola budaya yang ada di masyarakat seperti tumpek kandang sehingga nantinya untuk melaksanakan kegiatan budidaya disamping diperlukan pengetahuan dan ketrampilan diharapkan juga masyarakat mempunyai kepekaan bahwasanya ternak atau hewan bukan hanya komoditas/barang dagangan tapi bahwa mahluk hidup yang memiliki kepekaan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-286


10. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir harus didasarkan atas zonasi daerah

pesisir.

Diperlukan

pengelolaan terpadu

oleh

pemerintah

dan

masyarakat pesisir untuk mencapai sasaran pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan 11. Pemberian bantuan – bantuan sarana dan prasarana pengolahan baik sarana prasarana teknologi olahan maupun teknologi pengemasan 12. Peningkatan kemampuan SDM pengolahan melalui : - Pelatihan – pelatihan pengolahan - Pelatihan – pelatihan pengemasan produk - Mengikuti ajang pameran produk olahan 13. Peningkatan

sarana

dan

prasarana

RPH

Sanggaran

sehingga

mampu

berproduksi optimal dan Higienis.

Urusan Pilihan Pariwisata. Dinas Pariwisata.

Kota Denpasar sebagai bagian dari sistem kepariwisataan Propinsi Bali memiliki obyek wisata yang cukup banyak mendapatkan perhatian wisatawan yang berkunjung ke Bali. Pantai Sanur, Museum Bali, Museum Le Mayeur, Taman Budaya, Pasar Badung, Desa Budaya Kertalangu, Monumen Perjuangan Rakyat Bali

merupakan

sebagian dari Obyek Wisata yang ada di Kota Denpasar Akomodasi wisata yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2013 berjumlah 290 unit dengan jumlah kamar sebanyak 8.862 unit, terdiri dari hotel bintang berjumlah 30 unit dengan kamar berjumlah 4.255 unit, dan 90 persen hotel bintang berlokasi di kawasan Sanur. Hotel Melati berjumlah 200 unit, memiliki 4.809 unit kamar dan Pondok Wisata berjumlah 67 unit dengan jumlah kamar sebanyak 366 unit. Sedangkan jumlah rumah makan/restoran yang menunjang kegiatan pariwisata di Kota Denpasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-287


berjumlah 462 unit, dengan kapasitas tempat duduk berjumlah 18.330 unit tempat duduk. Dengan ketersediaan sarana prasarana tersebut diatas, masih ada permasalahanpermalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan khususnya yang berbasis IT belum memadai 2. Ketersediaan SDM yang berbasis IT belum memadai, terutama dari segi kualitas yang mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan 3. Keterbatasan komunikasi dan koordinasi Kebijakan : 1. Peningkatan promosi pariwisata 2. Pengembangan

jenis

dan

kualitas

produk-produk

wisata

unggulan

yang

berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat 3. Peningkatan kualitas sarana dan pelayanan kepariwisataan Strategi : 1. Mengembangkan pemasaran pariwisata menuju wisata unggulan yang berdaya saing 2. Mengembangkan sarana dan fasilitas pariwisata yang berkualitas 3. Mengembangkan destinasi pariwisata berwawasan budaya 4. Mengembangkan kemitraan dalam pembangunan pariwisata Dari uraian diatas, maka Dinas Pariwisata Kota Denpasar melaksanakan program dan kegiatan dalam bidang pariwisata antara lain : Belanja tidak langsung. Belanja Pegawai.


IV-288


Balanja Langsung. 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran. 1.1.Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.1.Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program pengembangan pemasaran pariwisata. 4.1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 4.2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri 4.3. Pengembangan statistik kepariwisataan 4.4. Penyuluhan kepariwisataan. 5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 5.1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 5.2. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 6. Program Pengembangan Kemitraan. 6.1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.2. Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum. 6.3. Pembinaan, pengendalian, dan penertiban usaha jasa dan sarana wisata 6.4.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

pariwisata 6.5. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan Pariwisata. Urusan Pilihan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Denpasar diwujudkan melalui 6 (enam) program dan 14 (empat belas)

Kota

kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.657.403,- termasuk BTL (Belanja Tak Langsung) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-289


Target : 1. Belanja tidak langsung Belanjap egawai

Rp. 3.427.031.928,Rp. 3.427.031.928,-

2. Belanja Langsung

Rp. 5.573.625.475,-

Belanjap egawai

Rp.

137.500.000,-


Rp. 5.016.625.475,-

Belanja modal

Rp.

419.500.000,-

Realisasi : 1. Belanja tidak langsung Belanjap egawai

Rp. 3.427.031.928,- (100%) Rp. 3.365.611.259,-

2. Belanja langsung

Rp. 4.115.709.560,- ( 73,80%)

Belanjap egawai

Rp

106.280.000,-


Rp. 4.005.429.560,-

Belanja modal

Rp.

190.367.000,-

Tabel IV.43 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Program/Kegiatan

Target Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Realisasi

Volume

Fisik

Keuangan

%

(Rp)

%


47 org

3.427.031.928

47 org

100

3.365.611.259

98.21

1.Belanja Pegawai

47 org

3.427.031.928

47 org

100

3.365.611.259

98.21

Belanja Langsung Program

5.573.625.475

4.115.709.560

73.84

599.000.029

72.92

Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.1.Pelayanan

821.433.650

administrasi

100

-

perkantoran

Program Peningkatan

-

Sarana


IV-290

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan Prasarana Aparatur 2.1.Peningkatan

Sarana

dan

-

700.452.700

-

100

453.093.541

64.69

48kali

78.000.000

21 kali

100

19.842.900

25.44

1 kali

120.249.800

1 kali

100

115.228.600

95.82

10 kali

1.641.110.600

9 kali

90

1.078.789.740

65.74

1000

44.693.125

1000

100

27.739.900

62.07

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.1.Pedidikan

dan

Pelatihan

Formal

Program

pengembangan

pemasaran pariwisata 4.1.Pengembangan

jaringan

kerjasama

promosi

pariwisata 4.2.Pelaksanaan

promosi

pariwisata

nusantara

didalam dan luar negeri 4.3.Pengembangan

statistik

kepariwisataan

buku

4.4.Penyuluhan kepariwisataan Program

buku

1.260 org

72.945.000

1.260 org

100

72.454.000

99.33

1 paket

200.210.000

1 paket

-

-

-

3 atraksi

1.347.355.100

3 atraksi

100

1.289.441.850

95.70

Pengembangan

Destinasi Pariwisata 5.1.Peningkatan pembangunan sarana

dan

prasarana

pariwisata 5.2.Pengembangan

jenis

dan

paket wisata unggulan Program

wisata

wisata

Pengembangan

Kemitraan. dan

200 buku

40.730.300

200 buku

100

27.845.050

68.36

6.2.Pembinaan dan pengawasan

18 jenis

25.130.000

18 jenis

100

20.169.950

80.26

usaha rekreasi dan hiburan

usaha

100

336.568.350

88.18

6.1.Monitoring,

evaluasi

pelaporan

usaha

umum 6.3.Peningkatan

peran

masyarakat pengembangan

serta

1 klmpk

381.700.200

1 klmpk

dalam kemitraan

pariwisata


IV-291

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 50 orang

45.830.000

50 orang

100

38.909.500

84.90

pengendalian,

6 jenis

53.785.000

6 jenis

100

36.626.150

68.10

dan penerbitan usaha jasa

usaha

6.4.Pengembangan sumberdaya manusia

dan

profesionalisme

bidang

pariwisata 6.5.Pembinaan

usaha

dan sarana wisata

Dalam bidang Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Denpasar disamping melaksanakan promosi pariwisata berupa pameran kepariwisataan di dalam negeri juga melaksanakan Table Top bekerjasama dengan ASITA melalui Devisi Cinta Bali (Devisi yang khusus menangani pangsa pasar domestik) yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Makasar.

B.3. Permasalahan dan Solusi B.3.1.Permasalahan Secara umum

dari keseluruhan program dan kegiatan dapat

dilaksanakan dengan baik tapi dalam pelaksanaannya juga terdapat hambatan dan permasalahan yang perlu diperbaiki dimasa yang akan datang. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar Tahun 2013 adalah pada kegiatan : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut : 

Adanya sisa anggaran dlm pelaksanaan transportasi dan akomodasi, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut : 

Adanya sisa anggaran penggunaan BBM ,pelumas dan pengadaan kelengkapan komunikasi (repeater)


IV-292


3. Pendidikan dan Pelatihan Formal adalah sebagai berikut : 

Plapon anggaran yang ditargetkan tidak mencukupi untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

4.

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Luar Negeri adalah :: 

Perjalanan dinas luar negeri (Jepang) : Pelaksanaan Pameran Luar Negeri (Jepang) tidak bias dilaksanakan, hal ini disebabkan karena Diparda tidak menerima undangan, walaupun sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan mohon melalui E-mail, namun tidak mendapat jawaban dari penyelenggara JATA Jepang

5. Untuk

kegiatan Pengembangan Statistik

Kepariwisataan, Kegiatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban Usaha Jasa adalah : 

Adanya sisa anggaran dalam pelaksanaan belanja makanan dan

minuman 6. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata adalah : 

Pembangunan pos balawista tidak dapat dilaksanakan karena sampai akhir tahun anggaran 2013 surat rekomendasi penggunaan lahan belum ada dari bendesa adat Serangan. Rekomendasi ini diperlukan karena rencana pembangunan pos balawista berada dilokasi milik desa adat setempat


IV-293


B.3.2. Solusi 1. Perencanaan akan lebih ditingkatkan dalam menyusun anggaran 2. Koordinasi akan lebih ditingkatkan dalam penyusunan anggaran terkait dengan pelaksanaan pameran luar negeri (Jepang) 3. Koordinasi akan lebih ditingkatkan dalam penyusunan anggaran terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (pembangunan pos balawista di Serangan)

Urusan Pilihan Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Keberadaan Industri dan Industri rumah tangga/kerajinan sangat bersinergi dengan dunia kepariwisataan. Hal ini disebabkan karena hasil industri/kerajinan menjadi salah satu faktor pelengkap destinasi wisata. Tingginya jumlah penduduk, mobilitas penduduk dan wisatawan yang datang ke Kota Denpasar menyebabkan Kota Denpasar potensial sebagai daerah pemasaran produk barang dan jasa. Beberapa program-program yang dilaksanakan dalam bidang perindustrian ini antara lain : Belanja tidak langsung. 1. Belanja Pegawai. Balanja Langsung. 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran. 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-294


3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3.1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 4. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 4.1. Sosialisasi Undang-Undang dan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka tertib niaga. 4.2. Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 4.3. Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) 5. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 5.1

Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri

5.2

Penguatan Kemampuan Manajemen Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah.

6. Program pengembangan industri kecil dan menengah. 6.1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan. 6.2. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan 7. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri. 7.1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri. 7.2. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. 7.3. Pembinaan Kemampuan Teknologi industri melalui peningkatan Wawasan Bagi Industri Kecil dan Menengah. 8. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 8.1

Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

9. Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri. 9.1. Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan 9.2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. 9.3. Pengembangan pasar dan monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya dipasar tradisional dan distributor. 9.4. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-295


9.5. Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif. 9.6. Peningkatan Inovasi Produk Lokal. 9.7. Pembinaan Pengelolaan Usaha Pedagang Pasar Tradisional. 10. Program pengembangan sentra-sentra industry potensial. 10.1. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

B.2. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan. Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan. Urusan Pilihan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar diwujudkan melalui 10 (sepuluh) program dan 22 (duapuluh dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 9.199.266.200,00 Target : 1. Belanja tidak langsung

Rp. 3.616.449.592,00

- Belanja Pegawai

Rp. 3.616.449.592,00

2. Belanja langsung

Rp. 9.199.266.200,00

- Belanja Pegawai

Rp.

