LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) SKPD

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) SKPD

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah Bahan Laporan PertanggungJawaban Gubernur Tahun Anggaran 2014 dapat disusun. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten telah menjalankan kewenangan kegiatannya seusai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai. Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang berharga bagi pihak yang berkepentingan. Demikian, atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Banten ini diucapkan terimakasih. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

Ir. Hj. Maysaroh Mawardi, MM NIP. 19580307 198503 2 001

Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

i

DAFTAR ISI Halaman

BAB I

BAB II

BAB III

Kata Pengantar …………..…………………………………………………. Daftar Isi ……………………..………………………………………… .

i ii 1

PENDAHULUAN 2 A. Dasar Hukum 15 ………………………………………………………………. 16 B. Gambaran Umum Daerah SKPD 1. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………... 2. Kondisi Sumber Daya Manusia 19 ………………………………. 21 3. Aset/Modal 24 …………………………………………………………... KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Visi dan Misi ………………………………………………………………... B. Strategi dan Kebijakan Renstra SKPD …………………………... C. Program dan Indikasi Kegiatan ……………………………………..

26 26 27 27 27

BAB IV

BAB V

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah ... 2. Target dan Realisasi Pendapatan ……………………………. 3. Permasalahan Dan Solusi ……………………………………….. B. Pengelolaan Belanja Daerah 1. Alokasi dan Realisasi Belanja …………………………………. 2. Permasalahan Dan Solusi ………………………………………. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

28 29 30 30 34 34

36


iii

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan …………………………………………… 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan …………. 3. Permasalahan dan Solusi ……………………………………….. B. Urusan pilihan Yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan …………………………………………… 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan …………. 3. Permasalahan dan Solusi ……………………………………….. C. Capaian Kinerja SKPD (Realisasi TAPKIN SKPD Tahun 2012) BAB VI

BAB VII LAMPIRAN

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 1. Dasar Hukum ………………………………………………………… 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan ……………………… 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan .. 4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya …………………………………………………………. 5. Sumber dan Jumlah Anggaran …………………………………….. 6. Permasalahan dan Solusi ……………………………………………. B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan 1. Dasar Hukum ……………………………………………………………. 2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi atau Kepada Desa untuk Kabupaten/Kota ………………………….. 3. Sumber Dana Jumlah Anggaran ………………………………….. 4. Sarana dan Prasarana ………………………………………………...

37 37 37 37 38 38 38 39 39

43 45 45 45 46 46 46 47 47 48 56 57

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

iii

1. Kebijakan dan Dasar Hukum Pelaksanaan ………………….. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan …………………………………. 3. Permasalahan dan Solusi …………………………………………… B. Kerjasama Derah Dengan Pihak Ketiga 1. Kebijakan dan Dasar Hukum Pelaksanaan ………………….. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ………………………………….. 3. Permasalahan dan Solusi …………………………………………… C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah 1. Kebijakan dan Dasar Hukum Pelaksanaan ………………….. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ………………………………….. 3. Permasalahan dan Solusi …………………………………………… D. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah 2. Sumber Anggaran ………………………………………………………. 3. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi ……………………… PENUTUP


iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Banten lahir sebagai proses desentralisasi pemerintahan di Indonesia. melalui Undang-undang No. 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Wilayah Provinsi Banten mempunyai luas 8.800,83 km 2, terdiri dari empat kabupaten dan dua kota yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Kondisi geografis tersebut memberikan peluang bagi Provinsi Banten untuk mengembangkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten merupakan salah satu dinas yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 15 tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Tugas pokok fungsi serta lingkup kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten senantiasa membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan, juga melakukan perumusan kebijakan, pembinaan pelaksanaan tugas dan penyusunan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan. Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut : -

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

-

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

-

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

-

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

-

Undang-undang Nomor.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Revisi UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

Tentang

Pembagian

Pemerintahan

Urusan

Daerah

Pemerintahan

Provinsi,

Dan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota -

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

-

Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah -

Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi

Banten -

Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Perda No.2 Tahun 2007 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007-2012

-

Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

B. Gambaran Umum Daerah 1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten terdiri dari: 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Bidang Bina Usaha 4. Bidang Sumberdaya Kelautan 5. Bidang Perikanan Budidaya 6. Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten adalah membantu Gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Struktur Organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.1. Sedangkan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah. 2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan sesuai rencana strategis. 3. Pembinaan dan Penyelenggaraan serta koordinasi bidang bina usaha kewenangan provinsi. 4. Pembinaan dan Penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang sumberdaya kelautan kewenangan provinsi. 5. Pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang perikanan budidaya kewenangan provinsi. 6. Pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan kewenangan provinsi. 7. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan perijinan di bidang kelautan dan perikanan. 8. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan. 9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan. 10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN Kepala Dinas

Sekretaris

Kasubag. Umum Dan Kepegawaian

Bidang Bina Usaha

Bidang Sumber Daya Kelautan H

Seksi Pengembangan Bisnis & Investasi Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan

Seksi Diversifikasi Produk

Kasubag. Keuangan

Bidang Perikanan Budidaya

Kasubag Program Evalap Hj

Bidang Pengendalian

Seksi Pengelolaan SDKP

Seksi Perikanan Budidaya Air Laut

Seksi Pengendalian SDK

Seksi Konservasi, Pesisir dan PulauPulau Kecil

Seksi Perbenihan Air Payau

Seksi Pengendalian SDP

Seksi Pelabuhan & Armada Perikanan

Seksi Air TawarMM

Seksi Penanganan Pelanggaran SDP

UPTD

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DKP Banten

Uraian tugas masing-masing satuan organisasi adalah sebagai berikut : a) Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. Untuk

pelaksanaan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud

pada

Sekretaris mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; 2. Perumusan kebijakan pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 3. Perumusan

pengaturan,

pembinaan,

pengembangan

pelaksanaan


administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 4. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 5. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 6. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; 7. Pelaksanaan Tugas-Tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris dibantu oleh: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan b) Bidang Bina Usaha Bidang Bina Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang bina usaha; Untuk pelaksanaan tugas pokok Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan bisnis dan investasi, diversifikasi produk, mutu dan pengolahan hasil perikanan; b. Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi pengembangan bisnis dan investasi, diversifikasi produk, mutu dan pengolahan hasil perikanan; c. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan investasi, diversifikasi produk, mutu dan pengolahan hasil perikanan; d. Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang pengembangan bisnis dan investasi, diversifikasi produk, mutu dan pengolahan hasil perikanan; e. Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan bisnis dan investasi, diversifikasi produk, mutu dan pengolahan hasil perikanan; f. Pelaksanaan evaluasi, supervise dan pelaporan kebijakan standarisasi Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) 5 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

program dan kegiatan bidang pengembangan bisnis dan investasi, diversifikasi produk, mutu dan pengolahan hasil perikanan; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Bina Usaha dibantu oleh: a. Seksi Pengembangan Bisnis dan Investasi b. Seksi Diversifikasi Produk c. Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan c) Bidang Sumberdaya Kelautan Bidang sumberdaya kelautan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang sumberdaya kelautan. Untuk pelaksanaan tugas pokok Bidang Sumberdaya Kelauatan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, konservasi pesisir, dan pulau-pulau kecil, pelabuhan dan armada perikanan ; b. Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, konservasi pesisir, dan pulau-pulau kecil, pelabuhan dan armada perikanan; c. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, konservasi pesisir, dan pulau-pulau kecil, pelabuhan dan armada perikanan; d. Pengkoordinasikan

dan

sinkronisasi

kegiatan

bidang

pengelolaan

sumberdaya kelautan dan perikanan, konservasi pesisir, dan pulau-pulau kecil, pelabuhan dan armada perikanan ; e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang sumberdaya kelautan dan perikanan, konservasi pesisir, dan pulau-pulau kecil, pelabuhan dan armada perikanan; Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) 6 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang sumberdaya kelautan dan perikanan, konservasi pesisir, dan pulau-pulau kecil, pelabuhan dan armada perikanan; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumberdaya Kelautan membawahi : a. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan b. Seksi Konservasi, Pesisir, dan pulau-pulau Kecil c. Seksi Pelabuhan dan Armada Perikanan

d) Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perikanan budidaya. Untuk pelaksanaan tugas pokok Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis opereasional bidang perikanan budidaya air laut, perbenihan air payau, dan air tawar ;

b.

Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi pengelolaan perikanan budidaya air laut, perbenihan air payau, dan air tawar;

c.

Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya air laut, perbenihan air payau, dan air tawar;

d.

Pengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan bidang perikanan budidaya air laut, perbenihan air payau, dan air tawar;

e.

Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perikanan budidaya air laut, perbenihan air payau, dan air tawar;

f.

Pelaksanaan evaluasi, supervisi, dan pelaporan kebijakan standarisasi program dan kegiatan bidang perikanan budidaya air laut, perbenihan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) 7 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

air payau, dan air tawar; g.

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya ; Dalam melaksanakan tugas Bidang Perikanan Budidaya membawahi :

a.

Seksi Perikanan Budidaya Air Laut

b.

Seksi Perbenihan Air Payau

c.

Seksi Air Tawar e) Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis

operasional

dibidang

pengendalian

sumberdaya

kelautan

dan

perikanan. Untuk pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. Perumusan

kebijakan

sumberdaya

teknis

kelautan

dan

operasional pengendalian

dibidang sumberdaya

pengendalian perikanan,

penanganan pelanggaran sumberdaya perikanan; b. Penyusunan pedoman pengaturan standarisasi dibidang pengendalian sumberdaya

kelautan

dan

pengendalian

sumberdaya

perikanan,

penanganan pelanggaran sumberdaya perikanan; c. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengendalian sumberdaya kelautan

dan

pengendalian

sumberdaya

perikanan,

penanganan

pelanggaran sumberdaya perikanan; d. Pengkoordinasikan sumberdaya

dan

kelautan

sinkronisasi dan

kegiatan

pengendalian

bidang

sumberdaya

pengendalian perikanan,

penanganan pelanggaran sumberdaya perikanan; e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengendalian sumberdaya kelautan

dan

pengendalian

sumberdaya

perikanan,

penanganan

pelanggaran sumberdaya perikanan; f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) 8 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

program dan kegiatan bidang pengendalian sumberdaya kelautan dan pengendalian

sumberdaya

perikanan,

penanganan

pelanggaran

sumberdaya perikanan; g. Pelaksanaan pembuatan laporan tugas dan fungsinya; h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Dalam

melaksanakan

tugas

Bidang

Pengendalian

Sumberdaya

Kemembawahkan: a. Seksi Pengendalian Sumberdaya Kelautan b. Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan c. Seksi Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Perikanan f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur No 3 Tahun Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja UPT Dinas Daerah Provinsi Banten Sampai dengan saat ini (per Februari 2009) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten telah mempunyai 4 (empat) UPTD yaitu : 1. UPTD Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Cikokol di Kota Tangerang dan BPMHP Kasemen di Kota Serang 2. UPTD Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Curugbarang di Kabupaten Pandeglang 3. UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Cigorondong di Kabupaten Pandeglang 4. UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan di Kabupaten Pandeglang


STRUKTUR ORGANISASI UPTD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BANTEN KEPALA DINAS

BBAT Balai Budidaya Air Tawar

BPMHP

Balai Pembinan Mutu Hasil Perikanan

BBIP Balai Budidaya Ikan Pantai

BPPP Balai Pelabuhan Perikanan Pantai

Sub Bagian Tata Usaha




Seksi Pengujian Mutu

Seksi Pelayanan Teknis

Seksi Pelayanan Teknis

Seksi Pengembangan Sarana Pelabuhan

Seksi Produksi

Seksi Produksi

Seksi Pengendali Mutu

Seksi Tata Operasional Pelabuhan

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD DKP Banten g) UPTD Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pengujian mutu hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana mempunyai fungsi :

dimaksud BPMHP

a. Pengelolaan teknologi hasil perikanan b. Pengelola penguji mutu hasil perikanan c. Pengelola Sertifikat mutu hasil perikanan d. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengujian mutu hasil perikanan; e. Penyelenggaraan

koordinasi

dan

sinkronisasi

kegiatan

dibidang

pengujian mutu hasil perikanan; f. Penyelenggaraan bimbingan dan operasional instalasi di bidang pengujian mutu hasil perikanan; g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengujian mutu hasil perikanan; h. Penyelenggaraan pengaturan, fasilitas, dukungan dan penerapan teknologi pengolahan hasil perikanan; i. Penyelenggaraan pengaturan, fasilitas, dukungan pengujian mutu hasil Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) 10 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

perikanan; j. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengujian mutu hasil perikanan; k. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bimbingan teknis pengendalian mutu hasil perikanan; l. Penerbitan Sertifikasi Mutu atau Sertifikat Kesehatan dibidang mutu dan Surat Keterangan Mutu Hasil Perikanan; m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. h) UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBAT) Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBAT) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang budidaya ikan air tawar. Dalam melaksanakan mempunyai fungsi :

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud

BBAT

a. Pengelola teknoligi budidaya air tawar b. Pengelola produksi,distribusi dan pemasaran induk dan benih ikan unggul; c. Pengawasan, pengendalian dan peberantasan hama penyakit ikan; d. Pengelolaan sertifikasi mutu iduk dan benih ikan unggul; e. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dibidang budidaya ikan air tawar; i) UPTD Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Balai

Budidaya

Ikan

Pantai

(BBIP)

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang Pembenihan ikan pantai. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud BBIP mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana teknis operasional Balai; b. Pelaksanaan perbenihan ikan pantai; c. Pelaksanaan pemeliharaan dan pembesaran ikan pantai; Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) 11 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

d. Pelaksanaan pengawasan mutu benih; e. Pelaksanaan aplikasi teknologi perbenihan; f. Pemberian rekomendasi sertifikasi mutu benih; g. Pelaksanaan aplikasi teknologi induk dan calon induk unggul ikan pantai; h. Pelaksanaan pengembangan teknologi pembenihan; i. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait; j. Pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian balai. j) UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan Kepelabuhan dan pemanfaatan sember daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,pengolahan sampai dengan pemasaran. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud BBIP mempunyai fungsi: a. Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan b. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan c. Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan d. Pemasaran dan distribusi ikan: e. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan: f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan g. Pelaksanaan kegiatan oprasional kapal perikanan h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan i. Pelaksanaan kesyahbandaran j. Pelaksanaan fungsi karantina ilkan: k. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan: l. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari:

Pelayanan yang terus- menerus meningkat terhadap masyarakat luas khususnya petani, nelayan, pengolah dan pengusaha serta para pelaku usaha Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) 12 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

dibidang kelautan dan perikanan, menjadi prioritas utama bagi Dinas Kelautan dan Perikanan. Pemerintah Provinsi Banten selalu berusaha keras agar semua masyarakatnya mendapatkan kebutuhannya, keamanan, serta pelayanan sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan akan informasi, apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Provinsi Banten, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan

selama

tahun

berjalan.

Itu

semua

harus

dilaporkan

dan

dipertanggung jawabkan, setiap akhir tahun anggaran. Penyusunan

Bahan

Laporan

Keterangan

Pertanggung

Jawaban

Gubernur Banten Tahun 2013 ini dimaksudkan sebagai bahan atau masukan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban atas tugas tugas dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan, khususnya tugas kedinasan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan selaku

pembantu gubernur di bidang tersebut, selain itu juga sebagai data dan informasi bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui kiprah dan peran Dinas Kelautan dan Perikanan pada pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Banten. Adapun tujuan dibuatnya ini adalah: 1. Untuk dapat mengetahui hasil pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. 2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan kontribusi yang positif terhadap program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. 3. Untuk bahan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan

pada

tahun

sebelumnya

sekaligus

sebagai

bahan

perencanaan pada tahun berikutnya.

