POKOK-POKOK PENILAIAN DPRD ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH (LKPJ) Materi Workshop Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Sampang Denpasar 28 April 2014 • LKPJ adalah dokumen pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada publik/masyarakat yang telah memilihnya; • Untuk itu Kepala Daerah berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah; • Pertanggungjawaban disampaikan ke DPRD (sebagai representasi wakil rakyat daerah). Dasar hukum Pasal 42 ayat 1 huruf (h) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; • Proses penilaian LKPJ oleh DPRD seringkali terkendala : a. Ketidaktahuan atas acuan penilaian; b. Kriteria yang dijadikan pedoman penilaian; c. Arah fokus penilaian; d. Dukungan data / dokumen sebagai penilaian; e. Bentuk penarikan kesimpulan dan rekomendasi penilaian. • Ada dua macam LKPJ yang harus disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD, yaitu ; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun (LKPJ-AT); serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ); • Untuk LKPJ AT di dalamnya memuat data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, termasuk penggunaan dana (APBD) yang dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tersebut; • Tujuan LKPJ AT memberi gambaran tingkat keberhasilan melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran; • Memberikan gambaran LKPJ AT pada publik tentang kinerja keuangan/program/kegiatan secara teknis dengan membandingkan antara target pendapatan/program/kegiatan dengan realisasi pendapatan/program/kegiatan; target belanja dengan realisasi belanja/program/kegiatan; dan target pembiayaan/program/kegiatan dengan realisasi pembiayaan/program/kegiatan; • Pada dokumen LKPJ AMJ, Kepala Daerah menyampaikan data dan informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, program dan
• • • • •
• • •
• • • • •
kegiatan selama 5 tahun (akumulasi dari LKPJ AT), berikut penggunaan dana yang dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan selama 5 tahun masa jabatan kepala daerah; Pembedanya : LKPJ AT merupakan proses manajemen, sedangkan LKPJ AMJ merupakan proses manajemen dan proses politik; Dikatakan sebagai proses manajemen karena Kepala Daerah adalajh eksekutor kebijakan daerah yang secara manajerial wajib menyampaikan hasil kepada publik melalui DPRD; DPRD selaku mitra kerja Kepala Daerah memberikan penilaian atas pelaksanaan kebijakan kebijakan dari sisi proses (pengawasan) dan hasil; Mekanisme penemuan penyimpangan dalam proses pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan DPRD melalui penilaian dokumen laporan semesteran atau pengecekan on the spot di lapangan; Hindari hal teknis, karena bukan area tupoksi/kewenangan. DPRD bisa meminta bantuan lembaga independen yang memiliki kompetensi teknis untuk audit yang selanjutnya dijadikan rujuan DPRD untuk memberi rekomendasi pada eksekutif untuk perbaikan; LKPJ AMJ merupakan proses politik menilai titik temu antara visi misi kepala daerah yang dijanjikan saat kampanye dan dijadikan pertimbangan untuk pemilihan berikutnya; Struktur Isi LKPJ : Bab I. Pendahuluan (1) Dasar Hukum (2) Gambaran umum daerah yang terdiri atas : kondisi geografis daerah, kondisi demografis, dan kondisi ekonomi Bab II. Kebijakan Pemerintah Daerah, memuat visi dan misi kepala daerah, strategi dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Bab III, Kebijakan Umum pengelolaan keuangan daerah, memuat : Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah Bab IV : Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, memuat urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan berikut program/kegiatan dan realisasinya serta permasalahan dan solusinya. Bab V : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, memuat tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. Bab VI : Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, memuat : kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal daerah, pembinaan batas wilayah,
• • • •
•
•
•
pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Acuan penilaian LKPJ AT adalah Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD); RKPD turunan RPJMD meski hanya legalisasinya hanya melalui Kepala Daerah; Berdasarkan RKPD, Pokok Pikiran DPRD, masukan stakeholder disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS); Berdasarkan Nota kesepakatan KUA dan PPAS yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, dikeluarkan surat edaran kepala daerah tentang permintaan pernyataan anggaran kepada SKPD yang dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD); Berdasarkan penjelasan tersebut, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak dapat keluar dari yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS. Dalam nota kesepakatan tersebut, secara eksplisit ditegaskan mengenai program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, berikut indikator keberhasilan program/kegiatan serta target kinerja kuantitatif yang akan dicapai berdasarkan jumlah pagu anggaran yang telah disepakati untuk pelaksanaan program/kegiatan; Penilaian DPRD terhadap LKPJ-AT pada dasarnya adalah kegiatan untuk mencocokkan/membandingkan mengenai program/kegiatan berikut pagu anggaran yang telah disepakati dengan realisasi/pelaksanaannya. Guna menilai tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu program/kegiatan, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan target kinerja yang ditetapkan, berdasarkan indikator yang dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan atas program/kegiatan dimaksud; Indikator tersebut meliputi indikator input/masukan, yang berarti jumlah sumber daya yang dikorbankan untuk melaksanakan kegiatan/program, indikator output/keluaran, yang berarti jumlah keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan program/kegiatan, indikator outcome, yang berarti manfaat yang diperoleh dari output/keluaran yang dihasilkan, dan indikator dampak/impact, yang berarti pengaruh yang diharapkan dari keluaran/output yang telah dihasilkan atas pelaksanaan program/kegiatan dimaksud terhadap masalah yang aakn dipecahkan;