357.800.000,00


Rp. 7.867.970.700,00

- Belanja Modal

Rp.

973.495.500,00

Realisasi : 1. Belanja tidak langsung

Rp. 3.430.462.477,00 (94, 86%)

2. Belanja langsung

Rp. 8.495.916.742,00 (92,35 %)

- Belanja Pegawai

Rp.

352.650.000,00


Rp. 7.213.741.142,00

- Belanja Modal

Rp.

929.525.600,00

Adapun realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam table berikut :


IV-296


Tabel IV.44 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Target No.

Program dan Kegiatan

1

2

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

(Rp)

Volume

%

Volume

%

3

4

5

6

7

8

98,97%

11.926.379.219,00

93,61%

Belanja

Fisik

12.815.715.792,00

Keuangan

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

1

paket

Belanja Langsung 1

PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

4a

4b

1

paket

KEGIATAN : Operasional Badan Penyelesaian Sengketa

94,86%

9.199.266.200,00

97,94%

8.495.916.742,00

92,35%

874.925.000,00

100,00%

812.521.526,00

92,87%

100,00%

812.521.526,00

92,87%

90,00%

591.778.560,00

88,15%

90,00%

591.778.560,00

88,15%

100,00%

54.667.000,00

97,62%

100,00%

54.667.000,00

97,62%

98,33%

787.317.670,00

92,46%

1

paket

paket

671 369.245,00

1

paket

56.000.000,00

68

orang

PROGRAM : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan KEGIATAN : Sosialisasi Undangundang dan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Dalam Rangka Tertib Niaga

3.430.462.477,00

874.925.000,00

1

671.369.245,00

PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4

paket

PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

1

100,00%

3.616.449.592,00

56.000.000,00

68

orang

851.539.080,00

56

kali sosialisasi dan pengawasan

133 327.000,00

56

kali sosialis asi dan pengaw asan

100,00%

128.022.000,00

96,02%

40

kasus

587 343.180,00

40

kasus

95,00%

541.738.270,00

92,24%


IV-297

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Konsumen

4c

5

5a

KEGIATAN : Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

KEGIATAN : Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu untuk Mendorong Daya Saing Industri

Penguatan Kemampuan Manajemen Industri Bagi Industri Kecil dan Menengah.

6

PROGRAM : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

6b

7

kali sosialisasi dan monitoring

PROGRAM : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

5b

6a

48

KEGIATAN : Fasilitas Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

KEGIATAN : Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan

130 868.900,00

48

kali sosialis asi dan monitor ing

293.318.275,00

100,00%

117.557.400,00

89,83%

96,13%

172.126.650,00

58,68%

39

orang perajin / pengusaha kecil

187 252.900,00

39

orang perajin / pengus aha kecil

96,43%

80.445.100,00

42,96%

##

orang peserta

106 065.375,00

145

orang peserta

95,83%

91.681.550,00

86,44%

100,00%

656.528.700,00

96,80%

678.265.350,00

28

orang perajin

250.465.550,00

28

orang perajin

100,00%

244.508.000,00

97,62%

35

orang perajin

427.799.800,00

35

orang perajin

100,00%

412.020.700,00

96,31%

92,72%

1.672.909.035,00

91,93%

96,43%

513.586.250,00

92,64%

PROGRAM : Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1.819.762.350,00

KEGIATAN 7a

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

45

orang perajin peserta

554 382.850,00

45

orang perajin peserta


IV-298

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH pelatihan

pelatiha n

KEGIATAN 7b

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

7c

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Melalui Peningkatan Wawasan Bagi Industri Kecil dan Menengah

8

PROGRAM : Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

45

orang perajin

938 845.000,00

45

orang perajin

88,89%

869.997.585,00

92,67%

20

orang peserta pelatihan

326 534.500,00

20

orang peserta pelatiha n

92,86%

289.325.200,00

88,60%

100,00%

413.192.500,00

87,38%

100,00%

413.192.500,00

87,38%

100,00%

3.301.548.851,00

95,76%

KEGIATAN

KEGIATAN : Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

9

9a

472.870.000,00

3

kali pameran

PROGRAM : Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri KEGIATAN : Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

472 870.000,00

3

kali pamera n

3.447.668.400,00

2

kali misi dagang

417.136.400,00

2

kali misi dagang

100,00%

372.935.800,00

89,40%

60

orang perajin

208 377.500,00

60

orang perajin

100,00%

187.075.900,00

89,78%

64

perajin peserta Denfes

324 000.000,00

64

perajin peserta Denfes

100,00%

322.106.200,00

99,42%

KEGIATAN 9b

Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan

9c

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

KEGIATAN


IV-299

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEGIATAN 9d

Pengembangan Pasar dan Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok dan Barang Strategis Lainnya di Pasar Tradisional dan Distributor

9e

Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif

96

kali monitoring dan sidak

123 622.000,00

96

kali monitor ing dan sidak

100,00%

117.379.000,00

94,95%

60

perajin peserta Book Fair

301 685.000,00

60

perajin peserta Book Fair

100,00%

300.228.000,00

99,52%

52

perajin peserta Festival Endek

661 300.000,00

52

perajin peserta Festival Endek

100,00%

657.022.800,00

99,35%

1.411 547.500,00

4

pasar

100,00%

1.344.801.151,00

95,27%

99,34%

33.326.250,00

99,34%

99,34%

33.326.250,00

99,34%

KEGIATAN

KEGIATAN 9f

Peningkatan Inovasi Produk Lokal

KEGIATAN 9g

Pembinaan Pengelolaan Usaha Pedagang Pasar Tradisional

4

pasar

PROGRAM : 10 33.548.500,00

Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial KEGIATAN : Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di Akses Masyarakat

100

buku data industri dan katalog

33.548.500,00

100

buku data industri dan katalog

B.3. Permasalahan dan Solusi B.3.1. Permasalahan 1. Pelaksanaan kunjungan kerja GKM Kota Denpasar dalam membina 25 perajin / pengusaha kecil tidak dapat berjalan karena terjadi kesalahan dalam koordinasi dengan pihak Yogyakarta. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-300


B.3.2. Solusi. 1. Pembinaan GKM pada tahun berikutnya akan dilakukan lebih tepat dan terencana.

PDAM Kota Denpasar PDAM Kota Denpasar didirikan melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 20 Tahun 1995 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar yang selanjutnya disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

Program dan Kegiatan a. Bidang Produksi 1) Kerjasama pembelian air bersih dengan PDAM Kabupaten Badung dan PDAM Gianyar sebanyak 70 liter/detik dalam pelaksanaan realisasinya melebihi dari rencana anggaran sebesar 3.2 Liter /detik dengan perincian sbb. : -

Pembelian Air dari PDAM Badung = 69.5 Liter/detik

-

Pembelian air dari PDAM Gianyar

=

3.6 Liter/detik 73.2 Liter/detik

b. Bidang Distribusi. 1) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Sekunder dan Tersier di Kota Denpasar Ø ½ - Ø 6” sepanjang 16.704 m’.


IV-301


2) Perbaikan Sistem Distribusi di Jl.WR.Supratman (Tohpati) dengan pemasangan pipa Ø 10” sepanjang 1.278 m’. 3) Pengadaan Alat Deteksi kebocoran, Metal Detector dan Pressure Logger.

c. Bidang Sumber Daya Manusia 1) Melaksanakan pelatihan sesuai dengan bidang tugas. 2) Mengisi formasi serta mutasi sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi SDM yang ada. 3) Melengkapi sarana dan prasarana karyawan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan perusahaan. 4) Uji coba penerapan sistem evaluasi kepegawaian dengan menggunakan parameter Indikator Kinerja Kunci (IKK). 5) Mengadakan Workshop GCG yang difasilitasi oleh BPKP. 6) Evaluasi penerapan IKK oleh Konsultan. 7) Melaksanakan survey kepuasan karyawan. d. Bidang Keuangan 1) Meningkatkan pertumbuhan pendapatan rata-rata 10 %. 2) Meningkatkan pertumbuhan pendapatan non air rata-rata 10 %. 3) Rata-rata jual per M3 adalah Rp. 3.261,68 Rp/m3 4) Rata-rata biaya usaha per M3 adalah Rp. 2.706,25/m3 5) Program jangka panjang setelah Cut Off Date adalah membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo. e. Bidang Pelayanan 1) Mengoptimalkan sistem informasi pelanggan secara terpadu yang berbasis IT melalui Website, SMS “ PASTI”, SMS Broadcast. 2) Optimalisasi reklasifikasi golongan pelanggan. 3) Optimalisasi pembacaan meter air dengan barcode. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-302


4) Mengoptimalkan pembayaran secara Online dengan BPD, BNI46, LPD, PT.POS, BRI, PT. BTN dan Bank Mandiri. 5) Menerapkan ISO 9001:2008. 6) Melaksanakan survey kepuasan pelanggan. 7) Meningkatkan penambahan pelanggan PDAM. 8) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di wilayah pemasangan pipa baru untuk mengejar pencapaian target sambungan baru. Tabel IV.45 Realisasi Pencapaian Target 8 Indikator Utama Business Plan No. 1

Uraian Kegiatan

Rencana/Target 2013

Proyeksi kenaikan tarif full cost recovery

2 3

Tingkat kehilangan air (%) Cakupan Pelayanan (%)

4

Jumlah pegawai per 1.000 Pelanggan (Orang)

5 6 7 8

Jangka Waktu Penagihan Piutang (hari) Rugi/Laba (Rp. 000) sebelum Pajak Investasi (Rp. 000) Saldo Kas (Rp. 000)

Realisasi Tahun 2013

13.59% 27.50% 43.47%

14.55% 30.60% 43.26%

3.2

3.4

10 9,826,916,410.00 48,873,529,000.00 14,728,421,800.00

9 17,137,034,537.05 19,748,845,498.55 34,882,830,822.17

Dari 8 target indikator utama terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak tercapai yaitu : 1. Cakupan pelayanan : karena pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan melayani sambungan baru dan terbatasnya kapasitas produksi yang dimiliki 2. Tingkat kehilangan air : karena banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang mengakibatkan kebocoran fisik pipa PDAM. 3. Investasi : karena belum terealisasinya pemasangan distribusi Jl.WaribangPatimura yang didanai dari pinjaman perbankan.