2.

Kondisi Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten

hingga Januari 2014 sebanyak 223 Orang, terdiri dari PNS berjumlah 85 Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) 13 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

orang, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) berjumlah 141 orang. Komposisi pegawai (status PNS) menurut tingkat pendidikan dapat digambarkan bahwa jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S.2) sebanyak 18 Orang (20.22%), Sarjana (S.1) sebanyak 49 Orang (55.55%), Sarjana (D.4) sebanyak 5 Orang (5.62%), Sarjana Muda (D.3) sebanyak 8 Orang (8.98%), dan pegawai dengan pendidikan non sarjana (SLTA) sebanyak 5 Orang (5.62%). Dari data diatas tergambar bahwa komposisi pegawai (status PNS) DKP Provinsi Banten sebagian besar berpendidikan sarjana (kategori pendidikan S.1 – S.2) sebanyak 67 Orang (79.77%) dan non Sarjana (SLTA – D.4) sebanyak 18 Orang (20.22%). Jumlah pegawai (status PNS) berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan bahwa jumlah pegawai laki – laki sebanyak 63 Orang dan pegawai perempuan sebanyak 22 Orang. Tingkat keterisian jabatan struktural di DKP Provinsi Banten hingga Januari 2014 sudah mencapai 100 % dari 37 formasi jabatan struktural yang ada, sehingga jumlah pegawai menurut eselon dan staf adalah : Eselon II berjumlah 1 Orang, Eselon III sebanyak 9 Orang, Eselon IV sebanyak 27 Orang, Pelaksana sebanyak 48 Orang. Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai DKP Banten Tahun 2014 BIDANG / UPTD STATUS

JABATAN

SEKRETARIAT

SD KELAUTAN

PERIKANAN BUDIDAYA

BINUS

PENGENDALIA N

BPMHP

BBAT

BBIP

BPPP

JUMLAH

ESS 2

1

1

ESS 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

ESS 4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

27

PELAKSANA

15

6

6

5

4

4

3

2

3

48

TKK

28

4

10

14

8

28

18

18

13

141

TOTAL

50

18

18

23

8

36

21

26

19

223

PNS

Keterangan: - BPMHP : Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan - BBAT : Balai Budidaya Air Tawar - BBIP : Balai Budidaya Ikan Pantai Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) 14 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

- BPPP: Balai Pelabuhan Perikanan Pantai - TKK : Tenaga Kerja Kontrak 3. Aset/Modal Kondisi prasarana dan sarana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten secara bertahap terus ditingkatkan. Hingga Januari 2014, secara umum prasarana kerja berupa gedung perkantoran yang sudah milik sendiri, balai budidaya, laboratorium, kapal inspeksi perikanan, mobil lab keliling dan mobil Gemarikan. Aset/Modal DKP Banten dapat dilihat pada Tabel 3.1 Tabel 3.1 Aset/Modal DKP Banten No 1

Gedung Kantor DKP Banten

Alamat

Luas Lahan

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi

50.205 m2

Banten (KP3B) Kec. Curug Kota Serang 2

Balai Budidaya Air

Jalan Raya Labuan KM .12 , Kp.

Tawar Curug Barang

Curug Barang, Kec. Cimanuk, Kab.

15.105 m2 (bangunan) 4,11 Ha

Pandeglang 3 4

Balai Budidaya Ikan

Desa Cigorondong Kecamatan Sumur

Pantai Cigorondong

Kabupaten Pandeglang

Balai Pengujian Mutu

Jalan Raya Banten, Desa Angsana

Hasil Perikanan

Kota Serang

5 Ha 1.565 m2

Kasemen 5

Balai Pengujian Mutu

Jalan Perintis Kemerdekaan II

Hasil Perikanan

Tangerang

320 m2

Tangerang 6

Balai Pelabuhan

Desa Teluk, Kec. Labuan Kabupaten

Perikanan Pantai

Pandeglang

9,5 Ha

Labuan 7

Unit Depurasi

Desa Panimbang Jaya, Kec.

Kekerangan

Panimbang, Kabupaten Pandeglang

8.000 m2


Lanjutan Tabel 3.1 No

Sarpras

Jumlah

1

Kapal Inspeksi DKP Banten

1 Unit

2

Mobil Berinsulasi untuk Gemarikan

2 Unit

3

Mobil Laboratorium Keliling

1 Unit

4

Mobil Perizinan

1 Unit

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki DKP Provinsi Banten adalah berupa sarana informasi portal berupa web site dengan kode akses :www.dkp.bantenprov.go.id dan Email [email protected]. Sarana informasi

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

layanan

informasi

pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Banten. 

UNIT USAHA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten memiliki beberapa unit

usaha yang beberapa diantaranya berkontribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). DKP Banten Banten memiliki koperasi pegawai yaitu Koperasi Citra Bahari, koperasi ini melayani simpan pinjam bagi pegawai dan pemenuhan alat tulis kantor. Berikutnya DKP Banten juga memiliki UPTD, diantaranya BBAT Curug Barang, BBIP Cigorondong, BPMHP Kasemen dan Tangerang dimana UPTD tersebut berkontribusi dalam pemenuhan PAD. BBAT dan BBIP menyumbang PAD dari penjualan benih ikan, sedangkan BPMHP menyumbang dari sisi sertifikasi ekspor. Selain itu di DKP Banten juga melayani perizinan untuk usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Perizinan tersebut juga menjadi salah satu penyumbang PAD.


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi dan Misi Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten, dalam rangka melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai visi, yaitu :

“Terwujudnya Usaha Kelautan Dan Perikanan Yang Maju Dan Berdaya Saing Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah” Misi Di samping mempunyai visi dalam rangka melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tersebut diatas, juga mempunyai misi, yaitu : 1. Meningkatkan mutu dan kinerja DKP yang berwibawa dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (M1) 2. Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan (M2) 3. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk kelautan dan perikanan (M3) 4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan (M4). 

Tujuan dan Sasaran Dengan memperhatikan analisis pemecahan masalah, diperoleh faktorfaktor kunci keberhasilan, dengan mengacu pada visi, misi dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah: Misi 1 : Meningkatkan mutu dan kinerja DKP yang berwibawa dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (M1); Tujuan :


Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan DKP yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan, dengan sasaran :  Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat  Meningkatnya

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan

daerah  Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama sektor

kelautan dan

perikanan (M2); Tujuan : Meningkatnya

pendapatan

pelaku

utama

sektor

kelautan

dan

perikanan, dengan sasaran: -

Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari < 100 menjadi >

100 Misi 3 : Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk kelautan dan perikanan (M3) Tujuan : Meningkatkan peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran: - Pertumbuhan rata-rata PDRB sektor kelautan dan perikanan sebesar 13,5%/tahun Misi 4 :


Mewujudkan pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan (M4) Tujuan : Meningkatnya cakupan wilayah laut dan pesisir yang direhabilitasi dan bebas IUU Fishing dari 17% menjadi 50%, dengan sasaran: - Meningkatnya luas wilayah perairan Banten yang diawasi oleh aparatur pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan B. Strategi dan Kebijakan Renstra SKPD Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Untuk mewujudkan tujuan, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komperehensif. Berdasar pada tujuan dan sasaran di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki strategi sebagai berikut: 1. Menyediakan data /informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan DKP Banten 2. Membuat perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang memenuhi unsur koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi 3. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status Wajar Tanpa Pengecualian 4. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional DKP 5. Mewujudkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah 6. Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur 7. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian


8. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, anatara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak 9. Menjaga kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat. 10. Meningkatkan produksi, produktifitas perikanan, ketersediaan benih dan pendistribusian benih/ induk yang berkualitas, sarana dan prasarana perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan 11. Meningkatkan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis serta dukungan fasilitas produk di kawasan minapolitan 12. Meningkatkan nilai tambah, sarana serta pengolahan hasil perikanan 13. Menjaga mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar 14. Memberikan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 15. Memperluas branding produk perikanan dan market share di pasar domestik 16. Meningkatkan

kapasitas

sentra-sentra

produksi

kelautan

dan

perikanan yang memilki komoditas unggulan 17. Meningkatkan pengembangan usaha pemasaran, sarana pemasaran dan margin pemasaran dari hasil perikanan 18. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan. 19. Mewujudkan perairan laut Provinsi Banten bebas Illegal, Unreported

& Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan 20.Meningkatkan peran aktif masyarakat pesisir dalam upaya konservasi serta adaptasi perubahan iklim laut Dalam mewujudkan strategi tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada penyusunan program-program kerjanya 5 (lima) tahun ke depan memiliki kebijakan sebagai berikut: 1. Menjaga kualitas data dan informasi untuk mendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) 20 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

2. Mendayagunakan secara optimal pemanfaatan aparatur DKP untuk menangani program dan kegiatan strategis DKP 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government dan good governance 4. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional DKP 5. Menjaga kinerja aparatur 6. Menegakkan disiplin aparatur 7. Memantapkan budaya aparatur yang profesional dan cerdas 8. Menjaga kualitas aparatur DKP 9. Malaksanakan pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik DKP 10. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang tertib dan tepat waktu 11. Melaksanakan penataan dan pendayagunaan aset milik DKP 12. Menyediakan data kersipan yang mendukung manajemen pemerintahan daerah 13. Memenuhi kebutuhan dasar operasional DKP dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 14. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik 15. Mencapai target produksi, produktivitas dan kualitas produk perikanan 16. Mengembangkan benih dan induk ikan unggul Mengendalikan hama dan penyakit ikan 17. Mewujudkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perikanan 18. Mengembangkan inovasi dan teknologi perikanan yang ramah lingkungan 19. Mewujudkan kualitas tata guna lahan dan air untuk usaha budidaya perikanan serta pengembangan lahan budidaya perikanan


20.Melaksanakan pembinaan pelaku utama kelautan dan perikanan sebagai upaya penyerapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan 21. Menjadikan kawasan minapolitan sebagai upaya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan di 5 lokasi kabupaten/kota 22.Memprioritaskan pengembangan Pelabuhan Perikanan di 4 lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 23.Menetapkan sentra-sentra perikanan budidaya berdasarkan komoditas unggulan di kabupaten/kota 24.Mencapai target Kontrak Produksi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 25.Mengembangkan kemampuan peran kelembagaan usaha perikanan 26.Memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana kepada kelompok usaha sektor kelautan dan perikanan 27.Memberikan nilai tambah pengolahan hasil perikanan 28.Membangun sarana pengolahan hasil perikanan 29.Menjaga mutu pengolahan hasil perikanan 30.Melakukan diversifikasi produk usaha perikanan 31. Mengembangkan industrialiasi perikanan berbasis komoditas unggulan 32.Menjaga ketersediaan hasil kelautan dan perikanan 33.Melakukan pengembangan usaha pemasaran 34.Membangun sarana pemasaran hasil perikanan 35.Menghasilkan margin pemasaran hasil perikanan 36.Melakukan penataan ruang, konservasi sumberdaya ikan dan daya dukung lingkungan melalui rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 37.Melaksanakan patroli laut terpadu dengan para stakeholder dalam rangka pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan


38.Memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui fasilitasi, pembinaan atau bantuan kepada masyarakat serta rehabilitasi lingkungan. C. Program dan Indikasi Kegiatan Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten merupakan bagian dalam rencana Strategis tahun 2010 - 2014, dengan mencakup Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran pada kurun waktu lima tahun (tahun 2010 - 2014). Sasaran dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Program-program

pembangunan

yang

direncanakan

untuk

dilaksanakan selama tahun 2012 - 2017 meliputi: 1. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah 2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 4. Program peningkatan daya saing dan Pemasaran produk peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan. 5. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan 6. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.


24 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Bahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014




BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan dan perikanan diperoleh dari dana retribusi yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten seperti Balai Benih Air Tawar (BBAT) Curug Barang Pandeglang dan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP, Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Cigorondong serta dari penerbitan izin usaha perikanan. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Target penerimaan pendapatan asli daerah dari bidang kelautan dan perikanan secara keseluruhan mencapai Rp. 342.950.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), ini dihasilkan dari Balai Benih Ikan Pantai sebesar Rp. 60.450.000,-( Enam Puluh Juta Empat Ratus lima puluh Ribu Rupiah ), Balai Benih Ikan Air Tawar sebesar Rp. 72.500.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), Jasa Pengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ), sedangkan dari Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebesar Rp. 150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ). Realisasi pendapatan asli daerah yang dapat dicapai pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 294.266.900,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang diperoleh dari Balai Benih Ikan Pantai sebesar Rp. 30.036.900,-(Tiga Puluh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah), Balai

Benih Ikan Air Tawar

sebesar Rp. 72.581.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

24

Puluh Satu Ribu Rupiah), Jasa Pengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan sebesar Rp. 33.850.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan dari Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebesar Rp. 157.261.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). 3. Permasalahan dan Solusi Permasalaan yang ada adalah Banyaknya benih yang terserang penyakit karena faktor cuaca, dan infrastruktur yang kurang memadai (PLN), oleh karena itu realisasinya Tidak mencapai target, dari Target sebesar Rp. 342.950.000,- hanya menjadi Rp. 294.266.900,- belum terealisasi sebesar Rp. 48.683.100,B. Pengelolaan Belanja Daerah 1. Target dan Realisasi Belanja Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 sebesar Rp. 36.691.430.000,- ( Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Realisasi anggaran pembangunan kelautan dan perikanan sampai dengan 31 Desember 2014, sebesar Rp. 33.433.787.062,- ( Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah), atau sebesar 91,12 %.

2. Permasalahan dan Solusi Realisasi anggaran pembangunan sampai dengan 31 Desember 2014 hanya sebesar 91,12 %, hal ini disebabkan adanya Hibah tidak bisa direalisasikan dari Anggaran Belanja Langsung dan pengembalian untuk anggaran rapat di hotel per 1 Desember 2014, Anggaran tidak di Gunakan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

25

dan Contra Post senilai Rp. 3.257.642.938,- ( Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 8,88%.


26

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten hanya melaksanakan Urusan Pilihan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Urusan pilihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 adalah urusan pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. 1. Program dan Kegiatan Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan maka ditetapkan program – program pembangunan kelautan dan perikanan. Program pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Banten telah mengadopsi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2012-2017 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2017.

Dalam

hal

perubahan

indikator

kinerja

daerah,

dilakukan

penyesuaian dengan mengacu kepada : 1. Sasaran Pembangunan Provinsi Banten berdasarkan RPJMD khususnya pada .....; 2.

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Renstra

Kementerian Kelautan dan Perikanan


Setelah melalui penelaahan capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten periode sebelumnya ..