• Dengan membandingkan antara target dan realisasi pada masingmasing indikator, maka terdapat kategorisasi penilaian yang di dasarkan pada : a. Tingkat efisiensi/kehematan penggunaan sumber daya. Kesimpulan ini diperoleh manakala realisasi keluaran mencapai target, sementara anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut masih tersisa. Kesimpulan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena bisa saja terjadi disesabkan alokasi anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut melebihi kebutuhan yang sesungguhnya. Untuk memastikan alokasi anggaran tidak melebihi kebutuhan, DPRD harus mengkaji secara cermat terhadap RKA-SKPD dari setiap program/kegiatan, yaitu pada saat tahap perencanaan anggaran. Apabila DPRD lemah pada tahap perencanaan, maka sangat mungkin pada tahap pelaksanaan akan terjadi banyak penyimpangan (Mardiasmo : 2002). b. Tingkat efektifitas program/kegiatan dapat dilakukan, dengan cara menghitung seberapa besar manfaat dari keluaran/output yang dihasilkan dari pelaksanaan program/kegiatan, terutama dalam memecahkan persolan yang mendasari dilaksanakannya program/kegiatan itu. c. Tingkat keadilan, dapat diketahui dengan menghitung seberapa besar manfaat dari suatu program/kegiatan itu dirasakan secara merata oleh masyarakat yang menjadi sasaran program/kegiatan. d. Tingkat kesetaraan, dapat diketahui dengan menilai apakah setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program/kegiatan maupun dalam menikmati manfaat dari pelaksanaan suatu program. Acuan dalam melakukan penilaian terhadap LKPJ-AMJ adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; DPRD dalam melakukan penilaian terhadap LKPJ-AMJ, harus berorientasi pada terwujud atau tidaknya visi yang dijanjikan, oleh karena itu penilaian dilakukan dengan cara menyisir kinerja yang dimulai dari capaian kinerja program, capaian kinerja kebijakan sampai tercapainya semua misi, sebab tercapainya semua misi berarti terwujudnya visi. Secara teknis operasional hal itu dapat ditempuh melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan kelembagaan dan pendekatan urusan/kewenangan;
Penilaian kinerja melalui pendekatan kelembagaan dilakukan dengan cara memperbandingkan antara target kinerja program/kegiatan dengan realisasi yang dicapai oleh SKPD yang bersangkutan. Untuk menilai apakah realisasi/capaian kinerja program tersebut telah dilakukan secara efisien, dapat dilakukan dengan memperbandingkan antara anggaran yang tersedia dengan realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut; Dalam kaitan dengan kejadian seperti ini, diperlukan analisi secara mendalam mengenai faktor-faktor penyebabnya yaitu, apakah : a. Anggaran yang tersedia memang kurang dari yang secara wajar dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, atau; b. Karena pelaksanaannya yang kurang cakap untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, atau; c. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut kurang memadai, atau; d. Disebabkan oleh faktor lain yang diluar kendali manusia, seperti bencana alam, bencana sosial dsb. Penilaian LKPJ dengan pendekatan urusan, berarti membandingkan antara target kinerja berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah dengan realisasi/capaian kinerjanya. Di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk satu urusan bisa saja dilakukan oleh lebih dari satu SKPD; Penilaian LKPJ dengan pendekatan urusan/fungsi, mensyaratkan bagi penilai untuk memahami kebijakan-kebijakan apa saja yang mendukung pencapaian suatu misi. Suatu upaya pencapaian visi, umumnya ditempuh dengan beberapa misi, sementara untuk mencapai keberhasilan suatu misi dilakukan dengan mengambil beberapa kebijakan yang berbasis pada setiap urusan/fungsi yang relevan atas diambilnya kebijakan dimaksud; Untuk memudahkan kinerja dewan dalam membuat penilaian atas LKPJ maka disarankan untuk melihat dokumen Laporan Kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Profil Dinas (kesehatan atau pendidikan), dan Laporan Keuangan Daerah. Informasi yang dapat digali melalui dokumen-dokumen tersebut relatif lengkap, mulai dari informasi mengenai indikator input, proses, output, out come, benefit dan impact. Dalam penilaian LKPJ akhir tahun informasi input, proses dan output penting untuk dicermati, sementara informasi mengenai benefit dan Impact sangat membantu penilaian terhadap LKPJ akhir masa jabatan; DPRD menarik kesimpulan atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pencapaian misi dan visi Kepala Daerah. Penarikan kesimpulan atas
keberhasilan dan sampai tingkat mana keberhasilan telah dicapai ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya indikator pencapaian misi dan misi, berikur realisasi pencapaian target yang ditentukan dalam dokumen RPJMD. Dalam hal realisasi pencapaian target indikator misi dan visi telah sesuai dengan yang ditentukan/direncanakan, maka dapat disimpulkan misi dan visi telah dapat dicapai dengan baik sementara apabila kurang dari target yang direncanakan maka dapat disimpulkan belum tercapai sepenuhnya, tergantung dari derajat/tingkat pencapaiannya; Contoh bisa diakses http://dprd-sidoarjokab.go.id/laporan-pansusdprd-terhadap-lkpj-bupati-sidoarjo-ta-201.html Sumber : Menilai Kinerja Pemerintah Daerah, Penerbit : Fokus Media, Penulis : Chabib Soleh Suripto. Disampaikan oleh : Tedi Erviantono, S.IP, M.Si (Staf Laboratorium Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana) ***Matur Suksma***
FOTO-FOTO