IV-303


Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan a.1. Bidang Produksi 1) Keterbatasan sumber air baku. 2) Adanya penurunan kualitas air baku. 3) Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana produksi cukup besar.

a.2. Bidang Distribusi 1) Kontinuitas dan kwantitas pelayanan masih kurang karena tekanan air pada saat jam puncak pagi dan sore hari kecil, bahkan pada beberapa daerah yang elevasinya cukup tinggi air tidak mengalir (Denpasar Utara dan Barat) 2) Tingkat kehilangan air masih berfluktuasi dan diatas batas toleransi 20% (30,60 % tahun 2013). 3) Kesulitan dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan yang terkait dengan Infrastruktur jalan. 4) Belum

terealisasinya

pengadaan

dan

pemasangan

pipa

distribusi

Jl.Waribang-WR.Supratman-Patimura yang dibiayai dari dana pinjaman perbankan karena masih dalam proses persetujuan di Kementrian Keuangan. 5) Belum terealisasinya zonasi pengaliran. Zona-I dari IPA Ayung dan sumursumur disekitarnya untuk wilayah Barat dan Utara, zona-II dari IPA Petanu dan sumur-sumur di sekitarnya untuk wilayah Tengah dan Selatan, zona-III dari IPA Waribang dan sumur-sumur disekitarnya untuk wilayah Selatan. dan Timur yang disebabkan oleh belum terpasangnya pipa distribusi Jl.Waribang-Supratman-Patimura. 6) Cakupan pelayanan masih rendah yakni baru mencapai 43,26 % dari seluruh penduduk, padahal sasaran pelayanan pada tahun 2015 untuk daerah perkotaan diharapkan sebesar 68,78%.


IV-304


7) Terbatasnya dana yang tersedia untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan jaringan. a.3. Bidang SDM 1) Kualitas SDM belum memadai. 2) Penempatan SDM dalam organisasi belum optimal. a.4. Bidang Keuangan 1) Ketersediaan dana untuk pengembangan investasi terbatas.

a.5. Bidang Pelayanan 1) Pembayaran rekening belum seluruhya tepat waktu. 2) Penanganan keluhan pelanggan belum maksimal diakibatkan keterbatasan ketersediaan sumber air dan sistem jaringan distribusi. b. Solusi b.1. Bidang Produksi 1) Optimalisasi sumber-sumber produksi yang ada. 2) Mengkoordinasikan ke Pemerintah Propinsi Bali untuk menjaga kehandalan operasional IPA Petanu yang akan dioperasikan awal tahun 2014. 3) Memaksimalkan Pembelian air dari kerjasama PDAM terdekat (PDAM Badung dan PDAM Gianyar). b.2. Bidang Distribusi 1) Melaksanakan pengaturan-pengaturan sistem distribusi untuk mendapatkan pemerataan tekanan dengan perbaikan sistem pada daerah-daerah yang mengalami gangguan air kecil/mati. 2) Melaksanakan operasional pompa boster untuk peningkatan kualitas pelayanan Wilayah Barat, mengingat banyaknya keluhan yang masuk karena tidak adanya sumber air lain selain PDAM dan elevasi daerah cukup tinggi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-305


3) Mengusulkan program pengembangan pipa distribusi sekunder melalui Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Bali dan Pemerintah Kota Denpasar ( APBD Kota Denpasar ) terhadap daerah-daerah yang RTM/MBR, RSH dan Daerah Rawan Air 4) Menyempurnakan sistem asbuilt drawing melalui program Sistem Distribusi Air Bersih (SIDAB). 5) Melaksanakan percepatan perbaikan kebocoran. 6) Melaksanakan penerimaan sambungan baru melalui one day service untuk sambungan standar. 7) Rencana memanfaatkan dana pinjaman perbankan sesuai Prepres 29/2009 untuk pembiayaan pengembangan sistem distribusi. 8) Membentuk divisi baru setingkat KP (Koordinator Pelaksana) dibawah Sub Bagian Distribusi Perawatan yang ditugaskan khusus untuk mengendalikan tingkat kehilangan air.

b.3. Bidang SDM 1) Mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidangnya. 2) Merencanakan mutasi sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi SDM yang ada. 3) Melengkapi sarana dan prasarana karyawan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan perusahaan. 4) Meningkatkan kesejahteraan pegawai. 5) Melaksanakan survey kepuasan karyawan. b.4. Bidang Keuangan 1) Monitoring dan melaksanakan perubahan golongan pelanggan sesuai dengan kondisi persil pelanggan. 2) Melaksanakan penyesuaian tarif dengan mengacu daya listrik per November 2013. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-306


3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan terbuka. 4) Efisiensi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 5) Mencari alternatif sumber pendanaan investasi.

b.5. Bidang Pelayanan 1) Mengoptimalkan sistem informasi pelanggan secara terpadu melalui Website seperti : I - NET (Informasi Tagihan Melalui Internet) dengan mengunjungi web site http:\\pdam.denpasarkota.go.id I-MESS (Informasi Message) dengan nama layanan SMS “ PASTI” yang terdiri dari Pengaduan, Stand Meter dan Tagihan Rekening kirim ke 3477. 2) Mengoptimalkan sistem on line bank selain kerjasama dengan PT.BPD Bali, PT.BTN, PT. Bank Bukopin, LPD, Koperasi Tirtha Bhakti PDAM Kota Denpasar, para kolektor, PT.Pos Indonesia, PT.Bank BNI Auto Debet, PT. Bank Mandiri (ATM), dan PT.Bank BRI Email Banking. 3) Pengiriman surat pemberitahuan kepada pelanggan terkait sambungan baru dan pemutusan dengan sistem SMS Broadcast 4) Mengoptimalkan Reklasifikasi pelanggan melalui pendataan pelanggan yang mengalami perubahan fungsi persil.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 14 Tahun 1994 yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2001, dan beroperasi sejak tanggal 1 Agustus 1994. Maksud dan tujuannya adalah untuk memajukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-307


perekonomian khususnya para pedagang tradisional dan menampung tenaga kerja serta menciptakan lapangan kerja serta menata dan mengelola pasar yang lebih profesional ( lebih tertatanya pengelolaan pasar karena pasar merupakan salah satu pusat perekonomian Kota Denpasar ). Dengan terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar ini maka diharapkan pengelolaan pasar dapat lebih berkembang, maju dan sesuai dengan perkembangan jaman. Untuk memperlancar kegiatan operasional pasar telah ditetapkan melalui Struktur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yang tertuang dalam Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 581 Tahun 1994.

Program – program yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasar sebagai berikut :

Bidang Umum 1. Program Peningkatan SDM 1.1 Program Peningkatan SDM Tahun 2013 yang telah dilakukan sebagai berikut : 

Pelatihan dengan melibatkan pegawai di Bagian dan Unit Pasar dalam rangka

penyeragaman

dalam

pembuatan

naskah

dinas

dengan

memberikan buku panduan tentang Pembuatan Naskah Dinas sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011. 

Kerjasama dengan Profesional Testing Psikologi dan Konseling Prof. Dr. Ketut Darsana,M.Pd.Kons. dalam rangka Pengusulan Kegiatan Mutasi Promosi Jabatan dan Pendampingan pada Perusahaan Derah Pasar Kota Denpasar tanggal, 24 – 29 Januari 2013.



Kerjasama dengan BPK-P Perwakilan Provinsi Bali yang meliputi : -

Pembahasan

atau

Sosialisasi

Implementasi

Good

Coperate

Govermance / GCG Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-308


- Perencanaan Strategik / Operasional beserta Pengukuran Kinerja / KPI - Pengembangan Sistem Pengendalian Internal dan Pengembangan Menagemen Resiko pada tanggal 9 Nopember 2012 bertempat di Kantor BPK-P Perwakilan Provinsi Bali. - Kerjasama dengan Kantor Pajak Madya Denpasar membahas tentang Tata Cara Pengenaan Pajak, dan masalah kewajiban perpajakan lainnya secara berkesinambungan - Bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana membahas tentang Kajian Analisis Finansial Pengenaan Sewa di Pasar – pasar yang dikelola oleh PD. Pasar Kota Denpasar. - Kerjasama dengan Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan masalah Konsultasi Teknis Bidang Akuntansi Laporan Keuangan PD. Pasar Kota Denpasar. - Kerjasama dengan PT. Telkom tentang pemberian layanan

“ wifi

gratis “ dalam peningkatan kemampuan para pelaku pasar untuk bersaing dalam dunia global.

d.

Rapat Kerja dan Seminar : - Rapat dalam rangka Pemeriksaan dengan tujuan tertentu BUMD di Wilayah Timur, tanggal 26-27 Agustus 2013 di Makasar, Sulawesi Selatan. - Workshop Nasional Manajemen Pasar dan Pembiayaan Revitalisasi Pasar, dari tanggal 24 – 26 Oktober 2013 bertempat di Hotel Bunga – Bunga Jakarta, Jl. Antara No. 13 – 14 Pasar Baru Jakarta Pusat. - Seminar Tata Cara Lelang Hak Tanggungan Lelang Jaminan Fidusia Berdasarkan PMK No. 106 / PMK. 06 / 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Informasi dan


IV-309


Kebijakan Publik ( LPIKP ) Jakarta yang dilaksanakan dalam 3 Angkatan. PD. Pasar mengikuti Angkatan II yang dilaksanakan dari tanggal 28 – 29 November 2013 di The Losari Hotel dan Villas, Jl. Sahadewa No. 19 Legian Kuta Bali. - Diskusi Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Program Kerja ASPARINDO Tahun 2014 dan 2015 pada tanggal

18

Desember 2013 bertempat di Hotel Alila Jakarta Pusat.

1.2 Pembinaan Petugas Keamanan :  Pelatihan untuk pemantapan dan peningkatan disiplin serta penjagaan / tugas, diselenggarakan oleh Kepolisian 

Pelatihan peningkatan disiplin tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran, kerjasama dengan BPBD Kota Denpasar



Pembinaan melalui pengarahan oleh Direksi kepada semua Satpam di lingkungan PD Pasar Kota Denpasar



Pemberian Penghargaan oleh PD Pasar Kota Denpasar terhadap anggota Satpam yang berprestasi / berjasa dalam melaksanakan tugas



Penerapan sangsi kepada anggota Satpam yang melanggar disiplin / peraturan PD Pasar Kota Denpasar.

Bidang Keuangan Tabel IV.46 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Tahun 2013

No 1.

Program / Kegiatan Pendapatan

Anggaran Target Rp. 19.090.146.058,00

Realisasi Rp. 20.004.033.691,00


% Capaian 105 %

IV-310


2.

Biaya

Rp. 17.155.033.044,60

Rp. 16.866.585.158,00

Laba / Rugi

Rp.

Rp.

1.935.113.013,40

3.137.448.533,00

98 %

162 %

Disamping pencapaian target tahun 2013 dan memperhatikan kesejahtraan pegawai dari Biaya Operasional keseluruhan sebesar Rp 14.752.595.161,00 di tahun 2012 menjadi Rp 16.866.585.158,00 di tahun 2013, PD Pasar Kota Denpasar juga memenuhi kewajiban kepada Pemerintah Daerah Kota Denpasar berupa Setoran ke Kas Daerah dalam bentuk PAD, kepada Pemerintah Pusat berupa Pajak Penghasilan ( PPh Pasar 4 ayat 2 ) sebesar Rp 1.130.045.726,90 dan kepada PD Parkir Kota Denpasar berdasarkan MoU 20 % dari pendapatan parkir PD. Pasar Kota Denpasar sebesar Rp 1.239.270.200,00 serta partisipasi ( CSR ) kepada lingkungan banjar – banjar yang ada di Kota Denpasar.

Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dibidang pelayanan kebersihan di seluruh unit – unit pasar yang dikelola oleh PD. Pasar Kota Denpasar dilakukan secara swadaya murni dari anggaran perusahaan. Pelayanan ini dilakukan dari hulu sampai hilir dengan berbagai hambatan yang mesti dilalui. Hal ini mengakibatkan pelayanan belum bisa berjalan sempurna. Upaya mencapai sasaran meningkatkan kebersihan dan keindahan pasar ditentukan dengan 2 aspek penilaian yaitu aspek kebersihan dan aspek keindahan / pertamanan. Aspek kebersihan dilakukan dengan melaksanakan penyapuan di dalam pasar maupun di halaman / pelataran serta melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah sampai ke Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ), sedangkan aspek keindahan / pertamanan terdiri dari penanaman pohon / perindangan, pemeliharaan taman, mewujudkan taman – taman yang baru serta meningkatkan estetika di dalam lingkunagn pasar termasuk mewujudkan keindahan dan kebersihan kamar mandi / WC yang ada dimasing – masing lingkungan pasar. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-311


Adapun bentuk perhatian PD. pasar Kota Denpasar di dalam menunjang kebersihan seperti adanya penambahan tenaga kebersihan, penambahan sarana dan prasarana kebersihan, penambahan atau meremajakan armada kebersihan serta meningkatkan insentif untuk tenaga kebersihan. Kendala yang dihadapi dalam menangani kebersihan, seperti : a.

Kurangnya kesadaran masyarakat, pedagang untuk membuang sampah pada tempatnya

b.

Sarana dan prasarana kebersihan yang jumlahnya sangat terbatas dan kondisinya sudah lama/tua

c.

Kadar garam sampah sangat tinggi yang menyebabkan cepat rusak / kroposnya sarana kebersihan seperti kereta sampah, container dan bak-bak sampah

d.

Jam operasional pasar yang padat menyebabkan sering menghambat proses penyapuan.

Data Sarana Kebersihan dan Volume Sampah di Unit – unit di lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Tahun 2013

No.

Jenis Truk

Tahun

No. Pol.

Jumlah Container

Jumlah Volume Sampah

Lokasi Pasar Volume Sampah

Ket. Angkutan

(M3) 1

Dump Truk Daihatsu

1991

9426 Q

-

TPS Lokita Sari

( 3 M3 )

TPS Suci Sari Jaya ( 3 M3 ) TPS Abiantimbul ( 5 M3 ) Pasar Anyar Sari ( 5 M3 ) 2

Truk Arm Roll IZUSU

2008

9395 AK

5 terbuka

Ps. Kumbasari M3 ) Ps. Sanglah M3 )

(6

16 M3

3x Angkut

29 M3

5x Angkut

( 12

Ps. Inp. Sanglah


IV-312

BAB IV –PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ( 6 M3 ) Ps. Gn. Agung Utara ( 5 M3 ) Truk Arm Roll DAIHATSU

3

1995

8223 BD

Ps. Badung )

4 terbuka

( 16 M3

Ps. Pidada 4

Truk Arm Roll IZUSU

2002

9352 IA

5

Dump Truk ISUZU

2002

9353 IA

( 6 M3 )

Ps. Kereneng )

3 terbuka

( 24 M3

TPS Badung

6

Truk Arm Roll ISUZU

2003

9321 EC

7

Dump Truk ISUZU

2007

8131 CV

4x Angkut

Ps. Gunung Agung ( 5 M3 )

-

4 terbuka

-

Truk Arm Roll ISUZU

2011

9435 AW

TPS Satrya ) TPS Ketapian M3 )

( 5 M3

Ps. Anyarsari M3 )

( 24

Ps. Anyarsari M3 )

(8

( 28 M3

24 M3

4x Angkut

16 M3

2x Angkut

28 M3

20 Unit Container

Jumlah

2x Angkut

( 6

Ps. Badung )

4 terbuka

22 M3 ( 6 M3 )

Ps. Senggol Kumbasari ( 8 M3 ) 8

4x Angkut

21 M3

4x Angkut 28 x Angkut

180 M3

Bidang Teknik Tabel IV.47 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Tahun 2013

Targer No

1.

Program / Kegiatan

Perbaikan Instalasi Listrik dan Air

Realisasi

Fisik

Keuangan

Volume

( Rp )

100

80.000.000,00

Keuangan

Fisik Volume 100

% 100


Volume 100

% 97

IV-313


2.

Pemeliharaan Bangunan / Gedung Pasar

3.

Penataan Tempat Pedagang - Dana PD Pasar - Dana Kemitraan

100

100 100

309.000.000,00

875.000.000,00 189.000.000,00

100

100

100

99,98

100 100

100 100

100 100

85,50 100

- Untuk perbaikan Instalasi Listrik dan Air dianggarkan Rp 80.000.000,00 dalam realisasinya menghabiskan sebesar Rp 77.606.050,00 sehingga ada penghematan sebesar Rp 2.393.950,00. - Untuk pemeliharaan Bangunan / Gedung Pasar dianggarkan sebesar

Rp

309.000.000,00 dan dalam realisasinya menghabiskan

Rp

308.948.545,00 sehingga ada penghematan sebesar Rp 51.455,00. - Untuk penataan Tempat Pedagang yang menggunakan dana APBD dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, sedangkan untuk yang menggunakan Dana PD Pasar dianggarkan sebesar Rp 875.000.000,00 dan dalam realisasinya menghabiskan Rp

747.000.000,00 namun ada yang tidak bisa

dianggarkan karena bersamaan dengan proyek Dinas Tata Ruang seperti penataan Imperium dan tidak ada kepastian tentang penataan Pasar Inpres Gunung Agung. - Untuk Dana Kemitraan kami menggunakan pola kemitraan untuk membangun dan menata tempat pedagang yang bekerjasama dengan pedagang.

B.3.


B.3.1 Permasalahan 1. Bangunan – bangunan pasar belum seluruhnya dapat dilakukan penataan / revitalisasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. 2. Terbatasnya SDM yang berminat untuk menjadi petugas kebersihan sekaligus sarana masih terbatas dan lokasi pasar yang berjauhan memerlukan pengaturan yang lebih spesifik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-314


3. Dukungan / kesadaran pedagang untuk mencapai sasaran pelayanan kebersihan maksimal, masih rendah.

B.

3.2 Solusi 1.

Dibutuhkan waktu bertahap untuk melakukan penataan / revitalisasi pasar dengan mengajak para pedagang untuk melakukan penataan dengan pola kemitraan.

2. Memaksimalkan tenaga / SDM yang ada dengan memberikan insentif dan perhatian khusus termasuk merekrut beberapa tenaga kebersihan yang dibutuhkan. 3. Setiap tahun dilakukan penggantian sarana yang rusak dan penambahan sarana kebersihan. 4.

Bagian terkait dan unit pasar melakukan pembinaan kepada pedagang secara rutin dan periodik untuk merubah pola pikir menuju pasar yang bersih dan layak kunjung.

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor. 5 tahun 2003, yang didirikan pada tanggal 16 Agustus 2004 dan efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2004. Namun sebelum itu, pengelolaan perparkiran di kota Denpasar dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar adalah turut serta mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang perparkiran serta membantu dan melancarkan arus lalu lintas yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan pengguna parkir. Yang selanjutnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-315


diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran. Untuk memperlancar kegiatan Perusahaan Daerah Parkir telah di bentuk susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Parkir yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2006. Dalam menjalankan perusahaan direksi bersama jajarannya telah mengambil langkah- langkah strategis yaitu menawarkan Konsep perparkiran : Berhadiah dan Berganti Rugi. Konsep Berhadiah : Untuk meminimalisasi kebocoran dan dapat merangsang masyarakat meminta karcis parkir. Konsep Berganti Rugi : merupakan tugas pokok PD. Parkir memberikan manfaat kepada

masyarakat

khususnya

keamanan

dan

kenyamanan

dibidang

perparkiran dengan memberikan ganti rugi terhadap kehilangan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2003, BAB IX Pasal 35, penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut: 

Untuk dana pembangunan daerah 35 %



Untuk anggaran Perusahaan daerah 25 %



Cadangan umum 10 %



Jasa produksi 10 %



Dana sosial dan pendidikan 10 %



Sumbangan, dana pensiun, dan pesangon 10 %

 Program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar adalah sebagai berikut :


IV-316


1.

Bidang Tata Usaha

Penyelenggaraan tugas-tugas di bagian tata usaha merupakan suatu proses kegiatan yang bersifat administrasi baik administrasi kepegawaian, keuangan perusahaan dan teknik-teknik pengelolaan dan pengembangan kegiatan perparkiran serta layanan pengaduan dari masyarakat. Dari Bidang Keuangan program yang dilakukan yaitu penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Neraca b. Laba / Rugi c. Laporan Perubahan Ekuitas

2.

Bidang Operasional

Dari

Bidang

Operasional

program

yang

dilakukan

yaitu

Pengelolaan

Perparkiran di Kota Denpasar meliputi : a. Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Merupakan penerimaan retribusi parkir Tepi Jalan Umum, di mana pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum didasarkan atas perjanjian kerjasama antara Walikota dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor :

415.4/270/DISHUB/2013 551.1/16/PD.Parkir/2013

tentang “Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Denpasar.” Dengan tarif parkir Sepeda motor Rp. 1.000,00 dan mobil Rp. 2.000,00. Untuk Tahun 2013 target Pendapatan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar

Rp.

10.220.534.000,00 dan realisasi yang sudah dicapai sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp. 9.790.644.000,00 (96%). b.

Pengelolaan Parkir Insidentil Merupakan pengelolaan parkir yang dilakukan untuk kegiatan atau event tertentu yang bersifat sementara seperti, pameran dan lain-lain.


IV-317


Target untuk Pendapatan Isidentil Tahun 2013 sebesar Rp. 35.000.000,00 dan realisasi sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp. 37.369.400,00 (106,80%). Jadi Pendapatan Parkir Isidentil telah melampaui target sebesar Rp. 2.369.400,00. c.

Pengelolaan Parkir Gedung Dan Pelataran Merupakan Pengelolaan Parkir yang dilakukan bekerjasama dengan pemilik lahan gedung dan pelataran sesuai dengan MoU yang telah disepakati oleh pemilik lahan dan PD. Parkir. Dimana tarif parkir tahun 2013 untuk sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 dan mobil sebesar Rp. 2.000,00. Untuk Tahun 2013 target pendapatan parkir Gedung Dan Pelataran sebesar Rp. 8.100.000.000,00 dan realisasi sampai dengan bulan Desember 2013 mencapai

sebesar Rp. 8.467.654.527,00

(104,50%), dimana pendapatan parkir gedung dan pelataran

telah

melampaui target sebesar Rp. 367.654.527,00. Adapun realisasi dari masing-masing program kegiatan

tersebut diatas dapat

diuraikan sebagai berikut: Tabel IV.48 Target dan realisasi yang dilaksanakan oleh PD. Parkir tahun 2013 No

Kegiatan

Anggaran Target

Realisasi

Pencapaian %

Pembiayaan : 1

Beban Pokok Pendapatan

5.566.796.245,00

2

Beban Usaha

9.073.032.500,00

3

Bunga Pinjaman Kredit

4

Kerjasama Parkir Tepi Jalan Umum ke Kas Daerah

5.406.230.366,35 8.612.171.401,00

97,12 94.92

205.000.000,00

166.887.111 ,00

81.41

3.066.160.200,00

2.937.193.200,00

95,80

10.220.534.000,00

9.790.644.000,00

96,00

35.000.000,00

37.369.400,00

106,80

8.100.000. 000,00

8.467.654.527,00

104.50

Pendapatan : 1

Parkir Tepi Jalan Umum

2

Parkir Isidentil

3

Parkir Gedung &Pelataran


IV-318


Permasalahan dan Solusi PD.Parkir Kota Denpasar telah memasuki usia 9 tahun, yaitu tepatnya tanggal 16 Agustus 2013 dan berkat adanya usaha dan kemauan yang keras untuk memajukan suatu perusahaan dan didukung oleh sember daya manusia yang ada serta kerjasama yang baik diantara seluruh jajaran elemen PD. Parkir Kota Denpasar sudah banyak mengalami kemajuan-kemajuan bahkan sudah mempunyai nama di tingkat nasional dalam lomba penilaian BUMD Award dan salah satu yang terbaik dalam kelompok aneka usaha. Namun lepas dari kemajuan tersebut masih terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh PD. Parkir Kota Denpasar selama kurun waktu delapan tahun, khususnya permasalahan pada bagian operasional : 1. Seksi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Permasalahan: Tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai akibat dari : a. Banyaknya satuan ruang parkir tepi jalan yang hilang sebagai akibat ditetapkannya beberapa ruas jalan sebagai ruas larangan parkir seperti yang sudah terjadi pada 4 ruas jalan yaitu Jalan Gajah Mada, Thamrin, Sulawesi dan Kartini serta pemasangan rambu larangan parkir yang baru dibeberapa ruas jalan. b. Banyaknya toko-toko yang pindah lokasi / tutup, di mana pada tempat yang baru tidak adanya jumlah bangkitan parkir yang memadai.