Ditetapkan indikator

program sebagai berikut: 1. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja:  Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Unit) 2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja:  Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%)  Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%) 3. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dengan indikator kinerja:  Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (%)  Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian (%)  Rasio Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah (%)  Rasio

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Adm.Perkantoran

serta

Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%) 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kelautan dan perikanan urusan wajib sampai dengan akhir tahun anggaran 2014, hanya mencapai 96,21 %, dari total anggaran Rp. 7.075.000.000,- ( Tujuh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), rincian terlampir. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

yang

dijumpai

selama

pelaksanaan

kegiatan

umumnya bersifat pada terbatasnya koordinasi dengan kabupaten dan


kota, sehingga pelaksanaan kegiatan agak tersendat, tetapi lambat laun permasalahan itu dapat diatasi dengan komunikasi yang intens dengan staf atau bagian yang menanganinya secara langsung. Permasalahan yang sampai dengan batas akhir tahun tidak bisa diselesaikan adalah pelaksanaan beberapa tolok ukur yang ada, hal ini lebih disebabkan pada non teknis, yaitu anggaran yang tersedia di Dokumen Anggaran tidak cukup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dikarenakan adanya perubahan harga yang cukup signifikan. Keterlambatan pekerjaan dapat diantisipasi, dengan dilaksanakannya percepatan terutama pada beberapa kegiatan. Percepatan terutama dilaksanakan dibidang realisasi anggaran, kinerja keuangan dinilai sangagt lambat, terkait dengan penggunaan sistem pengelolaan yang baru. B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten hanya melaksanakan Urusan Pilihan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Urusan pilihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 1. Program dan Kegiatan Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan maka ditetapkan program – program pembangunan kelautan dan perikanan. Program pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Banten telah mengadopsi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2012-2017 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan


Provinsi Banten sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2017.

Dalam

hal

perubahan

indikator

kinerja

daerah,

dilakukan

penyesuaian dengan mengacu kepada : 1. Sasaran Pembangunan Provinsi Banten berdasarkan RPJMD khususnya pada .....; 2.

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Renstra

Kementerian Kelautan dan Perikanan Arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten tahun 2012-2017 yang telah diuraikan tersebut, melalui revisi Renstra ini akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan tahun 2012-2017 sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah Sasaran program adalah ketersediaan sarana - prasarana aparatur pemerintah yang memadai dan pemanfaatan pegawai untuk penanganan program/kegiatan strategis pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

Perencanaan,

Pengendalian

dan

Penyediaan

Data

Pembangunan Kelautan dan Perikanan 

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan 

Peningkatan Kualitas dan Kuantintas Serta Pemeliharan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran



Peningkatan Kualitas dan Kuantitas serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran Pada UPTD BBAT Banten



Peningkatan Kualitas dan Kuantitas serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran Pada UPTD BPMHP Banten




Peningkatan Kualitas dan Kuantitas serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran Pada UPTD BBIP Banten



Peningkatan Kualitas dan Kuantitas serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran Pada UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan

Unit kerja penanggung jawab program adalah Sekretariat. b. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Sasaran

program

adalah

pemberdayaan

fakir

miskin,

komunitas adat terpencil dan pemberdayaan perempuan.

Untuk

mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap



Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

Unit kerja penanggung jawab program adalah Bidang Sumberdaya Kelautan dan Bidang Bina Usaha. c. Pengelolaan Perikanan

dan

Sasaran

Pengembangan

program

adalah

Sumberdaya

Kelautan

peningkatan

dan

pendapatan

pembudidaya dan nelayan; pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai

sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: 

Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan



Pengendalian Sumberdaya Kelautan



Pengendalian Sumberdaya Perikanan



Penanganan

Pelanggaran

Sumberdaya

Kelautan

dan

Perikanan 

Pembinaan Tata Operasional BPPP Labuan




Pengembangan dan Pendayagunaan BPPP Labuan



Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)

Unit kerja penanggung jawab program adalah Bidang Sumberdaya Kelautan, BPPP Labuan dan Bidang Pengendalian. d. Peningkatan Ketahanan Pangan Sasaran

program

adalah

ketersediaan

pangan

yang

cukup,aman,dan merata; kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang legal dan diterima secara sosial budaya; kemampuan memanfaatkan ketersedian pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan

dilaksanakan adalah: 

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut



Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau



Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar



Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar



Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar



Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut



Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut



Diversifikasi Produk Hasil Perikanan

Unit kerja penanggung jawab program adalah Bidang Perikanan Budidaya, BBAT, BBIP, dan Bidang Bina Usaha. e. Pengembangan Agribisnis Sasaran program adalah Revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; keberdayaan petani, pembudidaya dan nelayan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan

dilaksanakan adalah: 

Pengembangan Bisnis dan Investasi




Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten



Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP)

Unit kerja penanggung jawab program adalah Bina Usaha dan BPMHP. f. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Sasaran

program

adalah

meningkatnya

perlindungan

sumberdaya alam dari kegiatan yang eksploitatif di Kawasan Konservasi Laut dan meningkatnya perlindungan sumberdaya alam dari kegiatan yang eksploitatif di Kawasan Konservasi Laut. Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: a. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Unit kerja penanggung jawab program adalah Bidang Sumberdaya Kelautan. 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kelautan dan perikanan urusan pilihan sampai dengan akhir tahun anggaran 2014, hanya mencapai 86,88 %, dari total anggaran Rp. 20.892.430.000,- ( Dua puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), rincian terlampir. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

yang

dijumpai

selama

pelaksanaan

kegiatan

umumnya bersifat pada terbatasnya koordinasi dengan kabupaten dan kota, sehingga pelaksanaan kegiatan agak tersendat, tetapi lambat laun permasalahan itu dapat diatasi dengan komunikasi yang intens dengan staf atau bagian yang menanganinya secara langsung.


Permasalahan yang sampai dengan batas akhir tahun tidak bisa diselesaikan adalah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar, realisasi hibah barang tidak sesuai dengan target disebabkan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan dilapangan hanya 19 kelompok dari total keseluruhan 65 kelompok yang memenuhi syarat untuk dicairkan sesuai dengan pergub No. 33 Tahun 2013, dan 46 kelompok yang tidak memenuhi syarat untuk pencairan. Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan (BPPP Labuan), pembangunan fisik yang tidak dilaksanakan karena tidak teranggarkannya biaya jasa konsultan pengawas, Fasilitasi Gardu Listrik PLN sebesar Rp 23.895.000 tdk dilaksanakan karena harus melunasi tunggakan tagihan pembayaran listrik tahun-tahun sebelumnya sebesar kurang lebih Rp 60.000.000, Fasilitasi Lampu Suar Pelabuhan sebesar Rp 71.236.000 tdk dilaksanakan karena kesalahan kode rekening yang seharusnya anggaran tersebut pada kode rekening lampu pandu. Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut SILPA terbear berasal dari toluk Penyusunan Naskah Akademik Raperda RZWP3K Provinsi Banten sebesar Rp 250.000.000 untuk fasilitasi rapat dan studi banding penyusunan Raperda RZWP3K karena Tim Prolegda pada tahun 2014 lalu hanya mempunya target kerja 1 dokumen perda dari BPBD. Solusi penyelesaian masalah kegiatan adalah Memperbaiki tata laksana pelaksanaan hibah melalui penerapan Sistem E-Hibah Banten yang dikelola Biro Pemerintahan, Melibatkan pelaksana tim teknis perencanaan fisik dari Dinas SDAP dan k7toordinasi yang intensif dengan instansi terkait yang berada di lingkungan BPPP Labuan, dan Pekerja penyusunan Raperda RZWP3K akan dilanjutkan pada tahun 2015 dan dianggarkan di Bapeda C. Capaian Kinerja SKPD Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kelautan dan perikanan sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, mencapai 97,96 %, dari total anggaran Rp. 26.924.850.000,- ( Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus


Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), rincian terlampir.


BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada tahun anggaran 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima tugas pembantuan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, P2HP dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp.4.565.900.000,- dengan realisasi fisik secara keseluruhan sebesar 100 %, dan realisasi keuangan sebesar 97,65 %. Tugas Pembantuan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Jumlah Anggaran Rp. 317.160.000,- adapun realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 98,69 % atau sebesar Rp. 313.002.000 Tugas Pembantuan dari Direktur Jenderal P2HP dengan Jumlah Anggaran Rp. 2.666.100.000,- adapun realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 97,22 % atau sebesar Rp. 2.591.984.000,Tugas Pembantuan dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.582.640.000,- adapun realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 98,16 % atau sebesar Rp. 1.553.528.000,-. 1. Dasar Hukum 1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. UU No. 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 10 Tahun 2010 Tentang APBN TA 2011


36

4. Keputusan Presiden No. 26 tahun 2010 Tentang Rincian ABPP dan SPRKAKL No. STAP-032.03.06-00/AG/2010 dan DNA No. 29/032.03/2011 5. Keputusan Presiden No. 26 tahun 2010 Tentang Rincian ABPP dan SPRKAKL No. STAP-032.04.07-00/AG/2010 dan DNA No. 29/032.04/2011 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi yang memberikan tugas perbantuan adalah Kementerian kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal P2HP dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Tugas Perbantuan yaitu Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi Banten. 4. Program dan Kegiatan Yang diterima dan Pelaksanaannya 1. Program pengembangan dan Pengelolaan Perikanan tangkap a. Kegiatan pembinaan dan Pengembangan kapal perikanan, Alat penangkap Ikan, dan Pengawakan kapal Perikanan, b. Pengelolaan Sumberdaya Ikan (SDI). 2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya a. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan, b. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan. 5. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.565.900.000,6. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan


37

yang sering dihadapi adalah Berubahnya kebijakan dari pusat ke daerah terkait dengan Perubahan anggaran, perubahan pejabat lama yang menangani kegiatan tersebut, 2. Solusi Kerjasama antar lembaga pemegang kebijakan di pusat harus cepat ditanggapi oleh satker pengelola Tugas perbantuan.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Banten sampai dengan saat ini belum memberikan tugas pembantuan pembangunan kelautan dan perikanan kepada kabupaten dan kota. 1. Dasar Hukum  Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945  UU Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  UU. Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara  UU. Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tenggungjawab keuangan negara.  UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  PP. Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2. Urusan

Pemerintahan

Yang

Ditugaspembantuankan

Kepada

kabupaten/Kota dan Desa untuk Provinsi atau Kepada Desa untuk Kabupaten/Kota. Dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

yang

ditugaskan dari pemerintah provinsi, bupati/walikota melakukan: 1.

Sinkronisasi urusan pemerintahan yang ditugaskan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

38

2.

Penyiapan

perangkat

daerah

yang

akan

melaksanakan

program dan kegiatan tugas pembantuan; dan 3.

Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.565.900.000,-. 4. Sarana dan Prasarana  Tugas Pembantuan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap adalah Fish apartment 40 modul dan kamera underwater.  Tugas Pembantuan dari Direktur Jenderal P2HP sebagai berikut: Pabrik Es 1 Unit, motor roda 3 insulasi sebanyak 2 unit, pengadaan peralatan untuk fasilitas sarana kerajinan; ikan hias, kulit kerang dan rumput laut.  Tugas Pembantuan dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagai berikut: pakan Benih dan Induk Bandeng, Kultur pakan Alami dan Obat-obatan, Pakan Benih Kerapu, Pengadaan Induk Kerapu Bebek, peralatan Hatchery, Optimalisasi Penembokan Dinding kolam tanah BBAT Banten, Pembelian Pakan Ikan Induk Kerapu (Ikan Rucah), Pakan Benih dan Induk Lele, Nila, Rehab bangunan ruang Pompa, Pengadaan Bak Induk 50m3 dan perlengkapannya , Pembangunan Jaringan Air Laut, pengadaan Induk Bandeng, Pengadaan Peralatan Laboratorium, Saprokan untuk BBI sentral, Pengadaan Bangunan Rumah Pompa 3x4 m, Pengadaan Induk lele Sangkuriang. 

Dekonsentrasi Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

39

Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua Penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, Tidak termasuk dan yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Pada tahun anggaran 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan menerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 11.302.054.000,Meliputi : 1.

Satker 01 Sebesar 100 % yaitu Rp. 279.500.000,-

2. Satker 03 Sebesar 100 % yaitu Rp. 1.550.959.000, 3. Satker 03 ( TP) Sebesar 100 % yaitu Rp. 317.160.000,4. Satker 04 Sebesar 100 % yaitu Rp. 1.062.360.000,5. Satker 04 (TP) Sebesar 100 % yaitu Rp. 1.582.640.000,6. Satker 05 Sebesar 100 % yaitu Rp. 571.244.000,7. Satker 06 Sebesar 100 % yaitu Rp. 1.350.341.000,8. Satker 06 (TP) Sebesar 100 % yaitu Rp. 2.666.100.000,9. Satker 07 Sebesar 100 % yaitu Rp. 1.175.000.000,10. Satker 12 Sebesar 100 % yaitu Rp. 596.750.000,11. Satker 13 Sebesar 100 % yaitu Rp. 150.000.000,Realisasi Tahun anggaran 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu : 1. Satker 01 Sebesar 98,59 % yaitu Rp. 275.564.705,2. Satker 03 Sebesar 94,28 % yaitu Rp. 1.462.202.900,3. Satker 03 ( TP) Sebesar 98,69 % yaitu Rp. 313.002.000,4. Satker 04 Sebesar 97,07 % yaitu Rp. 1.031.264.442,5. Satker 04 (TP) Sebesar 98,16 yaitu Rp. 1.553.528.000,6. Satker 05 Sebesar 95,07 % yaitu Rp. 543.078.400,7. Satker 06 Sebesar 97,96 % yaitu Rp. 1.322.790.000,8. Satker 06 (TP) Sebesar 97,22 % yaitu Rp. 2.591.984.000,9. Satker 07 Sebesar 88,77 % yaitu Rp. 1.043.078.400,Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

40

10. Satker 12 Sebesar 99,93 % yaitu Rp. 596.310.000,11. Satker 13 Sebesar 91,85 % yaitu Rp. 137.772.000,-

1. Instansi Pemberi Dekonsentrasi Instansi yang memberikan Dekonsentrasi adalah Kementerian kelautan dan Perikanan melalui Gubernur Banten Selaku Pengguna Anggaran. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Tugas Perbantuan yaitu Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi Banten. 3. Program dan Kegiatan Yang diterima dan Pelaksanaannya 1. Program Dukungan Manajemen dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP a. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, penganggaran dan Monev Pembangunan KKP. 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap a. Pembinaan dan pengembangan Kapal perikanan, Penangkap Ikan, dan Pengawakan kapal Perikanan.

Alat

b. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, c. Pelayanan usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, tertib dan Berkelanjutan, d. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil e. Pengelolaan Sumberdaya Ikan (SDI), f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap 3. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya a. Pengembangan Sistem Kesehatan pembudidaya Ikan,

Ikan

dan Lingkungan


41

b. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan, c. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan, d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya. 4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan a. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan b. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan c. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP. 5. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan a. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan b. Fasilitasi Pengembangan Industri pengolahan Hasil perikanan, c. Fasilitasi Pengembangan Konsumsi

Produk

Hasil

Perikanan

Non

d. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistim Usaha dan Investasi Perikanan e. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Hp 6. Program Pengelolaan Sumberdaya laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil a. Pengelolaan pengembangan Konservasi kawasan dan jenis, b. Pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat, c. Pendayagunaan pesisir dan Lautan, d. Penataan Ruang dan perencanaan pengolahan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, e. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kp3k 4. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014. Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

42


43

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Kebijakan dan dasar Hukum Pelaksanaan Disamping penanganan kawasan strategis cepat tumbuh, di Provinsi

Banten

masih

terdapat

2

(dua)

kabupaten

tertinggal

sebagaimana tertuang dalam Kepmeneg PDT Nomor 001/Kep/MPDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal. Diwilayah selatan Provinsi Banten terdapat sebanyak 40 Kecamatan 289 desa tertinggal yang tersebar pada: 1) Kabupaten