Solusi: a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti karcis parkir yag sekaligus sebagai

alat

bukti

parkir

tepi

jalan

umum

dan

sebagai

kontrol/pengawasan pendapatan sehingga harus disosialisasikan terus menerus. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-319


b. Selalu berupaya mencari bangkitan-bangkitan parkir di tepi jalan umum tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

2. Seksi Pengelolaan Parkir Gedung dan Pelataran Permasalahan: a. Masih rendahnya pengetahuan para pemilik / penyelenggara parkir tentang Regulasi Perparkiran di Kota Denpasar sehingga masih banyak ditemui penyelenggaraan parkir sepihak di luar ketentuan Perda yang berlaku. b. Adanya beberapa toko memasang pengumuman bebas parkir di areal parkir pelataran membuat PD parkir kesulitan untuk bekerja sama dengan pemilik toko.

Solusi: a. Dalam rangka penegakan perda terkait penyelenggara parkir tersebut dibutuhkan keterlibatan SKPD terkait serta sosialisasi perda secara terus menerus kepada dinas yang paling rendah serperti Kepala Desa, Lurah dan Bendesa Adat untuk lebih diketahui dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perparkiran apabila terdapat di desa / kecamatan sudah wajib berkoordinasi dengan penyelenggara perparkiran yaitu Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ( Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 ). b. Mencari potensi baru pakir di perparkiran khusus (gedung dan pelataran) dan bekerja sama dengan Dinas Perijinan apabila ada pembangunan swalayan, rumah sakit, sekolah, pasar dan lain-lainnya di wilayah Kota Denpasar agar PD. Parkir di ikut sertakan dalam hal perparkiran dan juga merupakan salah satu persyaratan dapat membangun pertokoan atau yang bersifat pelayanan publik. . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

IV-320


3. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Parkir Permasalahan: a. Masih banyaknya masyarakat yang menaruh barang-barang penting di bawah jok motor seperti : SIM, STNK dan barang berharga lainya seperti kunci yang masih nyantol, sehingga sangat rentan bagi curanmor. Hal ini menjadi resiko bagi penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar (Pelaksanaan

Perda

Nomor

11

Tahun

2005,

Tentang

Sistem

Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar khususnya Pasal 11 Tentang Santunan Kehilangan Kendaraan pada tempat-tempat parkir yang telah ditentukan). b. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Denpasar sebagai konsumen untuk meminta/ menerima karcis parkir serta sebaliknya yaitu petugas atau juru parkir tidak memberikan karcis parkir pada konsumen, dimana karcis parkir tersebut dapat dipergunakan sebagai jaminan kehilangan kendaraan dan dapat diikutkan dalam undian karcis parkir berhadiah.

Solusi: a.

Masalah persyaratan klaim ganti rugi perlu kiranya disempurnakan kembali pada saat melaporkan kehilangan ke PD. Parkir harus disertai dengan Petugas Parkir / Juru Parkir (saksi) yang bertugas saat itu dan menunjukan STNK asli, serta syarat-syarat lainnya yang sudah berlaku selama ini.

b.

Untuk kedepannya moto PD. Parkir “ Minta Karcisnya, Raih Hadiahnya “ perlu sosialisasi secara terus menerus sehingga masyarakat pengguna jasa parkir terbiasa untuk mengambil karcis dan tidak menyepelekan / menyederhanakan fungsi dan tujuan karcis parkir, karena apabila terjadi kehilangan kendaraan sepeda motor maupun mobil akan mendapatkan ganti rugi dari PD. Parkir Kota Denpasar dan sesuai dengan persyaratan


IV-321


yang ditentukan yaitu Peratran Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005, dimana

persyaratan

yang

harus

dipenuhioleh

konsumen

untuk

mengajukan klaim ganti rugi adalah sebagai berikut : i. Berita Acara Kejadian dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar. ii. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat. iii. BPKB dan STNK Asli iv. Kunci Kontak. v. Bukti Karcis Parkir yang asli. vi. Pemblokiran BPKB dari kantor samsat. vii. Foto copy KTP pemohon. viii. Dan pelaporan tidak lebih dari 3 x 24 jam hari kerja setelah hari kejadian baru akan diproses.


IV-322



IV-323

BAB V – PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A.

TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan

prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan

kewajiban

jawabkannya

kepada

melaporkan yang

pelaksanaannya

memberi

dan

penugasan.

mempertanggung

Tugas

pembantuan

diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan

tugas

dan

penyelesaian

permasalahan,

serta

membantu

penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada Kota/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kota/kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kota/kota.


V-1


Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

1. Dasar Hukum 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota;


V-2


7). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; 8). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kota Denpasar pada tahun 2013 terdiri dari : 1) Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 3) Direktorat

Jenderal

Hortikultura

Kementerian

Pertanian

Republik

Indonesia, 4) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 5) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia,

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tahun 2013 terdapat 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kota Denpasar, yaitu : 1) Dinas Kesehatan Kota Denpasar. 2) Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. 3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

V-3


4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar 5) Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya Dalam tahun 2013 Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Denpasar seluruhnya sebesar Rp.21.788.350.000,00 yang terdiri dari Tugas Pembantuan sebesar Rp.18.700.850.000,00 dan Urusan Bersama sebesar Rp.3.087.500.000,00. Realisasi

keuangan

untuk

kewenangan

Tugas

Pembantuan

sebesar

Rp.16.404.694.350,00 (87,72%) dan Kewenangan Urusan Bersama terealisasi sebesar Rp.3.087.500.000,00 (100,00%) sehingga realisasi keuangan secara keseluruhan sebesar Rp.19.492.194.350,00 (89,46%) dan realisasi rata-rata realisasi fisik sebesar 96,40%. Adapun program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD adalah :

1)

Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA/024-03.4.229224/2013, tanggal 05 Desember

2012.

Anggaran

Tugas

Pembantuan

ini

sebesar

Rp.980.850.000,00 untuk mendukung Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan dengan keluaran (output) sebagai berikut : a) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Dinas dan 11 Puskesmas yang ada di Kota Denpasar guna menunjang Upaya Kesehatan Ibu

dan

Anak,

Pelaksanaan

Imunisasi,


Perbaikan

Gizi, V-4


Pengendalian Penyakit, Kesehatan Lingkungan, dan Promosi Kesehatan; b) Pelaporan dan Pencatatan; c) Perencanaan Bantuan Operasional Kesehatan; d) Dokumen monitoring dan evaluasi BOK; e) Laporan Kegiatan / Sosialisasi / Pembinaan; Realisasi keuangan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak sebesar Rp.966.668.750,00 atau 98,55% dan realisasi fisik sebesar 100%.

2)

Rumah Sakit Umum Wangaya Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh RSU Wangaya sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-024-04.4.229228/2013, tanggal 22 Oktober 2013. Anggaran Tugas Pembantuan ini sebesar Rp.10.000.000.000,00 untuk mendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB antara lain : (1) Pengadaan Alat Kesehatan HCU yang terdiri dari 2 unit Ventilator, 5 unit Syiringe Pump, 1 unit Bedside monitor, (2) Pengadaan Alat Kesehatan ICU yang terdiri dari 5 unit Syringe pump, 2 unit Ventilator, 2 unit Bedside monitor, (3) Pengadaan Alat Kesehatan IGD berupa Defibrilator sebanyak 1 unit, (4) Pengadaan Alat Kesehatan IBS (OK) berupa 1 unit Ventilator, (5) Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap berupa 5 unit Elektro Cardio Grafhi (ECG), 5 unit Syiringe pump, 6 unit Bedside Monitor, (6) Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan berupa 1 unit Ultra Sono Grafhi (USG), 1 unit Elektro Cadio Grafhi (ECG), dan (7) Pengadaan Alat Kesehatan Radiologi berupa 1 unit X-Ray Mobile+CR dan 1 unit Ultra Sono Grafhi (USG) 3 Dimensi.


V-5


Realisasi keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan ini sebesar Rp.8.897.360.000,00 atau 88,97% dan realisasi fisik sebesar 100%.

3)

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar

melaksanakan Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal

Hortikultura Kementerian Pertanian sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-018.04.4.229081/2013 tanggal 05 Desember 2012 dengan anggaran sebesar Rp.1.220.000.000,00 untuk mendukung Program Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Florikultura

berkelanjutan dengan kegiatan meliputi : a.

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan dengan anggaran sebesar Rp1.110.000.000,00 yang meliputi : 1. Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura seluas 7.000 m2 2. Sekolah lapang GAP bagi 2 Kelompok 3. Sekolah Lapang GHP bagi 1 Kelompok 4. Sarana Prasarana Budidaya sebanyak 4 unit 5. Sarana Prasarana Pascapanen sebanyak 4 unit Realisasi keuangan sebesar Rp.1.043.549.300,00 (94,01%) dan realisasi fisik 100%.

b. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp.110.000.000,00 yang meliputi : 1. Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura berupa 1 laporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

V-6


2. Penataan

dan

Perlengkapan,

Pengelolaan

Perencanaan,

Kepegawaian

Keuangan

Kegiatan

dan

Pengembangan

Hortikultura dalam bentuk 1 dokumen 3. Layanan perkantoran untuk 12 bulan layanan Realisasi keuangan sebesar Rp.96.941.200,00 (88,13%) fisik dari kegiatan ini mencapai 100%. 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Tugas Pembantuan yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA090.02.4.229232/2013. Rp.6.500.000.000,00

Anggaran untuk

Tugas

mendukung

Pembantuan Program

ini

sebesar

Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan. Kegiatan

Pengembangan

Sarana

Distribusi

Perdagangan

untuk

mendukung pelaksanaan Revitalisasi Pasar yang berlokasi di 4 Kecamatan yaitu : a.

Pasar Nyanggelan berlokasi di Desa Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, memiliki lahan seluas 4.595 m2, luas bangunan 2.170,02 m².

b. Pasar Desa Pekraman Poh Gading berlokasi di Desa Pekraman Poh Gading Desa Pekraman Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, memiliki luas lahan 5050 m² dengan luas bangunan : 181,18 m² ( 17,3 m x 3,6 m). c.