Pandeglang

terdapat 141 desa tertinggal dari

335desa/kelurahan, di 12 kecamatan dari 35 kecamatan, 2) Kabupaten Lebak terdapat di 148 desa tertinggal dari 345 desa/kelurahan, di 28 kecamatan. Fokus pembangunan wilayah dan kawasan pada tahun 2012-2017 akan diarahkan pada pengembangankawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sinergi pembangunan pusat dan daerah dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJMD ini adalah sebagai berikut: 1) Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan; 2) Percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar ketertinggalan wilayah tersebut tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

43

wilayah lain yang telah lebih dulu berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan

peningkatan

manusianya

maupun

sarana

dan

prasarananya; 3) Keseimbangan pembangunan hulu-hilir perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan

dan

sektor

lainnya

sesuai

dengan

ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

Pertumbuhan

tersebut

dalam

rangka

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya saing perdesaan; 4) Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan guna menciptakan sinergitas

dan

pengelolaannya,

integrasi khususnya

wilayah di

serta

kawasan

efektivitas metropolitan

dalam dan

pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Kerjasama antar daerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan publik maupun pembangunan lainnya melalui kerjasama pembiayaan, ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah yang bekerjasama; 5) Kerjasama pembangunan antar daerah merupakan salah satu unsur perekat hubungan antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan menggalang kerjasama dapat disepakati kebijakan bersama dalam penyelesaian masalah antar daerah, mengantisipasi konflik antar daerah dan meningkatkan pembangunan bersama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama daerah mencakup: Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

44

a) Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 

Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan (Musrenbangtas) Banten – Jawa Barat



Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan (Rakortas) Banten – Lampung



Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Jabodetabekjur



Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Mita Praja Utama (MPU)

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kelautan dan perikanan kerjasama Pembangunan Antar Daerah Mitra Praja Utama (MPU) sampai dengan akhir tahun anggaran 2014, hanya mencapai 20,47 %, dari total anggaran Rp. 126.270.000,- ( Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan umumnya bersifat pada terbatasnya koordinasi dengan kabupaten dan kota, sehingga pelaksanaan kegiatan agak tersendat, tetapi lambat laun permasalahan itu dapat diatasi dengan komunikasi yang intens dengan staf atau bagian yang menanganinya secara langsung. B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 1. Kebijakan dan dasar Hukum Pelaksanaan Disamping penanganan kawasan strategis cepat tumbuh, di Provinsi

Banten

masih

terdapat

2

(dua)

kabupaten

tertinggal

sebagaimana tertuang dalam Kepmeneg PDT Nomor 001/Kep/MPDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal. Diwilayah selatan Provinsi Banten terdapat sebanyak 40 Kecamatan 289 desa tertinggal yang tersebar pada: 3) Kabupaten

Pandeglang


335desa/kelurahan, di 12 kecamatan dari 35 kecamatan,


45

4) Kabupaten Lebak terdapat di 148 desa tertinggal dari 345 desa/kelurahan, di 28 kecamatan. Kerjasama Pembangunan Strategis di Provinsi Banten dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta, antara lain: 

Bandara Banten Selatan, Kec. Panimbang Kab. Pandeglang



WTP Bendungan Sindang Heula, Kec. Pabuaran Kab. Serang



Penyediaan Air Bersih Bendungan Karian pada Kec. Sajira, Kec. Cimarga, Kec. Maja dan Kec. Rangkasbitung



Pelabuhan Bojonegara, Kab. Serang ;



Rencana Jalan Tol Serang Panimbang



Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan Pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda.



Pengembangan sarana Perikanan Tangkap (DAK).

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kelautan dan perikanan Pengembangan sarana Perikanan Tangkap (DAK) sampai dengan akhir tahun anggaran 2014, Realisasi Fisik mencapai 100 %, dari total anggaran Rp. 9.071.230.000,- ( Sembilan Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), rincian terlampir. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan umumnya bersifat pada terbatasnya koordinasi dengan Pihak Ketiga, sehingga pelaksanaan kegiatan agak tersendat, tetapi lambat laun permasalahan itu dapat diatasi dengan komunikasi yang intens dengan staf atau bagian yang menanganinya secara langsung. C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1. Kebijakan dan Dasar Hukum Pelaksanaan Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah dan pemerintah Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

46

daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. 

Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 16 Nomor 1997 Tentang statistik b. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

Tentang

sistem

perencanaan pembangunan nasional c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil d. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan e. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik f. PP

Nomor

38

Tahun

2007

Tentang

pembagian

urusan

pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota g. PP Nomor 8 Tahun 2008

Tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah h. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang

tata

cara

pengolahan

data

dan

informasi

perencanaan pembangunan daerah 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan


47

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kelautan dan perikanan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan sampai dengan akhir tahun anggaran 2014, Realisasi Fisik mencapai 100 %, dari total anggaran Rp. 400.000.000,- ( Empat Ratus Juta Rupiah), rincian terlampir. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan umumnya bersifat pada terbatasnya koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Badan Pusat Statistik kabupaten dan kota, sehingga pelaksanaan kegiatan agak tersendat, tetapi lambat laun permasalahan itu dapat diatasi dengan komunikasi yang intens dengan staf atau bagian yang menanganinya secara langsung. D. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Khusus Yang menjadi Kewenangan Daerah Kebijakan pembangunan kewilayahan di Banten tentu tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Pemerintah telah menetapkan kawasan strategis nasional di Banten, yaitu : 1. Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda dan Kawasan Strategis Taman Nasional Ujung Kulon; 2. KawasanStrategis Nasional Jabodetabekpunjur di wilayah Provinsi Banten meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 memuat Kawasan Strategis Provinsi meliputi: a.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertahanan dan keamanan

merupakan kewenangan Pemerintah; 1) Pulau Deli sebagai kawasan pulau kecil terluar; Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

48

2) kawasan TNI AU Bandara Gorda di Kabupaten Serang; 3) kawasan TNI AD KOPASUS di Taktakan Kabupaten Serang; 4) kawasan TNI AD komando pendidikan latihan tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak; 5) kawasan TNI AL di Merak Kota Cilegon; dan 6) Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan. b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan ekonomi; 1) Kawasan Strategis Ekonomi Bojonegara di Kabupaten Serang 2) Kawasan Strategis Ekonomi Krakatau Cilegon di Kota Cilegon; 3) Banten Water Front City di Kota Serang; 4) Kawasan Wisata

Tanjung Lesung-Panimbang di

Kabupaten

Pandeglang; 5) Kawasan Sport City di Kota Serang; 6) KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kota Serang; 7) Kawasan Malingping di Kabupaten Lebak; 8) Kawasan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang; 9) Kawasan Bayah di Kabupaten Lebak; 10) Kawasan Balaraja di Kabupaten Tangerang; 11) Kawasan Teluknaga di Kabupaten Tangerang; 12) Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak; 13) Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda; 14) Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan. Selain penetapan Kawasan Strategis,mengacu pada permen nomor 29 tahun 2008 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kawasan strategiscepat

tumbuh yang merupakan bagian dari kawasan strategis yang meliputi: a.

kawasan agropolitan terpadu (termasuk agrowisata); a)

Kabupaten Tangerang;

b)

Kabupaten Serang;

c)

Kabupaten Lebak; Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

49

b.

c.

d)

Kabupaten Pandeglang;

e)

kawasan agropolitan lainnya yang disepakati bersama.

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; a)

Kabupaten Tangerang,

b)

Kabupaten Serang,

c)

Kabupaten Pandeglang,

d)

Kabupaten Lebak

e)

Kota Cilegon.

f)

Kota Serang.

Kawasan

pengembangan

minapolitan

terpadu

(perikanan

tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan minawisata): a)

Kabupaten Serang;

b)


c)

Kabupaten Lebak;

d)


e)

Kota Serang.

f)

kawasan minapolitan lainnya yang disepakati bersama.

c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya 1)

Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang;

2)

Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak.