Pasar Kertha Waringin Sari berlokasi di Desa Adat Anggabaya, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur memiliki luas lahan 1.450 m² (30 x 48,3 m) dengan luas bangunan : 216 m² (24 X 9 m)


V-7


d. Pasar Desa Pekraman Padangsambian, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat Luas lahan : 3.000 M²

dengan luas

bangunan : 108 m². Realisasi keuangan kegiatan ini mencapai sebesar Rp.5.400.175.100,00 atau 83,08% dan realisasi fisik 100%. 5). Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Urusan Bersama yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-033.05.5.503711, tanggal 05 Desember 2012. Anggaran Urusan Bersama ini sebesar Rp.3.087.500.000,00 yang dimanfaatkan

untuk

mendukung Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman,

dengan

sasaran

terselenggaranya

penanggulangan

kemiskinan di perkotaan. Kegiatannya berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada 43 Desa/Kelurahan yang tersebar di 4 Kecamatan di Kota Denpasar. Pelaksanaan Program ini yang didampingi Bantuan BLM APBD reguler sebesar sebesar 5% dari Total BLM yaitu sebesar Rp.162.500.000,00. Selain itu Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2013 juga menyediakan dana BLM tambahan bersumber APBD Murni untuk kegiatan Program Replikasi

Penataan

Lingkungan

Permukiman

Berbasis

(PLPBK) Kota Denpasar sebesar Rp.1.500.000.000,00.

Komunitas

Dana Replikasi

PLPBK ini merupakan dana stimulan yang diperuntukkan untuk mendukung siklus transformasi social dari masyarakat berdaya menuju madani. Pada Tahun 2013, lokasi Replika PLPBK di Kota Denpasar yaitu di Desa Tegal Kerta, Desa Kesiman Kertalangu, dan Desa Sanur Kauh yang

masing-masing

Desa

mendapatkan

dan

BLM

sebesar

500.000.000,00. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

V-8

Rp


Bantuan Langsung Masyarakat dengan kegiatan seperti : Pembuatan Jalan Rabat (beton) sepanjang 437 m’, paving block sepanjang 9.243 m’, pembuatan drainase sepanjang 1.002 m’, tembok penahan / Talud / Senderan sebanyak 30 m’, rehabilitasi rumah layak huni sebanyak 30 unit, jamban sebanyak 6 unit, Bak sampah keluarga sebanyak 196 unit, gerobak sampah sebanyak 4 unit, penerangan umum sebanyak 7 unit, tembok penahan/siring/plengsengan sepanjang 100 m’, Tempat Pembuatan Sampah sementara (TPS) sebanyak 1 unit, dan pembuatan parit tepi/Penutup Parit sepanjang 75 m’. Sedangkan untuk kegiatan sosial pada pemanfaatan BLM 1 untuk kegiatan pemberian Beasiswa pada 31 siswa, pelatihan pembuatan sampah plastik pada 14 orang, dan Pelatihan pembuatan telur asin pada 10 orang, pelatihan kerajinan daur ulang sampah plastik kepada 10 orang, Pemberian Beasiswa Berkelanjutan pada 15 orang siswa. Pemanfaatan BLM 2 untuk kegiatan pemberian Beasiswa Berkelanjutan kepada 150 orang siswa. Realisasi keuangan mencapai 100% sedangkan progress fisik baru mencapai 75% karena sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, dana APBN untuk PNPM mandiri yang dikucurkan triwulan IV ke masyarakat dapat diselesaikan paling lambat akhir bulan Maret Tahun berikutnya.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Tugas Pembantuan pada prinsipnya adalah tugas yang diberikan Pemerintah kepada daerah, namun demikian untuk dapat mewujudkan efektivitas

dan

optimalisasi

dalam

pelaksanaannya

di

lapangan

maka

perencanaan Tugas Pembantuan perlu melibatkan daerah. Sebagaimana diatur Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

V-9


dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Permasalahan yang lebih krusial yaitu beberapa DIPA turunnya

terlambat, adanya penundaan pencairan dana oleh pemerintah pusat terhadap beberapa anggaran tertentu dan baru bisa dicairkan setelah bulan Oktober sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan dilapangan.

Kedepan diharapkan

pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam upaya menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas instansi yang intensif sehingga tata cara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Tugas Pembantuan dapat terwujud sesuai dengan dengan harapan masyarakat di daerah.


V-10

BAB VI – PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN PELAKSANAAN KERJASAMA Pemerintah Kota Denpasar telah menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak baik Pemerintah Daerah/ Kota maupun pihak ketiga dan pihak luar Negeri ( penjajakan ) dalam bentuk penandatanganan Kesepakatan Bersama. Adapun Kesepakat Bersama yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dapat dilihat pada data dibawah : Tabel VI.1. KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DENGAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA/PIHAK KETIGA

NO

MITRA KERJA

DASAR KERJASAMA NOMOR

BIDANG KEGIATAN YANG DIKERJASAMAKAN

1

PD. Parkir Kota Denpasar

No : 415.4/01/KB/Pem/2012 55101/52/PD.Parkir

Pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Denpasar

- Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Denpasar yang merupakan pelayanan jasa umum - Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas parker tepi jalan umum - Mekanisme penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum. - Mekanisme penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.

Pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk menerima pembayaran pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online

- Pemanfatan layanan jasa perbankan untuk pembayaran setoran pajak daerah dan retribusi daerah secara online dengan metode point to host (sistem hubungan online realtime payment antara host Pihak Pertama dgn host Pihak Kedua dimana data tagihan disediakan oleh Pihak Pertama untuk diberikan ke host Pihak Kedua ) dan dimungkinkan untuk dikembangkan dengan metode lain dimasa yang akan dating - Penyediaan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi yg terhubung dengan para Pihak dalam kelancaran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Tanggal 9 Januari 2012

2

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Nomor:415.4/02/KB/Pem/2012 0006/107/110/2012 Tanggal 17 Januari 2012

RUANG LINGKUP


VI-1


- Persiapan dan perekaman data base wajib pajak dan penyampaian format data tagihan dan laporan sesuai dengan kebutuhan dalam periode tertentu. - Penerimaan atas pembayaran setoran pajak daerah dan retribusi daerah termasuk yg bukan nasabah pihak kedua. 3

4

Lembaga Pembiayaan Export Indonesia (Indonesia Eximbank)

Nomor:415.4/03/KB/BKS/2012 032/MoU/02/2012

Bank Indonesia Denpasar

No: 415.4/04/KB/BKS/2012 14/06/DKBU/TPPPkU/Dpr

Tanggal 27 Pebruari 2012

Tanggal 27 Februari 2012

No :415.4/05/KB/BKS/2012 HK.04/17/P.III-2012 Tanggal, 15 Juni 2012

5

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

6

Balai Nomor 415.4/06/KB/BKS/2012 Pengamanan Fasilitas Tanggal 26 April 2012 Kesehatan (BPFK) Badan No : 415.4/07/KB/BKS/2012 Narkotika Nasional (BNN)

7

Pengembangan Pusat Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui pengembangan sektor riil dan usaha mikro,kecil dan menengah di Kota Denpasar

Kerjasama dalam sosialisasi, pelatihan, fasilitasi, pendampingan teknis dan aspek manajerial, keuangan, pemasaran, pengembangan klaster, pertukaran data dan informasi serta percepatan implementasi pemanfaatan skim kredit/pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha di sektor riil, khususnya yang diarahkan kepada para pelaku usaha mikro,kecil dan menengah.

Forum Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah melalui pengembangan sektor riil dan usaha mikro,kecil dan menengah di Kota Denpasar.

Kerjasama dalam sosialisasi, pelatihan, fasilitasi, pendampingan teknis dan aspek manajerial, keuangan, pemasaran, pengembangan klaster, pertukaran data dan informasi serta percepatan implementasi pemanfaatan skim kredit/pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha di sektor riil, khususnya yang diarahkan kepada para pelaku usaha mikro,kecil dan menengah.

Pemanfaatan Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar

Bidang Perhubungan, Perijinan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, Kebersihan dan Pertamanan, Penyediaan air bersih, Penanggulangan Bencana, Penataan Ruang, Pendapatan.

Kalibrasi kesehatan

Pengadaan alat kesehatan

alat

alat

Pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas BNN di Kota Denpasar

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : (1)

(2)

Kerjasama di bidang Kepegawaian dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Denpasar di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dengan status dipekerjakan; Kerjasama di bidang sarana dan prasarana yang dipakai oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar yang dilakukan melalui mekanisme pinjam pakai ;

8

Yayasan jero gede Sanur

No : 415.4/08/KB/BKS/2012 06/YG-JS/V/2012

Pemanfaatan lahan kegiatan pengembangan pertanian perkotaan

Ruang lingkup : Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan

9

Kabupaten Bangli

No :415.4/20Pem/2012 415.4/09/KB/BKS/2012

Jaringan Lintas Kabupaten/Kota

Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Pariwisata, Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi, Teknologi Informasi, Kebersihan dan Lingkungan Hidup dan Bidang lainnya


VI-2


10

11

Rhenald Kasal No:415.4/10/KB/BKS/2012 School for entrepreneurs DPRD Kota No:415.4/11/KB/BKS/2012 Denpasar No:415.4/11/KB/BKS/2012

Kebijakan Anggaran Perubahan APBD Tahun anggaran 2012

12

DPRD Denpasar

13

Kapolresta Denpasar

No:415.4/13/KB/BKS/2012

14

Universitas Udayana

No:415.4/14/KB/BKS/2012

Implementasi Tri Darma Implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi dalam pengembangan dan penguatan Infrastruktur daerah serta peningkatan SDM di Kota Denpasar

15

Biro Bantuan Hukum Yudistira

No:415.4/15/KB/BKS/2012

Koordinasi permasalahan hukum

Koordinasi permasalahan hukum Pemerintah Kota Denpasar dengan PT Karyajati Megatama.

16

Kodim Badung

1611

No:415.4/16/KB/BKS/2012

Pembangunan jalan dalam manunggal membangun desa

17

No:415.4/17/KB/BKS/2012

18

Kementrian PU dan Gubernur Bali PT. Askes

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Pelaksanaan program pengembangan air minum Program Jaminan kesehatan

19

STIKES

No:415.4/19/KB/BKS/2012

Pengolahan dan analisis data

Pengolahan dan analisis data hasil survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Denpasar

20

Polda Bali

No:415.4/20/KB/BKS/2012

Pemanfaatan lahan

Pemanfaatan lahan kepolisian daerah Bali untuk kegiatan renovasi/rehabilitasi lapangan tembak

21

Bali focus,RSUP Sanglah,RSUD Wangaya,RS Bhayangkara, RSAD,RSIA Puri Bunda,RS Puri Raharja,RSU Bali Royal,RS BaliMed,RS Surya Husada dan RS Indera PDAM

No:415.4/21/KB/BKS/2012

Sektor Kesehatan

Pelaksanaan program sektor keehatan yang bebas merkuri dan pengolahan limbah medis yang berkelanjutan

415.4/01/KB/PEM/2013

Pelaksanaan Pemungutan Kebersihan

Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. Pemungutan Retribusi Kebersihan di Kota Denpasar. Kegiatan pemungutan Retribusi b. Kebersihan ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA melalui sistem pemungutan Retribusi Kebersihan

22

Kota

Kebijakan Anggaran Perubahan APBD Tahun anggaran 2012 Prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2012 Program informasi lalu lintas di wilayah hukum Denpasar

No:415.4/18/KB/BKS/2012

Retribusi

Prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2012

Program informasi lalu lintas di wilayah hukum Denpasar

rangka

Tri

pengembangan sistem penyediaan air minum penet kawasan bali selatan Penyelenggaraan tambahan jaminan pemeliharaan kesehatan pada program JKBM bagi masyarakat Kota Denpasar


VI-3


digabung menjadi satu dalam rekening PIHAK KEDUA 23

Politeknik Negeri Bali

415.4/02/KB/PEM/2013

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang : Pendidikan Pelatihan Pengkajian Penelitian Pengabdian masyarakat;

24

MPR RI

415.4/03/KB/BKS/2013

Pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, kepada sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah daerah kota dan warga masyarakat

25

PNPM

415.4/04/KB/BKS/2013

Nota Kesepahaman tentang Pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (pnpm mandiri) Tahun anggaran 2013

26

Universitas Warmadewa

414.4/05/KB/BKS/2013

Pemberian advokasi dan bantuan hukum

1.

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi persiapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Denpasar

2.

27

RSUP Sanglah

4154.4/07/KB/BKS/2013

28

Yayasan Pembangunan Sanur

415.4/08/KB/BKS/2013

Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjut ( RITL) bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat kota denpasar ( kanker : kemoterapi dan radioterapi ) tahun 2013 Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik penugasan dari PIHAK PERTAMA, dengan demikian PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh PIHAK PERTAMA yaitu berupa Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA; Tugas pekerjaan tersebut pada ayat (1) dituangkan secara lebih rinci di dalam Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Memberikan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan RI kepada masyarakat yang ber-KTP Kota Denpasar khususnya penderita kanker ( Kemoterapi dan Radioterapi )

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini diutamakan pada penanganan/penertiban : 1 Gelandangan dan pengemis (gepeng) di kawasan Sanur. 2 Pedagang Koran dipersimpangan jalanjalan protokol/by pass seputar Sanur 3 Pengedar brosur, majalah dan sejenisnya di fasilitas umum/fasilitas sosial di kawasan Sanur. 4 Pedagang kaki lima (PKL), ditaman-taman kota dan fasilitas umum/fasilitas social di


VI-4


5 6 a. b. c. d. e. 7

kawasan Sanur. Pengamen di fasilitas umum/fasilitas sosial di kawasan Sanur. Memantau dan melaporkan pelanggaran : Pembangunan fasilitas pariwisata, Jalur Hijau, Pembuangan sampah/limbah, Reklame, Baliho dan Spanduk, Kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Membantu Aparat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan pengawasan Penduduk Pendatang/Penduduk tanpa identitas.

29


415.4/09/KB/BKS/2013

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penyelenggaraan Pemerintah di Pemerintah Kota Denpasar.

30

PT. TASPEN

415.4/10/KB/BKS/2013

Penerapan aplikasi sistem informasi manajemen gaji (SIMGAJI) Dan pelayanan pro aktif pegawai negeri sipil daerah

(1) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. Pemakaian program aplikasi SIMGAJI oleh PIHAK KEDUA yang dibangun dan/atau dikembangkan secara berkelanjutkan oleh PIHAK PERTAMA; b. Terpeliharanya data Pegawai Negeri Sipil Daerah dan data Iuran Wajib Peserta (IWP) yang akurat, Uptodate, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Para Pihak; c. Terselenggaranya Pelayanan Proaktif dan Pelayanan Melebihi Harapan (Deligted Customer Service) oleh PIHAK PERTAMA bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah

31

DPRD Denpasar

Kota

415.4/11/KB/BKS/2013

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

32

DPRD Denpasar

Kota

415.4/12/KB/BKS/2013

33

DPRD Denpasar

Kota

415.4/13/KB/BKS/2013

34

DPRD Denpasar

Kota

415.4/14/KB/BKS/2013

35

Universitas Udayana

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Anggaran Tahun 2013 Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2013 Implementasi tri dharma perguruan tinggi Dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur daerah serta peningkatan kualitas sumber daya

4154/15/KB/BKS/2013

Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Anggaran Tahun 2013

Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2013

Kesepakatan Bersama ini meliputi : b. Pendidikan, Penelitian, Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan IPTEK ; kepada Masyarakat, c. Pengabdian Pelaksanaan penyusunan daftar inventarisasi masalah pengembangan dan penguatan infrastruktur fasilitas


VI-5


manusia (SDM) Di kota denpasar

36


4154/16 KB/BKS/2013

pelayanan publik seperti pelabuhan, kapal penyebrangan, jalan raya, terminal pasar dan sebagainya, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Denpasar.

Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

Ruang Lingkup Program Kerjasama meliputi : (1) Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Bentuk Penelitian; (2) Pendidikan pada Masyarakat; (3) Pelayanan pada Masyarakat; (4) Pembinaan Wilayah Terpadu / Desa Binaan; (5) Kuliah Kerja Nyata / Magang; (6) Penerapan Teknologi Tepat Guna; dan (7) Pelaksanaan Kaji Tindak (Action Research) (8) Peningkatan kapasiatas sumber daya aparatur penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Denpasar.

1. PELAKSANAAN KERJASAMA DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR A. Kerjasama Antar Daerah. Kerjasama antar Daerah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar 1. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali a. Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) Pengembangan dukungan

kelembagaan,

pengembangan

pengembangan

integrasi

usaha

infrastruktur

tanaman-ternak

agribisnis

untuk

dan

lainnya

termasuk

terlaksananya

kegiatan

SIMANTRI pada lokasi desa/kelompok sasaran b. Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara Pengembangan jaminan kesehatan untuk penduduk provinsi Bali yg belum memiliki jaminan kesehatan, melalui program JKBM. Pembiayaan pelayanan kesehatan yg meliputi rawat jalan tingkat I, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan gawat darurat sesuai pedoman pelaksanaan JKBM.


VI-6


2. Kerjasama dengan Kabupaten Konawe selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. - Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Arongo kecamatan Landono Kabupaten Konawe selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Denpasar melalui penyelenggaraan transmigrasi sehingga

dapat

memberikan

manfaat

sebesar-besarnya

bagi

masyarakat di kedua Daerah tersebut. 3. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Palangkaraya A. Bidang industri kecil, menengah dan industri kerajinan 1. Pengembangan Industri Kerajinan a. Temu Usaha Indag/Misi Dagang; b. Penjajakan Pasar 2. Program Pengembangan Proses Produksi Industri Kerajinan a. Pelatihan

Desain

(Pengayaan

Desain)

Industri

Kerajinan

Berbahan Dasar Kayu dan Rotan atau Bahan Lainnya; b. Pelatihan Proses Produksi Industri Kerajinan Berbahan Dasar Kayu dan Rotan atau Bahan Lainnya; c. Magang bagi Perajin IKM/Studi Banding 3. Peningkatan Kerjasama Pemasaran Industri Kerajinan a. Pameran Produk Industri Kerajinan dari Kota Palangka Raya di Kota Denpasar; b. Penjualan Produk IKM Kota Palangka Raya di Outlet/Toko Souvenir di Denpasar dan sebaliknya; c. Peningkatan Teknologi Informasi melalui Website dalam rangka promosi produk kerjasama masing-masing kota


VI-7


d. Pendirian Outlet Produk Industri Kerajinan Kota Palangka Raya di Kota Denpasar B. Bidang Pengembangan Kepariwisataan 1. Promosi/pemasaran Pariwisata 2. Informasi Kepariwisataan 3. Sumber Daya Manusia Pariwisata C. Bidang Seni dan Budaya 1. Pementasan/Pagelaran/Festival Kesenian melalui lintas Seni Budaya 2. Informasi Seni dan Budaya 3. Sumber Daya Manusia di bidang Pengelolaan Seni dan Budaya. 4. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan antara Pemkot Surabaya dan Pemkot Denpasar ini dengan ruang lingkup kerjasama dibidang : 1.

Pendidikan

2.

Kebudayaan dan Pariwisata

3.

Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Investasi

4.

Teknologi Informasi

5.

Kebersihan dan Lingkungan Hidup

6.

Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah

Kesepakatan Bersama Walikota Surabaya dengan Walikota Denpasar ini telah ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh : a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dengan Dinas Pariwisata Kota Denpasar tentang Pengembangan Bidang Pariwisata Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

VI-8


b. Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan di Bidang Pendidikan. c. Bagian Bina Program Pemerintah Kota Denpasar dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Denpasar tentang Kerjasama Government Resource Management System (GRMS). d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Denpasar tentang Kerjasama Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tentang Pengembangan Industri Kecil Menengah / Usaha Kecil Menengah (IKM/UKM) melalui Pemasaran. f. Dinas Pertanian Kota Surabaya dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar tentang Pengembangan Urban Farming

5. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bangli Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan obyek dan ruang lingkup kerjasama dibidang : - Pendidikan - Kesehatan, - Kebudayaan dan Pariwisata, - Promosi dan Pengembangan Industri, - Perdagangan dan Investasi - Teknologi Informasi - Kebersihan dan Lingkungan Hidup dan Bidang lainnya.


VI-9


6. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Malang (Penjajakan) Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Walikota Denpasar dan bertujuan

untuk menggali terkait Inovasi Daerah dimana

Pemerintah Kota Malang berhasil memperoleh Penghargaan Innovative Government Award (IGA)

Kategori Daya Saing Daerah dari

Kementerian Dalam Negeri. Kunjungan

Kerja Walikota Denpasar

dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 yang diterima Wakil Walikota Malang Bp. Drs. Bambang Priyo Utomo, Bsc. (Walikota Malang sedang berada di Jepang) bertempat di Ruang Pertemuan Balai Kota Malang. Dalam kunker tersebut diskusi difokuskan pada program Pemberdayaan masyarakat Kota Malang yakni dana hibah kepada masyarakat kelurahan Kota Malang melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dimana pemanfaatan dana hibah dilakukan sepenuhnya dengan metode ”Swakelola” oleh LPMK.

7. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Penjajakan) Merupakan tindak lanjut dari LoI yang sudah disepakati antara Ketua Dekranasda Tasikmalaya dan Kota Denpasar Maksud dan Tujuan Perjanjian ini dalam rangka : a. pengembangan Usaha Kecil dan Menengah b. Tukar menukarr informasi dan potensi c. memperkuat peran dan fungsi kelembagaan d. pengembangan pasar, kualitas produk dan e. pengembangan sumber daya manusia


VI-10


B. Kerjasama Luar Negeri Kerjasama Luar Negeri yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar 1. Caritas Zwitzerland, Swiss. Kerjasama Pengolahan minyak jelantah, mendukung program pengendalian pencemaran lingkungan di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya, mengembangkan sistem dan pengelolaan daur ulang minyak goreng bekas (jelantah) dari sektor pariwisata dan sektor lainnya dan memprosesnya menjadi sumber energi yang dapat diperbaharui (biodiesel). 2. Barcelona, Spanyol, (penjajakan). 3. New Zealand (penjajakan). 4. Nara City dan Sakai City, Jepang (penjajakan) Penjajakan kerjasama dalam bidang pariwisata, budaya dan infrastruktur. Penjajagan ini dimaksudkan agar lebih mendalami kemungkinan kerjasama dengan Pemerintah Kota Nara dan Kota Sakai, Jepang, disamping itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan khususnya pada bidang kebudayaan (penggalian, pengembangan dan pelestarian budaya) serta bidang-bidang lain yang memungkinkan untuk dikerjasamakan. Secara umum Indikator ataupun target yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan penjajagan ini adalah: 1) Memperkenalkan potensi daerah Kota Denpasar; 2) Menjalin komunikasi langsung dengan Pemerintah Kota Nara dan Kota Sakai; 3) Mendalami potensi masing-masing negara yang akan dikerjasamakan pada bidang: a) Ekonomi Kreatif ( Industri budaya ); b) perencanaan Tata Ruang perkotaan; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

VI-11


c) pengembangan industri kecil dan menengah; d) pariwisata;

dan

potensi

lain

yang

memungkinkan

untuk

dikerjasamakan. 4) Mengembangkan City Culture Forum Sister City; 5) Mengembangkan Table Top.