3)

Kawasan

Masyarakat

Adat

lainnya

yang

disepakati

bersama. d. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 1)

PLTU 1 Suralaya Kota Cilegon;

2)

PLTU 2 Labuan Kabupaten Pandeglang;

3)

PLTU 3 Lontar Kabupaten Tangerang;

4)

PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten; Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

50

e.

5)

PLTN Kawasan Pesisir Pantai Utara Provinsi Banten;

6)

Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;

7)

Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak;

8)

Bendungan Cilawang di Kabupaten Lebak;

9)

Bendungan Tanjung di Kabupaten Lebak;

10)

Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang;

11)

Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak;

12)

Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang;

13)

Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang;

14)

Waduk Krenceng di Kota Cilegon;

15)

Puspiptek di Kota Tangerang Selatan.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

a. Kawasan strategis nasional meliputi Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang; b. Kawasan strategis provinsi meliputi: a) Cagar Alam Rawa Danau (kurang lebih 2.500 Ha) di Kabupaten Serang; b) Cagar Alam Gunung Tukung Gede (kurang lebih 1.700 Ha) di Kabupaten Serang; c) kawasan AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung

Pulosari)

di

Kabupaten

Serang

dan

Kabupaten

Pandeglang; d) kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta. a) Kerjasama

Pembangunan Kabupaten/Kota

di Provinsi Banten

mencakup kawasan perkotaan, kawasan andalan dan kawasan strategis. b) Kerjasama Pembangunan Strategis di Provinsi Banten dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta. 

Bandara Banten Selatan, Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

51















Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan Pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda.

6. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan ekonomi; 1) Kawasan Strategis Ekonomi Bojonegara di Kabupaten Serang 2) Kawasan Strategis Ekonomi Krakatau Cilegon di Kota Cilegon; 3) Banten Water Front City di Kota Serang; 4) Kawasan Wisata

Tanjung Lesung-Panimbang di

Kabupaten

Pandeglang; 5) Kawasan Sport City di Kota Serang; 6) KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kota Serang; 7) Kawasan Malingping di Kabupaten Lebak; 8) Kawasan Cibaliung di Kabupaten Pandeglang; 9) Kawasan Bayah di Kabupaten Lebak; 10) Kawasan Balaraja di Kabupaten Tangerang; 11) Kawasan Teluknaga di Kabupaten Tangerang; 12) Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak; 13) Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda; 14) Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan. Selain penetapan Kawasan Strategis,mengacu pada permen nomor 29 tahun 2008 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kawasan strategiscepat

tumbuh yang merupakan bagian dari kawasan strategis yang meliputi: a. kawasan agropolitan terpadu (termasuk agrowisata); f)


g)

Kabupaten Serang; Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

52

h)

Kabupaten Lebak;

i)


j)

kawasan agropolitan lainnya yang disepakati bersama.

b. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;

c.

g)

Kabupaten Tangerang,

h)

Kabupaten Serang,

i)

Kabupaten Pandeglang,

j)

Kabupaten Lebak

k)

Kota Cilegon.

l)

Kota Serang.

Kawasan

pengembangan

minapolitan

terpadu

(perikanan

tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan minawisata): g)

Kabupaten Serang;

h)


i)

Kabupaten Lebak;

j)


k)

Kota Serang.

l)

kawasan minapolitan lainnya yang disepakati bersama.

f. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya 4)

Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang;

5)

Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak.

6)

Kawasan

Masyarakat

Adat

lainnya

yang

disepakati

bersama. g. Kawasan

Strategis dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber

Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi 16)

PLTU 1 Suralaya Kota Cilegon;

17)

PLTU 2 Labuan Kabupaten Pandeglang;

18)

PLTU 3 Lontar Kabupaten Tangerang; Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

53

h.

19)

PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten;

20)

PLTN Kawasan Pesisir Pantai Utara Provinsi Banten;

21)

Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;

22)

Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak;

23)

Bendungan Cilawang di Kabupaten Lebak;

24)

Bendungan Tanjung di Kabupaten Lebak;

25)

Bendung Ranca Sumur di Kabupaten Tangerang;

26)

Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak;

27)

Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang;

28)

Bendung Pamarayan di Kabupaten Serang;

29)

Waduk Krenceng di Kota Cilegon;

30)

Puspiptek di Kota Tangerang Selatan.

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup a. Kawasan strategis nasional meliputi Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang; b. Kawasan strategis provinsi meliputi: c. Cagar Alam Rawa Danau (kurang lebih 2.500 Ha) di Kabupaten Serang; d. Cagar Alam Gunung Tukung Gede (kurang lebih 1.700 Ha) di Kabupaten Serang; e. kawasan AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung

Pulosari)

di

Kabupaten

Serang

dan

Kabupaten

Pandeglang; f. kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta. Disamping penanganan kawasan strategis cepat tumbuh, di Provinsi

Banten

masih

terdapat

2

(dua)

kabupaten

tertinggal

sebagaimana tertuang dalam Kepmeneg PDT Nomor 001/Kep/MPDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal. Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 2014

54

Diwilayah selatan Provinsi Banten terdapat sebanyak 40 Kecamatan 289 desa tertinggal yang tersebar pada: 1) Kabupaten

Pandeglang


335desa/kelurahan, di 12 kecamatan dari 35 kecamatan, 2) Kabupaten Lebak terdapat di 148 desa tertinggal dari 345 desa/kelurahan, di 28 kecamatan. Fokus pembangunan wilayah dan kawasan pada tahun 2012-2017 akan diarahkan pada pengembangankawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sinergi pembangunan pusat dan daerah dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJMD ini adalah sebagai berikut: 1) Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan; 2) Percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar ketertinggalan wilayah tersebut tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan wilayah lain yang telah lebih dulu berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan peningkatan manusianya maupun sarana dan prasarananya; 3) Keseimbangan pembangunan hulu-hilir perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat

pertumbuhan

yang

akan

menjadi

pusat

produksi


55

agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Pertumbuhan tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daya saing perdesaan; 4) Pengembangan

kawasan

pusat

pertumbuhan

guna

menciptakan

sinergitas dan integrasi wilayah serta efektivitas dalam pengelolaannya, khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Kerjasama antar daerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan publik maupun pembangunan

lainnya

melalui

kerjasama

pembiayaan,

ataupun

pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah yang bekerjasama; 5) Kerjasama pembangunan antar daerah merupakan salah satu unsur perekat hubungan antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan menggalang kerjasama dapat disepakati kebijakan bersama dalam penyelesaian masalah antar daerah, mengantisipasi konflik antar daerah dan

meningkatkan

pembangunan

bersama

bagi

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Kerjasama daerah mencakup: b) Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 

Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan (Musrenbangtas) Banten – Jawa Barat



Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan (Rakortas) Banten – Lampung



Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Jabodetabekjur



Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Mita Praja Utama (MPU)

c) Kerjasama

Pembangunan Kabupaten/Kota

di Provinsi Banten

mencakup kawasan perkotaan, kawasan andalan dan kawasan strategis.


56

d) Kerjasama Pembangunan Strategis di Provinsi Banten dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta. 

Bandara Banten Selatan, Kec. Panimbang Kab. Pandeglang















Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan Pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda

Minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin. 2. Sumber Anggaran Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014. 3. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi Akan

menghambat

perencanaan,

organisasi,

pelaksanaan

dan

pengawasan program kerja DKP Provinsi Banten, khususnya dalam penerapan konsep minapolitan dan Akan berakibat buruk terhadap kegiatan budidaya perairan tawar dan payau sehingga berpotensi mengancam produksi dan produktivitas SDKP khususnya perikanan budidaya.


57


58

BAB VII PENUTUP

Bahan ini sebagai salah satu masukan pada pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Banten, pada Tahun Anggaran 2014, dari sini diharapkan dapat tergambar bagaimana kinerja pembangunan kelautan dan perikanan.


58

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) SKPD

Recommend Documents