Terkait hal dimaksud Pemerintah Kota Denpasar melakukan penjajagan kerjasama yang difasilitasi oleh KJRI sesuai dengan surat dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka Nomor: 332/KJRI/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012,

perihal undangan dalam rangka membangun

kerjasama dalam bidang pariwisata dan kebudayaan antara Kota Denpasar dengan Kota Nara dan Sakai, Jepang. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Nara dan Kota Sakai - Jepang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pertemuan dengan Walikota Nara dan Kota Sakai difasilitasi oleh KJRI Osaka, terkait dengan rencana kerjasama luar negeri dan pertemuan dengan pihak – pihak dengan agenda kegiatan seperti di bawah ini : 5. Fukuoka, jepang (penjajakan) Kunjungan pejabat Pemerintah Kota Fukuoka, jepang yang terdiri dari pejabat : -

Bidang Perikanan

: Mr. Oka

-

Bidang Arsitektur

: Mr.Okabe

-

Bidang riset ekonomi wilayah Asia : Mr. Amano

-

Bidang hubungan International : Mr. Nakajima

-

Fishery Association : Mr. Iwaki.

Kunjungan ini terkait penjajakan kerjasama yang mungkin dilakukan antara Pemerintah Kota Fukuoka, jepang

dengan Pemerintah Kota


VI-12


Denpasar. Rombongan diterima Walikota Denpasar yang didampingi Kepala BLH, Kadis PU, Kadis Peternakan Kadis Perindag Kadis Kominfo Kadis Tata Ruang Ka. DKP, Kabag Pemerintahan Kabag Kerjasama, Pasemetonan Denpasar Fukuoka.

6. Katsuragi, jepang (penjajakan) Walikota Katsuragi Jepang, Mr. Kazuya Yamashita malakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Denpasar dan disambut hangat Walikota Denpasar dimana masing masing walikota bersepakat melakukan kerjasama mulai dari bidang kebudayaan dan seni seperti seni kaligrafi, seni musik serta masalah turisme. Kaligrafi jepang dan Baligrafi, serta musik Taiko jepang dengan

seni

musik

kendang

Bali

sangat

memungkinkan

untuk

dikolaborasikan, sehingga terjadi interaksi yang mengagumkan serta nantinya bermuara pada kegiatan kebudayaan kota. Sementara bidang lain seperti ekonomi dan pendidikan sebagai multiplayer effect. Walikota Jepang member masukan agar tim kesenian Kota Denpasar dapat mengikuti kegiatan festival kesenian di Katsuragi jepang, begitu juga sebaliknya tim kesenian Katsuragi jepang dapat berpartisipasi pada kegiatan Denpasar Festifal sehingga interaksi antara masyarakat kota Denpasar dan Katsuragi Jepang semakin baik.

Mr. Kazuya Yamashita disamping mengunjungi Institut Seni Indonesia (ISI) yang diterima Rektor ISI yang diisi dengan acara workshop tari dan kerawitan oleh mahasiswa Dharmasiswa RI ISI. Dharmasiswa merupakan program pemerintah Indonesia untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berasal dari berbagai negara untuk program pendidikan selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk belajar di ISI Denpasar, selain itu juga sempat mengunjungi Pameran Peringatan “Tumpek Landep” yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

VI-13


dimeriahkan pameran keris dan kerajinan besi serta aneka macam kerajinan unggulan Kota Denpasar, rombongan walikota katsuragi ini sangat mengagumi pameran ini dan berharap peningkatan pelestarian budaya Bali.

C. KERJASAMA DENGAN DEPARTEMEN/LEMBAGA/SWASTA Kerjasama dengan Departemen / LPND adalah Kesepakatan antara Gubernur,

Bupati/Walikota

atas

nama

Pemerintah

Daerah

dengan

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum, Swasta. Kerjasama Dengan Departemen/Lembaga/Swasta yang telah dilakukan Pemerintah Kota Denpasar diantaranya : 1. PD. Parkir Kota Denpasar Meningkatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum guna mewujudkan lalu lintas angkutan umum jalan yang lancar, tertib, teratur dan selamat. Pemungutan dan penyetoran retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Denpasar Sistem dan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penyetoran. 2. Bank Pembangunan Daerah Bali Meningkatkan pelayanan kepada PNS, penerima pension dan keluarga, mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian serta untuk melakukan transaksi keuangan/perbankan. 3. POGI Meningkatkan pengetahuan, sikap dan prilaku remaja sekolah baik di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tentang Kesehatan Reproduksi (KESPRO), Infeksi Menular Seksual, HIV/AIDS dan pencegahan kanker leher rahim. 4. Kerjasama Lembaga Pembiayaan Expor Indonesia (LPEI), Pemda dan Bank Indonesia Denpasar. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

VI-14


Forum

percepatan

pemberdayaan

Ekonomi

Daerah

melalui

pengembangan sektor riil dan usaha mikro , kecil dan menengah di kota Denpasar 5. Bali Travel News, Harian Nusa Bali, Harian Denpost. Peliputan,penulisan,pemuatan

dan

penayangan

aktivitas

pariwisata

Budaya Bali untuk wilayah Denpasar 6. Yayasan Jero Gede Sanur Pemanfaatan lahan kegiatan pengembangan pertanian perkotaan dan Pemanfaatan lahan kegiatan pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan perkotaan 7. PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) Pemanfaatan Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar dengan Ruang Lingkup : a. Peruntukan dan pemanfaatan lahan sesuai tata guna lahan di wilayah pelabuhan Benoa b. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan monitoring terhadap rencana pemantaun lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan kepariwisataan di wilayah pelabuhan benoa c. Penyelenggaraan

kebijakan

peraturan

daerah

terkait

dengan

ketentraman dan ketertiban umum dan penanggulangan bencana di wilayah pelabuhan benoa d. Pembinaan dan pengelolaan infrastruktur di wilayah pelabuhan benoa e. Pengaturan tata cara penelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan diwilayah pelabuhan benoa f. Penyelenggaraan perijinan, penarikan pajak daerah, dan retribusi daerah (pajak reklame, pajak air tanah, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, retribusi pemeriksaan ikan tuna dan sejenisnya, retribusi IMB, retribusi ijin gangguan, usaha rekreasi dan hiburan umum) diwilayah pelabuhan Benoa yang diatur dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

VI-15


Perda Kota Denpasar serta optimalisasi pemanfaatan pelabuhan Benoa sebagai simpil transportasi dalam rangka menunjang sektor industri, perdagangan dan jasa. 8. Biro Bantuan Hukum Yudistira Association Koordinasi permasalahan hukum Pemerintah Kota Denpasar 9. Universitas Udayana Implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi dalam pengembangan dan penguatan Infrastruktur daerah serta peningkatan SDM di Kota Denpasar 10. Kodim 1611 Badung Pembangunan jalan dalam rangka Tri manunggal membangun desa 11. Kementrian PU dan Gubernur Bali pengembangan sistem penyediaan air minum penet kawasan bali selatan 12. PT. Askes Penyelenggaraan tambahan jaminan pemeliharaan kesehatan pada program JKBM bagi masyarakat Kota Denpasar 13. STIKES Pelaksanaan program sektor keehatan yang bebas merkuri dan pengolahan limbah medis yang berkelanjutan 14. Polda Bali Pemanfaatan

lahan

kepolisian

daerah

Bali

untuk

kegiatan

renovasi/rehabilitasi lapangan tembak 15.Bali focus,RSUP Sanglah,RSUD Wangaya,RS Bhayangkara, RSAD,RSIA Puri Bunda,RS Puri Raharja,RSU Bali Royal,RS BaliMed,RS Surya Husada dan RS Indera. Pengolahan

dan analisis data hasil survey indeks kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan di Kota Denpasar 16. Pengolahan dan analisis data hasil survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Denpasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

VI-16


17. Politeknik Negeri Bali. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang : - Pendidikan - Pelatihan - Pengkajian - Penelitian - Pengabdian masyarakat;

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI 1. Kurangnya komitmen dalam mengimplementasikan kerjasama terutama setelah MoU ditanda tangani. 2. Ketidaksiapan aspek kelembagaan (faktor internal) dalam mempersiapkan diri melakukan kerjasama. 3. Kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama. 4. Tingkat kerumitan obyek kerjasama,terutama kerjasama luar negeri belum didukung oleh regulasi yang memadai. 5. Masih adanya beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan dalam RPJMD pelaksanaanya belum dilimpahkan ke Bagian Kerjasama. PEMECAHAN MASALAH / USUL DAN SARAN 1. SKPD agar berkomitmen dalam mengimplementasikan kerjasama terutama setelah MoU ditanda tangani. 2. Kesiapan dalam mempersiapkan diri melakukan kerjasama. 3. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama. 4. Tingkat kerumitan obyek kerjasama terutama kerjasama luar negeri perlu didukung oleh regulasi yang memadai. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2013

VI-17


5. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan dalam RPJMD pelaksanaanya agar dilimpahkan ke Bagian Kerjasama.


VI-18

BAB VII – PENUTUP

BAB VII PENUTUP Mengakhiri Pertanggungjawaban ini ada beberapa hal yang penting untuk ditekankan

sehubungan

dengan

hasil

tugas-tugas

umum

pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Denpasar tahun 2013 yaitu: 1. Realisasi APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Targen Pendapatan Daerah ditetapkan

sebesar Rp. 1.493.567.565.178,33 dan realisasi anggarannya mencapai sebesar Rp.1.547.605.213.107,47

atau 103,6

sebesar Rp. 1.706.190.038.585,01

persen.

Belanja Daerah direncanakan

dan realisasinya mencapai sebesar Rp.

1.544.055.517.217,64 atau 90,5 persen 2. Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 6,79 %, menurun dari tahun 2012 sebesar 7,18 %. 3. Struktur perekonomian daerah masih tetap didominasi oleh bidang tersier (perdagangan, hotel dan restauran, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa) dengan bidang perdagangan, hotel dan restoran sebesar 38,98%, sektor jasajasa sebesar 25,10% dan sektor industri sebesar 12,23%. 4. PDRB per kapita harga berlaku mencapai Rp. 18.668.000 lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar Rp.17.220.000 5. Disamping keberhasilan yang telah dicapai disadari masih ada kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan maupun dalam pelayanan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang masih kita hadapi yang sudah tentu

harapan ini akan dapat diatasi melalui

kerjasama dan partisipasi

dengan semua pihak.


VII-1

BAB VII – PENUTUP

Untuk kedepan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan disamping peningkatan pelayanan pada masyarakat kami akan terus berupaya dan akan tetap mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan juga dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar .

Denpasar,

Maret 2014

WALIKOTA DENPASAR

I.B. RAI DHARMAWIJAYA MANTRA


VII-2

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents